cms.kanalindependen.id

Kategori: Ekonomi

  • Dari Salatiga hingga Boyolali, Ketua Kadin Kotim Siap Ekspansi Bisnis Industri Susu dan Pengelolaan Sampah

    Dari Salatiga hingga Boyolali, Ketua Kadin Kotim Siap Ekspansi Bisnis Industri Susu dan Pengelolaan Sampah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Susilo terus memperluas jaringan usahanya hingga ke luar daerah.

    Dalam lawatan bisnisnya ke Provinsi Jawa Tengah, ia membawa dua misi sekaligus, yakni mengembangkan potensi pengelolaan sampah domestik di Kota Salatiga dan investasi industri hilirisasi susu di Kabupaten Boyolali.

    Misinya tersebut merupakan bagian dari hijrah usaha untuk membangun sistem bisnis yang lebih besar dan berkelanjutan.

    ”Lawatan saya mengembangkan core business di Jawa Tengah adalah bagian dari hijrah untuk membangun usaha yang lebih besar,” ujar Founder Group Silo Corporation.

    Pada Rabu, 22 April 2026 lalu, Susilo berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang, sebelum melanjutkan kunjungan usaha ke Kota Salatiga.

    Di Salatiga, ia diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Salatiga, Yunus Juniadi.

    Dalam pertemuan tersebut, Susilo menyampaikan rencana program pengelolaan sampah yang akan dibangun melalui perusahaannya di Kota Salatiga.

    ”Ada beberapa core business kami yang akan kita bangun bekerja sama dengan Pemkot Salatiga. Alhamdulillah, kami diterima dengan baik di kantor DPRD Kota Salatiga, dan intinya perusahaan kami, grup kami, diberikan tempat untuk bisa bersama-sama bersinergi membangun Kota Salatiga,” katanya.

    Ia menegaskan, pengelolaan sampah domestik tetap menjadi bisnis utama yang akan terus dikembangkan di berbagai daerah karena persoalan sampah merupakan kebutuhan nyata yang harus segera ditangani.

    ”Yang pasti, salah satu core business grup usaha kami adalah pengelolaan sampah domestik, dan itu tetap akan kami konsistenkan di beberapa daerah,” tegasnya.

    Tidak hanya fokus pada sektor pengelolaan sampah, Susilo juga tengah mengembangkan core business baru berupa industri hilirisasi susu.

    Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, ia melanjutkan agenda bisnis dengan menemui Dwi Sundarto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolali beserta Suraji, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Boyolali.

    Pertemuan tersebut membahas investasi pembangunan hilirisasi produk susu yang akan dilakukan oleh PT Sumberjo Alam Persada, perusahaan tempat Susilo menjabat sebagai Direktur Utama.

    Ia menjelaskan, perusahaan tersebut akan membangun industri hilirisasi susu yang nantinya diproyeksikan untuk menyuplai kebutuhan susu di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

    ”Agenda yang kami lakukan dengan Pemkab Boyolali adalah terkait investasi pembangunan hilirisasi produk susu yang akan dilakukan oleh PT Sumberjo Alam Persada. Industri hilirisasi susu yang nantinya akan mensuplai seluruh susu di SPBG dan alhamdulillah saat ini saya sudah melakukan koneksi dengan Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

    Kabupaten Boyolali dipilih sebagai lokasi utama pembangunan industri tersebut karena daerah itu dikenal sebagai sentra susu terbesar nasional di Indonesia.

    ”Kenapa kita memilih Boyolali? Karena Boyolali merupakan sentra susu terbesar nasional yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Kabupaten Boyolali sebagai sentra utama peternak sapi perah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan populasi sekitar 94.143 ekor sapi yang menghasilkan rata-rata 51.368 liter susu sapi segar per hari.

    Rencana pengembangan industri hilirisasi susu itu tidak hanya dilakukan di Jawa Tengah. Susilo juga menyiapkan pembangunan industri serupa di kampung halamannya, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

    Seluruh suplai susu segar untuk industri tersebut nantinya akan berasal dari Kabupaten Boyolali.

    ”Di Jawa Tengah akan dibangun di Boyolali, dan di Jawa Timur insyaallah saya akan membangun di tempat kelahiran saya, Kabupaten Madiun, dengan seluruh suplai susu segar berasal dari Kabupaten Boyolali,” kata pria kelahiran Madiun, 6 Oktober 1979.

    Sebagai putra daerah Madiun, Susilo mengaku telah menjadwalkan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Madiun pada Senin, 27 April 2026, untuk membahas rencana investasi tersebut lebih lanjut.

    ”Alhamdulillah, sudah dijadwalkan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Madiun sebagai putra daerah yang ingin membangun daerah kelahirannya kembali,” ungkapnya.

    Menurut Susilo, kondisi ekonomi saat ini, termasuk kenaikan harga BBM yang cukup signifikan, tidak boleh menjadi alasan bagi para pelaku usaha untuk berhenti bergerak.

    Ia menilai pengusaha harus tetap menjadi pejuang yang terus memikirkan cara membangun sistem usaha yang lebih baik.

    ”Walaupun saat ini ada kenaikan BBM yang signifikan, bukan berarti pengusaha boleh mengeluh. Pengusaha adalah pejuang yang harus memikirkan bagaimana membangun sistem yang lebih baik,” tegasnya.

    Meski sedang memperluas bisnis di luar daerah, Susilo memastikan komitmennya sebagai Ketua Kadin Kotim tetap kuat untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah Kotim.

    Ia mengaku sangat konsen dan bersemangat untuk ikut membangun Kabupaten Kotawaringin Timur agar semakin maju.

    ”Mudah-mudahan saya selalu diberi kesehatan untuk mensupport seluruh agenda pembangunan yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Halikinnor dan Ibu Irawati, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ucapnya.

    Ia juga menekankan bahwa membangun jaringan bisnis merupakan modal utama dalam mencapai kesuksesan.

    Menurutnya, seorang pengusaha harus memiliki ketekunan, kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan dalam menjalankan usaha tanpa mengenal lelah dan tanpa banyak mengeluh.

    ”Intinya, membangun jaringan bisnis adalah modal utama untuk menjadi sukses. Tanpa mengenal lelah, tanpa mengeluh, kita harus sabar dan ikhlas menjalankan semuanya dengan penuh keyakinan dan ikhtiar,” ujarnya.

    Susilo menambahkan, kesuksesan seseorang tidak hanya bergantung pada orang lain, tetapi pada keyakinan diri untuk mengubah perilaku, nasib, dan masa depan.

    ”Suksesnya seseorang bukan tergantung bagaimana kita berpedoman kepada orang lain, tetapi bagaimana keyakinan hati kita untuk mengubah perilaku, mengubah nasib, dan mengubah segalanya dalam setiap bentuk usaha,” katanya.

    Menurutnya, hal terpenting adalah menjalankan usaha dengan tanggung jawab, keyakinan, serta terus menjaga silaturahmi dengan siapa pun tanpa membedakan status sosial.

    ”Yang penting adalah ikhtiar, menjalankan dengan keyakinan, tanggung jawab, dan selalu membangun silaturahmi dengan siapa pun tanpa membedakan status sosial untuk menjadi pribadi yang lebih sukses,” lanjutnya.

    Ia berharap, lawatan bisnis yang dijalankan di bawah manajemen Silo Corporation dapat membawa keberkahan sekaligus menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kalimantan Tengah.

