cms.kanalindependen.id

Kategori: Opini

  • Surat Terbuka: GDAN Siap Membersamai Polda Kalteng Membersihkan Kampung Puntun dari Narkoba

    Surat Terbuka: GDAN Siap Membersamai Polda Kalteng Membersihkan Kampung Puntun dari Narkoba

    Kepada Yth.

    Seluruh Elemen Masyarakat dan Para Pelaku Kejahatan Narkoba

    Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata.

    Hari ini, tanah Dayak memanggil kepedulian dan keberanian kita semua! Instruksi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memetakan dan menindak kampung narkoba adalah genderang perang tegas untuk melawan para perusak masa depan bangsa.

    Kami, dari Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN), menyatakan siap bergerak di garis depan mengawal langkah tegas Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajaran institusi Kepolisian. Sinergi antara kekuatan hukum adat, moral masyarakat, dan tindakan tegas Polri adalah kekuatan mutlak yang tidak akan bisa digoyahkan oleh kekuatan gelap manapun!

    Sudah terlalu lama Kampung Puntun, yang ada di Kota Palangka Raya menjadi pasar narkoba. Sudah terlalu banyak air mata ibu yang tumpah, dan terlalu banyak masa depan anak-anak kita yang hancur lebur akibat keserakahan para bandar. Cukup adalah cukup! Kejahatan ini harus dihentikan total sekarang juga!

    Sebagai bukti nyata komitmen kami, Posko Anti Narkoba GDAN telah berdiri tegak di jantung Kampung Puntun. Bersiaplah, karena dengan pertolongan Tuhan Pemilik Kehidupan ini, GDAN menargetkan pada awal November 2026, posko tersebut akan beroperasi penuh sebagai benteng pertahanan sosial kemasyarakatan.

    Melalui koordinasi intensif yang telah kami bangun, tempat ini akan dijaga ketat oleh aparat hukum bersenjata lengkap, yang bahu-membahu dengan perwakilan Masyarakat Adat serta Tokoh Masyarakat. Ini adalah simbol perlawanan suci dan sinergi total antara penegakan hukum negara, hukum adat, dan moralitas sosial masyarakat.

    Melalui posko bersama ini, GDAN mendukung penuh langkah Kepolisian untuk:

    • Melakukan penegakan hukum dan blokade total guna mematikan setiap jengkal aktivitas haram jual beli narkoba di Kampung Puntun.
    • Membersamai patroli dengan aparat kepolisian demi memastikan tidak ada lagi ruang bergerak bagi para pelaku kejahatan narkoba.
    • Menghancurkan akar peredaran melalui sosialisasi masif mengenai bahaya narkotika, sekaligus memulihkan jiwa warga yang terdampak lewat bimbingan rohani dan mental yang mendalam.
    • Mendukung Wanita Islam Palangka Raya untuk aktif melakukan Pengajian serta siraman rohani bersama warga Puntun sehingga meningkatkan kesadaran untuk bersama-sama memerangi narkoba.
    • Mendukung pembangunan perekonomian warga Puntun, melalui pelatihan UMKM dan pemberdayaan ekonomi yang nyata.

    Sebagai Ketua GDAN, yang juga seorang Evangelis, didorong oleh tanggung jawab moral, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kecintaan pada tanah leluhur, saya menyampaikan peringatan rohani keras bagi para pelaku peredaran narkoba di Kampung Puntun:

    ”Kepada kalian para bandar, pengedar, dan siapapun yang masih berani memperjualbelikan racun narkoba di Kampung Puntun: HENTIKAN AKSI JAHAT KALIAN SEKARANG JUGA DAN BERTOBATLAH! Tuhan tidak tidur melihat kehancuran masyarakat yang kalian perbuat. Jika kalian menolak untuk berhenti, maka bersiaplah menghadapi hantaman hukum negara dan sanksi adat yang akan menindak tegas secara terukur tanpa kompromi!”

    Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, para tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda Dayak: Jangan jadi penonton! Mari satukan barisan, rapatkan barisan mendukung Polri dan GDAN. Kita rebut kembali Kampung Puntun agar menjadi tanah yang damai, aman, bersih, dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Era ketakutan sudah lewat, kini saatnya kita menyelamatkan generasi kita!

    Palangka Raya, 16 Oktober 2026

    Ririen Binti

    Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba

  • Peran SKI dalam Membentuk Sikap Saling Menghargai pada Siswa MI

    Peran SKI dalam Membentuk Sikap Saling Menghargai pada Siswa MI

    Oleh: Fath Ahmad Arrosyid (Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

    Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mengembangkan kecerdasan intelektual peserta didik, tetapi juga membentuk kepribadian, akhlak, dan kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan bersama orang lain.

    Di lingkungan sekolah maupun madrasah, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari nilai rapor dan kemampuan menjawab soal. Pendidikan juga perlu dilihat dari bagaimana peserta didik bersikap terhadap teman, menghormati guru, menyikapi perbedaan pendapat, serta menyelesaikan persoalan tanpa menyakiti orang lain.

    Salah satu karakter yang perlu ditanamkan sejak pendidikan dasar adalah sikap saling menghargai. Sikap ini menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan setiap anak.

    Siswa yang mampu menghargai orang lain akan lebih mudah bekerja sama, menerima perbedaan, mengendalikan diri, dan membangun hubungan sosial yang sehat.

    Penanaman karakter tersebut menjadi semakin penting di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, tradisi, dan latar belakang sosial.

    Keragaman merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, anak perlu dibiasakan untuk memahami bahwa perbedaan bukan alasan untuk merendahkan orang lain, melainkan bagian dari kehidupan yang harus disikapi dengan bijaksana.

    Dalam konteks pendidikan Islam, pembentukan karakter tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dan sejarah peradabannya. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peluang besar untuk mendukung tujuan tersebut adalah Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

    Selama ini, SKI terkadang dipahami sebatas mata pelajaran yang memuat kisah masa lalu, nama tokoh, urutan peristiwa, tempat, dan tahun kejadian. Padahal, apabila dipelajari secara bermakna, SKI dapat menjadi sumber pembelajaran karakter yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

    Kisah perjuangan Rasulullah saw., kehidupan masyarakat Madinah, peristiwa pembebasan Makkah, dan perkembangan peradaban Islam menyimpan berbagai pelajaran mengenai keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama.

    Dengan demikian, pembelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah (MI) seharusnya tidak berhenti pada kemampuan mengingat peristiwa sejarah. Lebih jauh, pembelajaran tersebut perlu membantu siswa memahami nilai di balik peristiwa, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

    SKI sebagai Sarana Pendidikan Karakter

    Sejarah merupakan rekaman pengalaman manusia pada masa lalu yang dapat menjadi bahan refleksi untuk menghadapi kehidupan masa kini. Melalui sejarah, seseorang dapat mempelajari keberhasilan, kesalahan, perjuangan, dan keputusan yang pernah diambil oleh manusia dalam berbagai situasi.

    Dalam pendidikan Islam, sejarah memiliki kedudukan penting karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana nilai-nilai agama dijalankan dalam kehidupan. SKI tidak hanya memperkenalkan perkembangan Islam, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa untuk mengenal keteladanan para tokoh dan memahami konsekuensi dari tindakan manusia.

    Pada jenjang MI, pembelajaran semacam ini perlu disesuaikan dengan perkembangan usia anak. Materi sejarah sebaiknya disampaikan melalui cerita yang menarik, bahasa sederhana, ilustrasi yang sesuai, serta pertanyaan yang mendorong siswa berpikir dan merasakan pengalaman tokoh yang dipelajari.

    Misalnya, ketika guru menceritakan perjuangan Rasulullah saw. dalam membangun masyarakat Islam, siswa tidak hanya diminta mengingat tempat dan urutan peristiwa. Mereka juga dapat diajak memahami bagaimana sikap sabar, jujur, adil, dan menghormati orang lain membantu membangun kehidupan bersama.

    Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan harus mengembangkan pengetahuan sekaligus nilai dan keterampilan sosial. UNESCO dalam Guidelines on Intercultural Education menekankan pentingnya pendidikan yang mendorong pemahaman antarmanusia, penghargaan terhadap keberagaman, kerja sama, dan kemampuan mengelola konflik secara damai.

    Prinsip ini menunjukkan bahwa proses belajar perlu memberi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan hidup bersama, bukan hanya menguasai materi pelajaran.

    Bagi siswa MI, nilai-nilai tersebut dapat diperkenalkan melalui kisah sejarah yang dekat dengan dunia anak. Ketika memahami bahwa tokoh-tokoh dalam sejarah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun hubungan dengan orang lain, siswa dapat diajak menyadari bahwa sikap menghargai merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat.

    Keteladanan Rasulullah dalam Menghargai Sesama

    Rasulullah merupakan teladan utama dalam pembentukan akhlak bagi umat Islam. Kehidupan beliau memberikan banyak pelajaran mengenai kesantunan, keadilan, kesabaran, kepedulian, dan cara memperlakukan orang lain secara bermartabat.

    Salah satu peristiwa yang relevan untuk dijadikan bahan pembelajaran adalah pembangunan kehidupan masyarakat Madinah setelah hijrah. Masyarakat Madinah terdiri atas berbagai kelompok dengan latar belakang dan kepentingan yang tidak selalu sama. Dalam situasi tersebut, kehidupan bersama memerlukan kesepakatan, tanggung jawab, serta pengaturan hubungan antarkelompok.

    Peristiwa tersebut dapat digunakan guru untuk menjelaskan bahwa kehidupan bermasyarakat membutuhkan sikap saling menghormati dan kesediaan menjalankan tanggung jawab bersama.

