SAMPIT, kanalindependen.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mempersoalkan tudingan yang selama ini kerap mengaitkan perusahaan perkebunan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.
Gapki menilai tanggung jawab penanganan kebakaran tidak semestinya selalu dibebankan kepada perusahaan, sebab masih terdapat titik kebakaran di luar areal perkebunan yang perlu ditelusuri pemilik maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengawasannya.
Wakil Ketua I Gapki Cabang Kalimantan Tengah Siswanto, mengatakan perusahaan perkebunan justru telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mencegah dan menangani kebakaran.
”Tidak hanya menjaga areal masing-masing, perusahaan juga siap membantu pemadaman di luar wilayah perkebunan, khususnya pada lokasi yang berada paling dekat dengan operasional perusahaan,” kata Siswanto dalam rapat evaluasi teknis penanganan karhutla di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotawaringin Timur yang dihadiri Bupati Kotim, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah perwakilan perusahaan, Rabu (16/9/2026).
Siswanto menegaskan, pada prinsipnya seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit atau perusahaan besar swasta (PBS) di Kotim mendukung harapan dan kesepakatan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kotim dalam rapat tersebut maupun rapat-rapat sebelumnya.
Anggota GPPI juga telah beberapa kali menggelar rapat untuk membahas dukungan terhadap program pemerintah dalam penanganan karhutla, khususnya di Kotim dan Kalimantan Tengah secara umum.
”Pada prinsipnya, seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit atau PBS di Kabupaten Kotawaringin Timur siap mendukung harapan dan kesepakatan yang telah disampaikan Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur dalam rapat ini maupun rapat-rapat sebelumnya,” kata Siswanto yang juga menjabat sebagai Ketua GPPI (Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia) untuk wilayah Kotim, Katingan, Seruyan.
Siswanto menjelaskan, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengamankan wilayah usahanya masing-masing. Karena itu, perusahaan menyiagakan tim untuk melakukan pencegahan sekaligus penanganan apabila terjadi kebakaran.
Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Langkah tersebut diperlukan agar ketika terjadi kebakaran di sekitar wilayah operasional, perusahaan dapat ikut membantu sesuai kemampuan yang tersedia.
”Di samping mengamankan wilayah usaha masing-masing, kami juga menyiagakan tim perusahaan dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa untuk membantu apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan kewajiban kami,” ujarnya.
Upaya tersebut, lanjutnya, telah dilakukan semaksimal mungkin. Perusahaan juga telah diimbau agar tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah perkebunan masing-masing, tetapi memberikan dukungan apabila terdapat titik kebakaran di luar areal kebun.
Prioritas bantuan diarahkan terutama kepada titik yang berada dalam radius terdekat. Dengan demikian, perusahaan yang berada di sekitar lokasi kebakaran dapat saling membantu apabila salah satu wilayah membutuhkan tambahan kekuatan.
”Sampai hari ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin. Perusahaan-perusahaan juga telah diimbau untuk memberikan dukungan kepada titik kebakaran yang berada di luar wilayah kebunnya, terutama dalam radius terdekat. Perusahaan-perusahaan sepakat saling membantu jika terjadi kebakaran,” kata Siswanto.
Tegaskan Perusahaan Tidak Mungkin Membakar Areal Sendiri
Dalam forum tersebut, Siswanto juga menegaskan bahwa perusahaan tidak mungkin melakukan pembakaran di wilayah perkebunannya sendiri.
Sebaliknya, petugas perusahaan disebut melakukan patroli di batas-batas atau areal perkebunan untuk mencegah api masuk ke kawasan perusahaan dan kemudian meluas.
”Kami tidak mungkin melakukan pembakaran di wilayah perkebunan kami sendiri. Justru petugas perusahaan melakukan patroli di batas-batas atau perimeter areal perkebunan untuk mencegah api masuk dan meluas,” tegasnya.
Menurut Siswanto, seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla saat ini menghadapi beban dan kelelahan yang cukup besar. Karena itu, ia berharap kondisi kebakaran segera berakhir agar pekerjaan di lapangan dapat kembali berkurang.