    ”Mudah-mudahan apa yang saya niatkan dan upayakan ini menjadi inspirasi bagi seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya, dan umumnya di Kalimantan Tengah, agar kita bersama-sama membangun Kotim dan Kalteng agar bisa bersaing dengan provinsi-provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa,” tandasnya. (hgn)

  • Hadapi Dinamika Kunjungan Kapal dan Arus Logistik, TPK Bagendang Bumiharjo Percepat Efisiensi Layanan

    Hadapi Dinamika Kunjungan Kapal dan Arus Logistik, TPK Bagendang Bumiharjo Percepat Efisiensi Layanan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Terminal Peti Kemas (TPK) Bagendang Bumiharjo mempercepat langkah efisiensi layanan dalam merespons dinamika kunjungan kapal dan arus logistik yang terjadi pada awal tahun 2026.

    Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi terminal untuk memperkuat fondasi operasional guna menjaga stabilitas kinerja ke depan.

    Sepanjang triwulan pertama 2026, TPK Bagendang Bumiharjo mencatat arus bongkar muat sebesar 25.063 TEUs.

    Capaian tersebut mengalami penyesuaian dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring perubahan pola distribusi barang dan aktivitas industri di awal tahun.

    Situasi ini merupakan bagian dari siklus logistik yang turut dipengaruhi berbagai faktor eksternal.

    Penurunan kunjungan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

    TINGKATKAN PELAYANAN: Pelabuhan Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur milik negara yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). (Ist/Kanal Independen)

    Branch Manager PT Meratus Line Kumai & Sampit, M Arif Wicaksono, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh kepadatan di pelabuhan asal akibat lonjakan arus di sejumlah wilayah.

    ”Memang terjadi penurunan kunjungan kapal pada dua bulan terakhir dikarenakan penuhnya tambatan di pelabuhan asal akibat lonjakan arus di berbagai daerah. Sehingga, ada beberapa kapal kami yang harus sandar di pelabuhan lain, seperti Pelabuhan Lamongan. Namun, kondisi ini berangsur-angsur membaik. Kami yakin akan ada kenaikan throughput pada bulan-bulan selanjutnya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, throughput yang dimaksud adalah total volume arus peti kemas atau barang (baik impor, ekspor, maupun domestik) yang ditangani dan dibongkar muat oleh PT Pelindo di terminal pelabuhan dalam periode tertentu.

    Merespons dinamika tersebut, TPK Bagendang Bumiharjo menjalankan sejumlah inisiatif strategis.

    Di antaranya optimalisasi pemanfaatan lapangan penumpukan (container yard), peningkatan utilisasi peralatan, serta penguatan fungsi perencanaan dan pengendalian operasional.

    Upaya ini juga difokuskan pada percepatan layanan kapal, khususnya melalui efisiensi waktu sandar (berthing time), guna meningkatkan produktivitas terminal dan menjaga kelancaran arus barang.

    Terminal Head TPK Bagendang Bumiharjo, Akhmad Fajar, menyampaikan bahwa triwulan pertama menjadi fase penting dalam mendorong percepatan transformasi operasional.

    ”Kami menjadikan triwulan pertama sebagai trigger untuk mempercepat transformasi, dengan fokus pada efisiensi waktu sandar kapal, peningkatan utilisasi alat, dan penguatan kolaborasi dengan stakeholder,” kata Akhmad Fajar, Selasa (21/4/2026).

    Fajar menegaskan bahwa di tengah penyesuaian volume logistik, kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama. Konsistensi service level dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pengguna jasa.

    Hal ini sejalan dengan peran PT Pelindo Terminal Petikemas sebagai bagian dari grup usaha PT Pelindo yang dibentuk pasca integrasi Pelindo sejak 1 Oktober 2021, dan saat ini mengelola 32 terminal peti kemas di berbagai wilayah strategis Indonesia serta didukung oleh 7 anak perusahaan, dengan komitmen menghadirkan layanan kepelabuhanan yang andal, efisien, dan berstandar internasional.

    ”Walau volume logistik mengalami penurunan, service level tetap terjaga. Kami optimistis kinerja akan berangsur membaik seiring peningkatan aktivitas logistik ke depan,” tambahnya.

    Memasuki bulan April yang bertepatan dengan meningkatnya aktivitas logistik, TPK Bagendang Bumiharjo memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh.

    Kesiapan tersebut mencakup sumber daya manusia, peralatan, hingga sistem layanan yang terus dioptimalkan.

    ”Dengan berbagai langkah transformasi yang telah dijalankan serta dukungan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, TPK Bagendang Bumiharjo optimistis dapat mendorong kinerja yang lebih positif pada triwulan berikutnya. Terminal ini juga diharapkan terus berperan strategis dalam menjaga kelancaran arus logistik, khususnya di wilayah Kalimantan,” tandasnya. (hgn/adv)

  • Petani Sulit BBM, DPRD Kotim Desak Pertamina Sediakan Jalur Khusus di SPBU

    Petani Sulit BBM, DPRD Kotim Desak Pertamina Sediakan Jalur Khusus di SPBU

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kesulitan petani mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan penggarapan lahan disikapi serius Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim).

    Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyanoor tak ingin persoalan berulang yang terjadi di lapangan berlarut-larut tanpa solusi.

    Ia pun memanggil pihak Pertamina serta Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mencari solusi, termasuk mendorong adanya jalur khusus pengisian BBM di SPBU bagi petani termasuk nelayan agar tidak lagi bercampur dengan antrean kendaraan umum.

    Akhyanoor, menegaskan bahwa persoalan ini bersifat mendesak karena berkaitan dengan keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

    Ia menyebut, kondisi di lapangan saat ini sudah masuk masa penggarapan, namun petani justru menghadapi kesulitan memperoleh BBM.

    ”Saat ini petani sudah mulai menggarap lahan, karena itu kami mengundang pihak Pertamina untuk mendiskusikan persoalam ini. Kami minta Pertamina bersurat ke SPBU untuk mendistribusikan BBM untuk petani melalui jalur khusus sehingga tidak bergabung dengan kendaraan umum lainnya,” tegas Akhyanoor saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).

    Dari pertemuan tersebut, pihak Pertamina merespons baik untuk membantu kebutuhan BBM petani.

    ”Sudah ada semacam persetujuan dari Pertamina. Artinya, itu bisa diupayakan tetapi tetap sesuai regulasi,” katanya.

    Selain itu, Akhyanoor mengusulkan agar pengambilan BBM oleh petani nantinya agar diperbolehkan menggunakan jeriken, dengan dasar data yang sudah terdaftar dalam kelompok tani.

    Hal ini untuk menghindari petani membawa alat berat seperti hand tractor atau combine langsung ke SPBU.

    ”Kalau mereka datang pakai hand tractor atau combine, habis jalan kita, bisa rusak,” ucapnya.

    Dalam mekanismenya, distribusi BBM akan berbasis data melalui barcode.

    Data petani yang sudah terdaftar akan menjadi acuan, sementara kuota BBM disesuaikan dengan permintaan yang tertera sesuai data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim.

    ”Dengan data yang sudah ada, petani bisa ambil di SPBU menggunakan barcode. Pertamina nanti mengontrol penyalurannya,” jelas Akhyanoor.

    Ia menegaskan, keberpihakan terhadap petani menjadi bagian penting, terlebih BBM yang digunakan merupakan subsidi. Menurutnya, petani berhak mendapatkan akses tersebut sesuai program pemerintah pusat.

    ”Dengan subsidi ini mereka dapat haknya. Kami dari Komisi II, terutama untuk mendukung program Presiden agar berpihak ke petani,” kata legislator dari Fraksi Gerindra.

