cms.kanalindependen.id

Tag: Satgas PKH

  • ”Siasat” Pasal Pencurian Sengketa Lahan: Membongkar Pola Penahanan Petani Sawit Kotim

    ”Siasat” Pasal Pencurian Sengketa Lahan: Membongkar Pola Penahanan Petani Sawit Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rudi Hartono sudah merasakan langsung dinginnya lantai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sampit.

    Warga Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu itu terpaksa mendekam 86 hari, meski Mahkamah Agung (MA) belakangan memulihkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sampit yang menilai sengketanya merupakan urusan perdata.

    Ancaman serupa mengintainya dari arah berbeda. Laporan pidana kedua terhadap dirinya memakai pasal pencurian.

    Ancaman pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memenuhi batas penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga penyidik berwenang menahan tersangka, sebuah keleluasaan yang tidak ditemukan jika hanya menggunakan pasal pidana UU Perkebunan.

    Laporan pidana yang menurut gugatan Rudi menyangkut lahan di luar areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN) itu menyibak sebuah pola hukum di Kotawaringin Timur (Kotim), yakni pasal yang dipakai sejak tahap penyidikan akan menentukan apakah seorang pengklaim lahan bisa tetap di luar sel atau bisa ditahan selama perkaranya berjalan.

    Tujuh Hari di Blok G09

    Perkara pidana pertama Rudi bermula pada Kamis, 18 Juli 2024. Pagi itu, bersama enam anggota keluarga istrinya, Rudi mendirikan tenda terpal hijau bertiang kayu bekas tebangan di Blok G09 Divisi 1 Pundu Nabatindo Estate milik PT Windu Nabatindo Lestari (WNL).

    Mereka menanam bibit karet dan pisang di lahan yang baru dibersihkan oleh perusahaan.

    Sebuah spanduk turut dibentangkan untuk melarang penanaman sawit di Blok F8, F10, F11, G8, dan G9 atas nama keluarga Khadijah binti Ahad. Tenda itu dipertahankan selama tujuh hari berturut-turut demi meminta kepastian ganti rugi tanah yang menurut mereka belum terbayar sejak 1997.

    Sengketa ganti rugi ini memiliki rekam jejak yang rumit. Bukti kejaksaan mencatat PT WNL pernah membayarkan kompensasi kepada sejumlah pemilik lahan pada September 1997. Ibu mertua Rudi, Nurani, tercatat menerima Rp175 ribu untuk lahan seluas setengah hektare.

    Namun, saat bersaksi di persidangan, Nurani menegaskan bahwa lahannya yang berlokasi di Blok F8 belum pernah dibayar.

    Dia juga bersaksi bahwa pada 1997 warga pemilik tanah dikumpulkan PT WNL dan diberi tahu tanah itu setelah 25 tahun akan dikembalikan kepada pemilik tanah, tetapi janji itu tidak pernah terwujud.

    Keluarga ini bersandar pada surat pernyataan garapan lahan yang diketahui Kepala Desa Pundu sebagai alas hak atas lokasi yang kini masuk dalam HGU perusahaan.

    Dua kali upaya mediasi pada 2011 gagal karena perusahaan mempersoalkan legalitas dokumen keluarga.

    Rudi yang saat itu berstatus karyawan dimutasi ke pabrik grup di Kalimantan Barat, yang memicu dirinya memilih berhenti.

    Dalam persidangan, Rudi menyebut pernah ada gugatan perdata pada 2015 yang berakhir dengan kekalahan warga.

    Tenda di Blok G09 berdiri kurang dari sebulan setelah Rudi menyurati perusahaan dengan perihal pemberitahuan klaim lahan yang sudah diremajakan (replanting) pada Juni 2024.

    Jaksa meminta majelis hakim segera menahan Rudi begitu putusan dibacakan. Namun, pada 5 Februari 2026, majelis PN Sampit yang diketuai Muhammad Salim menyatakan perbuatan Rudi terbukti, tetapi bukan tindak pidana.

    Hakim melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Menurut majelis, ganti rugi atas blok yang disengketakan dibayarkan kepada pemilik lain, bukan kepada keluarga istri Rudi.

    ”Majelis Hakim menilai ganti kerugian tersebut dilakukan terhadap sdr Darkasi, sdr Juli, dan sdr Yusran bukan terhadap Saksi Sariyana, Saksi Rita, dan Saksi Nurani yang memegang surat garapan lahan, sehingga menurut Majelis Hakim masih terdapat sengketa keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” kata majelis.

    Putusan ini merujuk putusan MA Nomor 675 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus serupa di Desa Bukit Raya yang menilai sengketa lahan dalam perkara tersebut sebagai ranah perdata.

    Lepas, Enam Bulan, Lalu Lepas Lagi

    Status lepas itu berumur pendek. Jaksa Verdian Rifansyah melayangkan banding pada 10 Februari 2026. Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya membatalkan putusan tingkat pertama dan memvonis Rudi hukuman enam bulan penjara pada 15 April 2026.

    Pertimbangan majelis tinggi menyoroti dua hal. Perbuatan Rudi dinilai “main hakim sendiri” dan “dapat merusak iklim investasi”. Ketika petikan putusan itu tiba pada 13 Mei 2026, Rudi dieksekusi hari itu juga ke Lapas Sampit.

    Lewat Kantor Hukum Sapriyadi, SH & Rekan, Rudi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dari dalam sel. Upaya ini membuahkan hasil.

    Pada 14 Juli 2026, majelis MA yang diketuai Yohanes Priyana membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dengan amar menyatakan banding jaksa tidak dapat diterima.

    Petikan putusan PK ini tidak merinci alasannya, tetapi dalam KUHAP lama, Pasal 67 mengecualikan putusan lepas yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dari hak banding.

    Meski putusan lepas dari PN Sampit kembali berlaku, Rudi baru keluar dari Lapas Sampit pada 7 Agustus 2026, 24 hari setelah PK dikabulkan.

    Seperti diberitakan Kanal Independen saat itu, kuasa hukumnya sampai empat kali menyurati MA dan kejaksaan untuk mendesak eksekusi pembebasan.

    Dua putusan atas nama Rudi lahir pada hari Selasa yang sama, 14 Juli 2026, ketika ia masih berada di balik tembok lapas.

    Saat MA mengabulkan PK-nya, PN Sampit menyatakan gugatan perdata pertamanya terhadap SPMN tidak dapat diterima karena dinilai kurang pihak.

    Pasal yang Membuka Pintu Sel

    Rudi tidak ditahan selama perkara WNL disidangkan di tingkat pertama karena dakwaannya hanya memakai Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan.

    KUHAP membatasi penahanan pada tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, ditambah sejumlah pasal pengecualian khusus. Pasal 107 yang ancamannya empat tahun tidak termasuk di dalamnya.

    ”Banyak teman-teman kita di dalam yang sifatnya kriminalisasi sama seperti kasus kita ini. Bahkan nggak ada bantuan,” ungkap Rudi saat bebas, Agustus lalu, menilai kondisi sesama penghuni lapas.

    Perkara lain di Kotim merekam realitas saat aparat menggunakan dakwaan yang memiliki ancaman lebih berat. Salah satunya, perkara Agus T. Alang, pengklaim kebun PT Mulia Agro Permai (MAP), membuktikannya.

    Jaksa menyusun dakwaan alternatif: Pasal 107 huruf a atau pasal KUHP tentang penggunaan surat palsu yang diancam enam tahun bui.

    Agus harus menyandang status tahanan selama perkaranya disidangkan. Meskipun PN Sampit memvonisnya 10 bulan penjara lewat UU Perkebunan dan bukan lewat pasal surat palsu, majelis tetap memerintahkan penahanan Agus dipertahankan.

    Surat adat milik Agus yang dituding palsu justru diperintahkan hakim untuk dikembalikan kepadanya.

    Catatan kelam tergambar di Desa Penyang enam tahun lalu. Pada 17 Februari 2020, polisi menangkap Dilik dan Hermanus atas tuduhan mencuri buah sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).

    Aktivis pendamping James Watt ditangkap di Jakarta pada 7 Maret 2020. Ketiganya disidik oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng), unit kepolisian yang kini menangani laporan terhadap Rudi.

    Laporan Mongabay Indonesia mencatat bahwa Hermanus sudah dalam kondisi sakit sejak awal perkaranya bergulir.

    Selama masa penahanan, kondisinya memburuk hingga harus menggunakan kursi roda di persidangan. Ia juga sempat mengeluh dipukul selama dalam tahanan.

    Hermanus meninggal dunia pada 26 April 2020 dengan status masih sebagai tahanan. Majelis hakim memvonis Dilik 8 bulan dan James Watt 10 bulan penjara bukan dengan pasal pencurian, melainkan Pasal 107 UU Perkebunan.

    Dokumen gugatan Sapriyadi mencatat tiga perkara pencurian buah sawit lainnya di PN Sampit divonis antara 4 bulan 15 hari hingga 8 bulan lewat UU Perkebunan.

    Sapriyadi menilai pasal pencurian sengaja dipakai sejak awal “sehingga terhadap pelaku dapat segera dilakukan penangkapan dan penahanan.”

    Laporan Pencurian di Lahan Sitaan Negara

    Laporan pidana yang menargetkan Rudi di Polda Kalteng bermula dari Blok E16 sampai E22 di Desa Pelantaran. Koperasi Produsen Borneo Sepakat Jaya melaporkan kerugian sekitar Rp300 juta.

    Menurut laporan itu, Rudi dan rekan-rekannya memasuki, mematok, dan memanen sawit di hamparan 106 hektare tersebut pada 18 Juni 2025.

    Laporan kepolisian mencantumkan Pasal 362 juncto Pasal 167 KUHP. Sementara itu, gugatan Rudi menyebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara itu, yang terbit pada 10 September 2025, mencantumkan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Status perkara itu kini belum diketahui.

    Pasal pencurian mensyaratkan barang yang diambil merupakan milik orang lain. Koperasi menyebut lahan itu miliknya. Sebaliknya, menurut gugatan Rudi, buah sawit dalam perkara itu adalah milik Rudi dan berada di luar HGU SPMN.

    Enam minggu sebelum peristiwa yang dilaporkan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menerbitkan berita acara penguasaan kembali areal kebun SPMN di luar HGU.

    Polemik penanaman di luar izin ini sempat terbahas dalam sidang perkara Rudi sebelumnya.

    Sebagaimana tercatat dalam putusan, ahli yang dihadirkan jaksa sendiri, Putu Wisnu Madeliza Eka Putri, yang saat bersaksi menjabat Kepala Bidang Perkebunan Kotim, menerangkan, “Badan usaha/perusahaan perkebunan tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan penanaman di luar areal izin yang dimiliki, hal ini diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Perda Kalteng Nomor 05/2011.”

    SPMN mengakui denda administratif sebesar Rp184,35 miliar dari negara atas 1.228,89 hektare tanaman di luar izinnya. Belum ada keterangan resmi apakah Blok E16-E22 termasuk dalam luasan areal yang didenda tersebut.

    Ketimpangan juga tampak pada ancaman sanksinya. Dahulu, Pasal 105 UU Perkebunan mengancam korporasi yang berusaha tanpa izin dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Namun, pasal pidana itu telah dihapus melalui UU Cipta Kerja.

    Khusus untuk kebun yang telanjur terbangun di kawasan hutan sebelum regulasi itu berlaku, undang-undang kini menyediakan jalur sanksi administratif berupa denda.

    Sebaliknya, ancaman bagi warga yang menduduki atau memanen kebun tetaplah pidana Pasal 107 dengan ancaman penjara maksimal empat tahun.

    Celah Hukum dan Perisai Warga

    Rangkaian putusan tersebut menyimpan celah hukum yang dapat digunakan warga saat berhadapan dengan perusahaan.

    Putusan PN Sampit yang dipulihkan MA menunjukkan bahwa pengklaim lahan bisa lepas dari jerat pidana meski hanya memegang surat garapan, asalkan sengketa perdatanya belum tuntas.

    Majelis hakim mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang membebankan ganti rugi kepada pemegang HGU apabila di lokasi terdapat tanaman milik pihak lain yang beralas hak sah.

    Ahli pidana yang dihadirkan pembela Rudi, Tomy Alfarizy, menerangkan bahwa bila penerbitan HGU terbukti cacat, unsur Pasal 107 huruf a dapat dinyatakan tidak terpenuhi.

    PN Sampit menegaskan bahwa unsur ”setiap orang” dalam UU Perkebunan mencakup korporasi, sehingga perusahaan tidak kebal dari hukum.

    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-XIII/2015 mengecualikan anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat dari jeratan Pasal 107.

    Peraturan Daerah Kotim Nomor 4 Tahun 2024 mengatur syarat penetapan komunitas lewat keputusan bupati.

    Peraturan Bupati Kotim (Desember 2025) kemudian memberikan hak kompensasi bagi masyarakat hukum adat Dayak atas tanah yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak pihak mana pun, asalkan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A).

    Namun, Kanal Independen belum menemukan Keputusan Bupati tentang penetapan komunitas masyarakat hukum adat tersebut di sumber terbuka.

    Polri melalui Kabareskrim Komjen Syahardiantono pada 7 September 2026 telah mengumumkan penangguhan sementara (moratorium) penanganan perkara pidana konflik agraria struktural, agar “instrumen hukum pidana tidak mencederai esensi perjuangan hak masyarakat itu sendiri.”

    Tantangan bagi warga datang dari hukum acara. Hakim ad hoc Tipikor PN Surabaya, Ibnu Abas Ali, dalam tulisannya di majalah Dandapala mencatat bahwa KUHAP baru tidak memiliki padanan Pasal 67 dan memuat Pasal 244 ayat (5), sehingga membuka ruang bagi jaksa untuk membanding putusan lepas, sebuah kelonggaran yang tidak ada di KUHAP lama.

    Bila laporan koperasi terhadap Rudi berlanjut hingga ke meja hijau, perkara pidana baru tersebut akan diadili menggunakan KUHAP baru ini.

    Saluran Perdata

    Pengadilan Tinggi Palangka Raya tegas mencatat bahwa saluran penyelesaian sengketa lahan adalah melalui gugatan perdata. Rudi sebenarnya sudah menempuh saluran itu sejak Desember 2025, sebelum putusan Pengadilan Tinggi keluar.

    Gugatan keduanya disiapkan ke PN Sampit, menarik enam pihak termasuk Satgas PKH dan perusahaan pengelola aset sitaan negara.

    Penyidikan laporan pencurian di kepolisian berjalan di jalurnya sendiri. Hingga kini, belum ada kepastian resmi apakah perkara pelaporan koperasi ini masuk ke dalam cakupan moratorium Mabes Polri.

    Kanal Independen telah mengirimkan konfirmasi kepada General Manager SPMN Bambang Suparno pada Minggu (25/10/2026) sore, menanyakan posisi Blok E16-E22 terhadap area yang didenda Satgas.

    Bambang membalas bahwa ia sedang dalam perjalanan dan akan menjawab kemudian. Hingga naskah ini diturunkan, penjelasan lengkap belum diterima.

    Bibit karet dan pisang keluarga Rudi di Blok G09 Pundu telah lama dicabut perusahaan dan diganti hamparan sawit. Sementara di Pelantaran, catatan pemeriksaan setempat PN Sampit pada Mei 2026 mengonfirmasi bahwa lahan yang disengketakan Rudi dikuasai oleh PT Agrinas Palma Nusantara selaku kepanjangan tangan negara.

    Laporan polisi yang menurut gugatan menyangkut hamparan lahan yang sama tetap menyebutnya sebagai kebun milik koperasi, dan mencatat Rudi sebagai terlapor atas dugaan pencurian. (ign)

  • Perkebunan Mencicil Denda, Petani Kotim Dilaporkan Mencuri: Dua Nasib di Lahan Non-HGU SPMN

    Perkebunan Mencicil Denda, Petani Kotim Dilaporkan Mencuri: Dua Nasib di Lahan Non-HGU SPMN

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jarak antara lantai bursa di Kuala Lumpur dan realitas hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membentangkan dua nasib yang sangat kontras.

    PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN) mengakui denda administratif Rp184,35 miliar kepada negara atas 1.228,89 hektare kebun di luar areal izinnya, sebuah kewajiban yang pembayarannya boleh dicicil.

