cms.kanalindependen.id

Tag: warga miskin

  • Temukan Warga dalam Kondisi Memprihatinkan, Bupati Kotim Minta Camat Aktif Pantau Kondisi Warganya

    Temukan Warga dalam Kondisi Memprihatinkan, Bupati Kotim Minta Camat Aktif Pantau Kondisi Warganya

    SAMPIT, kanalindependen.id – Perhatian terhadap kondisi warga tidak boleh hanya menunggu laporan masuk ke kantor pemerintah.

    Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta para camat lebih aktif turun memantau kondisi masyarakat di wilayah masing-masing, terutama ketika menemukan warga yang hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan perhatian pemerintah.

    Halikinnor menilai camat memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat di wilayahnya.

    Karena itu, seorang camat tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif dari balik meja, tetapi harus mengetahui persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya.

    Ia menegaskan, camat harus memiliki kepekaan terhadap berbagai kondisi yang dialami masyarakat.

    Informasi mengenai warga yang membutuhkan pertolongan juga harus segera diteruskan kepada pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti.

    Halikinnor bahkan mengingatkan bahwa seorang camat tidak bisa menjadikan ketidaktahuan sebagai alasan ketika terjadi persoalan di wilayahnya.

    ”Camat tidak bisa mengatakan, ‘Saya tidak tahu.’ Tidak bisa begitu,” ucap Halikinnor saat menyampaikan sambutan dalam acara serah terima jabatan sejumlah pejabat pemerintah daerah di Ruang Anggrek Tewu Lantai II Setda Kotim, Senin (14/9/2026).

    Pesan itu disampaikan Bupati sebagai pengingat kepada 17 Camat di Kotim khususnya kepada enam pejabat eselon III yang baru-baru ini dilantik pada Jumat (11/9/2026) di Gedung Serba Guna.

    Enam camat yang berganti diantaranya, Deddy Jauhari sebagai Camat Kota Besi, Muhammad Huzaifah sebagai Camat Mentaya Hilir Utara, Zikrillah sebagai Camat Baamang, Rendra Repati Putra sebagai Camat Telawang, Marslam Bernando Umar sebagai Camat Antang Kalang, serta Muhammad Fahrijal Rahmani sebagai Camat Cempaga Hulu. 

    Halikinnor menegaskan tanggung jawab camat berbeda dengan pejabat yang hanya menangani urusan tertentu di dalam pemerintahan.

    Camat merupakan pemimpin kewilayahan yang dituntut memahami dinamika masyarakat secara langsung.

    ”Jabatan Camat sama seperti Bupati. Ketika warga menghadapi masalah, mereka akan datang kepada camat di wilayahnya. Karena itu, camat harus berada di tempat dan siap menangani persoalan,” ujarnya.

    Halikin juga mengingatkan tugas camat mencakup pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketenteraman, dan ketertiban secara menyeluruh.

    ”Camat itu menjadi sorotan warga sejak bangun tidur sampai malam hari. Bahkan, kehidupan pribadi pun bisa diketahui masyarakat. Kalau camat melakukan hal yang tidak semestinya, masalahnya juga bisa menjadi ramai dan dilaporkan,” ujar Halikin yang mengaku pernah menjalani tugas sebagai Pj Camat Kotabesi (2004-2007) dan Camat Mentawa Baru Ketapang (2008-2011).

    Dalam pandangannya, camat harus responsif terhadap berbagai kejadian di wilayahnya, termasuk persoalan yang mungkin muncul di luar jam kerja. Ketika terjadi sesuatu yang menyangkut masyarakat, camat harus mengetahui dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.

    Gambaran tersebut disampaikan Halikinnor ketika mencontohkan adanya temuan jasad seseorang di Sungai Mentaya.

    Menurutnya, persoalan seperti itu tidak bisa dianggap sebagai kejadian yang sepenuhnya berada di luar tanggung jawab pemerintah kecamatan.

    Camat bersama lurah maupun kepala desa harus mengetahui kondisi wilayah dan berkoordinasi ketika terjadi persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah.

    Temukan Warga Memprihatinkan dari Media Sosial

    Halikinnor juga menceritakan bagaimana informasi dari media sosial dapat membuka kondisi warga yang sebelumnya tidak diketahui pemerintah.

    Ia pernah melihat unggahan di Facebook mengenai seorang warga di kawasan Jalan Delima 6 yang tinggal dalam kondisi rumah yang memprihatinkan. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan terdapat seorang ibu yang mengalami stroke.

    Halikinnor memilih mengecek sendiri kondisi warga tersebut. Ia bahkan mendatangi lokasi pada Minggu (13/9/2026) untuk memastikan informasi yang beredar benar atau tidak.