    Akhyanoor juga mengingatkan bahwa tanpa dukungan suplai BBM, kondisi petani bisa semakin terpuruk. Terlebih, harga BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex saat ini mengalami kenaikan.

    ”Kalau tidak dibantu, kasihan petani kita. Harga BBM naik, sementara hasil bertani belum tentu pasti, bisa ada juga yang gagal panen,” ujarnya.

    Dari informasi yang diterima, kesulitan BBM ini paling banyak dirasakan petani di wilayah selatan Kotim.

    Meski belum ada data rinci jumlah petani yang terdampak, kondisi tersebut disebut sudah cukup mengganggu aktivitas di lapangan.

    ”Petani yang kesulitan mendapatkan BBM itu di wilayah Selatan. Dan, untuk nelayan telah tersedia SPBU khusus yang berada di Desa Jaya Kelapa,” ucap politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kotim.

    Meski begitu, Komisi II tetap mendorong adanya alternatif distribusi agar tidak terjadi antrean panjang. Petani dimungkinkan mengambil BBM di lebih dari satu titik.

    ”Kalau bisa dua jalur, supaya tidak terlalu antre panjang,” katanya.

    Terkait kebutuhan BBM, Akhyanoor menyebut tidak ada angka pasti karena bergantung pada aktivitas petani di lapangan, baik saat penggarapan maupun panen.

    ”Petani ini tidak menentu kebutuhannya. Saat menggarap atau panen itu membutuh BBM untuk mengoperasikan mesin alatnya,” jelasnya.

    Karena itu, mekanisme penyaluran BBM tetap berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim. Setelah itu, Pertamina akan mengirimkan BBM ke SPBU, dan SPBU mendistribusikannya kepada petani.

    ”Dinas Pertanian yanf keluarkan rekomendasi, Pertamina kirim ke SPBU, lalu disalurkan ke petani lewat jalur khusus dan diperbolehkan pakai jeriken khusus untuk petani,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya pengaturan distribusi BBM, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pengisian BBM kendaraan umum.

    ”Jangan sampai ter-doubling dengan pengisian mobil. Kalau tercampur, nanti bisa timbul selisih paham,” tegasnya.

    Salah satu opsi yang diusulkan adalah penetapan hari khusus bagi petani untuk mengambil BBM di SPBU, menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

    ”Jadi, ada hari khusus, sesuai kebutuhan. Petani ini kan tidak setiap hari membutuhkan BBM, ada waktu tertentu saat menggarap lahan memakai alat mereka membutuhkan BBM,” ucapnya.

    Di sisi lain, Komisi II meminta seluruh pihak ikut mengawal kebijakan ini agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

    ”Kita minta semua elemen ikut mengawasi, supaya keberpihakan ini benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

    Akhyanoor mengakui, selama ini petani sebenarnya sudah bisa mendapatkan BBM melalui sistem barcode.

    Namun, dalam praktiknya masih terkendala antrean karena harus bergabung dengan pengguna lain di SPBU.

    ”Selama ini bisa ambil, tapi bercampur. Kadang didahulukan mobil, petani jadi menunggu antrean lama,” ungkapnya.

    Kondisi itulah yang mendorong DPRD Kotim meminta Pertamina dan pengelola SPBU mengatur skema distribusi yang lebih berpihak kepada petani.

    ”Intinya kita ingin petani tidak lagi kesulitan dan antre panjang. Itu yang kita perjuangkan,” tandasnya. (hgn)

  • Pajak Kendaraan Kotim Baru 52 Persen: ”Orang Mau Bayar Pajak Jangan Dipersulit”

    Pajak Kendaraan Kotim Baru 52 Persen: ”Orang Mau Bayar Pajak Jangan Dipersulit”

    SAMPIT, kanalindependen.id – Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang baru mencapai sekitar 52 persen dari target.

    Komisi I DPRD Kotim menegaskan ada tiga sektor pajak yang menjadi perhatian serius, yakni opsen PKB, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melalui optimalisasi layanan jemput bola dan kemudahan layanan digitalisasi perpajakan.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy, saat memimpin rapat koordinasi terkait cost sharing optimalisasi PKB dan BBNKB serta opsen keduanya dalam APBD 2026 di Gedung Paripurna DPRD Kotim, Senin (20/4/2026).

    Eddy menjelaskan, fokus utama yang didorong DPRD adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sebagai objek pajak, agar pembayaran PKB dan BBNKB dapat dilakukan lebih mudah dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Menurutnya, dalam kurun tahun 2025 hingga realisasi awal 2026, terdapat tiga sektor pajak daerah yang membutuhkan perhatian serius, penanganan cepat, dan perbaikan menyeluruh, yakni opsen PKB, opsen BBNKB, dan opsen BPHTB.

    Ia memaparkan, untuk BBNKB pada 2025 dari target Rp86,5 miliar, realisasi hanya mencapai Rp10,2 miliar atau sekitar 11,88 persen.

    Sementara untuk PKB, dari target Rp80,4 miliar, realisasi baru menyentuh 52,45 persen. Adapun BBNKB tahun berjalan dari target Rp74,4 miliar telah mencapai sekitar 71,4 persen, yang dinilai cukup baik namun tetap perlu ditingkatkan.

    ”Ini yang perlu kita cermati bersama, apa sebenarnya masalahnya sehingga capaian PKB masih di angka 52 persen. BBNKB memang lebih baik, tetapi tetap harus kita dorong agar bisa lebih maksimal,” ujar Eddy Mashamy, saat diwawancarai lebih lanjut di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).

    Ia menegaskan, perbaikan di tiga sektor tersebut penting agar capaian rendah tidak kembali terulang pada 2026.

    Terlebih, kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tekanan akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan, dari Rp1,41 triliun menjadi Rp383 miliar pada 2026.

    Di sisi lain, terdapat amanat dari Kementerian Dalam Negeri agar daerah dapat meningkatkan PAD. DPRD Kotim menargetkan PAD tahun 2026 dapat mencapai Rp419 miliar.

    ”Angka ini sedikit lebih rendah dibanding target sebelumnya Rp425 miliar, sebagai penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran,” ujarnya.

    Eddy menambahkan, sektor pajak lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pajak air tanah tidak lagi menjadi persoalan karena capaian sudah sangat baik. Bahkan, PBB-P2 telah mencapai 109 persen.

    ”Yang kita fokuskan sekarang adalah sektor yang belum mencapai target, yaitu opsen PKB, BBNKB, dan BPHTB. Itu yang menjadi bahan evaluasi kami,” tegasnya.

    Dari hasil penelusuran di lapangan, sejumlah kendala menjadi penyebab rendahnya realisasi pajak.

    Di antaranya, masyarakat enggan membayar pajak karena persyaratan administrasi seperti kewajiban menggunakan KTP pemilik kendaraan. Selain itu, keterbatasan akses layanan di wilayah kecamatan juga menjadi hambatan.

    Ia mencontohkan, masyarakat di wilayah seperti Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar dibandingkan nominal pajak yang harus dibayarkan, jika harus datang ke kota.

    ”Orang mau bayar pajak jangan dibuat susah. Ini prinsip yang kita dorong, bagaimana memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang ingin bayar pajak,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Samsat Sampit telah menerapkan berbagai inovasi yang sudah lama dijalankan seperti layanan Samsat Keliling, payment point di kecamatan, Samsat Mall, Samsat Car Free Day, hingga konsep Warkopis di Samsat Sampit yang menyediakan fasilitas minuman gratis bagi masyarakat setelah menyelesaikan pembayaran pajak.

