cms.kanalindependen.id

Tag: BPBD Kotim

  • Gambut Masih Membara di Belasan Titik, Kabut Asap Sabtu Pagi Lumpuhkan Pandangan Sampit

    Gambut Masih Membara di Belasan Titik, Kabut Asap Sabtu Pagi Lumpuhkan Pandangan Sampit

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menekan ruang hidup warga Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pada Sabtu pagi (8/8/2026), kabut asap tebal menyelimuti area perkotaan hingga memangkas jarak pandang horizontal secara drastis menjadi hanya sekitar 300 hingga 400 meter.

    Langit Kota Sampit tampak kelabu pekat sejak fajar. Paparan asap karhutla tidak hanya mengganggu penglihatan para pengguna jalan di jalur protokol, melainkan juga memicu penurunan kualitas udara pada level yang membahayakan kesehatan pernapasan.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, mengonfirmasi bahwa penipisan jarak pandang pada Sabtu pagi merupakan dampak akumulasi dari letupan ratusan titik panas (hotspot) yang membakar lahan gambut di berbagai wilayah Kotim.

    “Hotspot pagi sempat menyentuh 223 titik, lalu pada sore hari berada di angka 108 titik. Pada Sabtu pukul 06.00 WIB, jarak pandang horizontal turun menjadi 300–400 meter akibat kabut asap. Konsentrasi polutan PM2.5 juga masuk dalam kategori tidak sehat,” ungkap Multazam dalam laporan resmi Posko Tanggap Darurat Karhutla Kotim, Sabtu (8/8/2026).

    Laporan tim gabungan merekam sedikitnya 15 lokasi karhutla aktif yang terus ditangani hingga Jumat malam (7/8/2026). Titik-titik api tersebut tersebar di kawasan strategis, antara lain Jalan Tjilik Riwut Km 7 (Kelurahan Baamang Hulu), Jalan Tidar Gang Kenari (Kelurahan Baamang Barat), Jalan Lembur Kuring (Desa Telaga Baru), Jalan Lingkar Utara Km 10, Desa Soren (Kecamatan Kota Besi), hingga Desa Batuah (Kecamatan Seranau).

    Di Desa Batuah, tim gabungan terpaksa mengandalkan pengerahan helikopter water bombing BNPB guna memadamkan titik api di area gambut dalam yang terisolasi dari akses darat. Sementara itu, titik api di Jalan Ir. H. Juanda Gang Resmi (sekitar SDN 3 Ketapang) dilaporkan telah berhasil dipadamkan total.

    Beratnya medan dan kepungan asap tebal memaksa petugas pemadam gabungan di lapangan mengambil opsi time-out atau penghentian sementara operasional pada Jumat malam pukul 22.45 WIB demi keselamatan nyawa personel.

    Mengingat konsentrasi partikel mikro PM2.5 telah menembus ambang batas tidak sehat, Pemkab Kotim mengimbau seluruh masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, balita, lansia, dan penderita riwayat pernapasan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta wajib mengenakan masker standar medis/N95.

     

    Letupan 223 hotspot dalam sehari dan kemerosotan jarak pandang hingga 300 meter di Kota Sampit adalah bukti nyata bahwa ancaman Bencana Karhutla Kotim 2026 berada pada tingkat krisis tertinggi. Kepungan asap pekat di ring-1 perkotaan Baamang dan Ketapang membuktikan bahwa bara api pada lapisan gambut bawah tanah (subsurface fire) terus aktif memproduksi gas beracun.

    Pengerahan helikopter water bombing di Desa Batuah Seranau dan Kota Besi harus ditingkatkan frekuensi pemukulannya guna mengunci penyebaran api sebelum dorongan angin membawa asap masuk ke alur pelayaran Sungai Mentaya dan Bandara H. Asan Sampit. Di saat yang sama, keputusan time-out petugas pada pukul 22.45 WIB adalah langkah manusiawi yang patut didukung. BPBD dan Pemkab Kotim wajib menjamin ketersediaan suplai tabung oksigen portabel, asupan gizi, serta peralatan keselamatan (PPE) yang memadai bagi seluruh benteng terakhir pemadam darat di lapangan.

    Selain itu, dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan parameter PM2.5 yang telah berada di level Tidak Sehat, Dinas Kesehatan Kotim wajib segera mengoperasikan posko oksigen gratis di titik-titik publik serta membagikan masker N95 secara masif.

    Keselamatan paru-paru warga dan kebersihan udara Sampit tidak boleh dikorbankan oleh lambatnya penanganan bara gambut! Sampit dikepung asap jarak pandang 300 meter! Kerahkan water bombing dan lindungi petugas pemadam darat! (***)

  • Kabut Asap Kian Parah, Kualitas Udara Kotim Sempat Tembus AQI 600

    Kabut Asap Kian Parah, Kualitas Udara Kotim Sempat Tembus AQI 600

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur semakin mengkhawatirkan.

    Kualitas udara di Kotim sempat berada pada level berbahaya dengan indeks kualitas udara (AQI/ISPU) mencapai 600 saat dini hari, sementara konsentrasi partikel PM 2,5 yang dipantau BPBD Kotim tercatat menyentuh angka 398 pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 06.00 WIB.

    Kondisi tersebut menyebabkan kabut asap pekat menyelimuti Kota Sampit hingga mengganggu jarak pandang dan menggagalkan rencana operasi water bombing di Desa Camba ditunda karena faktor keselamatan penerbangan.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam, mengatakan kondisi kualitas udara yang terjadi saat ini tidak direkomendasikan untuk aktivitas di luar ruangan, terutama bagi masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti asma dan gangguan pernapasan lainnya.

    ”Kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya menggunakan masker,” kata Multazam, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Rabu (5/8/2026).

    Multazam mengatakan lonjakan kabut asap dipicu akibat meningkatnya aktivitas kebakaran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama di Desa Camba yang menjadi penyumbang titik panas terbesar di Kotim yang mencapai 64 titik panas.

    Berdasarkan laporan Posko Satgas Karhutla saat rapat koordinasi melalui zoom meeting pada Selasa (4/8/2026) sore, Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah hotspot tertinggi di Kalimantan Tengah.

    ”Memang dalam tiga hari terakhir terjadi peningkatan kebakaran lahan. Salah satunya di Desa Camba yang kontribusi hotspot-nya paling tinggi berdasarkan data BMKG. Saat zoom meeting kemarin sore disampaikan bahwa Kotim menjadi daerah dengan hotspot tertinggi di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

    Pada Rabu (5/8/2026) pagi, BPBD bersama unsur Satgas kembali melakukan pemantauan kondisi lapangan sejak subuh.

    Saat itu, data kualitas udara menunjukkan kondisi berada pada kategori berbahaya dengan nilai PM2,5 mencapai 398.

    Namun, beberapa saat kemudian kondisi udara berangsur membaik seiring munculnya sinar matahari dan meningkatnya kecepatan angin sehingga kabut asap mulai berkurang.

    Meski demikian, Multazam menegaskan kondisi tersebut bukan berarti persoalan telah selesai.

    ”Besok bisa saja terulang lagi. Ini yang harus kita antisipasi sebagai langkah jangka panjang,” tegasnya.

    Dalam situasi kualitas udara yang tidak stabil, Satgas Karhutla sebenarnya telah berupaya mempercepat upaya penanganan karhutla. Pihaknya telah memperoleh persetujuan untuk melaksanakan operasi water bombing di Desa Camba.

    Namun, pelaksanaan terpaksa dibatalkan karena jarak pandang yang sangat terbatas sehingga tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan.

    “Tadi kami sudah mendapatkan persetujuan water bombing di Desa Camba. Tetapi karena visibility dan faktor keamanan operasi, helikopter akhirnya kembali ke Palangka Raya. Sampai sekarang kami belum mendapat informasi apakah operasi dilanjutkan atau sementara ditunda sampai situasi memungkinkan,” jelas Multazam.

    Sementara menunggu operasi udara dapat dilaksanakan, BPBD tetap mengoptimalkan pemadaman melalui jalur darat dengan mengerahkan regu andal ke lokasi kebakaran.

    Ia menyadari kemampuan pemadaman melalui jalur darat memiliki keterbatasan, meski demikian upaya tersebut tetap dilakukan bersama TNI, Polri, Manggala Agni dan seluruh unsur Satgas Penanganan Karhutla di Kotim.

    Multazam menyebut personel gabungan selama ini menjadi kekuatan utama dalam penanganan kebakaran di lapangan, termasuk pada sejumlah lokasi seperti di Desa Eka Bahurui, titik pengenal lokasi Kudamarleh hingga Amin Klaru.

