cms.kanalindependen.id

Kategori: Ekonomi

  • SPMT Salurkan 5.200 Paket Sembako Gratis dalam Program Pelindo Berbagi Ramadan 2026

    SPMT Salurkan 5.200 Paket Sembako Gratis dalam Program Pelindo Berbagi Ramadan 2026

    SAMPIT, kanalindependen.id – Subholding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) kembali menunjukkan kepedulian sosial melalui program Pelindo Berbagi Ramadan 2026 dengan menyalurkan ribuan paket bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

    Program yang digelar pada Jumat, 6 Maret 2026 tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam berbagi kebahagiaan di bulan suci sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

    Melalui kegiatan ini, SPMT menyalurkan 5.200 paket sembako gratis, 7.800 paket takjil, serta 1.300 paket santunan bagi anak yatim.

    Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan selama menjalankan ibadah Ramadan.

    Program Pelindo Berbagi Ramadan sendiri tidak sekadar menjadi agenda tahunan perusahaan, tetapi juga bagian dari komitmen berkelanjutan SPMT dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

    Dalam pelaksanaannya, seluruh karyawan SPMT turut terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial tersebut.

    Kehadiran para pekerja perusahaan di tengah masyarakat menciptakan suasana penuh kehangatan dan menjadi momentum silaturahmi yang memperkuat sinergi antara perusahaan dan lingkungan sekitar.

    Ketua Koperasi TKBM Teluk Kumai, Hendrik Fauziansyah, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan melalui program tersebut.

    ”Terima kasih kepada SPMT atas sembako gratisnya. Semoga tahun depan kuota sembako semakin meningkat dan SPMT semakin melesat,” ujarnya.

    Branch Manager Bumiharjo Bagendang SPMT, Yuvensius Andri Kartiko, menegaskan bahwa kegiatan berbagi di bulan suci Ramadan menjadi bagian penting dari nilai kepedulian yang terus ditumbuhkan di lingkungan perusahaan.

    ”Dengan semangat kebersamaan yang terus dijaga, SPMT berkomitmen untuk melanjutkan program-program sosial yang memberikan dampak luas dan berkelanjutan. Harapannya, nilai kepedulian yang tumbuh dalam setiap kegiatan dapat menjadi energi positif dan budaya yang membawa keberkahan bagi seluruh pihak terkait,” katanya.

    Dia menambahkan, perusahaan meyakini bahwa pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan tidak terlepas dari dukungan masyarakat sekitar. Karena itu, SPMT terus berupaya menghadirkan program sosial yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan.

    ”Kami berharap bantuan yang diberikan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan serta memperkuat nilai kebersamaan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah,” ujarnya. (hgn)

  • KSOP Sampit Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran Tahun Ini Naik 12,8 Persen

    KSOP Sampit Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran Tahun Ini Naik 12,8 Persen

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit memprediksi arus mudik melalui jalur laut pada Lebaran 2026 akan mengalami peningkatan sebesar 12,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Estimasi kenaikan ini didorong oleh penambahan jumlah armada kapal yang disiapkan untuk melayani rute Sampit menuju Surabaya dan Semarang.

    ​Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan KSOP Kelas III Sampit, Gusti Muchlis, mengungkapkan, total penumpang yang akan bertolak dari Sampit selama masa arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, diperkirakan mencapai angka 12.000 orang.

    ”Estimasi kami kenaikan jumlah penumpang sekitar 12,8 persen. Jika semua kapal terpenuhi semua sesuai kapasitas, diperkirakan ada sekitar 12.000-an penumpang yang berangkat meninggalkan Sampit,” ujar Gusti Muchlis, usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral membahas kesiapan pengamanan mudik Lebaran di Mapolres Kotim, Jumat (6/3/2026).

    Meskipun posko penyelenggaraan angkutan Lebaran baru resmi dimulai pada 13 Maret hingga 30 Maret 2026, Gusti menyebut bahwa puncak arus mudik sebenarnya sudah mulai terasa.

    Hal itu dilihat berdasarkan data dari operator kapal, tiket keberangkatan untuk tanggal 12, 14, 15 hingga 18 Maret dilaporkan sudah terjual habis.

    ​Kenaikan jumlah penumpang tahun ini juga didukung oleh ketersediaan armada yang lebih banyak dibandingkan tahun lalu, meskipun durasi masa angkutan laut kali ini lebih pendek, yakni hanya 18 hari.

    Sebagai informasi, ada dua penyedia jasa operator kapal yang melayani angkutan penumpang di Pelabuhan Sampit.

    KSOP: Gusti Muchlis Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan KSOP Kelas III Sampit berfoto bersama jajarannya usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolres Kotim, Jumat (6/3/2026).