    Selain itu, layanan Samsat keliling yang sudah berjalan di Parenggean, Sebabi, dan beberapa kecamatan dinilai perlu diperluas ke wilayah lain seperti di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kota Besi dan kecamatan lainnya.

    Bahkan, pihak kecamatan disebut siap membantu tenaga untuk mendukung pelayanan tersebut.

    Eddy juga menyoroti perlunya pola koordinasi seperti pada pengelolaan PBB-P2, di mana pemerintah kabupaten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim melibatkan camat dalam proses penagihan.

    Selain itu, DPRD mendorong penerapan digitalisasi layanan, termasuk sistem pengingat pembayaran pajak berbasis aplikasi seperti yang telah diterapkan di Kota Surabaya.

    ”Di sana, dua bulan sebelum jatuh tempo sudah ada notifikasi. Ini bentuk jemput bola yang harus kita tiru,” katanya.

    Ia menambahkan, sistem serupa sebenarnya sudah mulai diterapkan oleh Jasa Raharja untuk kendaraan yang mati pajak, sehingga tinggal diperluas melalui kolaborasi dengan Samsat agar mencakup kendaraan yang akan jatuh tempo.

    Dari sisi operasional, ia menilai strategi jemput bola tidak memerlukan anggaran besar karena dapat memanfaatkan kendaraan dinas yang ada.

    ”Petugas cukup datang, mengingatkan masyarakat. Dampaknya bisa besar terhadap peningkatan penerimaan,” ujarnya.

    Anggota Komisi I DPRD Kotim M Kurniawan Anwar menambahkan agar adanya kebijakan yang memberikan opsi kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan sekaligus dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk dua hingga tiga tahun ke depan, guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

    ”Ketentuan pembayaran pajak untuk kendaraan listrik, juga perlu dijelaskan lebih lanjut agar kebijakan yang berlaku dapat diketahui masyarakat dan memberikan kemudahan dalam membayar pajak,” kata Kurniawan Anwar, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN).

    Komisi I DPRD Kotim juga telah melakukan langkah proaktif dengan berkoordinasi hingga ke tingkat pusat guna mendukung optimalisasi kebijakan dan peningkatan penerimaan daerah.

    Dalam rapat koordinasi tersebut, DPRD Kotim telah merumuskan sejumlah poin penting, di antaranya perlunya peningkatan optimisme pencapaian PAD 2026 melalui kreativitas dan inovasi SOPD, peningkatan operasi gabungan bersama Samsat, sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital.

    Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah, peningkatan kualitas pelayanan dan penyederhanaan persyaratan, serta peninjauan Peraturan Kepala Daerah Nomor 7 Tahun 2021 untuk mempermudah akses pembayaran pajak di kecamatan.

    DPRD juga mendorong penyediaan data yang valid dan akurat, perluasan layanan hingga kecamatan melalui peran aktif pemerintah kecamatan, serta mempertimbangkan penambahan pembiayaan melalui skema open cost sharing untuk menutupi kekurangan anggaran sebesar Rp1,3 miliar.

    Sebagai tindak lanjut, DPRD merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan strategi peningkatan PAD, memperkuat operasi gabungan dan koordinasi lintas instansi, meningkatkan kualitas pelayanan dan digitalisasi, memperluas jangkauan layanan Samsat, serta melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah di Samsat Sampit, Rachman, menyampaikan bahwa capaian PKB sebesar 52 persen dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan serta keterbatasan jangkauan layanan.

    Ke depan, pihaknya akan melakukan optimalisasi melalui peningkatan sosialisasi, operasi gabungan, serta inovasi pelayanan.

    Terkait capaian BBNKB sebesar 71,4 persen, ia mengapresiasi progres tersebut namun menegaskan tetap diperlukan langkah percepatan melalui penguatan koordinasi lintas instansi dan peningkatan kemudahan layanan.

    Rachman juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi I DPRD yang telah melakukan koordinasi hingga ke tingkat pusat, serta kesiapan pihaknya untuk bersinergi dalam menindaklanjuti kebijakan yang dihasilkan.

    Ia menambahkan, terkait penggunaan aplikasi Huma Betang, perlu disampaikan secara jelas persyaratan dan kelengkapan data yang harus dipenuhi wajib pajak agar layanan dapat dimanfaatkan secara optimal.

    ”Terkait masukan saran pembayaran PKB tidak dapat dibayarkan sekaligus untuk dua atau tiga tahun ke depan, sesuai ketentuan yang berlaku pembayaran pajak wajib dibayarkan setiap setahun sekali,” jelasnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan insentif seperti pembebasan atau pengurangan PKB bergantung pada kebijakan masing-masing daerah atau provinsi, terutama dalam mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan, di mana kendaraan listrik di banyak daerah dapat dikenakan tarif nol persen atau sangat ringan.

    Ketentuan pembayaran PKB setiap tahun tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kotim, Abdul Rahman Ismail, menyampaikan bahwa capaian PKB yang masih di angka 52 persen menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

    Langkah tersebut meliputi optimalisasi penagihan serta peningkatan kesadaran wajib pajak.

    Untuk capaian BBNKB sebesar 71,4 persen, pihaknya mengapresiasi progres tersebut namun tetap mendorong percepatan realisasi melalui penguatan koordinasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    ”Kami menyambut baik langkah Komisi I DPRD yang telah melakukan koordinasi hingga ke tingkat pusat dan Bapenda siap bersinergi menindaklanjuti hasil koordinasi agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Harga Elpiji dan Tanah Uruk Ikut Meroket: Ongkos Operasional di Sampit Kian Melilit

    Harga Elpiji dan Tanah Uruk Ikut Meroket: Ongkos Operasional di Sampit Kian Melilit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Asap dapur rumah tangga dan debu proyek pembangunan skala kecil di Kotawaringin Timur (Kotim) kini bersinggungan dengan realitas ongkos ekonomi yang baru.

    Beban ganda jatuh secara serentak ke pundak warga usai penyesuaian tajam harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi—seperti jenis Dexlite yang kini menembus Rp24.150 per liter—merembet langsung pada naiknya harga elpiji nonsubsidi dan material dasar seperti tanah uruk.

    Pengeluaran harian bergerak naik, berhadapan dengan angka pendapatan yang tak kunjung beranjak.

    Penyesuaian Angka dari Pusat

    Guncangan harga ini merupakan imbas langsung dari kebijakan Pertamina Patra Niaga yang mengerek harga LPG nonsubsidi Bright Gas 5,5 kilogram dan 12 kilogram secara nasional mulai 18 April 2026.

    Mengacu pengumuman resmi, harga tabung ini melonjak sekitar 18 persen.

    Posisi acuan tabung 12 kilogram yang sebelumnya berkisar Rp192 ribu di wilayah Jawa kini melesat menjadi Rp228 ribu per tabung di tingkat agen resmi, sementara ukuran 5,5 kilogram naik dari Rp90 ribu menjadi Rp107 ribu.

    Kawasan Kalimantan Tengah mencatat angka acuan yang lebih tinggi.

    Daftar harga resmi Pertamina mematok Bright Gas 5,5 kilogram di tingkat agen pada kisaran Rp114 ribu per tabung, sedangkan Bright Gas 12 kilogram menyentuh Rp238 ribu.

    Angka tersebut baru sebatas rujukan dasar, belum memperhitungkan rantai ongkos distribusi dan margin di tingkat pangkalan maupun pengecer lokal.

    Realitas Harga Eceran di Sampit

    Konsekuensi kebijakan tersebut langsung ditanggung oleh rantai distribusi terbawah di warung-warung eceran di Sampit.

