cms.kanalindependen.id

Tag: WALHI Kalteng

  • Editorial: Jangan Putihkan Tunggakan Api!

    Editorial: Jangan Putihkan Tunggakan Api!

    HUKUM karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun ini bergerak cepat ke satu arah. Catatan kepolisian memperlihatkan 50 warga telah berstatus tersangka. Korporasi yang dijerat Polda justru baru dua. Dan keduanya beroperasi jauh dari Kotawaringin Timur (Kotim).

    Polres Kotim mencatat 13 tersangka, yang seluruhnya perorangan. Data awal Oktober menunjukkan sepuluh dari sebelas tersangka yang tercatat saat itu mengaku membakar lahan milik sendiri.

    Kepolisian belum mengumumkan nama satu pun korporasi di Kotim sebagai tersangka. Padahal, konsesi sejumlah kebun ikut terbakar.

    Prinsip bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun sudah ditegaskan pejabat negara dan dituntut Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim. Deretan angka itu justru memperlihatkan penegakan hukum yang belum sejalan dengannya.

    Baca Juga: Pilah-Pilih Menyidik Api: Polda Kalteng Buka Opsi SP3, DAD Kotim Tagih Korporasi ke Meja Hijau

    Kerumitan pembuktian perkara korporasi memang nyata, tetapi tidak menjelaskan mengapa perusahaan yang sudah disidik pun dibiarkan tanpa nama.

    Perkara korporasi di Kotim yang ditangani Polda telah naik ke penyidikan sejak awal September. Kepolisian juga menyebut perusahaan itu tak memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai ketentuan.

    Dua bulan berlalu, identitas perusahaan itu belum juga diungkap. Kapolda, saat meninjau Sampit pada 27 Oktober, sempat mengiyakan ada satu korporasi tersangka di Kotim tanpa menyebut namanya, padahal dua korporasi tersangka yang diumumkan Polda berada di Kapuas dan Lamandau.

    Berlindung di Balik Inisial

    Nama justru lebih benderang ketika perkara masih di tahap awal. Pada 24 Agustus, empat perusahaan yang arealnya terbakar sempat muncul. Tiga di antaranya dengan nama lengkap, dan satu-satunya yang berlokasi di Kotim adalah PT Nusantara Sawit Persada.

    Keempat perusahaan itu tak lagi disebut dalam pernyataan resmi kepolisian yang tercatat di sumber terbuka. Yang muncul kemudian hanya inisial, atau keterangan tentang satu korporasi di Kotim tanpa identitas.

    Penetapan tersangka korporasi untuk Kotim yang diumumkan lengkap dengan lokasi dan luas kebakaran justru datang dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan itu pun hanya berupa inisial: PT GAP.

    Inisial telah menjadi tirai. Polda menyebut PT BWL dan PT PWN, Kemenhut menyebut PT GAP, dan publik dibiarkan menebak setelah berbulan-bulan dikepung asap. Kepercayaan warga kini menjadi pertaruhan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng mencatat sedikitnya 81.587 hektare lahan terbakar di Kalteng sepanjang Januari hingga September.

    Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng yang dikutip lembaga itu merekam 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober. Warga yang menghirup asap itu berhak tahu nama perusahaan yang sedang diperiksa.

    Kini, ketika api disebut terkendali, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) mulai disodorkan sebagai muara bagi perkara yang buktinya tak lengkap. Secara hukum, itu sah.

    Masalahnya ada pada cara perkara korporasi dibicarakan. Sebanyak 12 perkara korporasi pada 18 Oktober disebut sudah naik ke penyidikan.

    Tiga pekan kemudian, sejumlah korporasi disebut masih berada dalam penyelidikan. SP3 pun sudah pernah terbit musim ini. Data Polda hingga 25 September mencatat satu perkara karhutla dihentikan, tanpa keterangan apakah perkara itu menyangkut perorangan atau korporasi.

    Istilah yang bergeser tanpa penjelasan membuat publik tak bisa memastikan kedua keterangan itu merujuk perkara yang sama, apalagi mengukur seberapa jauh perkara korporasi benar-benar bergerak.

    Riwayat memberi alasan untuk merawat curiga. Laporan Walhi Kalteng atas empat perusahaan pada 2023, menurut lembaga itu, hingga kini tak jelas ujungnya, sementara keempat perusahaan tersebut tetap beroperasi.

    Perkara karhutla korporasi 2019 yang sempat sampai ke meja hijau berakhir dengan vonis di bawah dua tahun bagi tiga manajer kebun, dan lahan salah satu perusahaannya kembali terbakar pada Oktober 2023.

    Catatan Greenpeace Indonesia menunjukkan, dari kewajiban pembayaran senilai Rp18,9 triliun dalam putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perusahaan pembakar dan perusak hutan periode 2015 hingga 2019, baru Rp78 miliar yang masuk kas negara.

    Polanya terus berulang. Api padam, perkara korporasi meredup, lalu pada musim kemarau berikutnya siklus kembali dimulai dari nol.

    Peringatan Jalur Adat

    Pintu pengawasan publik pun menyempit. Penghentian penyidikan hanya bisa diuji lewat praperadilan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya sejak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berlaku pada 2 Januari 2026.

    Aturan lama sempat membuka ruang yang sama bagi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lewat putusan Mahkamah Konstitusi.

    Kapolda menyatakan setiap laporan akan ditindaklanjuti, dan pada hari yang sama Walhi Kalteng melaporkan delapan perusahaan.

    Kunci praperadilan untuk laporan atas delapan perusahaan itu kini juga ada di tangan pelapornya. Keterbukaan aparat menjadi jaminan terpenting bahwa penyidikan korporasi dalam perkara lain tidak dihentikan dalam senyap.

    Karena itu, desakan DAD Kotim patut dibaca serius. Kepercayaan terhadap penegak hukum sedang diuji ketika sebuah lembaga adat mengingatkan bahwa korporasi juga bisa diadili secara adat.

    Peringatan itu bukan peluru hampa, meski dua preseden berikut berasal dari sengketa lahan, bukan perkara api.

    Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai menghukum PT Binasawit Abadipratama membayar sekitar Rp438,1 miliar dalam sengketa lahan Desa Sebabi dan Desa Bangkal, serta mengeksekusi lahan sengketa tanpa perlawanan di lapangan.

    Putusan adat terhadap PT Hutanindo Agro Lestari dalam perkara penggarapan lahan makam di Tualan Hulu sempat dibatalkan Pengadilan Negeri Sampit, lalu kembali berlaku setelah Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyatakan gugatan pembatalan itu tidak dapat diterima, dan akhirnya dilaksanakan perusahaan.

    DAD menempatkan jalur adat berdampingan dengan hukum negara, bukan sebagai penggantinya. Tetapi bila penegak hukum terus lamban terhadap korporasi, jangan heran jika warga lebih percaya pada peradilan adat ketimbang meja hijau negara.

    Menagih Nyali Negara

    Negara punya pekerjaan rumah yang jelas sebelum siklus kemarau berikutnya datang memanggang lahan. Polda Kalteng dan Kemenhut berutang nyali untuk mengumumkan nama lengkap korporasi yang diperiksa beserta status setiap perkaranya, termasuk perkara korporasi Kotim yang disidik sejak September.

    Setiap SP3 harus dibuka alasannya agar pelapor bisa mengujinya. Laporan Walhi Kalteng atas delapan perusahaan, sedikitnya dua di antaranya beroperasi di Kotim, mesti diproses secepat perkara warga, dan nasib laporan 2023 perlu dijelaskan.

    Jalur perdata dan administratif harus berjalan untuk memaksa pemulihan, termasuk membuka hasil penghitungan kerugian ekologis dalam perkara PT GAP.

    Api memang disebut sudah terkendali. Tetapi tunggakan perkara korporasinya masih menggunung, dan negara tak berhak memutihkannya diam-diam.

    Setiap perkara perusahaan yang berakhir di laci adalah utang yang dibayar warga dengan napasnya sendiri. (redaksi)

  • Pilah-Pilih Menyidik Api: Polda Kalteng Buka Opsi SP3, DAD Kotim Tagih Korporasi ke Meja Hijau

    Pilah-Pilih Menyidik Api: Polda Kalteng Buka Opsi SP3, DAD Kotim Tagih Korporasi ke Meja Hijau

    SAMPIT, kanalindependen.id – Patroli darat dan udara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) tak lagi mendapati lidah api di sejumlah wilayah, kendati titik panas masih mengintai di beberapa daerah.

    Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebut sudah terkendali. Akan tetapi, neraca penegakan hukumnya masih berat sebelah.

    Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyebut 50 warga telah berstatus tersangka, sementara korporasi yang dijerat status serupa baru dua dan perkaranya masih berjalan, Senin (9/11/2026).

    Dua korporasi tersangka yang diumumkan Polda sejauh ini, PT BWL dan PT PWN, beroperasi di Kapuas dan Lamandau, jauh di luar batas administratif Kotawaringin Timur (Kotim).

    Pada kesempatan yang sama, Iwan menggariskan muara yang menanti perkara dengan alat bukti tak lengkap, yakni penghentian lewat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

    Sehari kemudian, Selasa (10/11/2026), Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim mengingatkan agar meredanya api di lapangan tidak ikut memadamkan pengusutan perkara korporasi.

    Lembaga adat ini mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla sepanjang 2026.

    DAD turut menyodorkan jalur pertanggungjawaban lain yang berjalan beriringan dengan hukum negara, yakni peradilan adat.

    ”Kalau bukti sudah cukup, seret ke pengadilan. Jangan sampai masyarakat berbulan-bulan menghirup asap, tetapi perusahaan yang bertanggung jawab justru tidak tersentuh hukum,” tegas Ketua Harian DAD Kotim Gahara.

    Desakan itu menggema ketika kepolisian belum mengumumkan satu pun nama korporasi tersangka karhutla di Kotim.

    Penetapan tersangka korporasi untuk wilayah Kotim yang diumumkan resmi, lengkap dengan titik lokasi dan hamparan luas kebakarannya, justru lahir dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

    Jumat (30/10/2026) dua pekan lalu, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan mengumumkan penetapan PT GAP, perusahaan penanaman modal asing asal Singapura, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana kehutanan.

    Perkara itu berpangkal pada kebakaran di areal kebun sawit dalam kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi.

    Api yang melanda areal tersebut pada 2025 dan 2026 menghanguskan 901,4 hektare lahan. Penyidikannya bergulir dari surat perintah penyidikan tertanggal 9 September 2026, sementara nilai kerugian ekologisnya masih dalam tahap perhitungan.

    Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu menjelaskan, penetapan tersangka itu berpijak pada hasil penyidikan dan pembuktian.

    Rangkaian pembuktian tersebut merentang dari pemeriksaan aktivitas di lokasi, kewajiban hukum perusahaan, hingga dugaan perbuatan atau kelalaian.

    Secara nasional, Gakkum Kehutanan tengah menangani 15 korporasi dalam perkara kebakaran hutan, yakni 11 perkara masih dalam penyidikan umum, dua berkas telah dinyatakan lengkap, dan dua korporasi menyandang status tersangka.

    PT GAP merupakan satu dari dua korporasi tersangka tersebut, sedangkan satu entitas lainnya berada di Kalimantan Barat.

    Serupa dengan langkah Polda, Kemenhut hanya merilis inisial perusahaan. Kepingan inisial dan lokasi itu cocok dengan PT Globalindo Alam Perkasa, perusahaan dalam jejaring Musim Mas Group yang kebunnya berada di Kota Besi.

    Hingga naskah ini disusun, belum ada tanggapan perusahaan atas penetapan tersebut.

    ”Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho, Jumat (30/10/2026).

    Menurut Dwi, asal-usul modal perusahaan, entah dari dalam negeri atau asing, tak sedikit pun menggugurkan kewajiban hukumnya di Indonesia.

