SAMPIT, Kanalindependen.id – Sepanjang caturwulan pertama tahun 2026, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat tren bahaya yang sangat mengkhawatirkan. Rentetan petaka kebakaran seolah tak henti mengintai, membuktikan bahwa ancaman terbesar sering kali bersembunyi di balik tembok rumah warga sendiri. Berdasarkan catatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim, grafik bencana menunjukkan angka yang tidak bisa disepelekan: 33 insiden kebakaran meledak selama periode Januari hingga April. Dari total kejadian tersebut, 12 kasus secara spesifik menghanguskan bangunan dengan satu benang merah pemicu utama, yakni hubungan arus pendek atau korsleting listrik.
Fluktuasi Grafik Bencana dari Hulu hingga Hilir
Pergerakan data kebakaran di Kotim memaksa masyarakat untuk tidak lagi memandang remeh instalasi kelistrikan. Bencana mengawali tahun dengan 11 insiden pada bulan Januari, kemudian sempat mereda secara signifikan dengan dua kejadian di bulan Februari. Namun, situasi kembali memburuk saat angka kebakaran melonjak drastis menjadi 12 kasus pada bulan Maret. Rentetan teror kelistrikan ini akhirnya ditutup dengan delapan insiden tambahan sepanjang bulan April.
Kawasan dengan tata letak bangunan yang rapat dan padat penduduk di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang menjadi zona merah yang paling sering dilalap api. Ironisnya, ancaman ini tidak hanya memonopoli area perkotaan. Insiden serupa juga dilaporkan menjalar merata hingga ke wilayah pesisir di Mentaya Hilir Selatan dan kawasan pedalaman di Mentaya Hulu.
Darurat Evaluasi Instalasi dan Colokan Rumah Tangga
Kepala Bidang Pencegahan Disdamkarmat Kotim Hery Wahyudi, menegaskan bahwa tingginya angka kejadian ini adalah teguran keras atas kelalaian teknis yang sering diabaikan. Tembok-tembok rumah warga diam-diam berubah menjadi pemantik petaka akibat penggunaan instalasi kabel tua yang tak pernah diremajakan serta kebiasaan menggunakan material di bawah standar keamanan.
Lebih jauh, kebiasaan fatal warga yang kerap menumpuk colokan listrik pada satu stop kontak secara berlebihan kini harus dievaluasi total. Mengingat petugas hanya bisa beraksi menyemprotkan air ketika api sudah membesar, Disdamkarmat kini bermanuver dengan mengintensifkan edukasi jemput bola langsung ke permukiman, sekolah, hingga pusat ekonomi warga. Masyarakat secara terus-menerus didesak untuk mematikan perangkat elektronik yang tak terpakai, memeriksa kelayakan kabel, serta tidak lengah dalam mengawasi penggunaan tabung gas elpiji dan pembakaran terbuka.
Bencana kebakaran akibat korsleting di kawasan perkotaan yang padat seperti Sampit bukanlah sebuah takdir musibah yang tak bisa dihindari, melainkan produk dari kelalaian pengawasan teknis yang dibiarkan menahun. Angka 33 kejadian dalam waktu hanya empat bulan adalah bukti nyata bahwa standar instalasi kelistrikan rumah tangga di Kotim masih sangat rentan.
Selama ini, listrik dianggap aman hanya karena lampu masih menyala terang. Padahal, kabel yang mengelupas atau beban daya yang bertumpuk pada satu stop kontak di bangunan sederhana adalah bara yang hanya menunggu waktu untuk menyala. Pencegahan sejati tidak dimulai dari deru sirine pemadam kebakaran, melainkan dari keberanian warga untuk mencabut colokan yang menumpuk dan memutus kabel usang di rumah mereka sendiri, sebelum kelalaian tersebut menghanguskan seluruh harta benda. (***)
PALANGKA RAYA, Kanalindependen.id – Sinyal bahaya kembali berdenyut di langit Kalimantan Tengah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya secara resmi mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem yang diprediksi mengurung wilayah Bumi Tambun Bungai selama tiga hari berturut-turut, terhitung mulai 28 hingga 30 Mei 2026. Fenomena ini bukan sekadar siklus pancaroba biasa, melainkan ancaman nyata karena sejumlah daerah berpotensi kuat mengalami hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir serta amukan angin kencang.
Anomali Konvergensi dan Amukan Awan Konvektif
Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer, situasi langit Kalimantan Tengah saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. BMKG menyebutkan bahwa anomali cuaca ini dipicu oleh adanya daerah belokan angin serta perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang membentang di atas wilayah setempat. Kondisi penumpukan massa udara tersebut memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan secara masif di beberapa daerah. Lebih mengkhawatirkan lagi, tingkat kelembapan udara yang cukup basah berpadu dengan labilitas atmosfer lokal yang kuat di lapangan, menjadi bahan bakar utama yang mendukung terbentuknya awan konvektif penyebab hujan lebat.
Kronologi Sebaran Retakan Cuaca Ekstrem
Ancaman cuaca buruk ini bergerak secara dinamis dari wilayah hulu menuju jantung ibu kota provinsi. Pada hari Kamis, 28 Mei, wilayah yang masuk dalam garis merah potensi hujan sedang hingga lebat meliputi Kotawaringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Kapuas bagian utara.
Kondisi labil ini diperkirakan belum akan mereda pada hari Jumat, 29 Mei, di mana sebaran cuaca ekstrem masih mengancam wilayah Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, serta meluas ke seluruh wilayah Kapuas dan Pulang Pisau. Puncaknya pada hari Sabtu, 30 Mei, cakupan wilayah yang berpotensi diguyur hujan lebat akan semakin bertambah luas, merembet hingga ke Barito Timur, Pulang Pisau bagian utara, dan akhirnya mengurung Kota Palangka Raya.
Puting Beliung dan Longsor Mengintai Kelengahan Warga
Karakteristik cuaca ekstrem ini menuntut kewaspadaan tingkat tinggi dari seluruh elemen masyarakat. BMKG secara khusus mengingatkan warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lokal berdurasi singkat, karena fase pendek inilah yang sering kali memicu lahirnya sambaran petir, angin kencang, bahkan pusaran puting beliung.
