cms.kanalindependen.id

Kategori: Ekonomi

  • Hantaman Kebijakan Ekspor: Harga Sawit Terjun Bebas, Kadin Kotim Serukan Sinergi Selamatkan ”Emas Hijau” Petani

    Hantaman Kebijakan Ekspor: Harga Sawit Terjun Bebas, Kadin Kotim Serukan Sinergi Selamatkan ”Emas Hijau” Petani

    SAMPIT, kanalindependen.id – Gelombang kecemasan kini tengah melanda petani sawit swadaya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Hanya dalam hitungan hari pasca pengumuman tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani langsung terjun bebas hingga menyentuh angka kritis di bawah Rp2.000 per kilogram.

    Menanggapi situasi tersebut, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kotim Susilo blak-blakan mengungkap dampak domino kebijakan pusat yang kini mulai menekan rantai pasok sawit paling bawah di daerah.

    Dia mendesak pemerintah daerah, DPRD, perusahaan besar swasta (PBS), hingga pelaku usaha sawit untuk segera membangun sinergi guna mencegah kondisi ini berkembang menjadi krisis ekonomi regional.

    ”Setelah adanya pidato Bapak Presiden Prabowo terkait dibukanya pintu ekspor sumber daya alam melalui satu pintu BUMN, ini membuat kecemasan bagi dunia usaha yang selama ini melakukan ekspor. Imbasnya harga tandan buah segar sawit turun sangat tajam,” ujar Susilo, baru-baru ini.

    Strategi tata kelola perdagangan baru yang digagas pemerintah pusat tersebut pada dasarnya mewajibkan seluruh ekspor komoditas SDA strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan komoditas lainnya disalurkan melalui satu pintu BUMN khusus.

    Meski kebijakan ini ditargetkan baru akan berlaku penuh pada 1 Januari 2027 dengan tujuan untuk memperbaiki pengawasan, mencegah praktik curang seperti under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan devisa negara, namun riak psikologis pasar di tingkat petani sudah lebih dulu mengguncang sektor usaha, terutama di daerah Kotim sebagai salah satu kabupaten penghasil sawit terbesar di Kalteng.

    Susilo mengatakan, saat ini dunia usaha merespons kebijakan tersebut dengan penuh kekhawatiran karena selama ini sektor ekspor dijalankan secara mandiri oleh perusahaan swasta.

    Ketidakpastian pola transisi membuat pasar bergerak liar dan berdampak langsung terhadap harga sawit di tingkat pabrik.

    Dia menyebut harga TBS di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) yang sebelumnya hampir menyentuh Rp3.000 per kilogram, kini anjlok ke kisaran Rp2.500 hingga Rp2.550 per kilogram hanya dalam waktu singkat.

    ”Bahkan di pengepul atau di tengkulak itu, harganya jauh lebih murah, yaitu berkisar antara Rp2.000 atau bahkan di bawah itu. Mengingat harga industri yang sangat tinggi, bagi dunia usaha ini sangat memprihatinkan,” katanya.

    Meski demikian, Susilo mengaku memahami langkah pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi menjaga kestabilan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

    ”Tetapi kita sebagai pengusaha, ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan sistem ekonomi yang ada di Indonesia,” lanjutnya.

    Pengepul Terpaksa Naikkan Potongan Operasional

    Anjloknya harga di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) membuat mata rantai perdagangan sawit di bawahnya ikut terguncang.

    Susilo menjelaskan, selama harga pabrik berada di kisaran Rp3.000 per kilogram, pengepul biasanya hanya mengambil margin operasional sekitar Rp350 per kilogram.

    Namun, ketika harga jatuh ke angka Rp2.500, skema tersebut tidak lagi mampu menutup biaya operasional lapangan.

    ”Kalau hanya mengambil keuntungan Rp350 atau kurang lebih Rp360–Rp370 itu hanya habis untuk operasional,” jelas Susilo.

    Pengepul kini terpaksa menaikkan potongan operasional dan keuntungan hingga lebih dari Rp400 sampai Rp500 per kilogram untuk menutup biaya armada angkut, logistik lapangan, hingga kebutuhan teknis lainnya.

    ”Pengepul harus membeli harga jauh dari harapan itu ke petani, yaitu pengepul mengambil overhead kurang lebih Rp500 per kilogram untuk operasional dan plus keuntungan. Wajar, namanya pengepul sebagai pemilik modal,” ujarnya.

    Kondisi tersebut akhirnya membuat harga beli TBS di tingkat petani swadaya makin tertekan, terutama di wilayah pedalaman yang akses distribusinya cukup sulit.

    Ancaman Penolakan Buah Milik Masyarakat

    Situasi semakin mengkhawatirkan setelah muncul fenomena sejumlah perusahaan perkebunan yang mulai membatasi bahkan menolak menerima TBS milik masyarakat.

    ”Apalagi saat ini banyak perkebunan yang sudah mulai tidak menerima TBS milik masyarakat. Ini yang akan menjadi PR kita yang perlu kita bicarakan bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan DPRD, dengan pelaku usahanya, PBS-nya, perkebunan kelapa sawitnya, supaya menjadi sinergi yang lebih baik,” tegas Susilo.

    Fenomena ini dinilai sangat berbahaya karena sawit merupakan komoditas yang harus segera diolah.

    Jika terlambat masuk pabrik, kualitas buah akan turun drastis dan berimbas langsung terhadap harga jual petani.

    Karena itu, Kadin Kotim mendesak adanya ruang dialog cepat antara pemerintah daerah, DPRD, perusahaan sawit, asosiasi petani, hingga pelaku usaha pengumpul sawit untuk mencari solusi bersama.

    Langkah tersebut dinilai penting agar gejolak harga tidak terus berlarut dan memicu efek ekonomi yang lebih luas di daerah.

    Sawit Tetap Jadi ”Emas Hijau” Penopang Ekonomi

    Di tengah kondisi yang membuat petani resah, Susilo tetap mencoba menyuarakan optimisme.

    Dia menegaskan, sawit masih menjadi ”emas hijau” yang menopang ekonomi masyarakat dan menjadi sektor unggulan di daerah.

    ”Saya selaku Ketua Kadin Kotim menyikapi dan prihatin atas fenomena saat ini. Namun bagi petani, sawit adalah emas hijau yang saat ini menjadi primadona yang didamba-dambakan pada sistem ekonomi berkelanjutan,” kata Susilo.

    Ia tidak menampik bahwa penurunan harga dalam beberapa hari terakhir membuat banyak petani mulai was-was, terutama terkait keberlanjutan perawatan kebun dan biaya produksi.

    ”Dengan harga yang sangat turun, ini menimbulkan rasa was-was bagi petani sawit untuk melangkah lebih jauh,” ucapnya.

    Meski begitu, Susilo berharap petani tetap bertahan dan percaya kondisi ini dapat dilalui bersama melalui kolaborasi semua pihak.

    ”Tapi percayalah, insya Allah, segala sesuatunya ada hikmah dan manfaatnya bagi petani Indonesia, khususnya di Kotim agar bisa menjadi petani yang maju, petani yang bermartabat, petani yang hebat untuk membangun perekonomian di daerah Kotim lebih baik lagi ke depannya,” katanya.

    Biaya Tidak Turun, Pupuk Kian Mahal

    Sementara itu, sejumlah petani sawit swadaya di Kotim mengaku langsung merasakan tekanan itu sejak pekan lalu, bersamaan dengan munculnya kebijakan baru pemerintah.

    Beny, petani sawit asal Kecamatan Cempaga Hulu, mengatakan penurunan harga yang diterimanya terjadi sangat cepat. Ia menyebut selisih antara harga di tingkat pabrik dengan yang sampai ke tangan petani melalui jalur pengepul bisa mencapai sekitar Rp800 per kilogram.

    ”Kalau lewat pengepul, selisihnya bisa sampai Rp800 per kilogram. Jadi yang diterima petani lebih rendah,” katanya.

    Sementara itu, beban operasional kebun tidak ikut menyesuaikan. Beny menyebut biaya sekali pemupukan menggunakan urea, RP, dan KCl bisa menghabiskan sekitar Rp3 juta per hektare, dan harga pupuk justru cenderung naik belakangan ini.

    Kondisi itu memaksanya memangkas pemupukan hingga 50 persen demi menekan pengeluaran. Langkah darurat yang ia akui berisiko terhadap produktivitas ke depan.

    ”Kalau pemupukan dikurangi, produksi pasti turun. Tapi sekarang petani juga bingung karena biaya tinggi sementara harga rendah,” ujarnya. (hgn/ign)

  • Kepastian Jadwal Penerbangan Jadi Perhatian, Pemkab Kotim Minta Maskapai Super Air Jet Jaga Tarif Tetap Terjangkau

    Kepastian Jadwal Penerbangan Jadi Perhatian, Pemkab Kotim Minta Maskapai Super Air Jet Jaga Tarif Tetap Terjangkau

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyambut positif hadirnya rute penerbangan langsung Sampit-Jakarta yang akan dilayani mulai 12 Juni 2026.