”Kami berharap kondisi ini segera berakhir sehingga beban dan kelelahan seluruh petugas dapat berkurang,” ujarnya.
Diajak Dukung Penanganan Karhutla
Dukungan dunia usaha terhadap penanganan karhutla juga telah diperluas di tingkat Kalimantan Tengah.
Siswanto mengatakan, tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya, termasuk rapat di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, telah disampaikan kepada seluruh anggota GAPKI agar bersama-sama memberikan dukungan dalam penanganan karhutla.
Sekitar 210 perusahaan anggota GAPKI di Kalimantan Tengah telah diajak untuk mendukung kegiatan tersebut.
Dukungan itu telah berjalan dalam beberapa hari terakhir. Bentuknya tidak hanya dukungan moral, tetapi juga dukungan lain yang diperlukan untuk membantu penanganan karhutla di lapangan.
Namun, ia menekankan bahwa dukungan perusahaan tersebut diberikan secara sukarela.
”Dukungan itu sifatnya sukarela. Kami membantu dengan ikhlas untuk mengatasi karhutla di Kalimantan Tengah,” katanya.
Tim Pemadam dan Tangki Air Siap Dikerahkan
Siswanto menegaskan kesiapan perusahaan untuk membantu tidak hanya berlaku ketika kebakaran terjadi di dalam areal perkebunan.
Apabila kebakaran terjadi di wilayah kota maupun kawasan lainnya dan membutuhkan bantuan pemadaman, tim pemadam kebakaran perusahaan siap dikerahkan.
Tangki-tangki air yang selama ini disiagakan perusahaan memang memiliki fungsi utama untuk menjaga areal perkebunan. Namun, apabila diperlukan penanganan bersama, perusahaan yang berada di sekitar titik api siap membantu.
Menurutnya, yang terpenting adalah adanya informasi yang cepat sehingga perusahaan terdekat dapat segera mengambil tindakan.
”Apabila terjadi kebakaran di wilayah kota atau kawasan lain dan diperlukan bantuan pemadaman, tim pemadam kebakaran perusahaan siap dikerahkan. Tangki-tangki air memang disiagakan untuk menjaga areal perusahaan, tetapi apabila diperlukan penanganan bersama, perusahaan di sekitar titik api siap membantu asalkan ada informasi,” jelas Siswanto.
Informasi mengenai titik panas atau hotspot juga terus dibagikan kepada anggota perusahaan.
Dengan informasi tersebut, perusahaan yang lokasinya paling dekat dengan titik kebakaran dapat segera mengetahui kondisi dan mengambil langkah penanganan.
”Informasi mengenai titik panas atau hotspot juga terus dibagikan setiap saat kepada anggota agar perusahaan yang paling dekat dapat segera mengambil langkah penanganan,” ujarnya.
Soroti Tudingan terhadap Perkebunan
Di balik kesiapan perusahaan membantu penanganan karhutla, Siswanto juga menyampaikan persoalan yang selama ini dirasakan sektor perkebunan.
Menurutnya, Gapki, GPPI dan sektor perkebunan kerap menjadi sasaran aksi demonstrasi maupun tudingan sebagai penyebab kebakaran.
Namun, Siswanto menilai kondisi di lapangan perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Sebab, masih banyak kebakaran yang terjadi bukan berada di dalam areal perkebunan perusahaan.
”Kami melihat kabut asap sangat tebal baik di Sampit maupun di Palangka Raya. Di Palangka Raya, kebun tidak banyak, tetapi asap sangat tebal. Sementara itu, di jalur Palangka Raya–Sampit, yang memiliki lebih banyak kebun, kondisi perjalanan relatif lebih baik,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari argumentasi Siswanto bahwa keberadaan perusahaan perkebunan tidak bisa begitu saja dijadikan dasar untuk mengaitkan seluruh kejadian kebakaran maupun kabut asap.
Ia meminta persoalan tersebut diluruskan dan penanganan karhutla dilihat berdasarkan lokasi kejadian serta pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap lahan.
Pemilik Lahan Terbakar Perlu Diperjelas
Siswanto secara khusus mempertanyakan tanggung jawab pemilik lahan yang terbakar tetapi keberadaannya tidak diketahui.
