cms.kanalindependen.id

Tag: Raperda Pendidikan Kotim

  • Manuver Syarat Raperda Baru: Siap-Siap Pendidikan Kotim Bergantung Kas Daerah

    Manuver Syarat Raperda Baru: Siap-Siap Pendidikan Kotim Bergantung Kas Daerah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua belas tahun silam, sebuah jaminan tertulis terukir tanpa celah tawar-menawar. Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memegang teguh satu rumusan lugas.

    ”Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar,” demikian rumusan itu tertulis.

    Arah kebijakan itu bersiap mencari rute baru. Pengantar rancangan peraturan daerah pengganti menyisipkan satu syarat yang sebelumnya absen dari kalimat mutlak tersebut, yakni kemampuan keuangan daerah.

    Jejak pergeseran ini terekam jelas dari mimbar wakil rakyat. Melalui pidato pengantarnya, Bupati Kotim Halikinnor mengurai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

    Wakil Bupati Irawati membacakan pidato pengantar itu pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I DPRD Kotim, Senin (26/10/2026).

    Agenda berlanjut dengan penyampaian pemandangan umum enam fraksi pada paripurna ke-6, lalu disusul jawaban Bupati atas pemandangan umum tersebut pada paripurna ke-7, yang seluruhnya berlangsung di hari yang sama.

    Pidato tersebut memasang sekat pertama pada penyediaan guru pendidikan khusus.

    ”Pendidikan inklusif menjadi salah satu pokok penting dalam raperda ini, termasuk perhatian terhadap kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas serta penyediaan guru pendidikan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Irawati.

    Sekat kedua membayangi keseluruhan hasil pembahasan raperda, termasuk urusan krusial pendanaan.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim berharap pembahasan aturan baru ini dapat menghasilkan pengaturan yang jelas mengenai kewenangan, tanggung jawab, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan.

    ”Dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Irawati.

    Pidato pengantar itu mengalir tanpa menawarkan rincian angka anggaran, target capaian, ataupun tenggat. Sebaliknya, perda yang tengah menunggu waktu pergantian ini justru mematok kewajiban dengan ukuran yang sangat rinci.

    Bab pendanaannya memuat tiga perintah bagi pemerintah daerah, yakni menyediakan anggaran pendidikan sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, mengalokasikan dana darurat untuk keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan, dan membiayai pendidikan dasar.

    Ukuran anggaran yang dipakai perda lama tersebut bahkan berdiri lebih ketat daripada aturan nasional saat ini.

    Perda 5/2014 ditetapkan Supian Hadi, Bupati Kotim saat itu, pada 19 Mei 2014. Berbekal pijakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

    Beberapa bulan berlalu, terbit UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menetapkan pengelolaan pendidikan menengah sebagai kewenangan provinsi, sementara perda lama tersebut merangkul bagian khusus tentang SMA dan SMK dari Pasal 40 sampai 46.

    Perubahan pembagian kewenangan pemerintahan inilah yang kemudian menjelma sebagai salah satu alasan pembaruan regulasi dalam pidato pengantar eksekutif.

    SIAP DIBAHAS: Wakil Bupati Kotim Irawati menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ke DPRD Kotim, Senin (27/10/2026). (Heny/Kanal Independen)

    Standar Ketat Anggaran

    Pasal 125 ayat (2) Perda 5/2014 merumuskan bahwa anggaran pendidikan wajib disediakan dengan hitungan ”selain gaji pendidik, dan biaya pendidikan kedinasan”. Rumusan tersebut melestarikan bunyi lama Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

    Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 kemudian menyatakan frasa ”gaji pendidik dan” tidak lagi mengikat.

    Semenjak putusan itu dibacakan pada 20 Februari 2008, gaji pendidik resmi ikut dihitung dalam porsi 20 persen secara nasional. Enam tahun setelah ketukan palu MK bergema, Perda 5/2014 ternyata masih mempertahankan rumusan lama.

    Saat memutus perkara tersebut, MK mencatat porsi anggaran pendidikan dalam APBN 2007 hanya menyentuh 11,8 persen apabila gaji pendidik tidak dihitung, dan baru bisa melonjak hingga 18 persen bila pos gaji itu dimasukkan.