    Namun, di balik antusiasme tersebut, persoalan kepastian jadwal penerbangan dan stabilitas harga tiket menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

    Mengingat sebelumnya, maskapai yang beroperasi di Bandara Haji Asan Sampit beberapa kali mengalami pembatalan maupun perubahan jadwal penerbangan dan lonjakan tarif tiket yang sempat dikeluhkan masyarakat.

    Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan, pemerintah daerah menyambut gembira terhadap kehadiran maskapai Super Air Jet yang sudah lama dinantikan.

    Pesawat type Airbus320 ini bisa menjadi pilihan alternatif yang dibutuhkan masyarakat sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, pariwisata, hingga mobilitas warga dari dan ke Sampit.

    ”Kami tentu sangat mendukung dan menyambut gembira dengan kehadiran maskapai baru yang akan melayani penerbangan di Kotim. Nanti Dinas Kominfo dan Dinas Kebudayaan serta Pariwisata juga akan ikut membantu mempromosikan maskapai Super Air Jet Pesawat Airbus A320 ini agar keterisian penumpang bisa maksimal,” kata Irawati, saat memberikan sambutan dalam pertemuan bersama jajaran maskapai Super Air Jet Lion Group di Rumah jabatan (Rujab) Bupati, Selasa (19/5/2026).

    Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan perhotelan dan pengusaha jasa biro travel tersebut, Irawati mengingatkan kepada pihak maskapai agar tarif tiket tetap dijaga pada level yang terjangkau.

    Menurutnya, keterjangkauan harga menjadi faktor utama masyarakat memilih terbang langsung dari Sampit dibanding harus berangkat melalui Palangkaraya atau Pangkalan Bun.

    Ia menyebut kisaran tarif awal sekitar Rp1,5 juta masih dianggap cukup wajar jika dibandingkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat ketika memilih terbang dari luar daerah.

    ”Kalau lewat Palangka Raya atau Pangkalan Bun masih keluar biaya travel sekitar Rp200 ribu, belum makan dan capek di jalan. Kalau dihitung totalnya hampir Rp2 juta juga. Jadi lebih baik langsung terbang dari Sampit,” katanya.

    Selain harga tiket, Irawati juga menekankan pentingnya kepastian jadwal penerbangan. Ia berharap kehadiran Super Air Jet dapat meminimalkan persoalan pembatalan penerbangan yang selama ini cukup sering terjadi dan membuat masyarakat terpaksa mencari alternatif penerbangan melalui bandar udara terdekat seperti, Bandara Iskandar Pangkalan Bun dan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.

    Keberadaan lebih dari satu maskapai di Bandara Haji Asan akan menciptakan persaingan sehat sekaligus memberikan pilihan bagi masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi cancel flight.

    Sebagai informasi, saat ini ada dua maskapai yang beroperasi di Bandara Haji Asan Sampit, yaitu maskapai NAM Air pesawat Boeing 737 500 yang melayani rute Sampit-Jakarta, Sampit-Surabaya dan Sampit-Semarang dengan layanan setiap hari penerbangan.

    Selain itu, adapula maskapai Wing Air Lion Group pesawat type ATR 72 yang kembali terbang pada 10 Maret 2026 yang melayani rute Sampit-Surabaya, Sampit-Palangka Raya, Sampit-Pangkalan Bun dan Sampit-Banjarmasin dengan penerbangan secara terjadwalkan 3-4 kali seminggu.

    Namun, per 1 Juni 2026 layanan penerbangan akan ditingkatkan frekuensinya setiap hari.

    Lebih lanjut, Irawati juga mengungkapkan manfaat lain dari rute baru tersebut bagi jamaah umrah di Kotim.

    Berdasarkan hasil pembicaraan dengan pihak maskapai, nantinya bagasi jamaah umrah dari Sampit dapat langsung diberi label tujuan Jeddah tanpa perlu mengurus ulang di Jakarta.

    ”Ini tentu memudahkan travel dan jamaah karena dari Sampit sudah langsung terlabel Jeddah,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kotim Raihansyah mengatakan pihaknya berharap harga tiket tetap dapat ditekan meski biaya operasional penerbangan saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi.

    Dari informasi yang ia ketahui, harga avtur di wilayah Kotim kini melonjak dari sebelumnya sekitar Rp15 ribu–Rp16 ribu per liter menjadi sekitar Rp27 ribu per liter. Kondisi tersebut ikut memengaruhi struktur biaya penerbangan.

    ”Kami berharap subsidi 11 persen untuk komponen PNB yang berakhir akhir Mei nanti bisa diperpanjang agar harga tiket tetap lebih terjangkau bagi masyarakat,” kata Raihansyah.

    Raihansyah menilai keberadaan penerbangan Super Air Jet sangat penting untuk memperkuat konektivitas daerah dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

    Sementara itu, Corporate Communication Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, memastikan pihaknya tetap berupaya menjaga tarif agar tidak melampaui ketentuan tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah.

    ”Kami tetap berusaha agar harga tiket masih kompetitif dengan harga yang masih terjangkau,” ujarnya.

    Danang juga menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi pembatalan penerbangan yang selama ini beberapa kali terjadi di Sampit.

    Ia mengaku optimistis tingkat keterisian penumpang rute Sampit-Jakarta cukup tinggi sehingga peluang cancel flight dapat diminimalkan.

    ”Kami melihat potensi penumpang di Sampit sangat bagus. Kalau load factor baik dan dukungan masyarakat luas, tentu jadwal penerbangan bisa terus stabil, bahkan tidak menutup kemungkinan frekuensinya bertambah,” katanya.

    Terkait operasional penerbangan, Danang memastikan pesawat Airbus A320 tetap dapat mengangkut penuh hingga 180 penumpang di Bandara Haji Asan.

    Namun, konsekuensinya, jatah bagasi gratis ditetapkan hanya 10 kilogram per penumpang.

    Ia menjelaskan sebelumnya bagasi gratis sempat berada di angka 20 kilogram lalu turun menjadi 15 kilogram, dan kini kembali disesuaikan menjadi 10 kilogram agar kapasitas penumpang tetap maksimal.

    ”Kalau penumpang penuh 180 orang, bagasi gratisnya memang 10 kilogram. Tetapi kalau load penumpang tidak penuh, secara teknis masih memungkinkan ada tambahan kapasitas bagasi,” jelasnya.

    Untuk kelebihan barang, maskapai menyarankan masyarakat menggunakan layanan kargo Lion Parcel yang sudah tersedia di Kotim.

    Di sisi lain, Direktur PT Arronuna International Mandiri mengaku menyambut baik hadirnya Super Air Jet yang dapat memberikan alternatif penerbangan baru bagi masyarakat dan jamaah umrah di Sampit.

    Menurutnya, tarif sekitar Rp1,5 juta masih tergolong wajar selama tidak menembus angka Rp2 juta, terlebih harga avtur dunia juga sedang mengalami kenaikan.

    ”Saya melihat harga tiket online Rp1.600.023, ada sedikit perbedaan dari yang disebutkan pihak maskapai Rp1,5 juta. Selama masih di bawah Rp2 juta menurut saya masih bisa diterima,” kata Abdul Kholiq yang turut hadir dalam pertemuan di Rujab Bupati Kotim.

    Namun ia berharap maskapai dapat mempertimbangkan tambahan bagasi gratis, khususnya bagi jamaah umrah yang umumnya membawa barang cukup banyak.

    ”Kalau bisa minimal 15 kilogram karena kebutuhan jamaah umrah biasanya lebih besar,” ujarnya.

    Abdul Kholiq yang telah menjalankan usaha jasa biro travel umrah dan haji selama 20 tahun telah memberangkatkan jamaah umrah dari Sampit mengaku sering kali menghadapi persoalan terkait kepastian jadwal penerbangan.

    Menurutnya, pembatalan penerbangan secara mendadak sangat mengganggu pengaturan keberangkatan jamaah dan sering membuat pihak travel kesulitan mencari alternatif penerbangan lain.

    Karena itu, kehadiran lebih dari satu maskapai di Sampit dinilai sangat penting agar masyarakat memiliki pilihan penerbangan ketika terjadi cancel flight.

    ”Kalau maskapai lebih dari satu, ketika ada cancel masih ada alternatif lain. Itu penting bagi jamaah,” katanya.

    Abdul Kholiq juga menilai berangkat melalui Palangkaraya maupun Pangkalan Bun tidak selalu lebih murah karena masyarakat masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perjalanan darat, makan, hingga tenaga selama di perjalanan.

    ”Kalau dihitung totalnya sama saja, bahkan lebih capek,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Pesawat Airbus A320 Dipastikan Terbang Perdana 12 Juni 2026, Tawarkan Tarif Mulai Rp1,5 Juta Rute Sampit-Jakarta

    Pesawat Airbus A320 Dipastikan Terbang Perdana 12 Juni 2026, Tawarkan Tarif Mulai Rp1,5 Juta Rute Sampit-Jakarta

    SAMPIT, kanalindependen.id – Maskapai Super Air Jet dengan pesawat Airbus A320 dipastikan terbang perdana di Bandara Haji Asan Sampit pada 12 Juni 2026.

    Pesawat ini akan membuka layanan rute penerbangan langsung Jakarta-Sampit dan juga membuka koneksi perjalanan menuju puluhan kota di Indonesia hingga luar negeri melalui jaringan Lion Group.