    Harga elpiji nonsubsidi 5,5 kilogram yang sebelumnya dipatok Rp100 ribu hingga Rp105 ribu kini menembus Rp120 ribu di tingkat pangkalan.

    Tambahan biaya angkut dari pusat kota menuju kawasan permukiman membuat harga akhir di tangan konsumen semakin membengkak.

    Penjual gas eceran, Imay, menggambarkan rantai distribusi yang memicu selisih harga tersebut.

    ”Elpiji 5,5 kilogram biasanya Rp100 ribu sampai Rp105 ribu, sekarang jadi Rp120 ribu di pangkalan. Kalau dibawa ke kampung-kampung bisa lebih mahal lagi karena tambah ongkos mobil pikap,” ujarnya.

    Ia menyebut selisih harga di tingkat pengecer ini mulai memantik keluhan dari pelanggan tetapnya.

    Lonjakan serupa menghantam pengguna tabung 12 kilogram.

    Harga isi ulang di Sampit yang semula berkisar Rp205 ribu hingga Rp210 ribu kini menyentuh angka Rp235 ribu. Selisih puluhan ribu rupiah ini langsung mengubah peta pengeluaran dapur rumah tangga.

    ”Biasanya kalau isi gas besar masih bisa nyisihkan uang belanja untuk beberapa hari ke depan. Sekarang sekali isi langsung terkuras banyak. Sementara kebutuhan lain juga ikut naik,” keluh seorang ibu rumah tangga di kawasan Baamang.

    Rantai Material Proyek Ikut Terdongkrak

    Efek domino ongkos energi merambat keluar dari urusan dapur. Sektor pembangunan skala mikro turut menanggung beban berat ketika material dasar seperti tanah uruk mengalami lonjakan harga.

    Pantauan di lapangan dan keluhan sejumlah pelaku usaha di Sampit menunjukkan adanya kenaikan tarif tanah uruk dari Rp200 ribu menjadi Rp250 ribu per rit hanya dalam hitungan hari pasca-kenaikan BBM nonsubsidi.

    Siti Muanah dari CV Rizky Prasetya membenarkan adanya penyesuaian harga sejak 19 April 2026.

    Keputusan tersebut tak bisa dihindari mengingat rantai alat berat dan logistik sangat bergantung pada solar maupun Dexlite.

    ”Kenaikan ini kami lakukan karena biaya produksi ikut naik, terutama untuk BBM. Mulai dari pengambilan material sampai pengantaran ke konsumen semuanya pakai solar atau Dex,” ujarnya.

    Ketergantungan penuh pada bahan bakar minyak membuat operasional ekskavator, truk, hingga mobil pikap memakan biaya yang melampaui perhitungan awal.

    ”Kalau tidak disesuaikan, kami bisa rugi. Hampir semua kegiatan di lapangan bergantung pada BBM,” tambahnya.

    Anggaran Warga yang Tersendat

    Konsumen yang tengah menyusun rencana renovasi rumah atau mendirikan kios kecil kini berhadapan dengan realitas anggaran yang meleset jauh. Perhitungan awal material menjadi tak lagi relevan.

    ”Tadinya hitung-hitungan cukup dua rit tanah uruk, sekarang dengan harga naik jadi Rp250 ribu per rit anggarannya jadi jebol. Mau tidak mau sebagian pekerjaan kami tunda,” ujar seorang warga di kawasan pinggiran Sampit.

    Kombinasi tekanan ganda dari dapur dan biaya bangunan ini menambah daftar panjang kerentanan ekonomi masyarakat.

    ”Sekarang apa-apa naik. Gas naik, bahan bangunan juga naik. Kami makin berat,” keluh warga lainnya.

    Siklus Rentan Tanpa Bantalan

    Situasi di Kotim kembali memperlihatkan pola sistemik: penyesuaian harga energi oleh pusat selalu berujung pada meningkatnya ongkos transportasi, lalu menekan biaya operasional dan menjalar ke harga barang di level akar rumput.

    Berada di bawah bayang-bayang laju inflasi yang belum mereda, ketiadaan kebijakan penahan gejolak—seperti subsidi ongkos angkut jalur distribusi atau operasi pasar berkelanjutan—hanya akan mempercepat melemahnya daya beli lokal.

    Seiring keluhan warga yang terpaksa memangkas uang belanja pangan dan menunda perbaikan hunian mereka, pilihan di tingkat akar rumput kini semakin menyusut.

    Publik hanya bisa menyesuaikan konsumsi harian atau berjuang mencari penghasilan tambahan di tengah tumpukan beban ekonomi yang terus membesar. (ign)

  • Kejutan BBM Rp24 Ribu saat Inflasi Tinggi: Ongkos Energi Tekan Penghidupan Warga Kotim

    Kejutan BBM Rp24 Ribu saat Inflasi Tinggi: Ongkos Energi Tekan Penghidupan Warga Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Deru mesin kelotok di perairan Mentaya hingga traktor pembajak sawah di pelosok Kotawaringin Timur (Kotim) kini memikul ongkos operasional yang lebih berat.

    Ketergantungan ekonomi daerah pada jalur logistik jarak jauh tengah diuji.

    Masyarakat menghadapi tekanan ganda, yakni laju inflasi daerah yang belum mereda, dan lonjakan ekstrem harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada pertengahan April 2026 yang kian mempersempit ruang napas keuangan rumah tangga.

    Stabilitas Harga yang Rapuh

    Jauh sebelum papan harga di stasiun pengisian bahan bakar berubah, daya beli warga sebenarnya sudah menyusut.

    Badan Pusat Statistik (BPS) merekam inflasi year-on-year (y-on-y) wilayah Sampit—sebagai kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kotim—pada Maret 2026 menyentuh angka 3,76 persen dengan IHK 110,26.

    Secara bulanan (month-to-month), inflasi tercatat 0,43 persen. Tekanan harga tidak memonopoli komoditas pangan, tetapi juga didorong pengeluaran nonpangan seperti perawatan pribadi dan jasa.

    Tingkat provinsi setali tiga uang. BPS Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan inflasi Maret 2026 sebesar 3,86 persen (y-on-y), melampaui angka inflasi nasional yang berada pada level 3,48 persen.

    Fakta statistik ini mengindikasikan stabilitas harga di daerah masih sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

    Akademisi di Kotim, Riduwan Kesuma, melihat rentetan angka ini berkaitan dengan lambatnya pemulihan ekonomi global yang berimbas pada rantai pasok kebutuhan dasar.

    ”Dampaknya mulai terasa, termasuk ke Indonesia dan daerah seperti Kotim. Kondisi ini tidak bisa dianggap ringan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

    Berbagai manuver fiskal maupun program penguatan sektor pertanian yang dicanangkan pemerintah kerap tampak ideal dalam dokumen perencanaan.

    Namun, realitas di lapangan memperlihatkan kerentanan yang belum teratasi.

    ”Secara dokumen perencanaan terlihat baik, tapi di lapangan belum tentu berdampak langsung. Di tengah situasi seperti ini, kenaikan BBM menjadi tekanan tambahan yang cukup besar,” katanya.

    Lonjakan Ekstrem Sektor Produktif

    Tekanan tambahan itu mewujud dalam lonjakan harga yang signifikan. Mengacu pada daftar harga resmi yang dipublikasikan Pertamina Patra Niaga per 18 April 2026, harga BBM nonsubsidi di wilayah Kalteng meroket tajam.

    Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.850 per liter, Dexlite menyentuh Rp24.150 per liter, dan Pertamina Dex mencapai Rp24.450 per liter.