    Perbedaan tidak selalu harus berakhir dengan pertentangan. Dengan komunikasi, aturan yang disepakati, dan sikap adil, manusia dapat membangun kehidupan yang lebih tertib.

    Pelajaran serupa dapat diambil dari peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan Makkah. Peristiwa ini dapat menjadi bahan refleksi tentang pentingnya pengendalian diri ketika seseorang berada dalam posisi yang kuat. Kemenangan tidak semestinya menjadi alasan untuk menyombongkan diri atau merendahkan orang lain.

    Guru dapat menghubungkan nilai tersebut dengan kehidupan siswa. Anak yang memperoleh nilai tertinggi, misalnya, tidak seharusnya mengejek teman yang nilainya lebih rendah.

    Siswa yang menang dalam perlombaan perlu belajar menerima kemenangan dengan rendah hati, sedangkan siswa yang belum berhasil perlu diberi dukungan untuk mencoba kembali.

    Demikian pula, ketika terjadi perselisihan antarteman, siswa dapat dibimbing untuk tidak membalas kesalahan dengan penghinaan. Mereka perlu belajar menyampaikan keberatan secara santun, mendengarkan penjelasan, meminta maaf apabila bersalah, dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri.

    Keteladanan Rasulullah saw. dalam pembelajaran SKI dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan keagamaan. Kisah-kisah tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi siswa untuk membangun perilaku yang lebih baik dalam lingkungan madrasah, keluarga, dan masyarakat.

    Menghargai Perbedaan sebagai Nilai Ajaran Islam

    Islam memberikan landasan yang kuat bagi sikap saling menghargai. Salah satu landasan tersebut terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 13, yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Kemuliaan manusia di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaannya.

    Pesan ayat tersebut mengandung pelajaran penting bahwa perbedaan identitas bukanlah dasar untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sebaliknya, manusia perlu membangun hubungan yang baik dan saling mengenal di tengah keragaman.

    Nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam kehidupan siswa MI. Di dalam satu kelas, setiap anak memiliki karakter, kemampuan akademik, kondisi keluarga, minat, dan kebiasaan yang berbeda. Ada siswa yang cepat memahami materi, ada yang membutuhkan penjelasan berulang. Ada yang percaya diri berbicara di depan kelas, ada pula yang masih memerlukan dorongan.

    Perbedaan kemampuan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan julukan yang merendahkan atau mengucilkan teman. Setiap siswa berhak memperoleh kesempatan belajar dan diperlakukan dengan hormat.

    Guru SKI dapat menjadikan prinsip saling mengenal dan menghargai sebagai dasar diskusi setelah menyampaikan kisah sejarah. Siswa dapat diminta menyebutkan contoh perbedaan yang mereka temui di kelas, kemudian mendiskusikan cara menyikapinya secara baik.

    Penting pula dipahami bahwa menghargai tidak berarti harus menyetujui seluruh pendapat orang lain. Siswa tetap boleh memiliki pendapat yang berbeda, tetapi perlu menyampaikannya tanpa menghina, mengancam, atau mempermalukan orang lain. Dengan cara ini, siswa belajar membedakan antara keteguhan dalam memegang prinsip dan perilaku merendahkan sesama.

    Kementerian Agama melalui buku Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam menyediakan rujukan bagi guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran. Sumber ini dapat menjadi pengayaan dalam merancang kegiatan pendidikan yang mendorong sikap adil, terbuka, dan menghormati perbedaan.

    Dengan demikian, pembelajaran SKI memiliki peluang untuk memperkuat pemahaman siswa bahwa penghormatan terhadap sesama bukan sekadar aturan sopan santun, melainkan bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam.

    Peran Guru dalam Menghubungkan Sejarah dengan Kehidupan Siswa

    Keberhasilan pembelajaran SKI dalam membentuk karakter sangat dipengaruhi oleh cara guru mengelola proses belajar. Materi sejarah yang kaya akan nilai belum tentu menghasilkan perubahan perilaku apabila disampaikan hanya melalui ceramah dan hafalan.

    Guru perlu berperan sebagai penghubung antara peristiwa masa lalu dan pengalaman nyata siswa. Artinya, setelah menjelaskan sebuah kisah, guru perlu mengajak siswa memikirkan makna peristiwa tersebut dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilainya dapat diterapkan dalam kehidupan mereka.

    Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah diskusi berbasis cerita. Setelah menjelaskan suatu peristiwa sejarah, guru dapat mengajukan pertanyaan seperti, “Apa yang dapat kita pelajari dari sikap tokoh tersebut?” atau “Bagaimana jika kita menghadapi keadaan serupa di kelas?”

    Pertanyaan tersebut membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir sekaligus mempertimbangkan perasaan dan kepentingan orang lain. Guru juga dapat menyajikan contoh persoalan sederhana, seperti seorang siswa yang pendapatnya tidak didengarkan saat diskusi kelompok atau seorang anak yang diejek karena belum mampu menyelesaikan tugas.

    Siswa kemudian diminta memberikan tanggapan dan menawarkan cara penyelesaian yang adil. Melalui kegiatan tersebut, mereka belajar bahwa sikap saling menghargai harus diwujudkan melalui tindakan, bukan hanya diucapkan.

    Metode bermain peran juga dapat diterapkan. Siswa diberi kesempatan memerankan situasi ketika dua teman memiliki pendapat berbeda, ketika seseorang melakukan kesalahan, atau ketika anggota kelompok tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk berbicara. Setelah kegiatan, guru mengajak siswa mengevaluasi perilaku yang ditampilkan dan mendiskusikan pilihan tindakan yang lebih tepat.

    Pendekatan ini perlu disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kondisi kelas. Tujuannya bukan membuat siswa menghafal jawaban moral tertentu, melainkan membantu mereka memahami alasan suatu tindakan dianggap baik serta melatih kemampuan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

    Kebijakan kurikulum madrasah juga memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kementerian Agama menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 menjadi pedoman implementasi kurikulum madrasah dan mendorong guru untuk berinovasi serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.

    Pedoman ini kemudian mengalami perubahan melalui KMA Nomor 1503 Tahun 2025. Karena itu, pengembangan pembelajaran SKI perlu diselaraskan dengan ketentuan kurikulum yang berlaku di madrasah masing-masing.

    Dengan kreativitas dan perencanaan yang baik, guru dapat menjadikan pembelajaran sejarah lebih bermakna sekaligus mendukung pembentukan karakter siswa.

    Pembiasaan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Madrasah

    Pendidikan karakter tidak cukup dilakukan melalui penjelasan materi. Nilai-nilai yang dipelajari perlu diperkuat melalui pembiasaan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

    Di lingkungan madrasah, sikap saling menghargai dapat dilatih melalui kebiasaan mendengarkan ketika orang lain berbicara, meminta izin sebelum menggunakan barang milik teman, tidak memotong pembicaraan, menerima pembagian tugas kelompok, serta menyampaikan kritik dengan bahasa yang santun.

    Guru juga perlu memperhatikan perilaku yang tampak sederhana tetapi dapat memengaruhi hubungan sosial siswa, seperti kebiasaan mengejek nama orang tua, menertawakan kesalahan teman, memberikan julukan yang menyakitkan, atau mengucilkan siswa yang dianggap berbeda.

    Apabila perilaku tersebut muncul, guru sebaiknya tidak hanya memberikan teguran. Siswa perlu dibimbing untuk memahami dampak tindakannya, menyadari perasaan orang yang dirugikan, dan melakukan perbaikan. Dengan demikian, penyelesaian masalah menjadi kesempatan belajar untuk mengembangkan empati dan tanggung jawab.

    Keteladanan guru memiliki peran yang sangat penting. Guru yang meminta siswa menghormati pendapat orang lain harus bersedia mendengarkan pendapat siswa. Guru yang melarang penghinaan juga harus menghindari kata-kata yang mempermalukan anak di depan teman-temannya.

    Konsistensi antara ucapan dan tindakan akan membuat pesan pembelajaran lebih mudah dipahami. Sebaliknya, apabila siswa menyaksikan perilaku yang bertentangan dengan nilai yang diajarkan, mereka dapat mengalami kesulitan memahami pentingnya nilai tersebut.

    Budaya saling menghargai juga perlu didukung oleh aturan kelas yang disusun dan dijalankan secara adil. Siswa dapat dilibatkan dalam menyepakati aturan sederhana, seperti tidak mengejek, memberikan kesempatan berbicara, membantu teman yang kesulitan, dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog.

    Kegiatan pembiasaan ini tidak harus selalu berupa program besar. Hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa tentang bagaimana nilai-nilai moral diterapkan.

    Sinergi Madrasah dan Keluarga dalam Pembentukan Karakter

    Pembentukan sikap saling menghargai tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada guru SKI. Karakter anak berkembang melalui interaksi di berbagai lingkungan, terutama keluarga, madrasah, dan masyarakat.

    Oleh karena itu, orang tua perlu dilibatkan dalam upaya memperkuat nilai-nilai yang dipelajari anak di madrasah. Orang tua dapat membiasakan komunikasi yang santun di rumah, mengajarkan anak mendengarkan ketika anggota keluarga berbicara, serta memberikan contoh dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa pertengkaran yang merendahkan.

    Ketika anak mengalami konflik dengan teman, orang tua dapat membantu mereka memahami persoalan dari berbagai sudut pandang. Anak perlu didorong untuk menceritakan kejadian secara jujur, mempertimbangkan perasaan pihak lain, dan mencari penyelesaian yang tidak merugikan orang lain.

