cms.kanalindependen.id

Kategori: Berita Utama

  • Warisan Asap Setengah Abad: Kayu Kalteng Dikuras, Triliunan Dana Reboisasi Sempat Mengendap

    Warisan Asap Setengah Abad: Kayu Kalteng Dikuras, Triliunan Dana Reboisasi Sempat Mengendap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut putih menelan pagi di tepian Sungai Mentaya. Jarak pandang amblas, menyisakan ruang pandang hanya sekitar dua meter.

    Masih duduk di bangku SD 12 Sampit, Gumarang meraba jalan seraya mendorong gerobak air. Jarum jam menunjuk kira-kira pukul enam pagi.

    Seekor anjing rupanya sudah berdiri tegak di dekat kakinya, tersembunyi sempurna di balik kepungan asap tanpa ia sadari.

    ”Jarak pandang cuma dua meter lebih waktu itu. Untung tiba-tiba anjing itu menggonggong, baru saya sadar dan lari,” kenang pengamat hukum dan kebijakan publik, Muhammad Gumarang, saat memutar kembali ingatan tahun 1973 itu dalam pernyataan tertulis kepada Kanal Independen, Minggu (25/10/2026).

    Kala itu, menurut Gumarang, pemerintah absen dari upaya pemadaman. ”Tanpa masker, sekolah tidak libur, tidak ada bantuan kesehatan. Masyarakat menganggapnya kejadian alam biasa, tanpa protes dalam bentuk apa pun, seakan pasrah dengan keadaan,” tuturnya.

    Media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta instrumen kontrol lain, katanya, masih sangat minim.

    Lima puluh tiga tahun berselang, jangkauan jerebu telah merentang jauh menembus tapal batas negara. Serian di Sarawak, Malaysia, mencatat Indeks Pencemar Udara 287 atau kategori sangat tidak sehat pada 5 September 2026.

    Pusat meteorologi ASEAN mendeteksi kepulan asap merayap dari Kalimantan menuju Sarawak, Sabah, hingga menyentuh langit Brunei. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kumulatif di Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 23.304,72 hektare hingga 12 Oktober 2026.

    Bagi Gumarang, perihnya mata di Sungai Mentaya setengah abad silam dan kelabunya langit Sarawak hari ini berbagi satu pangkal: ambruknya tata kelola hutan.

    ”Bencana kebakaran hutan dan lahan bukan kejadian langka. Sejak dulu sering terjadi di musim kemarau panjang, dan mulai dirasakan sejak dibukanya izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH),” katanya.

    Studi di jurnal Nature Geoscience (2009) yang ditulis Robert Field dan tim merekonstruksi sejarah kebakaran dari catatan jarak pandang bandara sejak 1960.

    Riset itu menyimpulkan hutan Kalimantan telah berubah wujud dari benteng alam yang sangat tahan api menjadi hamparan yang sangat rawan api di antara kemarau 1972 dan 1982. Transisi maut ini terjadi beriringan dengan naiknya kepadatan penduduk, deforestasi, serta beralihnya lahan menuju sistem pertanian dan kehutanan industri.

    Rentang waktu itu bertabrakan tepat dengan penebangan kayu skala besar di Kotawaringin Timur (Kotim) pada awal 1970-an.

    Gumarang pun menagih riwayat uang pemulihan yang dipungut dari setiap meter kubik kayu tebangan. Studi Center for International Forestry Research (CIFOR) memotret ke mana uang itu mengalir.

    Kementerian Kehutanan pada era Soeharto mengalirkan 600 juta dolar AS dari dana reboisasi untuk menopang berbagai proyek yang diistimewakan secara politik, melenceng jauh dari mandat pemulihan hutan.

    Jejak uang yang membeku juga terekam rapi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Mei 2020 membongkar bahwa Provinsi Kalteng menyimpan Rp299,44 miliar sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang belum terpakai.

    Angka ini bertengger di posisi puncak dibandingkan seluruh provinsi lain dalam daftar tersebut. Apabila angka milik provinsi disatukan dengan 13 kabupaten/kota se-Kalteng yang tertera dalam dokumen tersebut, tumpukan uang mengendap ini mencapai sekitar Rp1,17 triliun.

    Nilai itu merengkuh kira-kira seperempat dari total sisa DBH DR nasional yang berjumlah Rp4,56 triliun.

    Ramin Habis dari Tepi Sungai

    Eksploitasi alam menderu di awal 1970-an. Menurut Gumarang, pemerintah Orde Baru, yang memikul warisan ekonomi sulit dari Orde Lama, menjadikan hutan sebagai mesin cetak uang negara.

    Dasar hukumnya dipancang kuat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

    ”Pabrik-pabrik kayu seperti pabrik plywood, sawmill, dan pengolahan kayu lainnya mulai bermunculan di Kalimantan Tengah bagaikan jamur di musim hujan,” kata Gumarang.

    Dampak putaran uangnya terhadap warga memang sangat memukau, membuka lautan lapangan kerja baru dengan efek ekonomi berganda.

    Namun, gemuruh mesin tebang itu tidak diikuti pemulihan hutan. Sasaran utamanya adalah ramin dan balok komersial lain yang bersembunyi di rawa gambut. Penebangan, kata Gumarang, dimulai dari daerah tak jauh dari pinggiran sungai, lokasi yang strategis untuk membawa kayu ke pabrik pengolahan di tepi sungai.

    ”Sehingga hutan rawa atau gambut cepat gundul tanpa ada reboisasi, yang seharusnya dilakukan oleh pemegang izin HPH,” lanjutnya.

    Studi CIFOR karya Anne Casson (2001) mencatat ramin dikuras habis-habisan hingga praktis hanya bertahan di dalam kawasan hutan rawa Taman Nasional Tanjung Puting.

    Taman nasional itu pulalah yang pada pertengahan Oktober 2026 menjadi area kebakaran terluas yang masih ditangani di enam provinsi prioritas.

    Suharyanto, saat masih menjabat Kepala BNPB, melapor kepada Presiden pada 13 Oktober 2026, membeberkan luas area terbakar di sana mencapai 513,89 hektare.

    Jejak Dana Reboisasi

    Gundulnya hamparan lahan peninggalan HPH membuat Gumarang mempertanyakan triliunan rupiah uang pemulihan.

    ”Ke mana dana reboisasi yang sangat besar dan dikelola Kementerian Kehutanan? Hutan yang telah ditebang dibiarkan gundul tanpa reboisasi,” katanya.

    ”Andaikan dilakukan reboisasi, tidak mungkin terjadi seperti ini, dan tidak mungkin perkebunan sawit semasif ini,” lanjutnya.

    Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 bahkan menegaskan pungutan dana reboisasi sama sekali tidak meniadakan kewajiban pemegang HPH merawat dan melakukan permudaan hutan di areal garapan mereka.

    Angin reformasi membawa wewenang dana reboisasi bergeser ke Kementerian Keuangan, dan sebagian akhirnya dipulangkan ke daerah dengan nama DBH DR.

    Dokumen Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu bertanggal 27 Mei 2020 memperlihatkan tumpukan sisa DBH DR yang tak tersentuh: Provinsi Kalteng Rp299,44 miliar, Kabupaten Seruyan Rp248,91 miliar, dan Kabupaten Kotawaringin Timur memegang Rp70,71 miliar.

    Kementerian Keuangan pada 2019 menyatakan bahwa dana yang sudah disalurkan namun belum terpakai itu bisa dianggarkan untuk menumpas karhutla.

    Dari Kayu ke Sawit

    Kini, ucap Gumarang, tegakan kayu di kawasan rawa telah tinggal riwayat. ”Kawasan bukit rata-rata sudah berubah statusnya menjadi perkebunan kelapa sawit. Berubah fungsi karena HPH banyak yang tidak aktif lagi, potensi ekonomis tegakan kayunya sudah habis, dan tidak ada reboisasi,” ujarnya.

    Ia mencatat sejarah kebun sawit komersial pertama di Kalteng bermula di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, oleh PT Indo Turba yang membuka lahan sekitar 1990.

    Menurut Gumarang, menipisnya kayu rawa gambut memaksa mata rantai perambahan merangkak tajam ke Pegunungan Muller-Schwaner dan Meratus. Eksploitasi ekologi juga menyelinap lewat proyek pertanian gambut di Kapuas dan Pulang Pisau yang terbukti gagal.

    ”Kayunya untuk kepentingan pabrik plywood, pabrik kertas, dan pabrik pengolahan kayu, baik yang berlokasi di Kalimantan maupun di Pulau Jawa,” katanya.

    Proyek yang dimaksud adalah Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995, yang kemudian dihentikan pemerintahan BJ Habibie dan dinyatakan gagal.

    Kerusakan hutan dinilai Gumarang semakin brutal saat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan datang menggantikan regulasi lama.

    ”Perizinan untuk hak melakukan eksploitasi kayu yang diberikan pemerintah, baik kewenangan pusat maupun daerah, mengakibatkan kerusakan hutan semakin parah,” ujarnya.

    Menurut Gumarang, hutan produksi yang tak lagi ekonomis bagi perusahaan HPH kemudian ditinggalkan dan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Peralihan itu dinilai mengikuti kebijakan pemerintah saat itu, berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) hasil paduserasi tahun 1999.

    Tarik ulur aturan meledak saat Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan landasan tersebut tak lagi berlaku, mengembalikan acuan tata ruang ke Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), lalu disusul Undang-Undang Cipta Kerja.

    ”Sehingga banyak perkebunan kelapa sawit terkena kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas,” kata Gumarang. Analisis spasial CIFOR pada 2018 memindai 894.841 hektare sawit tumbuh di kawasan hutan Kalteng, termasuk 338.251 hektare di Kotim.

    Gumarang menangkap pergerakan ketika Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turun tangan.

    ”Akibatnya, dilakukan penyitaan atas nama negara oleh Satgas PKH di pemerintahan Presiden Prabowo. Kemudian lahan dengan status kawasan yang belum clear and clean diserahkan ke PT Agrinas untuk dikelola tanpa adanya perubahan status kawasan terlebih dulu,” katanya.

    Pada awal Juli 2026, manajemen PT Agrinas Palma Nusantara menyebut tengah menakhodai sekitar 4,1 juta hektare lahan dalam kawasan hutan, termasuk sekitar 627 ribu hektare luasan di Kalteng.

    Asap yang Kini Lebih Awet

    Gumarang mengakui penanganan karhutla masa kini jauh lebih serius dibanding dekade tujuh puluhan.

    ”Karhutla sekarang lebih luas kebakarannya, namun ada upaya besar dari para pihak untuk memadamkan, terutama peran pemerintah dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki, sehingga kabut asapnya tidak separah masa lalu,” ujarnya.

    Meski kepungan asap berkurang, ia menyorot daya tahannya yang berubah. ”Masa sekarang kabut asapnya awet lama, beda dengan dulu yang cepat hilang bila sudah siang hari. Dulu hutan rawanya sebagian besar masih ada, hanya yang di pinggiran sungai mulai habis digarap,” katanya.

    ”Kerapatan hutan gambut waktu itu masih mampu menyerap dan menyimpan air. Makanya asap sekarang menyebar sampai ke negara tetangga, karena eskalasi karhutla jauh lebih besar dan masif, karena hutan rawa gambut sudah habis,” lanjutnya.