    Pesawat jet berbadan sedang tersebut akan membuka konektivitas udara di Kabupaten Kotawaringin Timur, setelah melalui serangkaian kajian teknis, penyesuaian slot penerbangan, hingga pembenahan infrastruktur bandara yang dilakukan pemerintah daerah bersama berbagai pihak terkait.

    Corporate Communication Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan Super Air Jet akan melayani rute Jakarta–Sampit menggunakan pesawat Airbus A320 generasi modern dengan kapasitas 180 kursi kelas ekonomi.

    Penerbangan dijadwalkan berangkat dari Terminal 2D/2E Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 12.55 WIB dan tiba di Bandara Haji Asan Sampit sekitar pukul 14.30–14.35 WIB. Setelah itu, pesawat akan kembali menuju Jakarta pada sore hari.

    Awalnya, penerbangan perdana direncanakan berlangsung pada 7 Mei 2026 dengan jadwal keberangkatan pagi dari Jakarta. Namun jadwal tersebut akhirnya diundur.

    Menurut Danang, nilai strategis rute baru ini bukan hanya menghadirkan penerbangan langsung Jakarta–Sampit, tetapi juga membuka akses konektivitas lebih luas bagi masyarakat Kotim melalui jaringan penerbangan Lion Group.

    Dari Jakarta, penumpang asal Sampit nantinya dapat terhubung ke berbagai kota besar di Indonesia bagian barat seperti Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Palembang, Pangkal Pinang, Tanjungpandan, Yogyakarta, Solo, dan sejumlah kota lainnya.

    Tak hanya itu, koneksi internasional juga mulai disiapkan menuju Kuala Lumpur, Penang, Singapura, Bangkok, hingga koneksi perjalanan umrah menuju Jeddah.

    Selain akses dari Jakarta, Lion Group juga memperkuat konektivitas dari kawasan Indonesia timur melalui Surabaya.

    ”Wings Air yang sebelumnya hanya melayani rute Sampit-Surabaya tiga kali dalam sepekan, mulai 1 Juni 2026 akan ditingkatkan menjadi setiap hari atau tujuh kali seminggu,” kata Danang.

    Dengan pola konektivitas tersebut, masyarakat dari Bali, Lombok, Kupang, Labuan Bajo, Tambolaka, Makassar, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan berbagai kota lain di Indonesia timur dapat lebih mudah terhubung ke Sampit.

    Danang menegaskan, Sampit kini tidak lagi diposisikan sebagai tujuan yang hanya berhenti di Jakarta, tetapi mulai disiapkan menjadi salah satu simpul konektivitas Lion Group untuk wilayah Kalimantan.

    ”Ini bukan sekadar penerbangan Jakarta–Sampit. Kami ingin Sampit terkoneksi luas, baik domestik maupun internasional,” katanya.

    Danang menilai Sampit memiliki potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya dikenal publik nasional.

    Lion Group sebenarnya pernah melayani penerbangan ke Sampit beberapa tahun lalu, namun sempat berhenti sekitar enam tahun sebelum kembali beroperasi pada Maret 2026 menggunakan ATR 72 berkapasitas 72 kursi.

    Kini, dengan masuknya Airbus A320, Lion Group ingin memperkuat posisi Sampit sebagai destinasi yang lebih dikenal luas.

    Danang mengungkapkan berdasarkan sejumlah jejak pendapat di berbagai kota, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui potensi Sampit.

    “Anak muda banyak bertanya di Sampit ada apa, bisa ngapain. Ada juga yang masih mempertanyakan soal keamanan. Ini justru tantangan bagi kami untuk lebih mempopulerkan  Sampit lebih luas,” katanya.

    Danang menilai Sampit memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pariwisata, budaya Dayak, wisata susur sungai, flora-fauna khas, hingga kerajinan lokal.

    Karena itu, Lion Group mengajak pemerintah daerah, Diskominfo, pelaku UMKM, dan masyarakat ikut memproduksi konten promosi daerah yang nantinya dapat dipublikasikan melalui media sosial Super Air Jet dan Lion Group, jaringan travel, hingga inflight magazine maskapai.

    Menurutnya, semakin banyak narasi positif tentang Sampit yang tersebar, maka peluang mendatangkan wisatawan, investor, dan pelaku usaha juga akan semakin besar.

    Buka Tarif Mulai Rp1,5 Juta, Bagasi Jadi Sorotan

    Untuk tahap awal, tiket Super Air Jet rute Jakarta–Sampit dibuka mulai sekitar Rp1,5 juta sekali jalan.

    Danang mengatakan harga tersebut sudah disesuaikan dengan tingginya biaya operasional penerbangan, terutama lonjakan harga avtur dan penguatan dolar AS terhadap rupiah yang memengaruhi biaya suku cadang serta operasional lainnya.

    “Harga tarif tiket pesawat dimulai dari Rp1,5 juta, namun harga  akan mengalami penyesuaian dengan biaya operasional, namun kami pastikan tarifnya tidak melebihi harga ambang batas tertinggi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kotim, Raihansyah memastikan Bandara Haji Asan sudah memenuhi syarat untuk didarati pesawat Airbus A320.

    Raihansyah menjelaskan sejak Januari hingga beberapa bulan terakhir, pemerintah daerah bersama tim engineering dan pihak terkait telah menyelesaikan berbagai tahapan kajian teknis terkait pengoperasian pesawat jet berbadan sedang di Sampit.

    Hasil pemeriksaan tim kelaikudaraan dan engineering menyatakan panjang dan lebar landasan Bandara Haji Asan dinilai cukup untuk operasional Airbus A320.

    Namun demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan terkait obstacle atau penghalang di sekitar area bandara, terutama pohon-pohon di sisi utara dan selatan yang dinilai mengganggu jalur pandang dan keselamatan penerbangan berdasarkan pemantauan AirNav.

    Dishub bersama pengelola bandara kemudian melakukan pendataan hingga penebangan pohon-pohon produktif yang masuk dalam area penghalang penerbangan.

    Proses kompensasi kepada warga dilakukan dengan dua pola, yakni pembayaran setelah penebangan dan pembayaran sebelum penebangan dilakukan.

    ”Secara teknis semuanya sudah clear, mulai dari slot penerbangan, izin Ditjen Perhubungan Udara, engineering, sampai obstacle bandara. Tinggal final check awal Juni,” kata Raihansyah.

    ‘Kayuh Beimbai’ Wujudkan Penerbangan Jet ke Sampit

    Lebih lanjut, Raihansyah mengatakan hadirnya Airbus A320 di Sampit merupakan hasil perjuangan bersama berbagai pihak, bukan hanya pemerintah daerah.

    Ia menyinggung dukungan pengelola bandara, komunitas travel umrah, pelaku usaha, asosiasi, hingga masyarakat yang ikut mendorong peningkatan layanan penerbangan di Kotim.

    Dengan menggunakan istilah lokal “kayuh beimbai”, ia menilai perubahan besar hanya dapat terwujud apabila semua pihak bergerak bersama.

    ”Kalau hanya satu yang bermimpi dan bekerja, lajunya lambat. Tapi kalau kita kayuhnya beimbai, mimpi itu bisa cepat tercapai,” ujarnya.

    Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penyerahan miniatur pesawat Super Air Jet sebagai simbol pembukaan rute baru di Sampit, setelah sebelumnya miniatur Wings Air juga pernah diserahkan.

    Pemerintah daerah berharap ASN, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menjadikan Bandara Haji Asan sebagai pintu keberangkatan utama, sehingga tingkat keterisian penumpang tetap terjaga dan keberlanjutan rute penerbangan dapat dipertahankan. (hgn)

  • Imbas Banjir di Kalsel, Harga Cabai Rawit di Sampit Melambung

    Imbas Banjir di Kalsel, Harga Cabai Rawit di Sampit Melambung

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kondisi cuaca yang tak menentu disertai tingginya intensitas curah hujan di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah turut berdampak terhadap naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok.

    Komoditas pangan yang kerap kali mengalami fluktuasi harga seperti pada penjualan cabai rawit yang terus mengalami kenaikan.

    Misyanto Pedagang di Pasar Al Kamal Kota Sampit mengatakan kenaikan harga sudah terjadi selama dua pekan. Mulai dari Rp 60 ribu, Rp 70 ribu, Rp 75 ribu hingga sekarang naik Rp80 ribu per kilogram.

    ”Naiknya berangsur-angsur. Sudah dua hari ini harga cabai rawit saya jual Rp80 ribu per kilogram, besok dipastikan naik lagi Rp90 ribu per kilogram,” kata Misyanto, Senin (18/5/2026).

    Ditanya penyebab kenaikan, Misyanto menjelaskan pasokan logistik pangan terhambat karena sejumlah daerah di wilayah Kalimantan Selatan mengalami banjir.

    ”Untuk cabai rawit saya ngambil dari distributor asal Tanjung, Kalimantan Selatan. Kabarnya, sekarang di sana lagi banjir dan petani cabai rawit ada yang mengalami dampak banjir, sehingga harganya terus melambung tinggi,” ujarnya.