    Angka di daerah membuktikan realitas yang menuntut kalkulasi teliti. Menurut paparan Yolanda Lonita Fenisia pada Desember 2025, saat menjabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, alokasi pendidikan Kotim turun dari Rp701,8 miliar pada 2025 menjadi Rp587,4 miliar sebagai pagu awal APBD murni 2026.

    Gaji dan tunjangan ASN serta PPPK menyerap sekitar Rp334 miliar atau 57 persen dari pagu tersebut. Telaah Kanal Independen menunjukkan pagu Rp587,4 miliar itu setara sekitar 30 persen dari belanja APBD murni 2026 sebesar Rp1,981 triliun, dengan catatan gaji sudah masuk ke dalam hitungan.

    Jurang selisih akan langsung melebar apabila ukuran perda lama dipakai sebagai pembanding.

    Jika seluruh pos gaji dan tunjangan Rp334 miliar dikeluarkan, sisa anggaran terpangkas menjadi sekitar Rp253 miliar atau sekitar 13 persen dari belanja APBD murni.

    Pos ini turut menampung tunjangan dan gaji pegawai nonguru yang absen dari pengecualian perda, sehingga angka sebenarnya berpotensi lebih tinggi.

    Namun, porsinya baru menyentuh batas 20 persen jika gaji guru yang dikeluarkan tidak lebih dari angka sekitar Rp191 miliar.

    Artinya, sedikitnya sekitar Rp143 miliar dari pos Rp334 miliar itu harus berupa tunjangan atau gaji pegawai nonguru. Rincian yang memisahkan gaji guru dari pos penganggaran tersebut belum ditemukan di sumber terbuka.

    Disdik, lewat Yolanda pada periode yang sama, menyatakan pemerintah daerah tetap mengalokasikan minimal 20 persen APBD untuk pendidikan selaras dengan amanat konstitusi.

    Pernyataan itu tidak menjabarkan lebih jauh ukuran hitungan mana yang menjadi landasan.

    Ribuan Anak Menunggu Kepastian

    Perda 5/2014 menitipkan beban tugas yang tidak ringan. Aturan ini mewajibkan warga berusia 7 sampai 15 tahun mengikuti pendidikan dasar sampai tamat melalui Pasal 5, dan menugaskan pemerintah daerah bertanggung jawab menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Pasal 79.

    Pasal 16 menambah bobot aturan dengan mewajibkan pemerintah daerah menyediakan dana penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan/atau sampai dua belas tahun.

    Layar data anak tidak sekolah (ATS) berbasis domisili pada laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang diakses Kanal Independen pada Senin (26/10/2026), memperlihatkan kewajiban itu masih menyisakan jalan panjang.

    Pada rentang usia wajib perda, 1.119 anak berusia 7 sampai 12 tahun dan 1.059 anak berusia 13 sampai 15 tahun tercatat belum pernah merasakan bangku sekolah. Totalnya mencapai 2.178 anak.

    Catatan yang sama menelusuri 677 anak putus sekolah di tingkat SD dan 860 di SMP, serta 1.541 lulusan SD yang tidak melanjutkan langkah ke SMP.

    Secara akumulatif pada seluruh jenjang, 2.488 anak Kotim menyandang status putus sekolah, menjadikannya yang terbanyak di antara 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

    Data ATS ini menjalani fase verifikasi dan validasi bersama operator desa, yang tahap keempatnya digelar di Kecamatan Parenggean pada 22 April 2026.

    Irawati tidak menyinggung isu putus sekolah. Kalimat yang berdekatan dengan urusan tersebut hanya menyebut komitmen pemerintah daerah.

    ”Untuk mendorong terselenggaranya pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berada dalam kondisi khusus dan peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi,” ucapnya.

    Isu anak tidak sekolah baru disinggung dalam jawaban Bupati pada paripurna ke-7, setelah Fraksi Golkar meminta pendataan dan penanganannya diperkuat. Eksekutif menyatakan penanganannya perlu menjadi perhatian, tanpa menyertakan rincian angka.