    Asap tebal mengunci operasi dari udara. Laporan BNPB mencatat pada pertengahan Oktober, helikopter pengebom air, pesawat modifikasi cuaca, hingga penerbangan komersial di Kalteng sementara tidak dapat terbang akibat jarak pandang rendah.

    Sistem pemerintah di sisi pencegahan dinilai Gumarang sangat lemah. “Pemerintah sangat minim upaya pencegahan dan mitigasi sebelum karhutla di musim kemarau terjadi, padahal karhutla sudah dapat dipastikan terjadi di musim kemarau,” ujarnya.

    ”Tapi sangat disayangkan, pemerintah bertindak atas dasar setelah kejadian,” tambah Gumarang.

    Ancaman kemarau 2026 sebenarnya sudah diperingatkan sejak April. Usai rapat koordinasi pada 6 April 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan kemarau tahun ini datang lebih awal dengan durasi yang lebih panjang, menyusul keringnya Riau dan Kalimantan Barat sejak Januari.

    Pemerintah Provinsi Kalteng menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026, lalu menaikkannya menjadi Tanggap Darurat melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/230/2026 untuk 31 Agustus hingga 29 September.

    Pada 31 Agustus pula, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terbit.

    Terkait api, Gumarang tidak memberikan toleransi bagi pelanggaran hukum.

    ”Perkebunan kelapa sawit dilarang membuka lahan dengan membakar. Sangat disayangkan bila ada pihak pemerintah yang memberikan izin pembukaan lahan, ditambah pembukaan lahan oleh pihak perusahaan melalui pembakaran. Secara hukum keduanya kena,” tegasnya. Inpres itu juga menyasar pejabat publik yang memfasilitasi atau membiarkan pembakaran lahan.

    Sorotan untuk Menteri dan Kepala Daerah

    Kritik Gumarang bermuara telak pada Kementerian Kehutanan. ”Pihak Kementerian Kehutanan dinilai sangat buruk dalam tata kelola hutan, carut-marut, inkonsisten, sehingga banyak menimbulkan kerusakan hutan. Dana reboisasi yang sangat besar tidak tahu nasibnya, sedangkan hutan Kalimantan sudah dalam kondisi kritis,” katanya.

    Ia membidik pucuk kementerian tanpa kompromi. “Jangan Menteri Kehutanan sekarang, Raja Juli Antoni, seolah tidak ikut berdosa. Kinerjanya juga dinilai buruk dalam menyikapi bencana karhutla, lebih berbau politis dan tidak punya konsep jelas, karena dinilai minim kompetensi,” ujarnya.

    Raja Juli memiliki penjelasan tersendiri. Saat meninjau penanganan karhutla di Berau, Kalimantan Timur, pada Rabu (26/8/2026), ia menyebut karhutla tahun ini dipicu perubahan iklim yang luar biasa.

    Sementara saat merespons desakan mundur pascabanjir Sumatra pada Desember 2025, ia menyatakan siap dievaluasi Presiden.

    Kritik tajam justru menyeruak dari dalam barisan partai pendukung pemerintah. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora Rully Syumanda, pada Sabtu (29/8/2026), menyindir bahwa urusan pemadaman setelah kebakaran tidak memerlukan seorang Menteri Kehutanan.

    Seirama dengan hal itu, juru bicara Partai Gerindra Kamrussamad pada Selasa (20/10/2026) melontarkan dorongan perlunya evaluasi secara sungguh-sungguh jabatan menteri.

    Rabu (21/10/2026), Kementerian Kehutanan membekukan izin enam pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), menambah daftar korporasi yang dikenai sanksi administratif kehutanan menjadi 32 badan usaha.

    Sedikitnya tiga dari enam entitas terakhir berada di Kalteng, termasuk PT Hasil Kalimantan Jaya di Gunung Mas, yang 4.803 hektare dari konsesi seluas 36.745 hektare miliknya terbakar.

    Gumarang memastikan pejabat daerah juga tidak bisa lepas tangan. ”Mulai sekarang pemerintah harus sudah menyiapkan konsep dan tindakan upaya penanggulangan dan mitigasi, khususnya pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, menghadapi karhutla ke depannya,” katanya.

    Gumarang menambahkan, sengkarut perizinan perkebunan sawit yang keluar dari meja bupati, wali kota, dan gubernur tak lepas dari tanggung jawab mereka, baik atas kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang maupun yang diperoleh lewat pembagian kewenangan. ”Kedua kewenangan tersebut, kepala daerah bisa dituntut bila melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi jangan main-main,” tegasnya.

    Kekhawatiran itu pernah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Pada Juli 2011, Bupati Kapuas, Gunung Mas, Katingan, Barito Timur, dan Sukamara mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Kehutanan karena menyatakan terancam dipidana atas izin yang mereka terbitkan dan perpanjang di wilayah masing-masing. MK mengabulkan permohonan itu pada 21 Februari 2012.

    Sawit dan Akar Masalah

    Terlepas dari sikap keras terhadap keteledoran negara, Gumarang meminta semua pihak jujur menilai industri. ”Kita juga harus jujur mengakui, terlepas dari banyaknya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi kelapa sawit memiliki efek perubahan besar di segala aspek pembangunan,” ujarnya.

    ”Bahkan menjadi pilar ekonomi utama, khususnya Kalimantan Tengah, pascamerosotnya usaha kayu,” lanjut Gumarang.

    Namun, bagi Gumarang, besarnya sumbangan finansial itu tidak lantas memaklumi aksi perusakan lingkungan.

    ”Ada kebun sawit yang nakal, pembukaan lahan dengan membakar, yang sebetulnya dilarang. Yang benar metodenya rintis, tebas, imas, tebang, cincang, rumpuk untuk pembusukan,” katanya.

    Pembukaan lahan, kata Gumarang, wajib menyertakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) saat beroperasi di wilayah bertegakan kayu guna menyetorkan kewajiban Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan.

    Data titik panas 2026 memperlihatkan api tidak hanya menyala di kebun sawit. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat sekitar 74 persen dari 34.262 titik panas di Kalimantan sepanjang Januari hingga Juli 2026 terdeteksi di area konsesi.

    Rinciannya, 10.739 titik berada di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit, 7.880 titik di konsesi tambang, dan 6.905 titik di kawasan PBPH.

    Bagi Gumarang, kehadiran perkebunan sawit ikut berperan sebagai tameng dari kehancuran yang lebih buruk.

    ”Seandainya hutan yang gundul atau hanya tersisa semak belukar karena tidak dilakukan reboisasi itu tidak berubah jadi perkebunan sawit, kemudian lahannya semua terbakar, jelas keadaannya jauh lebih mengerikan,” katanya.

    “Jadi tidak selayaknya kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada perkebunan kelapa sawit, padahal akar masalahnya buruknya pengelolaan hutan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan sebagai leading sector,” tegasnya mengunci argumen.

    Gumarang menutup pernyataannya dengan kata putus bagi nyali penguasa daerah. ”Bila bupati, wali kota, atau gubernur tidak mampu, disarankan mundur saja. Karena kalau kejadian ini terulang lagi tahun depan, kekecewaan dan kemarahan masyarakat sulit dibendung,” tegasnya. (ign)

  • Empat Rumah Terbakar, Masjid Rusak, Warga Cempaga Kehilangan Tempat Pulang dan Beribadah

    Empat Rumah Terbakar, Masjid Rusak, Warga Cempaga Kehilangan Tempat Pulang dan Beribadah

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Teras menjadi bagian yang tersisa dari Masjid Al-Muhajirin setelah kebakaran melanda Gang Al-Muhajirin, Jalan Tjilik Riwut Km 32, Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Minggu (25/10/2026) petang.

    Api yang dilaporkan muncul sekitar pukul 18.42 WIB itu membakar empat rumah warga, Masjid Al-Muhajirin, dan satu bangunan sarang burung walet. Sejumlah keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara warga setempat harus menghadapi kerusakan tempat ibadah yang selama ini menjadi ruang salat berjemaah.

    Bagi warga, kebakaran itu bukan sekadar bangunan yang hangus. Rumah yang terbakar merupakan tempat keluarga menjalani kehidupan sehari-hari, sedangkan masjid menjadi ruang untuk beribadah dan berkumpul bersama.

    “Sedih rasanya melihat masjid yang biasanya tempat kami salat Id, kini hanya tersisa terasnya,” ungkap seorang warga.

    Kesedihan itu tergambar dari kondisi masjid setelah api melalap bangunan di sekitarnya. Menurut warga setempat, Murni, bangunan sarang burung walet yang terbakar roboh dan mengenai masjid.

    “Bangunan yang terdampak ada tiga rumah warga, satu masjid, dan satu bangunan walet. Api cepat membesar hingga merembet ke bangunan lain. Bangunan walet itu juga roboh dan mengenai masjid,” ujar Murni.

    Informasi warga lainnya menyebutkan, rumah yang terbakar mencakup bangunan berbentuk barak dengan sekat-sekat dinding. Empat kepala keluarga dilaporkan tinggal di ruang-ruang terpisah dalam bangunan tersebut. Kebakaran itu pun berdampak pada keluarga yang berbagi ruang dalam satu bangunan hunian.

    Saat api membesar, warga berupaya menyelamatkan diri dan barang-barang yang masih bisa dijangkau. Sebagian warga juga membantu memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menunggu bantuan petugas dari Sampit.

    Operasi pemadaman telah selesai. Namun, kerusakan bangunan menyisakan persoalan lain yang perlu ditangani, mulai dari tempat tinggal sementara bagi keluarga terdampak hingga kebutuhan warga untuk kembali beribadah.

    Penyebab kebakaran masih diduga

    Berdasarkan informasi sementara, api diduga bermula dari bangunan sarang burung walet. Korsleting listrik disebut sebagai salah satu kemungkinan penyebab, tetapi belum ada hasil pemeriksaan resmi yang memastikan sumber api.

    Hingga berita ini disusun, belum tersedia informasi terkonfirmasi mengenai identitas seluruh keluarga terdampak maupun taksiran kerugian material. Kebutuhan mendesak warga dan rencana pemulihan masjid juga masih memerlukan pendataan lebih lanjut.

    Kebakaran meninggalkan kerusakan pada rumah dan tempat ibadah di Gang Al-Muhajirin. Bagi warga yang terdampak, pekerjaan berikutnya bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga menemukan kembali tempat untuk tinggal dan menjalankan ibadah bersama. (***)

  • Perkebunan Mencicil Denda, Petani Kotim Dilaporkan Mencuri: Dua Nasib di Lahan Non-HGU SPMN

    Perkebunan Mencicil Denda, Petani Kotim Dilaporkan Mencuri: Dua Nasib di Lahan Non-HGU SPMN

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jarak antara lantai bursa di Kuala Lumpur dan realitas hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membentangkan dua nasib yang sangat kontras.

    PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN) mengakui denda administratif Rp184,35 miliar kepada negara atas 1.228,89 hektare kebun di luar areal izinnya, sebuah kewajiban yang pembayarannya boleh dicicil.