    Sementara itu, Rudi Hartono, warga Desa Pundu, justru dilaporkan ke polisi dengan jerat dugaan pencurian setelah memanen sawit di lahan yang menurut putusan pengadilan berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut.

    SPMN, anak usaha TSH Resources Berhad asal Malaysia, meneken surat pernyataan pengakuan denda kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada 16 September 2026.

    Belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi apakah lahan yang diklaim Rudi masuk dalam hamparan area yang didenda oleh Satgas tersebut.

    Ancaman pidana terhadap Rudi menggelinding lewat laporan Koperasi Produsen Borneo Sepakat Jaya ke Polda Kalimantan Tengah pada 23 Juni 2025.

    Perkara yang membidik warga Kecamatan Cempaga Hulu itu tercatat naik ke tahap penyidikan pada September 2025.

    Langkah balasan kembali ditempuh Rudi lewat jalur perdata. Menggandeng Kantor Hukum Sapriyadi, SH & Rekan, dia bersiap mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Sampit.

    Langkah ini merupakan gugatan kedua atas lahan yang sama. Meja hijau kali ini akan menghadirkan jumlah tergugat yang bertambah dari empat menjadi enam pihak.

    Mereka meliputi SPMN, Kurnadi selaku Ketua Koperasi Produsen Borneo Sepakat Jaya, Bupati Kotim, Kapolda Kalimantan Tengah cq Direktur Reserse Kriminal Umum, Satgas PKH, serta PT Agrinas Palma Nusantara.

    Kuasa hukum Rudi, Sapriyadi, menegaskan, sikap Polda Kalteng yang menyetujui isi laporan pihak koperasi tanpa mempertimbangkan pasal khusus dalam UU Perkebunan merupakan langkah yang mencederai keadilan.

    ”Hal tersebut adalah kriminalisasi dan upaya untuk merampas kemerdekaan Penggugat, mendahului proses hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Sapriyadi, Minggu (25/10/2026).

    Kandas Kurang Pihak

    Gugatan perdana Rudi dalam perkara 88/Pdt.G/2025/PN Spt sempat terhenti pada 14 Juli 2026. Majelis hakim saat itu mengabulkan eksepsi SPMN dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

    Keputusan ini sama sekali tidak menyentuh pokok atau materi gugatan, sehingga pihak penggugat memiliki keleluasaan untuk memperbaikinya dari sisi formil dan mengajukannya kembali.

    Ganjalan formil yang membuat gugatan itu mental adalah kurangnya pihak tergugat. Pemeriksaan setempat pada 22 Mei 2026 menyingkap fakta bahwa objek sengketa secara nyata berada dalam penguasaan PT Agrinas Palma Nusantara, badan usaha milik negara yang memikul mandat untuk mengelola lahan sitaan Satgas PKH.

    Dalam pertimbangan yang diambil alih Pengadilan Tinggi Palangka Raya, majelis menyebut Satgas telah menyita lahan sengketa tersebut karena berada di luar area HGU SPMN.

    Pengelolaannya kemudian diserahkan kepada PT Agrinas. Putusan banding mencatat bahwa dalil mengenai lahan di luar HGU itu sama sekali tidak dibantah SPMN.

    Perusahaan justru menyodorkan berita acara penguasaan kembali oleh Satgas PKH tertanggal 7 Mei 2025 sebagai alat bukti. Bukti ini mengonfirmasi posisi objek sengketa sebagai bagian dari lahan non-HGU yang disita negara.

    Catatan hakim juga menyoroti jejak surat-menyurat Rudi. Mengatasnamakan masyarakat adat, Rudi menyurati Ketua Satgas PKH, Presiden, Jaksa Agung, dan Direktur Utama Agrinas pada pertengahan 2025.

    Mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, hakim menyimpulkan Rudi sudah mengetahui siapa pihak yang secara riil menguasai lahan tersebut. Ketidakhadiran Satgas PKH dan Agrinas dalam daftar tergugat membuat syarat formil gugatan rontok.

    Meski Sapriyadi sempat membantah temuan penguasaan lahan itu lewat memori banding, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menolak keberatan tersebut dan menguatkan putusan PN Sampit pada 10 September 2026.

    Mengurai simpul kelemahan itu, Sapriyadi dalam gugatan terbarunya kini resmi menyeret Satgas PKH dan PT Agrinas sebagai Tergugat V dan VI.

    Kabar dari Seberang Lautan

    Kenyataan tentang denda fantastis yang membelit SPMN justru berhembus dari bursa saham di negeri jiran. Pada 25 September 2026, TSH Resources sebagai pemilik tidak langsung 90 persen saham SPMN melapor ke Bursa Malaysia.

    Dokumen itu secara gamblang menyebut anak usahanya telah meneken surat pernyataan untuk mengakui denda administratif Rp184.347.000.000 dari Satgas PKH. Angka raksasa itu dicicil empat kali sejak September hingga Desember 2026.

    Penjelasan lebih rinci terekam tiga hari kemudian. Seperti dikutip The Edge Malaysia, keterbukaan informasi lanjutan TSH membeberkan bahwa denda tersebut menagih pertanggungjawaban atas 1.228,89 hektare tanaman di luar areal izin SPMN.

    Sebuah hamparan yang menurut catatan tidak pernah masuk dalam laporan luas tanam perusahaan.

    Dari total luasan tersebut, TSH mengklaim 496,69 hektare ditanam sebelum mereka mengakuisisi SPMN, sementara 732,20 hektare sisanya diklaim ditanam oleh masyarakat setempat.

    TSH menyatakan pengakuan denda diteken demi memuluskan negosiasi cicilan, sembari menunggu proses klarifikasi dan upaya banding. Perusahaan menyatakan nominal sanksi tersebut tidak mewajibkan penyerahan lahan produktif.

    Hitungan Kanal Independen menakar nilai denda itu berada di kisaran Rp150 juta per hektare.

    Angka ribuan hektare ini menjadi potret kecil dari fenomena yang lebih luas. Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) pada November 2025 sempat memperkirakan sekitar 614.235 hektare kebun petani ikut tersapu menjadi objek penguasaan kembali Satgas PKH di berbagai wilayah.

    Jejak operasional SPMN sendiri menancap di Kecamatan Cempaga Hulu dan Parenggean. Laporan audit Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tahun 2016 mencatat perusahaan memegang izin lokasi dari Bupati Kotim tahun 2004 seluas 12.000 hektare, disusul izin usaha perkebunan sekitar 8.490 hektare, dan HGU sekitar 7.114,14 hektare.

    Audit yang sama mencatat perubahan luas areal perusahaan, yang di antaranya memuat angka 940,51 hektare sebagai areal masyarakat.

    Dari Meja Mediasi ke Jerat Pidana

    Akar pelaporan pidana yang menjerat Rudi tumbuh dari benih kesepakatan kemitraan antara SPMN dan koperasi. Kemitraan ini dipicu oleh mediasi di Pemkab Kotim pada 2023 pascatuntutan Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Merah.

    Kesepakatan itu mewajibkan SPMN menyerahkan 200 hektare lewat pola kemitraan kepada warga Pelantaran, Bukit Batu, Selucing, dan Pundu. Rapat penting itu disaksikan Asisten II Setda Kotim saat itu, Alang Arianto, bersama unsur Polres Kotim, Kodim 1015, perwakilan TBBR, serta manajemen SPMN Bambang Suparno.

    Ada pula rencana mengaudit perusahaan lain demi memastikan pengelolaan lahan di luar perizinan sebagai plasma.

    Namun, naskah gugatan Rudi membaca dokumen perdamaian itu dari sudut pandang yang lebih muram. Menurut gugatan, berita acara mediasi justru menjadi stempel yang melegalkan penguasaan kebun di luar HGU, dengan membagi 200 hektare untuk kebun inti SPMN dan 200 hektare untuk kebun kemitraan yang dikelola oleh Ketua Koperasi Produsen Borneo Sepakat Jaya.

    ”Para pengurus koperasi ini tunduk dan patuh pada aturan main yang ditetapkan oleh Tergugat I (SPMN), sehingga pengendalian pengelolaan kebun kelapa sawit tetap ada pada Tergugat I,” ujar Sapriyadi.

    Merujuk pemberitaan Borneoindonesianews pada 28 Juni 2025, pengurus koperasi menyebut lembaga itu diresmikan Bupati Kotim Halikinnor pada 9 Februari 2024.

    Setahun lebih usai peresmian itu, Satgas PKH menerbitkan berita acara penguasaan kembali areal kebun SPMN pada 7 Mei 2025. Sapriyadi bersikeras bahwa terbitnya dokumen negara itu mengubah peta hukum sepenuhnya.

    ”Menurut hukum, sejak tanggal 7 Mei 2025, SPMN dan koperasi sudah tidak memiliki hak lagi atas lokasi objek sengketa,” tegasnya.

    Menurut laporan polisi, enam minggu kemudian, tepatnya pada 18 Juni 2025, Rudi dan kawan-kawannya masuk ke area kebun, mematok Blok E16 sampai E22 seluas 106 hektare di Desa Pelantaran, melarang aktivitas panen, serta menjual buah melalui akses jalan warga. Koperasi mengaku menderita kerugian sekitar Rp300 juta.

    Laporan polisi mendudukkan lokasi itu sebagai lahan milik koperasi dan menuding kelompok terlapor tidak berdomisili di Pelantaran.

    Padahal, kesepakatan kemitraan 2023 mengatasnamakan warga empat desa, termasuk Pundu, tempat Rudi tinggal. Penamaan blok menggunakan huruf E juga bukan sesuatu yang asing di areal SPMN. Audit RSPO merinci keberadaan blok E42 dan E43 di wilayah Estate Sarana 2.

    Debat Pasal dan ”Ambisi” Penahanan

    Laporan bernomor LP/B/122/VI/2025/SPKT itu terus melaju. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terbit pada 10 September 2025. Gugatan merinci bahwa proses ini ikut menyeret penyitaan satu unit pikap Daihatsu hitam milik warga tanpa dibekali izin resmi penyitaan, saat kendaraan itu sedang mengangkut sawit.

    Laporan kepolisian menyematkan dugaan pencurian sebagaimana Pasal 362 juncto Pasal 167 KUHP (terkait larangan masuk pekarangan). Namun, kubu penggugat mengklaim penyidik justru menerapkan Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan) dan Pasal 167 KUHP.

    Menurut Sapriyadi, konstruksi pasal ini adalah bentuk pengabaian terhadap aturan hukum yang semestinya, yakni Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang secara tegas mengatur tindak pidana pemanenan hasil perkebunan secara tidak sah.

    Bobot pasalnya menentukan nasib kebebasan warga. KUHP memuat ancaman maksimal lima hingga tujuh tahun penjara, yang memberi wewenang pada polisi untuk menahan tersangka.

    Sebaliknya, Pasal 107 UU Perkebunan hanya mematok maksimal empat tahun. Apalagi pascaberlakunya UU Nomor 1 Tahun 2026, batas dendanya ditetapkan pada kategori IV atau maksimal Rp200 juta, dengan ancaman pidana penjara tetap maksimal empat tahun.

    ”Tampak dengan sangat jelas hasrat dan ambisi Polda Kalteng untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Penggugat, padahal diketahuinya terdapat Pasal 107 UU Perkebunan sebagai ketentuan khusus yang seharusnya diterapkan,” sentil Sapriyadi.

    Dia berpijak pada asas hukum lex specialis derogat legi generali bahwa aturan khusus wajib mengesampingkan aturan umum. Gugatan ini juga membentangkan Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, yang menggugurkan ancaman pidana Pasal 107 bagi anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat.

    Sebagai pembanding, gugatan juga mengutip tiga perkara pencurian sawit di PN Sampit yang bermula dari penangkapan menggunakan jerat KUHP, tetapi pada akhirnya bermuara pada tuntutan dan vonis lewat Pasal 107 UU Perkebunan dengan masa kurungan berkisar antara 4 bulan 15 hari hingga 8 bulan.

    Sapriyadi menilai gaya penanganan terhadap Rudi menabrak telegram Kapolri tertanggal 22 Oktober 2025 yang berupa perintah tertulis pelarangan kriminalisasi rakyat kecil.

    Semangat penegakan hukum yang humanis ini sejalan dengan pengumuman Kabareskrim Polri pada 7 September 2026 mengenai kebijakan penangguhan sementara (moratorium) perkara pidana yang berhubungan dengan konflik agraria struktural.

    Tanah Adat dan Ganti Rugi Triliunan

    Dalam gugatannya, Rudi yang disebut sebagai anggota masyarakat adat Dayak menuntut keadilan atas dua bidang tanah adat seluas sekitar 79,5 hektare dan sekitar 14,8 hektare di Desa Pelantaran serta Bukit Batu.

    Gugatan menyatakan tanah tersebut dirintis lewat hak membuka tanah berdasarkan aturan Undang-Undang Pokok Agraria. Tanaman karet dan rotan yang merindang di sana diklaim hancur digusur SPMN sejak 2006 tanpa kompensasi pembayaran ganti rugi.

    Lewat tuntutannya, Rudi memohon majelis hakim menyatakan dirinya sebagai pemilik sah dan memutuskan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sekaligus memerintahkan pengeluaran lahan dari area perizinan SPMN maupun koperasi.

    Dia menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp5,005 triliun dari SPMN. Rudi juga meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas aset SPMN di empat desa demi memagari agar harta kekayaan perusahaan tidak dialihkan di tengah proses peradilan.

    Menunggu Jawaban

    Kanal Independen telah mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada General Manager SPMN Bambang Suparno, Minggu (25/10/2026) sore.

    Materi konfirmasi menyasar pandangan perusahaan atas gugatan baru, posisi geografis Blok E16-E22 terhadap area denda Satgas PKH, serta nasib kerja sama dengan koperasi setelah lahan disita negara.

    Mewakili pihak perusahaan, Bambang membalas singkat, menginformasikan dirinya sedang dalam perjalanan.

    ”Sore Pak, saya masih perjalanan ke Samarinda jika sdh longgar akan saya balas, tks,” tulisnya. Kanal Independen akan memuat penjelasan utuh dari manajemen SPMN setelah klarifikasi tersebut diberikan.

    Sembari menunggu palu sidang perdana diketuk, rekam jejak hukum dari perkara terdahulu tetap menjadi pijakan fakta.

    Berdasarkan putusan yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, majelis hakim mencatat bahwa penguasaan nyata atas lahan sengketa tersebut berada di tangan PT Agrinas Palma Nusantara, sang pengelola aset sitaan negara. (ign)

  • Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    SAMPIT, kanalindependen.id – Aktivitas memanen dan merawat kebun kelapa sawit di areal kelolaan eks Makin Group terus bergulir.

    Tugas PT Sapita Danu Nusantara (SDN) di hamparan tersebut memang sebatas itu, sebagaimana ditegaskan Humas perusahaan pada mediasi Mei lalu.

    Namun, rutinitas korporasi ini mengiringi penantian panjang sepuluh warga Dusun Trobos yang terasa kedap suara.

    Lima bulan setelah mediasi perdana pada 14 Mei 2026, janji PT Agrinas Palma Nusantara untuk mencari cara mengakomodasi harapan warga belum berwujud.

    Warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu ini memperjuangkan lahan seluas 29,01 hektare. Luasan tersebut memakan porsi kurang dari satu persen dari sekitar 3.000 hektare areal yang dikelola SDN sebagai mitra operasi Agrinas.

    Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah menyatakan lahan itu milik warga. Pengakuan ini tertuang dalam Kesimpulan Mediasi Nomor 250/DAD-KOTIM/X/2026 yang diteken enam anggota Tim Mediasi di Sampit, 6 Oktober 2026.

    Tim tersebut diketuai Gahara yang juga Ketua Harian DAD Kotim, serta melibatkan dua anggota yang merupakan wakil ketua DAD Kotim.

    Agrinas, menurut kuasa hukum warga, Sapriyadi, hanya hadir pada mediasi pertama.

    Jejak Kebun Karet yang Lenyap

    Sebelum ditanami sawit, lahan tersebut ditumbuhi kebun karet, rotan, cempedak, dan tanam tumbuh lain milik warga. Keterangan mengenai asal-usul ini disampaikan Sapriyadi dalam mediasi dan tercatat resmi dalam dokumen DAD.