    Dari penelusuran Kanal Independen, sejumlah kawasan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, termasuk Kecamatan Tanjung, dilaporkan terendam banjir pada pertengahan Mei 2026.

    Pada beberapa kanal informasi lokal, banjir dilaporkan merendam permukiman dan mengganggu aktivitas warga seiring hujan dengan intensitas tinggi di wilayah tersebut.

    BMKG sebelumnya juga mengingatkan potensi hujan lebat dan banjir pesisir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan pada awal hingga akhir Mei 2026, yang berpotensi mengganggu aktivitas transportasi dan distribusi barang di wilayah pesisir dan sekitarnya.

    Kondisi cuaca ekstrem ini dapat berimbas pada kelancaran pasokan komoditas hortikultura dari daerah pemasok menuju pasar-pasar di Kalimantan Tengah.

    Selain tingginya curah hujan di berbagai wilayah Kalimantan, kenaikan harga juga disandingkan dengan Hari Besar Keagamaan.

    ”Dua pekan lagi kan sudah mau dekat Lebaran Idul Adha. Harga-harga di pasaran biasanya mengalami kenaikan karena tingginya permintaan pembeli,” ujarnya.

    Meski demikian, komoditas bawang merah yang selama berbulan-bulan mengalami kenaikan harga mencapai Rp 55 ribu per kilogram, kini turun menjadi Rp 45 ribu per kilogram.

    ”Bawang merah sudah turun tiga hari ini. Kalau bawang putih harga tetap stabil Rp 35 ribu per kg dan tomat juga masih turun dari Rp 23 ribu per kg menjadi Rp20 ribu per kilogram,” ujarnya. (hgn)

  • Pabriknya di Kotim, Minyak Goreng Subsidi ”Hilang” di Pasaran Sampit

    Pabriknya di Kotim, Minyak Goreng Subsidi ”Hilang” di Pasaran Sampit

    SAMPIT, kanalindependen – Kelangkaan minyak goreng mulai meluas di pasar-pasar tradisional Kota Sampit dalam sepekan terakhir.

    Tidak hanya Minyak Kita yang disubsidi pemerintah, persediaan minyak goreng kemasan merek lain juga kosong di tingkat pedagang eceran dan pertokoan.

    Mandeknya pasokan yang tidak wajar ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menelusuri rantai distribusi untuk melacak titik sumbatan aliran barang.

    Berdasarkan pantauan kanalindependen.id di sejumlah kawasan di Sampit, beberapa warung dan toko sembako mengaku tidak lagi mendapatkan kiriman barang, baik jenis Minyak Kita maupun minyak goreng kemasan nonsubsidi.

    ”Minyak goreng semua merek kosong. Sudah seminggu kami enggak jual. Beberapa kali salesnya datang hanya mendata tapi belum mendatangkan minyak,” ujar Rizky, pedagang sembako di Jalan Ir Juanda Sampit, Minggu (17/5/2026).

    Kondisi tersebut membuat sebagian pedagang hanya mengandalkan stok lama, sementara sebagian lainnya memilih menghentikan penjualan karena tidak lagi memiliki persediaan. Bahkan, ada yang nekat menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Kelangkaan ini juga mulai dikeluhkan masyarakat karena minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan pokok rumah tangga yang paling banyak dicari sehari-hari.

    Menanggapi kondisi tersebut, Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kotim Muslih mengatakan pemerintah daerah telah menerima laporan terkait berkurangnya pasokan Minyak Kita di sejumlah pasar pantau yakni Pasar PPM dan Pasar Keramat.

    Ia mengatakan pemerintah daerah langsung melakukan pengecekan lapangan bersama organisasi perangkat daerah terkait setelah menerima laporan dari masyarakat dan pedagang.

    ”Kami sudah berkoordinasi dengan Kadistan KP, kemudian dicek lapangan, itu memang kendalanya adalah pasokan minyak agak berkurang. Tapi ini dalam beberapa hari ini sudah teratasi,” ujarnya.

    Meski demikian, berdasarkan pantauan di lapangan, distribusi minyak goreng di sejumlah toko eceran hingga kini masih belum sepenuhnya normal.

    Beberapa pedagang mengaku sales hanya datang melakukan pendataan tanpa mengirimkan barang.

    Muslih menyebut harga Minyak Kita di pasar pantau pemerintah daerah sejauh ini masih berada dalam kisaran harga eceran tertinggi (HET).

    ”Untuk harga, pantauan hari-hari, kami masih di harga normal standar,” katanya.

    Menurut dia, harga Minyak Kita yang dipantau pemerintah di Pasar Keramat saat ini berada di kisaran Rp15.700 hingga Rp16.000 per liter.

    ”Di harga pantau kami masih Rp15.700 sampai Rp16.000 di Pasar Keramat. Dan itu setiap hari kami pantau. Walaupun libur, pasti ada hari pantauan harga, tetap ada,” ujarnya.

    Harga tersebut masih berada di sekitar HET nasional Minyak Kita yang sebelumnya ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp15.700 per liter.

    Namun, di lapangan, sebagian masyarakat mengaku kesulitan mendapatkan barang meski harga resmi masih relatif terkendali.

    Muslih menjelaskan, sebagian besar distribusi Minyak Kita di Pasar Keramat berasal dari Bulog, sedangkan sebagian lainnya dipasok distributor.

    ”Kalau suplainya, sebagian dari Bulog. Informasinya memang kemarin Bulog ini juga terbatas mendapatkan minyaknya,” katanya.

    Selain Bulog, ada juga pedagang yang mendapat pasokan langsung dari distributor.

    ”Ada juga sebagian yang dari distributor, sebagian banyak itu dari Bulog,” ujarnya.

    Pemerintah daerah kini mulai menelusuri kemungkinan adanya persoalan distribusi setelah muncul laporan minyak goreng sulit ditemukan di pasaran.

    ”Ini yang masih kami akan bicarakan, kaitan dengan Minyak Kita ini bagaimana distribusinya. Karena, Minyak Kita ini pabriknya ada di Kotim, tapi minyaknya bisa menghilang di pasaran,” kata Muslih.

    Pernyataan tersebut menyoroti ironi distribusi minyak goreng di Kalimantan Tengah yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil bahan baku minyak sawit mentah (CPO), namun pasokan minyak goreng di tingkat pasar justru mengalami kekosongan.

    Muslih memastikan pemerintah daerah akan mendalami sumber persoalan distribusi tersebut bersama OPD terkait.

    ”Kita akan mencoba mencari permasalahannya di mana ini,” ujarnya.

    Saat ditanya kemungkinan adanya penelusuran lebih lanjut hingga dugaan penimbunan atau permainan distribusi oleh pihak tertentu, Muslih memastikan pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila diperlukan.

    Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kementerian Perdagangan, program Minyak Kita merupakan minyak goreng rakyat yang disubsidi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.

    Distribusinya dilakukan melalui produsen, distributor, hingga pengecer dengan pengawasan harga eceran tertinggi.

    Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi Minyak Kita kerap menjadi perhatian pemerintah pusat karena beberapa kali terjadi kelangkaan hingga harga melampaui HET di sejumlah daerah.

    Faktor distribusi, keterbatasan pasokan, hingga dugaan penimbunan sering disebut menjadi penyebab terganggunya pasokan di tingkat pasar.

    Sementara di Kotim, pemerintah daerah memastikan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok tetap dilakukan setiap hari, termasuk saat hari libur.

    Muslih mengatakan, pihaknya akan terus memonitor kondisi distribusi minyak goreng di lapangan agar pasokan kembali stabil dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok tersebut.

    ”Walaupun libur, pantauan harga tetap dilakukan secara rutin,” tandasnya. (hgn)

  • Dua Gerai dan Pergudangan KDMP di Kotim Rampung, Operasional Ditargetkan Agustus

    Dua Gerai dan Pergudangan KDMP di Kotim Rampung, Operasional Ditargetkan Agustus

    SAMPIT, kanalindependen – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mempercepat pembangunan gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari program nasional penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.

    Hingga Mei 2026, dua KDMP di Kotim telah selesai dibangun 100 persen oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan melibatkan TNI, yakni di Desa Eka Bahurui dan Kelurahan Baamang Barat. Sementara belasan koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan dan persiapan operasional.

    Peresmian KDMP dilakukan secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (16/5/2026) siang di Kabupaten Nganjuk, bersamaan dengan peresmian 1.061 KDMP di seluruh Indonesia.

    Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kotim Muslih mengatakan, pemerintah daerah hadir mewakili Bupati Kotim Halikinnor dalam kegiatan tersebut.

    ”Alhamdulillah hari ini kami Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mewakili Pak Bupati hadir dalam rangka menyaksikan langsung peresmian 1.061 KDMP seluruh Indonesia,” kata Muslih.

    Dia menjelaskan, pembangunan KDMP di Kotim saat ini terus dikebut.

    Selain dua bangunan yang telah rampung, terdapat 12 KDMP lain yang sudah masuk tahap pembangunan.

    PROGRAM NASIONAL: Gerai KDMP Eka Bahurui, Sabtu (16/5/2026).

    ”Di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini ada dua KDMP yang sudah selesai 100 persen, yaitu di Desa Eka Bahurui dan satu lagi di Baamang Barat. Sedangkan, 12 KDMP lainnya masih dalam tahap pembangunan,” ujarnya.