    Sementara itu, Rudi Hartono, warga Desa Pundu, justru dilaporkan ke polisi dengan jerat dugaan pencurian setelah memanen sawit di lahan yang menurut putusan pengadilan berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut.

    SPMN, anak usaha TSH Resources Berhad asal Malaysia, meneken surat pernyataan pengakuan denda kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada 16 September 2026.

    Belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi apakah lahan yang diklaim Rudi masuk dalam hamparan area yang didenda oleh Satgas tersebut.

    Ancaman pidana terhadap Rudi menggelinding lewat laporan Koperasi Produsen Borneo Sepakat Jaya ke Polda Kalimantan Tengah pada 23 Juni 2025.

    Perkara yang membidik warga Kecamatan Cempaga Hulu itu tercatat naik ke tahap penyidikan pada September 2025.

    Langkah balasan kembali ditempuh Rudi lewat jalur perdata. Menggandeng Kantor Hukum Sapriyadi, SH & Rekan, dia bersiap mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Sampit.

    Langkah ini merupakan gugatan kedua atas lahan yang sama. Meja hijau kali ini akan menghadirkan jumlah tergugat yang bertambah dari empat menjadi enam pihak.

    Mereka meliputi SPMN, Kurnadi selaku Ketua Koperasi Produsen Borneo Sepakat Jaya, Bupati Kotim, Kapolda Kalimantan Tengah cq Direktur Reserse Kriminal Umum, Satgas PKH, serta PT Agrinas Palma Nusantara.

    Kuasa hukum Rudi, Sapriyadi, menegaskan, sikap Polda Kalteng yang menyetujui isi laporan pihak koperasi tanpa mempertimbangkan pasal khusus dalam UU Perkebunan merupakan langkah yang mencederai keadilan.

    ”Hal tersebut adalah kriminalisasi dan upaya untuk merampas kemerdekaan Penggugat, mendahului proses hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Sapriyadi, Minggu (25/10/2026).

    Kandas Kurang Pihak

    Gugatan perdana Rudi dalam perkara 88/Pdt.G/2025/PN Spt sempat terhenti pada 14 Juli 2026. Majelis hakim saat itu mengabulkan eksepsi SPMN dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

    Keputusan ini sama sekali tidak menyentuh pokok atau materi gugatan, sehingga pihak penggugat memiliki keleluasaan untuk memperbaikinya dari sisi formil dan mengajukannya kembali.

    Ganjalan formil yang membuat gugatan itu mental adalah kurangnya pihak tergugat. Pemeriksaan setempat pada 22 Mei 2026 menyingkap fakta bahwa objek sengketa secara nyata berada dalam penguasaan PT Agrinas Palma Nusantara, badan usaha milik negara yang memikul mandat untuk mengelola lahan sitaan Satgas PKH.

    Dalam pertimbangan yang diambil alih Pengadilan Tinggi Palangka Raya, majelis menyebut Satgas telah menyita lahan sengketa tersebut karena berada di luar area HGU SPMN.

    Pengelolaannya kemudian diserahkan kepada PT Agrinas. Putusan banding mencatat bahwa dalil mengenai lahan di luar HGU itu sama sekali tidak dibantah SPMN.

    Perusahaan justru menyodorkan berita acara penguasaan kembali oleh Satgas PKH tertanggal 7 Mei 2025 sebagai alat bukti. Bukti ini mengonfirmasi posisi objek sengketa sebagai bagian dari lahan non-HGU yang disita negara.

    Catatan hakim juga menyoroti jejak surat-menyurat Rudi. Mengatasnamakan masyarakat adat, Rudi menyurati Ketua Satgas PKH, Presiden, Jaksa Agung, dan Direktur Utama Agrinas pada pertengahan 2025.

    Mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, hakim menyimpulkan Rudi sudah mengetahui siapa pihak yang secara riil menguasai lahan tersebut. Ketidakhadiran Satgas PKH dan Agrinas dalam daftar tergugat membuat syarat formil gugatan rontok.

    Meski Sapriyadi sempat membantah temuan penguasaan lahan itu lewat memori banding, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menolak keberatan tersebut dan menguatkan putusan PN Sampit pada 10 September 2026.

    Mengurai simpul kelemahan itu, Sapriyadi dalam gugatan terbarunya kini resmi menyeret Satgas PKH dan PT Agrinas sebagai Tergugat V dan VI.

    Kabar dari Seberang Lautan

    Kenyataan tentang denda fantastis yang membelit SPMN justru berhembus dari bursa saham di negeri jiran. Pada 25 September 2026, TSH Resources sebagai pemilik tidak langsung 90 persen saham SPMN melapor ke Bursa Malaysia.

    Dokumen itu secara gamblang menyebut anak usahanya telah meneken surat pernyataan untuk mengakui denda administratif Rp184.347.000.000 dari Satgas PKH. Angka raksasa itu dicicil empat kali sejak September hingga Desember 2026.

    Penjelasan lebih rinci terekam tiga hari kemudian. Seperti dikutip The Edge Malaysia, keterbukaan informasi lanjutan TSH membeberkan bahwa denda tersebut menagih pertanggungjawaban atas 1.228,89 hektare tanaman di luar areal izin SPMN.

    Sebuah hamparan yang menurut catatan tidak pernah masuk dalam laporan luas tanam perusahaan.

    Dari total luasan tersebut, TSH mengklaim 496,69 hektare ditanam sebelum mereka mengakuisisi SPMN, sementara 732,20 hektare sisanya diklaim ditanam oleh masyarakat setempat.

    TSH menyatakan pengakuan denda diteken demi memuluskan negosiasi cicilan, sembari menunggu proses klarifikasi dan upaya banding. Perusahaan menyatakan nominal sanksi tersebut tidak mewajibkan penyerahan lahan produktif.

    Hitungan Kanal Independen menakar nilai denda itu berada di kisaran Rp150 juta per hektare.

    Angka ribuan hektare ini menjadi potret kecil dari fenomena yang lebih luas. Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) pada November 2025 sempat memperkirakan sekitar 614.235 hektare kebun petani ikut tersapu menjadi objek penguasaan kembali Satgas PKH di berbagai wilayah.

    Jejak operasional SPMN sendiri menancap di Kecamatan Cempaga Hulu dan Parenggean. Laporan audit Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tahun 2016 mencatat perusahaan memegang izin lokasi dari Bupati Kotim tahun 2004 seluas 12.000 hektare, disusul izin usaha perkebunan sekitar 8.490 hektare, dan HGU sekitar 7.114,14 hektare.

    Audit yang sama mencatat perubahan luas areal perusahaan, yang di antaranya memuat angka 940,51 hektare sebagai areal masyarakat.

    Dari Meja Mediasi ke Jerat Pidana

    Akar pelaporan pidana yang menjerat Rudi tumbuh dari benih kesepakatan kemitraan antara SPMN dan koperasi. Kemitraan ini dipicu oleh mediasi di Pemkab Kotim pada 2023 pascatuntutan Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Merah.

    Kesepakatan itu mewajibkan SPMN menyerahkan 200 hektare lewat pola kemitraan kepada warga Pelantaran, Bukit Batu, Selucing, dan Pundu. Rapat penting itu disaksikan Asisten II Setda Kotim saat itu, Alang Arianto, bersama unsur Polres Kotim, Kodim 1015, perwakilan TBBR, serta manajemen SPMN Bambang Suparno.

    Ada pula rencana mengaudit perusahaan lain demi memastikan pengelolaan lahan di luar perizinan sebagai plasma.

    Namun, naskah gugatan Rudi membaca dokumen perdamaian itu dari sudut pandang yang lebih muram. Menurut gugatan, berita acara mediasi justru menjadi stempel yang melegalkan penguasaan kebun di luar HGU, dengan membagi 200 hektare untuk kebun inti SPMN dan 200 hektare untuk kebun kemitraan yang dikelola oleh Ketua Koperasi Produsen Borneo Sepakat Jaya.

    ”Para pengurus koperasi ini tunduk dan patuh pada aturan main yang ditetapkan oleh Tergugat I (SPMN), sehingga pengendalian pengelolaan kebun kelapa sawit tetap ada pada Tergugat I,” ujar Sapriyadi.

    Merujuk pemberitaan Borneoindonesianews pada 28 Juni 2025, pengurus koperasi menyebut lembaga itu diresmikan Bupati Kotim Halikinnor pada 9 Februari 2024.

    Setahun lebih usai peresmian itu, Satgas PKH menerbitkan berita acara penguasaan kembali areal kebun SPMN pada 7 Mei 2025. Sapriyadi bersikeras bahwa terbitnya dokumen negara itu mengubah peta hukum sepenuhnya.

    ”Menurut hukum, sejak tanggal 7 Mei 2025, SPMN dan koperasi sudah tidak memiliki hak lagi atas lokasi objek sengketa,” tegasnya.

    Menurut laporan polisi, enam minggu kemudian, tepatnya pada 18 Juni 2025, Rudi dan kawan-kawannya masuk ke area kebun, mematok Blok E16 sampai E22 seluas 106 hektare di Desa Pelantaran, melarang aktivitas panen, serta menjual buah melalui akses jalan warga. Koperasi mengaku menderita kerugian sekitar Rp300 juta.

    Laporan polisi mendudukkan lokasi itu sebagai lahan milik koperasi dan menuding kelompok terlapor tidak berdomisili di Pelantaran.

    Padahal, kesepakatan kemitraan 2023 mengatasnamakan warga empat desa, termasuk Pundu, tempat Rudi tinggal. Penamaan blok menggunakan huruf E juga bukan sesuatu yang asing di areal SPMN. Audit RSPO merinci keberadaan blok E42 dan E43 di wilayah Estate Sarana 2.

    Debat Pasal dan ”Ambisi” Penahanan

    Laporan bernomor LP/B/122/VI/2025/SPKT itu terus melaju. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terbit pada 10 September 2025. Gugatan merinci bahwa proses ini ikut menyeret penyitaan satu unit pikap Daihatsu hitam milik warga tanpa dibekali izin resmi penyitaan, saat kendaraan itu sedang mengangkut sawit.

    Laporan kepolisian menyematkan dugaan pencurian sebagaimana Pasal 362 juncto Pasal 167 KUHP (terkait larangan masuk pekarangan). Namun, kubu penggugat mengklaim penyidik justru menerapkan Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan) dan Pasal 167 KUHP.

    Menurut Sapriyadi, konstruksi pasal ini adalah bentuk pengabaian terhadap aturan hukum yang semestinya, yakni Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang secara tegas mengatur tindak pidana pemanenan hasil perkebunan secara tidak sah.

    Bobot pasalnya menentukan nasib kebebasan warga. KUHP memuat ancaman maksimal lima hingga tujuh tahun penjara, yang memberi wewenang pada polisi untuk menahan tersangka.

    Sebaliknya, Pasal 107 UU Perkebunan hanya mematok maksimal empat tahun. Apalagi pascaberlakunya UU Nomor 1 Tahun 2026, batas dendanya ditetapkan pada kategori IV atau maksimal Rp200 juta, dengan ancaman pidana penjara tetap maksimal empat tahun.

    ”Tampak dengan sangat jelas hasrat dan ambisi Polda Kalteng untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Penggugat, padahal diketahuinya terdapat Pasal 107 UU Perkebunan sebagai ketentuan khusus yang seharusnya diterapkan,” sentil Sapriyadi.