    ”Mereka mempunyai kebun karet yang dikelola secara terus-menerus, secara turun-temurun. Bahkan, di situ merupakan mata pencaharian mereka,” kata Sapriyadi saat diwawancarai, Senin (12/10/2026). Ia berbicara didampingi para pemilik lahan.

    Lahan itu kemudian dimitrakan dengan PT Mukti Sawit Kahuripan (MSK), perusahaan di bawah bendera Makin Group.

    Warga bergabung melalui Koperasi Isen Mulang. Menurut penuturan Sapriyadi dalam mediasi, warga mendapatkan bagian 20 persen dari hasil kemitraan tersebut.

    ”Selama proses kemitraan tersebut, mereka mendapatkan hak-haknya. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa itulah sebagian penghasilan untuk menafkahi anak-anak dan keluarga mereka,” ujar Sapriyadi.

    Terkait legalitas, Sapriyadi menyebut Surat Keterangan Tanah (SKT) warga terbit pada 2008 dari pemerintahan desa. Dalam mediasi, ia menjelaskan warga hanya memegang fotokopi dokumen tersebut lantaran SKT asli diserahkan ke PT MSK sebagai syarat kemitraan.

    Arah angin berubah ketika areal eks Makin disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

    Pengelolaan aset sitaan diserahkan kepada Agrinas, sebuah badan usaha milik negara, yang lalu menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan SDN sejak Agustus 2025.

    Menurut klaim Sapriyadi, sitaan ini ibarat memutus urat nadi pendapatan warga dari kemitraan. ”Semenjak disita satgas, mereka tidak mendapatkan lagi hak-hak yang seharusnya mereka terima setiap bulan,” katanya.

    Dokumen DAD juga mencatat keterangan Sapriyadi, bahwa lahan warga awalnya masuk Koperasi Isen Mulang, tetapi tiba-tiba pindah ke lahan inti sehingga tertinggal. Dokumen tersebut tidak merinci kapan perpindahan itu terjadi.

    Tiga Bidang di Areal Sitaan

    Kantor Hukum Sapriyadi, SH dan Rekan mengajukan permohonan mediasi ke DAD Kotim pada 5 Mei 2026. Langkah ini ditempuh lantaran surat klarifikasi status lahan yang lebih dulu mereka kirim ke Agrinas seolah membentur tembok tanpa tanggapan.

    Mediasi digelar pada 14 Mei 2026 dengan menghadirkan perwakilan Agrinas dan SDN. Gahara selaku Ketua Tim Mediasi membuka pertemuan dengan membidik pokok perkaranya, yakni penguasaan lahan oleh Agrinas yang ber-KSO dengan SDN.

    Pertemuan diakhiri dengan simpulan Gahara terkait dua langkah lanjutan, yakni menginventarisasi pemilik lahan yang sebenarnya dan menjadwalkan cek lapangan untuk memverifikasi area sengketa.

    Cek lapangan berlangsung pada 9 Juni 2026 di areal sitaan Satgas PKH yang diserahkan kepada SDN. Hasil pengukuran mencatat tiga bidang tanah dengan luas masing-masing 19,57 hektare, 4,17 hektare, dan 5,27 hektare, lengkap dengan titik koordinatnya. Totalnya 29,01 hektare.

    Berdasarkan sejarah kepemilikan dan legalitas berupa SKT yang mereka miliki, DAD menyimpulkan lahan tersebut benar milik warga Dusun Trobos.

    Kepemilikannya tercatat atas nama Uwis, Setel, Iyan L, Ira, Sardia, Rahman, Madi, M Karya, Saliwa, dan Radit.

    DAD lantas merumuskan dua saran bagi warga. Mereka disarankan membentuk kelompok tani berbadan hukum untuk mengelola lahan, serta mengurus pelimpahan KSO secara resmi ke Satgas PKH atau Agrinas di Jakarta.

    Kesimpulan ini dibuat sebagai bahan rujukan atau rekomendasi untuk penyelesaian lebih lanjut demi kepastian hukum.

    ”Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui DAD ini, hak-hak masyarakat tidak dihilangkan,” ujar Sapriyadi.

    Sikap Agrinas dan SDN

    Dokumen DAD turut merekam sikap Agrinas dan SDN pada meja mediasi Mei lalu. Bambang Nugroho dari PT Agrinas menyebut perusahaannya sudah membentuk organisasi baru di Kalimantan Tengah.

    Ia menyatakan persoalan ini bisa dikomunikasikan lewat bagian legal Agrinas dan dibahas dengan duduk bersama SDN. Menurut Bambang, wilayah Parenggean saat itu hanya diurus empat orang yang terdiri dari satu GM, satu manajer, dan dua staf.

    Perwakilan legal Agrinas yang namanya tidak dicantumkan dalam dokumen menegaskan pihaknya sekadar menjalankan amanah Satgas PKH.

    Kewenangan pengembalian lahan, menurutnya, ada di tangan Satgas PKH, yang salah satunya melibatkan kejaksaan.

    Dia menambahkan, Agrinas punya program CSR yang akan dijalankan ke depan dan akan berkomunikasi dengan SDN soal cara mengakomodasi harapan masyarakat.

    Adapun Humas SDN, Indra, menyebut perusahaannya hanya memanen dan merawat kebun. Dia meminta warga tidak mengganggu aktivitas SDN di lapangan karena perusahaan memiliki kewajiban kepada negara.

    ”Kalau memang sudah ada putusan atas kepemilikan yang sah, maka kami siap melepas,” ujar Indra dalam pernyataan yang tercatat di dokumen DAD.

    Setelah pertemuan itu, menurut Sapriyadi, jejak Agrinas di meja mediasi seolah menguap. ”Pada mediasi pertama, pihak Agrinas Palma Nusantara hadir. Namun, pada mediasi-mediasi selanjutnya mereka tidak hadir,” katanya.

    Surat klarifikasi kuasa hukum ke Agrinas juga belum membuahkan jawaban terang.

    ”Sampai kemarin kami belum mendapatkan tanggapan yang pasti dari Agrinas,” ujarnya.

    ”Kami dari Kantor Hukum Sapriyadi sangat menyayangkan PT Agrinas Palma Nusantara karena tidak menghargai adat kita. Ini difasilitasi oleh DAD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ini sangat disayangkan,” tegas Sapriyadi.

    Pintu yang Terbuka dan Tertutup

    Berdasarkan keterangan dalam mediasi Mei, pola kerja sama yang diminta warga saat ini sebenarnya sudah berjalan di areal eks Makin.

    Legal Agrinas menyebut bahwa setelah menerima pengelolaan dari Satgas PKH, Agrinas bermitra dengan menunjuk pihak lain untuk KSO, misalnya koperasi.

    Keterangan Indra dari SDN menunjukkan pola tersebut dalam angka. Wilayah KSO perusahaannya di areal eks Makin semula sekitar 7.000 hektare. Sekitar 4.000 hektare di antaranya dilepas kepada koperasi yang menjalankan KSO sendiri.

    Areal yang tersisa untuk SDN berkisar di angka 3.000 hektare. Luasan 29,01 hektare milik sepuluh warga Trobos itu berada di bawah angka satu persen dari total lahan kelolaan tersebut.

    Sejalan dengan saran DAD, Sapriyadi menyebut kliennya mendahulukan jalur KSO.

    ”Harapan kita, kalau sesuai dengan mekanismenya, kita menuntut untuk di-KSO-kan. Namun, ketika nanti memang tidak sesuai, kami meminta agar lahan-lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat adat ini,” tuturnya.

    Namun, komunikasi dengan Koperasi Isen Mulang diklaim buntu. Koperasi yang menjadi wadah kemitraan warga dengan MSK di masa lalu itu kini terasa berjarak, dan tidak tercatat sebagai pihak dalam mediasi DAD.

    ”Sampai saat ini kami mencoba berkomunikasi dengan Koperasi Isen Mulang. Namun, ruang itu tertutup sehingga kami tidak mengetahui informasi lebih lanjut,” kata Sapriyadi.

    Ia menilai koperasi berhenti mengurus warga sejak lahan disita. “Faktanya, koperasi ini tidak pernah lagi mengurus masyarakat adat ini. Surat kepemilikan tanah mereka resmi, dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Namun, mereka tidak mengurus lagi setelah disita oleh tim satgas,” ujarnya.

    Masalah Baru dari Negara

    Bagi Sapriyadi, keberadaan Agrinas di lahan sitaan belum menjelma menjadi jalan keluar bagi warga lokal. ”Kehadiran mereka bukan menyejahterakan, tetapi membuat masalah baru,” katanya.

    Ia melontarkan kritik keras. ”Mereka mengajari masyarakat kita untuk mencuri dari hasil hutan tersebut,” ujar Sapriyadi. ”Padahal itu milik masyarakat sendiri,” tegasnya.

    Ia menggambarkan warga Trobos sebagai masyarakat yang hidup dari hasil hutan, kebun karet dan rotan, serta ladang berpindah.

    ”Dengan hilangnya mata pencaharian mereka, ini bukan menyejahterakan masyarakat adat, tetapi menyengsarakan. Jadi, kami berharap pemerintah memperhatikan masyarakat adat yang masih hidup,” tuturnya.

    Syarat dari SDN sudah digaungkan sejak Mei. Perusahaan siap melepas lahan bila ada putusan atas kepemilikan yang sah. Kini, sepuluh warga Trobos menggenggam kesimpulan DAD yang menyatakan lahan itu adalah milik masyarakat, meski dokumen tersebut berstatus rekomendasi. (ign)

  • Tameng Atas Nama Warga Kotim: Taktik Surat NSP di Lahan Eks PT DAS

    Tameng Atas Nama Warga Kotim: Taktik Surat NSP di Lahan Eks PT DAS

    SAMPIT, kanalindependen.id – Selama hampir sebulan, kelanjutan rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) ditunda demi menunggu kehadiran satu tamu utama: masyarakat.

    Warga ini disebut-sebut memiliki hak atas sebagian kebun sawit eks PT Dinamika Alam Segar (DAS) di Kecamatan Kota Besi.

    Namun, mereka yang ditunggu tidak pernah menampakkan diri. Sebagai gantinya, menurut Ketua DPRD Kotim Rimbun, pihaknya menerima kiriman surat-surat atas nama masyarakat.

    Pengirim rangkaian dokumen itu bukanlah warga desa, melainkan PT Nusantara Sawit Persada (NSP).

    ”Kenapa berulang kali saya sampaikan NSP selalu mengatasnamakan masyarakat? Yang dilakukan NSP beberapa kali mengirim surat ini adalah NSP, ya kan? Bukan masyarakat,” kata Rimbun seusai memimpin RDP ketiga sekaligus terakhir soal kebun itu, Kamis (8/10/2026).

    Menurut Rimbun, penundaan itu sengaja diberikan sebagai kesempatan. Syaratnya, warga yang mengaku pemilik menghubungi dewan sendiri dan menyerahkan dokumen legalitas.

    ”Kami minta, kalau masyarakat, silakan masyarakat yang bersilaturahmi, berkirim surat, menyampaikan dokumen legalitas kepemilikannya supaya masyarakat ini bisa kami undang di dalam forum rapat. Tapi kalau tidak pernah masyarakat ini datang, ya tidak mungkin kami undang masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyebut perdebatan soal siapa ”masyarakat” itu sebagai debat kusir. ”Kalau berbicara masyarakat, se-Kotim ini semua masyarakat, kan begitu,” katanya.

    Hal yang dipersoalkan adalah areal sekitar 210 hektare. Lahan itu sudah ditertibkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (APN), lalu ditugaskan Agrinas kepada PT Tri Sawit Sejahtera Kalimantan (TSSK) melalui surat perintah kerja.

    Rantai penugasan inilah yang macet. TSSK meminta DPRD turun tangan karena lahan itu belum bisa mereka kelola di lapangan. Rapat Kamis menegaskan rantai itu.

    ”Kami tegak lurus dengan aturan yang sudah ada, yang sudah diputuskan, sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Maka hari ini kami membuat kesimpulan rapat: mewajibkan tunduk dan patuh kepada aturan yang saat ini berlaku,” kata Rimbun.

    Menurut catatan, kesimpulan rapat menyatakan APN berwenang mengelola areal itu sesuai dasar penugasan, sementara mitra wajib bekerja berdasarkan surat penugasan APN, mulai dari inventarisasi, pemanenan, dan pengangkutan hasil hingga perawatan kebun.

    DPRD juga meminta APN, TSSK, dan NSP menahan diri dan tidak bertindak sepihak.

    Setelah rangkaian rapat sejak 7 September dan satu kali turun ke lapangan, wajah sengketa ini makin terang: dua perseroan berhadapan di atas lahan sitaan negara, sementara masyarakat yang namanya terus disebut tidak pernah duduk di ruang rapat.

    Nama yang Sudah Tertulis Sejak Undangan

    Jejak NSP sebenarnya sudah tercetak jelas sejak persiapan rapat pertama. Undangan RDP Komisi I Nomor 400.14.6/347/DPRD.Kom-I/2026 tertanggal 24 Agustus 2026, yang salinannya diperoleh Kanal Independen, menyebut persoalan kebun eks PT DAS khususnya atas areal kurang lebih 210 hektare yang hingga saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh PT NSP.

    Surat itu diteken Ketua Komisi I Angga Aditya Nugraha dan Sekretaris Komisi I M. Abadi, dengan Rimbun tercantum sebagai Ketua DPRD yang mengetahui.

    Tujuannya memperoleh kejelasan status pengelolaan, pelaksanaan penugasan kepada TSSK, serta langkah penyelesaian. Tidak satu kalimat pun di tubuh surat menyebut klaim masyarakat.

    Daftar 27 undangan yang dilampirkan memperlihatkan peta para pihak. Ada unsur Forkopimda, sejumlah organisasi perangkat daerah, Kantor Pertanahan, camat dan kapolsek Kota Besi serta Parenggean, TSSK, NSP, dan empat unsur Agrinas, termasuk Manager Distrik 4.

    Tidak tercantum pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, koperasi, maupun lembaga adat.

    PT DAS, yang sebelumnya mengelola areal itu, juga tidak ada dalam daftar, meski menurut Antara ikut dilibatkan pada rapat 8 Oktober. Satgas PKH, lembaga yang belakangan disebut Rimbun sebagai alamat gugatan, pun tidak tercantum.

    Daftar itu bahkan menulis NSP sebagai PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSP), mencampur nama induk perusahaan terbuka dengan anak usahanya.

    Ketiadaan unsur warga dalam undangan ini bertolak belakang dengan permintaan awal TSSK. Saat RDP pertama digelar pada Senin, 7 September 2026, Angga menyebut TSSK meminta DPRD mempertemukan Agrinas, pengelola kebun, dan masyarakat di wilayah Kota Besi.

    Rapat itu ditutup tanpa kesimpulan final karena sejumlah perusahaan yang diundang tidak hadir.

    Komisi I ketika itu menjadwalkan peninjauan lapangan untuk menjawab satu pertanyaan kunci.

    ”Kami ingin memastikan apakah itu benar dimiliki oleh masyarakat atau diswakelola oleh pihak perusahaan,” kata Angga, kala itu.

    Menurut Rimbun, pihaknya turun ke lokasi pada 8 September. Areal itu berada di Desa Hanjalipan. DPRD Kotim menyatakan masih perlu memastikan siapa masyarakat yang dimaksud serta apa dasar penguasaannya.

    Sebulan kemudian, hasil peninjauan itu hanya muncul sebagai satu kalimat umum dalam keterangan Rimbun seusai rapat.

    ”Dari dinamika lapangan, apa yang sudah kita bahas tadi, dari barang yang ditertibkan atau yang disita, masih ada kepemilikan hak dari pribadi masyarakat maupun dari perusahaan,” katanya.

    Siapa pribadi dan perusahaan itu, serta berapa luas yang masing-masing kuasai, tidak ia rinci.

    Saat ditanya wartawan soal keberadaan NSP dan masyarakat di lahan itu, Rimbun menyebut rapat tidak menyinggung hal tersebut. ”Memang itu internal antara APN dan mitra TSSK, ya, selaku mitra mereka,” ujarnya.

