cms.kanalindependen.id

Tag: putusan banding

  • Mengaum di Awal, Susut di Palu: Potret Tuntutan Jaringan Sabu 8,4 Kg Kotim Menciut di Pengadilan

    Mengaum di Awal, Susut di Palu: Potret Tuntutan Jaringan Sabu 8,4 Kg Kotim Menciut di Pengadilan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Genderang penindakan narkotika itu terdengar nyaring pada pengujung 2025. Asap tebal mengepul dari lokasi pemusnahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada 29 Desember 2025 lalu, saat aparat menghanguskan sekitar 9,2 kilogram sabu dan 150 butir ekstasi.

    Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalteng, Kombes Pol Ruslan Abdul Rasyid, melontarkan pernyataan tegas.

    ”Melalui pemusnahan ini, BNN Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan telah berhasil menyelamatkan sekitar 90.000 jiwa,” katanya saat itu.

    Dia menyatakan langkah itu adalah bentuk nyata komitmen aparat penegak hukum memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

    Narasi garang pada fase penindakan ini perlahan berbalik arah saat perkara bergeser ke ruang sidang. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari tujuh tersangka jaringan ini, dengan sitaan terbesar dari mobil yang ditumpangi Nur Ulfa Azzahra alias Cece.

    Putusan pengadilan kelak mencatat berat bersih 11 bungkus sabu dari dalam mobil itu mencapai 8.427,16 gram, atau sekitar 8,4 kilogram. Tuntutan berat penuntut umum untuk komplotan ini menyusut dari hulu ke hilir.

    Tiga tuntutan pidana mati gugur total. Disusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Sampit yang menjatuhkan vonis di bawah tuntutan untuk enam terdakwa.

    Rentetan putusan pada tingkat banding justru menghadirkan ujung yang melenceng dari gaung awal. Tiga hakim yang sama memutus lima banding jaringan ini dalam satu hari, Selasa, 27 Oktober 2026.

    Empat hukuman dikuatkan, sementara satu-satunya penurunan hukuman berembus ke arah residivis pemesan 4 kilogram sabu. Sosok pemesan utama ini kini menanggung beban hukuman yang setara dengan penghubung dan penerimanya.

    Luruhnya Tuntutan Maksimal

    Sabtu malam, 8 November 2025, menjadi titik henti bagi pergerakan jaringan ini. Fakta hukum dalam putusan mencatat dengan rinci peran setiap aktor dalam pengiriman yang diadang aparat di Jalan Jenderal Sudirman Km 20, Desa Penyang, Kecamatan Telawang.

    Hengky bin Krismanto mengambil sabu dari anak buah seorang bernama Aditya, lalu meneruskannya kepada Nur Ulfa.

    Atas perintah Diwan bin Muaddin, Agus Sofi alias Supi bin Supa’lan menerima kotak pengeras suara berisi sabu dari Hengky dan Reno Robert Rayen anak dari Duye.

    Diwan meneruskan pesanan dari Rodi Franko alias Rudi Mandor kepada Aditya. Ari Wibowo mengenalkan Rodi kepada Diwan lebih dulu, lalu bertindak sebagai penghubung komunikasi keduanya.

    Namun, pemasok tertinggi yang disebut dalam putusan tidak ada di kursi terdakwa perkara ini. Nama Aditya luput dari daftar tujuh orang yang diadili.

    Jaksa melempar jerat maksimal berupa pidana mati kepada Diwan, Rodi, dan Nur Ulfa. Hengky dituntut penjara seumur hidup. Ari dan Agus Sofi dituntut 20 tahun penjara, sedangkan Reno dituntut 18 tahun.

    Majelis hakim PN Sampit memutus lebih ringan dari tuntutan jaksa untuk enam terdakwa pada 7 September 2026. Diwan dan Rodi divonis penjara seumur hidup.

    Nur Ulfa dan Ari dijatuhi 20 tahun penjara, Hengky dan Agus Sofi menerima 15 tahun, sementara Reno divonis 12 tahun penjara.

    Usai vonis, Humas PN Sampit Herdian Eka Putravianto menyebut putusan didasarkan pada pembuktian dan fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan alasan spesifik di balik pilihan hukuman merupakan kewenangan majelis.

    “Itu merupakan hak majelis hakim dalam musyawarah. Saya tidak bisa menjelaskannya,” kata Herdian kepada inikalteng.com.

    Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Rodi beberapa kali membeli dan memesan sabu dalam skala besar, berlatar ekonomi menengah ke atas, dan pernah dihukum dalam perkara serupa, sedangkan Ari bukan pelaku utama.

    ”Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam peredaran Narkotika tersebut sehingga tidak memiliki posisi dominan dalam peredaran narkotika,” tulis majelis dalam putusan Ari.

    Putusan tingkat pertama ini secara tegas menarik garis pemisah hukuman antara Rodi sang pemesan dan Ari sang penghubungnya.

    Tujuh pekan berselang, garis pemisah itu memudar di Pengadilan Tinggi (PT) Palangka Raya. Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit, majelis hakim tinggi mayoritas menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

    Dari lima perkara yang sudah diputus, hukuman empat terdakwa tetap. Hukuman seumur hidup Diwan dikuatkan melalui putusan Nomor 371/PID.SUS/2026/PT PLK. Vonis 20 tahun Nur Ulfa dikuatkan lewat putusan Nomor 367. Hukuman 15 tahun Agus Sofi dikuatkan melalui putusan Nomor 368.