    Dia berpijak pada asas hukum lex specialis derogat legi generali bahwa aturan khusus wajib mengesampingkan aturan umum. Gugatan ini juga membentangkan Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, yang menggugurkan ancaman pidana Pasal 107 bagi anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat.

    Sebagai pembanding, gugatan juga mengutip tiga perkara pencurian sawit di PN Sampit yang bermula dari penangkapan menggunakan jerat KUHP, tetapi pada akhirnya bermuara pada tuntutan dan vonis lewat Pasal 107 UU Perkebunan dengan masa kurungan berkisar antara 4 bulan 15 hari hingga 8 bulan.

    Sapriyadi menilai gaya penanganan terhadap Rudi menabrak telegram Kapolri tertanggal 22 Oktober 2025 yang berupa perintah tertulis pelarangan kriminalisasi rakyat kecil.

    Semangat penegakan hukum yang humanis ini sejalan dengan pengumuman Kabareskrim Polri pada 7 September 2026 mengenai kebijakan penangguhan sementara (moratorium) perkara pidana yang berhubungan dengan konflik agraria struktural.

    Tanah Adat dan Ganti Rugi Triliunan

    Dalam gugatannya, Rudi yang disebut sebagai anggota masyarakat adat Dayak menuntut keadilan atas dua bidang tanah adat seluas sekitar 79,5 hektare dan sekitar 14,8 hektare di Desa Pelantaran serta Bukit Batu.

    Gugatan menyatakan tanah tersebut dirintis lewat hak membuka tanah berdasarkan aturan Undang-Undang Pokok Agraria. Tanaman karet dan rotan yang merindang di sana diklaim hancur digusur SPMN sejak 2006 tanpa kompensasi pembayaran ganti rugi.

    Lewat tuntutannya, Rudi memohon majelis hakim menyatakan dirinya sebagai pemilik sah dan memutuskan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sekaligus memerintahkan pengeluaran lahan dari area perizinan SPMN maupun koperasi.

    Dia menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp5,005 triliun dari SPMN. Rudi juga meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas aset SPMN di empat desa demi memagari agar harta kekayaan perusahaan tidak dialihkan di tengah proses peradilan.

    Menunggu Jawaban

    Kanal Independen telah mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada General Manager SPMN Bambang Suparno, Minggu (25/10/2026) sore.

    Materi konfirmasi menyasar pandangan perusahaan atas gugatan baru, posisi geografis Blok E16-E22 terhadap area denda Satgas PKH, serta nasib kerja sama dengan koperasi setelah lahan disita negara.

    Mewakili pihak perusahaan, Bambang membalas singkat, menginformasikan dirinya sedang dalam perjalanan.

    ”Sore Pak, saya masih perjalanan ke Samarinda jika sdh longgar akan saya balas, tks,” tulisnya. Kanal Independen akan memuat penjelasan utuh dari manajemen SPMN setelah klarifikasi tersebut diberikan.

    Sembari menunggu palu sidang perdana diketuk, rekam jejak hukum dari perkara terdahulu tetap menjadi pijakan fakta.

    Berdasarkan putusan yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, majelis hakim mencatat bahwa penguasaan nyata atas lahan sengketa tersebut berada di tangan PT Agrinas Palma Nusantara, sang pengelola aset sitaan negara. (ign)

  • Tuah Tumbang Anoi Tundukkan Korporasi, Jalan Terbuka Menuju Kongres Adat Dayak

    Tuah Tumbang Anoi Tundukkan Korporasi, Jalan Terbuka Menuju Kongres Adat Dayak

    SAMPIT, kanalindependen.id – Berbekal pengalaman menundukkan korporasi kelapa sawit lewat jalur hukum adat, Damang Kepala Adat Tualan Hulu, Tmg Leger Toegal Kunum, kini berdiri mendukung penuh gagasan pembentukan Kongres Adat Dayak.

    Seruan yang disampaikannya pada Jumat (23/10/2026) itu lahir dari pembuktiannya sendiri kala memaksa PT Hutanindo Agro Lestari (HAL) berhadapan dengan kekuatan tak kasatmata: hukum yang usianya jauh melampaui umur republik.

    Pembuktian itu bermula dari lahan keluarga seorang warga Desa Luwuk Sampun, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Areal tersebut menyimpan denyut memori masa lalu.

    Menurut keterangan ahli warisnya, hamparan itu merangkum pusara leluhur, rimbun kebun rotan, tanaman buah, dan jejak sisa pondok keluarga.

    Ketika PT HAL merangsek dan ikut menggarap lahan itu, Leger bertindak. Menindaklanjuti laporan ahli waris, ia memimpin majelis Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yang mengeluarkan putusan pada 2 Mei 2024.

    Majelis menyatakan PT HAL melanggar hukum adat. Sanksinya menghadirkan roh Rapat Damai Tumbang Anoi 1894. Komponen denda terbesarnya merujuk pada Pasal 96 senilai 586 kati ramu atau setara Rp146,5 juta.

    Hakim adat juga menjerat korporasi itu dengan Pasal 49 tentang kerusakan kubur dan sandung. Putusan tersebut mewajibkan perusahaan meminta maaf kepada pelapor, sekaligus membiayai ritual Hindu Kaharingan di tanah yang menyemayamkan orang tua ahli waris.

    PT HAL melawan lewat jalur pengadilan. Perusahaan menggugat Leger dan warga pelapor ke Pengadilan Negeri (PN) Sampit, yang kemudian membatalkan putusan adat tersebut pada 29 April 2025.

    Akan tetapi, tiga bulan berselang, Pengadilan Tinggi Palangka Raya membalik keadaan. Pada 25 Juli 2025, majelis hakim tingkat banding menganulir putusan PN Sampit dan menyatakan gugatan PT HAL tidak dapat diterima.

    Korporasi ini baru memenuhi sanksi adat senilai sekitar Rp259 juta pada akhir Februari 2026, tak lama setelah barisan ahli waris bersama organisasi kemasyarakatan dan masyarakat adat Dayak menggelar aksi massa.

    Fakta yang bergulir di Tualan Hulu itu mengukuhkan bukti bahwa hukum peninggalan 132 tahun silam masih bernapas dan ditaati.

    Sebaliknya, undang-undang khusus masyarakat adat dari negara belum juga terbit. Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut bolak-balik menjejaki program legislasi nasional sejak 2010, dan hingga Oktober 2026 naskahnya tak kunjung rampung disusun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Berangkat dari momentum 132 tahun Tumbang Anoi, Leger berharap Kongres Adat Dayak menjelma menjadi momentum strategis untuk memperkuat hukum adat, mendorong pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, serta menjahit aspirasi masyarakat Dayak dari berbagai wilayah.

    Dia juga ingin kongres tersebut mengalirkan manfaat nyata bagi warga yang tengah berjibaku menghadapi persoalan tanah, wilayah adat, dan keberlangsungan tradisi.

    ”Kongres Adat Dayak harus menjadi momentum untuk memperkuat hukum adat dan pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kita berharap perjuangan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menghasilkan langkah konkret bagi masyarakat adat,” ujar Leger.

    Sikap Leger ini menguatkan seruan serupa yang lebih dulu disuarakan sejumlah tokoh di Kalimantan Tengah.

    Yanto Eko Saputra menyerukan perlunya forum konsolidasi. Pada Musyawarah Besar I, 6 September 2026, ia terpilih secara aklamasi sebagai koordinator Forum Kebangsaan Ormas, Paguyuban, dan Kerukunan Kalteng, forum yang dalam pernyataannya juga disebut sebagai Forum Kebangsaan Huma Betang Kalteng.

    Dorongan senada datang dari tokoh adat asal Palangka Raya, Dandan Ardi, Rabu (21/10/2026).

    Hingga naskah ini disusun, jadwal dan panitia pelaksana kongres belum tercatat di sumber terbuka.

    Tumbang Anoi dan 96 Pasal yang Masih Dipakai

    Momentum 132 tahun Perjanjian Tumbang Anoi, kata Leger, tidak boleh membeku menjadi peringatan sejarah.

    Nilai persatuan, perdamaian, dan musyawarah yang dititipkan para leluhur perlu diterjemahkan melalui langkah nyata untuk mengurai berbagai persoalan masyarakat adat hari ini.

    Menilik ke belakang, Rapat Damai Tumbang Anoi berlangsung 22 Mei hingga 24 Juli 1894 di desa yang kini masuk wilayah Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas.

    Sekitar seribu pemimpin dan perwakilan Dayak dari berbagai penjuru Borneo duduk bersama, bersepakat menanggalkan pertikaian, pengayauan, perbudakan, serta perang antarkelompok. Dokumen Majelis Hakim Adat Dayak Nasional mencatat pertemuan akbar itu membuahkan sembilan butir kesepakatan yang dijabarkan ke dalam 96 pasal hukum adat Dayak.

    Pasal-pasal peninggalan itu masih menjadi rujukan bernyawa di Kotim. Penelitian yang dimuat jurnal Dinamika Hukum Universitas Slamet Riyadi pada 2023 mencatat hakim adat di Sampit berpedoman pada 96 pasal Tumbang Anoi saat memutus perkara pidana adat.

    Meski sarat wibawa, daya jangkau hukum adat punya batas struktural. Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim, Gahara, pada November 2025 mengakui lembaganya terbentur kewenangan dan ketiadaan alat pembuktian saat membahas kemungkinan hukum adat menindak pengedar maupun pengguna narkoba.

    ”Jadi walaupun kita punya 96 pasal, kita tidak punya alat untuk memastikan,” ujarnya kala itu, seperti dikutip Mata Kalteng.

    Bersatu tanpa Menghapus Perbedaan

    Bagi Dandan, api semangat Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 harus dijaga nyalanya melalui konsolidasi masyarakat adat, penguatan kelembagaan, dan penyusunan agenda bersama untuk merespons berbagai tantangan.

    ”Saat ini kita perlu persatuan dalam bingkai masyarakat adat Dayak di NKRI ini,” tegas Dandan.

    Bagi Leger, persatuan tidak dimaknai sebagai upaya meleburkan perbedaan, melainkan jalan untuk membangun kesepahaman dengan tetap menghormati adat, kewenangan masing-masing lembaga adat, serta keragaman suku, tradisi, dan struktur kelembagaan yang telah mengakar di setiap komunitas.

    Ia menilai kongres dapat menjadi ruang dialog bagi damang, mantir adat, tokoh adat, organisasi masyarakat adat, serta barisan generasi muda Dayak untuk merumuskan agenda perjuangan yang tajam.

    Penguatan kelembagaan adat, menurutnya, menjadi pilar penting agar nilai-nilai leluhur tetap hidup, dihormati, dan diwariskan.

    Terkait kehati-hatian menjaga batas kewenangan antarlembaga, Leger pernah bersikap tegas. Saat menagih sanksi PT HAL pada Mei 2024, ia mengingatkan perusahaan agar tidak membenturkan lembaga kedamangan dengan DAD.

    Untuk mencegah munculnya wacana kosong dan memastikan hasil kongres dapat membumi, Yanto turut menuntut program kerja yang terukur.