    Dari Aspal Panas ke Meja Rapat

    Peringatan soal klaim atas nama masyarakat bukan hal baru. Pada 10 Maret 2025, Rimbun, yang turut hadir dalam pemasangan plang penyitaan Satgas di kebun PT Agro Bukit, sudah menggambarkan pola itu.

    ”Perusahaan jangan berlindung di balik koperasi dan koperasi juga jangan berlindung di balik masyarakat. Kalau tidak seperti itu, akan memicu aktivitas panen massal ataupun pencurian massal hingga berujung penguasaan lahan dengan mengatasnamakan masyarakat,” katanya ketika itu.

    Enam bulan kemudian, Rimbun memilih duduk di barisan warga. Pada Rabu, 24 September 2025, ia bersila di atas aspal panas di depan Kantor DPRD Kotim bersama ratusan warga yang menolak kerja sama operasi (KSO) Agrinas.

    ”Apa yang selama ini dinikmati warga jangan sampai dirampas,” ucapnya.

    Kali ini, warga yang diatasnamakan tidak pernah muncul. Yang tersisa adalah tawaran jalur hukum.

    ”Kami memberikan apresiasi kepada mereka, NSP atau masyarakat. Ini sesuai dengan haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Mereka menggugat perdata, itu kami persilakan,” kata Rimbun.

    Untuk keberatan atas penertiban, ia menunjuk satu alamat. ”Kalau memang ada klaim dan keberatan terkait lahan yang ditertibkan, silakan menggugatnya ke Satgas PKH. Karena di dalam Satgas PKH semua logo departemen, baik di instansi vertikal, penegak hukum, semua ada di situ, ya kan?” ujarnya.

    Satgas PKH bukan pengadilan. Tindakannya dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara, dan jalur itu sudah pernah ditempuh.

    Pada 13 Januari 2026, PTUN Jakarta lewat Putusan Nomor 287/G/TF/2025/PTUN.JKT menolak seluruh gugatan atas pemasangan plang Satgas di 508,8 hektare kebun sawit di Riau. Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menguatkan putusan itu pada 7 April 2026.

    Arah sebaliknya juga terbuka bagi Agrinas. Rimbun menilai gangguan terhadap TSSK berpotensi merugikan negara.

    ”Karena ada dampak dari pemberhentian sepihak, dampak dari terganggunya aktivitas TSSK, maka itu merugikan negara,” katanya.

    Rimbun lalu menunjuk siapa yang semestinya bergerak. ”Silakan Agrinas yang mungkin nanti menyampaikan kepada penegak hukum atau siapa,” ujarnya.

    Rimbun tidak merinci potensi kerugian itu. Yang terganggu di lapangan adalah operasional TSSK, perseroan mitra pemegang penugasan Agrinas.

    Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang BUMN, yang dipertahankan dalam revisi keempat pada Oktober 2025, menegaskan keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.

    Jalur pidana di lahan kelolaan Agrinas sudah punya preseden di Kotim. Pada Maret 2026, Polres Kotim menangkap seorang terduga pelaku yang kedapatan memuat buah sawit di Estate Alam Sahara, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, areal perkebunan Agrinas.

    Rantai Aturan yang Belum Selesai

    Salah satu pijakan yang disebut Rimbun adalah berita acara bertanggal 23 April 2025.

    ”Karena dampak dari penertiban tadi, berita acara yang ditandatangani 23 April 2025 tadi, ini yang kita bahas hari ini,” kata Rimbun. Isi berita acara itu tidak dibuka dalam keterangan seusai rapat.

    Tanggalnya mendahului aturan yang oleh sejumlah liputan disebut sebagai dasar pelimpahan lahan sitaan kepada Agrinas.

    Pasal 35A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 mengatur bahwa penguasaan kembali kawasan hutan ditindaklanjuti dengan pelepasan kawasan dan/atau penetapan sebagai barang milik negara, serta bahwa Satgas melalui menteri BUMN menyerahkan pengelolaannya kepada BUMN yang ditunjuk.

    Penyerahan itu ditetapkan menteri BUMN. PP tersebut baru ditetapkan dan berlaku pada 19 September 2025, hampir lima bulan setelah berita acara 23 April 2025 diteken. Kewenangan menteri BUMN tersebut sejak revisi keempat Undang-Undang BUMN pada Oktober 2025 beralih kepada Kepala BP BUMN.

    Selisih waktu itu tidak hanya terjadi di Kotim. Aturan yang secara eksplisit mengatur penyerahan lahan hasil penertiban kepada BUMN baru terbit tujuh bulan setelah penyitaan dan penyerahan berjalan.

    Penyerahan perdana kebun eks Duta Palma pada 10 Maret 2025 bahkan berbentuk berita acara penitipan barang bukti dari Jaksa Agung kepada Menteri BUMN, yang diteruskan kepada Direktur Utama Agrinas.

    Status kelola Agrinas sendiri belum final. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada 6 Juli 2026, Direktur Utama Agrinas Abdul Ghani menyebut seluruh areal kelolaannya masih berstatus kawasan hutan, baik hutan produksi maupun hutan produksi yang dapat dikonversi.

    Menurut dia, Menteri Kehutanan pada 19 Juni 2026 meminta BP BUMN menugaskan Agrinas mengelola lahan hasil penguasaan kembali sampai statusnya ditetapkan, dan BP BUMN akan menerbitkan penugasan Agrinas sebagai pengelola sementara.

    Terbitnya penugasan itu tidak ditemukan dalam sumber terbuka hingga berita ini diturunkan.

    Skema inilah yang menjadi pijakan TSSK. Mereka memegang surat perintah kerja dari BUMN yang statusnya tengah disiapkan sebagai pengelola sementara.

    Profil PT Tri Sawit Sejahtera Kalimantan tidak ditemukan dalam sumber terbuka, sementara tanggal terbit dan penandatangan surat perintah kerjanya tidak disebut dalam keterangan seusai rapat.

    Kepala Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA) Ahmad Zazali, dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta, September 2026, menegaskan setiap tahap rantai itu punya dasar hukum, kewenangan, dan prosedur berbeda.

    Penguasaan kembali, menurut PURAKA, tidak otomatis menyelesaikan status kawasan maupun hak atas tanah.

    Skala rantai itu nasional. Dua hari sebelum rapat di Sampit, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan seluas 259.230,73 hektare di Kejaksaan Agung.

    Hingga hari itu, Satgas PKH mencatat 6.206.212,14 hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit dikuasai kembali, dan 4.253.177,68 hektare di antaranya diserahkan kepada Agrinas.

    Per Juli 2026, menurut Abdul Ghani, 627 ribu hektare areal kelolaan Agrinas berada di Kalimantan Tengah.

    Kesimpulan DPRD tidak mengubah rantai tersebut. Seperti diberitakan Antara, Rimbun menegaskan dewan tidak bermaksud mengambil alih kewenangan Satgas PKH maupun APN.

    Kesimpulan rapat dengar pendapat juga tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan; kajian hukum memosisikannya sebagai bentuk pengawasan politik.

    Batas kekuatan kesimpulan semacam ini terlihat di Indragiri Hilir, Riau. Setelah RDP umum DPRD setempat pada Mei 2026 menyepakati Agrinas mengevaluasi dan membatalkan KSO, Agrinas menolak Berita Acara Nomor 02/BA/RDPU-DPRD/V/2026 dengan alasan perwakilannya yang menandatangani tidak berwenang.

    Pintu Sempit bagi Warga

    Bagi warga yang benar-benar menggarap lahan di kawasan hutan, hukum menyediakan pintu yang sempit.

    Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 16 Oktober 2025 menyatakan larangan berkebun di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dikecualikan bagi masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan dan tidak untuk kepentingan komersial.

    Sawit Watch, salah satu pemohon perkara itu bersama Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), sejak awal menandai satu celah: peluang perusahaan memakai lahan di hutan atas nama masyarakat adat.

    Kepada BBC News Indonesia pada Oktober 2025, Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menyebut celah itu sangat bergantung pada penegakan hukum.

    Kementerian Kehutanan kemudian menyiapkan surat edaran untuk menindaklanjuti putusan itu. Surat edaran yang beredar, menurut Sawit Watch, memuat syarat batas waktu 20 tahun, tidak adanya rantai distribusi seperti pembeli, pengepul, atau pemodal, serta kewajiban masyarakat tercatat pada pemerintah daerah.

    Surambo, dalam webinar pada 4 September 2026, menilai syarat 20 tahun itu berada di luar putusan MK.

    Perlindungan itu berbentuk pengecualian dari larangan dan sanksi, bukan pengakuan hak milik.

    Meski begitu, syarat-syaratnya memberi ukuran yang terang bagi sengketa eks PT DAS. Klaim yang disalurkan lewat perusahaan berhadapan dengan syarat tanpa pemodal. Warga yang memenuhi syarat, sebaliknya, tercatat melalui pemerintah daerah.

    Jejak NSP

    PT Nusantara Sawit Persada adalah anak usaha PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS), emiten sawit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

    Laporan tahunan dan keberlanjutan NSSS 2022 mencatat kebun inti tertanam NSP seluas 12.322 hektare di Kotim.

    NSP juga punya urusan kawasan hutan sendiri. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 mengidentifikasi NSP sebagai salah satu anak usaha NSSS yang beroperasi di kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan yang dipersyaratkan.

    Dalam penjelasan yang diberitakan Bisnis.com pada 2 Juli 2026, NSSS menyebut areal NSP yang berpotensi terdampak sekitar 1.762 hektare.

    Perseroan telah mencadangkan provisi Rp108 miliar dalam laporan keuangan 2025, terdiri atas estimasi penurunan nilai aset Rp51 miliar dan estimasi denda administratif Rp57 miliar, serta menyatakan belum mengambil langkah hukum apa pun.

    Tidak ada dokumen terbuka yang menyebut areal 210 hektare eks PT DAS termasuk dalam 1.762 hektare itu.

    DPRD Kotim menyerahkan urusan penguasaan lahan itu kepada Agrinas dan, bila perlu, kepada penegak hukum. Masyarakat yang diatasnamakan dalam surat-surat NSP belum sekali pun datang memperkenalkan diri ke DPRD. (hgn/ign)

  • Aparat Bersenjata Kawal Panen: Adu Kuat Peta Adat dan Mandat Negara di Kebun Sitaan Rongkang

    Aparat Bersenjata Kawal Panen: Adu Kuat Peta Adat dan Mandat Negara di Kebun Sitaan Rongkang

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sebuah rekaman video pendek memperlihatkan kerasnya adu klaim antara keyakinan warga dan ketegasan korporasi pengelola aset negara.

    ”Kalau Bapak menang, kami satu jam itu juga langsung pulang,” ujar seorang pria yang mengatasnamakan PT Agrinas Palma Nusantara kepada lawan bicaranya.

    Informasinya, peristiwa itu terjadi pada Rabu (7/10/2026) lalu. Sang lawan bicara adalah seorang warga yang menuntut pengakuan.

    Dia mengklaim kebun sawit peninggalan PT Globalindo Alam Perkasa (GAP) di Dusun Rongkang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, sebagai tanah adat. Adapun utusan perusahaan berlindung di balik mandat pengelolaan lahan sitaan.

    Janji untuk pergi itu dikunci dengan satu syarat. Tanpa adanya putusan resmi yang mengesahkan kemenangan warga, Agrinas memastikan keranjang panen mereka tidak akan berhenti terisi.

    Debat Soal Buah Sawit

    Pertemuan terekam kamera itu bukan dialog perdana. Pria dari pihak Agrinas lebih dulu memastikan lawan bicaranya adalah warga yang sama, yang sebelumnya pernah menyambangi kediamannya.

    ”Oh, iya, sama Bapak. Kan sudah ke rumah. Sudah saya bilang kemarin, Pak, kalau kami Agrinas hanya mengelola lahan, tetapi bukan tanahnya, ya,” katanya.

    Menurutnya, urusan penyelesaian sengketa berada di tangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

    ”PKH itu yang untuk menyelesaikan permasalahan,” ujarnya.

    ”Awal kami, Agrinas, masuk ke sini adalah perintah dari Satgas PKH sebagai pengambil lahan,” tambahnya.

    Belakangan ia menegaskan, “Makanya saya bilang, salah kalau Bapak ke kami, ke Agrinas.”

    Soal buah sawit, sikapnya tegas. Ketegasan ini tergambar sejalan dengan realitas pengamanan di lapangan. Tumpukan tandan buah segar di tepi jalan tanah merah dijaga aparat kepolisian. Beberapa personel berseragam itu berdiri siaga menenteng senjata laras panjang.

    ”Tetapi selama ada peraturan dari Satgas PKH untuk melakukan panen, kami akan tetap panen, Bapak. Ketika sudah diputus, ‘tok, tok, tok, itu miliknya si A, keluar!’ Kami keluar,” katanya.

    Dia juga menambahkan, “Tetapi bukan berarti kami abai dengan permohonan Bapak.”

    Warga yang terekam bersikukuh klaimnya berdasar. ”Kami ada bukti dan lengkap suratnya,” katanya. Pria Agrinas merespons singkat, “Setuju.”

    Warga lantas menyebut berkas tersebut sudah disampaikan ke Jakarta hingga ke pihak di Sampit.

    Dua Surat, Satu Tuntutan

    Jalur surat-menyurat memang sudah ditempuh warga. Surat pertama terbit di Rongkang pada 10 September 2026.

    Dokumen ini menggunakan kop Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Kalimantan Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat sekretariat di rumah Erko Mojra, Palangka Raya.

    Surat tersebut tertuju langsung ke Direksi PT Agrinas Palma Nusantara di Kuningan, Jakarta Selatan.

    KMHA menuntut pengembalian objek seluas 560 hektare di Dusun Rongkang. Surat itu menyebutkan lahan tersebut secara turun-temurun telah digarap, dijaga, dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat.

    KMHA menilai penguasaan lahan oleh Agrinas berlangsung tanpa musyawarah dan tanpa persetujuan masyarakat adat. Menurut mereka, persetujuan itu semestinya diberikan sesuai prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.

    Permohonan ini bersandar pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

    Rujukan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya ketentuan hak ulayat.

    Terdapat tiga permintaan utama dari KMHA. Pertama, lahan dikembalikan kepada masyarakat adat yang berhak.

    Kedua, seluruh aktivitas operasional di atas lahan yang dimohonkan dihentikan sementara sampai muncul kesepakatan bersama.

    Terakhir, Agrinas membuka ruang musyawarah terbuka dengan perwakilan masyarakat adat.

    Agrinas diberi waktu paling lambat 14 hari kerja sejak surat diterima untuk menjawab secara tertulis dan menjadwalkan pertemuan.

    Bila tidak ada tanggapan, KMHA menyatakan akan menempuh upaya lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

    Dua puluh tujuh hari berselang, surat kedua bertanggal Rabu (7/10/2026) menyasar Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur (Kotim), cq. Ketua Harian.

    Surat itu ditandatangani Sapriyadi, atas nama perwakilan masyarakat adat. Isinya meminta DAD memfasilitasi mediasi klaim lahan yang berada di areal Eks PT Globalindo Alam Perkasa yang saat ini disita oleh tim satgas PKH.

    Kedua surat mencantumkan 16 berkas lampiran. Tembusannya menyasar 13 pihak, mulai dari Presiden, Menteri Kehutanan, Gubernur Kalteng, Bupati Kotim, hingga Damang Mentaya Hilir Utara dan Kepala Desa Natai Baru.

    Jejak Peta 1.813 Hektare

    Klaim warga bersandar pada dokumen adat berusia 13 tahun. Salah satu kepingan pentingnya adalah Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 33/DKA-MHU/VI/2013 terbitan Damang Kepala Adat Kecamatan Mentaya Hilir Utara atas nama Sapran dan Akar.

    Berkas penguat lainnya adalah Surat Pernyataan Pengakuan Tanah Adat bertanggal 19 Agustus 2013.

    Dokumen ini mencatat tanah di Bangkarian Bukit Gase/Gasan, wilayah Desa Natai Baru, dikuasai oleh Gase atau Gasan bersama keluarganya.

    Teks di dalamnya menyebut lokasi tersebut sebagai tempat berladang dan berkebun pada tahun 1960 sampai seterusnya.

