cms.kanalindependen.id

Tag: BPBD Kotim

  • Warga Cepat Diproses, Perkara Korporasi Tak Kunjung Sidang: Jejak Ketimpangan Hukum Karhutla di Kotim

    Warga Cepat Diproses, Perkara Korporasi Tak Kunjung Sidang: Jejak Ketimpangan Hukum Karhutla di Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Musim kemarau di Kotawaringin Timur (Kotim) baru menginjak pertengahan. Namun, indikator alam sudah menunjukkan situasi kritis.

    Muka air tanah pada sejumlah titik telah anjlok hingga di bawah minus 60 sentimeter, sementara kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai empat hingga lima kali sehari.

    Kondisi tersebut mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengkaji opsi menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, pada Selasa (21/7/2026), menyatakan seluruh parameter eskalasi telah terpenuhi, memperberat status siaga yang sebenarnya sudah berlaku sejak 8 April lalu.

    Ancaman asap yang kembali membayang ini sekaligus membuka ulang catatan kelam penegakan hukum di Kotim.

    Setiap kali musim bakar tiba, mayoritas terdakwa yang dibawa ke pengadilan adalah petani atau masyarakat kecil.

    Sebaliknya, perkara yang diduga melibatkan korporasi pemegang konsesi belum pernah terlihat berujung di meja hijau.

    Situasi timpang ini terus berulang, meskipun sejumlah kebakaran diketahui terjadi di dalam kawasan hak guna usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit.

    Praktisi hukum di Kotim, Agung Adi Setiyono, menilai pola tersebut menunjukkan belum konsistennya aparat penegak hukum dalam menerapkan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

    Menurutnya, perusahaan pemilik wilayah konsesi yang terbakar juga harus diperiksa dan diproses apabila ditemukan unsur pidana maupun kelalaian.

    ”Kalau melihat fakta yang berkembang selama ini, penegakan hukum karhutla masih terkesan setengah hati. Yang banyak diproses justru masyarakat kecil atau petani, sedangkan terhadap korporasi belum terlihat hasil penegakan hukum yang setara,” katanya.

    Jejak Kasus yang Tersendat Sejak 2019

    Agung mencontohkan kebakaran hebat yang melanda Kotim pada 2019, tahun yang tercatat sebagai salah satu krisis kabut asap terparah di Kalimantan Tengah.

    Ratusan hektare lahan terbakar kala itu, dan sejumlah areal konsesi perusahaan disegel oleh penyidik Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK).

    Penanganan perkara tersebut sempat diinformasikan telah naik ke tahap penyidikan, dibarengi pemasangan garis segel oleh kepolisian di sejumlah lokasi perkebunan sawit wilayah Kotim dan Seruyan.

    Catatan Direktorat Jenderal Gakkum KLHK yang dihimpun media pada periode September hingga Oktober 2019 memperlihatkan skala persoalan tersebut.

    Secara nasional, KLHK menyegel 64 perusahaan yang konsesinya terbakar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, dengan hanya delapan yang sempat berstatus tersangka.

    Khusus wilayah Kalimantan Tengah, sembilan perusahaan disegel, dan empat di antaranya berada di Kotim.

    Nasib perkara-perkara itu tak lagi mudah dilacak setelah papan segel terpasang. Liputan investigasi media Betahita yang menelusuri jejak sejumlah perusahaan tersebut satu tahun kemudian mendapati status yang beragam.

    Sebagian sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya dan siap disidangkan, sebagian lain masih tersendat di tahap penyidikan, dan satu di antaranya dihentikan penanganannya oleh Gakkum KLHK dengan alasan sudah ditangani kepolisian setempat, tetapi kelanjutannya di tangan polisi pun tak jelas.

    Pola tersebut tidak hanya terjadi di Kotim atau Kalimantan Tengah. Lembaga pemantau hutan Auriga Nusantara mencatat, dari 50 korporasi yang diperiksa terkait dua gelombang karhutla besar pada 2015 dan 2019, hanya 15 kasus yang berujung vonis pengadilan.

    Sebanyak 19 kasus dihentikan penyidikannya lewat SP3, dan 14 sisanya tidak jelas kelanjutannya hingga catatan tersebut diterbitkan pada 2024.

    ”Waktu itu kita tahu ada beberapa konsesi yang disegel Gakkum KLHK. Bahkan sempat disampaikan kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Tapi sampai sekarang mana putusannya? Adakah proses sidangnya? Publik tidak pernah tahu ujungnya, silakan cek di pengadilan setempat, dan setahu saya itu tidak pernah sampai ke PN,” ujarnya.

    Perusahaan yang Sama, Kebakaran yang Berulang

    Salah satu indikasi mengenai pola berulang ini ditemukan di Kotim, jauh dari sorotan peristiwa 2019.

    Analisis titik panas yang dirilis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada akhir Juli 2025 mencatat konsesi PT Maju Aneka Sawit, anak usaha Musim Mas Group yang beroperasi di Kecamatan Telawang, Mentaya Hulu, Kota Besi, dan Mentaya Hilir Utara, sebagai salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dengan kejadian karhutla berulang di dalam dan sekitar areal konsesinya sepanjang tahun 2015, 2019, 2023, dan 2024.

    Temuan itu berbasis analisis citra satelit dan pemantauan titik panas, sehingga belum bisa dijadikan bukti langsung adanya unsur kelalaian atau kesengajaan pidana.

    Sejauh penelusuran Kanal Independen di ruang publik, tidak ditemukan catatan proses hukum, sanksi administratif, maupun penyidikan yang pernah diumumkan terhadap perusahaan tersebut terkait temuan ini.

    Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan citra publik perusahaan yang rutin menggelar sosialisasi pencegahan karhutla bersama BPBD Kotim setiap musim kemarau dan pernah menerima penghargaan Zero Accident Award dari Pemerintah Provinsi Kalteng, meski penghargaan itu menilai aspek keselamatan kerja karyawan, bukan kinerja pengendalian karhutla.

    Perbedaan perlakuan hukum terlihat pada penanganan warga biasa pada tahun yang sama dengan puncak krisis karhutla 2019.

    Pada awal Juli 2019, seorang warga Kecamatan Mentaya Hilir Selatan berinisial Wgn (58) ditangkap polisi hanya dalam hitungan hari setelah lahan gambut seluas sekitar 0,3 hektare yang ia bersihkan terbakar, diduga akibat dibakar untuk mempercepat pembersihan lahan.

    Perubahan Pasal yang Melemahkan Penindakan

    Penjelasan mengapa jerat hukum terhadap korporasi lebih sulit menembus meja hijau terletak pada rumusan undang-undangnya.

    Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup awalnya menganut asas tanggung jawab mutlak (strict liability), yakni korporasi yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

    Ketentuan tersebut berubah setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada 2020. Frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dihapus dari Pasal 88, sehingga jaksa atau penggugat kini kembali harus membuktikan unsur kelalaian atau kesengajaan korporasi lebih dulu, persis seperti yang diminta Agung ketika ia mendesak penyidik membuktikan ada tidaknya kelalaian pemegang konsesi.

    Instrumen berbasis tanggung jawab mutlak itu pernah dipakai dan terbukti berhasil menjerat korporasi sebelum revisi tersebut.

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum PT Waringin Agro Jaya membayar ganti rugi Rp466 miliar pada 2016, dan PT Kallista Alam di Aceh menjadi kasus pertama gugatan perdata karhutla yang dimenangkan pemerintah lewat jalur serupa.

    Namun, vonis tersebut tidak otomatis menghentikan kejadian kebakaran berulang. PT Jatim Jaya Perkasa, anak usaha Wilmar Group yang sudah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung atas karhutla di Riau, kembali terpantau memiliki titik api di areal konsesinya pada Juli 2025, menurut analisis Walhi Riau yang dikutip Betahita.