    PT Dharma Lautan Utama (DLU) menyediakan dua armada yaitu KM Kirana III dan KM Rucitra VI.

    Adapun PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)  yang semula hanya mengoperasikan satu armada yaitu KM Lawit, akan menambah dua armada yaitu KM Leuser dan KM Kelimutu selama masa angkutan mudik Lebaran 2026.

    ”Tahun ini jumlah armadanya lebih banyak, karena ada tambahan dua armada dari Pelni. Untuk sementara tercatat ada 11 call  keberangkatan. Namun, dalam waktu dekat KM Kelimutu akan masuk berlabuh ke Pelabuhan Sampit, sehingga total diperkirakan ada 13 call yang disediakan dua operator kapal selama masa angkutan Lebaran tahun ini,” ujarnya.

    Muchlis menambahkan, sebelum memasuki masa angkutan Lebaran, pihaknya telah melakukan persiapan ​dengan memastikan seluruh armada dalam kondisi aman dan siap berlayar melayani penumpang.”Persiapan menghadapi musim mudik Lebaran sudah kami lakukan diawali dengan melalukan proses uji petik (ramp check) yang telah selesai dilaksanakan pada akhir Februari. Ramp check ini dilakukan untuk memastikan aspek kelaikan laut terpenuhi bagi seluruh kapal yang melayari rute Sampit menuju Surabaya dan Semarang,” katanya. (hgn/ign)

  • Pelindo Sampit Siapkan Zona Penurunan Penumpang, Terminal Akan Didesain Ulang

    Pelindo Sampit Siapkan Zona Penurunan Penumpang, Terminal Akan Didesain Ulang

    SAMPIT, kanalindependen.id – PT Pelindo Regional 3 Sampit merancang pembenahan fasilitas dengan desain ulang area Terminal Penumpang di Pelabuhan Sampit. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa transportasi laut.

    Salah satu langkah strategis yang diambil dalam waktu dekat adalah penyediaan buffer area atau zona penurunan penumpang (drop zone) baru dengan memanfaatkan lahan Pelindo (eks-Kantor Bea Cukai Sampit) yang berlokasi di sisi utara atau samping kanan Terminal Penumpang Jalan Usman Harun.

    ​Junior Manager Pelayanan Terminal Pelindo Regional 3 Sampit, Tri Purbo Waluyojati, menjelaskan, selama ini proses penurunan penumpang (drop zone) dilakukan tepat di depan pintu masuk terminal, yang kerap memicu penumpukan kendaraan.

    ”Kami sedang menyiapkan lahan eks-Bea Cukai seluas kurang lebih 1.000 meter persegi untuk difungsikan sebagai buffer area atau drop zone. Targetnya, minggu depan fasilitas ini sudah mulai difungsikan,” kata Tri Purbo Waluyojati saat diwawancarai awak media, di Dermaga Pelabuhan Sampit, Sabtu (7/3/2026).

    ​Area baru ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 40 hingga 50 kendaraan roda empat dan sekitar 100 kendaraan roda dua. Dengan adanya fasilitas ini, area depan terminal penumpang akan disterilkan dari parkir kendaraan demi alasan keselamatan (safety) dan kerapian, terutama saat menghadapi puncak arus penumpang (peak season) seperti arus mudik Lebaran dan Nataru.

    ”Area ini sudah kami siapkan sejak akhir Januari 2026 lalu, dengan melakukan pemangkasan pohon yang mengganggu dan penimbunan urukan tanah, karena lahan eks Bea Cukai Sampit ini sudah lebih dari 20 tahun ditutup seng biru dan tidak difungsikan,” katanya.

    ​Meskipun ada perubahan lokasi penurunan penumpang, Tri menegaskan, alur pemeriksaan atau check-in tetap berjalan seperti biasa.

    ”Untuk sementara, fasilitas buffer area ini kami gratiskan demi kelancaran pelayanan dan area depan terminal penumpang diberi pembatas sehingga steril dari kendaraan. Rencana ke depan, area terminal penumpang akan difungsikan sebagai ruang tunggu penumpang,” tambahnya.

    ​Selain pembenahan area parkir, Pelindo juga tengah mempersiapkan rencana besar (redesign) terminal penumpang yang dijadwalkan masuk tahap pelaksanaan atau rehab berat pada tahun 2027.

    ”Tujuan utama redesign ini untuk menambah kapasitas terminal. Saat ini kapasitasnya hanya 800 orang, dan akan kita tingkatkan minimal menjadi 1.200 orang. Bahkan, jika melihat kondisi peak season seperti Idulfitri yang bisa mencapai 1.500 penumpang, karena itu kami akan menyesuaikan desainnya agar bisa lebih maksimal,” jelas Tri.