    Jurang Angka di Meja Penyidik

    Deretan angka di meja kepolisian memperlihatkan ketimpangan yang disorot DAD. PT BWL dan PT PWN diumumkan sebagai tersangka bersama direktur masing-masing pada 21 Oktober, dengan luasan lahan terbakar sekitar 587 hektare dan 664 hektare.

    Catatan Polres Kotim hingga awal November memuat 13 orang tersangka dari 12 perkara karhutla, dengan satu perkara di antaranya ditarik ke Polda Kalteng.

    Tak ada korporasi dalam daftar itu. Per 1 Oktober, sepuluh dari sebelas tersangka yang terdata saat itu mengaku membakar lahan milik sendiri, sementara perkara dua korporasi di Kotim berada di tangan Polda.

    Penanganan perkara korporasi Kotim di tingkat Polda itu pun belum berujung pada pengumuman tersangka.

    Pada 8 September, Polda menyatakan satu korporasi di Kotim telah naik ke tahap penyidikan dengan lahan terbakar sekitar 30 hektare.

    Sehari kemudian, kepolisian membeberkan bahwa perusahaan tersebut tidak mengantongi sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai ketentuan, serta merupakan satu dari empat korporasi yang sebelumnya diselidiki.

    Identitas perusahaan itu tak pernah diungkap Polda. Akan tetapi, dari empat nama perusahaan yang arealnya terbakar dan sempat diumumkan Polda pada 24 Agustus, satu-satunya yang berlokasi di Kotim adalah PT Nusantara Sawit Persada (NSP).

    Saat ditanya wartawan kala meninjau Sampit pada 27 Oktober, Iwan sempat mengungkapkan adanya satu korporasi tersangka di Kotim, tanpa merinci namanya.

    Hingga Senin (9/11/2026), jumlah korporasi tersangka yang disebut Polda tak beranjak dari angka dua, persis seperti saat PT BWL dan PT PWN pertama kali diumumkan.

    Jurang angka itulah yang ditolak DAD. Gahara meminta timbangan penegakan hukum tidak membedakan pelaku perorangan dengan korporasi.

    ”Jangan hanya berani menindak masyarakat kecil. Kalau korporasi terbukti melanggar, tindak juga. Hukum harus berlaku sama, siapa pun yang berada di belakangnya,” tegasnya.

    Bayang-Bayang Kandasnya Perkara

    Iwan memastikan pengusutan perkara tidak ikut berhenti seiring padamnya api.

    ”Ada dua korporasi dan itu terus berproses. Termasuk sejumlah korporasi lain yang saat ini masih dalam penyelidikan. Jadi, penanganan perkara ini tidak berhenti hanya karena kebakaran sudah berhasil dipadamkan,” kata Iwan.

    Pucuk pimpinan kepolisian Kalteng ini tetap menggariskan dua ujung bagi setiap berkas perkara.

    ”Kita buktikan, alat bukti lengkap maka proses hingga sidang pengadilan. Jika tidak, maka SP3 dan itu harus ada kepastian hukum. Laporan terus kami terima, baik datang langsung maupun tertulis, pasti akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

    Terbitnya SP3 memang telah terjadi pada musim kebakaran tahun ini. Merujuk data Polda Kalteng hingga 25 September, satu perkara karhutla tercatat telah dihentikan melalui surat perintah tersebut.

    Istilah tahapan hukum yang digunakan untuk perkara korporasi pun tampak bergeser. Pada 18 Oktober, Iwan menyatakan 12 perkara korporasi sudah dinaikkan ke tahap penyidikan dan satu korporasi telah ditetapkan tersangka.

    Pada Senin (9/11/2026), ia menyebut sejumlah korporasi lain masih berada dalam penyelidikan.

    Kedua istilah itu memisahkan dua fase hukum yang berlainan. Penyelidikan adalah tahap menyisir ada tidaknya tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan tahap mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka. SP3 merupakan surat perintah untuk menghentikan tahap yang kedua.

    Gahara menolak apabila penegakan hukum terhadap korporasi terhenti di tengah jalan. Menurut dia, pengusutan perkara tidak boleh mandek pada tahap pemeriksaan atau penetapan tersangka semata.

    Perkara dengan bukti yang cukup harus dituntaskan demi menghadirkan kepastian hukum atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

    Pada hari yang sama dengan pernyataan Iwan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng melayangkan laporan terhadap delapan perusahaan ke Polda Kalteng.

    Enam di antaranya bergerak di sektor perkebunan sawit, meliputi PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia dari Genting Plantations Group; PT Arjuna Utama Sawit dari First Borneo Group; PT Tapian Nadenggan dari Sinar Mas Group/GAR; serta PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa dari Musim Mas Group.

    Dua entitas lainnya adalah pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yakni PT Industrial Forest Plantation dari Nusantara Fiber Group dan PT Baratama Putra Perkasa.

    Sedikitnya dua korporasi terlapor beroperasi di lanskap Kotim, yakni GAP di Kota Besi dan MAS. Pabrik beserta kebun MAS membentang di Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, dengan estate lain di Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu.

    Walhi menyebut kedelapan konsesi itu terindikasi kuat memiliki area terbakar, dan tiga di antaranya telah diverifikasi lewat pemantauan lapangan sebagai sampel.

    ”Jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Janang Firman Palanungkai, Senin (9/11/2026).

    Janang mengingatkan, penegakan hukum jangan sampai lemah di hadapan korporasi, tetapi tajam menyasar masyarakat kecil.

    Walhi turut membuka kembali ingatan atas laporan terhadap empat perusahaan yang dilayangkan bersama Save Our Borneo dan LBH Palangka Raya pada 2023 silam.

    Menurut Walhi, nasib laporan lama itu tak jelas tindak lanjutnya, sementara keempat perusahaan masih leluasa beroperasi. Kebiasaan Bareskrim Polri dan Polda Kalteng yang hanya merilis inisial dalam perkara korporasi pun tak luput dari sorotan organisasi lingkungan tersebut.

    Catatan Walhi merinci sedikitnya 81.587 hektare lahan hangus terbakar di Kalteng sepanjang Januari hingga September 2026.