    Pemkab Kotim bersama TNI terus mendorong percepatan pembangunan agar target tahap kedua dapat tercapai hingga Agustus mendatang.

    ”Saya tadi sudah berbincang dengan Pak Dandim, pemerintah daerah akan selalu mendukung proses pembangunan ini, percepatannya, karena untuk tahap pertama di Kotim kita sudah melampaui target dan tinggal melanjutkan di tahap kedua,” katanya.

    ”Nanti sampai di bulan Agustus mudah-mudahan target untuk pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur bisa tercapai,” tambahnya.

    Sebagaimana diketahui, KDMP merupakan bagian dari program nasional yang mulai dikerjakan sejak Oktober 2025.

    Pemerintah pusat saat itu memulai pembangunan tahap pertama sebanyak 800 unit gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Peletakan batu pertama dilakukan serentak secara nasional dan disaksikan virtual sebagai tanda dimulainya operasional Kopdes/KDKMP yang menjadi program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    Di Kotim saat itu, peletakkan batu pertama juga dilaksanakan di Koperasi Desa Eka Bahurui, pada (17/10/2025) lalu.

    Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pembangunan 800 unit gerai dan pergudangan rampung pada Januari 2026.

    Ke depan, pembangunan serupa ditargetkan menjangkau sekitar 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia yang telah terbentuk sejak Juli 2025.

    Dari 800 titik pembangunan nasional, sebanyak 25 titik berada di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk dua titik di Kotim.

    Lebih lanjut, Muslih mengatakan, tantangan terbesar pembangunan KDMP di Kotim saat ini adalah penyiapan lahan, khususnya di wilayah kelurahan perkotaan seperti Ketapang dan Baamang.

    ”Yang menjadi kendala memang disampaikan adalah kaitan dengan penyiapan lahan, khususnya untuk di kelurahan di daerah Kota Ketapang dan Baamang,” katanya.

    Pemerintah daerah kini mencoba memanfaatkan aset-aset milik pemerintah untuk mendukung pembangunan KDMP di kawasan perkotaan.

    ”Yang menjadi kendala kita kan karena daerah perkotaan ini, kita lagi mensiasati bagaimana aset-aset daerah, aset-aset pemda yang bisa nanti dimanfaatkan untuk mendorong KDMP ini di masing-masing kelurahan,” ujarnya.

    Meski dua bangunan KDMP telah selesai dibangun, operasional penuh masih menunggu pengadaan perlengkapan dan distribusi barang dari pemerintah pusat.

    ”Untuk operasionalnya itu kita menunggu suplai bahan dari pusat karena pengadaannya semuanya dari pusat ,” ujarnya.

    Ia menjelaskan setiap KDMP nantinya akan dilengkapi berbagai sarana pendukung, mulai dari barang dagangan hingga kendaraan operasional.

    ”Di situ ada kelengkapan barang-barang di dalam, kemudian ada bahan-bahan yang dijual, termasuk juga ada satu unit truk, satu unit pikap, dan juga ada tosa dan sebagainya,” katanya.

    KDMP diharapkan menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat desa sekaligus membantu pengendalian harga kebutuhan pokok.

    ”Harapan kami dengan adanya Koperasi Merah Putih ini di desa, sebagaimana tujuan Pak Presiden adalah menggerakkan ekonomi dari bawah, menggerakkan ekonomi dari masyarakat, dan masyarakatlah sebagai pelakunya,” katanya.

    Muslih mengungkapkan, sejumlah KDMP sebenarnya sudah mulai menjalankan usaha meski bangunannya belum selesai sepenuhnya.

    ”Kalau yang operasional usahanya sampai saat ini masih ada tiga yang sudah jalan, tapi memang bangunannya belum terbangun,” ujarnya.

    Selain itu, sebelumnya tercatat sedikitnya enam Koperasi Merah Putih desa dan kelurahan di Kotim telah menjalankan usaha, di antaranya di Desa Karang Tunggal Kecamatan Parenggean, Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa Rantau Tampang, Kelurahan Kotabesi Hulu Kecamatan Kotabesi, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, serta Desa Eka Bahurui.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Eka Bahurui Harris Bayu mengatakan koperasi di desanya sebenarnya telah berjalan meski bangunan baru selesai dibangun pada Mei 2026.

    ”Sebenarnya koperasi sudah jalan, tapi di samping, di perpustakaan desa. Untuk gerai yang baru selesai dibangun sekarang, baru bisa operasional paling cepat masuk barang Agustus tahun ini,” ujarnya.

    Ia mengatakan koperasi sementara menjual kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan sembako lainnya.

    ”Kalau di gerai kami sementara ini yang ada itu beras, minyak goreng, sama sembako lainnya dan kita juga akan bekerjasama dengan Bulog untuk distribusi beras dan minyak goreng,” katanya.

    Saat ini, lanjut Harris, jumlah anggota koperasi sudsh mencapai 118 orang dan akan terus bertambah.

    ”Anggota sekarang 118 orang, dan dengan adanya gerai KDMP, anggota koperasi pasti akan terus bertambah,” ujarnya.

    Ia mengatakan mayoritas masyarakat Desa Eka Bahurui bekerja di sektor sawit dan pertanian hortikultura seperti sayuran dan cabai.

    Ia berharap koperasi nantinya dapat membantu petani melalui distribusi pupuk dan kebutuhan lainnya.

    ”Nah, itu nanti kita menarik anggota dan bantu untuk menyediakan pupuk petani dengan harga terjangkau. Koperasi kami itu ada kartunya bagi anggota dikenakan harga lebih murah,” ujarnya.

    Untuk menjaga keseimbangan usaha masyarakat, koperasi sementara hanya beroperasi pada jam kerja.

    ”Jam operasional sementara ini jam kantor, Senin sampai Jumat dari pagi jam 07.00 sampai jam 14.00 siang. Sabtu–Minggu libur,” ujarnya.

    Kepala Desa Eka Bahurui Rusdiansyah menjelaskan pembangunan gerai dan pergudangan KDMP Desa Eka Bahurui berdiri di atas lahan hibah warga di Jalan Haji Ruslan dengan luas tanah sekitar 26 x 49 meter dan ukuran bangunan 20 x 30 meter.

    ”Tanah ini berlokasi di jalur 1 yang sudah dihibahkan oleh Haji Ruslan ke Desa Eka Bahurui dalam bentuk SKT. Sekarang jalan di jalur 1 sudah dibuka disepanjang 400 meter lebar enam meter dan terhubung ke Jalan HM Arsyad, sehingga gerai KDMP di Desa Eka Bahurui letaknya cukup strategis dan mudah dijangkau,” pungkas Rusdiansyah.(hgn)

  • Jelang Iduladha, Penjualan Hewan Kurban Ramai Diburu, Sapi Beragam Bobot Ditawarkan Puluhan Juta

    Jelang Iduladha, Penjualan Hewan Kurban Ramai Diburu, Sapi Beragam Bobot Ditawarkan Puluhan Juta

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua pekan menjelang Lebaran Iduladha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban ramai diburu pembeli.

    Salah satu penjualan hewan kurban yang menarik perhatian berlokasi di Jalan HM Arsyad, Kota Sampit.

    Hamparan lahan seluas satu hektare dipenuhi ratusan ekor sapi berkulit hitam legam, coklat pekat dan coklat muda menunjukkan eksistensinya.

    Sapi asal Sulawesi ini tak lagi dikandangi, tapi sengaja dilepas bebas di lahan terbuka.

    Sebelum “dipinang” oleh pembeli, sapi berbobot 300 kilogram hingga 1 ton ini dirawat dan diberi pakan rumput hijau dan siap diperjualbelikan dengan harga berkisar Rp 18 juta hingga Rp100 juta.

    Lahan bersengketa ini, tahun 2024 lalu disewa Daeng Pedagang Hewan Kurban seharga Rp 20 juta untuk pinjam pakai lahan selama satu bulan.

    Namun, sejak tahun 2025 dan tahun ini, Daeng tak membayar sewa lahan. Namun, sebagai ucapan rasa terima kasih kepada Ketua RT setempat, ia menghadiahkan seekor sapi dan 100 paket sembako berupa beras 10 kg, gula dan kopi untuk warga setempat.

    Selama kurang lebih tiga pekan terakhir, kawasan Jalan HM Arsyad dan Jalan Teratai 6 berubah layaknya pasar hewan kurban.

    KIAN RAMAI: Pedagang di Jalan HM Arsyad yang menjual sapi kurban, Sabtu (16/5/2026). (Heny/Kanal Independen)

    Suasana ramai dengan aktivitas transaksi jual beli dan tawar-menawar harga terlihat hampir sepanjang hari.

    Pembeli datang silih berganti, mulai dari warga perorangan, perusahaan, hingga masyarakat dari wilayah utara Kotawaringin Timur dan sejumlah kabupaten tetangga.

    ”Sudah tiga minggu ini, lahan ini sudah seperti pasar ramainya. Alhamdulillah pelanggan datang dari mana-mana. Banyak juga pelanggan tetap yang tiap tahun beli lewat saya, tahun ini datang beli lagi,” ujar Daeng saat diwawancarai Kanal Independen, Sabtu (16/5/2026).