    Madrasah juga dapat membangun komunikasi dengan keluarga mengenai pembiasaan karakter yang sedang dikembangkan. Dengan komunikasi yang baik, orang tua memahami nilai-nilai yang ingin ditanamkan guru dan dapat memperkuatnya dalam kehidupan sehari-hari.

    Kerja sama tersebut bukan berarti seluruh tanggung jawab pendidikan harus diserahkan kepada keluarga. Sebaliknya, madrasah dan orang tua perlu saling mendukung sesuai peran masing-masing. Lingkungan yang konsisten akan membantu anak memahami bahwa menghormati sesama merupakan perilaku yang perlu diterapkan di mana pun mereka berada.

    Dalam jangka panjang, sinergi tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan sosial dan moral peserta didik.

    Mengukur Keberhasilan Pembelajaran SKI

    Jika pembelajaran SKI diarahkan untuk membentuk sikap saling menghargai, keberhasilannya perlu dilihat melalui lebih dari sekadar hasil tes tertulis. Kemampuan siswa mengingat materi sejarah tetap penting, tetapi guru juga perlu memperhatikan bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai yang dipelajari.

    Guru dapat melakukan pengamatan sederhana terhadap perilaku siswa selama kegiatan pembelajaran. Misalnya, apakah siswa bersedia mendengarkan pendapat teman, mampu bekerja sama dalam kelompok, menggunakan bahasa yang santun, atau menunjukkan kesediaan meminta maaf ketika melakukan kesalahan.

    Refleksi singkat setelah pembelajaran juga dapat membantu. Siswa dapat diminta menjelaskan satu nilai yang mereka pelajari dan satu tindakan nyata yang akan mereka lakukan. Pada pertemuan berikutnya, guru dapat mengajak siswa menceritakan pengalaman ketika mencoba menerapkan nilai tersebut.

    Penilaian semacam ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan, bukan untuk memberikan cap bahwa seorang anak baik atau buruk. Perkembangan karakter memerlukan waktu dan setiap siswa memiliki kebutuhan pendampingan yang berbeda.

    Guru juga perlu menghindari penilaian berdasarkan satu kejadian saja. Seorang siswa yang sesekali berselisih dengan temannya belum tentu tidak memahami nilai menghargai. Yang lebih penting adalah bagaimana siswa dibimbing untuk mengenali kesalahan, memperbaiki perilaku, dan menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

    Dengan pendekatan tersebut, penilaian pembelajaran SKI dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial siswa.

    Penutup

    Sejarah Kebudayaan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi sarana pembentukan sikap saling menghargai pada siswa Madrasah Ibtidaiyah. Melalui kisah perjuangan Rasulullah saw. dan perkembangan peradaban Islam, siswa dapat belajar mengenai keadilan, kasih sayang, persaudaraan, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap sesama.

    Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal apabila pembelajaran hanya berorientasi pada hafalan. Guru perlu menghubungkan peristiwa sejarah dengan pengalaman nyata siswa, menggunakan metode yang melibatkan mereka secara aktif, serta membangun pembiasaan yang konsisten di lingkungan madrasah.

    Sikap saling menghargai juga perlu diperkuat melalui keteladanan guru dan dukungan keluarga. Ketika anak memperoleh contoh yang baik, kesempatan untuk mempraktikkan nilai, dan pendampingan saat menghadapi konflik, mereka memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan perilaku positif.

    Pada akhirnya, keberhasilan pembelajaran SKI bukan hanya terletak pada seberapa banyak peristiwa sejarah yang mampu diingat siswa, melainkan juga pada sejauh mana nilai-nilai sejarah tersebut tercermin dalam perilaku mereka. Sejarah akan menjadi lebih bermakna ketika pelajarannya hadir dalam kehidupan sehari-hari.

    Madrasah perlu terus menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menumbuhkan akhlak dan kepedulian sosial. Sebab, generasi yang memahami sejarah sekaligus mampu menghargai sesama merupakan bagian penting dari harapan untuk membangun kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan beradab.

    Referensi

    • Al-Qur’an. Surah Al-Hujurat ayat 13. Rujukan mengenai keberagaman manusia dan prinsip saling mengenal.
    • Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
    • Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Buku digital resmi Kementerian Agama.
    • Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Perlu dibaca bersama perubahan yang berlaku, termasuk KMA Nomor 1503 Tahun 2025.
    • UNESCO. (2006). UNESCO Guidelines on Intercultural Education. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
  • Menatap Kapolri Baru: Menagih Amanah Perang Narkoba dari Bumi Tambun Bungai untuk Indonesia

    Menatap Kapolri Baru: Menagih Amanah Perang Narkoba dari Bumi Tambun Bungai untuk Indonesia

    Oleh: Ririen Binti (Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba – GDAN)

    Kamis, 20 Agustus 2026, menjadi tonggak sejarah yang menggetarkan Bumi Tambun Bungai. Kurang lebih tiga ribu pasang mata berkumpul di Kawasan Bundaran Besar Palangka Raya dengan satu tekad bulat yang membakar dada: mendeklarasikan perang total melawan narkoba.

    Di tengah gemuruh semangat itu, Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) memanjatkan rasa syukur dapat menginisiasi perlawanan nyata ini. Sebuah komitmen suci yang juga dihadiri langsung oleh Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.

    Saat saya menyampaikan sambutan dan meneriakkan seruan perang terhadap para perusak generasi bangsa, tepuk tangan riuh ribuan peserta pecah. Kepala BNN RI pun secara luar biasa memberikan kobaran semangat. Momentum tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan ikrar bersama bahwa tanah Kalimantan Tengah tidak sudi diinjak-injak oleh sindikat barang haram.

    Mandat Suci Tongkat Ulin

    Esensi terdalam dari peristiwa tersebut terukir saat perwakilan pelajar, mahasiswa, dan tokoh adat melangkah maju. Di tangan mereka, tergenggam tongkat komando yang terbuat dari kayu ulin kayu khas Kalimantan yang kokoh, abadi, dan tak goyah oleh zaman.

    Tongkat itu diserahkan secara khusus kepada para penegak hukum dan pimpinan daerah: Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, serta Ketua GDAN Ririen Binti.

    Bagi GDAN, penyerahan tongkat ulin bukanlah formalitas belaka. Ini adalah penyerahan mandat—simbol titipan kepercayaan tertinggi dari rakyat. Lewat tongkat tersebut, kami menegaskan: “Kami menyerahkan marwah dan harapan agar para penerima berani bertindak tegas serta berjalan di jalur yang benar demi memberantas peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya.”

    Amanah Nasional Kapolri dan Doa untuk Kapolda Kalteng

    Atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak sampai dua bulan setelah menerima amanah suci dan tongkat komando dari masyarakat Dayak, kabar membanggakan itu tiba. Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dipercaya mengemban amanah tertinggi sebagai Kapolri.

    Sebagai bagian dari masyarakat adat yang menitipkan harapan, kami menaruh ekspektasi besar. Kami berharap dan memohon agar Jenderal Suyudi tidak pernah melupakan amanah dari masyarakat Dayak. Jabatan baru ini harus menjadi momentum bagi beliau untuk terus berkarya, semakin bersemangat, dan tanpa kompromi memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memerangi narkoba serta kejahatan lainnya. Amanah perang narkoba dari Bumi Tambun Bungai kini dibawa ke panggung nasional.

    Di sisi lain, rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kami haturkan kepada Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Iwan Kurniawan. Sebagai salah satu penerima tongkat komando ulin, beliau telah terbukti secara nyata mendukung penuh langkah GDAN. Sinergi yang kokoh ini semakin membakar keberanian GDAN untuk terus memerangi narkoba di Tanah Dayak.

    Kami mendoakan yang terbaik bagi kepemimpinan beliau di Kalimantan Tengah. Berdasarkan waktu Tuhan yang indah, kami berdoa agar Irjen Pol. Iwan Kurniawan kelak dipercaya mengemban tanggung jawab yang lebih besar dari negara atas dedikasi serta penegakan hukum yang tak kenal lelah.

    Tongkat ulin telah diserahkan, janji setia terhadap bangsa telah diikrarkan. Kini, di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru dan didukung penuh oleh jajaran Polda Kalteng, masyarakat Dayak akan terus mengawal perjuangan ini. Perang melawan narkoba adalah harga mati demi masa depan anak cucu dan kejayaan NKRI! (***)

  • Jeritan Hati Seorang Anak Korban Kekerasan Seksual, kepada Hakim Praperadilan

    Jeritan Hati Seorang Anak Korban Kekerasan Seksual, kepada Hakim Praperadilan

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Redaksi Kanal Independen menerima surat terbuka yang ditulis oleh seorang anak di bawah umur yang diduga menjadi korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya.

    Kasus ini menyita perhatian publik setelah tersangka berinisial D menempuh jalur praperadilan di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

    Sebelumnya tersangka D, sempat mendapat penangguhan penahanan, atau dibebaskan.

    Namun, setelah dikritik keras oleh beberapa Akademisi dan praktisi hukum yang diberitakan media, akhirnya Kasat Reksrim Polresta Palangka Raya, Kembali menahan tersangka D, di Rutan Polresta setempat.

    Demi melindungi masa depan anak, dan mematuhi Pasal 64 UU Perlindungan Anak, Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta menaati Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, kami tidak membuka identitas asli penulis dan hanya menggunakan inisial D untuk tersangka. Berikut adalah jeritan hati korban tanpa mengubah substansi pesannya:

    Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya,

    Saya hanyalah seorang anak perempuan yang berusia belum genap 16 tahun. Jujur, saya sama sekali tidak paham soal hukum, atau adanya dugaan kesalahan administrasi surat-surat dari Polisi yang menimbulkan upaya praperadilan.

