cms.kanalindependen.id

Kategori: Berita Utama

Bukan Sekadar Tangkapan Besar, Lima Makna Penting Kasus Sabu 35,1 Kg bagi Kalteng

SAMPIT, kanalindependen.id – Pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti 35,1 kilogram sabu dan lebih dari 15 ribu butir ekstasi di Lamandau bukan sekadar cerita kejar‑kejaran kurir di jalur Trans Kalimantan.

Angka dan dramatika operasi belasan jam itu bukan sekadar sensasi. Kasus ini memotret banyak hal tentang kondisi Kalteng.

Mulai dari ancaman terhadap generasi muda, peta jalur sindikat narkoba, sampai kesiapan kebijakan keamanan di daerah. Kanal Independen merangkumnya menjadi lima makna penting.

1. Menyelamatkan Ratusan Ribu Warga dari Paparan Sabu

Dalam rilis di Palangka Raya, Rabu (18/2), Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggambarkan, satu kilogram sabu bisa berdampak pada sekitar 10 ribu orang.

Perhitungan tersebut bersifat estimasi berbasis asumsi jumlah pengguna potensial per gram, bukan data riil pengguna.

Dengan hitungan itu, 35 kilogram lebih sabu yang diamankan di Lamandau berpotensi menyeret ratusan ribu orang ke lingkaran penyalahgunaan narkotika jika lolos ke pasar.

Di sisi lain, BNNP Kalteng mencatat sepanjang 2025 mereka menyita sekitar 15,2 kilogram sabu dari 42 kasus narkotika yang ditangani di seluruh provinsi.

Satu kasus di Lamandau pada awal 2026 ini saja sudah lebih dari dua kali lipat total sitaan sabu BNNP dalam satu tahun, yang menunjukkan betapa besar bobotnya terhadap upaya menekan pasokan di wilayah ini.

2. Menguatkan Fakta, Lamandau Jadi Jalur Emas Sindikat

Pengungkapan 35,1 kilogram sabu dan 15.016 ekstasi ini kembali menegaskan Lamandau, khususnya ruas Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sebagai koridor favorit sindikat narkoba.

Polda Kalteng menyebut pengungkapan ini sebagai salah satu kasus luar biasa di awal 2026, dan secara jelas menjelaskan bahwa barang dibawa melalui jalur darat dari Kalbar masuk ke Kalteng lewat Lamandau.

Catatan pemberantasan sebelumnya menunjukkan pola berulang di lokasi yang sama. Penggagalan penyelundupan 33,8 kilogram sabu pada 2024 dan 46,7 kilogram sabu pada 2025 yang juga diungkap di Lamandau dan jalur Trans Kalimantan.

Alur rute yang diungkap Polda dan BNN mengarah pada jalur Pontianak–Lamandau–kota‑kota di Kalteng dan Kalimantan Selatan, sehingga Lamandau praktis menjadi titik ”choke point” di peta peredaran sabu Kalimantan.

Laman: 1 2 3

Februari 19, 2026
Ketika Lampu Menyala Lebih Mahal dan Emas Tak Lagi Sekadar Tabungan

SAMPIT, Kanalindependen.id – Menjelang senja di Sampit, lampu-lampu rumah mulai menyala satu per satu. Dapur kembali hidup, kipas angin berputar lebih lama, dan rice cooker tak pernah benar-benar dingin. Ramadan pun mulai menyapa. Namun, di balik rutinitas itu, ada kegelisahan yang ikut menyala tagihan listrik.

Di sebuah rumah sederhana di Kecamatan Baamang, Risna (39) menyodorkan ponselnya. Di layar kecil itu, angka tagihan listrik bulan terakhir terpampang jelas.

“Pemakaian saya sama saja. Masak ya tetap masak, malam kadang kipas nyala karena panas. Tapi begitu mau Ramadan, tagihannya naik,” ujarnya.

Ia mengaku kini harus lebih berhitung. Bukan hanya soal listrik, tapi juga pengeluaran dapur yang ikut menyesuaikan.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat inflasi Januari 2026 di Sampit sebesar 3,85 persen (y-on-y). Salah satu pendorong terbesarnya adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang melonjak 13,64 persen, dengan tarif listrik sebagai penyumbang utama.