    Pada Juli 2026, pabrik milik perusahaan yang sama dikenai sanksi penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terkait karhutla 2025. Meskipun demikian, Direktur Eksekutif Walhi Riau, Eko Yunanda, menyebut belum ada tindak lanjut yang jelas atas sanksi tersebut hingga sekarang.

    Pola Serupa di Provinsi Berbeda

    Kritik yang dilontarkan Agung di Kotim ternyata sejalan dengan kondisi di Provinsi Riau, pada waktu yang nyaris bersamaan.

    Dua hari sebelum BPBD Kotim mengumumkan kajian kenaikan status karhutla, Mongabay Indonesia menurunkan liputan mengenai lemahnya penegakan hukum karhutla korporasi di Riau.

    Kebakaran di konsesi PT Sekato Pratama Makmur (unit usaha APP Sinar Mas) dan PT Meskom Agro Sarimas dilaporkan berlangsung sejak Februari hingga Maret 2026 tanpa kejelasan tindak lanjut penyelidikan.

    Sebagian titik kebakaran di areal PT Sekato Pratama Makmur hanya ditandai plang segel kepolisian pada satu lokasi dari tiga titik yang terbakar.

    Sementara itu, di konsesi PT Meskom Agro Sarimas, menurut penelusuran Mongabay ke lokasi, sama sekali tidak ada plang maupun garis polisi.

    Pada saat yang sama, seorang petani di Kecamatan Sungai Apit yang membakar lahan untuk menanam cabai sudah masuk tahap dua, siap dilimpahkan ke kejaksaan.

    ”Penegakan hukum di korporasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Kejahatan karhutla harusnya juga menyasar pemain besar,” kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Eko Yunanda, dengan nada yang nyaris senada dengan kritik Agung di Kotim.

    Agung menegaskan, penyegelan semestinya bukan menjadi akhir dari penegakan hukum.

    Aparat harus mendalami setiap kebakaran yang terjadi di dalam wilayah hak guna usaha atau konsesi perusahaan untuk memastikan apakah telah terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban pencegahan karhutla sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    ”Makanya jangan hanya petani kecil yang diproses. Pemilik konsesi itu wajib dan harus diproses kalau wilayah usahanya ada kebakaran. Penyidik harus membuktikan apakah perusahaan sudah menjalankan kewajiban pencegahan atau justru lalai. Kalau memang ada unsur pidana, proses sampai pengadilan. Jangan berhenti di penyegelan saja,” tegasnya.

    Ia menilai penegakan hukum yang adil merupakan salah satu kunci memutus rantai karhutla yang hampir setiap tahun berulang di Kotim.

    Menurutnya, ketika hukum diterapkan tanpa membedakan pelaku, baik masyarakat maupun korporasi, efek jera akan lebih terasa dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat terjaga. (ign)

  • Kabut Asap Kian Pekat, Hotspot di Kotim Tembus 372 Titik, BPBD Wanti-Wanti Kemarau Masih Empat Bulan Lagi

    Kabut Asap Kian Pekat, Hotspot di Kotim Tembus 372 Titik, BPBD Wanti-Wanti Kemarau Masih Empat Bulan Lagi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diperkirakan belum mencapai puncaknya.\

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim mencatat lebih dari 372 hotspot sepanjang tahun 2026, dengan lebih 147  hotspot terjadi hanya selama Juli, menjadikannya bulan dengan jumlah titik panas tertinggi sepanjang tahun ini.

    Musim kemarau yang diprediksi berakhir Oktober mendatang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

    Menghadapi masalah kompleks, mulai dari meningkatnya kebakaran lahan, meluasnya kekeringan hingga munculnya krisis air bersih di sejumlah desa.

    Berdasarkan pantauan Kanal Independen, kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat dalam sepekan terakhir.

    Kota Sampit dan sejumlah wilayah di sekitarnya hampir setiap hari diselimuti kabut asap, terutama pada pagi dan malam hari.

    Bahkan, saat malam, aroma asap tercium cukup pekat di sejumlah kawasan permukiman.

    Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak asap terhadap kesehatan apabila kebakaran terus meluas.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan pihaknya menggelar Apel Siaga, Gelar Peralatan, dan Gladi Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dan Kekeringan di Stadion 29 November Sampit, Selasa (15/7/2026) lalu.

    Kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan untuk mengukur kesiapan nyata seluruh personel dan peralatan menghadapi ancaman karhutla yang eskalasinya mulai meningkat.

    ”Ini momentum untuk melihat kesiapsiagaan. Ada dua jenis simulasi yang kami lakukan, yaitu gladi skenario dan gladi non-skenario yang bahkan tidak diketahui para peserta upacara. Kami ingin melihat kesiapan sesungguhnya, baik dari personel maupun alat-alatnya,” ujar Multazam.

    Ia mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir BPBD menemukan sedikitnya tujuh titik kebakaran baru yang direspons cepat ditangani sehingga api tak sampai menyebar luas.

    Meski demikian, hasil evaluasi gladi menunjukkan kesiapsiagaan personel belum sepenuhnya optimal.

    Multazam menilai kecepatan respons penanganan masih berada pada angka tiga dalam skala lima.

    ”Kalau skalanya satu sampai lima, kecepatan respons kita masih di angka tiga. Artinya masih perlu banyak perbaikan,” katanya.

    Meski demikian, dalam kondisi operasional sehari-hari, petugas BPBD mampu bergerak cukup cepat.

    ”Respons time kami dari posko sampai siap berangkat minimal lima menit,” jelasnya.

    Juli Jadi Bulan Terburuk

    Data BPBD menunjukkan tren karhutla tahun ini terus mengalami peningkatan.

    Sepanjang 2026 sejak periode Januari hingga Juli ini, jumlah hotspot telah melampaui 300 titik.

    Khusus pada Juli, jumlah hotspot mencapai lebih 147 titik, melampaui Januari mencapai 113 titik yang sebelumnya menjadi bulan dengan titik panas terbanyak.

    Bahkan dalam satu hari, hotspot sempat mencapai 36 titik sebelum akhirnya berkurang setelah dilakukan operasi pemadaman.

    Menurut Multazam, data hotspot satelit tidak selalu menggambarkan kondisi riil di lapangan.

    Sebab, banyak kebakaran lahan gambut terjadi di bawah permukaan tanah sehingga tidak seluruhnya terbaca oleh satelit.

    ”Yang terbaca satelit sering kali asapnya, bukan api yang ada di bawah permukaan gambut. Karena itu, kebakaran gambut sering lebih besar daripada yang terlihat dari data hotspot,” ujarnya.

    Hingga pertengahan Juli, luas lahan yang terbakar  mencapai sekitar 151 hektare dari 72 kejadian. Namun, yang berhasil ditangani BPBD berjumlah 64 kejadian, sedangkan sisanya terkendala akses jalan masuk dan jauh dari sumber air.

    Multazam kerap kali mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini berada di kawasan gambut.

    Berbeda dengan kebakaran di lahan mineral yang umumnya berada di kawasan perusahaan, kebakaran gambut dapat berlangsung hingga berhari-hari karena api terus menyala di bawah permukaan tanah.

    Multazam mencontohkan penanganan kebakaran di kawasan Desa Eka Bahurui.

    ”Hari ketiga kami masuk, sampai hari ke-12 api di dalam gambut masih menyala.”

    Untuk menjangkau titik api, petugas harus membentangkan sekitar 26 rol selang atau hampir 750 meter.

    Operasi tersebut bahkan menyebabkan satu unit pompa mengalami kerusakan karena dipaksa bekerja melebihi kapasitas.

    Empat Desa Mulai Krisis Air Bersih

    Dampak kemarau juga mulai dirasakan masyarakat. BPBD menerima permohonan bantuan air bersih secara resmi dari empat desa, yakni Kuin Permai, Lempuyangan, Regei Lestari, dan Jaya Karet.