    Sebagai perbandingan, pada awal April harga Dexlite di Kalteng masih tercatat di angka Rp14.500 dan Pertamina Dex Rp14.800 per liter.

    Terjadi lonjakan ekstrem antara Rp6.000 hingga Rp9.650 per liter hanya dalam hitungan minggu.

    Walaupun BBM jenis Pertalite (Rp10.000), Bio Solar (Rp6.800), dan Pertamax (Rp12.600) tidak mengalami penyesuaian harga, sektor produktif dan distribusi lokal yang mayoritas bergantung pada mesin diesel nonsubsidi langsung menerima hantaman.

    ”BBM ini komponen utama dalam banyak sektor. Jadi begitu naik, efeknya langsung ke mana-mana,” ujar Riduwan.

    Mata rantai distribusi menjadi barisan pertama yang terpukul. Ongkos angkut barang melalui jalur sungai maupun darat otomatis terkerek naik, yang secara langsung berpotensi mengatrol harga kebutuhan pokok di pasar.

    ”Kalau biaya produksi dan distribusi naik, harga pasti ikut naik. Itu tidak bisa dihindari,” kata Riduwan menambahkan.

    Getaran dari naiknya biaya logistik ini memicu peringatan dari legislatif.

    Anggota Komisi II DPRD Kotim, Hendra Sia, sebelumnya menyoroti ancaman penurunan daya beli masyarakat luas.

    Kenaikan biaya transportasi dipastikan akan mendorong harga barang yang masuk ke pasar-pasar tradisional, terutama di wilayah pedalaman Kotim yang jauh dari pusat distribusi.

    Dampak paling nyata jatuh pada kelompok rentan. Petani kecil, nelayan tradisional, hingga pelaku usaha mikro memiliki ruang yang sangat sempit untuk menaikkan harga jual tanpa kehilangan konsumen.

    Daya tahan mereka berhadapan langsung dengan kemampuan beli masyarakat yang ikut menurun.

    ”Kenaikan ini tentu berpotensi memberatkan nelayan dan petani, karena BBM menjadi kebutuhan utama dalam kegiatan operasional mereka,” ujar Hendra, dikutip dari kalteng.antaranews.com, Sabtu (18/4/2026).

    Menuntut Tata Kelola, Bukan Respons Reaktif

    Pemerintah Kabupaten Kotim merespons potensi gejolak harga ini dengan menyiapkan langkah mitigasi.

    Kebijakan jangka pendek seperti menggelar pasar murah, menyalurkan bantuan pangan, dan memperketat pengawasan distribusi disiapkan untuk menahan guncangan awal.

    Meski demikian, penyelesaian persoalan ini membutuhkan tata kelola ekonomi yang menyentuh struktur ketergantungan energi lokal.

    Kenaikan harga barang dan jasa tanpa diimbangi peningkatan pendapatan akan mematikan mesin utama pertumbuhan daerah: konsumsi rumah tangga.

    ”Kalau daya beli turun, konsumsi ikut turun. Ini yang bisa berdampak ke ekonomi secara keseluruhan,” tegas Riduwan.

    Rangkaian indikator ini menuntut intervensi kebijakan yang berpihak pada struktur perlindungan sosial, bukan sekadar respons reaktif.

    ”Kalau tidak ada langkah yang tepat, dampaknya bisa meluas dan berlangsung lama, terutama bagi masyarakat lapisan bawah yang daya tahannya paling terbatas,” katanya. (ign)

  • Harga Cabai Rawit Mulai Turun, Sayur Lokal dan Bawang Merah Kembali Naik

    Harga Cabai Rawit Mulai Turun, Sayur Lokal dan Bawang Merah Kembali Naik

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kota Sampit belum stabil.

    Saat harga cabai rawit mulai turun dari level Rp90 ribu per kilogram, komoditas lain justru mengalami fluktuasi harga.

    Sayur lokal melonjak tajam akibat pasokan kosong pascaLebaran, sementara bawang merah kembali merangkak naik dalam beberapa hari terakhir.

    Misyanto, pedagang di Pasar Al Kamal, menyebutkan harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp90 ribu per kilogram kini mulai turun. Meski begitu, harganya masih tergolong tinggi dibanding kondisi normal.

    ”Lombok rawit dari Lebaran Idulfitri akhir Maret lalu sampai ini masih tinggi. Dari Rp90 ribu turun Rp75 ribu per kg, per hari ini saya jual Rp73 ribu per kilogram. Harga ini masih tinggi, belum stabil,” ujarnya, Rabu (14/4/2026).

    Sementara itu, harga bawang merah yang sebelumnya sempat mengalami penurunan, kini kembali naik.

    Dalam beberapa hari terakhir, harga komoditas tersebut kembali menyentuh Rp45 ribu per kilogram. Sedangkan, tomat naik dari Rp23 ribu menjadi Rp30 ribu per kilogram.

    ”Bawang merah yang tadinya naik, sempat turun Rp43 ribu. Ini sudah dua hari naik lagi Rp45 ribu per kg,” tambahnya.

    Untuk komoditas sayur mayur kiriman dari Pulau Jawa, sebagian besar harga masih relatif terjangkau.

    Kentang dijual Rp20 ribu per kilogram, kol Rp12 ribu per kilogram, wortel Rp22 ribu per kilogram, dan pare Rp20 ribu per kilogram.

    ”Harga sayur mayur kiriman Jawa rata-rata masih terjangkau, yang naik harganya kentang dan wortel saja,” katanya.

    Namun kondisi berbeda terjadi pada sayur hasil petani lokal. Sejumlah komoditas justru mengalami kenaikan cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

    Sayur Kangkung yang sebelumnya dijual Rp5 ribu per ikat kini naik menjadi Rp8 ribu, bayam dari Rp5 ribu menjadi Rp10 ribu per ikat, dan sawi dari Rp10 ribu melonjak menjadi Rp18 ribu per ikat dan terong dari Rp10 ribu naik Rp20 ribu per kg.

    Menurutnya, kenaikan harga sayur lokal ini dipicu oleh terbatasnya pasokan di pasaran pasca Lebaran. Bukan karena gagal panen, melainkan karena petani belum kembali beraktivitas normal.

    ”Sudah tiga minggu sayur naik. Setelah Lebaran, sayur kosong, bukan karena gagal panen, tapi petaninya yang memang lagi libur Lebaran tidak menanam. Jadinya barang kosong, harga di pasaran naik drastis,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Harga Minyak Kita di Sampit Tembus Rp17 Ribu, Pedagang Terpaksa Jual Melebihi HET

    Harga Minyak Kita di Sampit Tembus Rp17 Ribu, Pedagang Terpaksa Jual Melebihi HET

    SAMPIT, kanalindependen.id – Keterbatasan pasokan minyak goreng bersubsidi Minyak Kita di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai berdampak langsung ke harga di tingkat pasar.

    Sejumlah pedagang nekat menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) karena kesulitan mendapatkan stok dari jalur resmi Bulog.

    Di Pasar PPM Sampit, seorang pedagang sembako, Maria, mengaku sudah beberapa waktu terakhir tidak lagi mudah memperoleh Minyak Kita dari Bulog. Kondisi ini memaksanya mengambil barang dari agen swasta dengan harga lebih tinggi.

    ”Kalau di Bulog itu sekitar Rp177 ribu, tapi sekarang sering ambil dari agen sampai Rp190 ribu per dus,” ujarnya.

    Menurutnya, keterbatasan pasokan dari agen pun, tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan karena tetap dibatasi.