Bagi banyak keluarga, angka itu bukan sekadar statistik. Ia menjelma pilihan-pilihan kecil yang terasa berat: mengurangi lauk berbuka, menunda beli kebutuhan nonpokok, hingga membatasi penggunaan listrik di malam hari padahal Ramadan justru membuat aktivitas rumah tangga kian padat.

Kegelisahan serupa terasa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Hidayah (35), ibu rumah tangga, menyebut Ramadan tahun ini terasa berbeda.

“Biasanya jelang puasa saya simpan sedikit uang di emas. Kalau perlu mendadak, bisa dijual. Tapi sekarang harga emas tinggi sekali. Mau beli berat, mau jual juga sayang,” katanya.

Kenaikan emas perhiasan tercatat menjadi penyumbang terbesar inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melesat 15,05 persen. Bagi rumah tangga seperti Hidayah, emas bukan simbol gaya hidup, melainkan penyangga ekonomi terakhir saat kondisi mendesak.

Ironisnya, di bulan puasa kebutuhan justru bertambah: zakat, sedekah, persiapan lebaran, hingga biaya sekolah anak. Sementara harga makanan mungkin masih terlihat “terkendali”, biaya memasak yang bergantung pada listrik pelan-pelan menggerus anggaran.

“Kalau listrik naik, otomatis semua ikut naik. Kita mau hemat juga ada batasnya,” ujar Risna, sambil tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip upaya menenangkan diri.

Di tengah inflasi yang didorong listrik mahal dan emas yang kian tinggi, pertanyaan kritis pun muncul: sejauh mana rumah tangga kecil mampu bertahan? Tanpa bantalan pengaman yang memadai, tekanan harga akan selalu jatuh paling cepat ke dapur-dapur sederhana.

Malam-malam Ramadan akan dilalui. Lampu-lampu rumah tetap menyala bukan karena boros, tetapi karena hidup harus berjalan. Dan di balik cahaya itu, ada harapan sederhana agar kebijakan harga lebih peka pada denyut warga, sehingga Ramadan tetap menjadi bulan ketenangan, bukan bulan kecemasan.(***)

Februari 19, 2026
Operasi Belasan Jam di Jalur Emas Sindikat Narkoba Kalimantan, Polisi Amankan Sabu Puluhan Kilogram

Kanalindependen.id – Lamandau sudah lama menjadi jalur emas sindikat narkoba lintas provinsi di jantung Kalimantan.

Melalui ruas strategis Trans Kalimantan yang membelah kabupaten perbatasan ini, sabu berkali‑kali mengalir dalam jumlah kiloan hingga puluhan kilogram sebelum sempat diputus aparat.

Awal Februari 2026, jalur ini kembali jadi panggung. Dua kurir berinisial ME (28) dan HR (37) kedapatan membawa 33 bungkus sabu dengan berat total sekitar 35,1 kilogram dan 15.016–15.061 butir pil ekstasi menggunakan mobil Toyota Raize merah di wilayah Kecamatan Delang, Lamandau.

Ketika hendak dihentikan aparat Polres Lamandau, mereka memilih kabur. Satu mobil digeber di Jalan Trans Kalimantan, dua orangnya melompat dan lari ke arah permukiman serta hutan sebelum akhirnya tertangkap setelah pencarian sekitar 12 jam.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan dalam jumpa pers di Polda Kalteng, Palangka Raya, Rabu (18/2), menyebut, kasus ini bukan tangkapan kecil.

”Ini total 35,1 kilogram sabu dan lebih dari 15 ribu butir ekstasi yang dibawa melalui jalur Trans Kalimantan di Lamandau,” ujarnya.

Dia menegaskan, jajarannya tak akan berhenti pada penangkapan dua kurir yang diamankan pada 10 Februari 2026 lalu tersebut.

“Saya perintahkan tim yang ada, untuk mengembangkan kasus ini ke jaringan-jaringannya,” kata Iwan.