    Laporan ini juga mengutip data BPBD Kalteng yang merekam 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober.

    Dengan laporan resmi itu, Walhi kini berkedudukan sebagai pelapor. Posisi hukum ini memegang peranan penting semenjak KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026.

    Merujuk Pasal 161 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, permohonan praperadilan untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan kini hanya dapat diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya.

    Aturan lama sempat membuka pintu itu lebih lebar melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, yang mengakui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan juga sebagai pihak yang berhak mengajukan praperadilan.

    Jalur Sunyi Palu Adat

    Menurut Gahara, luka lingkungan akibat karhutla jauh melampaui hamparan lahan yang hangus. Bagi masyarakat Dayak, tanah dan hutan merupakan bagian dari denyut kehidupan, sumber penghidupan, sekaligus warisan leluhur yang wajib dijaga keberlangsungannya.

    Dia juga mengingatkan bahwa masyarakat Dayak memiliki ketentuan adat untuk merawat keseimbangan alam dan melindungi wilayah kehidupan masyarakat. Karena itu, dugaan pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat adat dapat ditelaah melalui mekanisme hukum adat.

    ”Bahkan perusahaan yang terlibat karhutla pun bisa diadili melalui peradilan adat. Kalau perbuatannya melanggar ketentuan adat dan merugikan masyarakat adat, tentu ada mekanisme untuk meminta pertanggungjawabannya. Jangan menganggap hukum adat tidak berlaku terhadap perusahaan,” ujar Gahara.

    Lewat keterangannya, DAD Kotim menegaskan bahwa penerapan hukum adat tetap memperhatikan kewenangan lembaga adat, wilayah berlakunya ketentuan adat, serta pembuktian pelanggaran.

    Jalur adat ini juga dipastikan tidak menggantikan kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana karhutla.

    Pijakan regulasi jalur tersebut pernah dibentangkan Gahara. Saat menghadiri pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada 19 Oktober lalu, ia menyebut kedudukan damang sebagai hakim adat.

    Rujukannya bertumpu pada Perda Provinsi Kalteng Nomor 16 Tahun 2008, Perda Kotim Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak, serta Perda Kotim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hukum Acara Peradilan Adat.

    Lebih jauh, pada 24 Agustus, Gahara menegaskan DAD Kotim berpegang pada 96 pasal adat, yang di antaranya membuka denda adat bagi pembakar lahan pemicu bencana karhutla.

    Kotim punya preseden penggunaan palu sidang adat terhadap korporasi, kendati bukan untuk perkara api.

    Pada 28 Agustus 2026, Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai menghukum PT Binasawit Abadipratama (BAP) membayar sekitar Rp438,1 miliar dalam sengketa lahan Desa Sebabi dan Desa Bangkal.

    Majelis kemudian menjalankan eksekusi atas lahan sengketa tersebut pada 24 September tanpa perlawanan perusahaan.

    Jauh sebelumnya, Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan Tualan Hulu lewat putusan 2 Mei 2024 menghukum PT Hutanindo Agro Lestari (HAL) membayar Rp259 juta sebagai ganti rugi atas penggarapan lahan makam.

    Pengadilan Negeri Sampit memang sempat membatalkan putusan adat itu pada 29 April 2025, tetapi Pengadilan Tinggi Palangka Raya menganulir putusan tingkat pertama tersebut dalam sidang 25 Juli 2025.

    Dalam aksi damai warga pada 24 Februari 2026, perusahaan akhirnya menyatakan menerima dan melaksanakan putusan adat Damang Tualan Hulu, termasuk sanksi yang ditetapkan.

    Khusus untuk perkara karhutla, jalur adat terhadap korporasi belum tercatat pernah ditempuh di sumber terbuka.

    Menagih Ongkos Ekologis

    Gahara menilai keberadaan investasi korporasi di Kotim harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai adat dan ruang hidup masyarakat.

    ”Silakan perusahaan berusaha, tetapi jangan abaikan tanah dan lingkungan tempat masyarakat hidup. Kalau sudah rusak, siapa yang menanggung? Jangan semuanya dibebankan kepada masyarakat,” katanya.

    Selain menuntut pertanggungjawaban pidana dan membuka kemungkinan sanksi adat, Gahara menyoroti kewajiban pemulihan lingkungan.

    Menurutnya, kerusakan akibat kebakaran meninggalkan dampak panjang terhadap sumber penghidupan warga, termasuk masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada tanah dan hutan.

    Pihak yang terbukti bertanggung jawab perlu memenuhi kewajiban pemulihan sesuai ketentuan hukum, supaya kerugian lingkungan tidak seluruhnya jatuh menjadi beban masyarakat dan pemerintah.

    Potret di tingkat nasional memperlihatkan jarak yang masih menganga antara ketukan palu putusan dan realisasi pemulihan.

    Catatan Greenpeace Indonesia menunjukkan, dari denda berkekuatan hukum tetap senilai Rp18,9 triliun terhadap perusahaan pembakar dan perusak hutan sepanjang periode 2015 hingga 2019, baru Rp78 miliar yang mengalir masuk ke kas negara.

    Sementara itu, Kemenhut melaporkan 32 perusahaan telah dijatuhi sanksi pencabutan, pembekuan, dan pemaksaan pemulihan ekosistem hutan. Nilai kerugian ekologis untuk perkara PT GAP saat ini masih dihitung.

    Jejak lama di Kalteng turut memperlihatkan bagaimana api kembali menjilat tempat yang sama. Perkara karhutla korporasi tahun 2019 yang bergulir sampai ke meja hijau berujung vonis kurang dari dua tahun penjara bagi tiga manajer kebun.

    Lahan PT Palmindo Gemilang Kencana (PGK) di Kecamatan Sebangau, Palangka Raya, salah satu perusahaan dalam perkara itu, nyatanya kembali terbakar pada Oktober 2023.