    Untuk Ari, majelis hakim sekadar mengubah kualifikasi perbuatannya menjadi permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli.

    “Menyatakan Terdakwa Ari Wibowo Bin S. Lukito tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram’,” bunyi amar putusan banding Ari yang tercatat di SIPP.

    Perubahan tersebut tidak mengubah rentang ancamannya, dan hukuman Ari tetap 20 tahun penjara lewat putusan Nomor 372. Hingga Kamis (5/11/2026), SIPP belum mencatat putusan banding untuk Hengky (Nomor 370) dan Reno (Nomor 369).

    Posisi ketua majelis bergantian dalam memutus lima perkara tersebut. Anry Widyo Laksono, Sari Sudarmi, dan Makmurin Kusumastuti menjadi pengadilnya.

    Anry bertindak sebagai ketua untuk perkara Nur Ulfa, Agus Sofi, dan Rodi, sedangkan Makmurin mengambil kendali ketua untuk perkara Diwan dan Ari.

    Satu-satunya Penurunan

    Satu-satunya keringanan dari majelis hakim banding jatuh ke pangkuan Rodi. Melalui putusan Nomor 373/PID.SUS/2026/PT PLK, hukumannya diturunkan tajam dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.

    ”Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 161/Pid.Sus/2026/PN Spt tanggal 7 September 2026 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan,” bunyi amar putusan banding yang diketuai Anry Widyo Laksono.

    Amar putusan banding ini sama sekali tidak mengubah kualifikasi perbuatan maupun barang bukti. Rodi tetap dinyatakan terbukti bermufakat jahat membeli narkotika golongan I bukan tanaman seberat lebih dari lima gram.

    Penetapan barang bukti juga bertahan, termasuk 11 bungkus sabu seberat bersih 8.427,16 gram. Perubahan lain hanya menyangkut biaya perkara, yang berbalik dibebankan kepada Rodi untuk dua tingkat peradilan.

    Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyediakan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara waktu tertentu.

    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membatasi penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tidak ada jenjang hukuman di antara 20 tahun dan penjara seumur hidup.

    Selisih hukuman antara pemesan dan perantaranya hanya bisa dipertahankan dengan dua cara, yakni Rodi tetap dihukum seumur hidup, atau Ari dihukum di bawah 20 tahun.

    Faktanya, pada hari yang sama, tiga hakim itu menguatkan pidana seumur hidup bagi Diwan, lengkap dengan biaya perkara yang tetap dibebankan kepada negara. Namun, untuk Rodi, angka hukumannya terpangkas.

    Saat menjatuhkan pidana seumur hidup sebelumnya, majelis hakim tingkat pertama membeberkan empat hal memberatkan yang menempel pada Rodi.

    Dia dinilai tidak mendukung program pemberantasan narkotika, berbelit-belit di persidangan, dan pernah dihukum dalam perkara serupa. Pemberat lainnya menyoroti daya rusak kejahatannya.

    ”Terdakwa beberapa kali melakukan pembelian dan pemesanan narkotika dalam skala besar sehingga secara sosial menimbulkan bahaya serta keresahan di tengah masyarakat,” tulis majelis PN yang diketuai Joshua Agustha dalam putusannya.

    Putusan Ari memuat kalimat yang nyaris sama, dengan satu kata pembeda: membantu.

    ”Terdakwa beberapa kali membantu melakukan pembelian dan pemesanan narkotika dalam skala besar sehingga secara sosial menimbulkan bahaya serta keresahan di tengah masyarakat,” tulis majelis dalam putusan Ari.

    Untuk Rodi, hal yang meringankan hanya tersisa dua. Sabu pesanan terakhirnya belum sempat diterima dan diedarkan, serta Rodi dinilai masih punya harapan untuk memperbaiki diri.

    ”Mengingat kondisi pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi dengan pidana mati,” tulis majelis dalam putusan Rodi.

    Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mewajibkan setiap putusan memuat alasan dan dasar putusan, termasuk pertimbangan hukumnya.

    Mengingat kualifikasi perbuatan dan barang bukti Rodi tidak berubah di tingkat banding, penurunan hukuman ini murni bertumpu pada penimbangan majelis hakim tinggi. Alasan perubahan itu belum dapat dibaca publik selama salinan putusan belum diterbitkan.

    Jejak Masa Lalu

    Identitas pokok Rodi dalam perkara ini cocok dengan putusan banding Nomor 34/PID.SUS/2013/PT.PR, yakni nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama ayah.

    Pria kelahiran Tewah pada 24 Agustus 1978 itu pernah disergap Unit Narkoba Polda Kalimantan Tengah pada Juli 2012.

    Menurut dakwaan yang dikutip dalam putusan banding perkara itu, ia ditangkap sesaat setelah mengisap sabu bergantian dengan penghuni sebuah rumah di Palangka Raya.

    Petugas menemukan tiga kantong sabu seberat bersih 14,05 gram. Pengadilan Negeri Palangka Raya menghukumnya tujuh tahun penjara, disusul penguatan vonis oleh pengadilan tinggi pada 18 Juni 2013.