Dari hasil pemeriksaan sementara, paket narkotika ini dikirim dari Kalimantan Barat dan diduga akan diedarkan di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah dan provinsi sekitar.

Lamandau kembali berperan sebagai koridor. Pintu darat yang menghubungkan pemasok di barat dengan pasar di kota‑kota tujuan di tengah dan selatan Kalimantan.

Besarnya barang bukti membuat pemerintah daerah ikut bereaksi. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut volume sabu yang diamankan punya potensi merusak generasi dalam skala masif jika lolos ke pasar.

”Kalau satu kilogram bisa berdampak ke sekitar 10 ribu orang, berarti puluhan kilogram ini bisa merusak ratusan ribu orang. Artinya, ini telah menyelamatkan generasi kita,” ucap Agustiar.

Sebagai bentuk apresiasi, ia secara terbuka menjanjikan bonus Rp50 juta dari uang pribadinya bagi personel yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini.

Kasus tersebut kian mempertegas Lamandau sebagai jalur strategis bisnis narkoba. Pola besarnya tampak jelas. Wilayah itu berulang kali muncul dalam berita pengungkapan sabu dengan jumlah kiloan senilai miliaran rupiah. (***/ign)

Februari 18, 2026
Ketika Skandal Hibah Keagamaan di Kotim “Menghantam” Pintu Rumah Ibadah

SAMPIT, kanalindependen.id – Pembangunan sebuah rumah ibadah di Kotim tertahan di tengah jalan. Sejumlah bagian bangunan belum bisa diselesaikan karena kekurangan dana.

Di antara tumpukan material, pengurus hanya bisa menghitung waktu dan peluang yang kian menyempit.

Mereka pernah percaya pada janji hibah keagamaan pemerintah daerah. Proposal diajukan, verifikasi dilakukan, bahkan sinyal disetujui sempat membuat jemaah bersyukur lebih dulu.

Akan tetapi, sejak perkara dugaan korupsi dana hibah keagamaan menggelinding ke meja penyidik Kejari Kotawaringin Timur, harapan itu perlahan berganti kecemasan.

”Kami sudah dijanjikan dapat dana untuk penyelesaian bangunan. Itu memang kebutuhan mendesak. Tapi setelah kasus hibah ini disidik, sepertinya tidak bisa lagi diharapkan,” ujar seorang pengurus rumah ibadah yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Dia bukan satu-satunya. Sejumlah pengurus rumah ibadah lain menyampaikan hal serupa. Mereka sama‑sama mendapat kabar bahwa permohonan hibahnya sudah ”diakomodasi”, tetapi pencairan tak kunjung datang hingga tahun anggaran lewat begitu saja.

Anggaran untuk bantuan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan sejatinya telah dialokasikan pemerintah daerah. Namun, di lapangan, sebagian bangunan justru terkatung di tengah badai perkara hukum.

Menurut sumber tersebut, situasi berubah drastis setelah penyidik mulai mengendus adanya penyimpangan dalam penyaluran dana hibah keagamaan Rp40 miliar untuk ratusan organisasi dan lembaga keagamaan.

Nama-nama penerima hibah dipanggil, kegiatan diperiksa, dan satu per satu aliran uangnya dipertanyakan. Di sisi lain, calon penerima hibah tahun berjalan merasakan imbas yang tak pernah mereka duga.

”Yang salah ini oknumnya, tapi dampaknya ke kami yang benar-benar membutuhkan. Tidak mungkin kami menyalahgunakan dana untuk agama. Itu perbuatan sangat tercela dan berdosa,” ucapnya pelan.

Laman: 1 2

Februari 18, 2026
Pembuktian Bukan Tudingan, Mandau Talawang Laporkan Dugaan Gratifikasi ke Polda dan Kejati

SAMPIT, kanalindependen.id – Polemik rekomendasi kemitraan koperasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara berlanjut ke meja penegak hukum.