    Para penanda tangan mempertaruhkan diri lewat klausul penutup. Apabila pernyataan itu tidak benar, mereka sanggup menerima Hukum Adat Dayak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    Pernyataan ditandatangani Sapran CS dan Akar. Dokumen itu disahkan Damang Kepala Adat Kecamatan Mentaya Hilir Utara saat itu, Inging BA, dan mencantumkan empat saksi: Ibus, Imis Jerana, Jumeyil, dan Entek.

    Sketsa tanah adat atas nama Sapran CS dibuat di Desa Natai Baru pada tanggal yang sama. Hamparan tanah dipecah menjadi petak-petak berlabel nama pemilik.

    Sungai Sampit membatasi sisi timur, sedangkan Bangkarian Danau Purun membatasi sisi selatan. Luas totalnya 1.813 hektare untuk 46 orang. Selain tanda tangan Damang, sketsa itu dibubuhi stempel Mantir Perdamaian Adat Desa Natai Baru.

    Permohonan tahun 2026 sendiri meminta kembali 560 hektare. Kedua surat tidak merinci petak mana dari peta 2013 yang masuk dalam angka tersebut.

    SKTA punya pijakan hukum di tingkat provinsi. Perda Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 dan Pergub Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah mengukuhkan damang sebagai otoritas yang dapat mengeluarkan surat tanah dalam bentuk SKTA.

    Namun, posisi masyarakat di meja sengketa tidak selalu mujur. Penelitian tesis di Universitas Gadjah Mada tahun 2011 di tiga kecamatan di Kotim mencatat masyarakat cenderung kalah ketika sengketa hak perorangan atas tanah adat berhadapan dengan perusahaan besar swasta.

    Plang Satgas di Pekan Audit

    Lahan yang dipersoalkan warga masuk daftar penertiban pada Maret 2025. InfoSAWIT melaporkan Satgas PKH memasang plang penyitaan di lahan perusahaan itu di Km 35, Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, seluas 12.069 hektare pada 18 Maret 2025.

    Angka 560 hektare yang diklaim KMHA setara sekitar 4,6 persen dari areal yang diplang tersebut.

    Tanggal pemasangan plang jatuh dalam rentang jadwal penilaian keberlanjutan perusahaan.

    Pengumuman publik lembaga sertifikasi Control Union menyebut audit resertifikasi RSPO bagi PT GAP, perkebunan sawit terintegrasi di Desa Natai Baru, dijadwalkan 17 hingga 21 Maret 2025.

    Penertiban itu sempat dipertanyakan. Pada 21 Maret 2025, Ketua LSM Duta Sampit Yunan Nasution kepada InfoSAWIT menyebut perusahaan itu bersertifikat ISPO sejak 10 Agustus 2021.

    Dia mempertanyakan mengapa anak usaha Musim Mas Group tersebut masuk daftar penertiban kawasan hutan. Menurut Yunan, perusahaan sudah sekitar 17 tahun beroperasi di Kotim dan, sepengetahuannya, memiliki izin yang memadai.

    Aset Negara dan Pintu Aduan

    Pernyataan pria Agrinas dalam rekaman sejalan dengan skema resmi negara. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan pada Juli 2026 bahwa penyerahan aset bermula dari Satgas ke Kementerian Keuangan.

    Aset itu lalu diteruskan ke BPI Danantara sebelum akhirnya dikelola Agrinas Palma Nusantara.

    Skema yang sama menyediakan pintu bagi warga. Pada November 2025, Brigjen TNI Putut Witjaksono Hadi dari tim Satgas PKH menyatakan masyarakat bisa mengadu kepada Satgas bila merasa lahan sawitnya ikut dikuasai kembali oleh negara.

    Dia juga menyampaikan pesan presiden. ”Pesan Pak Prabowo (presiden), tidak boleh ada konflik dengan masyarakat, dengan hutan adat,” katanya.

    Agrinas pun pernah mengikat komitmen di Kotim. Awal Agustus 2026, dalam audiensi yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor, pengelolaan lahan eks PKH disepakati berjalan lewat kemitraan yang transparan dan berkepastian hukum.

    Kesepakatan itu juga menyebut perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.

    ”Agrinas Palma hadir dengan mandat mengelola aset negara secara profesional,” kata Direktur Kemitraan dan Plasma Agrinas Seger Budiarjo kala itu.

    Janji satu jam pulang dalam rekaman itu bergantung pada satu syarat, yakni putusan dari pihak berwenang. Kedua surat KMHA, termasuk permohonan mediasi bertanggal 7 Oktober 2026, tidak merujuk satu pun putusan pengadilan. (ign)

  • Disita Negara, Jatuh ke Tangan Lama: Akal-akalan Pengelolaan 7.930 Hektare Sawit Tumbang Penyahuan

    Disita Negara, Jatuh ke Tangan Lama: Akal-akalan Pengelolaan 7.930 Hektare Sawit Tumbang Penyahuan

    TUMBANG PENYAHUAN, kanalindependen.id – Empat warga Desa Tumbang Penyahuan melayangkan perlawanan hukum dengan menempatkan PT Karya Makmur Sejahtera beserta jajaran instansi negara sebagai pihak tergugat.

    Gugatan perdata bernomor 82/Pdt.G/2026/PN Spt itu resmi bergulir di Pengadilan Negeri Sampit pada Senin, 28 September 2026.

    Daftar panjang gugatan itu mencakup Menteri Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, hingga perusahaan negara PT Agrinas Palma Nusantara.

    Empat warga desa, yang salah satunya kepala desa ini menggugat korporasi swasta, dua kementerian, satu kantor pertanahan, satu satuan tugas bentukan presiden, dan satu BUMN sekaligus.

    Untuk memahami mengapa deretan pihak tergugat ini memanjang hingga ke tingkat kementerian, persoalannya harus dilihat dari sisi dokumen negara.

    Baca Juga: Sengketa Tumbang Penyahuan: Kades Teken Usulan Izin, Tanah Ditelan Sawit, Dilaporkan ke Polda

    Kandasnya Izin di Atas Kertas

    Kades Tumbang Penyahuan Sempung menyebut PT Karya Makmur Sejahtera (KMS) tidak pernah mengantongi hak guna usaha (HGU) dan hanya bermodalkan izin usaha perkebunan yang terbit pada 2006.

    ”Kami yang berada di lapangan mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk soal izin dan HGU,” katanya saat diwawancarai di lokasi sengketa, Minggu (4/10/2026).

    ”Intinya, menurut pengetahuan saya, PT KMS tidak memiliki HGU. Kalau sekarang ada informasi yang disampaikan bahwa lokasi ini telah memiliki HGU, itu menurut saya hanya versi perusahaan karena prosesnya masih berjalan,” tegasnya.

    Saat berdiskusi bersama perwakilan perusahaan, ia melontarkan argumen hukum tambahan.

    ”Apabila dalam proses pengajuan HGU terdapat sengketa, ATR/BPN tidak akan menerbitkan HGU. HGU yang saya ketahui ada hanya untuk PT AWL, bukan PT KMS,” jelasnya.

    Keterangan Sempung sejalan dengan catatan resmi pemerintah. Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 yang terbit pada 6 Februari 2025 mendokumentasikan daftar subjek hukum perkebunan sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan, berikut status permohonannya yang berproses atau ditolak berdasarkan kriteria Pasal 110A UU Cipta Kerja.

    Merujuk daftar untuk wilayah Kalimantan Tengah, PT KMS mengajukan luasan 10.803 hektare. Angka yang berproses tercatat 2.873 hektare, sedangkan 7.930 hektare sisanya resmi ditolak.

    Nama entitas lain di bawah bendera Goodhope Group, PT Agro Wana Lestari (AWL), muncul dua kali dalam dokumen tersebut.

    Perusahaan ini mengajukan permohonan 3.696 hektare dan 1.013 hektare, dengan status berproses masing-masing seluas 2.661 hektare dan 979 hektare.

    Catatan itu mengonfirmasi bahwa hampir tiga perempat luasan yang dimohonkan PT KMS tidak lolos di kementerian.

    Tanpa adanya pelepasan kawasan hutan, hak guna usaha atas areal yang berada di dalam kawasan hutan memang tidak bisa terbit. Pada Februari 2025, Ketua DPRD Kotim Rimbun juga menyebut PT KMS termasuk perusahaan di Kotim yang belum ber-HGU, menyangkut hamparan seluas 13.000 hektare.

    Pada 18 Januari 2026, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyebut sejumlah perusahaan di Kotim belum memenuhi panggilan. Daftar itu mencakup PT Agro Bukit, PT KMS, dan PT AWL, serta PT Rim Capital Kalimantan.

    Sita Negara yang Jatuh ke Tangan Lama

    Lahan sengketa itu kemudian berpindah penguasaan, tanpa benar-benar berganti tangan.

    Pemerintah membentuk Satgas PKH melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar lahan yang dikuasai kembali oleh satgas tidak dikembalikan menjadi hutan.

    Dari sekitar 5,88 juta hektare yang diklaim Satgas PKH telah dikuasai kembali secara nasional, sekitar 4,12 juta hektare diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, perusahaan pelat merah yang sebelumnya bernama PT Indra Karya.

    Landasan hukum penyerahan itu berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tertanggal 19 September 2025, perubahan atas PP 24/2021.

    Klausul spesifik pada Pasal 35A ayat 4 dan 5 mengatur penyerahan pengelolaan kegiatan usaha perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lain yang melanggar kepada Kementerian BUMN.

    Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak merinci alurnya berjalan dari Satgas ke Kementerian Keuangan, lalu ke BPI Danantara, baru ke Agrinas.

    Perusahaan negara ini kemudian membuka beberapa skema pengelolaan, meliputi dikelola sendiri, kemitraan, kerja sama operasi, kerja sama dengan koperasi masyarakat, maupun diserahkan ke pihak ketiga.

    Dasar hukum itu sendiri menjadi sorotan. PP 45/2025 baru terbit pada 19 September 2025, sementara penyerahan lahan sitaan ke pihak Agrinas sudah berlangsung sejak Maret di tahun yang sama.

    Peneliti sekaligus advokat Yayasan Auriga Nusantara, Roni Saputra, mempersoalkan keabsahan penyerahan lahan sitaan negara sepanjang periode Februari hingga September 2025 tersebut.

    Perwakilan perusahaan, Mahesa Aji Saputra, menyatakan dalam wawancara di lokasi bahwa perusahaan memiliki keterikatan kerja sama operasi dengan Agrinas.

    ”Luas pengelolaan bersama Agrinas sekitar 1.400 hektare lebih,” katanya. Ia menyebut areal hak guna usaha perusahaan sekitar 255 hektare, dan berada pada PT AWL.

    Merujuk angka yang ia sebut sendiri, areal yang dikelola bersama Agrinas lebih dari lima kali lipat luas HGU yang ia akui. Ketika ditanya apakah areal 1.400 hektare itu termasuk objek sengketa, ia tidak memberikan jawaban tegas.

    Pola serupa pernah menjadi sorotan di Kotim pada awal 2026, sebagaimana diberitakan sejumlah media. Lahan sitaan seluas 3.351 hektare milik PT Agro Karya Prima Lestari (Grup Sinar Mas) disebut kembali dikelola perusahaan lama melalui kerja sama operasi dengan Agrinas, sementara warga berharap pengelolaannya diserahkan kepada koperasi masyarakat.

    Jejak pola itu tertinggal pada selembar berita acara tulisan tangan berkop Desa Tumbang Penyahuan tertanggal 29 Mei 2026.

    Dokumen itu mencatat telah terjadi pertemuan pihak Agrinas dengan masyarakat. Poin utamanya berisi penolakan warga atas mediasi dan aktivitas panen PT AWL/KMS, dengan alasan mediasi sudah berlangsung berkali-kali sejak 2008 tanpa pembayaran.

    Kolom tanda tangan untuk “Pihak AGRINAS” memuat tulisan CIF AWL KMS, disertai nama Darius. Daftar hadir rapat desa sepekan setelahnya mengonfirmasi Darius tercatat dengan jabatan chief.

    Warga duduk berhadapan dengan Agrinas, namun pena perwakilan negara hari itu dipegang oleh orang perusahaan.

    Delapan hari kemudian, 6 Juni 2026, rapat koordinasi digelar di Kantor Desa Tumbang Penyahuan, mempertemukan enam kelompok masyarakat dengan pihak yang dalam notulen disebut RH 2 HK Agrinas.

    Notulen rapat mencatat warga menyatakan lahan itu tanah ulayat warisan turun-temurun sebelum perusahaan beroperasi dan belum pernah ada ganti rugi atau pelepasan hak yang sah.

    Jawaban Agrinas tercatat singkat. ”Tidak bisa memberi keputusan, hanya bisa memberi solusi dalam waktu yang singkat, dan akan menyampaikan tuntutan masyarakat,” demikian bunyi notulen tersebut.

    Notulen ditandatangani Brigadir Jenderal Purnawirawan Mudasir, yang dalam daftar hadir tercatat sebagai General Manager HK Agrinas Palma Nusantara.

    Suling, yang kini menjadi penggugat keempat, menyatakan tanah itu akan tetap ia pertahankan dan dikelola. Dia menolak lahannya dijadikan plasma untuk orang banyak, dengan alasan plasma diambil dari lahan inti.

    Peserta lain, yang dalam notulen tercatat sebagai Setiawan, menyatakan lahan miliknya tetap akan ia ambil karena merasa sudah dibohongi, dan menyebut tempat keramat orang tuanya sudah dihina. Ia menolak situs budayanya diperlakukan seperti itu.

    Hitungan Sempung memperinci dari 50 hektare tanahnya, sekitar 25 hektare terkena penyitaan atau pengelolaan Agrinas, dan sekitar 25 hektare sisanya disebut telah diputihkan atau dijadikan areal penggunaan lain pada 2023.

    ”Sebelumnya dikelola Agrinas. Namun, sejak kami menghentikan kegiatan di lokasi beberapa bulan terakhir, mereka tidak lagi melakukan aktivitas,” katanya.

    Dalih Konservasi di Tengah Kebun Sawit

    Alasan yang selalu diterima Sempung sejak 2008 adalah tanahnya masuk kawasan konservasi sehingga tidak bisa dibayar.

    “Pihak pemerintah daerah pernah menyatakan kawasan itu HCPI, yaitu koridor satwa dari Bukit Habuk ke Bukit Sentuai,” katanya dalam diskusi.

    ”Namun, jika benar koridor satwa, mengapa di lapangan justru ditanami sawit? Itu yang kami pertanyakan,” ujarnya.

    HCP dan HCPI yang ia sebut merujuk pada kawasan bernilai konservasi tinggi, yang dalam dokumen perusahaan ditulis sebagai high conservation value. Kawasan dengan nama itu memang ada.

    Ringkasan penilaian nilai konservasi tinggi PT KMS yang diunggah ke Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mencantumkan Koridor Bukit Santuai-Bukit Hawuk seluas 97,32 hektare, bagian dari total areal bernilai konservasi tinggi di konsesi itu seluas 1.870,60 hektare.

    Dokumen itu juga mencatat Bukit Santuai seluas 677,52 hektare, Bukit Hawuk 285,80 hektare, serta sempadan Sungai Egang, Sungai Purang, dan zona Tajahan.

    Sebagian nama itu sama dengan toponimi yang ditulis pemerintah Desa Tumbang Penyahuan dalam surat keputusan tahun 1980 ketika menetapkan wilayah berladang warganya, yaitu Bukit Hawuk, Tajahan, Sungai Egang, dan Purang.

    Melalui dokumen RSPO yang sama, perusahaan menyatakan telah menanam sawit sekitar 1.017,60 hektare pada periode 2010 sampai 2014, dan menyatakan tidak ada areal bernilai konservasi tinggi yang ditanami.

    ”Kami mempertanyakan mengapa tanah tersebut disebut HCP dan tidak dibayarkan, tetapi justru sudah ditanami sawit,” kata Sempung.

    ”Masyarakat bingung, karena merasa ada informasi yang tidak terbuka dari pihak perusahaan,” tambahnya.

    Ketika ditanya perihal lahan konservasi yang ditanami sawit, Mahesa menyatakan dalam wawancara bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan menjelaskan, dan menyebut hal itu merupakan kewenangan manajemen serta bagian legal perusahaan.

    Dipolisikan Setelah Moratorium

    Sempung menyatakan ia dipanggil dan sudah satu kali diperiksa Polda Kalimantan Tengah atas laporan dugaan pencurian dengan kekerasan di atas tanah yang ia gugat.