    Berbeda dengan bantuan darurat biasa, keempat desa meminta distribusi dilakukan secara berkala.

    Dalam satu hari, kebutuhan air setiap desa mencapai 15.000 hingga 20.000 liter.

    ”Kami sudah berkomunikasi dengan Perumdam Tirta Mentaya agar menyiapkan strategi pengiriman air bersih secara periodik. Mudah-mudahan minggu ini sudah mulai berjalan,” kata Multazam.

    Ia menjelaskan, kebutuhan air tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama sekitar tujuh hari.

    BPBD juga mengantisipasi meluasnya krisis air bersih ke wilayah Pulau Hanaut dan Seranau yang setiap musim kemarau rawan mengalami intrusi air laut sehingga sumber air tawar menjadi terbatas.

    Apabila kondisi memburuk, distribusi air ke wilayah tersebut hanya dapat dilakukan menggunakan perahu, seperti yang pernah dilakukan pada 2015 dan 2019.

    BPBD Minta Helikopter Water Bombing Siaga di Sampit

    Melihat tren kebakaran yang terus meningkat, BPBD telah mengusulkan penempatan satu unit helikopter water bombing di Bandara Haji Asan Sampit.

    Permohonan tersebut telah disampaikan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Tengah.

    Saat ini dua unit helikopter masih diprioritaskan untuk penanganan kebakaran di Kabupaten Pulang Pisau.

    ”Kami berharap unit ketiga bisa ditempatkan di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga respons pemadaman dapat dilakukan lebih cepat,” ujarnya.

    Sementara itu, peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dinilai hampir tidak memungkinkan lagi.

    ”Operasi modifikasi cuaca sudah tidak bisa dilakukan karena awan hujan sudah tidak ada.”

    Mengacu pada prakiraan BMKG, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung sekitar empat hingga lima bulan ke depan.

    Kotim Peringkat Kedua Kebakaran Terluas

    Meski luas lahan terbakar di Kotim masih berada di bawah Kabupaten Pulang Pisau, Multazam menyebut frekuensi kejadian kebakaran di Kotim menjadi yang tertinggi di Kalimantan Tengah.

    ”Kalau dari sisi luasan, kita nomor dua setelah Pulang Pisau. Tapi kalau frekuensi kejadian, justru paling banyak terjadi di Kotim,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut diperparah oleh angin tenggara dengan kecepatan sekitar 10 hingga 25 kilometer per jam yang menyebabkan potensi hujan semakin kecil.

    Menurutnya, awan yang terlihat beberapa hari terakhir merupakan awan tinggi yang kecil kemungkinan menghasilkan hujan.

    Alat Pemantau Kualitas Udara Belum Berfungsi

    Di tengah meningkatnya ancaman kabut asap, BPBD juga menghadapi kendala belum berfungsinya alat pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Alat ini sudah lama mengalami kerusakan.

    Padahal alat tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat pencemaran udara dan menjadi dasar pengambilan kebijakan, termasuk aktivitas belajar mengajar apabila kualitas udara memburuk.

    ”Kami sudah beberapa kali meminta agar alat tersebut segera diperbaiki. DLH juga sudah menyampaikan surat ke kementerian, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Multazam mengatakan, ancaman terbesar karhutla bukan hanya kobaran api, melainkan paparan partikel halus PM2,5 dan PM10 yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

    ”Karhutla ini dampaknya luas, menimbulkan kabut asap yang tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga dapat berpotensi mengganggu penerbangan, pembelajaran di sekolah terganggu hingga bahaya kecelakaan lalu lintas karena jarak pandang berkurang tertutup asap,” ujarnya.

    Polisi Perketat Penegakan Hukum

    Sementara itu, Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain menegaskan kepolisian mulai memperketat penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.

    Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, polisi telah memasang police line di sekitar empat hingga lima titik lahan yang terbakar di kawasan Kecamatan Baamang, Kota Sampit.

    ”Kami sudah melakukan pemasangan police line dan pemetaan lokasi. Selanjutnya pemilik lahan akan kami panggil untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Resky.

    Resky menyebut, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan sehingga belum ada penetapan tersangka.

    Namun apabila ditemukan unsur pidana maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, proses hukum akan ditingkatkan.

    ”Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Setelah sosialisasi dilakukan, apabila masih ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya. (hgn)

  • Alarm Bahaya El Nino Menguat BMKG Revisi Puncak Kemarau Kotim Bergeser ke September Ancaman Karhutla Bakal Lebih Horor

    Alarm Bahaya El Nino Menguat BMKG Revisi Puncak Kemarau Kotim Bergeser ke September Ancaman Karhutla Bakal Lebih Horor

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Periode krisis hidrometeorologi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dipastikan bakal berlangsung jauh lebih lama dan melelahkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi merevisi prakiraan puncak musim kemarau 2026 di bumi Habaring Hurung. Hasil evaluasi atmosfer terbaru menunjukkan pergeseran krusial dari yang semula diprediksi terjadi pada Agustus, kini mundur menjadi September, sekaligus memperpanjang napas ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Manifes Pergeseran Musim dan Prediksi Lima Bulan Kekeringan Kritis

    Perubahan fundamental pada proyeksi cuaca ini dirilis langsung oleh Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit. Kepala Stasiun, Mulyono Leo Nardo, mengungkapkan bahwa dinamika pergeseran ini dipicu oleh mundurnya awal musim kemarau yang awalnya dipatok pada awal Juni, namun baru benar-benar masuk pada dasarian II atau pertengahan Juni.

    “Awalnya diprakirakan awal musim kemarau itu awal Juni, tetapi bergeser ke Juni dasarian II. Pada awal Juni masih ada kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca sehingga sampai akhir Juni curah hujan masih lumayan banyak,” papar Mulyono pada Rabu.

    Keterlambatan onset kemarau ini secara otomatis menciptakan efek domino pada durasi kekeringan di lapangan. BMKG mengalkulasi masa kering tahun ini akan membentang hingga lima bulan penuh. Kondisi ini kian diperparah oleh pergerakan anomali iklim global, di mana fenomena El Nino dilaporkan terus merangkak naik menuju intensitas kuat, yang siap memanggang wilayah Kotim dengan temperatur yang lebih kering dan gersang dibanding beberapa tahun terakhir.

    Peta Merah Indikator Kebakaran dan Penilaian Tapak Vegetasi

    Meskipun pencatatan suhu maksimum harian di Kotim hingga pertengahan Juli ini masih tertahan di angka normal sekitar 33 derajat Celsius, BMKG memperingatkan agar pemangku kebijakan tidak terkecoh. Ancaman nyata yang kini sedang mengintai di bawah permukaan adalah tingkat kekeringan lahan gambut dan semak belukar yang terus melesat ke level kritis.

    Pantauan satelit terkini menunjukkan peta potensi kemudahan kebakaran lahan di mayoritas wilayah Kotim sudah didominasi oleh warna merah pekat. Indikator makro ini menegaskan status vegetasi di lapangan berada dalam kondisi sangat mudah terbakar, di mana satu percikan api kecil saja sudah cukup untuk memicu kobaran api raksasa yang sulit dijinakkan di wilayah langganan karhutla.

    Mundurnya puncak kemarau ke September dengan ancaman El Nino kuat adalah tamparan keras yang menuntut Pemkab Kotim melakukan perombakan total pada strategi anggaran kedaruratan. Peringatan sains dari BMKG ini menelanjangi satu kenyataan pahit: jika dengan kondisi kemarau normal saja armada BPBD dan Damkar sudah pontang-panting kehabisan air permukaan di Baamang dan Cempaga, bisa dibayangkan betapa hancurnya pertahanan daerah ini saat dipaksa bertahan di bawah siksaan El Nino hingga September mendatang.

    Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang tajam. Pola penanganan karhutla di Kotim tidak bisa lagi menggunakan skema responsif jangka pendek yang menguras anggaran logistik secara harian. Durasi kemarau yang memanjang hingga lima bulan akan menguras stamina fisik personel di lapangan dan mempercepat kerusakan armada taktis. Pemerintah daerah bersama DPRD Kotim harus segera merumuskan skema darurat jaminan logistik, memperbanyak titik sumur bor tanggap darurat, serta memperketat sanksi hukum di tingkat hilir.

    Imbauan lisan agar masyarakat tidak membakar lahan sudah menjadi komoditas retorika yang usang dan mandul. Otoritas penegak hukum harus mulai melakukan patroli preventif yang agresif di kawasan pinggiran kota.

    Jika pergeseran data BMKG ini hanya direspons dengan rapat-rapat koordinasi seremonial di hotel tanpa adanya aksi nyata memperkuat pasokan air di zona merah, maka bersiaplah warga Sampit: bulan Agustus dan September 2026 akan menjadi neraka asap terpanjang yang siap melumpuhkan seluruh sendi kehidupan kita. (***)

  • Dampak Ganda Kemarau Mengganas Saat Lima Titik Karhutla Baru Meledak dan Krisis Air Bersih Mulai Mencekik Empat Desa di Kotim

    Dampak Ganda Kemarau Mengganas Saat Lima Titik Karhutla Baru Meledak dan Krisis Air Bersih Mulai Mencekik Empat Desa di Kotim

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Siklus musim kemarau di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini resmi memasuki fase kritis prabencana yang mengancam sirkuit kebutuhan dasar masyarakat. Tidak hanya dipaksa berjibaku melawan kepungan asap di garis depan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim kini harus menghadapi front pertempuran baru. Krisis kembar meletus secara bersamaan seiring melonjaknya titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area baru yang dibarengi dengan lumpuhnya pasokan air bersih di wilayah pedesaan pada Selasa (14/7/2026).

    Ledakan Karhutla di Sektor Baru dan Laporan Penanganan Ramban yang Masih Gelap

    Sirkuit penanganan darurat BPBD Kotim mencatat adanya eskalasi serangan api yang merambah ke wilayah-wilayah baru. Dalam manifes penanganan harian, satgas darat mendeteksi dan mengintervensi sedikitnya lima titik kebakaran yang muncul secara simultan di lokasi yang sebelumnya steril.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, membenarkan adanya lonjakan titik api baru tersebut. Meskipun tim gabungan berhasil menjinakkan sebagian besar amukan api di sektor-sektor utama, terdapat dua wilayah kritis yang hingga kini dilaporkan masih membara and belum berhasil dikendalikan sepenuhnya.

    “Ada lima titik yang terbakar di daerah baru. Semuanya dapat kami padamkan, kecuali yang berada di wilayah Ramban dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Untuk dua lokasi itu, kami belum bisa memberikan informasi perkembangan terbaru karena penanganan masih berlangsung,” urai Multazam saat memaparkan manifes taktis pergerakan api pada Selasa (14/7/2026).

    Manifes Krisis Air Bersih Puluhan Ribu Liter Mengintai Empat Desa Pedalaman

    Di saat armada tangki air tersedot habis untuk memblokir sirkuit api di Ramban and Mentaya Hilir Selatan, BPBD Kotim dihantam gelombang permohonan bantuan kemanusiaan dari tingkat tapak. Kekeringan yang ugal-ugalan membuat sumber air tanah warga menyusut drastis, memaksa aparatur desa melemparkan sinyal darurat pasokan air bersih.

    Hingga berita ini diturunkan, sirkuit kedaruratan mencatat total empat desa yang resmi mengajukan manifes permohonan pasokan air bersih darurat: Desa Regei Lestari dan Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit. Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Sementara  Desa Kuin Permai: Status saat ini masih pengajuan administratif.

    Guna mengeksekusi penyelamatan domestik ini, BPBD Kotim bergerak cepat membangun sirkuit koordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Kotim. Berdasarkan kalkulasi makro di lapangan, setiap desa setidaknya membutuhkan pasokan logistik air bersih berkisar antara 15.000 hingga 20.000 liter dalam satu kali sirkuit distribusi agar kebutuhan konsumsi dasar warga dapat terpenuhi.

    Meletusnya krisis kembar di mana 5 titik karhutla baru meledak bersamaan dengan jeritan minta air bersih dari 4 desa pedalaman adalah manifes otentik dari rapuh dan amatirannya manajemen krisis prabencana di Kotim. Karhutla and kekeringan di Lampuyang atau Jaya Karet bukanlah fenomena ajaib yang datang tiba-tiba, melainkan ritual tahunan yang polanya sangat rigid and terbaca. Fakta bahwa warga pedesaan langsung kehabisan air bersih begitu kemarau baru berjalan beberapa pekan membuktikan bahwa Pemkab Kotim gagal total dalam membangun ketahanan hidrologi domestik (domestic hydrological resilience) di wilayah rural.

    Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang tajam and tidak berkompromi. Ketergantungan total BPBD pada Perumdam untuk menyalurkan 15.000 hingga 20.000 liter air per desa secara estafet menggunakan truk tangki adalah solusi jangka pendek yang sangat menguras energi, mahal, and tidak berkelanjutan. Di saat yang sama, truk tangki tersebut juga harus membagi fokus memadamkan api yang masih menyala di Ramban and Mentaya Hilir Selatan. Pembiaran ini menciptakan sirkuit dilema logistik yang berbahaya: apakah air harus disemprotkan ke tanah untuk memadamkan semak belukar, atau dituangkan ke jerican warga untuk menyambung hidup manusia?

    Bupati Kotim and jajaran legislatif tidak boleh terus berlindung di balik alasan faktor alam. Sudah saatnya dialokasikan anggaran radikal untuk membangun infrastruktur pipanisasi permanen, instalasi pemanen air hujan makro, serta sumur bor dalam di kawasan pesisir and pedalaman rawan kekeringan.

    Jika tata kelola logistik air ini tetap dibiarkan berjalan pasif and mengandalkan skema pemadam kebakaran (firefighting approach), maka di sisa tahun 2026 ini, sirkuit kedaruratan Kotim akan total ambruk karena kehabisan armada, and warga pedalaman akan dipaksa mengonsumsi air keruh sisa parit yang beracun. (***)

  • Ketiadaan Air Permukaan Paksa Petugas Lakukan Pemadaman Estafet Guna Bendung Api Dua Hektare

    Ketiadaan Air Permukaan Paksa Petugas Lakukan Pemadaman Estafet Guna Bendung Api Dua Hektare

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Cekaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperlihatkan kondisi kritis prabencana yang mengkhawatirkan.

    Di tengah nihilnya potensi hujan, amukan api kembali pecah dan menghanguskan lahan kosong berselimut semak belukar seluas dua hektare di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 9, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, pada Senin (13/7/2026).

    Insiden ini memaksa tim gabungan melancarkan strategi pemadaman yang menguras energi akibat hilangnya sumber air di sekitar lokasi tapak.

    Kendala Hidrologi Lapangan dan Taktik Suplai Air Estafet

    Sirkuit kedaruratan karhutla ini pertama kali terdeteksi sekitar pukul 10.07 WIB setelah seorang warga bernama Sarah melemparkan laporan taktis ke pos jaga.

    Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim langsung menerjunkan personel darat ke lokasi karena posisi kepala api berada sangat dekat dan mengancam perimeter permukiman warga.

    Komandan Regu Jaga Disdamkarmat Kotim, Supriansyah, menjelaskan bahwa setelah melakukan penilaian situasi (size up), petugas langsung bertindak cepat melokalisir kobaran api.