Ormas Tantara Lawung Mandau Adat Talawang resmi melaporkan dugaan gratifikasi yang menyeret nama Ketua DPRD Kotawaringin Timur ke Polda dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Pada Rabu (18/2/2026), pengurus ormas mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalteng untuk menyerahkan berkas laporan resmi.

Pada hari yang sama, mereka juga menyampaikan laporan serupa ke Kejati Kalteng sebagai langkah paralel pengaduan.

Dokumen pengaduan diserahkan langsung kepada petugas pelayanan, disertai lampiran yang disebut berkaitan dengan proses penerbitan hingga pencabutan surat rekomendasi dukungan kemitraan sejumlah koperasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara.

Ormas ini meminta aparat penegak hukum menelusuri alur keputusan tersebut, termasuk kemungkinan adanya aliran gratifikasi di balik sikap politik lembaga legislatif daerah.

Panglima Tantara Lawung Mandau Adat Talawang Ricko Kristolelu menyebut, laporan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka gelar pada 13 Februari 2026 di Sampit.

Saat itu, massa ormas mempertanyakan konsistensi sikap dewan terhadap kerja sama kemitraan koperasi dengan perusahaan perkebunan negara tersebut.

”Hari ini, Rabu 18 Februari 2026, kami dari Tentara Lawung Adat Mandau Talawang secara resmi mendatangi Polda Kalimantan Tengah untuk membuat laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat legislatif di Kotawaringin Timur serta dugaan gratifikasi yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Ricko kepada wartawan melalui sambungan telepon.

Laman: 1 2

Februari 18, 2026
Ramadan Datang, Gelandangan dan Pengemis Berpotensi Menjamur, Kotim Diuji Antara Kepedulian dan Ketertiban

SAMPIT, Kanalindependen.id – Setiap Ramadan tiba, kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur seolah memiliki dua wajah. Di satu sisi, masjid dan musala dipenuhi jemaah, empati sosial tumbuh, dan semangat berbagi menguat. Di sisi lain, ruang-ruang publik kembali diwarnai pemandangan lama yang berulang: gelandangan dan pengemis muncul di titik-titik keramaian.

Fenomena ini bukan hal baru. Namun justru karena terus berulang, pertanyaan itu selalu kembali: sejauh mana negara hadir, dan sejauh mana ketertiban bisa dijaga tanpa menggerus kemanusiaan?

Dinas Sosial Kotawaringin Timur menyadari potensi tersebut. Kepala Dinsos Kotim, Hawianan, menyebut Ramadan hampir selalu diikuti peningkatan aktivitas gepeng, situasi yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah.

“Biasanya saat Ramadan bermunculan gepeng, sehingga perlu penertiban. Termasuk tahun ini, potensi itu harus kita waspadai,” ujarnya.

Kotim, menurut Hawianan, adalah daerah terbuka. Jalur darat, laut, dan udara membuat arus manusia masuk dan keluar relatif mudah. Kemudahan ini menjadi berkah bagi mobilitas ekonomi, namun sekaligus tantangan dalam pengawasan sosial terutama saat momentum keagamaan meningkatkan simpati publik.

“Karena Kotim bisa diakses dari berbagai jalur, maka perlu pengawasan agar keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Di titik inilah persoalan menjadi rumit. Tidak semua yang mengaku terlantar adalah bagian dari modus. Sebagian benar-benar berada dalam kondisi rapuh dan membutuhkan perlindungan negara. Namun, Dinsos Kotim juga tak menampik adanya praktik berpura-pura terlantar demi memperoleh bantuan atau belas kasihan.

“Kadang ada yang benar-benar terlantar, tapi ada juga yang hanya modus. Kalau tidak dilayani, dampaknya bisa ke nama baik pemerintah daerah,” jelas Hawianan.

Pernyataan ini menyiratkan dilema klasik birokrasi sosial: antara kewajiban melayani dan risiko disalahgunakan. Jika terlalu longgar, bantuan bisa salah sasaran. Jika terlalu ketat, negara bisa dianggap abai terhadap warganya yang paling lemah.