”Persoalan kepemilikan dan tanggung jawab pengawasan lahan perlu diperjelas, terutama pada kawasan yang terdapat titik-titik kebakaran di luar areal perusahaan,” tegasnya.
Ia mencontohkan kawasan Sampit–Kota Besi yang menurutnya perlu mendapatkan kejelasan mengenai siapa pemilik lahan dan siapa yang bertanggung jawab melakukan penjagaan.
”Kami mempertanyakan tanggung jawab pemilik lahan yang lahannya terbakar tetapi tidak diketahui keberadaannya. Di kawasan Sampit–Kota Besi, misalnya, perlu ada kejelasan mengenai siapa pemilik lahan dan siapa yang bertanggung jawab melakukan penjagaan,” tegas Siswanto.
Ia tidak ingin seluruh tanggung jawab atas kebakaran terus diarahkan kepada perusahaan perkebunan.
Menurutnya, sejumlah perusahaan justru telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk membantu penanganan kebakaran, termasuk mengoperasikan helikopter dan mengeluarkan biaya besar untuk kegiatan pemadaman.
”Kami tidak ingin seluruh tanggung jawab kebakaran selalu ditimpakan kepada perusahaan perkebunan. Sejumlah perusahaan telah mengerahkan sumber daya, termasuk helikopter dan biaya yang besar, untuk membantu pemadaman, tetapi masih tetap disalahkan,” ujarnya.
Meski mempersoalkan tudingan tersebut, Siswanto menegaskan posisi perusahaan tetap mendukung pemerintah daerah dalam menangani karhutla.
”Prinsip kami tetap sama, mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan bersama-sama menangani karhutla,” katanya.
Ia berharap status tanggap darurat yang diperpanjang dapat segera berakhir sehingga masyarakat kembali dapat menjalankan aktivitas dengan nyaman.
Jangan Menunggu Api Membesar
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Kotim Halikinnor mengingatkan bahwa kritik, hujatan maupun demonstrasi merupakan risiko yang dapat dihadapi pejabat publik maupun pelaku usaha dalam menangani persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pekerjaan yang dianggap kurang baik sering kali lebih cepat diketahui dan muncul ke ruang publik dibandingkan pekerjaan baik yang telah dilakukan.
”Sudah menjadi risiko bagi pejabat publik maupun pelaku usaha menerima kritik, hujatan, atau demonstrasi. Hal-hal yang dianggap kurang baik sering kali lebih cepat muncul ke publik dibandingkan kerja baik yang telah kita lakukan,” ucap Halikinnor menanggapi pernyataan Siswanto.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Penanganan kebakaran tetap harus dimaksimalkan.
”Kita apresiasi dan berterima kasih kepada perusahaan yang telah dihimpun di tingkat provinsi untuk membantu penanganan karhutla,” ujarnya.
Di tingkat kabupaten, seluruh kemampuan dan sumber daya yang tersedia juga diminta untuk dikerahkan.
Perusahaan yang telah mengetahui titik-titik lokasi menjadi wilayah bantuannya, terutama perusahaan dengan posisi paling dekat, diharapkan dapat segera bergerak ketika terjadi kebakaran.
Jika satu perusahaan mengalami kesulitan menangani kebakaran, perusahaan lain yang berada di sekitar lokasi diminta ikut membantu. Pola tersebut penting agar api tidak berkembang dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi semua pihak.
”Jika satu perusahaan kesulitan, perusahaan lain yang berada di sekitar lokasi perlu ikut membantu agar api tidak meluas dan menimbulkan kerugian bagi semua pihak,” katanya.
Halikin menekankan pentingnya kecepatan penanganan sejak api masih kecil. Kebakaran tidak boleh dibiarkan berkembang sampai menjadi terlalu besar dan akhirnya membuat satu perusahaan kewalahan.
”Kebakaran harus ditangani sejak masih kecil. Jangan menunggu api membesar dan satu perusahaan di sekitar lokasi titik api kewalahan mengatasinya,” pungkasnya. (hgn/ign)