    Dalam durasi 39 menit, api berhasil dijinakkan pada pukul 11.17 WIB, dilanjutkan dengan proses pendinginan total hingga operasi dinyatakan selesai pada pukul 11.37 WIB tanpa adanya korban jiwa maupun luka. Laporan awal mengindikasikan adanya unsur kesengajaan (arson).

    Namun, ancaman tidak berhenti di sana. Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengungkapkan bahwa tim gabungan harus bekerja ekstra keras memblokir perluasan sisa bara api akibat kendala hidrologi yang akut di lapangan.

    “Saat ini empat unit water tank sedang berupaya memblokir perluasan kebakaran. Air permukaan di lokasi tidak tersedia sehingga pasokan air dilakukan secara estafet menggunakan mobil tangki. Kami juga membuka dua jalur fighter menuju garis depan dengan dukungan lima selang sepanjang sekitar 150 meter dari unit water tank. Perhitungan sementara luas lahan yang terbakar sekitar dua hektare,” papar Multazam secara rigid.

    Cekaman Kekeringan Ekstrem dan Peta Merah Satelit BMKG

    Kondisi penanganan darurat di lapangan kian dipersulit oleh manifes cuaca ekstrem yang dirilis oleh BMKG. Berdasarkan pembaruan data satelit NOAA-20 and TERRA per pukul 07.00 WIB, terdapat tujuh titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan level 8 hingga 9 yang mengepung tiga kecamatan strategis di Kotim;  Kecamatan Kota Besi: Merekam akumulasi terbanyak dengan 3 titik panas yang mendominasi Desa Soren, Kelurahan Kota Besi Hulu, and Desa Pamalian.

    Kecamatan Parenggean: Mendeteksi 2 titik panas di Desa Tehang, di mana salah satunya mengunci status high confidence (level 9). Kecamatan Telawang: Memetakan sebaran 2 titik panas di koridor Desa Tanah Putih.

    Lebih mengkhawatirkan lagi, model prakiraan cuaca numerik BMKG menegaskan bahwa wilayah Kotim diproyeksikan absen dari guyuran hujan setidaknya hingga Selasa (14/7/2026) pagi. Hal ini menempatkan mayoritas wilayah Kotim dalam peta merah kategori “sangat mudah terbakar”, di mana peluang pembasahan lahan secara alami berada di angka nol.

    Fakta bahwa petugas BPBD and Damkar harus pontang-panting melakukan pemadaman secara estafet menggunakan mobil tangki di Jalan Tjilik Riwut Km 9 menelanjangi bobroknya mitigasi infrastruktur hidrologi prabencana yang dikelola Pemkab Kotim. Sektor Baamang Hulu, khususnya koridor Km 9, merupakan zona langganan karhutla yang terus berulang setiap tahun.

    Sangat tidak masuk akal jika hingga pertengahan tahun 2026 ini, pemerintah daerah dan dinas terkait belum juga membangun sumur bor statis, embung buatan, atau tandon air darurat di perimeter rawan tersebut.

    Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang sangat tajam. Mengandalkan pasokan air estafet dari mobil tangki yang harus bolak-balik mengambil air di tempat jauh adalah pola penanganan yang tidak efisien, membuang waktu krusial, and menguras anggaran logistik.

    Jika penanganan di jalur protokol utama saja sudah kedodoran air permukaan, bisa dibayangkan betapa mengerikannya nasib pemadaman di wilayah pedalaman yang jauh dari akses mobil tangki.

    Di sisi lain, munculnya indikasi kuat unsur kesengajaan (arson) di tepi jalan utama membuktikan bahwa para pelaku kejahatan lingkungan sama sekali tidak memiliki rasa takut terhadap sanksi hukum.

    Mereka dengan sengaja memanfaatkan celah cuaca kering and lumpuhnya infrastruktur air untuk melakukan pembersihan lahan secara murah and ilegal.

    Polres Kotim tidak boleh tinggal diam: lakukan audit kepemilikan lahan kosong yang terbakar di Km 9, buru aktor intelektual di balik aksi sabotase api ini, and seret mereka ke pengadilan!

    Jika tata kelola lingkungan and penegakan hukum di Kotim tetap berjalan lemas and amatiran, maka sisa musim kemarau 2026 ini akan menjadi neraka asap yang siap mengurung seluruh warga Sampit tanpa ampun. (***)

  • Kepungan Ratusan Hotspot Mengunci Tujuh Belas Kecamatan di Kotim

    Kepungan Ratusan Hotspot Mengunci Tujuh Belas Kecamatan di Kotim

    Saat Puluhan Hektare Lahan Parenggean dan MB Ketapang Hangus Terbakar

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Sirkuit pemantauan udara di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendeteksi lonjakan indikator bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas memasuki siklus musim kemarau. Berdasarkan manifes data Pusdalops BPBD Kotim per 9 Juli 2026, sebanyak 286 titik panas (hotspot) kini resmi mendominasi ruang udara di 17 kecamatan. Angka sebaran ini menjadi alarm dini bahwa potensi kebakaran vegetasi di tingkat tapak berada dalam status siaga tinggi.

    Manifes Sebaran Hotspot: Antang Kalang dan Kota Besi Jadi Zona Merah Pemantauan Satelit

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menyampaikan bahwa data sebaran hotspot merupakan indikator krusial hasil pemantauan satelit yang mendeteksi anomali suhu panas bumi. Data tersebut dijadikan kompas rigid bagi petugas gabungan untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan. Meskipun tidak seluruh titik panas merepresentasikan kejadian kebakaran fisik secara langsung, parameter ini wajib diwaspadai karena memiliki probabilitas tinggi untuk eskalasi menjadi kepala api yang destruktif.

    Pusdalops BPBD memetakan sirkuit wilayah dengan akumulasi hotspot tertinggi sebagai berikut: Kecamatan Antang Kalang mencatat akumulasi tertinggi dengan total 67 titik panas. Kecamatan Kota Besi menyusul di urutan kedua dengan deteksi 41 titik panas. Kecamatan Mentaya Hulu mengunci angka 31 titik panas. Kecamatan Bukit Santuai merekam keberadaan 22 titik panas. Kecamatan Telaga Antang mendeteksi sebaran 21 titik panas. Kecamatan Tualan Hulu mencatat pertahanan 20 titik panas di wilayahnya.

    “Hotspot merupakan hasil pemantauan satelit yang menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan verifikasi di lapangan. Tidak semua hotspot merupakan kebakaran, namun tetap harus diwaspadai karena berpotensi berkembang menjadi titik api,” urai Multazam dalam konfirmasi resminya pada Jum’at (10/7/2026).

    Anatomi Amukan Api: Rekor Tragis Parenggean dan Dominasi Insiden Ketapang

    Selain ancaman indikator makro berupa ratusan hotspot, potret karhutla riil di sepanjang tahun 2026 telah menorehkan jejak kerusakan lingkungan yang nyata. BPBD Kotim mencatat total akumulasi kejadian kebakaran lahan telah menembus angka 63 insiden. Dari jumlah tersebut, tim gabungan mengklaim baru berhasil menjinakkan 56 kejadian kebakaran.

    Total luasan tanah and vegetasi gambut yang hangus menjadi abu di seluruh teritori Kotim telah mencapai angka 142,99 hektare. Pola sebaran kerusakan lahan ini terbagi dalam beberapa wilayah utama: Kecamatan Mentawa Baru Ketapang: Menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi, yakni menyumbang 28 kejadian karhutla dengan total luasan tanah terbakar mencapai 32,83 hektare. Kecamatan Baamang: Mengekor di posisi kedua dengan catatan 13 kejadian karhutla yang menghanguskan sekitar 21,94 hektare lahan. Kecamatan Parenggean: Kendati hanya mencatatkan 2 kejadian kebakaran, wilayah ini menorehkan rekor kehancuran terluas dengan luasan lahan gambut yang terbakar mencapai 40 hektare akibat lambatnya penanganan hulu.