    Tiga belas tahun berlalu, skala kejahatannya membengkak pesat. Fakta hukum PN Sampit mencatat, sebelum memesan 4 kilogram sekitar sepekan sebelum penindakan 8 November 2025, Rodi sudah lebih dulu memesan 2 kilogram sabu melalui Ari pada Agustus 2025 seharga Rp420 juta per kilogram.

    Volume pesanan 4 kilogram terakhirnya setara sekitar 285 kali lipat berat sabu yang menyeretnya ke penjara pada perkara 2012.

    Rodi sempat menepis jejak pesanan 2 kilogram tersebut. Pada awal September 2026, penasihat hukum Rodi dan Ari, Kariswan Pratama Jaya, menyatakan pengiriman 2 kilogram yang diterangkan Diwan tidak pernah ada buktinya.

    ”JPU hanya copy paste keterangan para saksi a charge dan Terdakwa dari BAP penyidik,” kata Kariswan, seperti dikutip dari VIVA.

    Rodi sendiri berdalih kucuran uang di rekeningnya dipakai untuk survei lokasi tambang. Seluruh bantahan ini mentah di mata hakim, karena PN Sampit tetap memasukkan riwayat transaksi tersebut sebagai fakta hukum yang sah.

    Soal urusan tambang itu, majelis merujuk rekaman suara yang dibenarkan Rodi di persidangan serta keterangan Diwan.

    ”Komunikasi yang terjalin antara Terdakwa maupun Sdr. Ari Wibowo dengan Saksi Diwan tidak ada urusan bisnis tambang melainkan terkait pemesanan narkotika jenis sabu,” tulis majelis dalam fakta hukum putusan Rodi.

    Beban masa lalu sebagai residivis tidak otomatis memperberat hukuman Rodi. Pasal 144 Undang-Undang Narkotika memang mengatur tambahan sepertiga ancaman pidana bagi pengulangan dalam jangka tiga tahun, namun aturan penambahan itu tidak berlaku bagi pelaku yang dijatuhi pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun.

    Riwayat pidana Rodi hanya berbobot melalui penimbangan hakim yang menjadikannya sebagai hal memberatkan.

    Angka Kebebasan di Balik Jeruji

    Saat palu penjara seumur hidup diketuk, majelis hakim tingkat pertama sempat menyisipkan catatan.

    ”Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak serta merta menutup kemungkinan bagi Terdakwa untuk dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat,” tulis majelis.

    Pasal 69 KUHP memungkinkan pidana seumur hidup diubah menjadi 20 tahun melalui Keputusan Presiden yang didasari pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Syarat rentang waktunya, yang semula 15 tahun, dipangkas oleh UU Nomor 1 Tahun 2026 menjadi paling singkat 10 tahun.

    Jalur perubahan pidana itulah yang kini menanti Diwan bila putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

    Pidananya baru dapat diubah menjadi 20 tahun lewat Keputusan Presiden setelah ia mendekam sedikitnya 10 tahun murni, tanpa setitik pun hak remisi maupun pembebasan bersyarat selama masa tunggu itu.

    Realitas berbeda langsung menyambut Rodi begitu hukumannya turun menjadi 20 tahun penjara. KUHP membolehkan penjara waktu tertentu dijatuhkan sampai 20 tahun apabila tersedia pilihan antara pidana mati dan seumur hidup.

    Hak pembebasan bersyarat bisa diberikan setelah narapidana memenuhi syarat, antara lain berkelakuan baik, dan menjalani dua per tiga masa pidananya, sedikitnya sembilan bulan.

    Bila dihitung sejak hari penangkapannya pada 16 November 2025, masa dua per tiga pidana Rodi akan jatuh sekitar Maret 2039 sebelum dikurangi remisi apa pun. Ia akan berusia 60 tahun saat waktu itu tiba.

    Empat Belas Hari Penentu

    Jaksa penuntut umum dan seluruh terdakwa sama-sama menempuh upaya hukum. Dalam lima perkara yang sudah diputus, terdakwa menyatakan banding pada 11 September 2026, disusul oleh jaksa tiga hari kemudian.

    SIPP mencatat berkas kelima perkara tersebut mengalir ke meja pengadilan tinggi pada 24 September.

    Menurut SIPP, kedua pihak menyerahkan memori banding. Dari tujuh perkara jaringan ini, jaksa menyerahkan kontra memori di lima perkara, yakni perkara Diwan, Nur Ulfa, dan Agus Sofi pada 28 September, serta perkara Hengky dan Reno pada 1 Oktober. Namun, perkara Rodi dan Ari menjadi dua berkas yang lengang tanpa catatan kontra memori dari pihak mana pun.

    Upaya hukum biasa yang tersisa kini hanya bermuara pada kasasi. Rodi dan jaksa telah menerima pemberitahuan putusan banding pada Rabu, 28 Oktober 2026.

    Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari sejak putusan dibacakan, atau sejak putusan diberitahukan bila putusan tidak mencantumkan kehadiran para pihak. Berdasarkan kalender hukum, tenggat kasasi untuk Rodi akan jatuh pada 10 atau 11 November 2026.