Untuk itu, Dinsos Kotim mendorong kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dengan Satpol PP dan aparat kepolisian. Penertiban diperlukan, tetapi tidak cukup hanya dengan razia tanpa skema penanganan yang berkelanjutan, persoalan ini akan terus berulang setiap Ramadan.

Dinsos juga berharap dukungan operator jasa pelayaran di Pelabuhan Sampit untuk memfasilitasi pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya. Namun pemulangan pun bukan solusi akhir jika akar persoalan kemiskinan dan mobilitas sosial tak disentuh.

“Kami akan lakukan asesmen. Kalau hanya modus, tentu penanganannya berbeda,” tegas Hawianan.

Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat empati dan kehadiran negara. Tetapi ketika gepeng terus bermunculan dari tahun ke tahun, pertanyaan yang lebih besar patut diajukan: apakah penanganan sosial selama ini benar-benar menyentuh akar masalah, atau sekadar memindahkan persoalan dari satu sudut kota ke sudut lainnya?

Di sinilah Ramadan menguji Kotim antara menjaga ketertiban kota, dan memastikan tak ada manusia yang benar-benar ditinggalkan. (***)

Februari 18, 2026
CFD Taman Kota Sampit Rehat Sejenak Selama Ramadan

SAMPIT, Kanalindependen.id – Minggu pagi di Taman Kota Sampit biasanya dimulai dengan langkah-langkah ringan warga yang berolahraga. Ada yang berlari kecil, ada pula yang sekadar berjalan santai sambil menyapa sesama. Jalanan di sekeliling taman lengang dari kendaraan, memberi ruang bagi napas kota untuk beristirahat sejenak lewat Car Free Day.

Namun, suasana itu akan rehat sementara selama Bulan Suci Ramadan.

Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur memastikan kegiatan CFD di Taman Kota Sampit ditiadakan selama Ramadan dan akan kembali digelar setelah Hari Raya Idulfitri. Penyesuaian ini dilakukan seiring perubahan ritme aktivitas masyarakat selama bulan ibadah.

“CFD di Taman Kota Sampit kita tiadakan selama Ramadan dan akan aktif kembali setelah Lebaran Idulfitri,” ujar Kepala Dishub Kotim, Raihansyah, Rabu (18/2/2026).

CFD di Taman Kota Sampit bukan sekadar penutupan jalan. Sejak pertama kali digelar pada September 2024 dan diresmikan oleh Bupati Kotim Halikinnor, ruang ini menjelma menjadi tempat berkumpul, berolahraga, dan melepas penat bagi warga. Setiap Minggu pagi, kendaraan bermotor menepi, digantikan langkah kaki, sepeda, dan tawa anak-anak.

Di balik keramaian itu, denyut ekonomi warga ikut bergerak. Lapak-lapak UMKM tumbuh di sekitar taman, menjajakan aneka makanan, minuman, hingga kebutuhan kecil yang selalu dicari pengunjung. CFD memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk bertahan, bahkan berkembang.

Memasuki Ramadan, perhatian Dishub Kotim tak hanya tertuju pada CFD. Pengaturan lalu lintas juga disiapkan untuk mendukung kelancaran Pasar Ramadan 2026 yang digelar oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kotim. Tahun ini, pasar dipusatkan di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di depan Swalayan UMKM, serta di Jalan S Parman, di kawasan Taman Kota Sampit.

Sore hari menjadi waktu paling sibuk. Kendaraan datang silih berganti, pengunjung berburu takjil, dan kepadatan lalu lintas kerap tak terhindarkan. Untuk itu, Dishub Kotim akan berkoordinasi dengan Polres Kotawaringin Timur guna mengantisipasi kemacetan.

“Pengaturan lalu lintas Pasar Ramadan akan kami lakukan bersama Satlantas Polres Kotim, dengan menempatkan personel di titik-titik rawan agar arus kendaraan tetap lancar,” kata Raihansyah.