    ”Kongres Adat Dayak jangan hanya menghasilkan deklarasi dan foto bersama. Harus ada keputusan yang jelas dan program kerja terukur,” tegas Yanto.

    Ia menyodorkan lima agenda prioritas: penguatan hukum adat, pengakuan dan perlindungan wilayah adat, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan adat, serta pengawalan hasil kongres secara transparan.

    Pengakuan yang Masih Menunggu Undang-Undang

    Lembar sejarah mencatat, perhimpunan besar masyarakat acapkali mampu membuahkan hasil konkret. Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada 2 hingga 5 Desember 1956 sukses mendesak pemerintah pusat untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi otonom, hingga melahirkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957.

    Pekerjaan rumah terbesar bagi para tokoh tersebut saat ini adalah pengakuan penuh dari negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

    Ketentuan serupa hadir di Pasal 28I ayat (3), yang menegaskan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

    Dua rujukan konstitusi itu dipegang Leger sebagai pijakan untuk mendorong perlindungan hak, pelestarian identitas, penguatan kelembagaan, hingga penyelesaian persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat adat.

    Hingga Oktober 2026, payung hukum setingkat undang-undang yang mengatur pengakuan menyeluruh masih ditunggu.

    Pengaturannya yang tersebar di berbagai regulasi sektoral dinilai belum sanggup memberikan perlindungan, pemulihan, dan kepastian hukum, seperti dikemukakan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi yang dikutip Mongabay pada Januari 2026. Catatan AMAN tahun 2025 menghimpun 135 kasus perampasan 3,8 juta hektare wilayah adat di 109 komunitas, yang menyeret 162 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi.

    RUU Masyarakat Adat kembali masuk daftar prioritas legislasi 2026 lewat Rapat Paripurna DPR pada 8 Desember 2025. Pemerintah kemudian menyerahkan draf versinya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 19 Februari 2026. Ketua Baleg Bob Hasan pada 19 Agustus 2026 menargetkan pengesahan paling lambat awal 2027.

    Namun, dalam rapat bersama Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara pada 7 Oktober 2026, Wakil Ketua Baleg Martin Manurung menyebut penyusunan naskah RUU baru akan masuk pada masa sidang kedua.

    Sebagai pembanding, DPR mengesahkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026, kurang dari sebulan setelah rancangannya masuk prolegnas prioritas dan hanya enam hari pascapembentukan panitia kerja, seperti dicatat Kompas.

    Kotim sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang diteken pada 27 Desember 2024.

    Perda itu mengatur syarat penetapan pengakuan melalui keputusan bupati. Namun, penelusuran Kanal Independen hingga Minggu (25/10/2026) tak menemukan satu pun keputusan bupati Kotim berdasarkan perda tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2024 dengan tajuk serupa.

    Leger menaruh harapan agar Kongres Adat Dayak kelak sanggup melahirkan rekomendasi yang jelas, menetapkan agenda prioritas, dan mematangkan mekanisme tindak lanjut yang merangkul lembaga adat.

    Dukungan para damang, mantir adat, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat adat di berbagai daerah diharapkannya dapat menjadi kekuatan penyokong untuk mewujudkan kongres yang inklusif.

    Keberhasilan kongres, menurut Leger, diuji dari sejauh mana hasilnya mampu ditindaklanjuti untuk memperkokoh hukum adat dan menjaga persatuan, bukan dari megahnya perhelatan.

    ”Persatuan masyarakat Dayak harus terus dijaga. Kita ingin hukum adat semakin kuat, hak-hak masyarakat adat mendapatkan pengakuan dan perlindungan, serta lembaga adat memiliki ruang untuk menjalankan perannya secara bertanggung jawab,” ujarnya.

    Leger pernah merasakan sendiri jarak antara putusan dan pelaksanaannya. Dari momen penetapan hingga kewajiban itu dipenuhi, sanksi adat untuk PT HAL memakan waktu hampir 22 bulan. Ketika sengketa itu dinyatakan selesai pada akhir Februari 2026, ia kembali mengingatkan tujuan hukum adat.

    ”Hukum adat bertujuan menciptakan perdamaian tanpa meninggalkan luka di hati masing-masing pihak,” katanya ketika itu. (ign)

  • Wajah Polos Anak Beruang Madu: Ditemukan Terpisah dari Induknya di Kebun Seruyan, Diselamatkan BKSDA dan Baharkam Polri!

    Wajah Polos Anak Beruang Madu: Ditemukan Terpisah dari Induknya di Kebun Seruyan, Diselamatkan BKSDA dan Baharkam Polri!

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Seekor anak beruang madu (Helarctos malayanus) berwajah polos berhasil diselamatkan warga setelah ditemukan berkeliaran sendirian di area perkebunan Desa Lampasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Satwa liar dilindungi undang-undang tersebut ditemukan terpisah dari induknya di dekat pondok kebun sebelum akhirnya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Pos Sampit.

    Penyelamatan satwa langka ini bermula saat seorang warga lokal, Sugiarto, mendapati anak beruang madu tersebut sendirian. Sugiarto sempat menunggu beberapa jam di sekitar lokasi untuk memastikan keberadaan sang induk. Namun, karena induk beruang tak kunjung muncul dan khawatir akan keselamatan satwa tersebut, ia membawanya pulang lalu melapor ke BKSDA.

    Mendapat laporan pada Kamis (22/10/2026), personel BKSDA Pos Sampit bersama rombongan Direktur Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Tory Kristianto, S.I.K., bergerak ke lokasi pada Jumat (23/10/2026) untuk melakukan prosesi serah terima.

    Kepala BKSDA Resort Sampit  Muriansyah, mengonfirmasi bahwa saat diserahkan, anak beruang madu dalam kondisi fisik yang prima.

    “Anak beruang madu ini sudah diserahkan kepada petugas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Saat proses serah terima, kondisinya dilaporkan sehat dan aktif,” terang Muriansyah, Sabtu (24/10/2026).

    Dievakuasi ke SKW II Pangkalan Bun untuk Rehabilitasi Medis

    Pascaserah terima dari warga Desa Lampasa, anak beruang madu tersebut langsung diboyong menuju Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (SKW) Wilayah II di Pangkalan Bun. Penanganan medis serta observasi perilaku diperlukan untuk memastikan kesiapan fisik satwa sebelum nantinya masuk ke tahap rehabilitasi dan pelepasliaran kembali ke habitat alaminya.

    Muriansyah memberikan apresiasi tinggi atas kepedulian Sugiarto yang memilih melapor ketimbang memelihara atau memperjualbelikan satwa dilindungi tersebut secara ilegal. BKSDA mengimbau seluruh masyarakat di Kotim dan Seruyan untuk segera melapor jika menemukan satwa langka yang tersesat atau terancam konflik di area pemukiman dan perkebunan.

    Fenomena ditemukannya anak beruang madu sendirian di kebun warga Seruyan Raya merupakan sinyal bahaya terhadap kerusakan ekosistem dan habitat asli satwa liar. Terpisahnya anak dari induknya kerap dipicu oleh maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menghancurkan ruang jelajah satwa, atau akibat sang induk menjadi korban perburuan liar dan jerat.

    BKSDA Kalteng bersama Satgas Karhutla didesak melakukan penyisiran terbatas di sekitar hutan Desa Lampasa guna memastikan apakah induk beruang madu masih hidup di sekitar lokasi atau menjadi korban konflik lahan/jerat liar.

    Keberhasilan Sugiarto menyerahkan satwa secara sukarela harus dijadikan percontohan edukasi hukum bagi masyarakat perdesaan. Pemkab Seruyan dan BKSDA dituntut memperluas sosialisasi UU No. 5 Tahun 1990 agar warga tidak memelihara anak beruang madu yang lucu sebagai peliharaan rumahan. (***)

  • Geledah Pria Ber-Ninja di Depan Kos Dewi Sartika: Satresnarkoba Polres Kotim Temukan 10,18 Gram Sabu Dibalut Tisu!  

    Geledah Pria Ber-Ninja di Depan Kos Dewi Sartika: Satresnarkoba Polres Kotim Temukan 10,18 Gram Sabu Dibalut Tisu!  

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menggagalkan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kota Sampit. Pria berinisial RW (45) tak berkutik saat digerebek petugas di depan sebuah rumah kos di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), Rabu (21/10/2026) siang sekitar pukul 14.00 WIB.

    Dari hasil penggeledahan badan, petugas menemukan dua kantong plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat kotor 10,18 gram yang disembunyikan secara rapi dalam saku celana.

    Kasi Humas Polres Kotim IPTU Edi Walujo, mewakili Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra, mengonfirmasi bahwa penangkapan berawal dari laporan warga yang curiga terhadap aktivitas transaksi narkotika di sekitar kawasan kos Dewi Sartika.

    “Dari hasil penggeledahan badan yang disaksikan ketua RT dan warga setempat, petugas menemukan dua bungkus plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 10,18 gram. Barang haram tersebut dibalut selembar tisu dan disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri tersangka,” ungkap IPTU Edi Walujo, Sabtu (24/10/2026).

    Sabu Kantong Celana Dibalut Tisu, Motor Ninja dan Ponsel Diamankan

    Prosedur penggeledahan berlangsung transparan dengan penunjukan surat perintah tugas di hadapan pengurus RT setempat. Selain barang bukti sabu seberat 10,18 gram, Satresnarkoba Polres Kotim turut menyita sejumlah barang bukti operasional milik tersangka RW: Satu unit telepon genggam merk Tecno Pova 7 Ultra yang diduga kuat berisi rekam jejak jalur komunikasi transaksi. Satu unit sepeda motor sport Kawasaki Ninja yang digunakan tersangka saat menanti pembeli di depan kos-kosan.

    Tersangka RW secara kooperatif mengakui kepemilikan seluruh barang bukti tersebut di lokasi kejadian. Pria paruh baya ini langsung digelandang ke Mapolres Kotim untuk menjalani pemeriksaan mendalam, yang belakangan menjadi pintu masuk pengungkapan jaringan sabu jaringan 306 gram di Jalan Moh. Hatta.

     

    Penangkapan RW di depan kos Dewi Sartika mempertegas bahwa kawasan kos-kosan dan kontrakan padat di Ketapang rawan dijadikan tempat transit atau pangkalan transaksi narkoba. Pengedar kerap memanfaatkan mobilitas penghuni kos yang tinggi sebagai kamuflase aksi kejahatannya.

    Satpol PP Kotim, Bhabinkamtibmas, dan pengurus RT/RW di kawasan Telaga Baru dan Mentawa Baru Ketapang dituntut memperketat pengawasan serta mewajibkan pemilik kos melapor identitas penghuni secara berkala guna memutus rantai persebaran barang haram.

    Penyidik Polres Kotim telah menjerat RW dengan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo KUHP jo UU No. 1 Tahun 2026. Penegakan hukum dengan ancaman hukuman berat wajib dikawal hingga persidangan untuk memberikan efek jera yang nyata. (***)

  • Satu Pasal Dua Realitas: Terdakwa Tunggal SPBE Sampit Dituntut Sembilan Bulan

    Satu Pasal Dua Realitas: Terdakwa Tunggal SPBE Sampit Dituntut Sembilan Bulan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Mesin pengisian yang didakwa luput dari kalibrasi menyeret pengelola dua stasiun pengisian gas lintas provinsi ke meja peradilan lewat jeratan undang-undang yang sama.