    Kuasa hukumnya, Sapriyadi, menyatakan laporan pidana itu masuk setelah moratorium berlaku.

    Pada 26 Agustus 2026, Komisi III DPR RI lewat kesimpulan rapat yang dibacakan Wakil Ketua Rano Alfath, meminta Bareskrim Polri dan Polda jajaran melakukan moratorium perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural, terutama perkara di Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Konflik Agraria.

    Pada 7 September 2026, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Syahar Diantono menyatakan di Badan Legislasi DPR bahwa Polri telah memberlakukan moratorium itu. Ia menegaskan konsistensi untuk mengedepankan asas penundaan proses pidana prejudisial bagi perkara yang kental aspek keperdataan maupun adat.

    Pada 10 September 2026, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyatakan kebijakan moratorium Bareskrim harus dipatuhi seluruh jajaran Polri, termasuk Polda, Polres, dan Polsek.

    Polri juga menyatakan tetap membedakan tindak pidana murni dari perjuangan masyarakat mempertahankan hak atas tanah. Belum ada keterangan resmi apakah perkara Sempung masuk kategori yang ditangguhkan, dan data terbuka tidak mencatat lokasi sengketa ini masuk daftar Lokasi Prioritas Reforma Agraria.

    ”Kami menyesalkan sikap perusahaan,” kata Sapriyadi.

    ”Objek ini masih dalam proses perkara perdata, tetapi mengapa setiap persoalan langsung dilaporkan ke kepolisian? Seharusnya persoalan ini lebih dahulu diselesaikan melalui iktikad baik,” tegasnya.

    Klaim Warga yang Menguap

    Sepanjang rantai perizinan dan penguasaan lahan ini, tidak ada satu tahap pun yang secara khusus menguji klaim kepemilikan riil warga atas bidang yang dipersoalkan.

    Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja menguji hubungan hukum perusahaan dengan status kawasan hutan. Satgas PKH turun untuk menguji apakah perusahaan melanggar luasan kawasan hutan. PP 45/2025 mengatur ke mana lahan diserahkan setelah dikuasai negara. Agrinas hadir untuk mengurus kelanjutan produksinya.

    Tidak ada mekanisme di antaranya yang bertanya tanah siapa itu sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan di peta, dan apakah hak warga sudah dibayar.

    Masyarakat yang pada 2008 berhadapan dengan perusahaan swasta, pada 2026 berhadapan dengan negara.

    Saat berdiskusi di pondok pada 4 Oktober itu, Mahesa Aji Saputra menyatakan perusahaan tidak bermaksud bertindak semena-mena.

    ”Perusahaan mengelola areal tersebut karena menurut kami, areal itu telah masuk dalam HGU perusahaan. Kegiatan, termasuk pembuatan parit di dalam areal HGU, kami lakukan berdasarkan perintah manajemen,” ujarnya.

    Satu-satunya HGU yang ia sebut dalam wawancara adalah milik PT AWL seluas sekitar 255 hektare. Sementara itu, pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara 82 adalah PT KMS, korporasi yang menurut Sempung belum mengantongi HGU.

    Sapriyadi langsung menjawab. ”Saya pastikan bahwa objek perkara ini tidak berada dalam sertifikat HGU. Apabila Bapak menyampaikan bahwa lokasi ini masuk HGU, maka hal itu akan kita buktikan di pengadilan. Kami berani menyampaikan hal ini karena memiliki alasan dan dasar,” tegasnya.

    Menjelang diskusi berakhir, Mahesa menyampaikan akan meneruskan semua aspirasi ke pimpinan. ”Kami datang ke sini untuk berdiskusi, bukan untuk memicu persoalan. Kami ingin mencari jalan tengah,” katanya.

    ”Terkait proses peradilan, secara sistematis operasional perusahaan dapat dihentikan sementara sambil menunggu hasil persidangan,” tambahnya.

    Dalam wawancara terpisah di lokasi yang sama, ia menegaskan perusahaan menghormati keinginan masyarakat menempuh gugatan perdata dan siap menjalani prosesnya.

    Agrinas tidak hadir di lokasi hari itu. Sidang perdana perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt dijadwalkan 14 Oktober 2026. (ign)

    Catatan Redaksi

    Artikel ini diperbarui pada 6 Oktober 2026, pukul 18.32 WIB. Sebelumnya tertulis izin usaha perkebunan PT Karya Makmur Sejahtera terbit pada 2014, mengikuti keterangan Kepala Desa Tumbang Penyahuan Sempung saat diwawancarai. Sempung kemudian menghubungi redaksi dan menyatakan keliru menyebut tahun, dan memperbaikinya menjadi 2006. Kalimat terkait telah disesuaikan.

  • DPRD Kotim Minta Agrinas Buka Data Lahan Sitaan Secara Transparan, Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi “Titipan” Koperasi

    DPRD Kotim Minta Agrinas Buka Data Lahan Sitaan Secara Transparan, Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi “Titipan” Koperasi

    SAMPIT, kanalindependen.id – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak PT Agrinas Palma Nusantara (APN) membuka secara transparan seluruh data lahan sitaan negara yang kini berada dalam pengelolaannya, mulai dari luas lahan, lokasi, hingga pihak-pihak yang telah menjalin kerja sama operasional (KSO).

    Transparansi tersebut dinilai penting agar pengelolaan aset negara dapat diawasi bersama dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekitar kawasan.

    Selain itu, DPRD juga mengingatkan agar proses penetapan koperasi maupun kelompok tani yang akan bermitra dengan APN dilakukan secara terbuka dan objektif, sehingga tidak lagi muncul praktik “titipan” yang selama ini kerap menjadi persoalan dalam pengelolaan lahan.

    Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, sejak awal pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan, DPRD menginginkan agar lahan yang telah ditertibkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak hanya dikelola oleh negara, tetapi juga memberikan ruang keterlibatan bagi masyarakat sekitar melalui koperasi, kelompok tani (poktan), maupun gabungan kelompok tani (gapoktan).

    Menurutnya, lahan yang telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara harus dikelola dengan pola kemitraan yang berpihak kepada masyarakat sekitar kawasan.

    ”Yang kita inginkan sejak awal pelaksanaan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 adalah ketika Satgas PKH menertibkan lahan-lahan yang masuk kawasan, lalu lahan itu diberikan kepercayaan kepada APN untuk dikelola,” ujar Rimbun usai mengikuti audiensi bersama PT Agrinas Palma Nusantara di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Selasa (4/8/2026).

    Rimbun mengungkapkan, dalam audiensi tersebut Direktur Kemitraan Plasma dan Koperasi PT Agrinas Palma Nusantara menyampaikan komitmen perusahaan untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah.

    Sinergi itu, diperlukan untuk menyelaraskan aturan yang berlaku di APN dengan regulasi pemerintah daerah agar koperasi, kelompok tani dan gapoktan dapat dilibatkan dalam pengelolaan lahan.

    Mereka nantinya tidak hanya mengelola kebun, tetapi juga ikut menjaga, memelihara dan mengamankan aset negara melalui skema kerja sama operasional (KSO).

    ”Dengan adanya itu, APN memberikan kepercayaan kepada poktan, gapoktan, dan koperasi untuk ikut ber-KSO supaya masyarakat sekitar bisa menikmati apa yang sudah diputuskan negara,” katanya.

    Verifikasi Calon Mitra Melibatkan Sejumlah OPD

    Rimbun menjelaskan, proses penentuan koperasi maupun kelompok tani yang akan bermitra dengan APN tidak dilakukan oleh satu instansi saja.

    Pemerintah daerah akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangan masing-masing agar proses verifikasi berjalan objektif dan akuntabel.

    Untuk kelompok tani dan gapoktan, proses verifikasi akan dilakukan oleh Dinas Pertanian. Sementara koperasi akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi.

    Seluruh hasil verifikasi kemudian akan dirampungkan oleh Bagian Ekonomi Setda bersama Asisten II hingga diterbitkan Surat Keputusan (SK) calon petani yang berhak mengikuti kemitraan.

    “Semua dilibatkan. Mulai dari Kabag Ekonomi, Dinas Koperasi hingga Dinas Pertanian. Nantinya semua dirampungkan oleh Kabag Ekonomi dan Asisten II sehingga keluar SK calon petani,” jelasnya.

    Pembagian Hasil Ditentukan Lembaga Independen

    Mengenai pembagian hasil pengelolaan lahan, Rimbun mengatakan hingga kini belum ada besaran persentase yang disepakati antara negara dan masyarakat.

    Penentuan tersebut akan dilakukan oleh lembaga independen yang bertugas melakukan penilaian terhadap kemampuan koperasi maupun kelompok tani.

    Lembaga tersebut akan menghitung berbagai aspek, mulai dari nilai usaha, luasan lahan hingga kemampuan pengelola sebelum menentukan komposisi pembagian hasil.

    “Itu nanti diserahkan kepada lembaga independen yang memverifikasi dan menilai kemampuan gapoktan, kelompok tani, dan koperasi. Lembaga itu menilai nilai, luasan, dan persentase bagi negara maupun masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, DPRD juga mengusulkan agar pemerintah daerah memperoleh PAD dari lahan-lahan yang saat ini telah dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. Namun, mekanisme pemberian PAD sepenuhnya akan dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama PT APN.

    “Kami juga mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mendapatkan PAD dari lahan-lahan yang sudah dikelola APN. Skemanya akan dipercayakan kepada pemerintah pusat dan APN,” katanya.

    Desak APN Buka Data Lahan dan Mitra KSO

    Salah satu poin yang menjadi perhatian DPRD dalam audiensi tersebut adalah keterbukaan data.

    Rimbun mengaku hingga saat ini DPRD belum menerima data resmi mengenai luas lahan yang telah dikelola APN, termasuk daftar koperasi maupun kelompok tani yang telah memperoleh kerja sama operasional.

    Padahal, berdasarkan informasi yang diperoleh dalam audiensi, terdapat sedikitnya 14 perusahaan yang kini berada dalam pengelolaan PT Agrinas Palma Nusantara setelah dilakukan penertiban kawasan.

    Namun demikian, DPRD belum mengetahui secara pasti berapa total luas lahan yang dikelola maupun siapa saja mitra yang telah bekerja sama.

    “Data luasannya saya belum punya. Karena itu kita minta APN membuka data secara transparan, baik lahan yang sudah ditertibkan maupun yang sudah diberikan kepercayaan ber-KSO dengan APN,” tegasnya.

    Ia berharap dalam beberapa hari ke depan APN segera menyampaikan data tersebut sebagai bentuk komitmen transparansi kepada pemerintah daerah.

    “Dalam beberapa hari ke depan kami harap APN menyampaikan data itu, dan mereka sudah sepakat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah data pihak yang telah memperoleh KSO sudah diterima DPRD, Rimbun menegaskan hingga kini data tersebut masih belum disampaikan.

    “Belum, masih belum masuk,” katanya.

    Koperasi Lama Diprioritaskan

    Rimbun menjelaskan, skema kemitraan yang diusulkan DPRD tetap mengutamakan koperasi maupun kelompok tani yang sebelumnya telah bermitra dengan perusahaan sebelum lahan tersebut disita negara.

    Namun apabila dibutuhkan pembentukan koperasi maupun kelompok tani baru, maka seluruh pengurus dan anggotanya wajib berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi lahan.

    Aturan tersebut lanjut Rimbun, dibuat agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat sekitar kawasan, bukan pihak luar.

    “Yang diutamakan adalah koperasi atau kelompok tani yang sudah bermitra dengan perusahaan eks sebelum lahan disita,” katanya.

    Selain itu, ia menegaskan tidak boleh ada masyarakat dari luar wilayah yang menjadi anggota koperasi hanya untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan lahan.

    Sebagai contoh, warga yang berdomisili di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tidak diperbolehkan menjadi anggota koperasi di wilayah Bukit Santuai maupun sebaliknya.

    Begitu pula masyarakat dari wilayah lain seperti Kecamatan Cempaga atau Kotabesi tidak diperkenankan menjadi anggota koperasi di luar wilayahnya apabila tidak berdomisili di sekitar lahan.

    “Tujuannya agar lahan ini dinikmati warga sekitar,” tegasnya.

    Minta Seleksi Anggota Dilakukan Terbuka

    Rimbun juga mengingatkan pemerintah daerah bersama PT Agrinas Palma Nusantara agar melakukan proses seleksi anggota koperasi maupun kelompok tani secara terbuka.

    Menurutnya, seluruh administrasi, termasuk identitas calon anggota, harus diverifikasi secara langsung agar tidak lagi muncul praktik penitipan anggota yang selama ini sering menjadi persoalan.

    “Kewenangan ada di pemerintah daerah dan Agrinas. Kami serahkan kepada mereka bagaimana menelisik, melihat, dan menertibkan,” ujarnya.

    Ia berharap pemerintah daerah dan APN benar-benar memeriksa seluruh usulan anggota berdasarkan dokumen kependudukan yang sah.

    “Ketika aturan administrasi sudah lengkap, pemerintah daerah dan Agrinas harus menggelar anggota, memeriksa KTP yang diusulkan secara terbuka. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada titipan-titipan lagi,” tegas Rimbun.

    Ia juga mengingatkan agar praktik titipan anggota yang pernah terjadi pada masa lalu tidak boleh lagi terulang dalam pengelolaan lahan hasil penertiban kawasan.

    Koperasi yang Melanggar Aturan Diminta Dievaluasi

    Lebih lanjut, Rimbun juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah koperasi dan kelompok tani yang menjalankan kerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara.

    Ia menyebut sebelumnya terdapat tiga koperasi dan satu kelompok tani yang berstatus kerja sama operasional (KSO), sedangkan tujuh koperasi dan satu kelompok tani lainnya menjalankan pola SPK.

    “Ada yang masih ber-KSO. Dulu, tiga koperasi dan satu kelompok tani ber-KSO, lalu tujuh koperasi dan satu kelompok tani ber-SPK,” katanya.

    Meski demikian, tidak seluruh koperasi mampu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan APN.

    Bahkan, terdapat koperasi yang telah menyatakan mengundurkan diri karena tidak mampu menjalankan aturan.

    DPRD juga menerima informasi adanya koperasi yang tidak membagikan sisa hasil usaha (SHU) kepada para anggotanya.

    Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi bahan evaluasi APN.

    “Ada koperasi yang tidak mampu melaksanakan aturan APN, ini akan dievaluasi kembali. Ada koperasi yang sudah menyatakan mengundurkan diri,” ujarnya.

    “Ada juga koperasi yang tidak membagi SHU kepada anggotanya. Ini yang kami minta agar APN bersikap tegas,” tambahnya.

    Rimbun berharap seluruh proses pengelolaan lahan hasil penertiban kawasan dapat berjalan sesuai tujuan awal pemerintah, yakni menghadirkan keadilan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

    Dengan demikian, keberadaan APN tidak hanya harus mampu mengelola aset negara secara profesional, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi benar-benar kembali kepada warga yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan tersebut.

    “Harapan kami, plasma maupun pengelolaan lahan harus benar-benar sesuai dengan penduduk sekitar kawasan hutan. Keinginan kita seperti itu,” pungkasnya. (hgn)

  • Perisai Perbankan Lahan Sitaan di Kalteng: Runtuhnya Taji Satgas PKH Hadapi Best Agro Group

    Perisai Perbankan Lahan Sitaan di Kalteng: Runtuhnya Taji Satgas PKH Hadapi Best Agro Group

    SAMPIT, kanalindependen.id – Langkah penertiban kawasan hutan di Kalimantan Tengah tertahan oleh selembar akta utang swasta.

    Operasi Kelompok Kerja Penegakan Hukum Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada 2 Mei 2025, yang dirancang untuk menguasai kembali belasan ribu hektare perkebunan sawit ilegal, mendadak kehilangan taji.

    Perintah eksekusi lahan resmi membentur benteng hukum bernama agunan perbankan milik negara.

    Momen tersebut terekam saat Satgas PKH menandatangani Berita Acara Penguasaan Kembali Lanjutan terhadap Best Agro Group di Kantor Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.

    Dokumen resmi itu menyingkapkan sebuah pengakuan formal. Lahan seluas 13.779,61 hektare di dalam kawasan hutan yang dikuasai perusahaan tanpa izin, urung diambil alih oleh negara.