CFD memang berhenti sejenak, tetapi denyut kota tak pernah benar-benar padam. Ramadan menghadirkan ritmenya sendiri. Dan setelah Lebaran, jalanan di Taman Kota Sampit akan kembali menjadi ruang bebas—tempat warga bergerak, bernapas, dan merayakan kebersamaan. (***)

Februari 18, 2026
Ketika Ramadan Mendekat, Harga Ayam di Sampit Tak Ikut Melonjak

SAMPIT, Kanalindependen.id– Pagi itu, Pasar Ikan Mentaya Sampit mulai dipenuhi warga. Langkah-langkah kecil menyusuri lorong pasar berpadu dengan aroma bumbu dapur dan suara pedagang yang saling menyapa. Ramadan kian dekat, dan satu pertanyaan kerap berputar di benak para pembeli: apakah harga bahan pokok akan ikut melonjak?

Di lapak ayam potong, jawabannya masih menenangkan. Hingga Selasa (17/2), harga ayam terpantau stabil. Ayam potong kotor dijual di kisaran Rp40 ribu per kilogram, sementara ayam potong bersih berada di angka sekitar Rp37 ribu per kilogram. Meski permintaan perlahan meningkat menjelang bulan puasa, harga belum menunjukkan tanda-tanda bergerak naik.

Hidayah, salah seorang pembeli, mengaku lega. Sambil menunggu ayam pesanannya ditimbang, ia bercerita bahwa kestabilan harga sangat berarti bagi keluarganya.

“Alhamdulilllah masih normal. Ayam bersih Rp37 ribu, ayam kotor Rp40 ribu per kilogram. Ini sangat membantu, karena biasanya menjelang Ramadan kebutuhan meningkat,” katanya.

Baginya, ayam bukan sekadar lauk. Ia adalah menu andalan untuk sahur dan berbuka. Karena itu, Dayah sapaan akrabnya berharap harga tetap bertahan hingga Lebaran.

“Kalau sampai naik, pasti terasa berat. Semoga tetap stabil,” ujarnya.

Cerita serupa datang dari para pedagang. Mereka menyebutkan stok ayam potong masih aman, pasokan dari peternak dan distributor berjalan lancar, dan belum ada lonjakan permintaan yang signifikan. Kondisi inilah yang membuat harga tetap terkendali.

“Kami terus menjaga stok supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selama pasokan lancar, harga biasanya bisa tetap stabil,” ungkap Yani, seorang pedagang.

Di tengah kekhawatiran umum akan naiknya harga bahan pokok jelang Ramadan, kondisi ini memberi rasa tenang. Ayam potong bahan pangan utama di banyak rumah masih bisa dijangkau. Harapannya, kestabilan ini bertahan hingga Lebaran, dengan dukungan pemantauan distribusi dan ketersediaan bahan pokok agar Ramadan dapat dijalani tanpa beban tambahan bagi masyarakat. (***)

Februari 18, 2026
Desak Jaksa Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Keagamaan Rp40 Miliar di Kotim

SAMPIT, kanalindependen.id – Ratusan orang sudah bolak-balik ke kantor Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur. Dana hibah keagamaan Rp40 miliar dibedah di ruang pemeriksaan. Namun, nama tersangka tak kunjung muncul ke permukaan.

Penyidikan dugaan korupsi dana hibah keagamaan di Kotim bergulir sejak sejak Oktober 2025. Hampir lima bulan berlalu, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Uang negara yang diklaim untuk menopang kegiatan dan sarana ibadah ini mengalir dari pos hibah Sekretariat Daerah Kotim kepada ratusan organisasi dan lembaga keagamaan pada tahun anggaran 2023–2024.

Sejak itu, bangunan kantor kejaksaan berkali-kali dipadati mobil penerima hibah, pengurus organisasi keagamaan, hingga pejabat yang dipanggil sebagai saksi.

Dari sekitar 251 penerima, lebih dari 160 penerima hibah dan pihak terkait disebut sudah dimintai keterangan, sebagian disertai pengecekan langsung ke lapangan untuk mencocokkan fisik bangunan dengan angka di atas kertas.

Sumber internal penegak hukum mengakui ada temuan ganjil di proyek rumah ibadah yang didanai hibah. Di atas kertas tertulis anggaran Rp100 juta, tetapi bangunan yang berdiri di lapangan hanya beberapa belas meter dan jauh dari wajar jika ditakar dengan logika biaya konstruksi.