    Ia mengungkapkan, momentum Idul Adha menjadi masa paling sibuk sekaligus bulan berkah bagi dirinya sebagai pedagang hewan kurban.

    Sebab, usaha tersebut hanya berlangsung efektif sekitar satu bulan menjelang Lebaran Haji.

    ”Jualan hewan kurban setahun sekali saja. Efektifnya kurang lebih satu bulan sebelum Lebaran Idul Adha. Setelah itu, saya kerja serabutan, bantu-bantu orang panen sawit dan bekerja apa saja yang terpenting halal,” ujarnya.

    Daeng mengaku sudah merantau di Sampit sejak tahun 2002. Sebelum menjadi pedagang hewan kurban, ia pernah berjualan Coto Makassar yang kini dikenal sebagai Warung Pelangi.

    Pada tahun 2014, ia mulai memberanikan diri menjual sapi kurban asal Sulawesi di Kota Sampit.

    ”Saya sudah merantau di Sampit sejak tahun 2002, dulunya jualan Coto Makassar yang sekarang jadi Warung Pelangi. Mulai 2014 memberanikan diri jualan hewan kurban,” katanya.

    Ia menjelaskan, awal mula menggeluti bisnis hewan kurban karena memiliki saudara peternak sapi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

    Dari sana, ia mencoba membantu memasarkan sapi sekaligus mencari peruntungan di Sampit.

    ”Berani jual sapi Sulawesi ini sebenarnya niatnya juga ingin bantu masyarakat di Sampit. Dengan memasok sapi Sulawesi bisa menyeimbangkan harga sapi. Kalau tidak, sapi dari Pulau Jawa seperti sapi Madura harganya bisa melambung tinggi,” ujarnya.

    Daeng menjual sapi dengan bobot mulai 300 kilogram hingga 1 ton dengan harga berkisar Rp18 juta sampai Rp100 juta.

    Tahun ini, ia juga menyediakan sekitar 30 ekor sapi limosin berbobot 200 kilogram hingga 1 ton yang dijual dengan kisaran harga Rp45 juta hingga Rp100 juta.

    ”Paling banyak dicari dikisaran harga Rp18-22 jutaan. Bobot daging bersihnya mencapai 100-150 kilogram,” katanya.

    Tahun ini Daeng mendatangkan sekitar 650 ekor sapi dan 100 ekor kambing dari Sulawesi. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 500 ekor sapi.

    ”Tahun ini ada penambahan 150 ekor dibandingkan tahun lalu yang hanya 500 ekor. Saat ini yang tersedia ada 500 ekor sapi dan 100 ekor kambing. Ini sudah 12 kali kedatangan. Rencananya akan datang lagi 120 ekor sapi trip terakhir dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

    Ia optimistis penjualan tahun ini akan lebih ramai dan berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memesan sapi melalui dirinya seperti tahun sebelumnya.

    Pada Iduladha tahun lalu, sebanyak 270 ekor sapi miliknya diborong Pemprov Kalteng.

    ”Alhamdulillah ini sudah laku 70 persen. Sekarang lagi galau menanti kabar dari Pemprov Kalteng, semoga tahun ini Pemprov Kalteng mau beli lebih banyak. Warga Kotim yang berminat bisa lihat-lihat dulu. Kalau cocok bisa bayar uang muka Rp1 juta dan batas pelunasan H-3 Lebaran,” katanya.

    Daeng mengaku tidak mengambil keuntungan terlalu besar dalam setiap penjualan sapi.

    Menurutnya, yang terpenting seluruh hewan kurban dapat terjual habis dan membawa keberkahan.

    ”Saya ngambil untung tidak besar sekitar Rp500 ribu sampai Rp1,5 juta per ekor. Harga jual dijamin lebih terjangkau, selisih harga lebih murah Rp1-2 juta dibandingkan di tempat lain. Karena saya ingin sapi saya terjual habis, berdagang itu tidak hanya cari untung tapi juga mencari berkahnya,” ujarnya.

    Meski terlihat menjanjikan, bisnis hewan kurban juga memiliki risiko kerugian yang besar.

    Daeng mengungkapkan, pada tahun 2024 lalu dirinya bersama empat rekan sesama pedagang mengalami kerugian hingga Rp400 juta akibat 21 ekor sapi mati selama proses pengiriman.

    ”Tahun 2024 lalu kerugian sampai Rp400 juta ditanggung empat rekan kerja sesama pedagang. Ada 21 ekor sapi yang mati. Kendalanya bisa karena perubahan cuaca dan suhu yang berbeda, risiko patah kaki dan mati saat pengiriman di perjalanan,” ujarnya.

    Tahun ini, tantangan juga datang dari tingginya angka kematian kambing. Dari ratusan kambing yang didatangkan, sekitar 20 ekor dilaporkan mati.

    Namun, ia menyebut daya tahan sapi asal Sulawesi relatif lebih kuat terhadap perubahan cuaca.

    ”Cuaca saat ini hampir setiap hari hujan terus. Alhamdulillah tidak ada sapi yang tumbang. Semua sapi kuat dan tangguh terhadap cuaca. Yang repot itu merawat kambing. Harga jualnya Rp4-5 juta, tapi risiko matinya sangat tinggi,” katanya.

    Untuk mengantisipasi kondisi hewan yang drop akibat kehujanan dan tidak mau makan, sapi biasanya diberikan suntikan vitamin seharga sekitar Rp50 ribu per ekor.

    Selain risiko kematian hewan, pedagang kurban juga harus mengeluarkan biaya besar untuk mengurus dokumen kesehatan dan perizinan pengiriman antarprovinsi.

    Sebelum diberangkatkan, hewan kurban harus menjalani proses karantina, pemasangan barcode di telinga, pengambilan sampel darah dan pemberian lima jenis vaksin untuk memastikan kondisi kesehatan hewan.

    Daeng mengatakan, jauh sebelum pengiriman dilakukan, dirinya harus mengurus surat rekomendasi permintaan kedatangan sapi ke DPMPTSP dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim. Setelah itu, hewan menjalani karantina selama 18 hari di Makassar dan empat hari di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

    ”Tahun ini masa karantina lebih lama. Tahun lalu hanya delapan hari, tahun ini sampai 18 hari. Mengurus surat izin hingga karantina itu dikenakan Rp1 juta per ekor sapi,” ujarnya.

    Setelah seluruh proses administrasi dan karantina selesai, sapi dikirim melalui jalur laut menuju Pelabuhan Batu Licin, Banjarmasin, lalu dilanjutkan perjalanan darat menuju Kota Sampit.

    Setibanya di Sampit, Daeng kembali melaporkan kedatangan sapi dan kambing ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim untuk dilakukan pemeriksaan antemortem.

    ”Ini sudah dua kali petugas dari bidang peternakan datang melakukan pemeriksaan dan tidak ada kendala,” katanya.

    Untuk perawatan hewan kurban di lokasi penampungan, Daeng mengaku harus mengeluarkan biaya sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per hari untuk mencari pakan rumput, memberi makan dan menjaga sapi selama 24 jam dengan melibatkan 20 pekerja.

    ”Tahun ini nambah dari 14 jadi 20 penggembala bekerja 1 x 24 jam, ada disediakan dua pondok untuk tempat beristirahat,” ujarnya.

    Meski demikian, ia mengaku selama musim penjualan hewan kurban dirinya bersama para pekerja nyaris tidak memiliki waktu istirahat karena harus memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat, diawasi 24 jam penuh, sekaligus melayani pelanggan yang datang.

    ”Maklum pekerjaan sebagai pedagang hewan kurban  lebih banyak komunikasinya lewat telepon. Jadi handphone selalu dalam genggaman. Telepon dan balas pesan dari banyak orang, kalau ada yang tidak bisa datang, kirim bukti foto kondisi sapinya. Pelanggan yang datang langsung ke lokasi juga tidak kurang perhatian, semua kami layani dengan senang hati,” tandasnya. (hgn)

  • Pahitnya Sabuk Kelapa Kotim: Harga Terjun Bebas tanpa Payung Kebijakan di Jantung Sawit

    Pahitnya Sabuk Kelapa Kotim: Harga Terjun Bebas tanpa Payung Kebijakan di Jantung Sawit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rumpun nyiur di pesisir selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, kini berdiri seperti saksi bisu sebuah ketimpangan.

    Kawasan yang berbatasan langsung dengan hamparan luas perkebunan kelapa sawit ini menyimpan ironi.

    Harga komoditas kelapa rakyat anjlok tajam, menyentuh hanya sekitar seperempat dari level tertingginya setahun terakhir.

    Petani yang merawat kebun warisan keluarga harus menghadapi pasar bebas tanpa perisai kebijakan, membiarkan nasib mereka ditentukan oleh segelintir pemodal.

    Angka riil di lapangan menunjukkan realitas yang suram. Harga kelapa yang tahun lalu sanggup bertengger pada kisaran Rp6.000 hingga Rp7.000 per butir, kini merosot tajam ke rentang Rp1.400 sampai Rp1.800 di tingkat pengepul.