    Beban Biaya di Pundak Orang Tua

    Selain kewajiban sebesar itu, Perda 5/2014 juga meletakkan sebagian tanggung jawab biaya kepada orang tua. Pasal 8 ayat (4) menegaskan orang tua ”berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan”.

    Rumusan serupa diulang dalam Pasal 129 ayat (5), persis setelah ketentuan tentang biaya personal pada ayat (4), yakni pengeluaran yang harus ditanggung peserta didik agar bisa mengikuti pembelajaran secara teratur.

    Pengecualian baru berlaku bagi orang tua yang tidak mampu, yang kewajibannya beralih menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 124 ikut membuka keran pendanaan masyarakat melalui musyawarah dan sumbangan sukarela.

    Deretan ketentuan itu diracik bertahun-tahun sebelum Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terbit pada 27 Mei 2025, yang menitahkan negara untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta, dengan pola pelaksanaan yang boleh selektif dan bertahap.

    Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Parimus memasukkan kepastian pendanaan pendidikan sebagai salah satu pijakan tujuan raperda ini, termasuk sasaran untuk membebaskan pungutan biaya pendidikan dasar bagi masyarakat.

    Sementara itu, pidato pengantar eksekutif merumuskan tanggung jawab menjamin akses terhadap layanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, tanpa menyelipkan kata gratis maupun bebas pungutan.

    Melirik ke belakang, pada 2012 Bupati Kotim menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

    Perbup tersebut tercatat sebagai dasar hukum dalam Perbup Nomor 30 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru, sekaligus dalam Perbup tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).

    Status hukum perbup lawas itu saat ini belum ditemukan di sumber terbuka. Dalam pagu 2026, pos BOS daerah tercatat Rp5 miliar.

    Kesejahteraan Guru dan Syarat Keuangan

    Perda 5/2014 menaruh perhatian pada pendidik dengan menyebut guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial lewat Pasal 12.

    Bagi pendidik di sekolah bentukan masyarakat, perda menyebut pemerintah daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional (Pasal 102).

    ”Hingga saat ini masih banyak tenaga pendidik di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih bekerja dengan penghasilan di bawah kata layak,” kata Fraksi PKB yang diketuai M Abadi dalam pemandangan umumnya.

    Fraksi tersebut mendesak pemerintah daerah memberikan insentif daerah yang layak, tepat waktu dan berkeadilan bagi guru honorer dan tenaga pendidikan yang belum terakomodir PPPK.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim Kamaruddin Makkalepu pada Mei 2026 menyatakan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Kotim sudah dialihkan menjadi PPPK paruh waktu, dan instansinya tidak lagi mendata guru honorer di sekolah.

    Sementara itu, dalam pidato pengantar raperda, Irawati tidak menyinggung kesejahteraan guru secara umum. Satu-satunya pendidik yang disebut dalam pidato itu adalah guru pendidikan khusus, yang alokasi penyediaannya disandarkan pada kemampuan keuangan daerah.

    Frasa kemampuan keuangan daerah untuk guru pendidikan khusus tersebut direspons oleh Fraksi PKS NasDem yang diketuai H Suprianto.

    Fraksi ini mencatat bahwa urusan pendidikan inklusif sering kali terkendala minimnya fasilitas pendukung (seperti alat bantu belajar khusus) dan ketersediaan guru pendidikan khusus.

    PKS NasDem merangkum penggalan pidato itu sebagai penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah, kemudian menanyakan instrumen atau parameter yang disiapkan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) benar-benar terakomodasi secara terukur di setiap kecamatan.

    Irawati merespons pertanyaan itu pada paripurna ke-7. Dalam jawabannya, Wabup menyebut raperda mengatur penyediaan guru pendidikan khusus.

    Agar terukur, lanjutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan kebutuhan peserta didik dan pemetaan, yang hasilnya akan dirumuskan lebih lanjut melalui kebijakan teknis.

    Parameter per kecamatan yang ditanyakan PKS NasDem tidak disebut.