    Dengan harga modal yang sudah tinggi, pedagang tidak memiliki ruang untuk mengikuti HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    ”Biasanya kami jual Rp16 ribu, tapi sekarang terpaksa jual sampai Rp17 ribu,” katanya.

    Maria mengatakan, kenaikan harga ini bukan untuk memperbesar keuntungan, melainkan menyesuaikan biaya pembelian yang sudah naik di tingkat distributor.

    Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak goreng. Sejumlah komoditas lain juga ikut terdampak.

    Tepung terigu misalnya, yang sebelumnya dijual sekitar Rp10 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp12 ribu. Untuk tepung kemasan, harga bahkan berada di kisaran Rp15 ribu hingga Rp16 ribu.

    ”Tepung tapioka juga naik, rata-rata di atas Rp2 ribu dari harga sebelumnya,” ujarnya.

    Komoditas beras juga mengalami kenaikan yang cukup terasa, berkisar Rp5 ribu hingga Rp6 ribu tergantung jenis dan asalnya.

    Beras lokal dari luar daerah seperti Banjarmasin, termasuk jenis Mayang, disebut mengalami kenaikan paling signifikan. Sementara beras dari Pagatan relatif lebih stabil.

    ”Kalau beras dari Pulau Jawa naik sekitar Rp5 ribu,” ujarnya.

    Di tengah kondisi tersebut, mulai muncul pola distribusi baru.

    Sejumlah distributor kini menawarkan pasokan beras langsung ke toko, sehingga sedikit membantu pedagang menekan biaya transportasi dibandingkan harus mengambil sendiri ke gudang.

    Meski demikian, tekanan harga tetap berdampak pada daya beli masyarakat. Maria mengaku omzet penjualannya menurun, sehingga ia kini lebih selektif dalam menambah stok barang.

    ”Sekarang kami kurangi stok, kecuali barang yang cepat laku saja yang kami restock,” katanya.

    Terpisah, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kotim, Muhammad Azwar Fuad, menjelaskan keterbatasan pasokan Minyak Kita tidak terlepas dari kebijakan distribusi nasional.

    Berdasarkan ketentuan Kementerian Perdagangan, Bulog dan BUMN pangan hanya memperoleh alokasi sekitar 30 persen dari total produksi Minyak Kita, yang masih harus dibagi dengan ID Food. Sementara 70 persen lainnya disalurkan melalui swasta.

    ”Jadi memang sebagian besar distribusi ada di pihak swasta,” jelas Azwar saat diwawancarai awak media usai pemantauan harga di PPM dan Pasar Keramat bersama Pemkab Kotim, Jumat (10/4/2026).

    Ia juga mengungkapkan, pada Maret lalu produsen sempat diprioritaskan untuk menyalurkan Minyak Kita ke program bantuan pangan nasional.

    Dalam program tersebut, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima 10 kilogram beras dan 2 liter Minyak Kita per bulan selama dua bulan.

    ”Kemungkinan karena fokus ke program itu, suplai ke pasar sempat berkurang,” ujarnya.

    Meski demikian, ia memperkirakan pada April distribusi mulai kembali normal. Ia juga menegaskan bahwa harga Minyak Kita seharusnya berada di kisaran Rp15.700 per liter, atau maksimal Rp16 ribu di lapangan karena pembulatan.

    ”Kalau sudah sampai Rp17 ribu, berarti memang ada kenaikan di rantai distribusi,” katanya.

    Azwar menduga pedagang yang menjual di atas HET tidak mendapatkan pasokan dari Bulog, melainkan dari jalur swasta dengan harga lebih tinggi.

    Untuk wilayah Kotim, kuota Minyak Kita pada Maret diperkirakan sekitar 300 ribu liter, menurun dibanding Februari yang mencapai 350 ribu liter.

    Kuota tersebut merupakan bagian dari alokasi Bulog Kalimantan Tengah yang kemudian dibagi ke seluruh cabang.

    Saat ini, Bulog Kotim memiliki sekitar 60 mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) dan pengecer. Jumlah ini terus bertambah, dengan rata-rata 1–2 pedagang mendaftar setiap hari.

    Namun, distribusi di pasar tradisional masih menghadapi kendala. Banyak pedagang enggan melengkapi persyaratan administrasi seperti KTP, NPWP, dan NIB karena khawatir terkait urusan pajak.

    ”Padahal tidak ada pungutan biaya. Kalau mereka mau melengkapi, bisa dapat harga lebih murah dari Bulog. Akibatnya, sekitar 70 persen mitra Bulog justru berada di luar pasar tradisional,” ujarnya.

    Bulog juga menerapkan pengawasan melalui pakta integritas dan survei rutin kepada mitra pengecer.

    Pedagang yang menjual Minyak Kita di atas HET akan dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan kemitraan bagi yang melanggar ketentuan harga.

    Selain Minyak Kita, Bulog juga menanggapi kenaikan harga tepung. Namun, dalam beberapa  tahun terakhir Bulog sudah tidak mendapat penugasan untuk menyalurkan tepung.

    Sementara untuk stok gula tersedia 50 ton dengan harga jual Rp18 ribu per kilogram. Sementara, stok minyak goreng saat ini tersedia 40.000 liter.

    Lebih lanjut, Azwar mengatakan, Bulog mulai mengantisipasi potensi dampak El Nino terhadap produksi beras.

    Meski data produksi berada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Bulog telah diwanti-wanti untuk menyiapkan cadangan beras menghadapi kemungkinan gagal panen akibat kekeringan.

    ”Saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog Kotim mencapai sekitar 6.900 ton, dengan ketahanan hingga sembilan bulan,” ujarnya

    Azwar juga memastikan stok beras untuk program bantuan pangan tahap dua yang akan disalurkan pada April–Mei dipastikan aman.

    Penyaluran untuk tiga wilayah, yakni Kotim, Seruyan, dan Katingan, diperkirakan mencapai 1.200 ton.

    ”Dengan stok 6.900 ton, sangat mencukupi. Namun, jika ke depan terjadi gangguan produksi dan harga beras naik, Bulog akan memassifkan penyaluran beras SPHP serta bantuan pangan guna menjaga stabilitas harga di pasaran,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Harga Plastik Naik Signifikan, Pemkab Kotim Tegaskan Tak Pengaruhi Inflasi

    Harga Plastik Naik Signifikan, Pemkab Kotim Tegaskan Tak Pengaruhi Inflasi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lonjakan harga plastik menjadi temuan paling mencolok dalam pemantauan harga yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di Pasar PPM dan Pasar Keramat, Sampit.

    Kenaikan yang terjadi dalam waktu singkat ini bahkan mencapai hingga 100 persen.

    Syifa, Pedagang di Toko Hana Plastik di Pasar PPM mengungkapkan lonjakan harga sudah terjadi sejak akhir Maret pascalebaran Idulfitri 1447 Hijriah.

    Ia mengatakan hampir seluruh jenis plastik mengalami kenaikan dalam kurun waktu sekitar setengah bulan  ini.

    ”Naiknya mulai terasa setengah bulan ini. Walaupun ada kenaikan, plastik masih tetap diminati. Hanya saja, sebagian pembeli ada yang tidak lagi memikirkan kualitas dan memilih mencari harga terjangkau. Ada juga yang tetap mengutamakan kualitas namun mengurangi jumlah pembelian,” kata Syifa, Jumat (10/4/2026).

    Menurutnya, kenaikan paling drastis terjadi pada plastik daur ulang kiloan ukuran 35 dan  40 cm yang naik dari Rp20 ribu menjadi Rp50 ribu per pack.