    Namun yang pasti, ada peristiwa kelam yang sudah saya alami: Saya adalah korban nyata yang disetubuhi berkali-kali oleh tersangka D, melalui bujuk rayu, tipu muslihat, dan janji-janji manisnya.

    Lewat bujuk rayunya, tersangka memanfaatkan kepolosan saya dan meremukkan masa depan yang sedang saya bangun.

    Peristiwa kelam itu terekam jelas dalam video hubungan badan yang kini jadi bukti di tangan hukum. Gara-gara dia, saya dipaksa memikul trauma yang sangat menyiksa dalam kehidupan ini.

    Sekarang, saya mendengar kabar yang membuat dada saya sesak. Tersangka D mencoba untuk bebas dan menghapus status tersangkanya lewat jalur praperadilan.

    Secara pasti saya tidak mengetahui apa dasar tersangka melakukan upaya hukum tersebut, namun yang saya alami saat ini adalah kesedihan mendalam dan trauma akibat perbuatan keji tersangka dalam kehidupan saya.

    Hakim yang Mulia, dalam kesedihan dan ketidakpahaman saya terkait hukum, saya ingin bertanya.

    Apakah kesalahan administrasi bisa menggugurkan, atau mengubur pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan berkali-kali melalui bujuk rayu oleh tersangka D?

    Atau kertas-kertas administrasi yang kurang lengkap itu jauh lebih berharga daripada masa depan seorang anak yang dihancurkan tersangka D?

    Apakah formalitas urusan kertas-kertas itu lebih penting daripada fakta bahwa saya sudah dilecehkan dengan sangat kejam?

    Jika Yang Mulia membebaskan tersangka hanya karena celah kesalahan administrasi, keputusan itu sama saja dengan membunuh jiwa saya untuk kedua kalinya dan membenamkan saya ke lembah kelam.

    Mohon jangan membuat saya merasa kalau hukum ternyata lebih membela kertas daripada melindungi anak-anak seperti saya.

    Saya memohon dengan sangat, jadilah pelindung bagi saya. Jangan biarkan jeritan hati seorang anak yang menjadi korban persetubuhan melalui bujuk rayu kalah hanya karena kesalahan administrasi.

    Dari Saya,

    Bunga (Bukan Nama Sebenarnya)

    Seorang Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

    ”Surat ini dimuat berdasarkan persetujuan korban / orang tua korban, demi menyuarakan keadilan, dengan tetap menyamarkan seluruh detail yang dapat mengungkap identitas korban demi hukum.” (ign)

  • Surat Terbuka untuk Mendiktisaintek: Ketika Suara Senat Meruntuhkan Klaim Survei di UPR

    Surat Terbuka untuk Mendiktisaintek: Ketika Suara Senat Meruntuhkan Klaim Survei di UPR

    Oleh: Ririen Binti, Wartawan Dayak

    Dunia pendidikan tinggi di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, baru saja melewati satu fase krusial.

    Pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2026–2030 tahap pertama di tingkat Senat telah memunculkan angka-angka konkret. Momentum ini sekaligus menjadi ajang uji kesahihan opini yang telanjur berkembang liar di ruang publik.

    Beberapa waktu lalu, publik Kalimantan Tengah sempat dikejutkan oleh rilis survei preferensi dari lembaga In-Depth Politics.

    Lembaga tersebut melemparkan klaim bahwa 88,32 persen responden mahasiswa menganggap variabel “putra daerah” atau keterwakilan lokal kurang relevan dalam pemilihan Rektor UPR.

    Sebuah angka bombastis yang belakangan runtuh dengan sendirinya, setelah lembaga tersebut secara resmi menarik dan mencabut hasil surveinya pada Mei 2026 menyusul gelombang kritik publik.

    Sejak awal, selaku wartawan, saya memandang rilis survei tersebut secara kritis. Ada kekhawatiran mendasar yang beralasan.

    Angka statistik yang dilempar ke ruang publik tanpa transparansi metodologi yang utuh, berisiko mengaburkan akar sejarah, marwah, serta semangat keterwakilan masyarakat Dayak yang mendirikan UPR.

    Penarikan rilis oleh lembaga itu sendiri akhirnya membenarkan keraguan publik bahwa data tersebut tidak sensitif terhadap tatanan sosial lokal.

    Namun, jurnalisme mengajarkan kita untuk menguji asumsi dengan realitas di lapangan. Dan dalam sistem demokrasi kampus, realitas tertinggi berada di tangan suara Senat Universitas.

    Pada pemungutan suara tahap I yang digelar Kamis, 9 Juli 2026, fakta riil di atas meja menunjukkan arah angin yang berbalik 180 derajat dari klaim survei itu. Peta suara para senator berbicara dengan sangat gamblang:

    • Mayoritas suara Senat melabuhkan pilihannya pada kandidat yang lekat dengan representasi warga lokal suku Dayak. Dr. Thea Farina memimpin di posisi puncak dengan 16 suara, disusul oleh Prof. Liswara Neneng dengan 11 suara, dan Dr. Natalina Asi meraih 4 suara.
    • Jika diakumulasikan, figur-figur yang merepresentasikan kepemimpinan berakar kearifan lokal Dayak ini mengamankan total 31 suara dari para 42 pemilik hak pilih.
    • Di sisi lain, Prof. Bhayu Rhama selaku representasi akademisi non-Dayak memperoleh 11 suara.

    Secara sosiologi politik kampus, hasil ini merupakan pesan simbolis sekaligus koreksi yang sangat keras.

    Ketika sebuah instrumen survei sempat membangun narasi bahwa aspek lokal (Suku Dayak) tidak relevan bagi mayoritas mahasiswa untuk memimpin UPR.

    Namun para pemegang hak suara tertinggi di kampus justru membuktikan sebaliknya. Sebanyak 73,81 persen suara Senat dengan tegas menaruh harapan pada figur-figur Dayak.

    Mereka adalah para akademisi yang tumbuh, mengabdi, dan memahami betul denyut nadi kearifan lokal Kalimantan Tengah.

    Sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, selaku wartawan, saya berkewajiban menyuarakan kebenaran berbasis fakta dan mengingatkan seluruh pihak.

    Kita tidak boleh membiarkan penggiringan opini publik melalui rilis data yang tidak akurat, dan faktanya, survey tersebut telah dicabut oleh pembuatnya.

    Jangan jadikan opini sebagai pembenaran untuk meminggirkan potensi intelektual akademisi Dayak di tanahnya sendiri.

    Kini, hasil penyaringan Senat ini harus dibaca secara jernih dan dihormati oleh Mendiktisaintek, Prof. Brian Yuliarto, Ph.D., bersama jajaran di Kemdiktisaintek yang nantinya memegang porsi 35 persen suara di babak final.

    Aspirasi dan keberpihakan pada daerah bukanlah bentuk eksklusivitas atau sentimen rasial yang sempit. Ini adalah wujud nyata dari komitmen menjaga keseimbangan tradisi, kompetensi, dan kehormatan identitas kemanusiaan di tanah leluhur.

    Terima kasih dan salam hormat untuk Senat UPR yang telah membuktikan diri tetap setia pada khitah kearifan lokalnya, tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas intelektualnya. (*)

  • Siklus Bisu Dugaan Korupsi di Kotim: Garang saat Pengusutan, Mandek tanpa Kepastian

    Siklus Bisu Dugaan Korupsi di Kotim: Garang saat Pengusutan, Mandek tanpa Kepastian

    RASA penasaran yang bersinggungan dengan letupan emosi memaksa seorang jurnalis di Sampit membedah lembar demi lembar undang-undang tindak pidana korupsi, empat belas tahun silam.

    Pria di balik meja redaksi itu bukan sarjana hukum. Dia murni menggugat satu anomali sistem penegakan hukum: mengapa kasus-kasus yang riuh di awal selalu berujung senyap di akhir.

    Berbekal nalar kritis tersebut, ia menolak tunduk pada pernyataan seorang Kepala Kejaksaan Negeri, yang mengklaim pengusutan sebuah perkara korupsi kakap sah dihentikan semata karena kerugian negara telah dikembalikan.

    Empat perkara menyedot perhatian publik Kotawaringin Timur kala itu. Perjalanan kasus SPPD fiktif di DPRD, LPj fiktif bantuan banjir, mafia PAD, dan pembangunan Pasar Parenggean menjadi sorotan tajam.

    Satu kasus, dugaan di DPRD, kandas lebih dulu setelah dilabeli sebagai kesalahan administrasi.

    Tiga perkara sisanya terus berjalan. Penyelidikan berkobar. Penyidik turun menyisir lapangan, menumpuk kuitansi, dan memeriksa para pejabat.

    Pimpinan kejaksaan saat itu bahkan menyatakan di media bahwa tersangka akan segera ditetapkan.

    Selang beberapa waktu, semangat tersebut luluh lantak. Ketiganya berhenti dengan sebuah penjelasan hukum yang justru menyisakan teka-teki tak berujung bagi publik.

    Sang pewarta merespons dengan menulis catatan panjang. Dia membedah pandangan praktisi hukum, menyisir pasal demi pasal, lalu menemukan satu fakta terang: pengembalian kerugian negara sama sekali tidak menghapus pidana.

    Tulisannya ditutup dengan satu permohonan menyerupai doa. Tolong tunjukkan, tolong jelaskan, agar tiada ruang bagi kecurigaan, agar wibawa penegak hukum tidak merosot.

    Empat belas tahun pun berlalu. Nama pejabat silih berganti. Tahun terus bergulir. Undang-undang mengalami pembaruan.