Dampak lanjutan dari bencana hidrometeorologi ini diproyeksikan akan langsung mengancam keselamatan dan infrastruktur warga, mulai dari kemunculan genangan air, luapan banjir, risiko tanah longsor di kawasan lereng, hingga pohon-pohon tumbang yang dapat memutus jalur mobilitas. Guna memastikan masyarakat mendapatkan pembaharuan data secara real-time, BMKG kini membuka layanan informasi cuaca selama 24 jam penuh.
Analisis Kanal Independen: Menagih Kesiapan Mitigasi Radikal
Peringatan dini dari BMKG Tjilik Riwut ini harus dibaca sebagai dokumen instruksi darurat, bukan sekadar pelengkap halaman kearsipan media. Ketika data sains menunjukkan wilayah hulu seperti Kotawaringin Timur bagian utara dan Katingan bagian utara diguyur hujan lebat di fase awal, ini adalah alarm keras bagi tata kelola kebencanaan daerah. Siklus bencana hidrometeorologi di Kalimantan Tengah tidak pernah berdiri sendiri; hujan lebat di utara adalah garansi mutlak bagi datangnya banjir kiriman di wilayah hilir dalam hitungan hari.
Pemerintah daerah dan BPBD di seluruh kabupaten terdampak tidak boleh lagi menggunakan pola kuno yang gagap bencana baru bergerak saat pohon sudah tumbang atau saat ruang tamu warga sudah terendam air. Kesiapsiagaan logistik evakuasi, pemangkasan pohon rawan di jalur utama, hingga pengosongan sementara lereng kritis harus dilakukan sekarang, sebelum awan konvektif menuntaskan konvergensi mautnya di langit Kalteng. (***)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Krisis hidrologi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) seolah menolak reda. Setelah sebelumnya mengepung kawasan Telaga Antang hingga melumpuhkan perkotaan Sampit, air bah kini kembali mencari jalur korbannya. Pada Kamis (28/5/2026) pagi, giliran Desa Tumbang Mujam, Kecamatan Tualan Hulu, yang harus menelan pil pahit akibat hantaman “banjir kiriman” dari luapan sungai wilayah hulu.
Jejak Air dari Tanjung Jorong
Banjir yang merendam Tumbang Mujam bukanlah akibat curah hujan lokal semata, melainkan limpasan air bah yang bergerak turun secara sistematis dari kawasan yang lebih tinggi. Air mulai merangsek naik ke permukiman warga sejak pagi buta, memutus rutinitas warga yang baru saja hendak memulai aktivitas.
“Ini murni banjir kiriman dari kemarin yang lebih dulu merendam Desa Tanjung Jorong, desa sebelah yang posisinya berada di hulu sungai,” ungkap Andre, salah seorang warga setempat yang terdampak.
Pergerakan air yang konstan dari hulu ke hilir ini menunjukkan ketidakmampuan daerah resapan air di utara Kotim dalam menahan dan menyerap debit hujan ekstrem.
Fasilitas Publik Mulai Terendam, Warga Siaga
Berdasarkan pantauan dan pendataan cepat aparatur desa setempat, debit air perlahan namun pasti mulai menginvasi ruang-ruang hidup masyarakat. Sekretaris Desa Tumbang Mujam, Dolik, mengonfirmasi bahwa air telah mencapai ketinggian yang cukup mengganggu mobilitas.
“Berdasarkan data sementara yang dihimpun hingga pukul 06.54 WIB, ketinggian air mencapai sekitar 35 sentimeter. Saat ini sudah merendam satu unit rumah warga dan satu fasilitas umum berupa perkantoran desa,” papar Dolik dalam laporannya.
Meski skala genangan saat ini masih terpusat, aparatur desa telah menyalakan alarm kewaspadaan. Warga diimbau untuk terus memantau pergerakan debit sungai, mengingat potensi hujan susulan masih sangat mungkin terjadi di wilayah hulu.
Banjir di Desa Tumbang Mujam hari ini adalah sekuel dari rentetan bencana ekologis yang terus mendera Kotim sepanjang Mei 2026. Istilah “banjir kiriman” seharusnya memicu evaluasi kritis: mengapa air dari hulu begitu cepat meluncur ke bawah tanpa hambatan alami?
Ketika desa-desa di Tualan Hulu hanya bisa pasrah “menunggu giliran” menerima limpasan air dari desa tetangganya di hulu, ini membuktikan bahwa benteng ekosistem di bantaran sungai telah gagal berfungsi. Jika pembukaan lahan massif dan hilangnya tutupan hutan di wilayah utara Kotim tidak segera direm, siklus banjir kiriman ini akan terus berulang. Pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus merespons dengan sekadar mendata ketinggian air; dibutuhkan intervensi tata ruang yang tegas sebelum seluruh desa di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) tenggelam dalam efek domino ekologis yang tak berkesudahan.(***)
Kanalindependen.id – Platform berbagi video terbesar di dunia, YouTube, mulai mengambil langkah serius menghadapi ledakan konten berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Mulai Mei 2026, YouTube akan secara otomatis memberi label pada video yang terdeteksi dibuat atau dimodifikasi menggunakan AI realistis.
Kebijakan baru ini membuat kreator tak lagi sepenuhnya bisa mengandalkan pengakuan sukarela. Jika sistem YouTube mendeteksi penggunaan AI signifikan, label akan muncul otomatis meski kreator tidak mencantumkannya.
Selama ini, label AI di YouTube dinilai kurang terlihat karena hanya muncul di bagian deskripsi video. Kini, tanda tersebut akan ditempatkan langsung di bawah pemutar video untuk konten panjang dan tampil sebagai overlay pada Shorts agar lebih mudah diketahui penonton.
Langkah ini muncul di tengah maraknya video deepfake, manipulasi visual, hingga konten AI yang semakin sulit dibedakan dari video asli. YouTube disebut mulai memakai sistem internal, metadata C2PA, hingga teknologi SynthID milik Google untuk mengenali konten AI secara otomatis.
Meski demikian, YouTube menegaskan label AI tidak akan memengaruhi monetisasi maupun rekomendasi video. Label tersebut disebut hanya bertujuan meningkatkan transparansi kepada pengguna.