    Penurunan drastis ini sama sekali tidak diikuti dengan penyesuaian biaya operasional. Upah potong buah, biaya angkut dari kebun, hingga ongkos kupas tetap kaku, bahkan perlahan merangkak naik.

    Laporan dari Teluk Sampit memperlihatkan pola serupa dalam beberapa tahun terakhir.

    Beban operasional yang tinggi membuat margin keuntungan menyusut drastis, sehingga pendapatan bersih yang dibawa pulang petani sering kali hanya tersisa kepingan ratusan rupiah per butir ketika harga jatuh.

    ”Kondisi anjloknya harga ini membuat petani kelapa terpukul. Karena biaya operasional untuk upah potong, angkut, mengupas dan lainnya tetap harus dibayar. Sehingga petani kelapa saat ini hanya mendapatkan hasil sekitar Rp300 per butir,” ujar Wahito Fajriannor, anggota DPRD Kotim Dapil III, baru-baru ini.

    Rapuhnya Tata Niaga dan Hilangnya Kompetitor

    Struktur pasar yang rapuh menjadi akar persoalan menukiknya harga komoditas ini. Selama beberapa tahun terakhir, kehadiran PT Samuda Coco Indonesia di Handil Sohor, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, sempat menumbuhkan harapan.

    Pabrik pengolahan kelapa ini menyerap panen rakyat untuk dijadikan berbagai produk turunan, seperti kopra hingga arang tempurung, untuk pasar domestik maupun ekspor.

    Keberadaan offtaker besar ini sempat menahan harga di level yang lebih menjanjikan, mendekati Rp4.000 per butir.

    Petani memiliki daya tawar karena ada persaingan lebih sehat antara pabrik dan pengepul. Namun, skema itu runtuh seketika saat operasional pabrik tersendat.

    Pasar kembali dikuasai sepenuhnya oleh pedagang perantara yang jumlahnya sangat terbatas.

    ”Petani kelapa hari ini harganya anjlok. Memang sudah seminggu ini informasinya pabrik kelapa di Samuda tidak produksi. Akhirnya para pengepul tidak ada kompetitornya sehingga harga hanya ditentukan pengepul,” kata Wahito.

    Menurut Wahito, dapur petani baru bisa mengepul aman apabila harga kelapa kembali stabil pada kisaran Rp3.500 hingga Rp5.000 per butir.

    Rentang nominal tersebut dinilai memberikan ruang yang cukup untuk menutup ongkos produksi sekaligus membawa pulang penghasilan yang layak bagi keluarga pekebun.

    Anak Tiri Regulasi

    Ketimpangan kebijakan ini semakin terasa perih saat menyandingkan nasib kelapa dengan komoditas kelapa sawit yang mengepung Kotim.

    Merujuk data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dipublikasikan dalam Kalimantan Tengah dalam Angka 2025, hamparan sawit di kabupaten ini menembus angka sekitar 4.621 kilometer persegi, mendominasi hampir 29,7 persen dari total luas wilayah.

    Sektor ini menyumbang sekitar 23,9 persen areal dan 26,68 persen produksi sawit se-Kalimantan Tengah.

    Bagi kelapa sawit, pemerintah hadir dengan kekuatan regulasi.

    Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 memastikan kerangka perlindungan harga tandan buah segar (TBS) bagi pekebun mitra, dengan pedoman formula harga, kewajiban kemitraan perusahaan, hingga pembentukan satuan tugas khusus di setiap daerah untuk mengawasi penetapan harga.

    Nasib komoditas kelapa rakyat justru bertolak belakang. Belum ada satu pun regulasi sekelas Permentan yang menetapkan harga dasar sebagai acuan mengikat bagi pelaku industri.

    Program hilirisasi kelapa nasional dengan target pengembangan kawasan 154.000 hektare pada 2026 memang digulirkan untuk mendorong industri pengolahan dan nilai tambah di tingkat petani, namun belum menjelma menjadi jaring pengaman riil bagi petani Kotim ketika harga di tingkat pengepul jatuh.

    Kelapa seakan diposisikan sebagai anak tiri yang dibiarkan bertarung sendiri melawan fluktuasi pasar bebas.

    ”Harapan kami juga pemerintah mengeluarkan standarisasi harga, jangan sampai ada permainan harga oleh pembeli kelapa dengan harga seenaknya. Jika ada standarisasi harga maka petani ataupun pengepul sama-sama tidak dirugikan,” ujarnya.

    Wahito juga mendorong pemerintah daerah segera turun tangan mengambil langkah konkret.

    ”Mudah-mudahan dari dinas terkait bisa memantau terkait harga kelapa ini dan bisa membuka akses ke pusat, menyampaikan kendala-kendala petani kelapa,” ucapnya.

    Ancaman Konversi Lahan

    Gejolak tata niaga kelapa di Kotim adalah siklus kronis yang terus berulang tanpa penyelesaian sistemik.

    Pada 2018, petani di wilayah selatan mencatat rekam jejak pahit saat harga anjlok dari kisaran Rp2.400 menjadi Rp700 per butir dalam waktu singkat.

    Pola pelemahan ekonomi petani ini kembali dikeluhkan pada 2025 di Teluk Sampit, ketika harga merosot sementara biaya kupas dan ongkos lainnya terus membengkak.

    Sejumlah kajian di daerah lain menunjukkan sebuah peringatan penting: tekanan pendapatan yang bertubi-tubi berpotensi memicu konversi lahan secara masif.

    Kebun kelapa tradisional sangat rentan beralih fungsi menjadi kebun sawit. Secara jangka pendek, transisi ini bisa menaikkan pendapatan sebagian kelompok, namun hilangnya diversifikasi tanaman justru menempatkan pondasi ekonomi wilayah pada posisi sangat rapuh saat harga minyak sawit dunia bergejolak.

    Dominasi sawit di hampir sepertiga wilayah Kotim berpotensi terus meluas, menelan sisa-sisa kebun kelapa milik rakyat jika tidak ada intervensi pemerintah untuk membenahi tata niaga.

    ”Jangan sampai petani kelapa ini beralih ke kelapa sawit. Karena kalau beralih ke kelapa sawit, ke depannya kita ini kelapa harus mencari dari luar daerah atau bisa jadi impor dari negara lain,” tegas Wahito. (ign)

  • Standarisasi Produk Jadi Kendala UMKM Tembus Pasar Global, Bea Cukai Sampit Hadirkan Solusi Lewat UEF IV

    Standarisasi Produk Jadi Kendala UMKM Tembus Pasar Global, Bea Cukai Sampit Hadirkan Solusi Lewat UEF IV

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemenuhan standarisasi produk masih menjadi salah satu kendala utama yang membuat banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sulit menembus pasar global.

    Untuk bisa bertahan, berkembang, hingga menembus pasar modern dan ekspor, pelaku usaha lokal tidak cukup hanya memproduksi barang, tetapi juga dituntut memenuhi berbagai standar kualitas, mulai dari legalitas usaha, keamanan pangan, kualitas kemasan, hingga standarisasi produk nasional maupun internasional agar bisa naik kelas.

    Persoalan tersebut masih menjadi tantangan utama yang dihadapi banyak UMKM di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan.

    Padahal, berbagai produk unggulan lokal dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

    Mulai dari gula semut nipah, kerajinan rotan, tepung pisang, produk makanan dan minuman, hingga kerajinan tas dan berbagai produk olahan lainnya dinilai memiliki daya saing tinggi.

    Namun, banyak pelaku usaha masih terkendala minimnya pemahaman terkait standarisasi produk dan persyaratan pasar modern maupun ekspor.

    Menjawab tantangan tersebut, Bea Cukai Sampit bersama Kementerian Keuangan Satu Sampit yang tergabung dalam Tim BUMIKU ELOK (Bina UMKM Mendukung Iklim Kondusif Ekonomi Lokal) kembali menghadirkan solusi melalui kegiatan UMKM Empowerment Forum (UEF) IV yang digelar di Aula BKAD Kabupaten Seruyan, Rabu (6/5/2026).

    Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Standarisasi Produk UMKM dalam Rangka Perluasan Pasar” itu menjadi forum edukasi dan pembinaan bagi pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas akses pasar serta mendorong UMKM memenuhi standar nasional dan internasional agar mampu naik kelas hingga menembus pasar ekspor.

    Forum tersebut merupakan hasil kolaborasi Bea Cukai Sampit, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit, Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindag, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    Sebanyak 60 pelaku UMKM dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan mengikuti kegiatan tersebut.

    Mereka berasal dari berbagai sektor usaha unggulan daerah yang selama ini dinilai potensial untuk dikembangkan hingga pasar nasional maupun internasional.

    Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Seruyan Supian dan dihadiri berbagai unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas.

    Dalam sambutannya, Supian menegaskan, pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi dan sinergi lintas sektor agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan daya saing produk lokal.

    ”Untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan UMKM ini perlu upaya kolaborasi dan sinergi bersama sehingga memberikan dampak nyata terutama dalam meningkatkan daya saing produk unggulan daerah,” ujar Supian.

    Supian juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

    ”Atas nama Pemerintah Kabupaten Seruyan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini,” katanya.