    ”Musim kemarau sudah lewat, tetapi urusan hukumnya jangan ikut selesai. Tanah dan hutan yang rusak itu menyangkut kehidupan anak cucu kita. Kalau ada yang harus bertanggung jawab, tuntaskan. Jangan tunggu kebakaran berikutnya baru ribut lagi,” ujar Gahara. (ign)

  • Viral Pola Komunikasi Gubernur Kalteng: Saat Publik Sibuk Mengurus Logat Ketimbang Substansi Kebijakan

    Viral Pola Komunikasi Gubernur Kalteng: Saat Publik Sibuk Mengurus Logat Ketimbang Substansi Kebijakan

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Sorotan kamera wartawan mengarah lurus kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di halaman Istana Isen Mulang, Minggu (13/9/2026).

    Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu tampak mencari istilah yang tepat saat menjelaskan skema bantuan air bersih bagi warga terdampak kabut asap.

    ”Air apa namanya? Air Aqua ya,” ucap Agustiar.

    Seseorang menyahut cepat. ”Air mineral.”

    “Air mineral,” ulang Agustiar, lalu kembali merangkai penjelasannya soal pembangunan sumur bor dan pengisian ulang galon.

    Rekaman wawancara berdurasi 1 menit 29 detik itu melesat tak terkendali ke ruang digital.

    Akun Instagram Lambe Turah mencatat potongan video tersebut memanen lebih dari 10.600 tanda suka dan 5.121 komentar sampai Rabu (16/9/2026) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB.

    Warganet beramai-ramai menertawakan dan mengomentari gaya bicara sang gubernur. Namun, keriuhan itu sekaligus mengubur satu kenyataan yang jauh lebih pekat: puluhan ribu hektare wilayah Kalteng sedang hangus dikepung api.

    Ini bukan satu-satunya video yang memicu sorotan. Sekitar dua pekan sebelumnya, potongan rekaman berdurasi 1 menit saat Agustiar menjelaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga ramai menjadi tontonan.

    Video itu meraup 14.300 tanda suka, 12.200 komentar, dan dibagikan 1.461 kali di akun Metro TV, serta memancing 21.400 tanda suka dan 10.100 komentar di akun Lambe Turah.

    Dalam rekaman tersebut, Agustiar secara gamblang menyebut tingkat keberhasilan OMC hanya tiga puluh persen.

    Angka tersebut nyaris tidak dibahas warganet. Perhatian publik kembali tertuju pada logatnya.

    Padahal, pada saat yang sama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah memperkirakan luasan indikatif karhutla tahun ini bisa menembus 45.000 hingga 68.000 hektare, enam sampai sembilan kali lipat lebih luas dari klaim resmi pemerintah seluas 7.634 hektare.

    Menurut pengamat hukum dan kebijakan publik, Gumarang, keriuhan publik tersebut sarat dengan nuansa politis.

    Publik salah mengarahkan amarahnya di tengah situasi bencana. Ia menilai fenomena viral ini murni sebagai “gorengan politik” yang sengaja dijadikan lelucon.

    ”Kritik yang dilakukan melalui media sosial yang viral terhadap Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran tidak substantif, karena menyangkut dialek dan aksen atau logat seseorang berbicara, yang dibentuk oleh faktor kebiasaan dan kondisi geografis lingkungan,” ujar Gumarang, Senin (14/9/2026).

    Substansi yang Hilang di Balik Transkrip

    Video pertama memuat penjelasan mitigasi jangka panjang untuk mengatasi dampak karhutla.

    Agustiar menyebut pembangunan sumur bor di Kalteng telah mencapai ratusan unit dan akan terus bertambah.

    Pemerintah juga menyediakan isi ulang galon air mineral serta membagikan sembako bagi warga terdampak yang belum masuk daftar penerima bantuan sosial.

    Video kedua menyimpan muatan masalah yang jauh lebih berat.

    ”Kendalanya Kalimantan Tengah ini, Kalimantan ini mungkin karena peristiwa awannya kurang,” kata Agustiar, sebelum mengoreksi dirinya sendiri.

    ”Tapi untuk kesuksesan water bombing apa, OMC ini cuma, OMC ya bukan water bombing ya. OMC ini cuma tiga puluh persen ya,” jelasnya.

    Dalam rentetan penjelasan itu ia menyebut “PNPB,” yang dari konteksnya jelas merujuk pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Tingkat keberhasilan modifikasi cuaca yang hanya 30 persen itu semestinya memicu diskusi serius, terutama jika disandingkan dengan data lapangan.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib, mencatat luas area terbakar menembus 7.634,46 hektare.

    Data ini merujuk pada citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS melalui Sipongi Kementerian Kehutanan per 24 Agustus 2026.

    Laporan dari 14 kabupaten dan kota turut mencatat 5.065,28 hektare lahan terbakar dari 1.782 kejadian. Sebanyak 23.599 titik panas terpantau sejak awal tahun.

    Imbasnya, status penanganan dinaikkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026.

    Hitungan Walhi Kalteng berjarak sangat jauh dari data resmi tersebut. Organisasi ini memperkirakan luas indikatif lahan terbakar mencapai 45.000 hingga 68.000 hektare.

    Titik api teridentifikasi berada di 38 konsesi sawit dan wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

    Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, turut mengkritik maraknya kunjungan pejabat pusat ke lokasi karhutla yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.

    ”Kalimantan Tengah hari ini banyak kunjungan. Perlu dikritik. Karena buat apa banyak kunjungan menteri tapi tidak memberikan solusi yang bagus dan tepat,” tegas Janang dalam konferensi pers di Riau, 25 Agustus 2026.

    Kondisi wilayah Kotawaringin Timur, basis operasi Kanal Independen, juga masuk kategori sangat rawan.

    Rapat evaluasi Satgas Karhutla Kalteng bersama Kepala BNPB pada 11 September 2026 mencatatkan kabupaten ini memiliki jumlah titik panas dan luasan terbakar tertinggi.

    Sementara itu, Palangka Raya menjadi daerah dengan frekuensi kejadian paling banyak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Barat melaporkan 4.390 hektare terbakar dengan 2.896 titik panas per 14 September 2026.