    ​Proses desain saat ini sedang dikerjakan konsultan. Opsinya meliputi perubahan konstruksi bangunan secara menyeluruh atau memaksimalkan struktur yang ada dengan merombak tata letak interior, termasuk “makeover” kantor pelayanan yang juga akan dipercantik.

    ”Melihat kesiapan anggaran dari Pelindo Pusat, sepertinya opsi redesign tetap mempertahankan eksisting yang ada, hanya merubah layout agar dapat kapasitas ruang tunggu penumpang lebih maksimal,” ujarnya.

    ​Terkait fasilitas ruang tunggu saat ini, Tri mengakui bahwa meskipun ada lantai 2 yang bisa digunakan, banyak penumpang yang enggan naik karena faktor kenyamanan.

    Saat ini tersedia sekitar 550 kursi tunggu dari kapasitas maksimal 800 orang. Sebagian area sebelumnya dialihkan menjadi zona khusus, seperti smoking area.

    Selain itu, di terminal juga terdapat 10 unit kios berukuran 2 x 2 meter yang menjual makanan ringan bagi penumpang.

    Lebih lanjut Tri mengatakan, Pelindo berencana mengintegrasikan alur keberangkatan dan kedatangan (debarkasi) dalam satu pintu di terminal penumpang.

    Saat ini, penumpang yang baru datang masih diarahkan melalui terminal milik Dinas Perhubungan (Dishub).

    ”Ke depannya, desain jangka panjangnya nanti, keberangkatan, dan kedatangan akan satu pintu melalui terminal Pelindo, mirip dengan sistem di bandara. Jadi semuanya lebih teratur dalam satu area pelayanan,” katanya. (hgn/ign)

  • Tekanan Biaya Hidup di Sampit Meningkat, Inflasi Capai 5,15 Persen

    Tekanan Biaya Hidup di Sampit Meningkat, Inflasi Capai 5,15 Persen

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Tekanan biaya hidup masyarakat di Kota Sampit kian terasa. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) di kota ini pada Februari 2026 mencapai 5,15 persen

    Kepala BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, Eddy Surahman, mengatakan inflasi tersebut terlihat dari meningkatnya Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,41 pada Februari 2025 menjadi 109,79 pada Februari 2026.

    “Pada Februari 2026 terjadi inflasi year-on-year sebesar 5,15 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 109,79,” ujar Eddy dalam rilis resmi BPS Kotim, Kamis (5/3/2026).

    Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi secara bulanan (month-to-month) sebesar 0,61 persen, sementara inflasi sejak awal tahun (year-to-date) mencapai 1,03 persen.

    Listrik dan kebutuhan rumah tangga melonjak
    Salah satu pemicu utama inflasi berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami kenaikan hingga 16,91 persen.
    Tarif listrik menjadi komoditas yang paling besar memberikan andil terhadap inflasi di Sampit. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada kontrak rumah, sewa rumah, hingga bahan bakar rumah tangga.

    Lonjakan harga pada sektor ini memperlihatkan bahwa tekanan biaya hidup tidak hanya datang dari kebutuhan pangan, tetapi juga dari kebutuhan dasar rumah tangga.
    Harga pangan ikut naik

    Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mencatat inflasi 3,71 persen. Beberapa komoditas yang dominan mendorong kenaikan harga antara lain daging ayam ras, beras, ikan nila, udang basah, serta minyak goreng.

    Kenaikan harga bahan pangan ini turut berdampak pada biaya konsumsi masyarakat, termasuk di sektor jasa makanan. BPS mencatat kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga mengalami inflasi 4,65 persen.

    Emas dan jasa pribadi ikut menyumbang inflasi
    Selain kebutuhan pokok, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami lonjakan cukup tinggi hingga 15,80 persen.

    Kenaikan ini sebagian besar dipicu oleh meningkatnya harga emas perhiasan, yang menjadi salah satu komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi di Sampit.

    Di tengah kenaikan harga berbagai komoditas, sejumlah barang justru mengalami penurunan harga.
    Kelompok transportasi tercatat mengalami deflasi 0,65 persen, dipicu turunnya harga bensin serta beberapa biaya transportasi. Selain itu, komoditas seperti telur ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih juga mengalami penurunan harga.