    Ruang perdebatan kasasi untuk sekadar menyoal berat ringannya hukuman amat sempit. Mahkamah Agung melalui putusan 143K/Pid/1993 berpandangan bahwa berat ringannya hukuman pada dasarnya merupakan wewenang judex facti, yakni pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

    Hakim PN Wamena Gerry Geovant Supranata Kaban menguraikan pandangannya dalam Dandapala, majalah yang digagas Badan Peradilan Umum MA, pada Kamis, 5 November 2026.

    Melalui tulisannya yang tidak membahas perkara ini, ia menyebut bahwa banyaknya barang bukti, posisi dan peran pelaku, serta kedalaman keterlibatan dapat ikut memengaruhi berat hukuman.

    Menurutnya, menjaga konsistensi pemidanaan adalah wujud profesionalitas, bukan pembatasan independensi hakim. Laman berita resmi MA, MARINews, juga mencatat bahwa MA kerap mengoreksi pemidanaan dengan memperhatikan disparitas.

    Salah satu indikator kinerja MA tertumpu pada kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk mengunggah putusan ke Direktori Putusan paling lambat saat perkara diminutasi.

    SIPP mencatat berkas banding Rodi telah diterima kembali oleh PN Sampit pada 27 Oktober, hari yang sama persis dengan tanggal putusan.

    Hingga Kamis, 5 November 2026, salinan kelima putusan banding (Nomor 367, 368, 371, 372, dan 373) belum tersedia di Direktori Putusan MA. Alasan tiga hakim menurunkan hukuman Rodi, satu-satunya dari lima banding jaringan ini yang hukumannya menyusut, belum dapat dibaca publik. (ign)

  • Rontok dari ”Kalkulator” Hakim: Celah Ganjil di Balik Diskon Vonis 12 Tahun Supriadi

    Rontok dari ”Kalkulator” Hakim: Celah Ganjil di Balik Diskon Vonis 12 Tahun Supriadi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tiga rupa ekstasi berlogo LV, Rolex, dan cherry itu pernah menjadi bukti kuat yang menyeret Supriadi bin Suriansah ke palung hukuman 12 tahun penjara.

    Aparat menyita 53 butir narkotika tersebut bersama satu paket sabu dari sebuah kardus oleh-oleh di Samuda Besar pada 8 Oktober 2025, dengan total berat bersih mencapai 25,89 gram.

    Cerita seketika berbalik arah saat palu keadilan berpindah ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

    Wujud puluhan butir ekstasi itu mendadak kehilangan bobot hukumnya, menguap tanpa jejak dari perhitungan unsur berat majelis hakim, dan memuluskan jalan bagi sang terdakwa untuk meraup potongan hukuman separuh masa kurungan.

    Majelis tingkat banding hanya menghitung paket sabu seberat bersih 4,51 gram saat menimbang unsur berat tindak pidana.

    Sebanyak 53 butir ekstasi tersebut tidak disebut dalam kalkulasi penentu kelas hukuman. Majelis menyimpulkan berat narkotika dalam perkara ini tidak melebihi lima gram.

    Kesimpulan ini tertuang dalam Putusan Nomor 242/PID.SUS/2026/PT PLK. Putusan tersebut dimusyawarahkan pada Rabu, 22 Juli 2026, dan diucapkan seminggu kemudian pada Rabu, 29 Juli 2026.

    Ketua Majelis Martin Ginting bersama hakim anggota Dr. Alfon dan Esther Megaria Sistorus membacakan putusan itu tanpa dihadiri terdakwa, advokat, maupun jaksa.

    Majelis membatalkan vonis Pengadilan Negeri Sampit Nomor 73/Pid.Sus/2026/PN Spt tertanggal 4 Juni 2026.

    Hukuman pria 54 tahun asal Samuda itu turun menjadi enam tahun penjara, separuh dari vonis 12 tahun yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

    Majelis juga menilai fakta pembelian 1 kilogram sabu yang menjadi dasar vonis tingkat pertama hanya bersumber dari pengakuan terdakwa.

    Taruhan Angka Lima Gram

    Batas lima gram menentukan kelas ancaman pidana. Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP, setelah disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, mengancam kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak melebihi lima gram dengan penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI senilai Rp2 miliar.

    Ayat (2) huruf a dari pasal yang sama menaikkan ancaman hingga pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun apabila beratnya melebihi lima gram.

    Ancaman serupa berlaku melalui Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika karena Supriadi dihukum atas permufakatan jahat.

    Ekstasi milik Supriadi melampaui empat kali lipat ambang batas tersebut. Rincian barang bukti itu mencakup 22 butir biru berlogo LV seberat bersih 7,76 gram, 21 butir hijau berlogo Rolex seberat 9,35 gram, serta 10 butir cokelat berlogo cherry seberat 4,27 gram.

    Dua jenis pertama masing-masing telah melewati angka lima gram. Berat ketiga jenis ekstasi itu, bila digabungkan dengan sabu, mencapai 25,89 gram.

    Pusat Laboratorium Narkotika telah memastikan kandungan butir-butir tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL72GJ/X/2025 tertanggal 22 Oktober 2025 menyatakan empat sampel tablet dan pecahan tablet berkode B sampai E mengandung MDMA, narkotika golongan I nomor urut 37.

    Sampel kristal berkode A mengandung metamfetamina, golongan I nomor urut 61.

    Timbangan yang Mengabaikan Ekstasi

    Kejanggalan muncul pada halaman 25 salinan putusan banding. Majelis hanya menyebut paket sabu bruto 4,71 gram atau netto 4,51 gram yang disimpan di rumah orang tua terdakwa saat menimbang unsur berat.