    Sains Bahasa Membaca Selip Lidah

    Kacamata ilmu bahasa melihat dua video transkrip yang beredar sebenarnya jauh dari luar biasa.

    Penggunaan kata seperti “apa namanya”, “ya kan”, dan jeda “ee” yang berulang adalah pengisi percakapan atau filler.

    Ahli linguistik Herbert Clark dan Jean Fox Tree (2002) menyebutnya sebagai penanda yang membantu pembicara mempertahankan giliran bicara sembari merangkai kalimat berikutnya, bukan sebuah kesalahan.

    Penelitian Bortfeld dan kawan-kawan (2001) juga menemukan bahwa frekuensi filler semacam ini meningkat tajam ketika seseorang membahas topik yang tidak familier dan saat mengambil peran mengarahkan dalam percakapan.

    Situasi ini persis menggambarkan posisi seorang gubernur yang harus menjelaskan persoalan teknis sumur bor dan operasi modifikasi cuaca secara mendadak kepada wartawan, tanpa teks panduan.

    Momen saat wartawan menyahut “air mineral” setelah Agustiar berkali-kali menyebut “Air Aqua” punya nama spesifik: repair atau perbaikan tuturan (Schegloff, Jefferson, dan Sacks, 1977).

    Sementara penggunaan kata “Aqua” untuk merujuk pada air mineral adalah fenomena umum bernama generic trademark, ketika merek dagang telanjur dipakai untuk menyebut kategori produk secara umum.

    Fenomena serupa terlihat pada kekeliruan menyebut “PNPB” alih-alih “BNPB”, atau melafalkan “berikhtiar” menjadi “beristiar”.

    Ini adalah bentuk selip lidah lazim pada siapa pun saat berbicara spontan di bawah tekanan, terutama saat mengucapkan akronim.

    Menariknya, Agustiar justru secara sadar mengoreksi dirinya sendiri saat membedakan OMC dari water bombing, dua istilah penanganan karhutla yang sering tertukar di masyarakat.

    Hal ini menunjukkan pemahaman teknisnya tetap terjaga meski penyampaiannya tersendat.

    Pakar bahasa Noam Chomsky memisahkan antara competence (pengetahuan bahasa) dan performance (bagaimana pengetahuan itu diucapkan dalam situasi tertekan). Video viral tersebut merekam performance Agustiar, bukan competence-nya.

    Menagih Kebijakan, Bukan Menghakimi Aksen

    Bagi Gumarang, ke arah inilah kritik publik seharusnya diarahkan. Ia merujuk pada sepuluh asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi kepastian hukum, kepentingan umum, hingga akuntabilitas, sebagai patokan yang sah untuk menekan gubernur yang terpilih secara konstitusional tersebut.

    “Saya sepakat mendukung siapa saja, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, mengkritik kebijakan gubernur yang merugikan rakyat, kebijakan yang keliru dan melanggar hukum, gaya kepemimpinan yang melanggar etika dan moral, serta melakukan atau membiarkan pemborosan dan korupsi uang negara,” katanya.

    Di sisi lain, Gumarang tidak luput memberikan catatan tajam kepada lingkaran dalam gubernur.

    Ia meminta agar peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi orang-orang di sekeliling Agustiar Sabran.

    Tujuannya agar pola komunikasi publik yang memicu celah ejekan tidak terus berulang dan merembes menjadi komoditas politik pada persoalan lain.

    Agustiar Sabran sendiri menanggapi rentetan kritik ini dengan pola yang relatif konsisten.

    Pada April 2025, saat video parodi kreator konten Saifullah yang meniru gaya bicaranya viral, ia merespons santai. “Saya mengimbau agar masyarakat Kalteng bijak bermedsos dan menyampaikan kritikan yang membangun, saya tidak anti kritik,” ucapnya kepada awak media, 22 April 2025.

    Sikap serupa diulangi awal September 2026 di hadapan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng.

    ”Lebih baik saya fokus bagaimana meminimalisir karhutla dan dampaknya, dan melayani rakyat. Kalau ada kritik yang membangun, itu jadi obat bagi saya untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik, kalau yang negatif-negatif biarkan saja, jangan diambil pusing,” tuturnya.

    Akar Sejarah dan Budaya Reaktif Publik

    Argumen Gumarang sejalan dengan catatan panjang sosiolinguistik. Eksperimen matched-guise test dari Wallace Lambert sejak dekade 1960-an membuktikan satu temuan konsisten: pendengar menilai kecerdasan seseorang berdasarkan aksennya, bukan isi ucapannya.

    Riset Levon dan kolega (2021) menemukan pola penilaian kompetensi profesional serupa di dunia kerja.

    Sejarah kepemimpinan dunia juga mencatat nama-nama yang membantah korelasi tersebut secara telak.

    Joe Biden gagap sejak kecil, diejek gurunya sendiri di sekolah, dan tetap menjabat Senator Amerika Serikat selama 36 tahun sebelum menjadi Presiden.

    Winston Churchill memimpin Inggris melewati Perang Dunia II dengan gangguan bicara yang terdokumentasi luas.

    Raja George VI, dengan gagap berat yang menjadi subjek film The King’s Speech, memimpin Inggris melintasi periode paling genting abad ke-20.

    Kecenderungan publik yang gemar bereaksi pada hal-hal permukaan ini terekam dalam laporan Digital Civility Index 2020 terbitan Microsoft.

    Laporan itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan warganet paling tidak sopan di Asia Tenggara, sekaligus peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei secara global.

    Skor ketidaksopanan digital naik dari 67 pada 2019 menjadi 76 pada 2020, dengan penyumbang dominan justru orang dewasa usia 18 hingga 74 tahun.

    Arah amarah publik ini menjadi sebuah ironi jika dibandingkan dengan kasus Bima Yudho Saputro pada 2023.

    Kritik Bima soal infrastruktur jalan rusak di Lampung berujung pada laporan polisi atas dasar UU ITE dari seorang pengacara di sana.