    Meski demikian, kenaikan harga pada kebutuhan utama seperti listrik, pangan, dan biaya tempat tinggal tetap menjadi faktor utama yang mendorong inflasi di Sampit. Kondisi ini berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap daya beli masyarakat apabila tren kenaikan harga terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. (***)

  • KPPN Sampit Berikan Pendampingan Teknis, Percepat Proses Pengajuan dan Pembayaran THR 2026 bagi Satker

    KPPN Sampit Berikan Pendampingan Teknis, Percepat Proses Pengajuan dan Pembayaran THR 2026 bagi Satker

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sampit memberikan Pendampingan Teknis Online (PENTOL) untuk memastikan satuan kerja (satker) di wilayah kerjanya memahami prosedur pengajuan hingga pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026.

    Melalui kegiatan pendampingan secara virtual ini, KPPN Sampit mendorong satker mempersiapkan administrasi lebih awal agar proses pembayaran THR dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Sampit, Joko Tri Prasetyo juga memaparkan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Sampit hingga akhir Februari 2026.

    Berdasarkan data sistem myintress.kemenkeu.go.id, realisasi penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Sampit hingga 28 Februari 2026 tercatat mencapai Rp344,73 miliar. Penerimaan tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp332,15 miliar.

    ”Per 28 Februari 2026, realisasi penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Sampit telah mencapai Rp344,73 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp332,15 miliar,” ujar Joko Tri Prasetyo, Kamis (5/3/2026).

    Sementara itu, dari sisi belanja negara, realisasi telah mencapai Rp631,65 miliar atau sekitar 17 persen dari total pagu anggaran. Capaian tersebut dinilai menunjukkan bahwa satuan kerja di wilayah KPPN Sampit mulai bergerak cukup cepat dalam melakukan penyerapan anggaran sejak awal tahun anggaran.

    ”Angka ini menggambarkan bahwa satker di wilayah kerja KPPN Sampit sudah mulai aktif mengeksekusi anggaran sejak awal tahun,” katanya.

    Pada sesi materi teknis, Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir KPPN Sampit, Mohammad Irfan Basuki, memaparkan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR tahun 2026 yang harus dipahami dan diikuti oleh seluruh satuan kerja.

    Ia menjelaskan beberapa ketentuan penting, di antaranya kewajiban penggunaan aplikasi gaji versi terbaru dalam penyusunan Surat Perintah Membayar (SPM) THR, jadwal rekonsiliasi gaji, hingga waktu pengajuan SPM THR ke KPPN.

    Menurut Irfan, proses rekonsiliasi gaji telah dimulai sejak 4 Maret 2026, sementara pengajuan SPM THR oleh satuan kerja telah dibuka mulai 5 Maret 2026.

    ”Satker perlu memastikan seluruh proses penyusunan dan pengajuan SPM THR dilakukan tepat waktu. Aplikasi gaji yang digunakan juga harus menggunakan versi terbaru agar tidak terjadi kendala teknis pada saat pengajuan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, percepatan proses administrasi ini bertujuan agar pembayaran THR bagi aparatur sipil negara dan penerima manfaat lainnya dapat dilakukan secara serentak dan tidak mengalami hambatan dalam proses pencairan.

    Selain itu, Irfan juga mengingatkan satuan kerja agar memprioritaskan proses pembayaran THR dan THR Keagamaan 2026, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada pegawai maupun pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut.

    Seluruh proses pengajuan dan pencairan THR, lanjutnya, harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI serta berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    ”Jika seluruh satker mengikuti alur dan ketentuan yang telah diatur dalam juknis serta Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI, maka proses pembayaran THR 2026 dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan tanpa kendala berarti,” ujarnya.

    Melalui kegiatan PENTOL Sampit ini, KPPN Sampit berharap satuan kerja di wilayah kerjanya dapat memahami secara menyeluruh mekanisme pengajuan pembayaran THR, sehingga proses administrasi dapat diselesaikan lebih cepat dan pembayaran kepada pegawai dapat direalisasikan tepat waktu.

    Kegiatan pendampingan teknis secara daring juga menjadi bagian dari upaya KPPN Sampit untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada satuan kerja sekaligus memastikan pelaksanaan APBN berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. (hgn/ign)

  • Bonus Demografi atau Bonus Pengangguran?

    Bonus Demografi atau Bonus Pengangguran?

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Angka itu terlihat menjanjikan. Sebanyak 452,87 ribu jiwa kini tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur pada 2025. Dari jumlah itu, lebih dari 71 persen berada pada usia produktif, 15 hingga 64 tahun. Angka beban ketergantungan pun berada di level 40,76 persen. Secara teori demografi, ini adalah fase emas: bonus demografi.

    Artinya sederhana. Setiap 100 orang usia kerja hanya menanggung sekitar 40 orang usia nonproduktif. Tenaga kerja melimpah. Potensi ekonomi terbuka lebar. Konsumsi meningkat. Pertumbuhan bisa dipacu.