    “Kontribusi terbesar penanganan kebakaran justru berasal dari personel gabungan di lapangan yang terus bekerja melakukan pemadaman darat,” katanya.

    Selain penanganan kebakaran lahan, BPBD juga mengimbau masyarakat, khususnya petani dan pemilik lahan, mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

    Salah satunya dengan membangun sumur bor di kawasan kebun agar sumber air lebih mudah diperoleh apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

    “Kami menyarankan pemilik kebun memanfaatkan sumur bor sehingga air bisa didistribusikan menggunakan pipa dan lebih efisien untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Koordinator III Satgas Penanganan Karhutla Kotim, Rihel, menjelaskan kualitas udara di Kotim mengalami fluktuasi cukup tajam sepanjang Rabu dini hari.

    Ia membenarkan bahwa, indeks kualitas udara sempat mencapai angka 600 pada waktu subuh sebelum turun menjadi sekitar 390 pada pukul 05.00 WIB. Kondisi kemudian berangsur membaik pada siang hari dengan indeks berada di kisaran 125.

    Berdasarkan standar Air Quality Index (AQI) atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), angka 101-150 masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia dan penderita penyakit pernapasan.

    Sementara indeks 151-200 dikategorikan tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, sedangkan angka di atas 301 sudah masuk kategori berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

    Pantauan kanalindependen.id, aroma asap akibat  kebakaran lahan sebenarnya telah tercium selama satu bulan terakhir. Namun intensitasnya meningkat tajam sejak Selasa (4/8/2026) malam, hingga Rabu (5/8/2026) malam.

    Dampaknya menimbulkan kabut asap pekat menyelimuti sebagian besar wilayah Kota Sampit pada Rabu pagi sehingga mengurangi jarak pandang. Kondisi tersebut diperkirakan merupakan imbas 11 kejadian kebakaran yang terjadi sehari sebelumnya.

    Memasuki siang hari, kabut mulai menipis setelah terbantu sinar matahari dan tiupan angin yang meningkatkan sirkulasi udara.

    Lebih lanjut, Rihel mengatakan penanganan di Desa Camba terus dilakukan secara intensif karena hingga kini masih menjadi salah satu titik kebakaran terbesar.

    Di lokasi tersebut, tim gabungan telah menurunkan dua unit ekskavator untuk membuat sekat bakar sekaligus membangun embung sementara sebagai sumber pasokan air bagi mesin pemadam berkapasitas kecil.

    Medan yang sulit membuat kendaraan pemadam berukuran besar tidak dapat menjangkau lokasi kebakaran.

    “Hanya kendaraan roda dua yang bisa masuk, selebihnya personel harus berjalan kaki menuju titik api,” ujarnya.

    Selain unsur Satgas Karhutla, pemadaman juga melibatkan pemerintah desa, kecamatan, masyarakat hingga perusahaan perkebunan di sekitar lokasi.

    Sekretaris Desa Camba disebut selalu berada di lapangan mendampingi proses pemadaman bersama warga.

    Dua perusahaan perkebunan yang berada di sekitar lokasi, yakni PT Nusantara Sawit Persada (NSP) dan PT Mulia Agro Permai (MAP), juga turut membantu penanganan kebakaran.

    Selain itu terdapat eks areal PT Globalindo Alam Perkasa (GAP) yang saat ini telah disita Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan pengelolaannya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

    Rihel menyebut kebakaran di Desa Camba telah berlangsung sejak Senin (3/8/2026) dan hingga Rabu (5/8/2026) masih terus dilakukan upaya pemadaman.

    Personel Posko Satgas Penanganann Karhutla juga telah diturunkan sejak Selasa siang dan kembali menuju lokasi pada Rabu pagi untuk melanjutkan penanganan.

    Berdasarkan update data Satgas Penanganan Karhutla Kotim per 5 Agustus 2026, tercatat terdapat sekitar 13 titik kejadian kebakaran.

    Enam lokasi merupakan titik lama yang hingga kini masih belum padam, yakni Desa Camba, Ujung Tikungan Bandara, Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 22, Jalan Metro, Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 belakang SMA Negeri 4 Sampit serta Jalan Tjilik Riwut Kilometer 7.

    Sementara lima titik kebakaran baru yang muncul pada Rabu (5/8/2026) tersebar di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 8 kawasan perumahan, Perumahan Graha Pramuka di Jalan Pramuka, Jalan Wengga Metropolitan, Jalan Jaksa Agung R Soeprapto dan Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 18.

    Selain itu masih terdapat dua lokasi kebakaran yang hingga kini belum dapat ditangani karena berada jauh dari akses jalan, yakni di Jalan Lingkar Luar Kilometer 8 dan kawasan ujung Jalan Sawit Raya.

    “Satgas Karhutla hingga saat ini masih berupaya memadamkan tidak kenal waktu pagi siang hingga malam. Kami terus melakukan pemantauan terhadap seluruh titik kebakaran sambil menunggu kondisi cuaca memungkinkan untuk bantuan operasi pemadaman dari udara,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Kewalahan Hadapi Karhutla, Satgas Kotim Perlu Tambahan Personel dan Bantuan Water Bombing

    Kewalahan Hadapi Karhutla, Satgas Kotim Perlu Tambahan Personel dan Bantuan Water Bombing

    SAMPIT, kanalindependen.id – Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Kabupaten Kotawaringin Timur mengakui kapasitas penanganan di lapangan belum ideal untuk menghadapi ancaman kejadian kebakaran yang terus meningkat.

    Keterbatasan personel, armada pemadam, hingga sulitnya memperoleh sumber air di lokasi sekitar titik api, membuat Satgas membutuhkan tambahan kekuatan, termasuk dukungan helikopter water bombing agar upaya pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

    Wakil Koordinator III Satgas Karhutla Kotim, Rihel, mengatakan tantangan penanganan karhutla tahun ini semakin berat.

    Selain harus menghadapi titik-titik kebakaran yang muncul secara bersamaan, petugas juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

    Personel gabungan yang saat ini diterjunkan masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani kondisi karhutla seperti sekarang.

    ”Personel dari BPBD saja lebih dari 30 orang. Kalau digabung dengan unsur lain sekarang hampir lebih dari 50 personel. Tetapi kalau melihat kebutuhan secara matematika di lapangan, idealnya kami memerlukan 100 personel,” ujarnya.

    Dalam penanganan karhutla, Satgas Karhutla Kotim melibatkan personel gabungan dari BPBD, TNI melalui Yonif, Kodim dan Korem, Kepolisian, Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), serta sejumlah instansi terkait lainnya.

    Untuk memperkuat penanganan, Satgas juga berencana meminta dukungan tambahan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memiliki armada tangki air.

    Selain itu, perusahaan besar swasta (PBS) juga akan dilibatkan untuk membantu menyuplai air menggunakan mobil tangki berkapasitas 10.000 hingga 20.000 liter beserta sopirnya.

    “Nanti perusahaan membantu tangki air beserta sopirnya. Untuk BBM dan kebutuhan lainnya mungkin kami tanggung. Yang paling penting sekarang adalah suplai air agar proses pemadaman lebih cepat,” katanya.

    Sumber Air Jadi Kendala Utama

    Rihel menjelaskan, tantangan terbesar yang dihadapi petugas saat ini adalah sulitnya memperoleh sumber air di lokasi kebakaran.

    Akibatnya, armada pemadam harus bolak-balik mengisi air sehingga waktu penanganan menjadi lebih lama.

    “Untuk lokasi yang mudah dijangkau pasti kami tangani. Kendala utama kami adalah sumber air yang sangat jauh sehingga armada harus bolak-balik mengambil air,” ujarnya.

    Selain itu, jumlah armada yang tersedia juga belum mampu mengimbangi banyaknya titik kebakaran yang muncul dalam waktu bersamaan.

    Saat ini armada yang dimiliki berkisar enam hingga delapan unit. Sementara dalam satu waktu, jumlah lokasi kebakaran dapat melebihi kapasitas armada tersebut.

    Rihel mengatakan pada tahap awal biasanya satu titik kebakaran ditangani satu unit armada. Namun ketika api membesar, kebutuhan meningkat menjadi dua unit untuk satu lokasi.

    “Kalau ada delapan lokasi kebakaran dalam waktu bersamaan, seperti yang terjadi pada 4 Agustus 2026, berarti kebutuhan armada bisa mencapai 16 unit. Di situlah kami kewalahan,” kata Rihel.

    Ia menambahkan, kondisi semakin diperberat oleh kecepatan angin yang membuat api lebih cepat merambat sehingga kebakaran meluas dalam waktu singkat.