    Sementara itu, Team Leader I BUMIKU ELOK sekaligus Kepala KPPBC TMP C Sampit Agus Dwi Setia Kuncoro mengatakan, UMKM Empowerment Forum bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi forum strategis dalam memperkuat pembinaan UMKM di wilayah Kotim, Seruyan, dan Katingan.

    Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah diskusi, inovasi, kolaborasi, sekaligus monitoring dan evaluasi berbagai program pemberdayaan UMKM yang selama ini dijalankan.

    ”UEF IV ini menjadi wadah diskusi, inovasi, kolaborasi, dan monev dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan UMKM di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan,” jelas Agus.

    Dia menilai, salah satu persoalan terbesar yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman mengenai standarisasi produk.

    Kondisi itu membuat banyak produk lokal belum mampu masuk pasar modern maupun memenuhi persyaratan ekspor.

    Karena itu, UEF IV kali ini secara khusus menghadirkan forum edukasi terkait peningkatan standarisasi produk UMKM sebagai solusi agar pelaku usaha mampu naik kelas dan memperluas pasar.

    Para peserta mendapatkan materi langsung dari narasumber nasional maupun internasional, di antaranya Atase Perdagangan New Delhi–India, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Kalimantan Tengah.

    Melalui forum tersebut, para pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi produk, legalitas usaha, keamanan pangan, kualitas kemasan, hingga standar ekspor yang dibutuhkan agar produk UMKM mampu bersaing di pasar global.

    Agus menyebutkan, selama ini banyak produk UMKM daerah sebenarnya memiliki kualitas yang baik dan potensi pasar yang besar.

    Namun, produk-produk tersebut sering kali belum mampu berkembang maksimal karena belum memenuhi standar yang dipersyaratkan pasar nasional maupun internasional.

    ”Kami ingin UMKM tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga mampu naik kelas dan bersaing lebih luas. Ketika kualitas produk meningkat dan memenuhi standar, maka peluang pasar domestik maupun internasional akan semakin terbuka,” ujarnya.

    Agus menambahkan, Kementerian Keuangan Satu Sampit melalui inovasi BUMIKU ELOK berkomitmen terus mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan, program, dan dukungan anggaran.

    Berbagai fasilitas seperti akses permodalan, fasilitas perpajakan dan kepabeanan, hingga bimbingan teknis terus diberikan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produknya.

    Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi pintu awal bagi produk-produk unggulan UMKM dari Kotim, Seruyan, dan Katingan untuk mulai memasuki pasar internasional, khususnya India dan kawasan Asia Selatan yang dinilai memiliki potensi besar.

    ”Ketika pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produknya, maka peluang pasar baik domestik maupun internasional akan semakin terbuka. Ini tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus nasional,” ujarnya.

    Dengan adanya sinergi lintas instansi dan pembinaan berkelanjutan, para pelaku usaha diharapkan mulai menerapkan standar nasional maupun internasional dalam proses produksi dan pengemasan produknya sehingga UMKM lokal tidak hanya eksis di pasar daerah, tetapi mampu berkembang menjadi produk unggulan yang kompetitif di tingkat nasional hingga internasional. (hgn)

  • Inflasi Sampit 3,65 Persen,  Saat Emas Melonjak, Rupiah Melemah, Daya Beli Warga Tertekan

    Inflasi Sampit 3,65 Persen,  Saat Emas Melonjak, Rupiah Melemah, Daya Beli Warga Tertekan

    SAMPIT, Kanalindependen.id –  Angka inflasi 3,65 persen pada April 2026 di Sampit bukan sekadar statistik. Di baliknya, mulai terlihat pola tekanan yang lebih kompleks: harga pangan naik, emas melonjak, dan di saat yang sama nilai tukar rupiah justru melemah.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat, kenaikan harga terjadi hampir di seluruh kelompok pengeluaran. Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 106,85 pada April 2025 menjadi 110,75 pada April 2026.

    Namun, ada satu lonjakan yang menonjol. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya melesat hingga 13,36 persen tertinggi dibanding kelompok lain. Di dalamnya, emas perhiasan menjadi penyumbang dominan inflasi.

    Kepala BPS Kotawaringin Timur Eddy Surahman, menyebut emas sebagai salah satu komoditas utama yang mendorong inflasi di Sampit.

    “Komoditas dominan antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, ikan nila, beras, hingga angkutan udara,” ujarnya dalam rilis resmi.

    Lonjakan emas ini tidak berdiri sendiri. Dalam waktu yang berdekatan, nilai tukar rupiah dilaporkan melemah hingga menyentuh kisaran Rp17.434 per dolar AS pada Mei. Meski belum tercermin dalam data inflasi April, tekanan ini menjadi sinyal awal arah pergerakan harga ke depan.

    Secara mekanisme, pelemahan rupiah akan langsung berdampak pada harga emas yang mengikuti pasar global berbasis dolar. Ketika rupiah melemah, harga emas domestik cenderung melonjak lebih cepat.

    Di titik ini, emas tidak lagi sekadar komoditas konsumsi, tetapi berubah menjadi indikator ketidakpastian ekonomi.

    Bagi sebagian masyarakat, emas menjadi instrumen lindung nilai. Namun bagi kelompok berpenghasilan rendah, kenaikan harga ini justru mempersempit akses terhadap aset yang sebelumnya dianggap sebagai “tabungan aman”.

    Fenomena ini memperlihatkan bahwa tekanan inflasi mulai bergeser tidak hanya berasal dari kebutuhan dasar, tetapi juga dari perubahan perilaku ekonomi masyarakat.

    Di sisi lain, tekanan dari sektor pangan tetap menjadi fondasi utama. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 4,61 persen, dengan komoditas seperti beras, daging ayam ras, ikan nila, dan minyak goreng sebagai pendorong utama.

    Artinya, masyarakat menghadapi tekanan ganda: kebutuhan pokok yang naik, dan aset pelindung nilai yang semakin mahal.

    Dampaknya langsung terasa pada daya beli.

    Ketika harga pangan meningkat, porsi pengeluaran rumah tangga membengkak. Dalam kondisi rupiah melemah, biaya distribusi dan barang yang memiliki komponen impor ikut terdorong. Sementara itu, peluang untuk mengamankan nilai uang melalui emas semakin sulit dijangkau.

    Tekanan juga datang dari sektor transportasi. Secara bulanan, kelompok ini mencatat inflasi tertinggi, didorong kenaikan tarif angkutan udara yang sensitif terhadap biaya operasional berbasis energi dan kurs.

    Di titik ini, terbentuk pola yang saling terkait: pelemahan rupiah meningkatkan biaya, biaya mendorong harga, dan harga menekan daya beli.

    Meski sejumlah komoditas seperti cabai rawit dan bawang putih mengalami penurunan harga, efeknya tidak cukup kuat untuk menahan laju inflasi secara keseluruhan.

    Gelombang Berikutnya: Dampak Rupiah Belum Selesai

    Pelemahan rupiah yang terjadi pada Mei diperkirakan belum sepenuhnya tercermin dalam data inflasi April. Jika tekanan kurs bertahan, dampaknya berpotensi muncul dalam beberapa bulan ke depan.

    Ada beberapa jalur transmisi yang mulai terlihat.

    Pertama, harga emas berpotensi terus meningkat. Dalam kondisi rupiah lemah, harga emas domestik akan tetap tertekan naik, membuka kemungkinan inflasi lanjutan pada kelompok non-pangan.

    Kedua, sektor transportasi berisiko kembali terdorong. Biaya bahan bakar berbasis dolar, seperti avtur, dapat memicu kenaikan tarif angkutan udara dan logistik.

    Ketiga, efek rambatan ke pangan. Komponen seperti pakan ternak, pupuk, dan distribusi sangat bergantung pada faktor impor dan energi. Dampaknya biasanya tidak langsung, melainkan muncul dalam jeda waktu satu hingga dua bulan.

    Artinya, tekanan terhadap harga pangan berpotensi berlanjut hingga Mei dan Juni.

    Keempat, daya beli masyarakat berada dalam tekanan berlapis. Ketika harga kebutuhan pokok naik dan biaya transportasi meningkat, ruang konsumsi masyarakat semakin sempit. Belanja non-prioritas berpotensi ditekan.

    Jika kondisi ini berlanjut, inflasi di Sampit berpotensi bertahan di kisaran 3,5 hingga 4 persen dalam jangka pendek.

    Dari Lokal ke Global

    Jika sebelumnya inflasi di Sampit lebih banyak dipengaruhi faktor lokal seperti distribusi dan pasokan, kini pola tersebut mulai berubah.

    Tekanan global terutama dari nilai tukar mulai merembes ke tingkat daerah.

    Dalam konteks ini, inflasi bukan lagi sekadar soal kenaikan harga di pasar. Ia menjadi refleksi dari keterhubungan antara ekonomi lokal dan dinamika global yang bergerak cepat.

    Bagi masyarakat, dampaknya sederhana namun terasa: harga naik di banyak sisi, sementara kemampuan menyesuaikan diri semakin terbatas.

    Dan ketika emas ikut melonjak bersamaan dengan melemahnya rupiah pilihan untuk bertahan pun menjadi semakin sempit. (***)