    Laporan itu secara resmi menyasar diksi “Dajjal” yang dipakai Bima, bukan kritik infrastrukturnya. Meskipun laporan itu akhirnya dihentikan polisi, fokus penegakan hukum dan amarah publik sempat bergeser murni hanya pada masalah pilihan kata.

    Ketika kritik dibiarkan bergeser menyasar diksi, logat, dan aksen, substansi kebijakan yang merugikan publik justru tenggelam tanpa pengawalan.

    Bagi Gumarang, itulah mengapa kritik terhadap Gubernur Agustiar Sabran perlu dikembalikan pada tempatnya. Menagih kinerja menangani lahan yang terbakar, alih-alih menertawakan cara bicaranya. (ign)

  • Kemarau Ekstrem Mengintai Kotim: Menggugat Akar Api di Balik 46 Selang Pemadam Kotim

    Kemarau Ekstrem Mengintai Kotim: Menggugat Akar Api di Balik 46 Selang Pemadam Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kalender peringatan resmi mematok Juli 2026 sebagai garis awal kemarau ekstrem di Kotawaringin Timur.

    Namun, api tidak tunduk pada jadwal birokrasi. Ketika hujan secara teknis masih turun pada Januari, lahan gambut di Teluk Sampit sudah lebih dulu menghitam.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kini berpacu melawan waktu, dibayangi memori kelam 2 Oktober 2023, saat jarak pandang tersisa sepuluh meter dan konsentrasi partikel halus PM10 menembus angka 1.057, jauh di atas ambang berbahaya.

    Satu ironi kembali mengemuka. Ketika imbauan pencegahan terus dialamatkan kepada warga, peta koordinat justru memperlihatkan titik panas berkerumun di kawasan konsesi yang sunyi dari permukiman.

    Peringatan tentang datangnya puncak kekeringan ini disampaikan langsung BPBD Kotim.

    ”Seluruh wilayah Kotim diprediksi mengalami kondisi sangat kering atau kemarau ekstrem pada Juli sampai September 2026. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, khususnya berkaitan dengan potensi karhutla yang akan meningkat signifikan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam di Sampit, baru-baru ini.

    Prediksi itu bersandar pada buletin iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terbitan Juni 2026. Curah hujan seluruh wilayah Kotim diperkirakan anjlok ke kisaran 0 hingga 20 milimeter, jauh di bawah batas normalnya.

    Bara yang Sudah Lama Menyala

    Menyebut Juli hingga September sebagai puncak kemarau berisiko melonggarkan kewaspadaan publik.

    Kenyataannya, bara sudah menyala jauh sebelum peringatan ditabuh. BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Sampit sendiri memprediksi musim kemarau Kotim dimulai sejak awal Juni, bukan Juli, bergerak bertahap dari wilayah utara ke tengah dan selatan.

    Catatan sejak pertengahan Januari 2026 bahkan membuktikan api menyala jauh lebih awal lagi.

    Pada 15 Januari, kobaran melahap enam hektare lahan di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, salah satu kejadian paling dini yang diduga dipicu aktivitas manusia. Hingga pertengahan bulan itu, BPBD sudah mendeteksi 54 titik panas.

    Angka itu merangkak tajam menjelang akhir Maret menjadi 151 titik panas, dengan 33 kejadian kebakaran yang menghanguskan 77,34 hektare lahan.

    Rentetan itu memaksa pemerintah kabupaten menetapkan status siaga karhutla dan kekeringan selama 185 hari.

    Hingga 7 Juni 2026, data BPBD menunjukkan 48 kejadian karhutla, dengan 42 kasus berhasil dipadamkan.

    Fakta ini mengisyaratkan ketimpangan waktu yang nyata. Ketika peringatan puncak kemarau diserukan, api sesungguhnya sudah menjalar selama lebih dari lima bulan. Bencana ini tidak sedang menunggu kalender, melainkan sedang berjalan.

    Langit yang Memanas, Gambut yang Sengaja Dikeringkan

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam menyebut kemarau ekstrem tahun ini berada di bawah pengaruh dua fenomena global, yakni El Niño yang berpadu dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

    Kombinasi ini, menurutnya, mengerek suhu, memperpanjang masa kering, serta membuat hamparan gambut sangat rentan tersulut api.

    Narasi mengenai dua mesin iklim ini bukanlah tafsir sepihak otoritas daerah. Pernyataan tersebut berpijak pada proyeksi iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk paruh kedua tahun ini.

    Secara teknis, El Niño memanaskan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, yang dampaknya menarik massa awan menjauh dari Indonesia dan menyusutkan curah hujan.

    Sementara itu, IOD positif terjadi ketika perairan Samudra Hindia di sisi barat dekat Afrika menghangat, sedangkan sisi timur yang berbatasan dengan Indonesia justru mendingin.

    Pendinginan di dekat Nusantara inilah yang menekan penguapan dan memangkas pasokan uap air ke wilayah barat dan selatan.

    Apabila kedua fenomena ini muncul serentak, efek pengeringannya saling menumpuk dan melipatgandakan ancaman.

    Skenario penumpukan efek itulah yang diproyeksikan BMKG akan membekap Kotim pada periode puncak kemarau.

    Catatan BMKG hingga akhir Mei 2026 memperlihatkan anomali suhu muka laut Pasifik telah menyentuh angka +1,0 dan melewati ambang batas netral selama lima dasarian berturut-turut. Angka ini menjadi indikasi kuat bahwa El Niño akan segera aktif.

    Mengiringi kondisi tersebut, IOD positif juga diprediksi berpotensi terbentuk di Samudra Hindia pada rentang Juli hingga November 2026.

    Sejalan dengan proyeksi ini, stasiun-stasiun BMKG di penjuru Kalimantan telah merilis imbauan sejak April agar publik mewaspadai dampak gabungan kedua fenomena tersebut.

    Namun, ada selisih intonasi yang patut dicermati antara rilis BMKG dan peringatan daerah. Rangkaian peringatan iklim ini sesungguhnya masih berstatus probabilitas.