Indikasi lain menyentuh dugaan adanya ”titipan” alokasi hibah yang berkelindan dengan dana pokok pikiran (pokir) oknum legislatif, yang diduga dikemas ulang dalam bungkusan program keagamaan.

Aktivis antikorupsi di Kotim Burhan Nurohman mempertanyakan arah dan keberanian penyidik.

Dia mengingatkan, secara normatif KUHAP hanya mensyaratkan minimal dua alat bukti untuk menetapkan tersangka.

”Kalau lebih dari 160 saksi sudah diperiksa, berarti konstruksi perkara sudah tergambar. Tinggal keberanian dan ketegasan penyidik,” tegas Burhan, eks aktivis HMI di Kotim.

Laman: 1 2

Februari 18, 2026
Diprotes Keras Mandau Talawang, Inilah Isi Surat Ketua DPRD Kotim yang Disoal

SAMPIT, kanalindependen.id – Polemik KSO PT Agrinas Palma Nusantara di Kotawaringin Timur bermuara dari pembatalan rekomendasi terhadap tiga koperasi dan poktan yang diusulkan sebelumnya.

Kanal Independen memperoleh dokumen tersebut, yakni surat resmi Ketua DPRD Kotim yang mencabut rekomendasi dukungan kemitraan KSO untuk tiga koperasi dan kelompok tani yang dipersoalkan Ormas Tantara Lawung Adat Mandau Talawang.

Surat bernomor 800.1.11.1/645/DPRD/2025 tertanggal 28 November 2025 itu ditujukan langsung kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Jakarta.

Isinya tegas, rekomendasi dukungan kemitraan KSO yang semula dikeluarkan pada 17 November 2025 melalui surat Nomor 800.1.11.1/638/DPRD/2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Dari Rekomendasi Menjadi Pencabutan

Pada 17 November 2025, DPRD Kotim terlebih dulu menerbitkan surat rekomendasi dukungan KSO yang juga ditandatangani Ketua DPRD, Rimbun.

Dalam surat itu, DPRD menyebut surat usulan dari Mandau Talawang sebagai salah satu dasar, memuji pembentukan Aliansi Koperasi Masyarakat Adat Kotim sebagai langkah strategis, dan mendukung rencana KSO antara koperasi/poktan dengan PT Agrinas untuk penguatan ekonomi masyarakat adat.

Lampiran surat rekomendasi memuat 11 entitas: 9 koperasi dan 2 kelompok tani, lengkap dengan rincian luas lahan sitaan PKH yang akan dikerjasamakan.

Nama Kelompok Tani Palampang Tarung tercantum jelas dengan alokasi 385 hektare lahan sitaan PKH di Parenggean. Rekomendasi ini yang kemudian diklaim menjadi salah satu landasan bergeraknya proses KSO Agrinas di tingkat daerah.

Hanya sebelas hari berselang, nada dokumen berubah. Dalam surat pencabutan 28 November 2025, DPRD menyatakan, berdasarkan evaluasi lanjutan, masih ada pihak yang kondisi lapangannya ”belum sepenuhnya clear” dan belum memenuhi aspek keamanan serta kesiapan operasional.

Tiga nama yang disebut terang, yakni Koperasi Bukit Lestari, Koperasi Sejahtera Bersama Satiung, dan Kelompok Tani Palampang Tarung.

DPRD beralasan, situasi lapangan berpotensi menimbulkan masalah sosial, keamanan, dan operasional, sehingga rekomendasi dukungan perlu ditarik sampai ada kejelasan penyelesaian, kesepahaman para pihak, serta kondisi yang dinilai aman dan kondusif.

Pada alinea berikutnya, lembaga ini menegaskan pencabutan bukan penilaian negatif terhadap pihak mana pun, tetapi langkah administratif–strategis untuk memastikan dukungan kebijakan ”tepat, terukur, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik”.

Laman: 1 2 3

Februari 18, 2026