    Apabila Anda menatap layar penanganan korupsi di Kotim hari ini, grafiknya menampilkan pola identik. Riuh saat pengusutan awal, senyap di ujung tahapan.

    Pola Lama, Sunyi yang Sama

    Memasuki paruh pertama 2026, ratusan saksi kembali keluar-masuk ruang pemeriksaan di Sampit dan Palangka Raya. Ponsel disita. Dokumen digeledah.

    Empat perkara dugaan korupsi dan gratifikasi bernilai puluhan miliar rupiah menempati pusaran perhatian.

    Layaknya pengulangan sejarah belasan tahun silam, gelombang aktivitas hukum itu perlahan surut, menyisakan jeda panjang tanpa kepastian.

    Angkanya menembus puluhan miliar. Dugaan penyimpangan dana hibah keagamaan di Setda Kotim mencatatkan pagu Rp40 miliar untuk tahun anggaran 2023 hingga 2024, serta telah berstatus penyidikan sejak Oktober 2025.

    Memasuki akhir Maret 2026, Kasi Pidsus Kejari Menahin Kriskana menyebut 250 orang saksi telah diperiksa. Dua ratus lima puluh saksi, nol tersangka.

    Perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Kotim yang juga bernilai Rp40 miliar ditangani Kejati Kalteng melalui sprindik terbitan 8 Januari 2026.

    Lebih dari 40 saksi diperiksa, termasuk dua mantan Sekretaris Daerah. Pejabat Kejati berulang kali mengumbar janji.

    Publik diminta bersabar pada 4 Maret. Seusai pemeriksaan saksi dinyatakan rampung pada 11 Mei, terlontar kalimat, ”sesegera mungkin kami dapat menetapkan tersangka.” Janji itu masih menggantung di udara hingga hari ini.

    Nasib pengadaan 17 unit ekskavator Dinas Pertanian senilai hampir Rp20 miliar bahkan lebih buram.

    Perkara ini membeku di tahap penyelidikan sejak pertengahan 2025. Penyidik telah memeriksa lebih dari 60 saksi, namun status perkara tidak bergeser satu milimeter pun hingga awal Mei 2026.

    Sementara itu, perkara keempat mengenai dugaan gratifikasi yang menyeret Ketua DPRD Kotim, berpindah ke ranah kepolisian di Polda Kalteng.

    Empat perkara menyelimuti tiga institusi penegak hukum, disatukan oleh satu benang merah yang sama persis dengan peristiwa 2012: nihil arah perkembangan yang dikomunikasikan secara jernih kepada publik.

    Baca Juga: Ratusan Saksi, Nol Tersangka: Empat Kasus Kakap Kotim Mengendap di Tengah Isu Liar ”Sapi Perah”

    Kutipan Pejabat Lintas Rezim

    Mari bandingkan dua pernyataan berikut untuk merasakan getaran ironinya.

    Kajari Sampit pada 2012 menjelaskan penghentian perkara melalui klaim yang terdengar sangat final. Semua sudah disetorkan, sehingga tidak ada menimbulkan kerugian negara.

    Tepat pada hari pertama bertugas, 1 Desember 2025, Kepala Kejati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo melontarkan pernyataan kepada wartawan: suatu kasus tidak ada target penyelesaiannya. Kita lihat dulu seperti apa.

    Dua pejabat mewakili dua era dan dua rezim hukum yang berbeda.

    Kendati demikian, keduanya menghasilkan dampak seragam bagi rakyat Kotim, yakni sebuah pintu informasi yang perlahan ditutup rapat.

    Satu pihak menutup celah dengan alasan uang telah kembali. Pihak lain membiarkannya terbuka tanpa batas waktu, yang pada ujungnya setara dengan tertutupnya harapan.

    Kami tidak sedang menuduh keberadaan niat jahat di balik kalimat tersebut. Redaksi hanya menunjukkan sebuah pola yang bertahan lebih lama melampaui masa jabatan siapa pun.

    Pola ini terbukti bukan monopoli aparat di Kotim. Indonesia Corruption Watch (ICW) memotret mekanisme serupa pada tingkat nasional dengan deret angka yang mencemaskan.

    Penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum sepanjang 2024 tercatat sebagai yang terendah dalam lima tahun, hanya menyentuh 364 kasus atau merosot lebih dari separuh dibanding tahun sebelumnya.

    Temuan ICW merincikan ratusan satuan kerja sama sekali tidak menangani satu pun perkara korupsi sepanjang tahun tersebut.

    Kekosongan ini meliputi enam Kejaksaan Tinggi, 292 Kejaksaan Negeri, empat belas Kepolisian Daerah, dan 445 Kepolisian Resor.

    Pengusutan riuh di awal, senyap pada bagian akhir, lantas membiarkan banyak kasus tak pernah benar-benar disentuh. Frasa “di-peti-es-kan” seolah menua bersama republik ini.

    Ruang Gelap Bernama Keheningan

    Tepat pada situasi penuh ketidakpastian ini, muncul istilah yang harus diperlakukan secara ekstra hati-hati. Label ‘sapi perah’.

    Desas-desus liar di akar rumput mulai menyebutkan perkara sengaja dipelihara sebagai sumber tekanan atau instrumen setoran.

    Kami menolak menuliskannya sebagai sebuah tuduhan faktual. Tidak ada satu pun fakta, bukti material, atau temuan resmi yang melegitimasi desas-desus itu.

    Menuduh aparat memperjualbelikan perkara tanpa bukti merupakan bentuk fitnah. Dampak kerusakannya setara dengan keheningan yang ia lawan.

    Asas praduga tak bersalah berlaku utuh dua arah, yakni melindungi para terperiksa sekaligus membentengi Kejari, Kejati, dan Polda dari prasangka tak berdasar.

    Walau demikian, media wajib mencatat prasangka tersebut sebagai sebuah gejala sosial.

    Label sinis itu bekerja layaknya penyakit yang tumbuh subur pada ruang lembap. Prasangka buruk jarang lahir pada ruang yang terang benderang.

    Ia berkembang biak secara masif pada jeda informasi yang dibiarkan menganga.

    Apabila sebuah institusi memilih bungkam berbulan-bulan, mereka sejatinya tidak sedang menjaga kerahasiaan penyidikan.

    Mereka sedang menggemburkan lahan bagi kecurigaan untuk mengakar. Setiap hari yang dilewati dalam keheningan adalah satu hari tambahan bagi wibawa lembaga penegak hukum untuk tergerus, pelan tapi pasti.

    Sanggahan bahwa hukum acara tidak mengenal tenggat waktu memang benar secara prosedur formal.

    Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 yang dulu mematok batas waktu penyidikan telah resmi dicabut.

    Namun, ketiadaan tenggat adalah pembenar untuk tidak melanggar aturan, bukan justifikasi untuk menghentikan transparansi sama sekali. Keduanya merupakan entitas yang teramat berbeda.

    Ongkos Negara yang Terus Terbakar

    Tulisan jurnalis pada 2012 tidak memiliki satu dimensi spesifik yang kini justru menjadi tamparan paling keras.

    Waktu yang terbuang melampaui makna soal keadilan yang tertunda. Kelambatan tersebut merupakan wujud nyata uang rakyat yang dibakar percuma.

    Baca Juga: Tersangka Nihil, Anggaran Mengalir: Beban Negara Mandeknya Kasus Korupsi Kelas Kakap di Kotim

    Argo anggaran untuk membiayai penyelidik, jaksa, hingga auditor terus berdetak selama perkara mengendap.

    Total pagu proyek tiga perkara yang diusut mendekati angka Rp100 miliar. Setiap bulan terlewati tanpa titik terang berarti sumber daya negara terus dikuras tanpa jaminan hasil yang pasti.

    Ironinya nyaris tak bisa dipercaya. Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 20 Januari 2026 berbicara di hadapan Komisi III DPR, mengakui operasional penanganan perkara di tingkat daerah terancam berkurang hingga 75 persen akibat keterbatasan anggaran.

    Kejaksaan sampai harus mengajukan tambahan Rp7,49 triliun demi menambal defisit struktural tersebut.

    Artinya, kasus-kasus Kotim yang mengendap ini beroperasi tepat pada zona yang dipastikan rawan kehabisan biaya oleh pucuk pimpinan tertinggi mereka sendiri.

    Pengamat hukum di Kotim merangkum ironi ini lewat perumpamaan yang menohok: negara berisiko kehilangan sapi yang tak pernah ditemukan, sementara kambing telanjur dibuang.

    Uang operasional bernilai lebih kecil terbakar habis, sementara kerugian besar yang diburu belum tentu pernah tergapai.

    Andaikan kelak muncul dalih bahwa pemborosan operasional bukanlah tindak pidana selama tidak meniatkan pengayaan diri, pembelaan itu tetap gagal meruntuhkan satu kenyataan paling mendasar.

    Setiap rupiah yang terbakar dalam kasus tanpa pangkal ujung sejatinya bisa dikerahkan untuk membiayai pengusutan perkara lain.

    Dana tersebut seharusnya diabdikan untuk melayani rakyat yang setiap hari memeras keringat di bawah terik matahari demi menyambung hidup.

    Menagih Transparansi Kompas Hukum

    Pembeberan deretan perkara ini sama sekali tidak ditujukan untuk menjatuhkan individu atau merobohkan wibawa institusi hukum.

    Redaksi murni menjalankan fungsi paling uzur dalam trah pers, yakni bertindak sebagai kontrol sosial.

    Kami tidak sedang menuntut adu cepat dua puluh tiga hari seperti penanganan skandal KONI, sebab anatomi empat perkara ini jauh lebih kompleks.