Namun kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran baru. Sistem deteksi otomatis dinilai berpotensi salah memberi label pada video biasa yang dianggap menggunakan AI. Karena itu, kreator tetap diberi ruang untuk mengajukan koreksi apabila video mereka keliru ditandai.
Di sisi lain, YouTube memastikan label akan bersifat permanen untuk video yang dibuat memakai tool AI milik mereka seperti Veo dan Dream Screen, maupun video yang memiliki metadata AI resmi.
Kebijakan baru ini dinilai menjadi sinyal bahwa era “AI slop” atau banjir konten AI massal mulai mendapat perhatian serius dari platform digital global. Transparansi disebut menjadi senjata utama untuk mencegah publik terkecoh oleh video manipulatif yang tampak nyata. (***)
SAMPIT, kanalindependen.id – Rutinitas dua penjaga keamanan yang tengah memantau lalu lintas pengangkut brondolan sawit di Pos 14 perkebunan PT Mulia Agro Permai (MAP) terhenti mendadak.
Kedatangan sebuah sepeda motor pada Minggu (23/11/2025) sore tersebut seketika memicu rentetan ancaman senjata tajam dan pengejaran yang berujung pada perusakan fasilitas pos jaga.
Insiden bermula ketika terdakwa Rendy Irawan alias Rendi bin Dedi Efendy turun dari boncengan dan mendekati penjaga pos, Kasransyah, untuk menanyakan identitasnya.
Situasi memanas dengan cepat. Rendy mengambil pisau milik Kasransyah yang berada di dekat tempat duduk, lalu menyerahkannya kepada rekannya, Itak. Pisau itu kemudian diarahkan kepada Kasransyah disertai ancaman.
Menyusul kemudian, Yanto dan Aan tiba di lokasi membawa parang. Keempat pelaku mengejar kedua penjaga pos.
Kasransyah dan rekannya berlari meninggalkan area jaga untuk menyelamatkan diri.
Para pelaku kemudian membacok meja pos dan merusak satu unit sepeda motor Jupiter Z One biru yang terparkir.
Insiden ini memicu kerugian material sekitar Rp3 juta dan menyisakan trauma bagi kedua penjaga.
Rangkaian peristiwa tersebut tercatat dalam berkas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kotim, Qemal Chandra, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sampit.
JPU menjerat Rendy dengan Pasal 262 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan rumusan dakwaan melakukan aksi “kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang.”
Tiga pelaku lainnya, yakni Itak, Yanto, dan Aan, masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
Persidangan dugaan kekerasan di Pos 14 ini bergulir pada saat wilayah konsesi PT MAP di Kotawaringin Timur juga tengah dilingkupi serangkaian ketegangan terkait penguasaan lahan.
PT Mulia Agro Permai adalah entitas di bawah naungan KLK Group, konglomerat perkebunan asal Malaysia yang terdaftar di Bursa Malaysia.
Operasional mereka mencakup wilayah Kecamatan Telawang dan Kota Besi.
Berdasarkan dokumen resmi, perusahaan telah melakukan aktivitas pembibitan semenjak 2006 dan penanaman sepanjang 2007 hingga 2008.
Sementara itu, pengajuan izin pelepasan kawasan hutan baru diajukan pada 2014 dan disetujui pada 2015.
Ketegangan antara warga dan perusahaan terekam dalam beberapa tahun terakhir. Ratusan masyarakat dari tiga desa pernah memblokade jalan perkebunan, menuntut pemenuhan kewajiban plasma 20 persen.
Koordinator aksi saat itu menyebut langkah tersebut dilakukan setelah pengajuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD berulang kali tidak ditanggapi.
Pada pertengahan 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan menyita sekitar 1.200 hektare lahan dalam konsesi PT MAP, dengan sebagian lahan sitaan tersebut turut diklaim oleh warga setempat.
Pada November 2025, Polres Kotim menyita empat pondok warga di area perkebunan karena dinilai berdiri di atas wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Di sisi lain, laporan pencurian buah sawit di area perusahaan ini juga mencatat angka tinggi. Polres Kotim menangani sembilan laporan pencurian di area PT MAP sepanjang 2025.
Secara keseluruhan di Kotim, volume sawit yang disita dari kasus pencurian melonjak dari sekitar 115 ton pada 2024 menjadi lebih dari 223 ton pada 2025, meskipun jumlah tersangka menyusut dari 200 menjadi 166 orang.
Perkara terdakwa Rendy Irawan kini masih dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Sampit. (ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Kebuntuan mediasi bertahun-tahun memuncak 27 Oktober 2025. Siang itu, Hairil Yadi berdiri berhadapan dengan barisan pengamanan PT Baratama Putra Perkasa (BPP) bukan sebagai orang asing.
Dia memikul mandat belasan kelompok masyarakat yang menuntut hak atas lahan mereka.
Sebilah parang dan belati yang tercabut dari sarungnya menyeret Hairil Yadi alias Yadi bin H. Rusliadi (alm) ke kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Sampit.
Hairil merupakan tokoh sentral sekaligus penerima kuasa warga dari tiga desa, yakni Pematang Limau, Pematang Panjang, dan Sungai Mitak.
Bertahun-tahun dia mewakili masyarakat menuntut ganti rugi atas lahan seluas 7.300 hektare kepada perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut.
Nilai tuntutan yang mencapai Rp33 miliar selalu berujung buntu lantaran PT BPP, pemegang izin konsesi 36.100 hektare kawasan Hutan Produksi itu, menyatakan tidak sanggup memenuhinya.
Ketegangan panjang dari ruang mediasi tersebut meledak di lapangan. Berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Seruyan, Ahmad Zein, menguraikan kronologi insiden di kilometer 58 Distrik Samuda, Desa Pematang Limau.
Peristiwa bermula sekitar pukul 14.00 WIB ketika Hairil bersama kelompoknya berniat mendirikan portal tandingan.
Upaya ini berhadapan dengan akses masuk yang telah dibarikade oleh karyawan dan petugas keamanan perusahaan.
Adu mulut pecah. Terdakwa disebut mengambil parang dari seorang rekannya dan menebaskan senjata itu ke kayu pagar pembatas di sekitar portal.
”Anggota keamanan dan aparat kepolisian telah mengimbau agar terdakwa tidak bertindak anarkis, namun situasi justru semakin memanas,” kata JPU Ahmad Zein dalam dakwaannya.