    Berdasarkan data kejadian karhutla pada 4 Agustus 2026, Satgas Karhutla menangani kebakaran lahan dengan sebaran lokasi diantaranya di Jalan Graha Pramuka Jalur 1 yang masih berasap, kawasan Jalan Sangga Buana–Sekar Arum–Tidar 3 di belakang Dwi Jaya Otomofif yang telah dipadamkan, Jalan MT Haryono Barat yang sudah padam, Jalan Pelita Barat yang masih dalam penanganan, Jalan Bumi Raya 1 yang titik apinya bergeser dari lokasi sebelumnya namun berhasil dipadamkan, Jalan Tjilik Riwut Km 7 yang masih berasap sejak Selasa pekan lalu, Jalan Jenderal Sudirman Km 23 yang masih ditangani, serta Jalan Jenderal Sudirman Km 5 di belakang SMAN 4 yang  masih berasap.

    Selain itu, petugas juga masih berupaya memadamkan kebakaran di Desa Camba yang menjadi salah satu lokasi terberat.

    Rihel mengungkapkan, di kawasan tersebut terdapat sekitar 20 hotspot yang berada dalam satu hamparan.

    Bahkan, update informasi pada Rabu (5/8/2026) hingga pukul 07.00 WIB jumlah hotspot mengalami peningkatan signifikan menjadi 64 titik khususnya di kawasan Desa Camba.

    Akses menuju lokasi sangat sulit karena hanya dapat dilalui sepeda motor. Personel bahkan harus berjalan kaki sekitar tiga kilometer sambil membawa peralatan pemadaman.

    “Di Camba masih menyala. Kami turunkan satu unit Hilux, sepeda motor dan peralatan apung. Setelah itu personel harus berjalan kaki sekitar tiga kilometer karena kendaraan roda empat tidak bisa masuk. Sumber air juga sulit dijangkau,” jelasnya.

    Sementara itu, kebakaran lahan yang terjadi sebelumnya Senin (3/8/2026), di kawasan Gudang Yamaha Jalan Mohammad Hatta, Desa Batuah dan Jalan Tjilik Riwut Km 13 telah berhasil dipadamkan.

    Secara akumulasi data hotspot Per 5 Agustus 2026 di 17 kecamatan yang masuk wilayah Kotim, hotspot mengalami peningkatan mencapai 159 titik. Dengan sebaran hotspot terbanyak di Kecamatan Kotabesi 68 titik, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 26 Titik, Seranau 20 titik dan Baamang 21 titik panas.

    Siapkan Embung dan Libatkan Mobil Tangki

    Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Satgas Karhutla merencanakan pembangunan embung di sejumlah lokasi rawan kebakaran bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotim.

    Embung tersebut diharapkan dapat memangkas jarak pengambilan air yang selama ini menjadi kendala utama di lapangan.

    Rihel mengatakan, di beberapa wilayah jarak antara titik kebakaran dengan sumber air dapat mencapai sekitar 10 kilometer.

    “Ke depan kami rencanakan membuat embung di beberapa titik menggunakan alat berat supaya sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran,” katanya.

    Rihel menyebut kecukupan armada sangat bergantung pada jumlah kejadian. “Kalau kebakarannya sedikit tentu armada cukup. Tetapi kalau banyak kejadian dalam waktu bersamaan, pasti kekurangan.”

    Bantuan Water Bombing Masih Menunggu Persetujuan

    Selain memperkuat penanganan darat, Satgas Karhutla Kotim juga terus mengupayakan bantuan helikopter water bombing.

    Rihel mengatakan, koordinasi telah dilakukan bersama Kepala Bandara H Asan Sampit sejak Minggu (2/8/2026) sebagai persiapan apabila helikopter dikerahkan ke Sampit.

    Permohonan bantuan juga telah diajukan melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada BNPB karena mekanisme pengajuan harus melalui pemerintah provinsi.

    “Untuk water bombing kami sudah mengajukan. Rencananya pagi tadi operasi pemadaman bantuan water bombing dapat dilakukan, namun dikarenakan visibility rendah berkabut, helikopter yang tadinya sudah mendarat di Bandara Haji Asan Sampit kembali ke Palangka Raya,” ujarnya.

    Saat ini BPBD Provinsi Kalteng memiliki dua unit helikopter yang saat ini masih diprioritaskan untuk penanganan kebakaran di kawasan Tumbang Nusa, Kameloh Baru, Palangka Raya, dan Pulang Pisau.

    Meski demikian, Rihel mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Angkatan Udara agar helikopter dapat digeser ke Sampit apabila kondisi di Kotim membutuhkan dukungan pemadaman jalur udara.

    “Idealnya, kalau bisa minimal satu helikopter untuk satu kabupaten atau kota yang rawan karhutla,” ujarnya.

    Selain helikopter, BNPB juga sedang memproses hibah satu unit mobil tangki air bersih untuk mendukung penanganan karhutla di Kotim.

    Bandara H Asan Siap Jika Helikopter Ditempatkan di Sampit

    Rihel menambahkan, Bandara H Asan Sampit telah mempersiapkan berbagai kebutuhan apabila nantinya ditetapkan sebagai lokasi siaga helikopter water bombing.

    Persiapan tersebut meliputi area parkir helikopter, avtur, ruang istirahat, ruang ganti, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya. Apabila disetujui, liaison officer (LO) akan melakukan pengecekan terhadap kesiapan fasilitas tersebut.

    Ia menjelaskan, efektivitas operasi water bombing sangat bergantung pada jarak antara titik kebakaran dan sumber air.

    Jam terbang helikopter dibatasi sekitar tiga jam. Dalam kondisi ideal, apabila sumber air berada dekat dengan lokasi kebakaran, helikopter dapat melakukan hingga sekitar 12 kali penjatuhan air. Namun apabila jarak tempuh menuju lokasi cukup jauh, kemampuan operasi turun menjadi sekitar lima hingga delapan kali water bombing.

    “Setiap bucket helikopter mampu membawa sekitar 4.000 liter air. Durasi terbang dibatasi maksimal 3 jam. Sehingga, operasianal helikopeter water bombing harus dihitung dengan matang. Kalau waktu tempuh terlalu jauh, efektivitas penjatuhan air menjadi berkurang karena jam terbang helikopter juga terbatas,” tandasnya. (hgn)

  • Kabut Asap Mulai Selimuti Sampit, Warga Keluhkan Mata Perih hingga Napas Sesak

    Kabut Asap Mulai Selimuti Sampit, Warga Keluhkan Mata Perih hingga Napas Sesak

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menyelimuti Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Selasa (4/8/2026). Sejak sore hingga malam, asap tampak semakin pekat dan mulai mengganggu aktivitas warga. Selain mengurangi jarak pandang, aroma asap yang menyengat membuat sebagian warga mengeluhkan mata perih hingga sesak saat bernapas.

    Pantauan di lapangan menunjukkan kabut asap menyelimuti hampir seluruh kawasan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Jalan-jalan utama seperti Jalan Kapten Mulyono, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Achmad Yani, Jalan Tjilik Riwut, Jalan Pudu, Jalan Pramuka, Jalan S Parman, hingga Jalan MT Haryono tampak tertutup lapisan asap tipis hingga sedang.

    Adi, warga Jalan Kapten Mulyono, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mengatakan asap mulai terlihat sejak sekitar pukul 15.00 WIB. Kondisi tersebut semakin pekat menjelang malam.

    “Sekitar pukul 15.00 asap sudah mulai menyelimuti jalan. Bahkan di jok motor saya banyak abu kebakaran lahan yang beterbangan,” ujarnya.

    Keluhan serupa disampaikan Caca, warga Sampit. Menurutnya, aroma asap sudah cukup mengganggu sehingga penggunaan masker mulai menjadi kebutuhan saat beraktivitas di luar rumah.

    “Bau asap cukup menyengat, mata juga agak perih. Sudah harus menggunakan masker ini bila beraktivitas,” katanya.

    Meningkatnya kabut asap sejalan dengan masih banyaknya titik kebakaran yang ditangani tim gabungan di berbagai wilayah Kotim..

    Berdasarkan laporan terbaru Posko Karhutla BPBD Kotim, hingga Selasa (4/8) sejumlah lokasi masih berstatus dalam penanganan maupun masih mengeluarkan asap. Di antaranya Jalan Graha Pramuka Jalur 1 yang sudah dipadamkan tetapi masih berasap, kawasan Sangga Buana-Sekar Arum-Tidar 3 yang telah padam, Jalan MT Haryono Barat yang berhasil dipadamkan, Jalan Pelita Barat yang masih dalam penanganan, serta Jalan Bumi Raya 1 yang mengalami pergeseran titik api namun telah berhasil dipadamkan.