    Hakim menulis rumusan bahwa narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ”terbukti pula, beratnya tidak melebihi lima gram”. Ekstasi tidak mendapat tempat dalam pertimbangan unsur ini.

    ”Barang Bukti yang diajukan adalah merupakan milik dari Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa,” kata majelis.

    Pada halaman yang sama, tempat kesimpulan soal berat itu ditulis, turut memuat kutipan majelis atas Pasal 241 huruf b KUHAP yang menyebut barang bukti antara lain berupa alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana.

    Hakim mencatat unsur yang didakwakan berbeda dengan yang dinilainya terbukti, yaitu mengenai berat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

    Perbedaan ini, menurut majelis, tidak membuat Supriadi lolos dari unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika.

    Pengadilan tingkat banding lalu memilih mengadili berdasarkan fakta persidangan dengan pertimbangan ancaman hukumannya lebih ringan sehingga lebih menguntungkan terdakwa.

    Anomali Empat Rumusan Berbeda

    Dokumen putusan ini memuat rumusan soal berat yang berubah-ubah. Halaman 25 menyebut berat tidak melebihi lima gram.

    Halaman 27, dalam kesimpulan atas seluruh unsur dakwaan alternatif kedua, menyatakan perbuatan dengan narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti.

    Amar putusan menyatakan Supriadi terbukti melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, tanpa mencantumkan berat.

    Bagian ”memperhatikan” di halaman 28 mencantumkan rujukan Pasal 609 ayat (2) huruf a, yakni pasal khusus untuk narkotika dengan berat di atas lima gram.

    Dua dari empat rumusan itu mengikuti kesimpulan majelis sendiri, yakni halaman 25 dan amar. Dua lainnya identik dengan dakwaan alternatif kedua.

    Kesimpulan unsur di halaman 27 menyalin rumusan dakwaan itu kata per kata, dan bagian ”memperhatikan” mengutip pasal yang sama dengan dasar dakwaannya.

    Kontras Perhitungan Tingkat Pertama

    Pengadilan Negeri Sampit sebelumnya memperlakukan barang bukti ekstasi itu secara berbeda. Majelis tingkat pertama yang diketuai Wasis Priyanto bersama anggota Sulaeman dan Ardhi Radhisshalhan memasukkan 55 butir ekstasi ke dalam hitungan unsur berat.

    Putusan PN memberikan catatan bahwa dua butir telah dipakai sendiri sementara 53 butir lainnya belum laku terjual. PN Sampit menyebut narkotika di atas lima gram itu terdiri atas metamfetamina dan MDMA saat menakar sifat perbuatan.

    Jaksa penuntut umum menghitung keseluruhan barang bukti sejak awal. Kedua dakwaan alternatif mencantumkan ketiga jenis ekstasi tersebut beserta beratnya.

    Saksi penggeledahan di persidangan menerangkan 53 butir itu diakui milik Supriadi dan ditemukan di kardus yang sama dengan sabu.

    Terdakwa mengaku menitipkan 53 butir ekstasi kepada Arma Sandi di Sampit, lalu memerintahkannya membawa narkotika itu ke rumah orang tuanya di Samuda.

    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengangkat status barang bukti menjadi alat bukti mandiri.

    Aturan ini mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Berkas perkara memuat barang bukti fisik, hasil laboratorium, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa terkait kepemilikan ekstasi tersebut.

    Menolak Dalil Transaksi Pembelian

    Penalaran majelis tingkat banding sebagian berdiri di atas prinsip hukum yang sah. Pengadilan tingkat pertama menyimpulkan Supriadi membeli sekitar 1.000 gram sabu dan 55 butir ekstasi dari sosok Blade di Pontianak, yang dalam dakwaan berstatus buronan (DPO) BNNP Kalteng, dengan pembayaran lewat transfer bank.

    Majelis banding menilai simpulan rangkaian pembelian itu hanya bersumber dari keterangan terdakwa, sementara Blade dan Arma Sandi tidak hadir di persidangan untuk menguatkannya.

    Majelis merujuk Pasal 240 KUHAP yang menurut majelis pada pokoknya menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan.

    Dukungan berkas perkara tipis di bagian transaksi tersebut. Jaksa hanya mengajukan bukti surat berupa laporan laboratorium dan berita acara penimbangan, tanpa menyertakan catatan transaksi perbankan.

    Nomor rekening pengirim dan penerima tercatat dalam keterangan terdakwa. Arma Sandi, yang semula direncanakan bersaksi, menolak memberi keterangan.

    Keberadaan 53 butir ekstasi itu tidak bergantung pada pengakuan. Puluhan butir narkotika itu disita dari kardus yang sama, ditimbang, dan diuji positif oleh laboratorium.

    Titik Lenyapnya Puluhan Butir Ekstasi

    Jejak hilangnya ekstasi bisa dilacak sejak halaman 23 putusan banding. Majelis merangkum temuan PN dengan menulis bahwa Supriadi membeli 1.000 gram sabu dan 55 butir ekstasi dari Blade.

    Hakim lantas menelusuri nasib sabunya, yakni sebagian besar terjual, sebagian dipakai sendiri, dan sisanya 4,71 gram ditemukan saat penggeledahan. Nasib ekstasinya tidak ikut ditelusuri.