Perdebatan berlanjut antara terdakwa dengan Gafur, District Plantation Head PT BPP.
Hairil diduga mencabut pisau belati dari pinggangnya, mengacungkannya, dan melontarkan ancaman bernada kekerasan.
Teguran dari aparat kepolisian maupun keamanan internal perusahaan tidak dihiraukan sebelum ia meninggalkan lokasi.
Tidak lama berselang, Hairil kembali mendatangi portal. Kali ini dia membawa sebuah karung yang tidak diketahui isinya dan meletakkannya di area penjagaan.
Teguran dari petugas lagi-lagi dibalas dengan ucapan ancaman sebelum ia benar-benar pergi meninggalkan lokasi kejadian.
Rangkaian peristiwa tersebut membuat Gafur merasa terancam secara fisik saat menjalankan pengawasan operasional.
JPU menjerat terdakwa menggunakan Pasal 448 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur tindak pidana pemaksaan melalui ancaman kekerasan.
Majelis hakim akan melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan pembelaan terdakwa. (ign)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Hari raya Iduladha 1447 Hijriah yang seharusnya sarat dengan nilai kebersamaan dan ibadah ternoda oleh aksi kriminalitas yang memanfaatkan kelengahan warga. Dugaan penipuan bermodus kupon kurban palsu menggegerkan pelaksanaan pembagian daging kurban di Masjid Jami As-Salam, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rabu (27/5/2026).
Kedok Kupon Meyakinkan yang Menyasar Warga Luar
Kasus ini mulai terendus sejak Rabu pagi ketika sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi lokasi pembagian daging kurban dengan membawa kupon penukaran. Namun, kejanggalan segera terdeteksi saat panitia melakukan verifikasi fisik terhadap lembaran kupon tersebut.
Takmir Masjid Jami As-Salam, M Ihsan Ansari, mengungkapkan bahwa kupon-kupon yang dibawa warga tersebut berbeda total dengan format resmi yang diterbitkan pihak panitia. Kendati demikian, tampilan visual kupon palsu tersebut dibuat sangat meyakinkan, lengkap dengan penulisan nama dan alamat yang rapi.
Menariknya, para korban yang terjebak sebagian besar merupakan warga yang tinggal cukup jauh dari lingkungan sekitar masjid.
“Bukan warga sekitar sini. Ada yang datang dari wilayah Jalan Metro TV dan beberapa kawasan lain,” kata Ihsan saat memberikan konfirmasi di lapangan.
Multi-Modus Pelaku: Dari Sumbangan Sukarela hingga Jasa CCTV
Berdasarkan inventarisasi laporan yang diterima pihak pengurus masjid, jumlah korban yang datang membawa kupon ilegal ini telah mencapai lebih dari 10 orang. Nilai kerugian finansial yang dialami masyarakat pun bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.
Pelaku diketahui tidak sekadar menjual kupon maut tersebut, melainkan menggunakannya sebagai alat penarik kepercayaan agar korban bersedia menyerahkan sejumlah uang. Pelaku memungut biaya dengan kisaran nominal Rp20 ribu, Rp40 ribu, hingga Rp400 ribu. Dalih yang dipakai pun sangat beragam, mulai dari sumbangan sukarela, bantuan anak yatim, jasa servis barang elektronik, hingga penawaran pemasangan kamera pengawas (CCTV).
Salah satu korban bahkan dilaporkan telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp400 ribu secara langsung setelah tergiur janji manis pelaku yang menawarkan dua lembar kupon kurban sekaligus paket pemasangan CCTV di rumahnya. Sesaat setelah uang berpindah tangan, nomor kontak pelaku langsung tidak aktif dan tidak dapat dihubungi lagi.
Pihak Masjid Ambil Langkah Preventif dan Rahasiakan Desain
Hingga berita ini diturunkan, identitas asli dari pria tersebut masih misterius karena pengurus masjid belum berhasil mengamankan dokumentasi foto maupun rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar titik transaksi pelaku. Kendati aparat kepolisian sempat bersiaga di lokasi untuk melakukan pengamanan pembagian kurban, belum ada satu pun laporan resmi yang masuk dari korban terkait dugaan penipuan tersebut.
Mengantisipasi kekacauan yang meluas, pihak manajemen Masjid Jami As-Salam langsung mengambil tindakan tegas dengan mengumumkan secara terbuka bahwa seluruh kupon palsu tersebut tidak berlaku dan tidak akan dilayani.
“Kami sudah umumkan bahwa kupon palsu tidak bisa diterima. Kalau ditemukan di lapangan langsung kami netralisir,” tegas Ihsan.
Demi membendung aksi pemalsuan susulan yang lebih masif, panitia dengan sengaja memilih untuk merahasiakan tata letak dan desain visual dari kupon kurban yang asli dari pandangan publik. Langkah protektif ini diambil agar pelaku tidak memiliki kesempatan untuk meniru orisinalitas kupon resmi yang saat ini masih disimpan rapat oleh pengurus. Pihak masjid juga meminta warga segera mengonfirmasi langsung ke pengurus jika menemukan hal mencurigakan.
Kasus penipuan kupon kurban palsu di Masjid Jami As-Salam adalah potret nyata amoralitas kejahatan yang memanfaatkan kesucian momentum keagamaan demi keuntungan materi sepihak. Pelaku dengan sangat jeli memanfaatkan psikologi massa yang mendambakan berkah Iduladha, lalu mengombinasikannya dengan kedok-kedok sosial seperti santunan anak yatim untuk meruntuhkan skeptisisme korban.
Kejadian ini menjadi sinyal peringatan keras bagi seluruh panitia hari besar Islam di Kotim, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Mentawa Baru Ketapang. Pola pengamanan distribusi kurban tidak boleh lagi konvensional. Transformasi sistem penomoran kupon berbasis kode unik, sinkronisasi data kependudukan tingkat RT/RW, hingga sosialisasi berbasis digital perlu segera diimplementasikan guna menutup ruang gerak para spekulan dan penipu kambuhan.