    Selain itu, kebakaran di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 7 yang terjadi sejak pekan lalu hingga kini masih mengeluarkan asap. Penanganan juga masih berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 23 dan Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 di belakang SMAN 4 yang masih terbakar hingga sore.

    Di wilayah lain, kebakaran di Desa Camba menjadi perhatian karena api masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Sebanyak 20 hotspot terdeteksi berada dalam satu hamparan lahan. Medan yang sulit, sumber air yang jauh, serta akses yang hanya dapat dilalui sepeda motor membuat proses pemadaman berlangsung lebih berat. Personel harus berjalan sekitar tiga kilometer menuju lokasi dengan membawa peralatan pemadaman.

    Sementara itu, kebakaran di kawasan Gudang Yamaha Jalan Mohammad Hatta, Desa Batuah, dan Jalan Tjilik Riwut Kilometer 13 dilaporkan telah berhasil dipadamkan.

    Data BPBD Kotim juga menunjukkan peningkatan signifikan jumlah hotspot. Pada 4 Agustus 2026 terdeteksi 62 titik panas, melonjak tajam dibanding sehari sebelumnya yang hanya tercatat 14 titik.

    Lonjakan hotspot tersebut menjadi sinyal bahwa ancaman karhutla di Kotim masih tinggi. Kondisi cuaca kering yang disertai angin membuat titik api mudah berkembang menjadi kebakaran lebih luas dan menghasilkan kabut asap yang mulai berdampak terhadap kualitas udara di Sampit.

    Pemerintah mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani lebih cepat sebelum meluas. Penggunaan masker juga disarankan bagi warga yang harus beraktivitas di luar ruangan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. (***)

  • Lompatan Hotspot Kotim Tembus 75 Titik: Desa Camba Kota Besi Mendadak Jadi Episentrum Api!

    Lompatan Hotspot Kotim Tembus 75 Titik: Desa Camba Kota Besi Mendadak Jadi Episentrum Api!

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Lonjakan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencapai angka mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, satelit BMKG mencatat sebanyak 75 hotspot mengepung Kotim. Menariknya, dari sebaran belasan kecamatan, anomali lonjakan paling ekstrem terkonsentrasi secara masif di Kecamatan Kota Besi dan Desa Camba.

    Berdasarkan rekapitulasi data terbaru, Kecamatan Kota Besi secara mengejutkan menyumbang 43 dari total 75 hotspot di Kotim. Artinya, sekitar 57 persen seluruh titik panas skala kabupaten menumpuk di satu kecamatan ini.

    Fakta paling menonjol dan krusial berada di Desa Camba. Dari 43 hotspot di Kota Besi, sebanyak 41 titik berada di Desa Camba (menyumbang hingga 95 persen hotspot di Kecamatan Kota Besi), sementara 1 titik sisanya terdeteksi di Desa Kandan. Konsentrasi titik api yang begitu rapat di satu desa ini mengindikasikan adanya kebakaran lahan yang meluas drastis atau aktivitas pembukaan lahan (land clearing) secara serentak.

    Kawasan perkotaan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mengekor di posisi kedua dengan 11 hotspot. Mayoritas berada di Kelurahan Pasir Putih (10 titik) dan 1 titik di Kelurahan Ketapang, yang mengancam langsung kenyamanan pernapasan warga Kota Sampit.

    Sementara itu, wilayah pesisir Teluk Sampit mulai menunjukkan eskalasi rawan setelah menyumbang 6 hotspot yang seluruhnya terkonsentrasi di Desa Ujung Pandaran.

    Rincian sebaran titik panas di kecamatan lainnya mencakup Parenggean sebanyak 6 titik (Desa Kabuau 5 titik, Manjalin 1 titik), Baamang 3 titik (Baamang Hulu 2 titik, Baamang Barat 1 titik), serta masing-masing 2 titik di Pulau Hanaut (Desa Serambut), Seranau (Desa Batuah), dan Mentaya Hilir Utara (Desa Bagendang Tengah).

    Tumpukan puluhan titik api di Desa Camba dan Pasir Putih ini mempertegas bahwa ancaman kebakaran lahan gambut di musim kemarau Kotim kian genting dan membutuhkan penanganan darurat ekstra cepat.

    Fenomena meletupnya 41 hotspot sekaligus di Desa Camba, Kota Besi, adalah anomali karhutla yang sangat mencurigakan dan menandakan alarm bahaya tingkat tinggi. Ledakan titik panas yang terkonsentrasi di satu kawasan desa tidak hanya menunjukkan cepatnya perambatan api di atas tanah gambut kering, melainkan juga potensi kuat adanya aktivitas pembiaran atau pembakaran lahan secara terorganisir.

    Kanal Independen memberikan catatan evaluasi dan desakan penegakan hukum yang sangat tajam:

    1. Penurunan Tim Reaksi Cepat & Water Bombing ke Desa Camba: Satgas Karhutla Kotim bersama BNPB harus segera memprioritaskan pemadaman darat dan pengerahan helikopter water bombing ke Desa Camba serta Kelurahan Pasir Putih sebelum bara api mengunci lapisan gambut dalam.
    2. Penyelidikan Khusus Satreskrim Polres Kotim di Camba: Polsek Kota Besi dan Satreskrim Polres Kotim wajib turun ke TKP Desa Camba untuk melakukan ground-check serta memasang garis polisi (police line) guna mengusut dugaan tindak pidana pembakaran lahan.

    Lompatan 75 hotspot dalam sehari adalah bukti bahwa api tidak pernah kompromi! 41 Hotspot kepung Desa Camba! Usut tuntas pemicu kebakaran di Kota Besi dan Pasir Putih!(***)

  • 11 Titik Karhutla Membara di Kotim, Empat Titik Api Masih Aktif Sulit Dijangkau

    11 Titik Karhutla Membara di Kotim, Empat Titik Api Masih Aktif Sulit Dijangkau

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur belum menunjukkan tanda mereda.

    Dari 11 titik kebakaran lahan yang terjadi pada Senin (3/8/2026), dilaporkan hingga malam ini, empat titik api masih aktif dan belum dapat dipadamkan karena berada di lokasi sulit dijangkau dengan akses yang sulit serta minim sumber air.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, 11 titik kebakaran tersebar di Jalan Mohammad Hatta Jalur Lingkar Selatan dekat Gudang Yamahalub, Jalan Bumi Raya I, Jalan Tjilik Riwut KM 7, Jalan Tjilik Riwut KM 13.

    Kemudian, Jalan HM Arsyad KM 38 wilayah Desa Bagendang Hilir dan Desa Jaya Karet, Jalan Jenderal Sudirman KM 23, Jalan Jenderal Sudirman belakang SMAN 4 Sampit, Desa Camba Kecamatan Kotabesi, Desa Batuah Kecamatan Seranau, Kebun Praktik SMKN 4 Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, serta Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit yang sudah tiga hari ini berasap.

    Sebagian titik api berhasil dipadamkan. Namun, sejumlah lokasi masih mengeluarkan asap akibat bara api di bawah permukaan gambut belum sepenuhnya padam. Bahkan, beberapa titik kembali terbakar setelah sebelumnya dinyatakan padam.

    Wakil Koordinator III Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Kotim, Rihel, mengatakan kondisi tersebut terjadi di Jalan Tjilik Riwut KM 7 yang dalam sehari harus dilakukan pemadaman sebanyak dua kali.

    ”Sebagian titik lokasi sudah padam, tetapi masih ada lahan yang kondisinya berasap, seperti di Jalan Tjilik Riwut KM 13, Jalan HM Arsyad KM 38 dan di Jalan Tjilik Riwut KM 7. Hari ini saja sudah ditangani dua kali. Pagi hingga siang padam, sorenya api kembali aktif, malam ini padam tetapi masih berasap,” kata Rihel, Senin (3/8/2026).

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam menambahkan bahwa dari 11 lokasi kebakaran, masih terdapat empat titik yang belum dapat ditangani secara maksimal karena akses menuju lokasi sangat sulit.

    Keempat lokasi tersebut berada di Desa Camba Kecamatan Kotabesi, Desa Batuah Kecamatan Seranau, Kebun Praktik SMKN 4 Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, serta Desa Lampuyang.

    ”Di Camba api masih aktif, di Desa Batuah lokasinya jauh, perlu moda sungai atau posisi air surut, jadi petugas harus ekstra untuk mencapai lokasi. Di Desa Lampuyang lokasi lahan yang terbakar sudah tiga hari ini sulit ditempuh lewat jalur darat dan api cepat meluas karena angin kencang,” tambah Multazam.

    Water Bombing Jadi Opsi Terakhir

    Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengusulkan bantuan operasi pemadaman melalui helikopter water bombing.