    Guna membendung perambatan api di sisa musim kering ini, BPBD Kotim bersama unsur TNI, Polri, Manggala Agni, pihak korporasi swasta, serta relawan terus meningkatkan sirkuit patroli and pemantauan berkala di zona rawan. Pemerintah daerah juga mengimbau keras masyarakat agar tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar serta meminta warga proaktif melaporkan sekecil apa pun indikasi kepulan asap kepada petugas terdekat.

    Pemaparan data 286 hotspot and hangusnya 142,99 hektare lahan di Kotim sepanjang tahun 2026 ini harus dibaca secara kritis, bukan sekadar diterima sebagai laporan administratif tahunan. Siasat membandingkan angka hotspot tahun ini yang berada di bawah periode yang sama pada tahun 2025—di mana tahun lalu mencapai 453 titik—adalah retorika birokrasi yang menidurkan kewaspadaan publik and berpotensi memicu kepuasan semu (complacency) di tingkat pengambil kebijakan. Mengklaim situasi “lebih baik” hanya karena angka statistik satelit lebih rendah, di saat puncak musim kemarau bahkan belum menyentuh fase puncaknya, adalah kecerobohan mitigasi prabencana yang sangat berbahaya.

    Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang sangat tajam terkait anomali di Kecamatan Parenggean. Bagaimana mungkin hanya dengan 2 kejadian karhutla, luasan lahan yang hangus bisa langsung meroket menembus 40 hektare? Angka ini adalah tamparan keras bagi sistem respons cepat (quick response) satgas darat. Ini membuktikan bahwa sirkuit deteksi dini di Parenggean total kedodoran, sehingga api dibiarkan bebas melahap puluhan hektare vegetasi sebelum akhirnya petugas datang melakukan pemadaman. Hal ini berbanding terbalik dengan Mentawa Baru Ketapang yang dengan 28 kejadian mampu melokalisir luasan di angka 32,83 hektare. Ketimpangan performa penanganan antar-kecamatan ini menelanjangi tidak meratanya distribusi logistik and personel di wilayah pelosok Kotim.

    Pemerintah Kabupaten Kotim and BPBD tidak boleh hanya sibuk melempar imbauan moral kepada masyarakat kecil agar tidak membakar lahan. Sudah saatnya Pemkab Kotim mengaudit komitmen konsesi perusahaan swasta yang wilayahnya mendeteksi titik panas, mempertegas sanksi bagi pemilik lahan terlantar di Baamang and Ketapang, serta membangun posko taktis mandiri di Parenggean. Jika performa satgas di pelosok masih lamban and hanya bertumpu pada wilayah urban Sampit, maka ratusan hotspot satelit tersebut akan dengan sangat cepat berubah menjadi lautan api riil yang kembali mengurung anak-anak Kotim dalam kepungan asap beracun. (***)

  • Sengaja Dibakar di Pinggir Jalan Raya Titik Api Baru HM Arsyad Menelanjangi Bebalnya Hukum di Tengah Cekaman Karhutla Kotim

    Sengaja Dibakar di Pinggir Jalan Raya Titik Api Baru HM Arsyad Menelanjangi Bebalnya Hukum di Tengah Cekaman Karhutla Kotim

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Belum kering peluh tim satgas gabungan setelah berjuang melawan kepungan asap masif dalam sepekan terakhir, bumi Desa Eka Bahurui kembali diguncang oleh kemunculan titik api baru pada Kamis siang. Kali ini, jilatan api secara mendadak membakar hamparan semak belukar yang berada tepat di pinggir koridor vital Jalan HM Arsyad Kilometer 10,5, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Beruntung, penetrasi taktis petugas berhasil melokalisir sirkuit kebakaran sebelum merembet menjadi petaka yang lebih luas.

    Penanganan Kilat Personel Pos Sektor Eka Bahurui di Perimeter Jalan Utama

    Sirkuit kedaruratan karhutla ini pertama kali terdeteksi sekitar pukul 13.00 WIB setelah seorang warga secara proaktif mendatangi langsung pos jaga Sektor Eka Bahurui untuk memberikan laporan tapak. Merespons laporan tersebut, petugas segera bergerak menuju lokasi menggunakan satu unit mobil tangki pemadam dan tiba hanya beberapa menit kemudian.

    Setelah melakukan penilaian kondisi lapangan (size up), personel langsung melancarkan gempuran air ke titik api yang melahap lahan kosong berselimut vegetasi belukar dengan dimensi sekitar 3 x 10 meter. Dalam durasi singkat sekitar 20 menit, amukan api berhasil dipadamkan sepenuhnya.

    “Begitu menerima laporan, personel langsung menuju lokasi dan melakukan penanganan. Api berhasil dipadamkan sehingga tidak sempat meluas ke area sekitar,” urai Kasi Humas Disdamkarmat Kotim, Hery Wahyudi, memberikan konfirmasi resmi.

    Operasi pemadaman darurat ini dinyatakan selesai pada pukul 13.25 WIB tanpa adanya korban jiwa maupun luka, and seluruh personel ditarik kembali ke pos pada pukul 13.30 WIB dengan dukungan cuaca cerah di lapangan.

    Aroma Arson dan Ironi Gempuran Udara Helikopter BNPB

    Peristiwa ini secara otomatis menambah daftar panjang kejadian karhutla yang mengunci wilayah Desa Eka Bahurui dalam beberapa hari terakhir. Kawasan ini sebelumnya telah menjadi zona merah setelah dihantam kebakaran hebat yang berkobar selama lima hari berturut-turut and belum sepenuhnya padam akibat sulitnya akses serta kondisi lahan gambut. Untuk memutus kepala api yang merayap di lapisan dalam tanah, dua unit helikopter bantuan dari BNPB bahkan harus dikerahkan melakukan operasi pengeboman air (water bombing) dengan menjatuhkan ribuan liter air ke titik-titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

    Namun, di tengah masifnya operasi udara tersebut, munculnya titik api baru di pinggir jalan utama yang diduga kuat dipicu oleh unsur kesengajaan (arson) menelanjangi betapa beraninya para pelaku kejahatan lingkungan menantang hukum. Pihak berwenang menegaskan bahwa dugaan sabotase pembakaran sengaja ini masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Pos Sektor Eka Bahurui melaporkan bahwa operasi pemadaman di lapangan berjalan dengan baik dari sisi kemampuan personel, komunikasi, hingga dukungan logistik. Kendati demikian, munculnya kembali titik api ini menjadi peringatan keras bahwa ancaman karhutla di Kotim masih berada pada level yang sangat tinggi seiring datangnya musim kemarau.

    Pecahnya titik api baru di Jalan HM Arsyad Km 10,5 Desa Eka Bahurui yang dilaporkan terindikasi kuat akibat unsur kesengajaan (arson) adalah puncak kebebalan hukum and bentuk penghinaan nyata terhadap negara. Di saat anggaran negara dikuras habis untuk menerbangkan dua helikopter water bombing BNPB guna memadamkan bara lima hari di wilayah yang sama, para spekulan tanah atau oknum tidak bertanggung jawab justru dengan santai menyulut korek api di pinggir jalan raya. Lokasi pembakaran yang berada tepat di tepi jalan utama membuktikan bahwa pelaku tidak lagi memiliki rasa takut terhadap sanksi hukum maupun patroli satgas.

    Kanal Independen mengecam keras jika insiden ini hanya diselesaikan dengan ritual pemadaman 20 menit lalu dianggap angin lalu karena luasannya yang kecil. Justru dari lahan kecil berukuran 3 x 10 meter inilah modus operandi land clearing murah bermula. Mengaitkan kemunculan api murni karena “cuaca panas kemarau” di pinggir jalan aspal adalah kenaifan birokrasi.