    Namun angka-angka dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 yang dirilis BPS Kotim , justru menyisakan pertanyaan yang lebih sunyi: apakah bonus itu benar-benar sedang dimanfaatkan, atau justru perlahan berubah menjadi tekanan sosial baru?

    Kepala BPS Kotim Eddy Surahman, menyebut struktur demografi daerah ini memang sedang berada dalam momentum yang menguntungkan. Dominasi usia produktif, menurutnya, adalah modal besar pembangunan jika kualitas sumber daya manusianya mampu mengikuti.

    Masalahnya, kualitas itulah yang belum sepenuhnya siap.

    Rata-rata lama sekolah di Kotim pada 2025 tercatat 8,25 tahun. Secara sederhana, itu berarti penduduk rata-rata hanya menempuh pendidikan sampai kelas dua SMP. Angka partisipasi murni di jenjang SMA bahkan hanya sekitar 50 persen. Artinya, separuh anak usia SMA tidak bersekolah sesuai jenjangnya.

    Di atas kertas, bonus demografi berarti melimpahnya tenaga kerja. Tetapi tenaga kerja seperti apa yang sedang bertumbuh?

    Data menunjukkan lebih dari 32 persen penduduk usia 15 tahun ke atas hanya tamat SD. Lulusan perguruan tinggi bahkan tak sampai 7 persen. Ini menggambarkan struktur tenaga kerja yang masih didominasi pendidikan dasar dan menengah bawah.

    Dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi, struktur seperti ini menyimpan risiko jangka panjang. Bonus demografi membutuhkan generasi yang terampil, adaptif, dan mampu menciptakan nilai tambah. Tanpa itu, usia produktif yang besar justru dapat berubah menjadi beban pasar kerja.

    Di sisi lain, ada gejala sosial yang tak boleh diabaikan. Angka kesakitan (morbiditas) pada 2025 tercatat meningkat menjadi 8,73 persen. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut perlahan naik. Artinya, waktu untuk memanfaatkan momentum ini tidak panjang.

    Bonus demografi adalah jendela kesempatan yang terbatas. Ketika kelompok lansia bertambah, beban ketergantungan akan kembali meningkat. Jika hari ini kelompok usia produktif tidak dipersiapkan dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, satu dekade ke depan Kotim bisa menghadapi situasi berbeda: pengangguran meningkat, pekerja informal mendominasi, produktivitas stagnan.

    Mengapa banyak anak usia SMA tidak melanjutkan sekolah? Faktor ekonomi keluarga, jarak sekolah di kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten, biaya transportasi, hingga keputusan masuk dunia kerja lebih dini menjadi bagian dari realitas sosial yang sulit diabaikan.

    Bonus demografi tidak otomatis membawa kesejahteraan. Ia hanyalah peluang statistik. Negara dan daerah yang berhasil memanfaatkannya adalah yang berani berinvestasi besar pada pendidikan menengah dan vokasi, membuka lapangan kerja produktif, serta memperkuat daya saing generasi mudanya.

    Kotawaringin Timur masih berada di fase emas itu. Struktur penduduknya mendukung. Angka beban ketergantungannya relatif rendah. Namun kualitas sumber daya manusia menjadi titik krusial yang akan menentukan arah.

    Apakah usia produktif yang melimpah ini akan menjadi mesin pertumbuhan, atau justru menambah antrean pencari kerja?

    Pertanyaan itu mungkin belum terjawab hari ini. Tetapi data sudah memberi sinyal: bonus demografi tidak akan menunggu kesiapan kita.

    Dan ketika jendela itu tertutup, yang tersisa bukan lagi bonus, melainkan beban. (***)

  • Kadin Kotim Wanti-wanti Dampak Perang Israel-Iran, Waspadai Kenaikan Harga Bahan Pokok

    Kadin Kotim Wanti-wanti Dampak Perang Israel-Iran, Waspadai Kenaikan Harga Bahan Pokok

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ketegangan perang konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang kian memanas dan melibatkan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk terhadap dunia usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),

    Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kotim Susilo mengingatkan pelaku usaha agar memperketat pengelolaan arus kas (cash flow) dan tidak menjadikan konflik perang sebagai alasan menaikkan harga kebutuhan bahan pokok.

    ”Kita berharap kepada seluruh pelaku usaha untuk tidak serta merta menaikkan harga sembako selama biaya operasional belum naik. Jangan dijadikan konflik perang sebagai alasan menaikan harga barang. Karena saat Ramadan ini semuanya masih relatif aman dan tidak ada terkendala ataupun kenaikan yang signifikan,” kata Susilo kepada Kanal Independen, Selasa (3/3/2026).