    Langkah ini ditempuh apabila kebakaran terus meluas, sumber air sangat terbatas, dan lokasi kebakaran tidak memungkinkan dijangkau melalui jalur darat.

    Operasi pemadaman dari udara sebelumnya telah dilakukan di Kebun Praktik SMKN 4 Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Minggu (2/8/2026).

    Dalam operasi tersebut, helikopter melakukan 12 kali pengeboman air untuk memadamkan titik api yang tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam.

    ”Penanganan water bombing di Desa Eka Bahurui sekitar daerah Amin Klaru kemarin satu titik itu saja dilakukan 12 kali water bombing. Kalau memang lokasinya jauh, wilayahnya luas, mobil tangki dan peralatan sulit menjangkau ke titik lokasi, sumber air tidak ada, maka pilihan terakhir yang kita lakukan adalah meminta bantuan water bombing,” ujar Rihel.

    Sebelum bantuan helikopter diajukan, BPBD terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapangan (ground check) guna memastikan api masih aktif dan berpotensi meluas.

    ”Jangan sampai kemarin terpantau masih ada api, ternyata hari ini sudah padam. Makanya harus dipastikan dulu melalui ground check bahwa apinya masih ada dan berpotensi melebar,” katanya.

    Gambut Dalam dan Minim Sumber Air Hambat Pemadaman

    Dalam acara Coffee Morning di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (3/8/2026), Rihel memaparkan berbagai kendala yang dihadapi personel BPBD selama menangani karhutla.

    Ia menjelaskan, sebelumnya kebakaran seluas sekitar delapan hektare di wilayah Ujung Pandaran berhasil dipadamkan oleh tim PT SJM. Selain itu juga terjadi kebakaran di wilayah Mentaya Hilir Utara.

    Namun, hingga kini masih terdapat titik api yang belum padam di kawasan Eka Bahurui, Kudamarleh, dan satu lokasi di belakang Jalur Lembur Kuring.

    “Lokasi kebakaran di belakang Jalan Lembur Kuring berada sekitar 800 meter hingga satu kilometer dari Jalur Lingkar Selatan. Jika ditempuh melalui jalur sungai, jaraknya mencapai sekitar enam kilometer,” ungkap Rihel.

    Meski terdapat jalur parit, kendaraan roda empat tidak dapat mencapai lokasi. Akses hanya bisa dilalui kendaraan roda dua maupun kendaraan roda tiga jenis tosa atau korsa.

    ”Mesin yang digunakan hanya mesin apung dan strategi yang kita lakukan adalah menggunakan sistem embung,” jelasnya.

    Rihel melaporkan, sejak Selasa hingga Sabtu pekan lalu kebakaran juga terjadi di kawasan Jalan Tjilik Riwut KM 7, KM 12, KM 13 hingga Jalan Jenderal Sudirman KM 13. Dalam proses pemadaman tersebut, Kapolres Kotim juga turut turun langsung membantu petugas di lapangan.

    Menurut Rihel, kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah minimnya sumber air. Hampir seluruh parit di sekitar lokasi kebakaran telah mengering sehingga petugas harus mengambil air dari lokasi yang cukup jauh.

    Selain itu, BPBD juga mengalami keterbatasan selang pemadam serta tingginya kebutuhan bahan bakar operasional.

    “Untuk BBM rata-rata sehari kurang lebih 100 liter Pertamax atau Pertalite karena semua unit rata-rata memakai bensin,” ujarnya.

    Rihel menambahkan kawasan KM 3, KM 7, KM 12 dan KM 13 Jalan Tjilik Riwut menjadi penyumbang asap pekat dalam beberapa hari terakhir.

    Ia mengaku turun langsung ke lapangan pada Kamis sore sekitar pukul 17.30 WIB dan mendapati api mulai membesar.

    “Memang kendalanya, gambut di sana lumayan dalam,” katanya.

    Kondisi gambut yang dalam membuat api di bawah permukaan tanah sulit dipadamkan sehingga api kembali aktif meski bagian atas lahan telah dinyatakan padam.

    “Kemungkinan besar, dan kami sampaikan secara jujur, para petugas juga kelelahan. Dari pagi sampai sore bahkan sampai malam karena sistem kerja kita menggunakan pola 12 jam. Dengan kondisi gambut yang dalam, pemadaman selama ini hanya mematikan api di permukaan atas saja,” ujarnya.

    BPBD kembali menjadwalkan ground check di empat titik yang masih mengeluarkan asap. Jika masih ditemukan bara api, seluruh unit yang tersedia akan digeser menuju lokasi tersebut.

    Rihel juga menilai penggunaan armada pemadam kebakaran untuk distribusi air bersih bukan solusi ideal karena berpotensi memengaruhi kualitas air bersih masyarakat.

    Ia mencontohkan kejadian pada 2021 atau 2022 ketika masyarakat mengeluhkan air bersih tercampur air parit akibat penggunaan armada damkar.

    Karena itu, BPBD mengusulkan agar armada milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) Kotim dapat dilibatkan dalam penanganan distribusi air bersih, salah satunya dengan membantu pengerukkan parit atau drainase yang masih dangkal sebagai cadangan sumber air terutama di jalan poros utama.

    “Selama ini sumber air di Jalan Ir Soekarno Jalur Lingkar Utara hanya ada di sekitar PDIP dan Jalan Jenderal Sudirman dekat Tahu Sumedang . Di Lingkar Selatan hanya ada di sekitar kantor Kecamatan MB Ketapang dan dekat SPBU KM 8. Akibatnya saat mengejar titik lokasi api, air di tangki lebih dulu habis karena harus bolak-balik mengambil air dengan jarak yang cukup jauh,” jelasnya.

    BPBD Hadapi Beban Ganda

    Di tengah situasi meningkatnya kejadian karhutla, personel BPBD juga harus berbagi tugas membantu penyaluran air bersih kepada masyarakat yang mulai terdampak kekeringan.

    Bersama Perumdam Tirta Mentaya, BPBD telah membantu penyaluran air bersih ke sejumlah desa di Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

    Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga masih menunggu bantuan satu unit mobil tangki dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memperkuat pelayanan distribusi air bersih.

    “Sudah ada beberapa desa Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang mengajukan permohonan air bersih. Sebagian sudah disuplai oleh tim Perumdam, namun berapa jumlah dan lokasi mana saja yang sudah menerima bantuan air bersih, Perumdam yang lebih mengetahui,” kata Rihel.

    Status Tanggap Darurat Berlaku Hingga 26 Agustus

    Rihel kembali mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah meningkatkan status penanganan karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.

    Status siaga darurat yang sebelumnya berlaku selama 185 hari, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026, ditingkatkan menjadi status tanggap darurat selama 28 hari, mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026 sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran yang diperkirakan meningkat pada puncak musim kemarau yang diprediksi hingga Oktober 2026.

    Keputusan tersebut diambil setelah rapat evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), serta instansi vertikal pada Rabu (29/7/2026).

    Berdasarkan data BPBD Kotim per 1 Agustus 2026, telah terjadi 152 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 313,82332 hektare.

    Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 62 kejadian, disusul Kecamatan Baamang sebanyak 56 kejadian.

    Selain itu, BPBD juga mencatat sebanyak 588 titik panas (hotspot), dengan lonjakan tertinggi terjadi sepanjang Juli 2026 yang mencapai 331 hotspot.

    Data tersebut menunjukkan ancaman karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur masih sangat tinggi menjelang puncak musim kemarau.

    Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. (hgn)

  • BPBD Kotim Catat 331 Hotspot Karhutla Sepanjang Juli 2026

    BPBD Kotim Catat 331 Hotspot Karhutla Sepanjang Juli 2026

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat lonjakan tajam ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama puncak musim kemarau. Sepanjang bulan Juli 2026, BPBD Kotim merangkum sebanyak 331 titik panas (hotspot) yang tersebar di wilayah Kotim, dengan konsentrasi terbanyak menumpuk di tiga kecamatan rawan.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, mengonfirmasi bahwa Kecamatan Kota Besi, Mentawa Baru Ketapang, dan Mentaya Hilir Utara menjadi tiga kawasan utama yang menyumbang porsi hotspot terbesar sepanjang Juli.

    “Dominasi hotspot selama Juli berada di Kecamatan Kota Besi, Mentawa Baru Ketapang, dan Mentaya Hilir Utara. Wilayah-wilayah tersebut menjadi fokus pengawasan karena memiliki potensi kebakaran yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya,” ujar Multazam, Minggu (2/8/2026).

    Berdasarkan rincian rekapitulasi data BPBD Kotim, Kecamatan Kota Besi berada di posisi teratas dengan 67 hotspot. Selanjutnya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menyumbang 59 hotspot, diikuti Mentaya Hilir Utara sebanyak 55 hotspot.