    Hal utama yang ditagih hanyalah kesetaraan standar keterbukaan. Apabila kejaksaan sanggup bertindak transparan pada satu kasus, tidak ada alasan mendasar untuk membiarkan kasus lain gelap berbulan-bulan.

    Publik menyadari batasannya. Mereka tidak menuntut nama tersangka diumumkan secara serampangan.

    Masyarakat juga tidak mendesak rilis angka kerugian negara secara terburu-buru tanpa akurasi auditor.

    Publik murni menagih satu hal: kejelasan arah. Sejauh mana tahapan penyidikan berlabuh, kendala teknis apa yang mengganjal, serta kapan kesimpulan hukum akan dijatuhkan.

    Empat belas tahun lampau, seorang wartawan membubuhkan tanda titik pada catatannya lewat sebuah permohonan agar aparat sudi membuka suara.

    Sekarang, 2026, dengan mempertaruhkan empat perkara yang mengendap pada tiga institusi bernilai hampir seratus miliar rupiah, permohonan itu kembali disuarakan.

    Desakan ini diulang bukan lantaran lelah, melainkan karena membiarkan layar buram yang sama berputar untuk generasi ketiga, keempat, dan seterusnya, merupakan bentuk pembiaran yang jauh lebih memuakkan.

    Tunjukkan arahnya. Bukakan kompas penegakan hukumnya. Jangan biarkan keheningan ini menua menjadi warisan, sebelum anak cucu kita dipaksa menonton layar buram yang sama. (redaksi)

  • Krisis Kepercayaan Tidak Boleh Dijadikan Alasan untuk Meninggalkan Prinsip Negara Hukum

    Krisis Kepercayaan Tidak Boleh Dijadikan Alasan untuk Meninggalkan Prinsip Negara Hukum

    Oleh: Rezmania Dalilla S.H*

    Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan badan peradilan tampak mengalami penurunan.

    Berbagai kasus yang dianggap kontroversial telah memunculkan skeptisisme publik terhadap independensi dan integritas proses hukum.

    Namun, krisis kepercayaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

    Fenomena yang mengkhawatirkan saat ini bukan hanya kritik terhadap lembaga peradilan, melainkan munculnya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menolak proses peradilan itu sendiri.

    Dalam berbagai kasus, terutama perkara korupsi yang menarik perhatian publik, tidak sedikit pihak yang telah terlebih dahulu menyimpulkan seseorang bersalah atau tidak bersalah, lalu menolak proses hukum yang seharusnya menjadi sarana pembuktian.

    Padahal, dalam negara hukum modern, pengadilan merupakan mekanisme yang disepakati untuk menentukan benar atau salah berdasarkan alat bukti dan prosedur yang telah ditetapkan.

    Ketika seseorang dianggap bersalah tanpa melalui proses pembuktian, atau dianggap tidak bersalah sehingga tidak perlu diperiksa, maka yang bekerja bukan lagi hukum, melainkan keyakinan pribadi dan opini kelompok.

    Kritik terhadap lembaga peradilan tentu merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, ketidakpercayaan terhadap institusi hukum seharusnya mendorong masyarakat untuk mengawasi, mengkritisi, dan menuntut reformasi terhadap lembaga tersebut, bukan justru menolak mekanisme hukum yang menjadi fondasi penegakan keadilan.

    Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: jika proses peradilan tidak lagi dipercaya sebagai sarana menentukan kesalahan, lalu mekanisme apa yang akan menggantikannya?

    Apakah opini publik, tekanan massa, atau preferensi politik dapat dijadikan dasar untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah? Jika jawabannya tidak, maka proses hukum tetap harus dipertahankan meskipun membutuhkan perbaikan.

    Negara hukum tidak mengharuskan masyarakat untuk menerima setiap putusan tanpa kritik.

    Sebaliknya, negara hukum memberikan ruang untuk mengawasi, mengoreksi, bahkan menggugat putusan yang dianggap keliru.

    Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tetap dilakukan melalui koridor hukum, bukan dengan meniadakan proses hukum itu sendiri.

    Sejarah menunjukkan bahwa penghakiman yang didasarkan pada keyakinan massa sering kali melahirkan ketidakadilan yang lebih besar daripada sistem hukum yang sedang mengalami krisis.

    Oleh karena itu, menjaga prinsip due process of law menjadi semakin penting justru ketika kepercayaan publik sedang diuji.

    Pada akhirnya, ukuran kematangan sebuah negara hukum bukan terletak pada sempurnanya lembaga peradilan, melainkan pada kemampuan masyarakat untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum ketika kepercayaan terhadap lembaga tersebut sedang berada pada titik terendah.

    Krisis kepercayaan dapat menjadi alasan untuk melakukan reformasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan negara hukum itu sendiri. (*)

  • Surat Terbuka untuk Senat UPR dan Mendiktisaintek: Telusuri Kaitan Kandidat Salah Satu Rektor Dengan Dicabutnya Hasil Survei Pemilihan Rektor!!!

    Surat Terbuka untuk Senat UPR dan Mendiktisaintek: Telusuri Kaitan Kandidat Salah Satu Rektor Dengan Dicabutnya Hasil Survei Pemilihan Rektor!!!

    Oleh: Ririen Binti (Jurnalis Suku Dayak)

    Sebagai jurnalis asli suku Dayak, saya memandang penting untuk mengkritisi dan menyoroti secara tajam dinamika pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), khususnya terkait hasil survei oleh lembaga IN DEPTH POLITICS yang sempat memicu polemik luas.

    Riset publik tersebut tidak sekadar memicu perdebatan di ruang akademis, melainkan dinilai telah mencederai logika berpikir publik, mencederai rasa keadilan masyarakat adat Dayak, serta berpotensi merusak marwah akademisi di Kalimantan Tengah.

    Kejanggalan dalam survei ini terlihat nyata dari aspek transparansi lembaga. Pada kop surat lembaga tersebut, tercantum nomor telepon milik Bismar Harris Sastriawan, yang diketahui publik kampus menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR.

    Secara struktural, atasan langsung yang bersangkutan adalah Dekan FISIP UPR, Prof. Bhayu Rhama, yang saat ini tengah maju sebagai salah satu kandidat Rektor UPR periode 2026-2030.

    Hubungan garis struktural yang sangat dekat ini melahirkan pertanyaan mendasar yang wajib dijawab secara objektif: Di mana letak independensi sebuah riset ketika potensi benturan kepentingan (conflict of interest) terpampang nyata di depan mata publik?

    Salah satu poin hasil survei yang memicu gelombang protes keras dari para tokoh Dayak, akademisi, hingga alumni UPR adalah klaim angka 88,32%.

    Lembaga survei tersebut menyatakan bahwa mayoritas responden menganggap latar belakang kedaerahan tidak relevan dalam pemilihan Rektor UPR.Narasi yang dibangun dari survei tersebut patut diduga sebagai bentuk penggiringan opini yang tidak sehat demi menguntungkan pihak tertentu non Dayak.

    Klaim ini seolah-olah mengabaikan eksistensi, dan kemampuan serta kelayakan akademisi suku Dayak untuk memimpin di tanahnya sendiri.

    Kampus UPR yang seharusnya menjadi benteng integritas ilmiah, justru terindikasi kuat telah dijadikan panggung politik praktis yang mendiskreditkan potensi kepemimpinan lokal akademisi Dayak dan patut diduga akan menguntungkan akademisi tertentu.

    Merespons gelombang protes yang masif, IN DEPTH POLITICS secara mendadak mencabut hasil survei tersebut dan menyampaikan permohonan maaf. Namun, langkah penarikan ini justru memicu pertanyaan baru terkait profesionalisme akademis mereka.

    Pencabutan ini menjadi indikasi kuat bahwa riset tersebut tidak berbasis pada metodologi ilmiah yang murni dan objektif.Pencabutan ini membuktikan kerapuhan objektivitas lembaga tersebut.

    Jika survei ini valid dan jujur, IN DEPTH POLITICS seharusnya berani mempertahankan hasilnya melalui uji publik yang ilmiah, bukan justru langsung menariknya saat mendapatkan koreksi dari masyarakat.

    Demi menjaga keberimbangan informasi (cover both sides), penulis berupaya melakukan konfirmasi. Respons resmi didapatkan dari Bismar Harris Sastriawan melalui pesan WhatsApp, dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

    • Apakah benar nomor telepon yang tercantum dalam kop surat lembaga survei IN DEPTH POLITICS adalah nomor milik Bapak?Jawaban: Betul, bahwa nomor tercantum betul milik kami.• Apa kapasitas atau keterlibatan Bapak di dalam lembaga riset IN DEPTH POLITICS tersebut?

    Jawaban: Dalam lembaga riset ini, betul kami selaku pendiri Lembaga.

    • Mengingat jabatan Bapak sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR, bagaimana Bapak menanggapi persepsi publik mengenai potensi benturan kepentingan (conflict of interest), karena Dekan FISIP (Prof. Bhayu Rhama) adalah salah satu kandidat Rektor?

    Jawaban: Bersama munculnya persepsi publik yang ada, membuka pemahaman kami di tim mengenai potensi benturan kepentingan, dan tim sangat-sangat menghormati persepsi publik yang ada. Tim juga sangat berterima kasih dan hormat kepada nasehat-nasehat senior dan tokoh yang diberikan, bersamaan dengan ini juga menjadi diskusi kami di tim untuk mengevaluasi hasil ini.