Imbauan dari takmir masjid agar masyarakat selalu melakukan konfirmasi langsung ke pengurus resmi sebelum menyerahkan sejumlah uang harus dipatuhi secara kolektif agar rantai penipuan amoral seperti ini bisa diputus total. (***)
SAMPIT, kanalindependen.id – Jamuan makan siang di pondok lahan sengketa Desa Sebabi awalnya menjanjikan penyelesaian damai.
Sehari sebelum ketegangan pecah, perwakilan PT Binasawit Abadipratama (PT BAP), anak usaha Sinar Mas Group, duduk semeja dengan tokoh warga.
Percakapan mengalir akrab, berujung pada kesepakatan lisan agar kedua pihak saling menahan diri dan meniadakan aktivitas di lokasi.
Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, 4 September 2025, ratusan pemanen sawit turun ke lokasi dengan kawalan sekuriti dan aparat kepolisian bersenjata laras panjang.
Keputusan melanjutkan panen inilah yang memantik reaksi warga, lantaran kesepakatan sehari sebelumnya dianggap telah dilanggar.
Petrus Limbas, yang datang ke lokasi untuk menagih janji tersebut, justru di kemudian hari menyandang status tersangka penganiayaan.
Peristiwa itu juga menjadi titik awal rentetan kejadian yang menguras emosi, waktu, dan tenaga sejumlah warga hingga tokoh Sebabi.
Laporan ini merupakan bagian dari liputan investigasi bersama Kanal Independen, Kalteng Today, Kalteng Bersuara, dan Tinta Borneo.
Tim menyusuri jejak kejadian ke lokasi dan menguji silang kesaksian warga dengan dokumen hukum serta keterangan aparat.
Batalnya Janji dan Laras yang Terarah
Pagi hari kejadian (6/5/2025), warga bersama tokoh adat dan pemerintah desa berkumpul di pondok perjuangan.
Mereka mendapat informasi bahwa Kapolres Kotawaringin Timur dijadwalkan berkunjung.
Harapan bertemu pucuk pimpinan kepolisian itu kandas. Hanya perwakilan Polsek setempat yang hadir.
”Kapolresnya tidak jadi datang. Hanya perwakilan polres dari polsek saja yang datang,” kata Yustinus Saling Kupang, Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang, Senin (25/5/2026).
Menurut Yustinus, pertemuan terpotong saat informasi mengejutkan masuk. Pihak perusahaan tengah memanen sawit, hanya berjarak sekitar 200 meter dari pondok mereka.
PONDOK PERJUANGAN: Pondok yang dibangun warga di sekitar lahan sengketa untuk menuntut haknya. (Gunawan/Kanal Independen)
Yustinus, Kepala Desa Sebabi Dematius, Petrus Limbas, belasan warga, bersama anggota kepolisian yang hadir mewakili Polres Kotim langsung bergerak ke lokasi.
Rombongan warga ini datang murni dengan tangan kosong. Jumlah mereka tak sampai 20 orang, kontras dengan 200 hingga 300 pemanen yang dikawal pengamanan bersenjata.
”Kami bersama kepala desa, damang, dan para tokoh masyarakat ditemani warga setelah mengetahui aktivitas panen itu, kemudian menyambangi pihak perusahaan dan berupaya mengingatkan jika lahan yang sedang mereka panen adalah lahan yang menjadi objek sengketa yang belum ada penyelesaiannya,” kata Petrus Limbas kepada wartawan di lokasi kejadian.
Petrus mengaku sekadar mengangkat dan menggerakkan tangan untuk meminta rombongan perusahaan keluar.
”Tangan saya cuma begini saja,” katanya, memeragakan adegannya saat itu.
Balasan atas peringatan itu adalah suara logam senjata yang disebut warga terdengar dari arah aparat.
Beberapa warga mengaku mendengar suara ”krek-krek” yang mereka yakini sebagai tanda senjata siap untuk ditembakkan.
Menurut kesaksian warga, laras senjata sempat diarahkan ke tubuh sang Damang.
Merespons ancaman tersebut, seorang pemuda dari pihak warga sigap pasang badan. Dia berdiri di depan sang Damang.
”Tembak saja sini, tembak saja sini. Kalian ini digaji negara,” seru pemuda itu, seperti ditirukan saksi dalam keterangannya.
Ketimpangan kekuatan siang itu sangat terlihat. Basuni, tokoh Sebabi yang usianya lebih 70 tahun, memilih berlindung di balik pohon sawit.
Ingatannya melayang pada memori kelam penembakan warga di Desa Bangkal, Seruyan. ”Saya takut ditembak orang. Malu kita tua ini ditembak orang,” kata Basuni.
”Padahal kami semua tangan kosong. Tidak ada membawa senjata dan jumlah orang di lokasi tak sampai 20 orang. Mungkin hanya sekitar 15-an orang,” ucap seorang saksi mata lainnya.
Ketegangan perlahan mereda, meski dua truk hasil panen melenggang keluar dari lokasi.
Warga bahkan membuktikan niat damai mereka dengan mengawal operator alat berat milik perusahaan.
”Ada operator pemanen sawit yang bahkan sampai kami kawal agar keluar dengan aman, supaya tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Yustinus.
Malam harinya, seorang tokoh setempat menyebut ada anggota kepolisian yang juga kerabatnya menghubungi untuk meminta maaf.
Menurut tokoh tersebut, dari keterangan polisi yang menelepon, aparat di lokasi sebenarnya tidak mengetahui akan berkonfrontasi dengan warga dan tokoh adat.
”Tiba-tiba disuruh ke situ. Seperti dijebak oleh perusahaan,” ujar tokoh tersebut, menirukan pesan yang disebut berasal dari anggota yang menghubunginya.
Bukti yang Tak Pernah Diperlihatkan
Laporan polisi terdaftar pada 6 September 2025. Petrus Limbas resmi berstatus tersangka melalui Surat Ketetapan nomor S.Tap.Tsk/14/II/RES.1.6./2026/Reskrim tertanggal 24 Februari 2026.
Pelapornya bernama Andri Alberto, karyawan PT BAP. Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain membenarkan status pelapor ini.
”Lapornya pribadi. Tapi, tetap didampingi dari perusahaan. Didampingi itu dalam artian karena dia karyawan,” kata Resky kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).