    Sebaran titik panas lainnya terdeteksi di Telaga Antang (30 titik), Antang Kalang dan Telawang (masing-masing 24 titik), Parenggean (17 titik), Baamang (15 titik), Teluk Sampit (10 titik), Mentaya Hulu (8 titik), Cempaga (7 titik), Cempaga Hulu (5 titik), Tualan Hulu (4 titik), serta Seranau (2 titik). Adapun Pulau Hanaut dan Mentaya Hilir Selatan mencatatkan nol hotspot sepanjang bulan Juli.

    Multazam menekankan bahwa tingginya angka hotspot satelit berfungsi sebagai petunjuk awal bagi tim reaksi cepat untuk segera melakukan verifikasi dan pemadaman langsung (ground-check) di lapangan.

    “Hotspot merupakan indikator awal yang harus segera diverifikasi. Dalam kondisi cuaca panas, kelembapan rendah, dan lahan yang mengering, titik panas berpotensi berkembang menjadi kebakaran apabila tidak segera ditangani. Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena kondisi cuaca saat ini sangat kering sehingga api mudah menyebar,” pangkas Multazam.

    Secara akumulatif, BPBD Kotim mencatat hingga awal Agustus 2026 telah terjadi 152 kejadian penanganan karhutla dengan total luas lahan terbakar menembus 313,82 hektare. Menyikapi kondisi tersebut, patroli gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api semakin diperketat guna mencegah perluasan bencana kabut asap.

    Rekapitulasi 331 hotspot sepanjang Juli 2026 di mana Kota Besi menyumbang angka tertinggi (67 hotspot) menunjukkan bahwa aktivitas pembukaan lahan (land clearing) dengan cara membakar di koridor Kotim masih marak terjadi. Lonjakan ini berbanding lurus dengan akumulasi 313,82 hektare lahan yang hangus dan mempertegas bahwa Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla Kotim 2026 menghadapi ujian nyata di lapangan.

    Kanal Independen memberikan catatan evaluasi dan pengawasan kebijakan yang sangat tajam; Fokus Ground-Check Kota Besi: Satgas Karhutla Kotim dan BPBD wajib memprioritaskan penyebaran tim patroli darat ke Kota Besi dan Mentawa Baru Ketapang guna memadamkan titik api sebelum merembet ke lapisan gambut dalam.

    Selanjuitnya, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Satreskrim Polres Kotim dan Gakkum LHK harus menindak tegas pemilik lahan yang sengaja membakar atau membiarkan lahannya terbakar di wilayah Kota Besi dan Ketapang, demi memberikan efek jera (deterrent effect).

    Kemudian, Posko Siaga Karhutla Tingkat Desa: Membuka dan mengaktifkan anggaran Posko Siaga di tingkat desa/kelurahan rawan agar respons awal terhadap kemunculan asap dapat ditangani dalam hitungan jam.

    Peningkatan hotspot tidak boleh dibiarkan menjadi kepulan asap pekat yang melumpuhkan aktivitas warga Kotim. (***)

  • Pulau Hanaut Jadi Anomali Karhutla Kotim, Satu Hotspot Picu Lahan Terbakar Terluas

    Pulau Hanaut Jadi Anomali Karhutla Kotim, Satu Hotspot Picu Lahan Terbakar Terluas

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Pola kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun ini menunjukkan fenomena yang tidak biasa. Kecamatan Pulau Hanaut hanya mencatat satu hotspot, namun justru menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar di Kotim.

    Data rekapitulasi BPBD Kotim hingga 30 Juli 2026 mencatat luas lahan yang terbakar di Pulau Hanaut mencapai 82,65 hektare atau sekitar 27,52 persen dari total lahan terbakar di Kotim yang telah mencapai 300,31130 hektare.

    Angka tersebut melampaui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang mencatat 68,457 hektare, serta Baamang dengan 61,711 hektare. Padahal, kedua kecamatan itu jauh lebih sering mengalami kejadian kebakaran.

    Sebaliknya, berdasarkan rekap hotspot sepanjang 2026, Pulau Hanaut hanya tercatat memiliki satu titik panas, jauh di bawah kecamatan lain seperti Antang Kalang (87 hotspot), Kota Besi (74 hotspot), Telaga Antang (54 hotspot), Mentawa Baru Ketapang (40 hotspot), dan Mentaya Hilir Utara (37 hotspot).

    Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah hotspot tidak selalu berbanding lurus dengan luas lahan yang terbakar. Satu titik api yang muncul di kawasan dengan vegetasi kering dan sulit dijangkau dapat berkembang menjadi kebakaran berskala besar sebelum berhasil dikendalikan.

    Di sisi lain, Mentawa Baru Ketapang dan Baamang masih menjadi wilayah dengan intensitas penanganan tertinggi. Hingga akhir Juli, BPBD mencatat 54 penanganan di Mentawa Baru Ketapang dan 51 penanganan di Baamang.

    Artinya, lebih dari 75 persen dari total 138 penanganan karhutla sepanjang tahun ini terjadi di dua kecamatan perkotaan tersebut. Meski demikian, luas lahan yang terbakar di kedua wilayah masih berada di bawah Pulau Hanaut.

    Data BPBD juga memperlihatkan Antang Kalang menjadi kecamatan dengan hotspot terbanyak sepanjang tahun, tetapi belum masuk sebagai wilayah dengan luasan kebakaran terbesar. Kondisi ini mengindikasikan banyak titik panas berhasil ditangani lebih cepat sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran besar.

    Sementara itu, Parenggean menempati posisi keempat luas lahan terbakar dengan 41,5 hektare, disusul Teluk Sampit 13,3 hektare.

    Hingga 30 Juli 2026, BPBD Kotim mencatat 138 kejadian penanganan karhutla, dengan total luas lahan terbakar 300,31130 hektare. Jumlah hotspot yang terdeteksi sepanjang tahun mencapai 488 titik.

    Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berpatokan pada banyaknya hotspot. Karakteristik lahan, akses menuju lokasi, jenis vegetasi, serta kecepatan respons pemadaman menjadi faktor yang sangat menentukan besarnya dampak kebakaran.

    Di tengah masih berlangsungnya musim kemarau, BPBD terus mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. (***)

  • Warga Cepat Diproses, Perkara Korporasi Tak Kunjung Sidang: Jejak Ketimpangan Hukum Karhutla di Kotim

    Warga Cepat Diproses, Perkara Korporasi Tak Kunjung Sidang: Jejak Ketimpangan Hukum Karhutla di Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Musim kemarau di Kotawaringin Timur (Kotim) baru menginjak pertengahan. Namun, indikator alam sudah menunjukkan situasi kritis.

    Muka air tanah pada sejumlah titik telah anjlok hingga di bawah minus 60 sentimeter, sementara kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai empat hingga lima kali sehari.

    Kondisi tersebut mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengkaji opsi menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, pada Selasa (21/7/2026), menyatakan seluruh parameter eskalasi telah terpenuhi, memperberat status siaga yang sebenarnya sudah berlaku sejak 8 April lalu.

    Ancaman asap yang kembali membayang ini sekaligus membuka ulang catatan kelam penegakan hukum di Kotim.

    Setiap kali musim bakar tiba, mayoritas terdakwa yang dibawa ke pengadilan adalah petani atau masyarakat kecil.

    Sebaliknya, perkara yang diduga melibatkan korporasi pemegang konsesi belum pernah terlihat berujung di meja hijau.

    Situasi timpang ini terus berulang, meskipun sejumlah kebakaran diketahui terjadi di dalam kawasan hak guna usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit.

    Praktisi hukum di Kotim, Agung Adi Setiyono, menilai pola tersebut menunjukkan belum konsistennya aparat penegak hukum dalam menerapkan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

    Menurutnya, perusahaan pemilik wilayah konsesi yang terbakar juga harus diperiksa dan diproses apabila ditemukan unsur pidana maupun kelalaian.

    ”Kalau melihat fakta yang berkembang selama ini, penegakan hukum karhutla masih terkesan setengah hati. Yang banyak diproses justru masyarakat kecil atau petani, sedangkan terhadap korporasi belum terlihat hasil penegakan hukum yang setara,” katanya.

    Jejak Kasus yang Tersendat Sejak 2019

    Agung mencontohkan kebakaran hebat yang melanda Kotim pada 2019, tahun yang tercatat sebagai salah satu krisis kabut asap terparah di Kalimantan Tengah.

    Ratusan hektare lahan terbakar kala itu, dan sejumlah areal konsesi perusahaan disegel oleh penyidik Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK).

    Penanganan perkara tersebut sempat diinformasikan telah naik ke tahap penyidikan, dibarengi pemasangan garis segel oleh kepolisian di sejumlah lokasi perkebunan sawit wilayah Kotim dan Seruyan.