    • Apa alasan mendasar di balik pencabutan hasil survei dan permohonan maaf yang dilakukan oleh IN DEPTH POLITICS ?. Dan Lembaga Survei sempat mengeluarkan hasil, bahwa 88,32 persen responden menganggap latar belakang kedaerahan tidak relevan dalam pemilihan rektor UPR dan ini memicu gelombang protes para tokoh Dayak dari berbagai kalangan serta alumni, karena dinilai sangat janggal dan patut diduga sebagai alat penggiringan opini publik untuk menguntungkan kandidat tertentu dari suku non Dayak. Bagaimana tanggapan Bapak ?

    Jawaban: Kami sangat menyadari kekurangan kami di tim, bahwa pemahaman tim terhadap penyusunan pertanyaan kuesioner perlu dilakukan evaluasi.

    Kami tim menyadari pemahaman ini bentuk keterbatasan kami yang belum mempertimbangkan menyeluruh atas pertanyaan yang disusun dengan kemungkinan persepsi publik yang muncul.

    Kami tim menyadari hasil saat itu sangat dipengaruhi oleh sampel yang berbatas pada waktu potret preferensi saat survei dilakukan. Kami menyadari hasil ini memiliki kekurangan dan keterbatasan dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

    Selain itu juga sebagai bentuk komitmen kami tim dalam menjaga nilai kebersamaan, keutuhan, keharmonisan, yang diajarkan dalam Falsafah Huma Betang.

    Hal ini menjadi dasar utama teman-teman tim mencabut dan membatalkan hasil survei. Kami tim memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan keterbatasan kami ini, tanpa adanya maksud mencederai dimana kami tim seluruhnya juga merupakan bagian dari daerah.

    Sementara itu, penulis sangat menghargai adanya konfirmasi yang dilakukan. Namun, tidak bisa dipungkiri, meskipun konfirmasi telah diberikan, jejak digital hasil survei yang sempat dirilis lalu dicabut, tidak akan menghapus fakta adanya gejolak di ruang publik.

    Namun penulis sangat meyakini, polemik ini tidak akan membunuh semangat kearifan lokal di Bumi Tambun Bungai, karena nilai-nilai budaya Dayak justru mengajarkan kejujuran dan keadilan.

    Melalui surat terbuka ini, penulis meminta perhatian serius dari seluruh Anggota Senat Universitas Palangka Raya dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek):

    1. Jangan sampai, survei “abal-abal” yang sempat dipublikasikan, namun memiliki cacat metodologi dan sarat benturan kepentingan ini, digunakan untuk menjegal para akademisi berprestasi Suku Dayak agar tidak memimpin di tanahnya sendiri.

    2. Para anggota Senat UPR memegang hak suara penentu, mereka bertanggung jawab kepada Tuhan, sejarah, dan masyarakat Dayak. Jangan biarkan hak suara anda disetir oleh narasi penggiringan opini yang mengabaikan aspek representasi lokal dan transparansi.

    3. Mendiktisaintek tidak boleh membiarkan suksesi kepemimpinan di UPR diwarnai oleh praktik-praktik manipulasi opini yang berpotensi merusak marwah ilmiah. UPR adalah kebanggaan Suku Dayak. Institusi ini harus dipimpin oleh sosok yang lahir dari proses yang bersih, jujur, berintegritas, dan menghormati tanah tempat institusi ini berdiri.

    Masyarakat Dayak tidak akan tinggal diam jika marwah akademik UPR dikorbankan demi syahwat politik kelompok tertentu.

    Sementara itu, hingga opini ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dikirimkan kepada Prof. Bhayu Rhama, melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya masih belum mendapatkan respons, dengan pertanyaan antara lain:

    • Apakah Prof. Bhayu mengetahui, memfasilitasi, atau terlibat dalam pembuatan riset/survei yang dirilis oleh IN DEPTH POLITICS tersebut?

    • Bagaimana komitmen Prof. Bhayu sebagai salah satu kandidat Rektor untuk memastikan kontestasi Pilrek UPR bebas dari alat propaganda politik yang dinilai menyudutkan salah satu golongan atau latar belakang suku tertentu?

    *Ririen Binti bertanggung jawab sepenuhnya atas Opini ini.

  • Pidato yang Mati di Gubuk Musi: Runtuhnya Marwah Hukum di Desa Pantap

    Pidato yang Mati di Gubuk Musi: Runtuhnya Marwah Hukum di Desa Pantap

    ENAM puluh enam tahun silam, Soekarno berdiri di mimbar kenegaraan dan berteriak lantang.

    ”Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!”

    Kalimat itu diucapkan pada 17 Agustus 1960. Lima minggu sebelum Undang-Undang Pokok Agraria resmi disahkan.

    Pidato dan undang-undang itu lahir dari semangat yang sama. Tanah adalah milik mereka yang menggarapnya, bukan instrumen korporasi untuk memperbesar kekayaan. Begitulah seharusnya.

    Desa Pantap, Kabupaten Kotawaringin Timur, merekam realitas yang mengkhianati pidato tersebut enam dekade kemudian.

    Musi duduk di atas tikar lusuh dalam pondok papan berlubang. Sudah delapan bulan dia tidur ditemani angin malam yang menembus bebas dari celah dinding.

    Musi telah dua puluh tahun kehilangan tanahnya. Sekarang, pengadilan justru menyatakannya bersalah karena mencoba mengambil kembali apa yang ia yakini sebagai haknya.

    BACA JUGA: Vonis tanpa Batas Tanah: Menelisik Putusan Kontroversial Enam Petani Melawan Jaringan Sinar Mas

    Jarak antara cita-cita proklamator dan pondok perjuangan Musi telah lenyap ditelan sistem.

    Kasus sengketa antara enam petani Desa Pantap melawan PT Tapian Nadenggan, entitas dari jaringan Golden Agri-Resources milik Sinar Mas Group, bukan sekadar perkara perdata biasa.

    Ini adalah cermin usang dari sebuah ekosistem yang bekerja dengan logika kekuasaan.

    Kita tidak perlu lagi meminjam teori para ahli tentang betapa tumpulnya keadilan bagi rakyat kecil. Lembaran dokumen persidangan Pantap sudah cukup menelanjanginya.

    Ketimpangan di Muka Sidang

    Tengoklah bagaimana ketimpangan itu berdiri tegak di muka sidang. Enam petani Dayak maju tanpa didampingi kantor pengacara mentereng dari Jakarta.

    BACA JUGA: Delapan Bulan Pondok Perjuangan: Enam Petani Melawan Anak Usaha Sinar Mas dan Tudingan Putusan Palsu

    Modal mereka hanyalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, lembaran foto patok HGU di lapangan, salinan laporan kepada instansi negara, serta SK Menteri Kehutanan yang secara eksplisit memasukkan PT Tapian Nadenggan ke dalam daftar perusahaan perkebunan bermasalah.

    Lebih dari sekadar dokumen, perlawanan mereka murni dihidupkan ingatan tentang karet yang pernah ditanam, cempedak yang pernah dipanen, dan keyakinan bahwa patok beton bercat hijau di tengah kebun adalah bukti mutlak batas kedaulatan mereka.

    Mesin korporasi raksasa yang menjadi lawan mereka turun dengan kekuatan penuh.

    Perusahaan ini memboyong sepuluh advokat dari firma hukum ibu kota. Bersenjatakan rantai izin sejak 1995, riwayat merger lintas perusahaan, Hak Guna Usaha (HGU) yang telah balik nama, hingga Izin Usaha Perkebunan (IUP) revisi yang mendadak terbit sebulan setelah gugatan terdaftar di pengadilan.

    Administrasi negara seolah langsung tancap gas justru ketika sengketa mulai menyala.

    Izin Prematur yang Dilegalkan Ekosistem

    Kita tidak perlu berspekulasi soal apa yang terjadi di balik meja birokrasi. Dokumen-dokumen resmi telah membongkar semuanya.

    Pertimbangan Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 4 November 2025 secara hitam di atas putih mengakui bahwa 203,92 hektare yang diusulkan masuk ke areal perusahaan selama ini berada di luar izin yang berlaku.

    Dokumen krusial itu turut mencatat areal bersangkutan sudah ditanami sawit sejak 2006. Artinya, selama 19 tahun, pohon-pohon tersebut tumbuh dan dipanen tanpa legalitas sah.

    Ajaibnya, Dinas Perkebunan tetap merekomendasikan persetujuan penambahan. Sehari kemudian, izinnya terbit.

    Izin yang lahir prematur dalam kondisi cacat tersebut, yang bahkan alpa mencantumkan nama Desa Pantap dalam daftar lokasinya, kemudian disahkan sebagai dasar keyakinan hakim bahwa perusahaan berwenang atas 179,3 hektare objek sengketa.

    Hakim menyimpulkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) itu “mencakup objek sengketa” tanpa menguraikan satu kalimat pun tentang bagaimana logika hukumnya bekerja.

    Ironi bertambah pekat mengingat Ditreskrimsus Polda Kalteng tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi atas penerbitan IUP revisi tersebut.

    Penyelidikan kepolisian ini telah bergulir dua bulan sebelum putusan dijatuhkan. Namun, putusan pengadilan sama sekali tidak menyinggung fakta penyelidikan ini.

    Ini bukan hanya persoalan apakah hakim keliru. Ini adalah potret ekosistem yang melegalkan izin bermasalah lahir, disahkan, dan dijadikan dasar putusan, sementara proses pidana atas izin itu diabaikan dalam ruang yang sama.

    Palu Hakim dan Harapan yang Runtuh

    Ada luka yang lebih menganga dari sekadar kalah di pengadilan. Malam sebelum putusan dibacakan, kabar mengalir kencang dari berbagai pihak yang paham bagaimana perkara itu berjalan.