Dari penelusuran Kanal Independen bersama tim kolaborasi, sejumlah saksi di lokasi menegaskan tidak terjadi pemukulan atau penganiayaan seperti yang dituduhkan pada Petrus.
Petrus terlihat tenang sepanjang mendampingi penelusuran tim, meski dirinya terancam penjara dengan pasal yang disangkakan padanya.
”Saya tidak khawatir, karena saya memang tidak salah,” ujar Petrus, seraya mengakui, kasus itu merupakan pertama kali dirinya berhadapan dengan hukum.
Petrus juga mengaku bingung dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi dia tidak diperlihatkan sama sekali bukti yang menjeratnya.
Tokoh pemuda Sebabi yang juga koordinator pemilik lahan, Prioyono, yang juga hadir di lokasi menegaskan tidak ada pemukulan.
Karena kejanggalan dalam penetapan tersangka itu, dia menilai hal yang dialami Petrus merupakan bentuk kriminalisasi.
”Menyatakan semuanya bahwa Petrus Limbas tidak ada melakukan pemukulan,” tegasnya.
Kuasa hukum Petrus Limbas, Sapriyadi, mengajukan permohonan konfrontasi resmi pada 17 Maret 2026 karena ada perbedaan keterangan yang tajam.
Pihak warga memiliki lima saksi mata yang konsisten membantah adanya pemukulan. Sebaliknya, pelapor hanya bermodal dua saksi pendukung. Namun, permohonan itu diabaikan.
Resky menepis kesaksian warga itu dengan temuan penyidik. Menurutnya, Petrus dijadikan tersangka karena ada alat bukti pendukungnya.
”Kita ada dua alat bukti. Kita berimbangnya dengan pihak lain, rumah sakit yang visum dan rumah sakit yang merawat setelah kejadian. Jadi, dua alat buktinya. Menanyakan dari pihak perusahaan dan masyarakat,” ujarnya.
PENJELASAN: Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain saat menjelaskan pada wartawan terkait insiden Desa Sebabi, Selasa (26/5/2026). (Ist/Kanal Independen)
Resky menambahkan, penyidik juga memperoleh video saat kejadian. Menurutnya, dalam video itu, ada gerakan-gerakan tersangka yang mengindikasikan adanya kejadian penganiayaan.
”Kalau Polri itu posisinya mencari alat bukti di luar kedua belah pihak. Ada visum, dari keterangan dokter. Ini dari penyidik yang saya dapat,” katanya, seraya menegaskan tak bisa merinci hasil visum medis tersebut memperlihatkan bukti penganiayaan di bagian mana, karena ada di penyidik.
Sejumlah warga yang ditemui Kanal Independen mengaku tak sempat merekam situasi saat itu. Pihaknya tidak memiliki bukti apa pun untuk memperkuat dukungannya selain para saksi yang melihat langsung kejadian.
Sementara itu, pernyataan penyidik berbanding terbalik dengan isi dokumen permohonan konfrontasi. Dalam dokumen resminya, Sapriyadi mengunci argumen tersebut dengan fakta di lapangan.
”Bahwa klien kami memiliki lima orang saksi mata yang berada di lokasi kejadian (TKP) secara langsung, yang menyatakan tidak ada peristiwa pemukulan,” tulis Sapriyadi, membandingkannya dengan keterangan pelapor yang hanya didukung dua orang saksi.
Bukti yang diklaim penyidik pun tak pernah kasat mata bagi pihak tersangka. Sapriyadi membeberkan fakta bahwa kliennya tidak pernah melihat dokumen medis pelapor.
”Dari saat saya mendampingi Petrus Limbas saya tidak pernah diperlihatkan bukti video dan foto. Apalagi hasil visum, kita tidak pernah diperlihatkan,” kata Sapriyadi.
Melalui Legal Opinion (Pendapat Hukum) yang diserahkan ke Polres Kotim pada 3 Maret 2026, Sapriyadi mengurai kekeliruan penerapan pasal.
Andri Alberto tidak mengalami halangan bekerja dan beraktivitas normal sebagai karyawan PT BAP.
Sesuai perundang-undangan pidana, andai pun terjadi insiden ringan yang tidak menimbulkan halangan pekerjaan, yang relevan diterapkan adalah Pasal 352 KUHP, bukan Pasal 351 ayat (1) yang ancaman pidananya jauh lebih berat.
Hingga laporan ini ditulis, tidak ada tanggapan resmi penyidik terhadap argumentasi hukum tersebut.
Ironi “Ultimum Remedium”
Dalam doktrin hukum pidana, ada prinsip yang disebut ultimum remedium, bahwa hukum pidana seharusnya menjadi senjata terakhir negara, bukan yang pertama.
Sebelum seseorang dijerat pidana, jalur penyelesaian lain seperti perdata atau administrasi harus lebih dulu ditempuh dan gagal.
Prinsip ini secara khusus relevan ketika akar perkaranya adalah sengketa hak atas tanah yang belum tuntas di ranah perdata.
Resky menegaskan, Polres Kotim berusaha memfasilitasi penyelesaian melalui restorative justice (RJ).
Agenda ini dijadwalkan hingga dua kali, namun berujung gagal karena pihak pelapor urung datang.
Resky menegaskan, pihak pelapor tidak datang karena berada di luar kota. Menurutnya, harusnya pelapor datang ketika diundang. Apabila memang menolak atau menerima RJ, bisa disampaikan dalam mediasi tersebut.
Meski demikian, Resky juga mengungkap, pihak pelapor juga mempertanyakan proses penanganan kasus itu, karena belum juga maju ke pemberkasan P21 di kejaksaan.
”Kita juga dimintain pertanggungjawaban sama yang melapor. Pak, cepat segera. Itu sudah cukup alat bukti. Sudah ada penetapan tersangka, kenapa enggak dimajukan?” kata Resky, menirukan desakan dari pelapor.
Kapolres sendiri memastikan status perkara belum P21. “Belum. Belum selesai,” ujarnya.
Mengenai tudingan kriminalisasi, Resky membantah hal tersebut. Menurutnya, Polri wajib menindaklanjuti peristiwa pidana. Dalam kasus Petrus, penetapan tersangka dilakukan sesuai prosedur, meminta keterangan saksi, mencari alat bukti, dan lainnya.