    Penyebabnya bukan karena sengketa kepemilikan atau proses peradilan yang berbelit.

    Hamparan kelapa sawit tersebut tetap berdiri kokoh di bawah kendali korporasi karena masih terikat status hak tanggungan sebagai jaminan kredit pada bank pelat merah.

    Lima Entitas, Dua Bank Negara

    Lembaran berita acara menjabarkan secara rinci sebaran lahan Best Agro Group yang terikat hak tanggungan. Korporasi ini membagi wilayah operasinya melalui lima entitas anak perusahaan yang melintasi beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah.

    PT Tunas Agro Subur Kencana tercatat menguasai 4.473,36 hektare di wilayah Kotawaringin Timur. PT Bangun Jaya Alam Permai memegang jangkauan terluas, yakni 7.072,64 hektare yang membentang di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.

    Selanjutnya, PT Wana Sawit Subur Lestari mencakup area seluas 493,33 hektare di Kotawaringin Barat dan Seruyan.

    Dua entitas terakhir adalah PT Hamparan Massawit Bangun Persada dengan klaim 1.479,97 hektare di Seruyan, serta PT Suryamas Cipta Perkasa yang memegang 260,31 hektare di Pulang Pisau.

    Dua nama institusi perbankan besar milik negara muncul berulang kali dalam kolom akta perjanjian utang tersebut: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Mayoritas akta jaminan utang ini ditandatangani pada tanggal yang sama, yaitu 26 September 2023.

    Porsi terbesar dari wilayah yang gagal dieksekusi berada di bawah bendera PT Tunas Agro Subur Kencana di Kotawaringin Timur.

    Seluruh hamparan seluas lebih dari empat ribu hektare tersebut terkunci oleh agunan, menyebabkan Satgas PKH tidak mampu mengambil alih satu meter persegi pun lahan di sana.

    Sebaliknya, dokumen yang sama mencatat keberhasilan parsial Satgas PKH dalam menyita 11.042,63 hektare lahan dari entitas Best Agro lainnya.

    Wilayah yang berhasil diambil alih ini mencakup sebagian area PT Bangun Jaya Alam Permai dan PT Suryamas Cipta Perkasa yang kebetulan luput dari ikatan agunan perbankan.

    Kawasan yang disita tersebut membentang melintasi Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, hingga Taman Hutan Raya.

    Batas Eksekusi Negara

    Best Agro Group yang mengendalikan jaringan perkebunan ini berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 43, Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

    Sebagai salah satu raksasa perkebunan kelapa sawit, nama grup ini langsung masuk ke dalam radar operasi utama Satgas PKH sejak lembaga ad hoc tersebut didirikan oleh pemerintah pada Februari 2025.

    Secara administratif, kepemilikan manfaat (beneficial owner) dari grup ini tercatat atas nama Winarto Tjajadi.

    Penandatanganan berita acara di lapangan diwakili oleh Roby Zulkarnaen yang menjabat sebagai Direktur PT Bangun Jaya Alam Permai.

    Tanda tangan tersebut menjadi pengakuan hukum bahwa Best Agro menerima pengalihan kekuasaan atas 11.042,63 hektare lahan kepada negara.

    Namun, untuk 13.779,61 hektare sisanya, wewenang eksekusi tim satgas seketika menguap.

    Padahal, landasan hukum operasi ini sangat terang. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang diundangkan pada 21 Januari 2025 mengamanatkan penguasaan kembali seluruh kawasan hutan yang dimanfaatkan tanpa izin sah.

    Regulasi setingkat Perpres ini sama sekali tidak mencantumkan pasal pengecualian bagi lahan yang sedang diagunkan ke bank, ataupun memuat klausul penundaan demi kepentingan kreditur.

    Celah dalam penegakan hukum ini rupanya tidak berdiri sendiri. Laporan IndonesiaLeaks mengutip temuan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) yang menunjukkan bahwa konsep “penguasaan kembali oleh negara” yang menjadi motor kerja Satgas PKH merupakan terminologi yang asing dalam rezim hukum kehutanan terdahulu.

    Kondisi ini diperparah oleh keterlambatan regulasi turunan. Peraturan Pemerintah yang menunjang mekanisme penyerahan lahan sitaan kepada BUMN baru diterbitkan tujuh bulan setelah Satgas PKH mulai beroperasi di lapangan. Kerangka regulasi yang berlubang ini membuat eksekusi riil tersendat.

    Anomali yang Dicatat Sendiri oleh Negara

    Dilihat dari kacamata hukum, pangkal persoalan jaminan ini sangat mendasar. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mensyaratkan dengan tegas bahwa objek yang dapat dijadikan jaminan harus berupa hak atas tanah yang sah secara hukum, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai di atas tanah negara yang dapat dipindahtangankan.

    Kawasan hutan negara yang dikuasai secara ilegal tanpa mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari kementerian terkait tidak memenuhi prasyarat tersebut, karena tanpa pelepasan resmi, alas hak privat yang valid tidak mungkin terbit.

    Persoalan sistemik ini kemudian menyeret keabsahan perizinan di tingkat hulu. Beberapa anak perusahaan Best Agro Group tercatat pernah memegang izin usaha perkebunan.

    PT Bangun Jaya Alam Permai, misalnya, mengantongi Izin Usaha Perkebunan dan HGU seluas 13.500 hektare di Kabupaten Seruyan. Lahan yang sejak tahun 2023 menjadi pemicu gelombang tuntutan kewajiban plasma 20 persen oleh masyarakat di tujuh desa sekitar.

    Laporan hasil investigasi Tim Korwil Satgas PKH, sebagaimana dikutip dari Tabalien, mengungkapkan bahwa fasilitas kredit yang dikucurkan oleh BNI atas lahan tersebut bernilai sekitar Rp1 triliun.

    Kredit berjangka waktu lima tahun ini memiliki masa jatuh tempo sekitar September 2028, dengan agunan berupa HGU serta hamparan tanaman kelapa sawit di atasnya.

    Keberadaan HGU yang dijadikan jaminan utang ini justru menyingkap persoalan perizinan yang lebih mendasar.

    Pangkal masalahnya melampaui urusan cacat atau tidaknya objek agunan tersebut.

    Terbitnya selembar sertifikat HGU di atas lahan yang kini ditegaskan oleh negara sebagai kawasan hutan memperlihatkan adanya anomali administrasi, yakni lahirnya alas hak privat yang melompati prosedur wajib pelepasan kawasan hutan.

    Keraguan serupa disuarakan langsung dari pelaku lapangan. Senior Legal Counsel PT Aji Jaya Plantation—perusahaan yang menggarap sebagian lahan eks Best Agro di Seruyan melalui kemitraan dengan Agrinas—MH Roy Sidabutar, mempertanyakan dasar hukum pengikatan kawasan hutan sebagai jaminan perbankan.

    ”Alas haknya apa yang digunakan untuk menggadaikan ke bank itu?” katanya.

    Kritik tajam juga datang dari tingkat tapak. Wakil Ketua AMPLAS 119 (Aliansi Masyarakat Peduli Plasma) Kotim, Antoni, menilai situasi ini sebagai sebuah paradoks penegakan hukum yang luar biasa serius.

    ”Negara mengakui ada pelanggaran hukum kehutanan, tapi tidak bisa mengeksekusi karena lahan sudah dijaminkan ke bank. Artinya instrumen perbankan justru menjadi pelindung kejahatan lingkungan,” katanya.

    Antoni mendesak adanya penelusuran mendalam terhadap proses administrasi perbankan di masa lalu.

    ”Yang perlu ditanyakan, bagaimana bisa bank menerima jaminan atas lahan yang statusnya kawasan hutan negara? Ini bukan kelalaian kecil. Ini kegagalan pemeriksaan kelayakan (due diligence) yang sistemik, dan negara sekarang yang menanggung konsekuensinya,” ujarnya.

    Bank Negara di Dua Sisi

    Catatan mengenai waktu penandatanganan akta utang memunculkan kejanggalan lain. Mayoritas perjanjian utang antara entitas Best Agro Group dengan BNI serta Bank Mandiri diteken pada September 2023.

    Pada waktu yang bersamaan, draf Perpres tentang penertiban kawasan hutan sebenarnya tengah digodok di tingkat pusat.

    Data dan peta digital mengenai batas kawasan hutan juga sudah bisa diakses secara terbuka oleh publik melalui sistem informasi kehutanan yang dikelola pemerintah.

    Bagaimana prosedur kepatuhan dan ketelitian kedua bank pelat merah tersebut dalam melacak status hukum kawasan hutan sebelum mengunci belasan ribu hektare lahan sebagai agunan, hingga kini menjadi teka-teki yang belum terjawab.

    Antoni melihat benturan kepentingan kelembagaan yang sangat nyata dalam tubuh pemerintahan.

    ”BNI dan Bank Mandiri adalah bank milik negara. Mereka menerima jaminan atas lahan yang berada dalam kawasan hutan negara. Pertanyaannya, apakah mereka tahu? Kalau tahu, ini masalah integritas. Kalau tidak tahu, ini masalah kompetensi,” katanya.

    Ketidakselarasan antarinstansi ini dinilai menghambat agenda besar penertiban itu sendiri.

    ”Tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan,” imbuhnya.

    Bukan Kasus Tunggal

    Kandasnya eksekusi di lahan Best Agro Group rupanya bukan peristiwa lokal yang berdiri sendiri.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sejak Maret 2025 berulang kali mengakui di hadapan publik bahwa sebagian aset yang dibidik oleh satgas masih tersandera oleh hak tanggungan di sektor perbankan.

    Pernyataan tersebut kerap ia sampaikan dalam berbagai acara resmi penyerahan lahan sitaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, yang kemudian dikutip luas oleh berbagai media nasional seperti Sawit Indonesia, Sinar Harapan, dan Mongabay Indonesia.

    Status hak tanggungan itu, menurut penjelasan Febrie, menjadi salah satu simpul mati hukum yang membuat proses penguasaan kembali oleh negara belum bisa berjalan tuntas.

    Penyelesaian hambatan ini diklaim sedang diupayakan melalui koordinasi bersama Kementerian BUMN.

    Namun, mengenai berapa total luas lahan di seluruh Indonesia yang bernasib serupa, pihak Satgas PKH tidak pernah merincinya secara terbuka kepada publik.

    Pengakuan dari otoritas pusat tersebut menempatkan temuan dokumen Best Agro pada posisi yang sangat strategis.

    Angka 13.779,61 hektare yang tidak bisa disentuh di Kalimantan Tengah ini bukan lagi sekadar anomali prosedural di daerah, melainkan menjadi satu-satunya data hak tanggungan yang tercatat secara eksplisit dalam dokumen resmi dari seluruh persoalan sistemik yang diakui negara secara nasional.

    Rangkaian penyerahan lahan penertiban kepada Agrinas itu sendiri mengacu pada kasus kakap yang menjadi tonggak awal kerja Satgas PKH, yaitu pengalihan ratusan ribu hektare lahan sawit eks Duta Palma Group milik terpidana Surya Darmadi sejak Maret 2025.

    Perlawanan hukum korporasi atas penyitaan tersebut baru berhasil dimenangkan oleh negara melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 14 April 2026.

    Preseden yang Berbahaya

    Pembiaran terhadap logika penundaan eksekusi ini dikhawatirkan akan membuka celah hukum yang sangat lebar bagi para pelanggar aturan kehutanan ke depan.

    Antoni menarik benang merah langsung terhadap dampak dari kompromi hukum tersebut.

    Meskipun akta perjanjian utang Best Agro Group dengan BNI dan Bank Mandiri ditandatangani pada September 2023—sekitar satu setengah tahun sebelum Satgas PKH resmi dibentuk—dan tidak ditemukan indikasi bahwa penjaminan tersebut dirancang sebagai langkah antisipatif, efek jaminan privat itu kini terbukti bekerja efektif layaknya perisai hukum yang tidak mampu ditembus oleh instrumen publik milik negara.

    ”Kalau logika ini dibiarkan, siapa pun yang ingin melindungi lahan ilegalnya dari penertiban cukup menjaminkannya ke bank. Ini preseden yang sangat berbahaya,” ujarnya.

    Dampak dari kebuntuan hukum ini langsung memukul kelestarian ekologis di lapangan. Dari total 13.779,61 hektare lahan sawit yang gagal dialihkan, sebagian zonanya diketahui berada di dalam kawasan Hutan Lindung dan area konservasi yang bernilai tinggi.

    Selama status hak tanggungan perbankan belum dilepaskan, agenda pemulihan ekosistem hutan yang rusak dipastikan tidak akan pernah bisa berjalan.

    ”Kita bicara hutan lindung dan kawasan konservasi yang masuk dalam lahan yang tidak bisa diambil alih. Kawasan-kawasan itu punya fungsi ekologis yang tidak bisa ditunda pemulihannya menunggu kredit bank dilunasi,” kata Antoni.

    Kelemahan mendasar dari Perpres Nomor 5 Tahun 2025 adalah absennya aturan teknis yang jelas untuk mengurai kebuntuan ini.

    Tidak ada pembatasan waktu penuntasan utang maupun instrumen pemaksa eksekusi yang dicantumkan dalam beleid tersebut.

    Berita acara sita di lapangan akhirnya hanya bisa mencatat kenyataan pahit itu, lalu menutup lembarannya dengan tanda tangan para pihak.

    ”Perpres mestinya tegas. Pelanggaran hukum kehutanan tidak bisa dilindungi oleh instrumen hukum privat apa pun, termasuk hak tanggungan. Kalau tidak ditegaskan, Perpres ini hanya menjadi alat penertiban selektif,” tegas Antoni.

    Ganti Pemain, Bukan Pulihkan Hutan

    Alur perjalanan lahan yang berhasil disita oleh Satgas PKH dari berbagai korporasi di penjuru Indonesia sebagian besar bermuara pada satu pengelolaan tunggal: PT Agrinas Palma Nusantara.

    BUMN ini didirikan khusus pada Januari 2025 dengan mandat utama untuk mengomersialkan kembali perkebunan sawit hasil sitaan negara.

    Merujuk pada laporan investigasi IndonesiaLeaks, organisasi lingkungan Auriga Nusantara melontarkan kritik mendasar atas skema pengalihan ini.

    Auriga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut murni berorientasi pada pemulihan fungsi ekologis hutan yang telah lama rusak, ataukah sebatas mengganti operator perkebunan lama dengan entitas baru yang berlindung di balik status badan usaha milik negara.

    Pola pengalihan komersial tersebut kini telah berjalan nyata di atas lahan eks Best Agro di Kabupaten Seruyan.

    General Manager PT Agrinas Palma Nusantara, Brigjen TNI (Purn) Agus Erwan, sebagaimana dikutip dari Cyrustimes, menegaskan bahwa pedoman operasional kelola yang dipegang pihak Agrinas adalah Berita Acara Satgas PKH tertanggal 2 Mei 2025—dokumen yang justru menjadi sumber perdebatan hukum dan ketidakpastian di lapangan saat ini.

    Agrinas kemudian menunjuk PT Aji Jaya Plantation sebagai pelaksana teknis di lapangan lewat skema Kerja Sama Operasi (KSO).

    Namun, kejanggalan baru muncul ketika luasan objek kerja sama tersebut menyusut drastis, berubah dari rencana awal seluas 11.451,55 hektare menjadi hanya 4.236,03 hektare.

    Angka akhir ini persis mencerminkan luasan lahan eks PT BJAP yang dinyatakan berhasil dikuasai negara dalam dokumen berita acara.

    Selisih lahan yang raib dari objek kerja sama, yakni sekitar 7.215 hektare, menjadi sorotan tajam.

    Luasan tersebut sangat mendekati angka 7.072,64 hektare lahan PT BJAP yang dalam dokumen resmi yang sama dinyatakan tidak bisa dieksekusi karena masih terikat hak tanggungan pada BNI.

    Menghadapi ketidakpastian administratif tersebut, komplikasi di lapangan semakin meruncing.

    Sekitar 3.000 hektare lahan yang berstatus kebun mandiri milik warga lokal serta kawasan permukiman penduduk diduga kuat ikut terpasang plang penyitaan oleh petugas negara.

    Situasi ini memicu gelombang protes dan tuntutan transparansi yang masif dari masyarakat lokal setempat.