    Setelah melihat langsung, kondisi yang disampaikan melalui media sosial tersebut ternyata memang sesuai dengan keadaan di lapangan.

    ”Saya turun langsung pada hari Minggu untuk memeriksa dan ternyata informasi itu benar. Seorang ibu mengalami stroke dan kondisi rumahnya sangat memprihatinkan,” ujarnya.

    Halikin berkemungkinan, masih banyak kondisi warga yang luput dari perhatian apabila aparat pemerintahan tidak aktif turun dan memantau lingkungan.

    Karena itu, ia meminta camat, lurah, dan kepala desa memiliki kepedulian terhadap warga yang berada dalam kondisi sulit.

    Halikinnor ingin para camat tidak hanya mengetahui persoalan setelah menjadi pembicaraan publik.

    Pemerintah kecamatan harus lebih dahulu hadir, melihat kondisi masyarakat, dan berkoordinasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan penanganan.

    ”Saya meminta camat, lurah, dan kepala desa untuk menyampaikan informasi seperti itu. Jangan sampai ada warga yang hidup memperihatinkan. Jika ditemukan warga yang membutuhkan perhatian atau bantuan, informasi tersebut harus segera disampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat dicarikan langkah penanganannya,” ujarnya.

    Kritik Warga Jangan Dibalas Emosi

    Halikinnor juga mengingatkan para camat agar tidak mudah tersulut ketika mendapat kritik dari masyarakat.

    Posisi camat memang tidak akan terlepas dari sorotan dan penilaian publik karena tugasnya bersentuhan langsung dengan kepentingan warga.

    Kritik yang disampaikan masyarakat, kata Halikinnor, seharusnya tidak selalu dipandang sebagai serangan terhadap pribadi pejabat.

    Kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah pelayanan dan pekerjaan pemerintah di wilayah tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya.

    ”Itulah tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Jangan berharap selalu dipuji. Dicaci dan dikritik adalah hal yang biasa. Jangan emosi jika mendapat kritik. Jadikan itu bahan introspeksi agar kita lebih mawas diri,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)

  • Cuci Darah Terganjal Data, Warga Miskin Jadi Korban Penonaktifan PBI

    Cuci Darah Terganjal Data, Warga Miskin Jadi Korban Penonaktifan PBI

    Kanalindependen.id – Warna hijau pada layar komputer loket rumah sakit di kolom BPJS tiba‑tiba berubah merah. Penanda bahwa status Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah dinonaktifkan.

    Bagi pasien gagal ginjal yang datang untuk cuci darah, perubahan satu warna itu bisa berarti satu sesi terapi hilang. Dan nyawa yang dipertaruhkan.

    Gelombang penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional memaksa banyak warga miskin berhadapan dengan kenyataan pahit.

    Kartu yang selama ini menyelamatkan mereka di rumah sakit, mendadak tidak lagi berlaku. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bagian dari penertiban data dan penajaman sasaran subsidi.

    Akan tetapi, di lapangan, yang pertama kali merasakan dampak adalah pasien dengan penyakit kronis yang hidupnya sangat bergantung pada layanan rutin.

    Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir menyebut, banyak anggota komunitas baru mengetahui status PBI mereka nonaktif ketika datang ke fasilitas kesehatan untuk menjalani hemodialisis.

    Bagi pasien gagal ginjal, cuci darah bukan jadwal yang bisa dinegosiasi; terlambat satu sesi saja berpotensi memicu komplikasi serius.

    Tony mengingatkan, pasien tidak seharusnya menjadi korban dari kesalahan administrasi dan kebijakan yang diputuskan tanpa mempertimbangkan jeda transisi di lapangan.

    Dia menilai pemutakhiran data semestinya dilakukan tanpa memutus layanan bagi pasien yang sangat bergantung pada cuci darah dan terapi rutin.

    Pasien Rentan Jadi Korban

    Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menjadi salah satu pihak yang paling keras bersuara. Mereka tidak hanya mengkritik cara penonaktifan dilakukan, tetapi juga melayangkan somasi resmi kepada Kementerian Sosial sebagai kementerian yang menerbitkan Surat Keputusan dasar perubahan data PBI.

    Ketua YLKI Niti Emiliana menyebut, penonaktifan PBI yang dilakukan secara mendadak dan tanpa pemberitahuan memadai kepada peserta telah menimbulkan kebingungan sekaligus kepanikan di kalangan masyarakat miskin yang hendak berobat.