    Putusan PN yang dirangkum itu sebenarnya mencatat dua butir telah dipakai sendiri dan 53 butir belum laku terjual.

    Majelis menolak seluruh rangkaian pembelian itu pada halaman yang sama karena hanya bersumber dari keterangan terdakwa.

    Hakim tiba di unsur berat pada halaman 25 dan menyebut barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu paket plastik klip berisi kristal putih sabu, lalu menyimpulkan beratnya tidak melebihi lima gram.

    Puluhan butir ekstasi tidak pernah muncul lagi dalam pertimbangan majelis sejak rangkuman di halaman 23, sampai akhirnya tercantum di amar putusan sebagai barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan.

    Penolakan majelis murni menyangkut asal-usul barang, yakni apakah Supriadi benar membelinya dari Blade. Penguasaan atas 53 butir ekstasi adalah persoalan berbeda.

    Butir-butir itu tidak memerlukan cerita pembelian untuk dibuktikan karena berkas sudah memuat barang buktinya, hasil laboratorium, keterangan saksi penggeledahan, dan pengakuan terdakwa.

    Majelis sendiri menyatakan barang bukti yang diajukan merupakan milik terdakwa dan ditemukan dalam penguasaannya.

    Kesimpulan bahwa berat tidak melebihi lima gram juga lahir dari inisiatif majelis sendiri. Memori banding advokat tertanggal 11 Juni 2026 hanya meminta Supriadi dibebaskan dari dakwaan kesatu, atau dihukum seringan-ringannya dengan alasan usia yang disebut advokat sudah lanjut, yakni 54 tahun, kejujuran, sikap kooperatif, dan penyesalan.

    Memori tersebut sama sekali tidak mempersoalkan angka berat. Pengadilan tingkat banding memang berwenang menilai ulang fakta, tetapi dokumen putusan tidak memuat satu kalimat pun yang menjelaskan mengapa ekstasi itu tidak dihitung.

    Turun Kelas ke Pasal Ringan

    Pengadilan Negeri Sampit menghukum Supriadi dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, pasal perdagangan yang setelah penyesuaian masih memuat ancaman pidana mati.

    Majelis tingkat banding lantas melucuti ancaman maksimal itu lewat dua fase pemotongan. Perkara ini pertama turun ke pasal kepemilikan karena transaksi jual beli dinilai tidak terbukti.

    Penurunan kedua memukul kelas berat menjadi tidak melebihi lima gram karena ekstasi tidak dihitung. Langkah kedua ini hanya menyisakan 4,51 dari 25,89 gram dalam hitungan, atau sekadar 17,4 persen dari narkotika yang disita aparat.

    Vonis enam tahun penjara berada dalam rentang sah kedua ayat. Undang-Undang Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026 menghapus ancaman minimum khusus pada pasal-pasal narkotika, sehingga tidak ada batas bawah yang dilanggar.

    Kualifikasi perbuatan dan batas atas ancaman yang menjadi kerangka penakaran hukuman berubah dari pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun menjadi paling lama 12 tahun. Majelis mengaitkan temuan berat itu dengan ancaman yang lebih ringan.

    Jumlah ekstasi itu melampaui tolok ukur Mahkamah Agung. Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menetapkan batas pemakaian satu hari untuk ekstasi sebesar 2,4 gram, setara delapan butir.

    Sebuah artikel di portal berita MA, MARINews, tahun ini menyebut batas gramasi itu tetap relevan sebagai salah satu pertimbangan hakim membedakan penyalahguna dari pengedar. Supriadi menyimpan 53 butir, lebih dari enam kali batas pemakaian tersebut.

    Majelis turut menyusutkan daftar keadaan yang memberatkan terdakwa. Pengadilan tingkat pertama mencatat empat hal yang memberatkan, termasuk pengakuan terdakwa bahwa ia pernah dua kali dihukum dalam perkara narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.

    PT Palangka Raya mengubah proporsi itu dengan mencantumkan satu pemberat, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, serta satu peringan, yakni terdakwa berterus terang di persidangan. Riwayat hukuman itu tidak lagi disebut. Putusan tersebut tidak menjelaskan alasannya.

    Arma Sandi yang sebelumnya telah divonis lima tahun penjara oleh PN Sampit dalam perkara terpisah, kini terpaut masa hukuman satu tahun dari Supriadi bila vonis tersebut tidak berubah.

    Jalan Sempit Kasasi Kejaksaan

    Jaksa mengajukan dua dokumen pada hari yang sama, 17 Juni 2026. Memori banding meminta hukuman 10 tahun penjara sesuai tuntutan, sementara dokumen kontra memori meminta vonis 12 tahun penjara dari PN dikuatkan.

    Ringkasan kedua dokumen itu dalam salinan putusan banding tidak menyinggung soal berat narkotika.

    Tenggat waktu pengajuan kasasi menurut ketentuan KUHAP 2025 adalah 14 hari. Hitungan hari bagi pihak yang tidak hadir saat putusan dibacakan dimulai sejak putusan diberitahukan.

    Penelusuran Kanal Independen di direktori putusan dan pemberitaan tidak menemukan jejak permohonan kasasi dalam perkara Supriadi.