    Rangkaian persoalan ini terasa kian getir saat dihadapkan pada realitas lingkungan di Kalimantan Tengah.

    Dari belasan ribu hektare lahan ilegal milik Best Agro yang sebagian nyata-nyata masuk kawasan hutan lindung dan zona konservasi, tidak ada satu jengkal pun yang bisa disentuh penegak hukum akibat jerat agunan utang.

    Sementara itu, sisa lahan yang berhasil disita pun harus menemui takdir komersial yang sama, kembali dieksploitasi sebagai kebun sawit bisnis, alih-alih dikembalikan fungsinya menjadi rimbun hutan. Janji pemulihan ekologis yang ditiupkan pemerintah, pada praktiknya, kehilangan arah yang pasti.

    Mata Rantai yang Masih Gelap

    Mata rantai lain yang masih gelap dalam sengkarut ini adalah peran dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Bagaimana institusi pengawas keuangan tersebut menyikapi portofolio kredit bernilai triliunan rupiah yang dikucurkan oleh BNI dan Bank Mandiri di atas lahan-lahan yang kini menjadi target operasi pembersihan oleh Satgas PKH, masih menjadi misteri.

    ”Kalau lahan jaminan akhirnya diambil alih negara, nilai agunan bank itu jatuh menjadi nol. Siapa yang menanggung kerugian itu? Ini pertanyaan yang harus dijawab regulator sekarang, bukan setelah kredit macet,” kata Antoni.

    Upaya konfirmasi dilakukan redaksi Kanal Independen dengan mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada Roby Zulkarnaen selaku penanda tangan berita acara perwakilan Best Agro Group melalui pesan singkat pada Selasa, 16 Juni 2026 lalu.

    Namun, hampir sepekan hingga laporan ini diterbitkan pada Senin (22/6/2026), belum ada respons maupun penjelasan yang diberikan oleh pihak korporasi. (ign)

  • 12 Tahun Sengketa di Seruyan : Usai Melawan Buldoser Korporasi, Lahan Ringowati Terjepit KSO Negara

    12 Tahun Sengketa di Seruyan : Usai Melawan Buldoser Korporasi, Lahan Ringowati Terjepit KSO Negara

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua puluh lima hektare. Sebesar itulah warisan yang ditinggalkan almarhum suami Ringowati di Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan.

    Ribuan pohon kelapa dalam tumbuh mendominasi petak tersebut, menancap jauh ke bawah tanah sebagai penanda fisik bahwa lahan itu memiliki tuan.

    Bagi Ringowati, kebun itu adalah denyut nadi peninggalan keluarga yang harus dipertahankan.

    Sengketa pecah pertama kali pada 2014 ketika ia dan anaknya, Sidik, berhadapan dengan ekspansi PT Bangun Jaya Alam Permai 3 (BJAP 3).

    Penolakan dan peringatan dari keluarga tidak menghentikan laju pembukaan lahan. Buldoser korporasi tetap merangsek, meratakan pohon-pohon kelapa dalam itu, lalu menggantinya dengan barisan bibit sawit perusahaan.

    Memasuki tahun kedua belas perlawanan, status lahan beralih bentuk. Areal yang dipertahankan keluarga Ringowati teridentifikasi masuk ke dalam peta Kerja Sama Operasional (KSO) PT Aji Jaya Plantation (AJP).

    Sengketa ini beralih dimensi. Bukan lagi berhadapan langsung dengan perusahaan swasta awal, melainkan terseret skema pengelolaan di bawah instrumen negara.

    Sapu Bersih Satgas PKH

    Sejak awal 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memproses penyitaan jutaan hektare perkebunan sawit yang beroperasi tanpa alas hukum sah di seluruh Indonesia.

    Khusus wilayah Seruyan, Satgas mematok plang sitaan negara atas lahan seluas 14.750,2 hektare yang dikuasai oleh PT BJAP 3 pada Maret 2025.

    Analisis TuK Indonesia terkait operasional PT BJAP secara keseluruhan menunjukkan perusahaan tersebut mengantongi izin usaha perkebunan sejak 2007, namun baru merealisasikan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.240 hektare.

    Sekitar 13.500 hektare sisanya digarap tanpa legalitas. Perusahaan juga gagal memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma seluas 2.950 hektare bagi warga sekitar, sebuah pelanggaran administratif yang sempat memantik demonstrasi hingga berujung bentrok fisik pada Juli 2023.

    Pemerintah menugaskan PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN pengelola aset, untuk menangani lahan hasil penertiban tersebut.

    Total aset perkebunan yang dilimpahkan kepada Agrinas secara nasional mencapai 1,5 juta hektare dengan nilai indikatif Rp150 triliun.

    Agrinas lalu membagi pengelolaan areal sitaan ini kepada sejumlah mitra melalui skema KSO, menunjuk PT Aji Jaya Plantation untuk memegang kendali wilayah bekas konsesi BJAP 3. Proses transisi inilah yang menelan lahan 25 hektare milik keluarga Ringowati.

    Konflik Data dan Hak Penguasaan Lahan

    Penertiban oleh Satgas PKH bertumpu pada tarikan poligon makro batas konsesi perusahaan dalam peta digital.

    Merujuk pada rentetan keluhan warga dan catatan legislatif yang terekam di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, pemetaan berskala besar ini langsung menyapu hamparan lahan tanpa memilah hak-hak pihak ketiga di tingkat tapak.

    Akibatnya, lahan-lahan milik warga yang terselip di dalam radius konsesi perusahaan tidak teridentifikasi dan tidak dikecualikan dari objek penyitaan.

    Keluarga Ringowati memegang SKT resmi dari desa serta bukti pembayaran pajak rutin. Parit pembatas lahan telah digali sebelum PT BJAP 3 beroperasi.

    Dalam tradisi hukum agraria Indonesia, keberadaan tanam tumbuh yang ditanam bertahun-tahun sebelum masuknya perusahaan adalah bentuk pengakuan penguasaan fisik lahan yang paling mendasar.

    ”Lahan itu ada bukti tanam tumbuh berupa kelapa dalam. Itu menjadi bukti bahwa lahan tersebut sudah lama kami kuasai,” kata Ringowati.

    Tanah bersurat milik keluarga Ringowati bukanlah kawasan hutan yang digarap perusahaan sawit tanpa izin.

    Lahan tersebut dikuasai sepihak oleh korporasi pada masa lalu. Saat negara mengambil alih aset korporasi tersebut, areal warga otomatis tergabung ke dalam daftar pengelolaan baru.

    ”Kami belum pernah melepaskan lahan itu kepada siapa pun. Dari dulu kami memperjuangkan hak kami, sekarang malah disebut masuk dalam KSO,” kata Ringowati.

    Ancaman Pidana di Tanah Warisan

    Sidik, anak Ringowati, terseret ancaman hukum saat berupaya menguasai kembali lahan tersebut.

    Berdasarkan pengakuan keluarga, proses penegakan hukum yang menimpa Sidik bertumpu pada peta sitaan negara dan KSO sebagai dalih untuk menindak dugaan pendudukan lahan, sementara jejak historis dan bukti SKT tidak mendapat ruang yang memadai.

    Fenomena serupa terekam dalam rentetan protes masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.

    Warga dan petani secara konsisten mendesak penghentian kriminalisasi terhadap mereka yang bertahan di tanah warisan atau wilayah adat.

    Absennya pemisahan batas yang cermat dari negara membuka risiko kriminalisasi bagi ahli waris yang bertahan di atas lahannya sendiri.

    ”Kami hanya mempertahankan apa yang menjadi hak keluarga kami. Ada bukti-bukti yang kami pegang dan lahan itu tidak pernah kami lepaskan kepada siapa pun,” ujar Sidik.

    Resistensi Lokal Terhadap Skema Negara

    Skema KSO bentukan Agrinas turut memantik resistensi luas yang terus mengeras hingga awal 2026.

    Gelombang protes warga dan perwakilan koperasi yang mengalir sejak September 2025 tidak mereda, melainkan bergerak tajam memasuki ranah hukum.

    Memasuki Februari 2026, organisasi adat Mandau Telawang melayangkan pengaduan resmi terhadap Ketua DPRD Kotawaringin Timur ke Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

    Aduan ini menyoroti dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang terkait proses pembatalan rekomendasi KSO.

    Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, merespons balik dengan menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum dan menegaskan pantang mundur atas pelaporan tersebut.

    Agrinas pusat kemudian menerbitkan surat bernomor 020/WDU/APN/II/2026. Dokumen yang ditandatangani langsung Wakil Direktur Utama tersebut menetapkan moratorium seluruh skema KSO, sekaligus mencabut kewenangan Regional Head dalam menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK).

    Berlaku efektif sejak 10 Februari 2026, keputusan internal itu menegaskan bahwa seluruh SPK tingkat regional yang telanjur beredar dinyatakan tidak berlaku.

    Moratorium tersebut gagal menuntaskan persoalan paling krusial di tingkat tapak.

    Lahan warga yang telanjur masuk ke dalam peta KSO sebelum kebijakan penghentian itu terbit tetap dibiarkan menggantung tanpa kepastian status hukum. Kasus Ringowati menjadi potret nyata dari ketimpangan tersebut.

    Akar persoalan dari seluruh rangkaian ini bermuara pada satu titik. Instrumen penyitaan berhasil menyaring subjek hukum bermasalah, namun gagal menyediakan mekanisme seleksi untuk membebaskan lahan pihak ketiga yang telanjur dicaplok perusahaan belasan tahun silam.

    Tuntutan Verifikasi Lapangan

    Ringowati dan Sidik mendatangi manajemen operasional perusahaan, menyodorkan tenggat lima hari untuk sebuah keputusan penyelesaian.

    Langkah administratif berlanjut dengan melayangkan surat keberatan resmi kepada PT Agrinas Palma Nusantara dan PT Aji Jaya Plantation.

    Keduanya mendesak penghentian seluruh aktivitas atas lahan 25 hektare tersebut sebelum verifikasi lapangan mencocokkan data negara dengan bukti penguasaan warga.

    Tuntutan mereka mengarah pada satu prinsip yang tak bisa ditawar: verifikasi lahan harus mendahului segala bentuk penetapan operasional.

    ”Kami hanya meminta hak kami dihormati dan status lahan ini diverifikasi terlebih dahulu. Jangan sampai lahan yang masih kami perjuangkan justru diambil alih tanpa ada kejelasan,” tegas Ringowati.

    PT Agrinas Palma Nusantara beserta PT Aji Jaya Plantation belum menerbitkan tanggapan resmi hingga naskah ini diturunkan.

    Memasuki tahun kedua belas perlawanan, Ringowati menahan beban ganda dari dua entitas berbeda, yakni korporasi swasta yang pertama kali meratakan kebunnya, dan instrumen negara yang kini mengambil alih areal tersebut tanpa menyortir sengketa yang tertanam bersamanya. (ign)

  • Disita Satgas, Dikelola Agrinas: 18 Warga Trobos Kotim Kini Berhadapan dengan Negara

    Disita Satgas, Dikelola Agrinas: 18 Warga Trobos Kotim Kini Berhadapan dengan Negara

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pohon-pohon sawit itu dirawat bertahun-tahun. Warga memupuk, memanen, dan mengantar tandan buah segar ke truk pengangkut.

    Rantai kerja itulah yang membiayai sekolah anak-anak dan memastikan asap dapur terus mengepul.

    Semuanya berhenti ketika Satuan Tugas turun. Plang penertiban ditancapkan. Kebun yang menghidupi mereka mendadak berpindah tangan.

    Delapan belas warga Dusun Trobos, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, mendatangi kantor Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim, Selasa (5/5).

    Mereka menuntut satu hal, kejelasan nasib lahan plasma seluas kurang lebih 30 hektare.

    Lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama warga itu kini dikuasai PT Agrinas Palma Nusantara melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Sapta Danu Nusantara.

    Kuasa hukum warga, Sapriyadi, menyebut langkah kelembagaan ini ditempuh agar DAD bisa menjembatani mediasi dengan pihak korporasi.

    ”Kami mengajukan permohonan kepada Ketua DAD Kotim agar dapat memfasilitasi pertemuan dan mediasi antara masyarakat dengan PT Agrinas Palma Nusantara dan PT Sapta Danu Nusantara,” ujarnya.

    Lahan sengketa itu, menurut Sapriyadi, berakar dari tanah garapan turun-temurun yang dimasukkan ke dalam skema plasma bersama perusahaan inti.

    Perjanjian kemitraan perdata menetapkan warga menerima sekitar 20 persen dari hasil panen setiap bulan. Angka ini murni porsi keuntungan finansial yang disepakati kedua belah pihak.

    Skema kemitraan ini memiliki pijakan hukum yang ketat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Permentan Nomor 18 Tahun 2021 memandatkan perusahaan untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari total luas Hak Guna Usaha (HGU) sebagai kebun plasma masyarakat.

    Regulasi negara ini mengatur luasan fisik lahan yang wajib dibangunkan, bukan mengatur besaran bagi hasil panen. Kewajiban penyediaan lahan 20 persen inilah yang realisasinya sering kali diabaikan.

    Situasi berubah drastis sejak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) beroperasi.

    Gugus tugas yang dibentuk lewat Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025 itu menyisir Kotim mulai Maret 2025.

    Data WALHI Kalimantan Tengah hingga Juli 2025 mencatat 16 perusahaan di Kotim dan Seruyan telah dipasang plang sita.

    Cempaga Hulu turut terguncang. Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K. Yunianto, saat menggelar reses pada 28 Februari 2026, menyerap langsung keluhan warga soal penyitaan lahan ini dan menyatakan akan membawanya ke tingkat pusat.

    Aset lahan yang disita itu lalu diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang baru bertransformasi dari PT Indra Karya pada awal 2025. Agrinas lantas menunjuk pihak ketiga untuk mengelola lahan lewat jalur KSO.

    Praktik ini memantik keberatan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk DAD, DPRD, dan Kadin Kotim, karena dinilai menyingkirkan warga lokal dari pengelolaan lahan di wilayah mereka sendiri.

    Bagi 18 warga Trobos, dampaknya sangat konkret. Sejak kebun plasma mereka masuk daftar penertiban, penghasilan bulanan terhenti total.

    ”Sejak kebun itu disita, masyarakat tidak lagi menerima penghasilan. Padahal itu menjadi sumber mata pencaharian utama mereka,” kata Sapriyadi.

    Situasi semakin meruncing setelah muncul informasi bahwa lahan yang semula berstatus plasma itu kini beralih menjadi lahan inti perusahaan.

    ”Perubahan status ini yang membuat masyarakat merasa haknya diabaikan,” ujarnya.

    Warga bukannya diam menunggu. Pada 27 April 2026, warga melalui kuasa hukumnya melayangkan surat permohonan audiensi sekaligus klarifikasi status tanah kepada pihak perusahaan. Tidak ada respons. Pendekatan langsung pun tak digubris.

    ”Kami sudah menyurati, tapi tidak ada respons. Bahkan upaya komunikasi langsung dari masyarakat juga tidak digubris,” ungkap Sapriyadi.

    Kebuntuan itulah yang mendorong langkah ke DAD Kotim. Sapriyadi melihat lembaga adat sebagai satu-satunya pintu yang masih terbuka untuk mencari keadilan.

    ”Harapan kami, DAD bisa memfasilitasi penyelesaian yang adil, karena masyarakat saat ini berada dalam posisi dirugikan,” ujarnya.

    ”Tanah itu milik masyarakat. Sudah semestinya hak mereka dikembalikan,” tambahnya.

    Nasib yang menimpa warga Trobos memvalidasi peringatan Ketua Harian DAD Kotim Gahara.

    Seperti dilaporkan Kanal Independen pada 22 April 2026, operasi Satgas PKH dan skema KSO Agrinas tidak menyelesaikan konflik.

    Konflik yang semula menempatkan warga berhadapan dengan perusahaan swasta, kini menempatkan mereka berhadapan langsung dengan negara. Warga Dusun Trobos sudah merasakannya.

    Mereka datang ke DAD bukan dengan tuntutan besar, hanya ingin seseorang mau mendengar dan mempertemukan mereka dengan pihak yang kini menguasai kebun itu. Tapi, sampai hari ini, tidak ada yang mau bicara. (ign)