    Polres Kotim bersama Unit Reskrim Polsek MB Ketapang tidak boleh menunda waktu lagi: lakukan investigasi forensik di Km 10,5, cari saksi mata yang melihat pergerakan mencurrigaan pada pukul 13.00 WIB tersebut, and kejar pelaku pembakaran sengaja ini!

    Jika hukum tidak ditegakkan secara radikal and pelaku arson tidak dipenjarakan sebagai contoh di ruang publik, maka imbauan larangan membakar lahan dari pemerintah hanya akan menjadi bahan tertawaan para mafia tanah yang siap mengubah seluruh lanskap hijau Kotim menjadi abu di sisa musim kemarau 2026 ini. (***)

  • Kepungan Asap Eka Bahurui Belum Mampu Takluk Selama Lima Hari Saat Amukan Api Berat Mendadak Membakar Perbatasan Soren

    Kepungan Asap Eka Bahurui Belum Mampu Takluk Selama Lima Hari Saat Amukan Api Berat Mendadak Membakar Perbatasan Soren

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian bergerak tak terkendali and memasuki fase krusial. Memasuki hari kelima, amukan api yang mengepung Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, masih belum mampu ditaklukkan sepenuhnya. Guna memutus sirkuit perambatan api yang terus mengganas di bawah cekaman cuaca kering, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terpaksa menerjunkan dua unit helikopter water bombing (pembom air) sekaligus untuk melakukan operasi pemadaman dari udara.

    Gempuran Dua Helikopter Pembom Air di Langit Mentawa Baru Ketapang

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Multazam, yang memimpin langsung operasi di lapangan mengonfirmasi bahwa situasi di Desa Eka Bahurui menuntut penanganan berlapis. Upaya pemadaman terus digencarkan secara agresif baik melalui jalur darat maupun sirkuit udara karena api tak kunjung padam selama lima hari berturut-turut.

    “Saya sekarang di Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Saat ini ada dua helikopter pembom air yang dioperasikan BNPB sedang menangani kebakaran di Eka Bahurui. Sudah lima hari ini api tak kunjung padam,” urai Multazam memberikan laporan rigid langsung dari lokasi bencana pada Rabu (8/7/2026).

    Operasi water bombing ini menjadi tumpuan utama tim satgas untuk menekan penyebaran api, terutama pada titik-titik hotspot di pedalaman yang memiliki akses logistik sulit and tidak terjangkau oleh armada darat.

    Amukan Api Berat Mendadak Pecah di Perbatasan Soren dan Desa Camba

    Belum selesai urusan pemadaman di Mentawa Baru Ketapang, sirkuit kedaruratan Kotim kembali dikejutkan oleh pecahnya titik karhutla baru yang sangat mengkhawatirkan. Lidah api dilaporkan mendadak berkobar and melahap kawasan vegetasi di wilayah perbatasan antara Desa Soren, Kecamatan Kota Besi, dengan Desa Camba.

    Kondisi kebakaran baru di wilayah perbatasan ini langsung memantik perhatian serius dari tim penanganan karhutla karena skala kebakarannya berkembang sangat masif dalam waktu singkat. Multazam mengonfirmasi bahwa situasi di titik terbaru ini tergolong ekstrem.

    “Selanjutnya di perbatasan Soren, Kecamatan Kota Besi, dengan Desa Camba. Yang paling berat di Desa Soren, baru terbakar sejak siang tadi,” pungkasnya memberikan estimasi rintangan baru di lapangan.

    Saat ini, BPBD Kotim bersama BNPB and instansi lintas sektoral terkait terus berkoordinasi erat untuk melakukan lokalisir api guna mencegah dampak perluasan yang lebih masif. Sirkuit pemantauan and evaluasi berkala di tingkat tapak akan terus dilakukan guna memperbarui manifes perkembangan data karhutla secara berkala.

    Amukan api yang gagal dipadamkan selama lima hari berturut-turut di Eka Bahurui, ditambah pecahnya kebakaran berat yang mendadak di perbatasan Soren-Camba, adalah bukti nyata dari rapuhnya sistem deteksi dini and mandulnya pengawasan prabencana di Kotim. Menerjunkan dua helikopter water bombing sekaligus adalah keputusan darurat yang sangat mahal, sekaligus menjadi pengakuan tidak langsung bahwa kekuatan satgas darat telah benar-benar kewalahan menghadapi rintangan hidrologis serta minimnya sumber air di lokasi. Kebakaran yang baru pecah pada siang hari di Desa Soren namun langsung dikategorikan sebagai “yang paling berat” mengindikasikan adanya kelengahan sirkuit patroli wilayah yang membuat api dengan sangat cepat meluas sebelum sempat diisolasi.

    Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam. Satgas Karhutla and aparat penegak hukum tidak boleh hanya menjadikan operasi udara ini sebagai tontonan administratif atau sekadar mencatat statistik luasan lahan yang hangus. Kawasan perbatasan Soren and Desa Camba dikenal sebagai wilayah yang sarat akan kepentingan tata ruang and rawan dimanfaatkan oleh spekulan tanah untuk melakukan pembersihan lahan (land clearing) secara ilegal dengan memanfaatkan puncak musim kemarau.

    Polres Kotim and Gakkum KLHK harus segera turun ke lapangan untuk memasang garis polisi di kedua lokasi tersebut, menyelidiki status kepemilikan lahan, and menyeret aktor intelektual di balik pembakaran ini ke ranah hukum pidana. Negara tidak boleh terus-menerus membakar miliaran rupiah anggaran water bombing hanya untuk membersihkan lahan para pelaku kriminal lingkungan secara gratis.(***)

  • Bara Eka Bahurui Diguyur dari Langit: Helikopter Water Bombing BNPB Diterjunkan Potong Kepala Api di Mentawa Baru Ketapang

    Bara Eka Bahurui Diguyur dari Langit: Helikopter Water Bombing BNPB Diterjunkan Potong Kepala Api di Mentawa Baru Ketapang

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Eskalasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memasuki babak baru dengan diaktifkannya gempuran lewat jalur udara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotim mengonfirmasi bahwa helikopter water bombing milik Satuan Tugas (Satgas) Udara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah resmi dikerahkan ke langit Kotim untuk memadamkan kobaran api yang membakar Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Selasa (7/7/2026).

    Mobilisasi Taktis Satgas Udara BNPB Palangka Raya

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menjelaskan bahwa manifes pergeseran armada udara ini baru saja diterima dari Pos Pendamping Pencegahan Bencana Karhutla Kalimantan Tengah yang berbasis di Palangka Raya. Berdasarkan laporan resmi tersebut, helikopter water bombing mulai bergeser membelah udara menuju Kabupaten Kotawaringin Timur pada pukul 13.10 WIB untuk mengeksekusi operasi pengeboman air di atas lahan Eka Bahurui.

    Di lini bawah, personel darat BPBD Kotim dilaporkan sudah bersiaga and menembus lokasi kebakaran sejak pagi hari untuk melakukan penanganan awal and memperkuat sirkuit koordinasi dengan tim pemadam gabungan lainnya. Operasi udara masif ini diharapkan mampu menekan agresivitas karhutla secara signifikan, terutama dalam memutus perimeter “kepala api” yang masih aktif agar tidak merembet and meluas ke area produktif lain.

    “Semoga operasi ini dapat menyelesaikan, paling tidak minimal memutus kepala api agar tidak terjadi perluasan,” ungkap Multazam menguraikan harapan taktisnya di lapangan.

     Di sisi lain, BPBD Kotim menyatakan masih menunggu hasil validasi data rigid dari Posko Satgas Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah. Manifes perkembangan serta hasil riil dari operasi pengeboman air ini akan disampaikan secara transparan setelah rapat koordinasi harian yang digelar secara daring pada pukul 15.00 WIB.