    Jejak perkaranya serupa, bermula dari temuan tabung melon kurang takaran dari muatan kendaraan berisi sekitar 560 tabung.

    Dakwaan kedua perkara ini juga menyoal pangkal masalah yang serupa: mesin pengisian yang beroperasi tanpa kalibrasi atau uji ulang.

    Ujung penyelesaian dua perkara ini justru membelah realitas. Kepolisian Daerah Banten bertindak lugas dengan menahan direktur sekaligus pemilik stasiun pengisian di Serang.

    Pertamina merespons dengan menyetop operasinya, disusul ketukan palu pengadilan yang memvonis sang direktur bersalah. Bentangan fakta berbeda tersaji di Sampit.

    Perkara ini hanya mendudukkan kepala operasional SPBE sebagai terdakwa tanpa pernah ditahan sejak tahap penyidikan, hingga jaksa akhirnya menyodorkan tuntutan sembilan bulan penjara pada Kamis (22/10/2026).

    Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kejari Kotim) membacakan tuntutan tersebut untuk Robby Candra bin Karliano (alm).

    Surat dakwaan memosisikannya selaku Kepala Operasional SPBE PT Naga Jaya Makmur (NJM) di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    Mengacu pada amar tuntutan yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sampit, jaksa meminta pidana sembilan bulan itu dijatuhkan “dengan perintah Terdakwa ditahan”.

    Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2026/PN Spt ini mengakar dari inspeksi Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama tim Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotawaringin Timur pada 11 Februari 2026. Sebanyak 46 dari 80 sampel tabung LPG 3 kilogram bersubsidi tercatat kurang takaran.

    Sembilan Bulan Tanpa Denda

    Pembacaan tuntutan baru pecah pada jadwal keempat. Tiga persidangan sebelumnya pada 1, 8, dan 15 Oktober berujung penundaan dengan keterangan tuntutan belum siap.

    Dalam amar tuntutan, jaksa menyatakan Robby terbukti melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal ini memegang ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Tuntutan sembilan bulan penjara setara dengan 15 persen dari batas maksimal ancaman tersebut berdasarkan hitungan redaksi.

    Rumusan Pasal 62 ayat (1) menyediakan pilihan pidana penjara atau pidana denda. Jaksa dalam perkara ini mengambil jalan menuntut pidana penjara tanpa denda.

    Pasal 63 UUPK juga membuka ruang hukuman tambahan, di antaranya pengumuman keputusan hakim dan pembayaran ganti rugi. Amar tuntutan tak memuat satu pun sanksi tambahan ini.

    KUHP yang berlaku sejak Januari 2026 mengatur bahwa pidana tambahan dapat dikenakan apabila pidana pokok dipandang tidak cukup mencapai tujuan pemidanaan, sesuai rumusan Pasal 66 ayat (2).

    Surat dakwaan menyebut kekurangan isi tabung itu “menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen akhir”, tanpa mencantumkan nilai kerugian.

    Kepingan detail penting juga tersimpan dalam rumusan penahanan pada amar tuntutan. Dokumen tersebut tidak memuat kata “tetap” maupun klausul pengurangan masa tahanan, dua frasa yang lazim melekat apabila terdakwa sudah ditahan.

    Permintaan penahanan itu memiliki pijakan hukum. Pasal 100 ayat (1) KUHAP baru membatasi penahanan pada tindak pidana berancaman penjara lima tahun atau lebih, dan batas maksimal Pasal 62 ayat (1) bertengger pas di angka tersebut.

    KUHAP juga mensyaratkan adanya alasan materiil, dan keputusan menahan atau tidak kini berada di tangan majelis hakim.

    Daftar barang bukti merekam sembilan lembar kalibrasi Unit Filling Machine (UFM) menggunakan batu timbangan beban 10 kilogram. Lembaran ini bertanggal 18 hari dalam rentang 22 Januari hingga 11 Februari 2026.

    Dakwaan merumuskan bahwa periode tersebut berlalu tanpa proses kalibrasi; Kanal Independen menurunkan laporan mendalam mengenai jejak dokumen ini pada 30 September lalu.

    Jaksa meminta lembar kalibrasi tersebut, bersama dua nozel, 80 tabung, dan sejumlah dokumen lain, dikembalikan kepada PT NJM melalui saksi Tino Ariyandi. Cara jaksa menimbang dokumen kalibrasi ini dalam analisisnya belum terbaca oleh publik karena SIPP hanya membuka akses untuk bagian amar tuntutan.

    Bayang-Bayang Kasus Serang

    Penanganan perkara di Banten menyuguhkan cermin perbandingan. Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Banten menindak pengurangan takaran elpiji di SPBE PT Erawan Multi Perkasa Abadi di Kecamatan Curug, Kota Serang, pada Rabu, 22 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 WIB.

    Polisi bergerak menindaklanjuti keluhan warga yang gigit jari akibat susutnya isi tabung melon. Waktu inspeksi yang sebangun terjadi saat polisi di Kalimantan Tengah mendatangi SPBE PT NJM pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.

    Sidak di Sampit menyusul keluhan warga yang merasa gas elpiji bersubsidi mereka lebih cepat habis.

    Skala operasional kedua stasiun pengisian ini berdekatan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten AKBP Bronto Budiyono, dikutip SuaraBanten pada 24 Desember 2025, menyatakan SPBE Serang melayani 14 agen dengan 560 tabung untuk setiap pesanan pengiriman.

    Dakwaan perkara Sampit mencatat SPBE PT NJM juga melayani 14 agen aktif. Alur distribusi di Sampit bermula dari agen menebus gas kepada Pertamina, Pertamina menerbitkan loading order, SPBE mengisi tabung, lalu Pertamina membayar jasa pengisian kepada stasiun pengisian.

    Pengambilan sampel perkara Sampit bersumber dari satu truk bermuatan sekitar 560 tabung.

    Kedua perkara ditakar dengan batas toleransi yang sama. Bronto menyebut toleransi kekurangan isi batasnya 0,045 kilogram per tabung, sedangkan hasil pengukuran di Serang menemukan defisit 0,30 hingga 0,45 kilogram, menurut pemberitaan detikcom.

    Ahli dari Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III Banjarbaru, yang keterangannya menjadi rujukan dakwaan perkara Sampit, mengacu pada batas kesalahan 45 gram untuk kategori T1 dan 90 gram untuk kategori T2.

    Hasil uji yang termuat dalam dakwaan menyatakan 18 kemasan melampaui batas T1 dan 28 kemasan menembus penyimpangan T2. Aturan baku metrologi tidak memperkenankan penyimpangan T2, sehingga hasil pengujian gas Pelangsian dinyatakan ditolak.

    Polda Banten menetapkan DD (45), direktur sekaligus pemilik SPBE Serang, sebagai tersangka dan menahannya di rutan. Menurut MediaBanten, keterangan saksi kepada penyidik menyebut penyetelan mesin pengisian terlahir dari perintah direktur.

    Pertamina bereaksi dengan menyetop operasi stasiun pengisian tersebut. “Sekarang lakukan stop operasi sampai jangka waktu yang tidak ditentukan,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, dalam konferensi pers bersama Polda Banten pada 24 Desember 2025.

    Menurut August, Pertamina menemukan indikasi kecurangan di lokasi itu sejak Maret 2025 dan sempat melakukan pembinaan. Pertamina juga dapat memutus kerja sama dengan SPBE tersebut bila pelanggaran terbukti di pengadilan.

    Polda Banten menjerat DD dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf c UUPK serta ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal. Berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serang pada 26 Januari 2026.

    DD divonis delapan bulan penjara pada 30 Maret 2026 karena terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, tanpa merinci pasalnya.

    Dakwaan Serang ini menyoal ketiadaan tera atau pengujian ulang terhadap 12 unit UFM, bersenjatakan sampel pemeriksaan sebanyak 50 dari 560 tabung.

    Karakter kedua perkara menyisakan bilik perbedaan. Kepolisian Banten menduga kecurangan di Serang beroperasi nyaris setahun dengan taksiran keuntungan mencapai Rp9,4 juta per hari.

    Dakwaan perkara Sampit lebih menyoroti rentang ketiadaan kalibrasi antara 22 Januari dan 11 Februari 2026, tanpa memuat uraian mengenai penyetelan mesin secara sengaja maupun rekam jejak keuntungan materiil perusahaan.

    Kursi Terdakwa Tunggal

    Kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Sampit hanya diisi Robby. Surat dakwaan menyebut ia bertindak selaku Kepala Operasional berdasarkan surat kuasa dan penunjukan tertanggal 16 April 2021.

    Daftar barang bukti mencatat surat kuasa itu berasal dari tangan Direktur PT NJM, dan dokumen tersebut diminta jaksa agar dikembalikan kepada saksi Noor Ivansyah.

    Pasal 61 UUPK mengatur penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. PT NJM sebagai entitas korporasi bebas dari jerat status terdakwa dalam perkara ini.

    Usai pemeriksaan, mesin stasiun pengisian di Jalan Niaga itu tetap menderu. Kepala DKUKMPP Kotim saat itu, Johny Tangkere, pada 17 Februari 2026 menyatakan kepada Kaltengoke bahwa garis polisi hanya membelit dua nozel.

    ”Sepuluh nozzle tetap beroperasi seperti biasa,” ujarnya. Penelusuran redaksi belum menemukan riwayat pernyataan resmi Pertamina terkait sanksi untuk SPBE tersebut.

    Klaim Seratus Persen dan Catatan BPK

    Perkara Sampit bergulir mengiringi klaim dari pemerintah pusat. Kementerian Perdagangan pada 14 September 2026 mengumumkan takaran elpiji 3 kilogram dalam pengawasannya telah 100 persen memenuhi ketentuan metrologi legal, khususnya kebenaran kuantitas.

    Kesimpulan ini diramu dari hasil pengawasan Direktorat Metrologi terhadap 17 SPBE di 12 daerah, membentang dari DKI Jakarta hingga Kabupaten Wajo. Tiga daerah lokasi pengawasan menancap di Kalimantan Selatan, tanpa satu pun wakil dari Kalimantan Tengah.

    Siaran pers kementerian merujuk pada Pasal 137 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang mewajibkan pelaku usaha pengemas menjamin kebenaran kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.

    Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyatakan 753 SPBE di Indonesia telah diaudit lembaga independen dan dinyatakan sesuai SOP.

    Perbaikan standar pengisian elpiji bersubsidi ini disepakati Kemendag, Kementerian ESDM, dan Pertamina Patra Niaga pada 2024 untuk diterapkan mulai 2025. Dakwaan perkara Sampit mencantumkan Peraturan PT Pertamina Patra Niaga Nomor 026/PND930000/2025-S3 tanggal 10 Januari 2025 sebagai dasar kewajiban kalibrasi, walau tidak membedah posisinya di dalam struktur SOP baru tersebut.

    Catatan operasional yang memantik tanya justru bersumber dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Monitorindonesia.com pada 21 Oktober 2026 memberitakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 29/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026.

    Dokumen ini menyoroti gain, yaitu selisih ketika stok elpiji aktual di stasiun pengisian lebih besar daripada catatan administrasi.