    Sebagai informasi, perang antara Iran dan Israel merupakan konflik berkepanjangan. Israel memicu eskalasi pada 1 April 2024 lewat serangan ke kompleks diplomatik Iran di Damaskus, Suriah, yang menewaskan sejumlah pejabat militer Iran.

    Sebagai balasan, pada 13–14 April 2024, Iran untuk pertama kalinya meluncurkan ratusan drone dan rudal langsung ke wilayah Israel.

    Ini menjadi momen bersejarah karena sebelumnya konflik hanya melalui perang proxy (Hezbollah, Suriah, dan kelompok lain), bukan serangan langsung antarnegara.

    Permusuhan berkembang jadi perang terbuka pada 13 Juni 2025, ketika Israel melancarkan serangan besar terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran yang memicu balasan masif oleh Teheran.

    Konflik perang yang awalnya hanya ketegangan proxy di Timur Tengah kini semakin genting saat masuknya AS yang terlibat langsung melakukan serangan kepada Iran.

    Konflik memasuki fase paling serius ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan besar ke Iran pada 28 Februari 2026.

    Serangan ini diklaim menargetkan fasilitas militer strategis dan pejabat tinggi Iran. Dalam perkembangan yang masih menjadi sorotan global, muncul laporan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan tersebut.

    Pemerintah Iran kemudian menyatakan berkabung nasional, meski detail awal sempat simpang siur di berbagai media internasional.

    Informasi terkini, Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke Israel hingga ke negara tetangga seperti Qatar, Saudi Arabia, serta pangkalan militer AS di negara Arab, sekaligus mengancam ditutupnya jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz.

    Menghadapi situasi global yang terjadi saat ini, Susilo mengingatkan kepada dunia usaha dan stakeholder terkait agar siaga menghadapi efek domino yang berpotensi berdampak terhadap ekonomi di Kotim.

    “Meski perang terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya terhadap perekonomian nasional hingga daerah tidak bisa diabaikan. Seluruh dunia usaha pasti mengikuti perkembangan ini. Kalau perang berlarut-larut dan tidak terkendali, dampaknya akan terasa pada iklim investasi, stabilitas harga, hingga mempengaruhi daya beli masyarakat,” ujarnya.

    Susilo mengatakan bahwa Indonesia hingga saat ini masih bergantung terhadap pasokan energi global, khususnya minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Jika eskalasi konflik mengganggu jalur distribusi atau produksi minyak, harga bahan bakar minyak (BBM) dunia berpotensi melonjak.

    Kenaikan harga energi, lanjutnya, akan berdampak berantai terhadap sektor transportasi, distribusi barang, industri pengolahan, hingga harga sembako.

    ”Semua barang yang menggunakan transportasi pasti terdampak. Kalau biaya logistik naik, harga barang ikut terdorong. Ini yang bisa memicu inflasi,” katanya.

    Ia berharap Pemkab Kotin melakukan langkah antisipasi dengan mengaktifkan satuan tugas pengawasan pasar guna mencegah praktik kenaikan harga yang tidak relevan. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan agar stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat tidak panik.

    Dampak perang tidak hanya berpengaruh pada sektor perdagangan dan distribusi, tetapi juga pada sektor strategis seperti sawit, pertambangan, serta UMKM.

    Ketidakpastian global dapat memengaruhi harga komoditas, nilai tukar, hingga arus investasi.

    ”Anggaran pemerintah daerah juga sedang dalam kondisi defisit. Kalau ekonomi global terguncang, perputaran uang di daerah ikut melambat. Yang paling terdampak tentu masyarakat kecil,” ujarnya.

    Karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk fokus pada strategi bertahan di tengah ketidakpastian global. Beberapa langkah yang disarankan antara lain memperketat pengelolaan pengeluaran, menjaga arus kas (cash flow), menyusun ulang program kerja, serta menghindari ekspansi berisiko tinggi.

    ”Saat ini bukan waktunya melaju terlalu jauh. Bertahan dan mempertahankan yang sudah ada itu sudah luar biasa. Kita harus fighter dan tetap survive,” katanya.

    Dia menekankan bahwa menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

    ”Kalau kita tidak hadapi bersama-sama, mustahil persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Kita harus duduk bersama, merumuskan solusi, menjaga stabilitas harga, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tandasnya. (hgn)

  • Penghasilan Pedagang Pasar Ramadan Sampit Merosot, Usulkan Hiburan agar Lebih Ramai

    Penghasilan Pedagang Pasar Ramadan Sampit Merosot, Usulkan Hiburan agar Lebih Ramai

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sejumlah pedagang kuliner di kawasan Bazar Ramadan Taman Kota Sampit mengaku mengalami penurunan penghasilan. Mereka berharap panitia menghadirkan hiburan untuk meningkatkan jumlah pengunjung.