    Selain itu, plastik gula merek Matahari Merah ukuran 1 kilogram juga naik dari Rp38 ribu menjadi Rp58.500. Plastik kecil ukuran 15 cm merek Hana turut mengalami kenaikan dari Rp22 ribu per ikat (isi 10 pack) menjadi Rp26 ribu.

    ”Plastik ukuran tanggung 24 cm merek Karisma juga naik dari Rp37.500 menjadi Rp52.500,” ungkapnya.

    Kenaikan juga terjadi pada produk berbahan plastik lainnya seperti wadah makanan jenis thinwall. Untuk ukuran 500 ml naik dari Rp27.500 menjadi Rp32 ribu, sedangkan ukuran 2.000 ml dari Rp74 ribu naik menjadi Rp90 ribu, atau mengalami kenaikan sekitar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu.

    ”Harga sedotan juga naik. Sedotan putih naik dari Rp20 ribu menjadi Rp26 ribu per pack. Kalau sedotan warna-warni naik dari Rp11.500 menjadi Rp13 ribu,” ujarnya.

    Kenaikan harga plastik yang terjadi dalam waktu singkat ini menjadi tekanan bagi pelaku usaha di pasar, terutama pedagang yang bergantung pada komoditas tersebut untuk aktivitas jual beli sehari-hari.

    Salah satunya Lestari, Pedagang Bakso di Jalan Sukabumi yang turut mengeluhkan kenaikan harga plastik.

    ”Sudah semingguan ini beli plastik kecil, harganya naik Rp3.000. Plastik kecil transparan ini biasa dipakai buat bungkus bakso dan mie ayam yang dibawa pulang,” ujar Lestari.

    Meskipun plastik mengalami kenaikan harga, ia tetap membelinya. Pasalnya, menggunakan wadah kemasan wadah plastik juga jauh lebih mahal.

    ”Mahal pun tetap dibeli. Mungkin, nyiasatinya nanti mau cari yang lebih tipis khusus membungkus mie, tidak perlu tebal karena isiannya sedikit. Kalau yang dibungkus,biasanya mienya dipisah supaya mienya tidak mekar saat ingin disantap,” ujarnya.

    Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kotim, Rafiq Riswandi, mengungkapkan kenaikan harga plastik dipicu oleh ketergantungan pasokan dari luar daerah, khususnya Pulau Jawa, serta meningkatnya biaya distribusi.

    ”Pedagang mengambil plastik dari Pulau Jawa. Kenaikan sudah terjadi di tingkat agen di sana, kemudian ditambah biaya ekspedisi. Ini yang agak sulit kita cari solusinya dan akan kita diskusikan bersama,” ujarnya.

    Ia menyebutkan, kenaikan harga plastik bervariasi mulai dari 20 persen hingga mencapai 100 persen. Meski cukup signifikan, menurutnya komoditas ini tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi inflasi daerah.

    ”Yang mempengaruhi inflasi kita adalah sembako karena langsung dikonsumsi masyarakat. Plastik ini hanya barang penunjang dan tidak dibeli setiap saat,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Harga Komoditas di Sampit Melonjak, Pemkab Kotim Siapkan Pasar Murah hingga Libatkan BUMD

    Harga Komoditas di Sampit Melonjak, Pemkab Kotim Siapkan Pasar Murah hingga Libatkan BUMD

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kenaikan sejumlah komoditas di pasar tradisional Kota Sampit, mendorong Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) turun langsung melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok.

    Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Pemantauan dilakukan di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) dan Pasar Keramat, Sampit, dengan melibatkan Forkopimda, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Saber Pangan, instansi terkait.

    Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kotim, Rafiq Riswandi, mengatakan kegiatan ini tidak hanya untuk melihat kondisi harga di lapangan, tetapi juga membangun sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.

    ”Pertama, kita ingin melihat sejauh mana tingkat ketersediaan dan harga komoditas untuk menjaga dan menstabilkan inflasi daerah. Kedua, kita berharap ada sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan pelaku usaha agar tercipta keseimbangan harga dan pasokan barang di pasar,” ujar Rafiq Riswandi saat diwawancara usai pemantauan harga selesai dilakukan di Kantor Kecamatan Baamang, Jumat (10/4/2026).

    Dari hasil pantauan, ditemukan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, dengan yang paling mencolok justru berasal dari komoditas non-pangan, yakni plastik.

    Kenaikan harga plastik bahkan bervariasi mulai dari 20 persen hingga mencapai 100 persen, dengan harga yang dalam beberapa kasus menembus Rp100 ribu.

    Menurut Rafiq, kenaikan ini dipicu oleh ketergantungan pasokan dari luar daerah, khususnya Pulau Jawa, serta meningkatnya biaya distribusi.

    ”Plastik ini diambil dari luar daerah. Kenaikan sudah terjadi di tingkat agen di sana, kemudian ditambah biaya ekspedisi. Ini yang agak sulit kita cari solusinya dan akan kita diskusikan bersama,” jelasnya.

    Meski mengalami lonjakan signifikan, ia menegaskan bahwa plastik bukan komoditas yang berpengaruh besar terhadap inflasi karena bukan barang konsumsi langsung.

    ”Yang paling mempengaruhi inflasi kita adalah sembako seperti beras, minyak goreng, sayur dan daging. Plastik ini hanya penunjang dan bisa dipakai beberapa kali,” tegasnya.

    Selain plastik, kenaikan juga terjadi pada daging sapi, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Harga yang sebelumnya berkisar  Rp150.000 per kilogram sempat naik menjadi Rp180.000, dan saat ini kembali stabil dikisaran Rp150-160 ribu per kilogram.

    Kenaikan juga terpantau pada komoditas beras, khususnya jenis Siam Epang. Namun kenaikannya relatif kecil, dari sekitar Rp18.000 menjadi Rp19.000 per kilogram.

    Rafiq menjelaskan, kenaikan beras ini dipengaruhi oleh faktor musim dan pola tanam petani, terutama di wilayah selatan.

    ”Beras Siam Epang ini sangat bergantung pada kondisi musim. Saat ini penanamannya berkurang karena musim paceklik dan masa panennya hanya sekali setahun. Banyak lahan yang dialihkan ke varietas yang bisa panen tiga bulan sekali,” ungkapnya.

    Di sisi lain, beberapa komoditas lain yang mengalami penurunan harga seperti bawang merah dari Rp48.000 menjadi Rp45.000 per kilogram.

    Di tingkat agen, harga bawang merah bahkan berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan, bawang putih masih stabil diharga Rp 35 ribu per kg.

    Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotim menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menekan dampak kenaikan harga terhadap masyarakat.

    Untuk jangka pendek, pemerintah akan terus menggelar pasar murah sebagai upaya intervensi langsung di lapangan.

    ”Langkah pertama yang kita lakukan adalah ekspansi pasar melalui pasar murah yang sudah beberapa kali dilaksanakan,” ujar Rafiq.

    Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah berencana melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam distribusi bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

    ”Kita berupaya mengambil terobosan dengan melibatkan BUMD untuk membuka semacam minimarket atau tempat penjualan dengan harga lebih murah. Kita butuh pelaku usaha yang bisa menawarkan harga lebih rendah agar pedagang lain ikut menyesuaikan harga,” jelasnya.

    Ia menambahkan, langkah tersebut masih akan dirumuskan lebih lanjut bersama struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait.

    ”Melalui pemantauan rutin dan intervensi yang terukur, kita berharap harga komoditas tetap terkendali, inflasi daerah terjaga, dan masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga di pasaran,” tandasnya. (hgn/ign)