    Jalur koreksi yang tersisa bagi kejaksaan, bila putusan banding itu telah berkekuatan hukum tetap, adalah kasasi demi kepentingan hukum yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung satu kali.

    Jalur itu dirancang untuk menjaga kesatuan penafsiran hukum dan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

    Artinya, upaya ini bisa meluruskan penalaran putusan, tetapi tidak bisa menaikkan hukuman Supriadi. Koreksi lewat kasasi biasa pernah terjadi di Kalimantan Tengah.

    Jaksa langsung mengajukan kasasi ketika PN Palangka Raya membebaskan terdakwa sabu Salihin pada 2022, dan Mahkamah Agung kemudian menghukumnya tujuh tahun penjara.

    Amar putusan banding memerintahkan 53 butir ekstasi itu dirampas untuk dimusnahkan. Butir-butir itu tidak pernah disebut dalam pertimbangan soal berat yang menentukan kelas hukuman Supriadi. (ign)

  • Tumbangnya Putusan PN Sampit: Saat Pengakuan Beli 1 Kg Sabu Tak Cukup Mengurung Supriadi Lebih Lama

    Tumbangnya Putusan PN Sampit: Saat Pengakuan Beli 1 Kg Sabu Tak Cukup Mengurung Supriadi Lebih Lama

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pengakuan rinci soal alur transaksi sabu bernilai ratusan juta rupiah mengalir dari mulut Supriadi bin Suriansah saat persidangan di Pengadilan Negeri Sampit.

    Rentetan cerita tentang transfer uang, pengambilan bungkusan di bawah pohon sawit, hingga komunikasi dengan seseorang bernama Blade dibeberkan satu per satu.

    Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya kemudian menilai keterangan tersebut tidak cukup berdiri sendiri, sehingga vonis Supriadi terpangkas drastis dari 12 tahun menjadi enam tahun penjara.

    Putusan bernomor 242/PID.SUS/2026/PT PLK ini diucapkan secara terbuka pada Rabu, 29 Juli 2026 tanpa dihadiri terdakwa, pembela, maupun jaksa.

    Majelis hakim yang diketuai Martin Ginting bersama anggota Dr. Alfon dan Esther Megaria Sistorus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor 73/Pid.Sus/2026/PN Spt tertanggal 4 Juni 2026, lalu mengadili sendiri perkara tersebut.

    Hukuman enam tahun penjara itu separuh dari vonis pengadilan tingkat pertama dan empat tahun di bawah tuntutan penuntut umum.

    Jaksa dan tim pembela sebelumnya sama-sama mengajukan permohonan banding pada 10 Juni 2026, berselang enam hari setelah putusan awal.

    Pembela kemudian menyerahkan memori banding pada 11 Juni 2026. Memori itu meminta Supriadi dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan alternatif kesatu, dan bila tidak, dihukum seringan-ringannya.

    Jaksa menyerahkan memori banding pada 17 Juni 2026 yang meminta hukuman 10 tahun penjara.

    Jaksa juga melayangkan dokumen terpisah berupa kontra memori pada tanggal yang sama, yang meminta putusan 12 tahun penjara dari pengadilan tingkat pertama dikuatkan.

    Keterangan Terdakwa Dinilai Tidak Cukup

    Majelis banding menyoroti fakta persidangan yang dipakai PN Sampit. PN menyimpulkan Supriadi membeli 1.000 gram sabu dan 55 butir ekstasi dari Blade di Pontianak melalui transfer bank, dan sebagian besar sabu telah terjual.

    Hakim banding menilai fakta pembelian, pembayaran, dan penjualan itu hanya merupakan keterangan Terdakwa. Putusan banding mencatat Blade dan Arma Sandi tidak hadir di persidangan untuk menguatkan pembuktian tentang adanya narkotika seberat 1.000 gram. Blade disebut dalam dakwaan sebagai pemasok dari Pontianak dan DPO BNNP Kalteng.

    Hakim merujuk Pasal 240 UU 20/2025 tentang KUHAP. ”Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya,” demikian bunyi salinan putusan.

    Karena jual beli dengan Blade hanya diterangkan terdakwa tanpa bukti lain, majelis banding mengalihkan pertimbangan pada barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya.

    Hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yakni dakwaan yang disusun jaksa sebagai pilihan lain dari dakwaan pertama.

    Amar putusan lantas menyatakan Supriadi bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

    Uraian berat narkotika dalam pertimbangan majelis banding hanya menyebut sabu 4,71 gram bruto atau 4,51 gram netto yang disimpan di rumah orang tua Supriadi. Sabu sisa ini terbukti miliknya.

    Majelis menyatakan dalam uraian unsur penguasaan bahwa narkotika yang terbukti beratnya tidak melebihi lima gram, berbeda dari dakwaan yang menyebut melebihi lima gram.

    Perbedaan itu, menurut majelis, tidak membuat Supriadi tidak terbukti memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika.

    Majelis memilih mengadili berdasarkan fakta di persidangan dengan pertimbangan ancaman hukumannya lebih ringan sehingga lebih menguntungkan terdakwa. Amar tidak memuat frasa “melebihi 5 gram”.

    Amar yang sama tetap memuat 22, 21, dan 10 butir ekstasi (total 53) dalam daftar barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan.