    Menurut pemberitaan itu, BPK menghitung Pertamina Patra Niaga memperoleh kelebihan penerimaan mencapai Rp35,88 miliar dari hasil penjualan gain sepanjang 2025.

    Penyebab gain antara lain bersumber dari tabung yang datang tidak dalam kondisi kosong dan alat ukur di tangki SPBE yang belum ditera.

    Pemberitaan tersebut juga mencatat perbaikan SOP pada 2024 merangkul aturan kalibrasi UFM, namun evaluasi atas penerapan SOP baru terbukti belum bisa memastikan penyebab turunnya gain.

    Giliran Pembelaan

    SIPP mencatat agenda pembelaan terdakwa akan mendarat pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB di Ruang Cakra. Kolom penasihat hukum tampak kosong di SIPP.

    Usai pembacaan pledoi, jaksa memegang hak menanggapi lewat replik, disusul pihak terdakwa membalas lewat duplik, sebelum majelis hakim menimbang putusan.

    Delapan bulan pascapenimbangan 80 tabung melon di Pelangsian, tuntutan sembilan bulan, permintaan penahanan, dan nasib sembilan lembar kalibrasi kini bersandar penuh pada ketukan palu hakim.

    Sampai putusan berkekuatan hukum tetap terbit, asas praduga tak bersalah pantang dilepaskan dari diri terdakwa. (ign)

  • Jerat Babi Nyaris Putuskan Tangan Induk Orangutan di Kota Besi: BKSDA dan OFI Terjunkan Tim Rescue Dini Hari!

    Jerat Babi Nyaris Putuskan Tangan Induk Orangutan di Kota Besi: BKSDA dan OFI Terjunkan Tim Rescue Dini Hari!

    KOTIM, Kanalindependen.id  – Praktik pemasangan jerat liar kembali mengancam keselamatan satwa dilindungi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalteng Seksi KSDA Wilayah II bersama Orangutan Foundation International (OFI), aktivis lingkungan, dan aparat kepolisian menggelar operasi penyelamatan (rescue) dramatis di Desa Kandan, Kecamatan Kota Besi, Jumat (23/10/2026) dini hari.

    Dua individu orangutan yang diselamatkan dari kawasan perkebunan warga pada pukul 02.00 WIB tersebut terdiri dari induk betina berusia sekitar 25 tahun yang diberi nama Gadis, serta anaknya yang merupakan jantan berusia sekitar 10 bulan yang dinamai Garis. Operasi penyelamatan di tengah kegelapan malam ini turut disaksikan langsung oleh Dirpolsatwa Korshabara Baharkam Polri, Brigjen Pol Tory Kristianto, S.I.K., bersama jajaran Polda Kalteng dan Polres Kotim.

    Luka Parah Menganga di Kedua Pergelangan Tangan Induk

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, membeberkan bahwa keberadaan induk dan anak orangutan ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak Senin (12/10/2026), namun satwa tersebut sempat menghilang saat tim melakukan observasi awal. Baru pada Kamis (22/10/2026) sore pukul 16.49 WIB, aktivis lingkungan Sampit, Awil, menginformasikan bahwa kedua individu tersebut muncul kembali di Desa Kandan.

    Mendapat laporan presisi dari warga setempat bernama Karyadi, tim penyelamat dari Pangkalan Bun langsung bergerak pada pukul 19.00 WIB dan tiba di lokasi pukul 01.00 WIB untuk mengeksekusi tindakan medis. Saat proses pembiusan dan pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter hewan, kondisi induk orangutan sangat memprihatinkan karena tali jerat melingkar erat dan merobek jaringan kulit di kedua pergelangan tangannya.

    “Ditemukan tali di pergelangan tangan kiri dan kanan induk orangutan. Tali tersebut langsung diputuskan dan terdapat luka yang cukup parah di bekas posisi tali. Diduga kuat tali tersebut merupakan jerat babi,” ungkap Muriansyah dalam laporan resminya, Sabtu (24/10/2026).

    Setelah mendapat penanganan medis darurat untuk menutup luka bekas jerat, Gadis dan Garis langsung diboyong menuju Pangkalan Bun pada pukul 03.00 WIB untuk menjalani perawatan intensif serta rehabilitasi sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat yang aman.

    Tragedi yang menimpa Gadis merupakan bukti nyata tingginya ancaman jerat sling atau tali liar di area persinggungan hutan dan perkebunan Kotim. Membiarkan pemasangan jerat babi tanpa pengawasan sama saja dengan membiarkan pembantaian perlahan terhadap satwa langka terancam punah (endangered species).

    Oleh karena itu, BKSDA Kalteng bersama Ditreskrimsus Polda Kalteng dan Polres Kotim didesak untuk segera menggelar operasi pembersihan (sweeping) jerat babi secara massal di sepanjang area perkebunan Desa Kandan dan Kecamatan Kota Besi, serta menindak tegas para pemasang jerat sesuai UU Nomor 5 Tahun 1990. Selain itu, kehadiran Dirpolsatwa Korshabara Baharkam Polri Brigjen Pol Tory Kristianto di lokasi evakuasi harus menjadi batu pijakan untuk memperketat patroli penegakan hukum lingkungan di wilayah rawan konflik satwa-manusia di Kotawaringin Timur. (***)

  • Modal 12 Suara Siyono dan Tiket Slipi yang Tersandera Kalender Musda

    Modal 12 Suara Siyono dan Tiket Slipi yang Tersandera Kalender Musda

    SAMPIT, kanalindependen.id – Klaim penguasaan 12 dukungan Pengurus Kecamatan (PK) dibawa Siyono ke tengah syukuran ulang tahun ke-62 Partai Golkar di Sampit, Rabu (21/10/2026).

    Angka dari 22 pemegang hak suara Musyawarah Daerah (Musda) itu bukan sekadar hitungan matematis, melainkan kunci utama bernilai separuh plus satu yang menjamin tiket aklamasi kursi Ketua DPD.

    Akan tetapi, senjata politik yang diklaim Siyono masih harus tertahan di ruang tunggu. Musda Golkar Kotawaringin Timur (Kotim) sudah meleset 136 hari dari kalender aslinya pada 7 Juni 2026, tanpa kepastian kapan panggung pertarungan benar-benar dibuka.

    ”Yang penting nanti ada panitia Musda-nya, ya tetap saja kita mau daftar. Tapi kalau enggak ada panitianya, ya kita tetap diam dulu,” ujar Siyono.

    Mantan Camat Parenggean itu menyebut otoritas pelaksanaan Musda berada di tangan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kotim.

    Mengacu pada aturan organisasi, jadwal Musda kabupaten/kota diketuk oleh DPD provinsi, sementara panitia baru dibentuk setelah jadwal itu turun.

    Siyono memilih sabar mengikuti ritme mesin partai dan enggan melangkahi tahapan resmi. Ia memastikan persyaratan administrasi pencalonannya sudah tuntas, siap dilayangkan begitu loket pendaftaran dibuka.

    Daya Tarik 12 Suara

    Dua belas dari 17 PK setara dengan penguasaan 70,6 persen. ”Dari 17, kita 12,” ujarnya. Angka PK menjadi jantung penentu lantaran kecamatan menggenggam porsi terbesar suara Musda.

    Tercatat ada 22 pemegang hak suara: 17 PK, ditambah masing-masing satu suara untuk DPD Golkar Kalteng, DPD Golkar Kotim, Dewan Pertimbangan, organisasi pendiri, dan organisasi yang didirikan Partai Golkar.

    Komposisi ini berpegang teguh pada pola Musda Golkar di daerah lain, yang menghitung suara ormas dan organisasi sayap secara gabungan per kelompok, bukan terpisah per organisasi.

    Apabila organisasi sayap partai dihitung sebagai entitas tersendiri sehingga total suara menjadi 23, angka 12 milik Siyono tetap kokoh melampaui ambang separuh.

    Bakal calon ketua periode ini diwajibkan mengantongi dukungan minimal 30 persen pemegang hak suara. Untuk skala Kotim, persentase itu setara dengan tujuh surat dukungan.

    Bagi Siyono, angka 12 memancarkan magnet yang jauh lebih kuat. Pengurus dan panitia Musda Golkar di sejumlah daerah, merujuk petunjuk pelaksanaan dan peraturan organisasi partai, menjelaskan bahwa bakal calon yang didukung lebih dari separuh pemegang hak suara dapat langsung merengkuh aklamasi.

    Jarak Siyono dengan batas tersebut kini setipis satu surat dukungan. Bila satu PK saja berpaling arah, dukungannya susut ke 11, sekadar separuh tanpa ada plus satu.

    Pimpinan kecamatan adalah pemegang hak suara itu sendiri. Agustus lalu, desas-desus mengenai pergantian sepihak pimpinan kecamatan menjelang Musda sempat memanaskan suhu internal Golkar Kotim.

    Sekretaris DPD Golkar Kotim Joni Abdi kala itu menepisnya. Ia memastikan belum ada satu pun lembar surat pemberhentian maupun pengangkatan pimpinan kecamatan yang diterbitkan.

    Tiket dari Slipi

    Langkah Siyono menuju bursa calon ketua semula terhadang karang syarat pengalaman. Ketentuan Musda Golkar mewajibkan calon ketua pernah mencicipi posisi pengurus partai, sedangkan rekam jejak Siyono belum pernah menyentuh struktur Golkar di tingkat mana pun.

    Namun, pintu tertutup itu akhirnya dibuka dari Slipi, Jakarta, tempat Kantor DPP Golkar bernaung. Surat diskresi Nomor B-1095/DPP/GOLKAR/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 ditandatangani langsung Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Diskresi ini terbit menyusul permohonan Siyono sendiri. Dalam lembar suratnya, DPP mempertimbangkan komitmen Siyono selaku pengusaha untuk mendongkrak perolehan suara serta kursi Golkar di DPRD Kotim.

    Walau begitu, surat dari Slipi tetap mematok batas tegas. Otoritas pemilihan mutlak dikembalikan kepada para pemegang hak suara yang sah sebagai peserta Musda. Diskresi sekadar membukakan pintu pencalonan, sementara siapa yang berjaya tetap ditentukan di atas arena Musda.

    Jam Pasir yang Menipis

    Kalender Musda XI Golkar Kotim ibarat lembaran yang terus bergerak mundur. Semula dijadwalkan bergulir 7 Juni 2026, agendanya tergeser ke Agustus. Tenggatnya pun berlapis-lapis. Surat instruksi DPP Golkar terbitan Juli 2026 menitahkan seluruh Musda kabupaten/kota rampung selambat-lambatnya 30 Agustus 2026.

    Pada 27 Juli, Ketua DPD Golkar Kalteng Edy Pratowo menargetkan Musda kabupaten/kota di Kalteng tuntas paling lambat akhir Agustus. Nyatanya, Kotim melewati Agustus tanpa Musda.

    Pada 18 Agustus, di tengah arahannya di Kantor DPP Golkar, Bahlil meminta konsolidasi musda-musda di kabupaten/kota harus selesai paling lambat Oktober ini.

     Memasuki pertengahan September, Edy mencatat Kotim masih satu dari empat daerah yang belum menyelenggarakan Musda, bersama Murung Raya, Barito Utara, dan Sukamara.