”Kalau kriminalisasi itu, tidak ada kejadian apa-apa, serta merta kami jadikan tersangka,” tegasnya.
Resky meminta pihak yang merasa keberatan dengan proses hukum itu, agar menempuh jalur yang tersedia, seperti praperadilan. Pihaknya juga berupaya menyelesaikan kasus itu secara adil.
”Siapa sih yang tega menersangkakan orang kalau tidak alat bukti? Itu (Petrus, Red) kan warga kita juga,” katanya.
Perkara ini sejatinya berakar dari sengketa kepemilikan lahan yang erat dengan ranah perdata.
Prinsip ultimum remedium menegaskan hukum pidana adalah jalan terakhir (last resort), bukan opsi pertama penindakan.
Dalam praktik hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 kerap dijadikan rujukan dalam perkara yang berkaitan erat dengan sengketa keperdataan.
Kapolres Kotim mengonfirmasi logika sengketa ini.
”Sebenarnya akar masalahnya, kalau masyarakat ini, akar masalahnya itu karena mereka menduduki lahan. Perusahaan itu mencoba berupaya kembali menguasai lahannya, kan jadi adanya penganiayaan. Nah, masyarakat itu kan dampaknya, karena ada permasalahan di awal. Kalau enggak ada permasalahan, enggak ada penganiayaan,” katanya.
Alasan Penempatan Aparat
Resky juga mengomentari persoalan penempatan aparat di lokasi kejadian. Petugas memang sengaja ditempatkan karena lokasi itu dinilai memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi dengan adanya konflik lahan.
”Sejauh yang saya tahu, kan diduduki itu lahan. Saya langsung ngomong minta kades dan lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Untuk menghindari supaya tidak terjadi tindak pidana itu, di situ memang ada anggota yang jaga,” katanya.
Mengenai aktivitas panen yang dikawal aparat bersenjata, Resky tak mengomentari lebih jauh.
”Terkait mereka mau panen atau apa itu, saya tidak tahu kalau di situ ada polisi. Karena polisi yang jaga itu di daerah yang didudukin, lokasinya kan itu di dekat jalan kalau gak salah,” katanya.
Demikian pula terkait peristiwa penodongan dan pengokangan senjata yang diungkap warga, Resky tidak membenarkan maupun membantah pengakuan warga tersebut.
Dia hanya menegaskan agar akar masalah tersebut agar diselesaikan.
Menjaga Tanah, Menantang Sistem
Bagi masyarakat Sebabi, tanah sengketa itu bukanlah sekadar aset komersial, melainkan sejarah ruang hidup mereka.
Kepala Batamad Kecamatan Telawang, Yastok, mengenang masa kecilnya di wilayah tersebut.
”Kami masyarakat memiliki tanah dan lahan itu sebelum ada jalan negara saja belum ada. Jalan negara Sampit-Pangkalan Bun ini belum ada. Dulunya lewat sungai dengan jalan setapak,” ungkap Yastok.
Sikap perusahaan terdahulu yang menghargai keberadaan warga menjadi perbandingan telak bagi warga hari ini.
”Kalau perusahaan zaman dulu saja waktu itu mereka menghormati adat. Nah, perusahaan sekarang tidak rupanya,” tambah Yastok.
Perkara pidana yang menjerat Petrus Limbas berkelindan dengan langkah hukum perdata dari pihak korporasi.
Selain Petrus, tiga tokoh warga lainnya kini juga harus menghadapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Sampit, yakni anggota DPRD Kotim Parimus, Kepala Desa Sebabi Dematius, dan Damang Telawang Yustinus.
Dokumen petitum gugatan memperlihatkan besarnya skala tekanan yang dihadapi warga.
Perusahaan, yang mengklaim sah memegang sederet izin pelepasan kawasan hutan, menuding para tergugat telah menduduki lahan seluas 50,38 hektare dengan cara mendirikan pondok, memasang portal, dan menutup parit.
Atas dasar itu, PT BAP meminta pengadilan menghukum warga mengosongkan lahan serta membayar kerugian materiil sebesar Rp4,48 miliar dan kerugian immateriil senilai Rp100 miliar.
Total tuntutan ganti rugi tersebut mencapai lebih dari Rp104 miliar, belum termasuk ancaman denda uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10 juta untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan.
Sengketa di Sebabi menambah panjang daftar konflik pertanahan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2024 terjadi 295 konflik lahan di Indonesia, menyisakan 399 kasus kriminalisasi warga.
KPA menilai pola konflik agraria kerap diikuti pelaporan hukum terhadap warga sebelum sengketa lahannya selesai.
Petrus Limbas dan belasan warga Sebabi adalah sekumpulan petani tangan kosong yang berhadapan dengan pengamanan bersenjata sekaligus gugatan perdata bernilai fantastis demi menuntut haknya.
Sejumlah regulasi nasional sebenarnya telah memuat pedoman perlindungan terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan ruang hidupnya.
Namun, hingga kini, belum terlihat adanya penggunaan instrumen perlindungan tersebut dalam penanganan perkara ini.
Perkara pidana dan gugatan ratusan miliar rupiah ini rupanya sekadar lapis luar dari konflik Sebabi.
Liputan investigasi kolaborasi ini akan berlanjut. Edisi berikutnya bersiap menelusuri akar persoalan yang lebih dalam, yakni membongkar deretan kejanggalan perizinan perusahaan.
Berbekal pengakuan warga dan hasil penelusuran silang dokumen legal, tim redaksi akan menguji keabsahan klaim penguasaan lahan yang bertahun-tahun mengungkung ruang hidup masyarakat setempat.
Di tengah sengkarut persoalan, manajemen PT Binasawit Abadipratama belum memberikan penjelasan utuh ke publik terkait konflik dan langkah hukum yang mereka tempuh.
Tanggapan hanya sempat muncul dari bagian legal PT BAP, Asean. Melalui pesan WhatsApp kepada wartawan pada 9 Mei 2026, ia sekadar memberi penegasan terkait gugatan terhadap tiga tokoh Telawang.
”Dari PT BAP tidak menyebutkan jabatan tetapi nama personal,” tulisnya.
Pertanyaan lanjutan yang lebih substansial, termasuk dasar gugatan Rp104 miliar, ketiadaan realisasi plasma selama 28 tahun, hingga status HGU perusahaan, dibiarkan tanpa jawaban.