    Catatan Direktorat Jenderal Gakkum KLHK yang dihimpun media pada periode September hingga Oktober 2019 memperlihatkan skala persoalan tersebut.

    Secara nasional, KLHK menyegel 64 perusahaan yang konsesinya terbakar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, dengan hanya delapan yang sempat berstatus tersangka.

    Khusus wilayah Kalimantan Tengah, sembilan perusahaan disegel, dan empat di antaranya berada di Kotim.

    Nasib perkara-perkara itu tak lagi mudah dilacak setelah papan segel terpasang. Liputan investigasi media Betahita yang menelusuri jejak sejumlah perusahaan tersebut satu tahun kemudian mendapati status yang beragam.

    Sebagian sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya dan siap disidangkan, sebagian lain masih tersendat di tahap penyidikan, dan satu di antaranya dihentikan penanganannya oleh Gakkum KLHK dengan alasan sudah ditangani kepolisian setempat, tetapi kelanjutannya di tangan polisi pun tak jelas.

    Pola tersebut tidak hanya terjadi di Kotim atau Kalimantan Tengah. Lembaga pemantau hutan Auriga Nusantara mencatat, dari 50 korporasi yang diperiksa terkait dua gelombang karhutla besar pada 2015 dan 2019, hanya 15 kasus yang berujung vonis pengadilan.

    Sebanyak 19 kasus dihentikan penyidikannya lewat SP3, dan 14 sisanya tidak jelas kelanjutannya hingga catatan tersebut diterbitkan pada 2024.

    ”Waktu itu kita tahu ada beberapa konsesi yang disegel Gakkum KLHK. Bahkan sempat disampaikan kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Tapi sampai sekarang mana putusannya? Adakah proses sidangnya? Publik tidak pernah tahu ujungnya, silakan cek di pengadilan setempat, dan setahu saya itu tidak pernah sampai ke PN,” ujarnya.

    Perusahaan yang Sama, Kebakaran yang Berulang

    Salah satu indikasi mengenai pola berulang ini ditemukan di Kotim, jauh dari sorotan peristiwa 2019.

    Analisis titik panas yang dirilis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada akhir Juli 2025 mencatat konsesi PT Maju Aneka Sawit, anak usaha Musim Mas Group yang beroperasi di Kecamatan Telawang, Mentaya Hulu, Kota Besi, dan Mentaya Hilir Utara, sebagai salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dengan kejadian karhutla berulang di dalam dan sekitar areal konsesinya sepanjang tahun 2015, 2019, 2023, dan 2024.

    Temuan itu berbasis analisis citra satelit dan pemantauan titik panas, sehingga belum bisa dijadikan bukti langsung adanya unsur kelalaian atau kesengajaan pidana.

    Sejauh penelusuran Kanal Independen di ruang publik, tidak ditemukan catatan proses hukum, sanksi administratif, maupun penyidikan yang pernah diumumkan terhadap perusahaan tersebut terkait temuan ini.

    Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan citra publik perusahaan yang rutin menggelar sosialisasi pencegahan karhutla bersama BPBD Kotim setiap musim kemarau dan pernah menerima penghargaan Zero Accident Award dari Pemerintah Provinsi Kalteng, meski penghargaan itu menilai aspek keselamatan kerja karyawan, bukan kinerja pengendalian karhutla.

    Perbedaan perlakuan hukum terlihat pada penanganan warga biasa pada tahun yang sama dengan puncak krisis karhutla 2019.

    Pada awal Juli 2019, seorang warga Kecamatan Mentaya Hilir Selatan berinisial Wgn (58) ditangkap polisi hanya dalam hitungan hari setelah lahan gambut seluas sekitar 0,3 hektare yang ia bersihkan terbakar, diduga akibat dibakar untuk mempercepat pembersihan lahan.

    Perubahan Pasal yang Melemahkan Penindakan

    Penjelasan mengapa jerat hukum terhadap korporasi lebih sulit menembus meja hijau terletak pada rumusan undang-undangnya.

    Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup awalnya menganut asas tanggung jawab mutlak (strict liability), yakni korporasi yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

    Ketentuan tersebut berubah setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada 2020. Frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dihapus dari Pasal 88, sehingga jaksa atau penggugat kini kembali harus membuktikan unsur kelalaian atau kesengajaan korporasi lebih dulu, persis seperti yang diminta Agung ketika ia mendesak penyidik membuktikan ada tidaknya kelalaian pemegang konsesi.

    Instrumen berbasis tanggung jawab mutlak itu pernah dipakai dan terbukti berhasil menjerat korporasi sebelum revisi tersebut.

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum PT Waringin Agro Jaya membayar ganti rugi Rp466 miliar pada 2016, dan PT Kallista Alam di Aceh menjadi kasus pertama gugatan perdata karhutla yang dimenangkan pemerintah lewat jalur serupa.

    Namun, vonis tersebut tidak otomatis menghentikan kejadian kebakaran berulang. PT Jatim Jaya Perkasa, anak usaha Wilmar Group yang sudah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung atas karhutla di Riau, kembali terpantau memiliki titik api di areal konsesinya pada Juli 2025, menurut analisis Walhi Riau yang dikutip Betahita.

    Pada Juli 2026, pabrik milik perusahaan yang sama dikenai sanksi penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terkait karhutla 2025. Meskipun demikian, Direktur Eksekutif Walhi Riau, Eko Yunanda, menyebut belum ada tindak lanjut yang jelas atas sanksi tersebut hingga sekarang.

    Pola Serupa di Provinsi Berbeda

    Kritik yang dilontarkan Agung di Kotim ternyata sejalan dengan kondisi di Provinsi Riau, pada waktu yang nyaris bersamaan.

    Dua hari sebelum BPBD Kotim mengumumkan kajian kenaikan status karhutla, Mongabay Indonesia menurunkan liputan mengenai lemahnya penegakan hukum karhutla korporasi di Riau.

    Kebakaran di konsesi PT Sekato Pratama Makmur (unit usaha APP Sinar Mas) dan PT Meskom Agro Sarimas dilaporkan berlangsung sejak Februari hingga Maret 2026 tanpa kejelasan tindak lanjut penyelidikan.

    Sebagian titik kebakaran di areal PT Sekato Pratama Makmur hanya ditandai plang segel kepolisian pada satu lokasi dari tiga titik yang terbakar.

    Sementara itu, di konsesi PT Meskom Agro Sarimas, menurut penelusuran Mongabay ke lokasi, sama sekali tidak ada plang maupun garis polisi.

    Pada saat yang sama, seorang petani di Kecamatan Sungai Apit yang membakar lahan untuk menanam cabai sudah masuk tahap dua, siap dilimpahkan ke kejaksaan.

    ”Penegakan hukum di korporasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Kejahatan karhutla harusnya juga menyasar pemain besar,” kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Eko Yunanda, dengan nada yang nyaris senada dengan kritik Agung di Kotim.

    Agung menegaskan, penyegelan semestinya bukan menjadi akhir dari penegakan hukum.

    Aparat harus mendalami setiap kebakaran yang terjadi di dalam wilayah hak guna usaha atau konsesi perusahaan untuk memastikan apakah telah terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban pencegahan karhutla sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    ”Makanya jangan hanya petani kecil yang diproses. Pemilik konsesi itu wajib dan harus diproses kalau wilayah usahanya ada kebakaran. Penyidik harus membuktikan apakah perusahaan sudah menjalankan kewajiban pencegahan atau justru lalai. Kalau memang ada unsur pidana, proses sampai pengadilan. Jangan berhenti di penyegelan saja,” tegasnya.

    Ia menilai penegakan hukum yang adil merupakan salah satu kunci memutus rantai karhutla yang hampir setiap tahun berulang di Kotim.

    Menurutnya, ketika hukum diterapkan tanpa membedakan pelaku, baik masyarakat maupun korporasi, efek jera akan lebih terasa dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat terjaga. (ign)

  • Kabut Asap Kian Pekat, Hotspot di Kotim Tembus 372 Titik, BPBD Wanti-Wanti Kemarau Masih Empat Bulan Lagi

    Kabut Asap Kian Pekat, Hotspot di Kotim Tembus 372 Titik, BPBD Wanti-Wanti Kemarau Masih Empat Bulan Lagi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diperkirakan belum mencapai puncaknya.\

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim mencatat lebih dari 372 hotspot sepanjang tahun 2026, dengan lebih 147  hotspot terjadi hanya selama Juli, menjadikannya bulan dengan jumlah titik panas tertinggi sepanjang tahun ini.