    Peluang menang petani sembilan puluh persen. Saksi-saksi dinilai tak terbantahkan. Patok di tengah kebun terlalu nyata untuk diabaikan.

    Keesokan harinya, palu hakim membalikkan arah angin seratus delapan puluh derajat.

    Musi dan kawan-kawannya tidak mengantongi bukti bahwa ada transaksi terselubung malam itu. Atau bahkan hari-hari menjelang putusan.

    Mereka sangat sadar, bahwa yang dipegang hanyalah prasangka. Curiga yang lahir dari sebuah kekecewaan mendalam setelah palu keadilan yang diharapkan datang, justru menghujam jantung perlawanan.

    Ketika harapan yang dibangun kokoh dari kesaksian dan dokumen bisa runtuh hanya dalam semalam, wajar bila kepercayaan mereka terhadap sistem hukum ikut hancur bersamanya.

    Selama dua dekade, Musi pasrah dan memilih bungkam karena diikat rasa takut. Takut pada satpam. Takut pada entitas raksasa yang tak mampu ia sentuh. Dan pria 62 tahun itu tidak tahu cara menghadapinya.

    Perlawanannya baru terpantik melalui sebuah video di layar ponsel. Bukan oleh penyuluhan pengacara, aktivis, atau negara. Kisah visual yang memperlihatkan orang lain, di tempat lain, berhasil melawan.

    Negara dan sistem hukum yang seharusnya mengajari dan melindungi Musi, kini justru menghukumnya.

    Monumen Kegagalan Negara

    Kita harus jujur melihat realitas ini. Sengketa agraria antara masyarakat pedalaman dan korporasi perkebunan adalah pola usang di tanah Kalimantan.

    Lahan digarap sepihak, izin menyusul belakangan untuk melegitimasi fakta lapangan, dokumen administratif menggilas ingatan kolektif, dan ketika rakyat menggugat, sistem perlindungan justru berdiri di barisan lawan.

    Pembeda utama dalam kasus Pantap adalah betapa vulgarnya kontradiksi tersebut diakui dalam dokumen negara.

    Dokumen Disbun mencatat 19 tahun operasi tanpa izin, tetapi tetap merekomendasikan persetujuan. IUP tanpa nama desa dijadikan dasar penguasaan wewenang.

    Surat pendamping warga berbalik menjadi alat bukti Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk menyerang warga. Permohonan ukur tanah disetarakan bobot pembuktiannya dengan hasil ukur faktual.

    Rangkaian kejanggalan ini bukan asumsi redaksi Kanal Independen, melainkan deretan fakta yang tersurat jelas dalam teks putusan dan dokumen pemerintah.

    Kejanggalan yang tercatat resmi ini tak lagi memerlukan pertanyaan, melainkan pertanggungjawaban.

    Publik menunggu pihak yang memiliki cukup nyali menuntut keadilan atas dugaan skandal tersebut.

    Perkara kini bergeser ke meja Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

    Kanal Independen tidak bertendensi menghakimi siapa yang paling benar secara hukum. Tugas utama kami adalah memastikan bahwa rentetan fakta dalam dokumen tidak dikubur rapat-rapat oleh kebisingan kekuasaan.

    Namun, sebagai media yang memegang teguh jurnalisme bermartabat, kami harus bersuara. Nasib Musi dan kawan-kawannya adalah monumen kegagalan negara.

    Negara hadir bukan sebagai perisai rakyat kecil, melainkan menjelma instrumen yang mempercepat kejatuhan mereka.

    Musi sudah dua puluh tahun menanti keadilan. Delapan bulan memeluk dingin di balik dinding yang bebas menjamu angin. Sepotong keyakinan jadi modalnya hidup kembali ke alam.

    ”Yakin menang. Karena di luar HGU.”

    Kalimat itu ringkas. Jauh dari kesan dramatis. Namun, kalimat itulah napas terakhir dari seorang petani yang pernah percaya bahwa kebenaran sederhana sanggup meruntuhkan tembok raksasa bernama kekuasaan. Semoga Musi dan rekannya tidak salah. (redaksi)

  • Editorial: Simulasi Efisiensi di Balik Anggaran Raksasa Inspektorat Kotim

    Editorial: Simulasi Efisiensi di Balik Anggaran Raksasa Inspektorat Kotim

    PESAN penghematan itu digaungkan berulang kali sebagai sebuah komitmen mutlak. Narasinya sangat jelas.

    Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengklaim telah memangkas separuh anggaran perjalanan dinas dan memotong insentif pegawai, menghemat Rp90 miliar uang daerah.

    Ironi tajam baru menyeruak ketika dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026 ditelusuri.

    Baca Juga: Narasi Penghematan vs Realita Anggaran: Dana Perjalanan Dinas Kotim Membengkak, Inspektorat Naik Tiga Kali Lipat

    Lembaga yang ditugaskan menyisir pemborosan dan mengawal efisiensi, yakni Inspektorat, justru merencanakan pagu mobilitas senilai Rp8,64 miliar.

    Angka tertinggi se-Kalimantan Tengah ini membenturkan narasi efisiensi Bupati Kotim Halikinnor dengan fakta yang berlawanan arah.

    Argumentasi yang Terlambat

    Menyikapi benturan fakta tersebut, kecurigaan publik adalah reaksi yang tidak bisa dihindari. Namun, ada konteks yang harus diletakkan pada proporsinya.

    Inspektur Kotim Bambang menyodorkan dalih yang bertumpu pada aturan administratif.

    Permendagri mewajibkan alokasi minimal 0,75 persen dari total belanja daerah untuk fungsi pengawasan.

    Penolakan provinsi memasukkan komponen gaji ke dalam persentase tersebut memaksa sisa angka pengawasan dialihkan ke pos perjalanan dinas.

    Bambang menegaskan anggaran itu tidak akan terserap habis karena instansinya mengalami krisis auditor.

    Mencairkan anggaran tanpa penugasan sah berarti mengundang ancaman pidana.

    Fakta ini valid secara administratif. Masalahnya, penjelasan tersebut baru terucap setelah jurnalis memburu jawaban atas kejanggalan dokumen publik.

    Kecurigaan terhadap anggaran Inspektorat lahir bukan dari niat buruk. Kecurigaan itu mekar karena paket senilai Rp1,66 miliar hanya dibungkus deskripsi generik: “Perjalanan Dinas Dalam Kota: Lebih dari 8 Jam.”

    Tidak ada rincian tujuan, urgensi kegiatan, maupun jumlah personel.

    Seandainya paket tersebut merinci ”Pengawasan Dana Desa di 168 Desa” atau “Pemeriksaan Dana BOS se-Kotim”, sorotan tajam tidak akan bermunculan.

    Ribuan ASN yang sedang cemas menunggu pemotongan TPP tidak akan merasa dikhianati oleh angka miliaran tanpa makna tersebut.

    Transparansi bukanlah kemurahan hati birokrasi bagi warga yang bertanya. Transparansi adalah kontrak sosial yang tidak bisa ditawar.

    Uji Logika dan Simulasi Efisiensi

    Celah logika terlalu besar untuk sekadar ditutup menggunakan tameng Permendagri.

    Ketentuan 0,75 persen bukan aturan baru, sudah berlaku sejak 2020.

    Meski Permendagri 14/2025 mempertegas larangan memasukkan komponen gaji, koreksi yang menghasilkan lompatan tiga kali lipat sekaligus tetap memunculkan pertanyaan. Mengapa tidak ada penyesuaian bertahap sejak jauh-jauh hari?

    Pemerintah daerah sejatinya memiliki waktu enam tahun untuk melakukan penyesuaian anggaran pengawasan secara bertahap.

    Mengapa koreksi ekstrem tiga kali lipat baru dilakukan pada 2026, tepat ketika kepala daerah sedang gencar mengampanyekan penghematan?

    Alasan krisis auditor juga menyisakan ironi. Standar BPKP menetapkan kebutuhan 67 auditor, sementara Kotim hanya digerakkan 23 orang.

    Selisih 44 tenaga pengawas ini tidak akan pernah tertutup hanya dengan menaikkan pagu perjalanan dinas.

    Praktik semacam ini memunculkan ilusi administratif. Sebuah “simulasi efisiensi”.

    Anggaran disusun untuk memenuhi syarat persetujuan provinsi, meski kapasitas kerja riil tidak mendukung penyerapannya.

    Pintu Kepercayaan

    Narasi penghematan yang berdiri sendiri tanpa sinkronisasi data perencanaan hanya akan melahirkan ketidakpercayaan.

    Publik menuntut hasil nyata. Anggaran perjalanan dinas selalu memicu sinisme karena uang keluar sering kali tidak sejalan dengan nilai manfaat yang masuk ke publik.

    Baca Juga: Aturan Lama, Lonjakan Mendadak: Pagu Perjalanan Dinas Inspektorat Kotim Tertinggi se-Kalteng

    Bagi Inspektorat, keraguan ini sebenarnya sangat mudah dipatahkan. Hasil pengawasan, rekomendasi perbaikan, hingga tindak lanjut temuan merupakan bukti kerja konkret.

    Mengaitkan setiap rupiah perjalanan dinas dengan temuan penyelamatan uang negara akan menyapu bersih segala prasangka.

    Kepercayaan publik tidak dibangun lewat klaim lisan maupun pidato efisiensi.

    Pemerintah daerah yang menuntut warganya percaya harus berani membuka pintu lebar-lebar untuk membuktikan kata-kata mereka. Pintu itu bernama transparansi, dan membukanya sama sekali tidak menuntut tambahan anggaran daerah. (redaksi)