    Genap dua pekan para pedagang berjualan di kawasan Taman Kota Sampit. Aktivitas perdagangan terpantau masih berjalan normal dengan seluruh lapak yang disediakan Pemkab Kotim masih terisi.

    Di kawasan Taman Kota Sampit, Jalan Jenderal Sudirman (S. Parman), terdapat sekitar 70 pedagang yang terdiri dari 42 pedagang kue tradisional seperti bingka dan amparan tatak, penjual minuman segar, lauk siap saji, hingga distributor pangan.

    Sementara itu, sebanyak 60 lapak di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di sisi kanan Museum Kayu, diisi pedagang kuliner kekinian seperti dimsum, risoles, dan aneka makanan ringan.

    Namun, terdapat perbedaan jam operasional pada dua zona kuliner tersebut. Zona Jalan S Parman buka lebih awal, yakni pukul 12.00–22.00 WIB, sedangkan zona Jalan Yos Sudarso beroperasi pukul 15.00–19.00 WIB.

    Salah seorang pedagang kue tradisional di Jalan S. Parman, Sanah, mengatakan dirinya mulai menyiapkan aneka kue sejak pukul 10.00 pagi agar pembeli dapat membeli takjil lebih awal.

    ”Kalau jualan mulai sore terlambat karena pembeli sudah ramai. Jadi sejak jam 10 pagi kami sudah menata kue, dan sekitar jam 12 siang mulai berjualan,” ujarnya saat diwawancarai Kanal Independen, Minggu (1/3/2026).

    Meski berjualan hingga malam, Sanah mengakui pendapatan mulai menurun sejak hari keempat Ramadan.

    ”Pendapatan yang biasanya bisa mencapai Rp2 juta per hari turun menjadi sekitar Rp1 juta. Kalau hujan, kadang hanya Rp500 ribu,” katanya.

    Walaupun demikian, Sanah mengaku tidak mengalami kerugian langsung karena kue yang dijual merupakan titipan dari produsen lain. Ia hanya mengambil keuntungan sekitar Rp200 hingga Rp1.000 per kemasan.

    ”Saya tidak membuat sendiri. Semua kue titipan, saya hanya membantu menjual dengan keuntungan tipis,” ujarnya.

    Laman: 1 2

  • THR 2026 Wajib Dibayar H-7, Tapi Kenapa Tiap Tahun Masih Jadi Masalah?

    THR 2026 Wajib Dibayar H-7, Tapi Kenapa Tiap Tahun Masih Jadi Masalah?

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Menjelang hari raya keagamaan, harapan pekerja selalu sama: Tunjangan Hari Raya (THR) cair tepat waktu. Namun kenyataan di lapangan kerap tak seindah aturan. Setiap tahun, cerita THR terlambat, dicicil, bahkan tak dibayarkan, kembali berulang. Tahun 2026 ini pun tak otomatis bebas dari persoalan lama ini.

    Padahal, pemerintah sudah berbicara tegas. Melalui regulasi yang ditegaskan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Tidak boleh dicicil, tidak boleh diganti barang, dan tidak bisa ditunda dengan alasan apa pun.

    Aturan ini berlaku bagi seluruh pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan, baik berstatus PKWTT, PKWT, pekerja harian, hingga tenaga kerja asing. Termasuk pula pekerja alih daya, yang kewajiban THR-nya melekat pada perusahaan penyedia jasa.

    Disnakertrans Kotim Ingatkan Perusahaan

    Di Kotawaringin Timur, peringatan serupa disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kotim, Gatut Setyo Utomo, menegaskan bahwa THR bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi perusahaan.

    “THR ini bukan bonus atau kebijakan suka-suka perusahaan. Ini hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari raya,” ujar Gatut, mewakili Kepala Disnakertrans Kotawaringin Timur.

    Ia menegaskan, perusahaan yang menunda atau mencicil pembayaran THR telah melanggar ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

    “Kalau terlambat, ada denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Dan denda itu tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap membayar THR secara penuh,” tegasnya.

    Aturan Tegas, Tapi Pelanggaran Masih Terjadi

    Secara aturan, besaran THR sudah sangat jelas. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima satu bulan upah penuh, sementara yang masa kerjanya di bawah setahun tetap mendapatkan THR secara proporsional.

    Namun di lapangan, Gatut mengakui masih ada perusahaan yang mencoba menghindar dari kewajiban tersebut dengan berbagai alasan klasik.

    “Alasan keuangan sulit itu tidak bisa dijadikan pembenaran. Regulasi tidak mengenal alasan penundaan THR karena kondisi perusahaan,” ujarnya.