    Yang Diterangkan Supriadi dan Bukti Jaksa di PN Sampit

    Supriadi menerangkan rangkaian transaksi itu saat sidang di Pengadilan Negeri Sampit. Menurut keterangannya, rangkaian bermula saat Blade menelepon lewat WhatsApp pada Minggu, 21 September 2025 pukul 20.17 WIB.

    Terdakwa saat itu berkata: “Bos, kalau bisa mau minta sabu dan inex.” Dijawab: “Iya Bang nanti diusahakan.”

    Terdakwa mengirim uang muka Rp250 juta secara bertahap. Seorang pria bermotor yang ia kenal sebagai anak buah Blade datang ke rumahnya pada 2 Oktober 2025.

    Pria ini berpesan: “Titipan bos sudah ada di tempat biasa di bawah pohon sawit.”

    Terdakwa lantas mengambil bungkusan tersebut dan langsung menuju rumah orang tuanya di Samuda Besar. Ia mengaku membagi sabu itu menjadi enam bungkus 100 gram dan delapan bungkus 50 gram.

    Pembayaran susulan dikirim bertahap. Terdakwa menyebut uang dikirim ke rekening atas nama pihak ketiga, yakni Rp130 juta pada 3 Oktober dan Rp11 juta pada 4 Oktober melalui mesin ATM.

    Supriadi juga menerangkan tiga pengiriman uang tambahan senilai total Rp220 juta yang resinya tidak ia miliki. Pengadilan tingkat pertama mencatat total nilai pembelian ini mencapai Rp611 juta.

    Dua transfer ATM itu, menurut keterangannya, berasal dari rekening BCA dengan nomor yang sama dengan buku tabungan yang disita aparat.

    Jaksa penuntut umum membuktikan perkara lewat kehadiran tiga saksi, yang terdiri dari dua petugas BNNP Kalteng dan satu warga penyaksi penggeledahan. Bukti surat berupa hasil laboratorium dan berita acara penimbangan ikut diajukan. Arma Sandi awalnya direncanakan bersaksi, tetapi pria tersebut menolak.

    Terpangkasnya Alasan Pemberat Hukuman

    Pengadilan tingkat pertama sebelumnya merumuskan empat pemberat: perbuatan bertentangan dengan program pemerintah, meresahkan masyarakat, berskala sangat besar, dan terdakwa dua kali dihukum dalam perkara narkotika berkekuatan hukum tetap, menurut keterangannya sendiri.

    Pengadilan juga mencatat tiga keadaan meringankan: mengakui dan menyesali perbuatan, bersikap sopan dan kooperatif, serta tulang punggung keluarga.

    PN juga menilai kemampuan Supriadi, karyawan swasta, membelanjakan lebih dari Rp611 juta mengisyaratkan ia memiliki akses terhadap modal besar. Menurut PN, ia tidak berada dalam kondisi ekonomi terdesak.

    Proporsi ini diubah oleh majelis banding. Hakim PT Palangka Raya hanya mencantumkan satu pemberat, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, serta satu peringan, yakni terdakwa berterus terang di persidangan. Riwayat dua kali dihukum tidak tercantum dalam daftar pemberat tersebut.

    Barang Bukti dan Kesepakatan dengan Arma Sandi

    Sabu sisa beserta 22, 21, dan 10 butir ekstasi (total 53) ditemukan tersimpan dalam kotak kardus oleh-oleh khas Makassar di atas lemari ruang tengah, sebagaimana diterangkan terdakwa dan saksi penggeledahan.

    Hakim memastikan barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan. Dua buku catatan, timbangan digital, dan buku tabungan ikut dirampas untuk dimusnahkan.

    Uang tunai senilai Rp2,95 juta yang disebut hasil transaksi narkotika, beserta dua ponsel, dirampas untuk negara.

    Dokumen banding menguraikan permufakatan jahat ini sebagai kesepakatan antara Supriadi dan Arma Sandi untuk menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman.

    Majelis tingkat banding menyebut terdakwa menitipkan bungkusan narkotika di rumah Arma Sandi, lalu menghubunginya lewat WhatsApp pada 7 Oktober 2025 pukul 20.00 WIB untuk meminta pengantaran.

    Arma Sandi mengantarkan barang tersebut, menginap, dan mendapat kesempatan memakai sabu bersama Supriadi sebagai imbalan.

    Arma Sandi diadili terpisah dengan nomor perkara 72/Pid.Sus/2026/PN Spt dan telah divonis lima tahun penjara oleh PN Sampit.

    Tim Asesmen Terpadu BNNP Kalteng pada 23 Januari 2026 menyimpulkan pria ini sebagai penyalahguna yang tidak terindikasi terlibat jaringan peredaran, menurut dakwaan perkara itu.

    Putusan banding atas Supriadi tidak memuat informasi tentang upaya hukum dalam perkara Arma Sandi. Bila vonis PN atas Arma Sandi tidak berubah, selisih hukuman keduanya kini menyempit dari tujuh tahun menjadi satu tahun.

    Seseorang bernama Blade disebut dalam dakwaan sebagai pemasok dari Pontianak dan DPO BNNP Kalteng. Lembar putusan banding tidak memuat informasi terbarunya. Namanya tercatat dalam pertimbangan majelis banding sebagai pihak yang tidak hadir untuk menguatkan pembuktian. (ign)