    BMKG secara konsisten menggunakan pilihan kata “peluang” dan “berpotensi”, mengingat pada awal tahun kedua fenomena tersebut masih tertahan pada fase netral dan baru diperkirakan menguat menjelang pertengahan tahun.

    Pergeseran makna terjadi ketika BPBD menyampaikannya ke publik dengan nada yang telanjur pasti.

    Pemakaian kata “diperkuat” dan “positif” mengeraskan sebuah proyeksi peluang seolah-olah kondisi tersebut sudah sepenuhnya terjadi.

    Selisih derajat keyakinan ini memiliki implikasi besar dalam cara mendiagnosis akar masalah.

    Menyandarkan penyebab kemarau ekstrem sepenuhnya pada pergerakan cuaca global berisiko mengaburkan satu fakta fundamental di atas tanah.

    Gambut Kotim tidak menjadi mudah terbakar semata akibat siklus cuaca dari langit, melainkan akibat campur tangan manusia yang sengaja mengeringkan lahan melalui pembangunan kanal-kanal drainase.

    Fenomena El Niño dan IOD positif boleh jadi memperburuk keadaan, tetapi bukan mereka yang menggali kanal.

    Titik Panas Menjauh dari Puntung Rokok

    Imbauan yang sama bergema setiap musim kering tiba. Dilarang membuka lahan dengan cara dibakar, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Multazam pun menyuarakannya kembali.

    ”Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dalam kondisi sangat kering api kecil pun bisa memicu kebakaran besar,” tegasnya.

    Peringatan itu masuk akal secara teori pencegahan. Akan tetapi, peta sebaran titik panas Kotim menunjukkan hal sebaliknya. Titik api tidak berpusat di lokasi yang ramai dilintasi warga.

    Analisis Stasiun Meteorologi H Asan Kotim periode 14-15 Juni 2026 memperlihatkan konsentrasi titik panas berada di kecamatan-kecamatan wilayah utara, yakni Antang Kalang dengan sekitar 52 titik, Mentaya Hulu 25 titik, Telaga Antang 19 titik, dan Bukit Santuai 18 titik.

    Kawasan ini bukan area permukiman padat, melainkan sabuk kebun dan konsesi.

    Tren serupa tergambar tegas di tingkat provinsi. Analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng terhadap data satelit VIIRS NOAA periode 1-28 Juli 2025 merekam 119 titik panas di dalam 51 konsesi perkebunan sawit se-Kalimantan Tengah.

    Sebagian perusahaan itu bahkan tercatat mengalami karhutla berulang lintas tahun, pada 2015, 2019, 2023, dan 2024.

    Jejak rekam gambut menunjukkan akar yang lebih terang lagi. Sepanjang 2023, tercatat 3.188 titik api di Kalteng hingga Agustus.

    Sebanyak 760 di antaranya berada di Kawasan Hidrologi Gambut (KHG), dan 320 titik bertengger di KHG Sungai Pukun-Sungai Mentaya, hamparan yang membelah Kotawaringin Timur dan Seruyan.

    Lahan gambut menjadi sangat rentan terbakar karena cadangan airnya tersedot sistem kanal drainase yang sengaja dibangun untuk mengeringkan area perkebunan.

    BPBD Kotim sesungguhnya menyadari irisan dengan sektor korporasi ini. Multazam sempat menggelar pertemuan khusus bersama sejumlah perusahaan Hutan Tanaman Industri di Teluk Sampit pada April 2026 untuk menyusun komitmen pencegahan.

    Langkah itu mengonfirmasi bahwa di balik rentetan imbauan kepada warga, ada pihak pemegang konsesi yang sejak awal melekat erat sebagai bagian dari persoalan.

    Persenjataan Retak Menghadapi Kemarau

    Otoritas kebencanaan daerah menyatakan langkah pencegahan sudah diperketat: intensitas patroli ditingkatkan, posko pemantauan diaktifkan, dan titik panas diawasi lewat satelit.

    Tetapi kapasitas di lapangan menunjukkan ketimpangan tajam dengan luasnya ancaman.

    Multazam memaparkan, BPBD saat ini hanya memiliki 46 unit selang pemadam berukuran 1,5 inci. Padahal, satu unit mobil tangki saja membutuhkan hingga 20 selang agar bisa menyisir titik api secara maksimal.

    Dengan kata lain, seluruh aset selang milik BPBD hanya sanggup menyokong sekitar dua unit tangki bekerja penuh, untuk satu kabupaten seluas Kotim yang harus menghadapi potensi kepungan api secara serentak.

    Keterbatasan itu memaksa BPBD Kotim meminta pendampingan lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Kalteng, sekaligus mengusulkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk memanen hujan selagi masih turun.

    Mencegah tanpa Ember Air

    Sebagai lapis pertahanan awal, BPBD meminta pemerintah desa dan masyarakat menyiapkan sumber air cadangan, membangun sekat pemisah api, serta memastikan peralatan pemadam siap pakai.

    Masker N95 juga diminta disiapkan andai kabut asap kembali merusak kualitas udara.

    “Kami berharap seluruh elemen masyarakat lebih disiplin menjaga lingkungan selama musim kemarau berlangsung agar kejadian karhutla besar yang pernah melanda Kotim tidak kembali terulang,” kata Multazam.

    Disiplin warga memang menopang pertahanan wilayah. Namun memori pekat Oktober 2023 terbukti tidak bermula dari satu puntung rokok.

    Hanya dalam kurun September 2023, Pusdalops BPBD Kotim merekam 1.994 titik panas di kabupaten ini, melonjak dari 1.345 titik pada Agustus.

    Skala kebakaran sebesar itu, merujuk pola sebaran tahun-tahun terakhir, berakar pada pengeringan lahan gambut dan kawasan konsesi yang berulang kali terbakar tanpa konsekuensi yang setara.

    Mencegah Kotim kembali kehabisan napas menuntut ketegasan penindakan terhadap sistem korporasi, jauh melampaui imbauan kepada warga untuk sekadar menyiapkan ember air. (ign)