    Menurutnya, Disnakertrans Kotim akan membuka layanan pengaduan THR dan siap menindaklanjuti laporan dari pekerja yang haknya tidak dipenuhi.

    Ancaman Sanksi, Tapi Pekerja Masih Takut Melapor

    Meski sanksi administratif hingga pembekuan usaha telah diatur, realitasnya banyak pekerja masih memilih diam. Ketakutan kontrak tidak diperpanjang atau tekanan di tempat kerja membuat pelanggaran THR kerap dibiarkan berlalu begitu saja.

    Gatut pun mengingatkan bahwa negara telah menyiapkan mekanisme perlindungan bagi pekerja.

    “Kami mendorong pekerja untuk berani melapor. Identitas pelapor akan kami lindungi, dan pengawasan akan dilakukan sesuai ketentuan,” katanya.

    THR Bukan Hadiah, Tapi Ukuran Kepatuhan

    Di tengah kebutuhan ekonomi menjelang hari raya yang kian meningkat, THR seharusnya menjadi bentuk kehadiran negara melalui kepatuhan pengusaha terhadap hukum. Ketika THR tak dibayar tepat waktu, yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan pekerja, tetapi juga wibawa aturan itu sendiri.

    Tahun 2026 seharusnya menjadi titik balik. Bukan lagi tahun di mana THR selalu menjadi polemik musiman, tetapi momentum untuk memastikan satu hal sederhana: hak pekerja tidak boleh kalah oleh alasan apa pun. (***)

  • Pangkalan Habis, Eceran Menumpuk, Ada Apa dengan Distribusi LPG 3 Kg di Sampit?

    Pangkalan Habis, Eceran Menumpuk, Ada Apa dengan Distribusi LPG 3 Kg di Sampit?

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Informasi bahwa LPG 3 kilogram sudah kembali tersedia di pangkalan tak sepenuhnya membawa kelegaan. Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, warga justru menemukan kenyataan yang berlawanan: pangkalan kosong, sementara tabung gas justru menumpuk di pengecer dengan harga jauh lebih mahal.

    Seorang warga Mentawa Baru Ketapang mengaku mendatangi pangkalan setelah mendengar kabar pasokan gas LPG subsidi telah masuk. Namun harapan itu pupus.

    “Katanya hari ini gas sudah ada di pangkalan. Tapi pas didatangi, barangnya tidak ada dan dibilang sudah habis. Anehnya, di eceran malah banyak tabung isi LPG 3 kilo, harganya Rp35 ribu sampai Rp40 ribu lebih per tabung,” ujar Hidayat, Selasa (24/2/2026).

    Kondisi tersebut memicu pertanyaan di tengah warga. LPG 3 kilogram adalah gas bersubsidi yang seharusnya lebih dulu tersedia di pangkalan resmi dengan harga eceran tertinggi (HET). Jika pangkalan kosong, bagaimana pengecer justru memiliki stok melimpah?

    “Kalau di pangkalan habis, bagaimana caranya pengecer bisa punya banyak stok?” tambahnya.

    Situasi ini memperkuat kecurigaan warga bahwa distribusi LPG 3 kilogram tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akses warga kecil ke gas bersubsidi terasa makin sempit, sementara harga di tingkat pengecer terus melambung.

    Padahal sebelumnya, pemerintah daerah melalui pernyataan resmi yang dimuat kanalindependen.id menegaskan bahwa kelangkaan LPG subsidi bukan disebabkan stok habis, melainkan gangguan teknis dan distribusi. Setelah inspeksi mendadak (sidak), harga pun diklaim akan kembali normal.

    Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Gas masih sulit ditemukan di pangkalan, sementara harga di pengecer tetap jauh di atas HET. Bagi warga, ini menimbulkan jarak antara klaim kebijakan dan realitas sehari-hari.

    Dalam kondisi terdesak, rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro tak punya banyak pilihan selain membeli di pengecer dengan harga mahal. Gas melon, yang seharusnya melindungi kelompok rentan dari lonjakan biaya hidup, justru berubah menjadi beban tambahan.

    Jika pemerintah menyatakan stok tersedia, maka pertanyaan kuncinya bukan lagi soal jumlah, melainkan ke mana gas itu mengalir. Tanpa pengawasan distribusi yang ketat dan transparan dari agen, pangkalan, hingga pengecer LPG 3 kilogram berisiko terus bocor dari jalur resmi.

    Selama pangkalan tetap kosong dan eceran terus menumpuk, wajar jika warga mempertanyakan efektivitas sidak dan pengawasan. Sebab bagi mereka, gas subsidi bukan sekadar angka dalam laporan melainkan kebutuhan harian yang menentukan apakah dapur bisa tetap menyala. (***)