Kanal Independen juga telah mengirimkan permohonan konfirmasi tertulis kepada manajemen. Namun, hingga laporan ini diturunkan, tidak ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan. (ign)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Momen perayaan Iduladha di Masjid Nurul Alif, Jalan H Imran, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Rabu (27/5/2026) mendadak berubah menjadi arena ketegangan. Rentetan insiden tak terduga, mulai dari lepasnya hewan kurban di tengah salat hingga alotnya proses perebahan sapi berukuran raksasa, membuat puluhan panitia harus memutar otak dan bekerja ekstra keras.
Kepanikan di Tengah Khotbah Iduladha
Ketegangan pertama pecah bahkan sebelum pisau sembelih dikeluarkan dari sarungnya. Saat jamaah tengah khusyuk mendengarkan khotbah Iduladha, seekor sapi yang diikat di halaman masjid tiba-tiba terlepas dan berjalan ke arah saf jamaah perempuan. Sontak, konsentrasi ibadah buyar seketika.
“Hati-hati sapinya lepas!” teriak seorang jamaah perempuan yang langsung memicu kepanikan dan aksi berlarian menjauh dari kerumunan. 🗣️
Beruntung, respons cepat dari tim panitia berhasil menetralisir keadaan. Salah seorang petugas kurban, Andi, menyebutkan bahwa insiden tersebut tidak sampai berujung fatal karena karakter hewan yang relatif tidak agresif.
”Sepertinya sapinya jinak. Walaupun lepas dari ikatan, dia tidak lari menjauh dan tetap berkumpul dengan sapi-sapi lainnya,” jelas Andi, memastikan situasi lekas kembali kondusif hingga rangkaian ibadah selesai.
Kebuntuan Tenaga Manusia Melawan Sapi 800 Kg
Namun, drama sesungguhnya baru dimulai saat proses eksekusi. Seekor sapi jenis Limousin jumbo dengan bobot menembus 800 kilogram memberikan perlawanan sengit. Kekuatan fisik dari 60 orang panitia yang bertugas hari itu seolah tak berarti apa-apa saat mencoba merebahkannya secara manual menggunakan tali tambang.
Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Masjid Nurul Alif, Ahmad Bisri, mengakui bahwa pihaknya kalah tenaga. Hewan kurban “mega-fauna” itu terus memberontak dan nyaris memutus tali kekang.
Menghadapi risiko keselamatan panitia dan warga sekitar yang menonton, sebuah keputusan taktis dan out-of-the-box akhirnya diambil. Panitia terpaksa meminta bantuan sebuah mobil Jeep milik salah seorang jamaah. Menggunakan winch (kerekan tali baja) dari kendaraan off-road tersebut, tubuh raksasa sapi Limousin itu akhirnya berhasil ditarik perlahan hingga takluk dan rebah ke tanah.
”Sempat ada salah satu sapi kurban yang cukup agresif sehingga sulit direbahkan. Alhamdulillah, berkat kerja sama seluruh panitia dan bantuan alat tersebut, penyembelihan akhirnya bisa dieksekusi dengan baik,” terang Bisri dengan nada lega.
Insiden sapi lepas di Masjid Nurul Alif tahun ini membuka kembali memori warga pada kejadian serupa di Iduladha 2023, di mana panitia sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan sapi di tengah permukiman.
Kehadiran hewan kurban berukuran mega menuntut adanya pembaruan standar operasional (SOP) penyembelihan di area padat penduduk. Mengandalkan tenaga manusia semata untuk menaklukkan hewan raksasa yang sedang stres terbukti sangat berisiko. Langkah cerdas panitia yang merespons krisis dengan memanfaatkan kerekan baja Jeep patut diapresiasi sebagai tindakan penyelamatan situasi.
Ke depannya, panitia kurban di berbagai masjid di Kotim yang mulai rutin menerima sapi jenis Limousin atau Simental perlu mempertimbangkan penyediaan alat perebah sapi portabel (restraining box). Selain lebih memanusiakan hewan kurban dengan meminimalisir stres, keselamatan warga dan para jagal di lingkungan perkotaan harus tetap menjadi prioritas utama. (***)
SAMPIT, kanalindependen.id – Setelah lebih dari setahun berproses di berbagai tingkat mediasi, sengketa kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) 20 persen antara warga Desa Tumbang Sapiri dan PT Karya Makmur Abadi (KMA) memasuki babak baru.
Mediasi yang difasilitasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah itu menyepakati penyelesaian hak plasma warga akan dilimpahkan secara teknis kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dokumen notulensi kesimpulan rapat mencatat posisi riil penyaluran plasma perusahaan.
Dari total realisasi kewajiban seluas 1.813,78 hektare atau 18,65 persen yang tersebar di lima kelompok, warga Desa Tumbang Sapiri yang tergabung dalam Koperasi Produsen Dayak Misik secara eksplisit dicatat “belum diakomodir”.
”Notulen itu menjadi landasan pelimpahan penyelesaian ke tingkat kabupaten,” kata Antoni, Ketua Koperasi Dayak Misik, Selasa (26/5/2026).
Antoni membenarkan pergeseran kewenangan eksekusi tersebut. Menurutnya, pertemuan di provinsi menghasilkan komitmen awal yang baik dari perusahaan.
”Hasil dari provinsi kemarin positif. Perusahaan akhirnya bersedia merealisasikan plasma di bawah Koperasi Dayak Misik,” kata Antoni.
”Saya sudah kirim surat ke Pemkab Kotim untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.
Surat permohonan mediasi lanjutan bernomor 003/Kop-P-DMTS/DS/TS/V/2026 itu ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Daerah pada 18 Mei 2026.
Salinan surat turut dikirimkan ke Camat Mentaya Hulu, Danramil 1015-08, Kapolsek Mentaya Hulu, dan Kepala Desa Tumbang Sapiri.
Dokumen kesimpulan rapat provinsi mengamanatkan pemerintah daerah setempat untuk menangani penyelesaian dengan pendekatan luas wilayah administrasi desa secara proporsional, melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, dan melaporkan hasilnya kembali kepada Gubernur Kalimantan Tengah. (ign)