    Frasa kemampuan keuangan daerah juga dipakai Fraksi Golkar yang diketuai H Abdul Kadir. Golkar meminta agar pemerintah kabupaten memastikan keberlanjutan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk alokasi bantuan untuk jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi.

    Namun, kebijakan itu, menurut Golkar, dijalankan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

    Secara yuridis, Pasal 4 Perda 5/2014 menjamin warga yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

    Eksekusinya diwujudkan dalam bentuk sekolah luar biasa dan/atau kelas inklusif (Pasal 67). Begitu UU Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, wewenang pendidikan khusus bergeser ke provinsi, sementara jajaran kabupaten tetap memiliki ruang menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah umum.

    Pada tingkat nasional, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 menugaskan pemerintah daerah memfasilitasi dan menjamin penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

    Menunggu Kepastian Regulasi

    Irawati membacakan pidato Bupati dalam jawabannya atas pemandangan umum fraksi pada paripurna ke-7 menyebut, raperda mengatur pengalokasian anggaran pendidikan untuk menjamin ketersediaan dan ketercukupan pendanaan wajib belajar pendidikan 13 tahun.

    Frasa kemampuan keuangan daerah kembali muncul dalam jawaban itu, kali ini untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

    Raperda selanjutnya akan dibahas secara teknis antara eksekutif, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan komisi terkait.

    Draf lengkap raperda sejauh ini belum diperoleh Kanal Independen. Karena itu, nasib Pasal 126, Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (4) warisan Perda 5/2014 dalam rancangan aturan baru ini belum dapat dipastikan. (hgn/ign)

  • Dari Pemerataan hingga Disiplin Guru, Pemkab Siapkan Raperda untuk Benahi Pendidikan di Kotim

    Dari Pemerataan hingga Disiplin Guru, Pemkab Siapkan Raperda untuk Benahi Pendidikan di Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Persoalan pemerataan layanan, kualitas pembelajaran, ketersediaan dan kedisiplinan tenaga pendidik hingga perlindungan siswa menjadi tantangan yang harus dijawab Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan pendidikan.

    Persoalan tersebut kini masuk dalam penataan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

    Raperda itu diuji publik di Aula Dinas Pendidikan Kotim, Rabu (23/9/2026), untuk mendapatkan masukan dari para pelaku dan pemangku kepentingan pendidikan sebelum substansinya dibahas lebih lanjut.

    Forum tersebut menjadi ruang untuk memastikan rancangan aturan tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan di Kotim.

    Kepala Dinas Pendidikan Kotim Yolanda Lonita Fenisia mengatakan, penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan bagian dari proses pembentukan regulasi daerah untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pendidikan.

    Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong tata kelola dan pelayanan pendidikan yang lebih terarah, terpadu, merata serta berkelanjutan.

    ”Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur,” kata Yolanda Lonita Fenisia.

    Ia menjelaskan, uji publik dilakukan bukan sekadar untuk memenuhi tahapan penyusunan regulasi.

    Masukan dari berbagai pihak dibutuhkan agar substansi Raperda benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan di daerah.

    ”Uji publik ini kita laksanakan untuk memperoleh masukan, saran, pendapat dan tanggapan dari berbagai pihak terhadap rancangan yang telah disusun,” ujarnya.

    Yolanda berharap pembahasan bersama tersebut dapat menyempurnakan substansi Raperda, sekaligus memastikan aturan yang nantinya ditetapkan mampu menjawab kebutuhan dan karakteristik pendidikan Kotim.

    ”Melalui uji publik ini kita berharap dapat meningkatkan kualitas substansi Raperda, menyesuaikannya dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, serta membangun pemahaman bersama antara pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

    Pendidikan Harus Menjawab Kondisi Daerah

    Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan mengatakan, pendidikan merupakan sektor strategis karena kebijakan yang dibuat saat ini akan menentukan kualitas generasi yang akan datang.

    Karena itu, Raperda tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai produk hukum. Regulasi harus mampu menjadi instrumen kebijakan daerah yang memberikan arah, kepastian dan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, adil dan berkelanjutan.

    ”Raperda ini bukan semata-mata merupakan produk hukum, tetapi harus menjadi instrumen kebijakan daerah yang mampu memberikan arah, kepastian dan landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, adil dan berkelanjutan,” ujar Diana.