    Hingga berita ini diterbitkan, penetrasi pemadaman berlapis baik melalui sirkuit darat maupun gempuran udara masih terus berlangsung secara intensif di lokasi kejadian. Tim gabungan pantang mundur sebelum status hijau and aman berhasil dikunci sepenuhnya.

    Diterjunkannya helikopter water bombing oleh Satgas Udara BNPB Palangka Raya ke wilayah Desa Eka Bahurui adalah langkah krusial, namun sekaligus menjadi pengakuan tidak langsung bahwa pemadaman jalur darat telah kewalahan akibat hambatan hidrologis di lapangan. Seperti yang dikritik sebelumnya, jarak pasokan air yang terlampau jauh memaksa negara membakar anggaran besar demi menerbangkan logistik udara. Strategi memutus “kepala api” dari langit ini memang efektif untuk meredam kedaruratan sesaat, tetapi tetap merupakan tindakan reaktif yang mahal jika hulu masalahnya tidak pernah diselesaikan.

    Kanal Independen menegaskan bahwa kehadiran bantuan udara ini jangan sampai melenakan Pemkab Kotim and membuat fungsi pencegahan dini kembali kendur. Rapat koordinasi harian daring pukul 15.00 WIB tidak boleh hanya berakhir sebagai ritual administratif pencatatan jumlah liter air yang ditumpahkan.

    Polsek Mentawa Baru Ketapang and Satreskrim Polres Kotim wajib bergerak paralel: saat helikopter menyiramkan air dari langit, pasang garis polisi di atas tanah yang terbakar!

    Usut tuntas kepemilikan lahan di Desa Eka Bahurui tersebut. Jika ditemukan bukti otentik adanya unsur kesengajaan atau kelalaian pembiaran oleh pemilik sertifikat tanah demi menekan biaya land clearing, sanksi pidana lingkungan harus dijatuhkan tanpa pandang bulu. Jangan biarkan uang rakyat habis menguap bersama air water bombing hanya untuk membersihkan lahan para spekulan tanah secara gratis.(***)

  • Bara Gambut Lingkar Utara Dongkrak Akumulasi Karhutla Kotim

    Bara Gambut Lingkar Utara Dongkrak Akumulasi Karhutla Kotim

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Eskalasi bencana kebakaran hutan and lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus merangsek naik ke level yang kian mencemaskan seiring dengan kian mengganasnya cekaman musim kemarau. Setelah sebelumnya akumulasi luas lahan terbakar berada di kisaran 11 hektare, kemunculan titik api baru yang membakar kawasan Lingkar Kota Utara Sampit pada Senin (6/7/2026) secara drastis mendongkrak total luasan lahan gambut and belukar yang hangus menjadi sekitar 14 hektare.

    Pengepungan Api Tiga Mil dari Koridor Vital Bandara H Asan

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Multazam, membenarkan bahwa titik api terbaru terdeteksi aktif merayap di kawasan Lingkar Kota Utara, Kecamatan Baamang. Tim gabungan langsung dikerahkan secara taktis ke lapangan guna memotong perambatan lidah api agar tidak meluas ke area yang lebih kritis.

    Berdasarkan manifes data taktis BPBD, kebakaran terbaru ini telah menghanguskan lahan semak belukar seluas kurang lebih tiga hektare. Secara geografis, titik api tersebut mengunci koordinat rigid S 02°30′34.00″ dan E 112°54′55.00″, atau hanya berjarak sekitar 3 nautical mile (5,5 kilometer) dari Bandara H Asan Sampit. Kedekatan jarak ini memicu perhatian super ketat dari lintas sektoral karena posisinya berada di perimeter ring satu kawasan vital transportasi udara daerah.

    “Lokasi kebakaran berada di kawasan Lingkar Kota Utara. Saat ini lahan terpantau masih berasap tebal and berpotensi kuat membesar akibat dorongan angin. Tim gabungan sudah bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan lokalisir and penanganan intensif,” urai Multazam saat memberikan konfirmasi pada Senin (6/7/2026).

    Rekam Jejak Spasial Karhutla Kotim Sepanjang Awal Juli

    Lonjakan dramatis menjadi 14 hektare ini merupakan akumulasi dari rentetan petaka karhutla yang melanda bumi Kotim sejak awal pekan Juli 2026. Sebelum titik api Lingkar Kota Utara pecah, sirkuit pemantauan udara menggunakan pesawat nirawak (drone) and patroli darat telah mencatat sebaran kerusakan lingkungan di beberapa titik, meliputi: Kecamatan Mentaya Hulu: Dua titik kebakaran vegetasi berhasil dipetakan dengan estimasi luasan mencapai tiga hektare. Kecamatan Seranau: Kobaran api melahap hamparan lahan gambut di Desa Ganepo dengan tingkat kerusakan mencapai kurang lebih empat hektare. Kecamatan Baamang (Jalan Ir Soekarno): Lahan seluas empat hektare sempat terbakar hebat and memicu kepulan asap sebelum akhirnya berhasil dipadamkan secara total oleh tim gabungan.

    Multazam menegaskan bahwa meningkatnya grafik karhutla ini dipicu oleh parameter meteorologi yang didominasi oleh Hari Tanpa Hujan (HTH). Kondisi ekstrem tersebut membuat vegetasi and hamparan tanah gambut kehilangan pasokan kadar air hingga menjadi sangat kering and mudah menyala (highly flammable).

    Guna meminimalkan risiko kabut asap yang dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi and kesehatan masyarakat, BPBD Kotim kini memperkuat sirkuit koordinat patroli darat serta memperketat pengawasan udara di zona-zona rawan gambut. Masyarakat kembali diingatkan dengan keras agar tidak melakukan pembukaan lahan atau pembersihan kebun dengan metode pembakaran.

    Meledaknya total luasan karhutla menjadi 14 hektare dengan tambahan titik api baru di Lingkar Kota Utara Sampit bukan lagi sekadar isu perubahan iklim biasa, melainkan sinyal anarki agraria yang sengaja memanfaatkan momentum puncak musim kemarau. Keberadaan titik api seluas 3 hektare yang berada tepat di koordinat S 02°30′34.00″ and E 112°54′55.00″ hanya berjarak 3 mil laut dari jalur penerbangan Bandara H Asan Sampit—adalah ancaman nyata bagi keselamatan transportasi publik berskala tinggi (high-risk security threat). Kondisi lahan yang terus berasap and berpotensi membesar membuktikan bahwa lapisan bawah gambut telah dikorbankan demi efisiensi biaya pembersihan lahan.

    Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam terhadap pola kebakaran di kawasan Lingkar Kota Utara and Jalan Ir Soekarno. Kedua koridor ini adalah zona pengembangan tata ruang kota yang bernilai ekonomi tinggi, sangat rawan menjadi ladang pembantaian lingkungan oleh para mafia tanah and spekulan kavlingan.

    Menerima narasi bahwa lahan ini terbakar murni karena “faktor alam and gesekan semak kering” di kawasan strategis pinggiran kota adalah bentuk kelengahan jurnalisme and kelalaian birokrasi.

    Satgas Karhutla bersama Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup and Kehutanan (KLHK) serta Polres Kotim wajib segera mengambil tindakan represif: segel total area koordinat tersebut menggunakan garis polisi, lacak kepemilikan sertifikat tanahnya melalui BPN, and seret pemilik konsesi ke ranah pidana lingkungan!

    Jika pembiaran ini terus berlanjut tanpa adanya penyitaan aset lahan yang terbakar untuk dikembalikan menjadi tanah milik negara, maka sepanjang sisa musim kemarau tahun 2026 ini, koridor udara Bandara H Asan and paru-paru warga Kota Sampit akan terus disandera oleh ketakutan kabut asap demi keuntungan ekonomi segelintir spekulan ugal-ugalan. (***)