    Musim kemarau yang diprediksi berakhir Oktober mendatang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

    Menghadapi masalah kompleks, mulai dari meningkatnya kebakaran lahan, meluasnya kekeringan hingga munculnya krisis air bersih di sejumlah desa.

    Berdasarkan pantauan Kanal Independen, kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat dalam sepekan terakhir.

    Kota Sampit dan sejumlah wilayah di sekitarnya hampir setiap hari diselimuti kabut asap, terutama pada pagi dan malam hari.

    Bahkan, saat malam, aroma asap tercium cukup pekat di sejumlah kawasan permukiman.

    Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak asap terhadap kesehatan apabila kebakaran terus meluas.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan pihaknya menggelar Apel Siaga, Gelar Peralatan, dan Gladi Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dan Kekeringan di Stadion 29 November Sampit, Selasa (15/7/2026) lalu.

    Kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan untuk mengukur kesiapan nyata seluruh personel dan peralatan menghadapi ancaman karhutla yang eskalasinya mulai meningkat.

    ”Ini momentum untuk melihat kesiapsiagaan. Ada dua jenis simulasi yang kami lakukan, yaitu gladi skenario dan gladi non-skenario yang bahkan tidak diketahui para peserta upacara. Kami ingin melihat kesiapan sesungguhnya, baik dari personel maupun alat-alatnya,” ujar Multazam.

    Ia mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir BPBD menemukan sedikitnya tujuh titik kebakaran baru yang direspons cepat ditangani sehingga api tak sampai menyebar luas.

    Meski demikian, hasil evaluasi gladi menunjukkan kesiapsiagaan personel belum sepenuhnya optimal.

    Multazam menilai kecepatan respons penanganan masih berada pada angka tiga dalam skala lima.

    ”Kalau skalanya satu sampai lima, kecepatan respons kita masih di angka tiga. Artinya masih perlu banyak perbaikan,” katanya.

    Meski demikian, dalam kondisi operasional sehari-hari, petugas BPBD mampu bergerak cukup cepat.

    ”Respons time kami dari posko sampai siap berangkat minimal lima menit,” jelasnya.

    Juli Jadi Bulan Terburuk

    Data BPBD menunjukkan tren karhutla tahun ini terus mengalami peningkatan.

    Sepanjang 2026 sejak periode Januari hingga Juli ini, jumlah hotspot telah melampaui 300 titik.

    Khusus pada Juli, jumlah hotspot mencapai lebih 147 titik, melampaui Januari mencapai 113 titik yang sebelumnya menjadi bulan dengan titik panas terbanyak.

    Bahkan dalam satu hari, hotspot sempat mencapai 36 titik sebelum akhirnya berkurang setelah dilakukan operasi pemadaman.

    Menurut Multazam, data hotspot satelit tidak selalu menggambarkan kondisi riil di lapangan.

    Sebab, banyak kebakaran lahan gambut terjadi di bawah permukaan tanah sehingga tidak seluruhnya terbaca oleh satelit.

    ”Yang terbaca satelit sering kali asapnya, bukan api yang ada di bawah permukaan gambut. Karena itu, kebakaran gambut sering lebih besar daripada yang terlihat dari data hotspot,” ujarnya.

    Hingga pertengahan Juli, luas lahan yang terbakar  mencapai sekitar 151 hektare dari 72 kejadian. Namun, yang berhasil ditangani BPBD berjumlah 64 kejadian, sedangkan sisanya terkendala akses jalan masuk dan jauh dari sumber air.

    Multazam kerap kali mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini berada di kawasan gambut.

    Berbeda dengan kebakaran di lahan mineral yang umumnya berada di kawasan perusahaan, kebakaran gambut dapat berlangsung hingga berhari-hari karena api terus menyala di bawah permukaan tanah.

    Multazam mencontohkan penanganan kebakaran di kawasan Desa Eka Bahurui.

    ”Hari ketiga kami masuk, sampai hari ke-12 api di dalam gambut masih menyala.”

    Untuk menjangkau titik api, petugas harus membentangkan sekitar 26 rol selang atau hampir 750 meter.

    Operasi tersebut bahkan menyebabkan satu unit pompa mengalami kerusakan karena dipaksa bekerja melebihi kapasitas.

    Empat Desa Mulai Krisis Air Bersih

    Dampak kemarau juga mulai dirasakan masyarakat. BPBD menerima permohonan bantuan air bersih secara resmi dari empat desa, yakni Kuin Permai, Lempuyangan, Regei Lestari, dan Jaya Karet.

    Berbeda dengan bantuan darurat biasa, keempat desa meminta distribusi dilakukan secara berkala.

    Dalam satu hari, kebutuhan air setiap desa mencapai 15.000 hingga 20.000 liter.

    ”Kami sudah berkomunikasi dengan Perumdam Tirta Mentaya agar menyiapkan strategi pengiriman air bersih secara periodik. Mudah-mudahan minggu ini sudah mulai berjalan,” kata Multazam.

    Ia menjelaskan, kebutuhan air tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama sekitar tujuh hari.

    BPBD juga mengantisipasi meluasnya krisis air bersih ke wilayah Pulau Hanaut dan Seranau yang setiap musim kemarau rawan mengalami intrusi air laut sehingga sumber air tawar menjadi terbatas.

    Apabila kondisi memburuk, distribusi air ke wilayah tersebut hanya dapat dilakukan menggunakan perahu, seperti yang pernah dilakukan pada 2015 dan 2019.

    BPBD Minta Helikopter Water Bombing Siaga di Sampit

    Melihat tren kebakaran yang terus meningkat, BPBD telah mengusulkan penempatan satu unit helikopter water bombing di Bandara Haji Asan Sampit.

    Permohonan tersebut telah disampaikan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Tengah.

    Saat ini dua unit helikopter masih diprioritaskan untuk penanganan kebakaran di Kabupaten Pulang Pisau.

    ”Kami berharap unit ketiga bisa ditempatkan di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga respons pemadaman dapat dilakukan lebih cepat,” ujarnya.

    Sementara itu, peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dinilai hampir tidak memungkinkan lagi.

    ”Operasi modifikasi cuaca sudah tidak bisa dilakukan karena awan hujan sudah tidak ada.”

    Mengacu pada prakiraan BMKG, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung sekitar empat hingga lima bulan ke depan.

    Kotim Peringkat Kedua Kebakaran Terluas

    Meski luas lahan terbakar di Kotim masih berada di bawah Kabupaten Pulang Pisau, Multazam menyebut frekuensi kejadian kebakaran di Kotim menjadi yang tertinggi di Kalimantan Tengah.

    ”Kalau dari sisi luasan, kita nomor dua setelah Pulang Pisau. Tapi kalau frekuensi kejadian, justru paling banyak terjadi di Kotim,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut diperparah oleh angin tenggara dengan kecepatan sekitar 10 hingga 25 kilometer per jam yang menyebabkan potensi hujan semakin kecil.

    Menurutnya, awan yang terlihat beberapa hari terakhir merupakan awan tinggi yang kecil kemungkinan menghasilkan hujan.

    Alat Pemantau Kualitas Udara Belum Berfungsi

    Di tengah meningkatnya ancaman kabut asap, BPBD juga menghadapi kendala belum berfungsinya alat pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Alat ini sudah lama mengalami kerusakan.

    Padahal alat tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat pencemaran udara dan menjadi dasar pengambilan kebijakan, termasuk aktivitas belajar mengajar apabila kualitas udara memburuk.

    ”Kami sudah beberapa kali meminta agar alat tersebut segera diperbaiki. DLH juga sudah menyampaikan surat ke kementerian, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Multazam mengatakan, ancaman terbesar karhutla bukan hanya kobaran api, melainkan paparan partikel halus PM2,5 dan PM10 yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

    ”Karhutla ini dampaknya luas, menimbulkan kabut asap yang tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga dapat berpotensi mengganggu penerbangan, pembelajaran di sekolah terganggu hingga bahaya kecelakaan lalu lintas karena jarak pandang berkurang tertutup asap,” ujarnya.

    Polisi Perketat Penegakan Hukum

    Sementara itu, Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain menegaskan kepolisian mulai memperketat penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.

    Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, polisi telah memasang police line di sekitar empat hingga lima titik lahan yang terbakar di kawasan Kecamatan Baamang, Kota Sampit.

    ”Kami sudah melakukan pemasangan police line dan pemetaan lokasi. Selanjutnya pemilik lahan akan kami panggil untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Resky.

    Resky menyebut, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan sehingga belum ada penetapan tersangka.

    Namun apabila ditemukan unsur pidana maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, proses hukum akan ditingkatkan.

    ”Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Setelah sosialisasi dilakukan, apabila masih ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya. (hgn)