    Ia mengatakan, kondisi Kotim yang memiliki wilayah luas dengan karakter geografis dan sosial yang beragam membuat penyelenggaraan pendidikan menghadapi tantangan tersendiri.

    Regulasi daerah harus mampu menjawab persoalan tersebut, mulai dari akses dan pemerataan pendidikan, kualitas pembelajaran, ketersediaan serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pendidikan karakter, pendidikan inklusif, perlindungan anak, pemanfaatan teknologi digital hingga tata kelola pendidikan.

    ”Raperda ini harus mampu menjawab persoalan nyata yang kita hadapi di daerah, termasuk kondisi geografis, sosial dan karakteristik masyarakat Kotawaringin Timur,” tegasnya.

    Diana juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas dalam regulasi tersebut.

    Pemerintah daerah perlu memiliki peran yang kuat sesuai kewenangannya, tetapi tetap harus menghindari tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

    Diana menekankan sedikitnya enam hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pemerataan akses pendidikan.

    Kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga, penguatan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal. Keempat, perlindungan hak peserta didik serta terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

    Kelima, tata kelola pendidikan yang akuntabel dan transparan, termasuk perencanaan berbasis data, efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pengawasan.

    Keenam, penguatan sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

    ”Regulasi yang kita susun harus dapat diimplementasikan. Karena itu, arah kebijakan, kewenangan, tanggung jawab, pengawasan dan partisipasi masyarakat harus jelas,” katanya.

    Guru yang Tak Mengajar Mulai Ditertibkan

    Lebih lanjut, Diana mengatakan pemerintah daerah mulai melakukan penegakan disiplin terhadap tenaga pendidik yang tidak menjalankan kewajibannya.

    Ia menegaskan, guru yang berstatus aparatur sipil negara memiliki kewajiban mengikuti ketentuan kepegawaian. Tidak hadir di sekolah maupun tidak melaksanakan tugas mengajar merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

    ”Kalau guru tidak mengajar atau tidak masuk sekolah, itu melanggar aturan kepegawaian. Guru harus menaati aturan dan melaksanakan tugasnya mengajar di sekolah,” tegas Diana.

    Menurutnya, penegakan disiplin dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan. Sanksi dapat dimulai dari tindakan administratif hingga sanksi yang lebih berat apabila pelanggaran terus dilakukan.

    ”Jadi ada tahapannya. Ada teguran, ada peringatan, kemudian bisa sampai kepada pemotongan gaji dan kalau terus berlanjut bisa sampai pemberhentian,” jelasnya.

    Diana mengatakan ketentuan dari pemerintah pusat mengenai disiplin aparatur sudah jelas. Karena itu, pemerintah daerah memiliki dasar untuk menindak tenaga pendidik yang terbukti tidak menjalankan kewajibannya.

    ”Ketentuannya dari pemerintah pusat sudah jelas. Jadi kita mulai menegakkan disiplin itu,” katanya.

    Masukan Guru dan Sekolah Dibutuhkan

    Pelaksanaan uji publik mendapat respons positif dari pemerintah daerah karena menghadirkan banyak pihak yang bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan.

    Ia berharap guru dan kepala sekolah yang hadir dapat memberikan masukan berdasarkan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

    ”Kita menyambut baik kegiatan ini. Kita berharap hasilnya baik dan banyak masukan maupun saran dari para penyelenggara pendidikan,” kata Diana.

    Menurutnya, kehadiran banyak guru dan kepala sekolah menjadi penting karena mereka memahami kondisi pendidikan secara langsung, termasuk persoalan yang muncul akibat karakter geografis Kotim.

    ”Banyak guru dan kepala sekolah yang hadir. Mereka yang mengetahui kondisi di lapangan. Masukan dari mereka tentu sangat diperlukan supaya Raperda ini bisa lebih baik dan nantinya bisa dilaksanakan sesuai kondisi geografis dan karakteristik daerah kita,” ujarnya.