    ”Batasnya sampai Oktober, jadi ini masih panjang,” kata Edy, pada 16 September lalu. Daftar itu kemudian mengerucut tinggal tiga daerah: Barito Utara, Kotim, dan Sukamara.

    Molornya hajat di tingkat daerah ini ibarat jangkar yang ikut menahan laju kapal provinsi. Edy merencanakan pelantikan serentak pengurus Golkar se-Kalteng agar Ketua Umum bisa hadir menyaksikan.

    Ia sempat menyebut bahwa pelantikan sebenarnya bisa saja dieksekusi, tetapi dirinya masih memilih untuk berkoordinasi dengan DPP. Kepastian jadwalnya kini terpaku menunggu seluruh Musda daerah rampung.

    Oktober kini tinggal menyisakan hitungan hari. Siyono mengaku masih setia menunggu pembentukan panitia.

    ”Seandainya nanti tidak ada Musda, berarti ada kebijakan pimpinan, ya kita akan berdiskusilah dengan tokoh yang ada Golkar ini seperti apa,” katanya.

    Barito Timur memperlihatkan betapa kencangnya roda Musda bisa diputar. Prokalteng memberitakan penunjukan Purdiono sebagai Plt Ketua DPD Golkar Barito Timur pada 11 Agustus 2026.

    Tugas utamanya jelas: mempercepat Musda yang semestinya digelar pada 2025. Hanya berselang kilat, pada 24 Agustus, media yang sama mewartakan Nursulistyo resmi terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Barito Timur.

    Sebaliknya, DPD Golkar Kotim dipimpin Plt setidaknya sejak Agustus. Pada bulan yang sama, Wakil Ketua DPD Golkar Kotim Noor Isna membeberkan bahwa kondisi internal partai sedang tidak kondusif.

    ”Daripada mengganti pimpinan kecamatan, lebih baik mengganti Plt Ketua DPD Kotim yang kami anggap tidak mampu menjaga kondusifitas di internal Partai Golkar,” ujarnya.

    Sejarah mencatat, Musda Golkar Kotim pernah dijegal penundaan lewat jalan yang berbeda. Pada Agustus 2020, Musda X ditunda secara mendadak setelah sepucuk surat dari DPD Golkar Kalteng mendarat di pagi hari pelaksanaan, padahal peserta dari berbagai kecamatan sudah tiba dan melakukan registrasi di Sampit.

    Bayang-Bayang Calon Tunggal

    Menjelang habisnya waktu, DPD Golkar Kalteng sebelumnya telah menunjuk Rudianur sebagai calon tunggal. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Kotim, Hj. Rachmawati, menyebut Rudianur berhak maju berbekal dukungan provinsi, sedangkan Siyono berlaga dengan bekal diskresi DPP.

    Ia meminta agar kedua belah pihak diberikan ruang yang sama untuk bertarung secara sehat lewat Musda.

    Rachmawati juga menyoroti penundaan Musda yang berlarut-larut ini sebagai taktik mengulur waktu yang takkan sanggup membendung kehendak mayoritas pengurus.

    ”Saya prihatin kenapa sekarang Musda Golkar Kotim ada tendensi terus tertunda-tunda,” tuturnya.

    Ia menegaskan tidak memihak kepada salah satu kandidat, meski unsur Dewan Pertimbangan sudah tercantum dalam daftar pendukung Siyono.

    Jauh hari pada 27 Juli, Edy Pratowo memang sempat memaparkan bahwa lima daerah yang belum menggelar Musda masih bergelut dengan konsolidasi, karena masih terdapat beberapa nama yang sedang kami pertimbangkan untuk memimpin DPD. Pernyataan itu meluncur tanpa menyebut nama figur maupun daerah spesifik.

    Rudianur menjabat Wakil Ketua DPRD Kotim pada periode 2019-2024, dan kini menduduki kursi Wakil Ketua II DPRD Kotim sekaligus Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Golkar Kotim.

    Pada Selasa (20/10/2026), sehari sebelum perayaan syukuran yang dihadiri Siyono, DPD Golkar Kotim menggelar ziarah makam pahlawan, tasyakuran, serta santunan bagi anak yatim dan kaum duafa.

    Pengurus Golkar dari sejumlah kecamatan turut menampakkan diri. Rudianur datang mewakili Plt Ketua DPD, menyuarakan pesan bahwa Golkar akan terus mengawal pembangunan dan merekatkan sinergi dengan pemerintah daerah.

    Belum ada pernyataan terbuka dari Rudianur, Plt Ketua DPD Golkar Kotim, maupun DPD Golkar Kalteng yang merespons klaim calon tunggal tersebut.

    Sebelumnya Siyono menyebut dirinya pernah dipertemukan dengan kandidat lain bersama Ketua DPD Golkar Kalteng. Ia mengklaim tali komunikasi di antara mereka tetap baik dan berharap turbulensi menjelang Musda tidak sampai membelah soliditas internal.

    Riak kegelisahan mengenai figur yang ditentukan oleh provinsi pernah pecah dari akar rumput. Agustus lalu, Pimpinan PK Seranau M. Fahkrurozi dengan lantang bersuara.

    ”Untuk apa ada Musyawarah Daerah kalau calonnya sudah ditunjuk oleh Golkar Provinsi? Ini namanya mengaburkan semangat demokrasi yang hingga saat ini masih sangat dijunjung tinggi oleh Partai Golkar,” tegasnya.

    PK Seranau kini bertengger dalam daftar 12 PK pendukung Siyono yang dipublikasikan 5 Oktober, berdampingan dengan PK Baamang. Pimpinan PK Baamang, Moch. Nanang, pada Agustus juga memancang sikap siap menolak andai isu pergantian sepihak pimpinan kecamatan terbukti benar.

    Sisa lima PK yang tidak tercantum dalam daftar panjang tersebut adalah Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Teluk Sampit, Cempaga, dan Telaga Antang.

    Mengejar Sepuluh Kursi

    Pada kancah Pilkada 2024, Siyono maju mencalonkan diri sebagai wakil bupati mendampingi Sanidin. Pasangan ini mengumpulkan 70.778 suara atau 35,38 persen, menempatkan mereka di urutan kedua.

    Siyono membawa residu pengalaman palagan itu ke bursa ketua. “Targetnya Golkar harus nambah kursi, nambah suara, menjadi pimpinan di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ucapnya tegas.

    Visi ini selaras dengan pidato Bahlil saat meresmikan Musda Golkar Sulawesi Utara, April 2026, yang memerintahkan pengurus baru untuk memperbesar raihan kursi DPRD agar setiap kabupaten/kota memiliki pimpinan dari rahim Partai Golkar.

    Merujuk ketetapan KPU Kotim pada 2 Mei 2024, Golkar saat ini menempatkan lima wakilnya dari total 40 kursi DPRD Kotim, sejajar dengan PKB dan PAN.

    Mereka membuntuti Gerindra yang merengkuh enam kursi, dan tertinggal dari PDI Perjuangan yang meraih kursi terbanyak dengan sepuluh kursi. Posisi tersebut otomatis memberi PDI Perjuangan hak atas kursi ketua dewan.

    Sementara itu, satu-satunya kursi pimpinan dewan jatah Golkar adalah jabatan Wakil Ketua II yang diduduki Rudianur.

    Siyono memancang target sepuluh kursi. Angka yang menuntut Golkar untuk melipatgandakan perolehan mereka, sekadar untuk menyamai taring politik PDI Perjuangan hari ini.

    Siapa pun yang kelak mengambil alih kemudi partai, tutur Siyono, memikul beban untuk menjaga jalinan kader tetap utuh. ”Harapannya agar Golkar tetap solid,” tegasnya. (ign)

  • Jaringan Sabu Kemasan Teh Cina Diberondong Polisi: Dari Dewi Sartika Hingga Moh. Hatta, Satresnarkoba Polres Kotim Sita 306,7 Gram Sabu

    Jaringan Sabu Kemasan Teh Cina Diberondong Polisi: Dari Dewi Sartika Hingga Moh. Hatta, Satresnarkoba Polres Kotim Sita 306,7 Gram Sabu

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Operasi terukur jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kotawaringin Timur (Kotim) berhasil membongkar mata rantai peredaran narkotika jaringan besar di Kota Sampit. Pengembangan kasus dari kawasan Jalan Dewi Sartika berujung pada penggerebekan rumah di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Ketapang, dengan total barang bukti sitaan mencapai 306,7 gram sabu, Rabu (21/10/2026) sore.

    Dalam pengungkapan bernilai ratusan juta rupiah tersebut, petugas berhasil membekuk seorang pria berinisial SMF yang disinyalir bertindak sebagai gudang/penyimpan barang haram tersebut.

    Kasi Humas Polres Kotim, AKP Edi Walujo, membeberkan bahwa terbongkarnya markas SMF berawal dari penangkapan tersangka pertama berinisial RW di Jalan Dewi Sartika sekitar pukul 14.00 WIB.

     “Setelah mengamankan pelaku R W di Jalan Dewi Sartika, anggota Satresnarkoba langsung melakukan pengembangan untuk mengetahui asal sabu tersebut. Hasilnya, petugas bergerak ke Jalan Moh. Hatta dan mengamankan seorang pria berinisial S M F,” kata Edi, Jumat (23/10/2026).

    Sabu Kemasan Chinese Tea Tersembunyi di Bawah Kasur Kamar

    Proses penggeledahan di kediaman SMF di Jalan Moh. Hatta berlangsung ketat dengan disaksikan langsung oleh perangkat kelurahan dan ketua RT setempat.

    Saat menyisir area kamar tidur, petugas mendapati sebuah tas putih yang disembunyikan secara rapat di bawah kasur. Di dalam tas tersebut, polisi menemukan tujuh paket besar sabu berkemas bungkus Chinese Tea (Teh Cina) modus klasik jaringan internasional untuk mengelabui aparat dengan berat kotor keseluruhan 306,7 gram.

    Selain sabu, petugas mengamankan uang tunai Rp3,6 juta, satu bungkus plastik klip kecil, dan telepon genggam Oppo A5 Pro yang ditemukan di lantai kamar. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Kotim untuk kepentingan penyidikan.

    Edi menyebutkan, berdasarkan keterangan kepolisian, S M F mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya.

    “Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tujuh bungkus sabu dengan berat kotor 306,7 gram yang disimpan dalam tas putih di bawah kasur. Selain itu, turut diamankan uang tunai Rp3,6 juta, telepon genggam, dan sejumlah barang lain yang berkaitan dengan perkara tersebut,” ujarnya.

    Hubungan kedua terlapor masih perlu ditelusuri

    Pengungkapan di Jalan Moh. Hatta berlangsung sekitar dua jam setelah penangkapan R W di Jalan Dewi Sartika. Namun, hubungan antara kedua pria tersebut, asal-usul sabu, dan dugaan peran masing-masing dalam perkara ini masih perlu dijelaskan lebih lanjut melalui proses penyidikan.

    Polisi menyangkakan S M F dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Sangkaan tersebut merupakan bagian dari proses hukum dan bukan penetapan bahwa terlapor telah terbukti bersalah. Pembuktian atas dugaan tindak pidana serta peran setiap pihak tetap harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (***)