    YLKI mencatat puluhan aduan dalam waktu singkat, mulai dari peserta yang gagal rawat jalan hingga pasien kronis yang diminta menanggung biaya sendiri karena sistem menyatakan statusnya tidak aktif.

    ”Penonaktifan peserta PBI secara massal tanpa pemberitahuan dan tanpa mekanisme keberatan yang jelas merupakan bentuk pelayanan publik yang tidak patut. Hak atas kesehatan adalah hak dasar warga negara yang tidak boleh diputus tiba‑tiba dengan alasan pemutakhiran data,” tegas Niti, dalam keterangan tertulisnya.

    YLKI menuntut pemerintah menghentikan model penonaktifan mendadak dan memastikan ada skema reaktivasi cepat, terutama bagi pasien rentan seperti penderita gagal ginjal, kanker, dan penyakit kronis lain.

    DPR: Jangan Putus Layanan Dulu, Baru Bereskan Data

    Dari Senayan, kritik tidak kalah tajam datang dari Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX Zainul Munasichin menilai langkah menonaktifkan sekitar 11 juta peserta PBI JKN secara mendadak sangat merugikan masyarakat dan berpotensi membahayakan keselamatan pasien.

    Dia menyoroti fakta bahwa banyak peserta baru mengetahui kepesertaannya berhenti ketika hendak menggunakan layanan kesehatan, bukan melalui pemberitahuan resmi sebelumnya.

    Komisi IX mendesak agar setiap penyesuaian data kepesertaan disertai skema transisi yang jelas, termasuk pemberitahuan minimal 30 hari sebelumnya dan ketersediaan jalur keberatan yang mudah diakses.

    Bagi pasien kronis yang membutuhkan layanan rutin, kata Zainul, penonaktifan sepihak sama saja dengan menutup pintu rumah sakit di depan wajah mereka.

    Dalih Data Tepat Sasaran vs Realitas di Loket

    BPJS Kesehatan dan pemerintah mencoba menjelaskan penonaktifan massal sebagai konsekuensi dari pemutakhiran data terpadu penerima PBI berdasarkan keputusan Kementerian Sosial.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan, penyesuaian ini bukan inisiatif sepihak BPJS, melainkan implementasi dari SK Mensos terkait data penerima PBI yang baru.

    Menurut BPJS Kesehatan, jumlah total penerima PBI secara nasional tetap sama karena peserta yang dinonaktifkan digantikan oleh nama‑nama baru yang dinilai lebih tepat sasaran.

    Peserta yang merasa tidak mampu namun status PBI‑nya dicabut diarahkan untuk melapor ke Dinas Sosial di daerah masing‑masing, agar bisa diverifikasi ulang dan diajukan kembali ke Kementerian Sosial sebelum diaktifkan lagi.

    Namun dari perspektif pasien, alur administratif itu berarti satu hal: waktu. Waktu untuk mengurus surat, mengunjungi kantor Dinsos, menunggu verifikasi, dan berharap reaktivasi datang sebelum jadwal kontrol atau cuci darah berikutnya.

    Bagi orang sehat, beberapa hari mungkin terasa biasa saja. Bagi pasien gagal ginjal atau penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi, setiap jeda bisa berarti kemunduran kondisi yang sulit dibalikkan.

    Antara Angka dan Nyawa

    Pemerintah mencoba meredam kecemasan publik dengan menjanjikan reaktivasi otomatis untuk sekitar 106 ribu peserta PBI yang merupakan pasien penyakit katastropik, termasuk gagal ginjal, jantung, dan kanker.

    Janji ini penting, tetapi tidak serta merta menjawab kekhawatiran tentang jutaan peserta lain yang mungkin tidak masuk kategori katastropik namun tetap bergantung pada jaminan kesehatan untuk penyakit kronis mereka.

    Di satu sisi, penertiban data memang diperlukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan keuangan negara lebih berkelanjutan.

    Di sisi lain, cara yang ditempuh—penonaktifan massal tanpa transisi yang memadai—membuka risiko terbesar justru bagi mereka yang paling tidak punya pilihan lain selain bergantung pada negara.

    Di tengah perdebatan di ruang rapat dan konferensi pers, suara pasien dan komunitas seperti KPCDI serta kelompok advokasi konsumen seperti YLKI mengingatkan bahwa jaminan kesehatan bukan sekadar baris data dalam SK menteri. Setiap nomor kepesertaan PBI yang berubah warna di layar komputer loket rumah sakit, sesungguhnya mewakili satu orang dengan kisah hidup, beban penyakit, dan harapan sederhana, yakni bisa pulang dari rumah sakit dengan tubuh yang sedikit lebih kuat, bukan dengan tagihan yang tak mungkin mereka bayar. (***)