    Diana mengatakan rancangan tersebut sebenarnya telah disiapkan, tetapi masih terbuka untuk penyempurnaan. Pemerintah tidak ingin aturan yang ditetapkan nantinya justru sulit diterapkan karena tidak cukup mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

    ”Draft-nya memang sudah kita susun, tetapi masih perlu disempurnakan. Kita berharap masukan dari para penyelenggara pendidikan dan masyarakat bisa membantu memperbaiki Raperda ini,” katanya.

    Ia berharap keberadaan Raperda nantinya dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi Kotim.

    Kabut Asap, Kesehatan Siswa Jadi Prioritas

    Persoalan lain yang mendapat perhatian pemerintah daerah adalah kegiatan pembelajaran ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap.

    Diana mengatakan pemerintah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Sebelumnya, Bupati Kotim telah menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran dari rumah (BDR) saat kondisi kabut asap.

    Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala sehingga keputusan mengenai metode pembelajaran kemudian diberikan kepada masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

    ”Pemerintah tentu sangat memperhatikan kesehatan anak-anak. Sebelumnya juga sudah ada surat edaran dari Bupati terkait pembelajaran pada saat kabut asap,” ujarnya.

    Menurut Diana, perkembangan teknologi memungkinkan sekolah melaksanakan pembelajaran dari rumah apabila kondisi tidak memungkinkan siswa datang ke sekolah.

    ”Kalau kabut asapnya tebal dan memang berisiko terhadap kesehatan, maka pembelajaran dari rumah itu harus dilakukan. Sekarang sudah era digital, sehingga pembelajaran dari rumah bisa dilaksanakan,” katanya.

    Ia menegaskan, sekolah tidak boleh mengabaikan kondisi kesehatan siswa. Jika kabut asap semakin pekat dan kondisi udara tidak layak untuk kegiatan luar ruang maupun perjalanan menuju sekolah, pembelajaran dari rumah menjadi pilihan yang harus diambil.

    ”Kalau kabut asapnya sangat tebal atau memang kondisi kesehatan tidak memungkinkan, maka belajar dari rumah itu wajib,” tegasnya.

    Diana juga menyinggung kemungkinan sekolah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka ketika kondisi udara sangat buruk.

    Menurutnya, kepala sekolah dapat memiliki pertimbangan berdasarkan kondisi sekolah, tetapi keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama.

    ”Kalau misalnya ISPU sudah sangat tinggi, bahkan di atas 1.000, mungkin kepala sekolah punya pertimbangan sendiri. Tetapi kita sudah sampaikan, kalau asapnya tebal dan anak-anak tidak aman untuk datang ke sekolah, silakan belajar dari rumah,” ujarnya.

    Ia kembali menegaskan pesan tersebut kepada seluruh kepala sekolah agar tidak memaksakan pembelajaran tatap muka ketika kondisi lingkungan sudah tidak sehat.

    ”Intinya, kepala sekolah harus mengutamakan kesehatan anak-anak. Kalau kondisi kabut asap semakin buruk dan memang tidak layak, pembelajaran dilakukan secara daring atau dari rumah,” katanya.

    DPRD Siap Bahas Secara Profesional

    Ketua DPRD Kotim Rimbun mengapresiasi langkah pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang menggelar uji publik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.

    ”Kami dari DPRD tentu mengapresiasi pemerintah daerah, Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan yang sudah berinisiatif melaksanakan uji publik ini,” kata Rimbun.

    Rimbun mengatakan Raperda tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dan tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan serta program pendidikan di Kotim.

    ”Perda ini nantinya menjadi dasar atau tolok ukur pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan program-program pendidikan. Karena itu, DPRD akan mencermati substansi Raperda ketika secara resmi disampaikan untuk dibahas bersama,” ujarnya.

    Rimbun menambahkan, pembahasan tidak hanya berorientasi pada ketentuan normatif, tetapi juga perlu memperhatikan kearifan lokal, karakteristik pendidikan serta kehidupan masyarakat Kotim sehari-hari.

    ”Kita akan melihat juga kearifan lokal, karakteristik pendidikan kita dan bagaimana kehidupan masyarakat sehari-hari. Itu semua perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan,” tandasnya. (hgn/ign)