cms.kanalindependen.id

Tag: karhutla Kalteng

  • Warisan Asap Setengah Abad: Kayu Kalteng Dikuras, Triliunan Dana Reboisasi Sempat Mengendap

    Warisan Asap Setengah Abad: Kayu Kalteng Dikuras, Triliunan Dana Reboisasi Sempat Mengendap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut putih menelan pagi di tepian Sungai Mentaya. Jarak pandang amblas, menyisakan ruang pandang hanya sekitar dua meter.

    Masih duduk di bangku SD 12 Sampit, Gumarang meraba jalan seraya mendorong gerobak air. Jarum jam menunjuk kira-kira pukul enam pagi.

    Seekor anjing rupanya sudah berdiri tegak di dekat kakinya, tersembunyi sempurna di balik kepungan asap tanpa ia sadari.

    ”Jarak pandang cuma dua meter lebih waktu itu. Untung tiba-tiba anjing itu menggonggong, baru saya sadar dan lari,” kenang pengamat hukum dan kebijakan publik, Muhammad Gumarang, saat memutar kembali ingatan tahun 1973 itu dalam pernyataan tertulis kepada Kanal Independen, Minggu (25/10/2026).

    Kala itu, menurut Gumarang, pemerintah absen dari upaya pemadaman. ”Tanpa masker, sekolah tidak libur, tidak ada bantuan kesehatan. Masyarakat menganggapnya kejadian alam biasa, tanpa protes dalam bentuk apa pun, seakan pasrah dengan keadaan,” tuturnya.

    Media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta instrumen kontrol lain, katanya, masih sangat minim.

    Lima puluh tiga tahun berselang, jangkauan jerebu telah merentang jauh menembus tapal batas negara. Serian di Sarawak, Malaysia, mencatat Indeks Pencemar Udara 287 atau kategori sangat tidak sehat pada 5 September 2026.

    Pusat meteorologi ASEAN mendeteksi kepulan asap merayap dari Kalimantan menuju Sarawak, Sabah, hingga menyentuh langit Brunei. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kumulatif di Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 23.304,72 hektare hingga 12 Oktober 2026.

    Bagi Gumarang, perihnya mata di Sungai Mentaya setengah abad silam dan kelabunya langit Sarawak hari ini berbagi satu pangkal: ambruknya tata kelola hutan.

    ”Bencana kebakaran hutan dan lahan bukan kejadian langka. Sejak dulu sering terjadi di musim kemarau panjang, dan mulai dirasakan sejak dibukanya izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH),” katanya.

    Studi di jurnal Nature Geoscience (2009) yang ditulis Robert Field dan tim merekonstruksi sejarah kebakaran dari catatan jarak pandang bandara sejak 1960.

    Riset itu menyimpulkan hutan Kalimantan telah berubah wujud dari benteng alam yang sangat tahan api menjadi hamparan yang sangat rawan api di antara kemarau 1972 dan 1982. Transisi maut ini terjadi beriringan dengan naiknya kepadatan penduduk, deforestasi, serta beralihnya lahan menuju sistem pertanian dan kehutanan industri.

    Rentang waktu itu bertabrakan tepat dengan penebangan kayu skala besar di Kotawaringin Timur (Kotim) pada awal 1970-an.

    Gumarang pun menagih riwayat uang pemulihan yang dipungut dari setiap meter kubik kayu tebangan. Studi Center for International Forestry Research (CIFOR) memotret ke mana uang itu mengalir.

    Kementerian Kehutanan pada era Soeharto mengalirkan 600 juta dolar AS dari dana reboisasi untuk menopang berbagai proyek yang diistimewakan secara politik, melenceng jauh dari mandat pemulihan hutan.

    Jejak uang yang membeku juga terekam rapi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Mei 2020 membongkar bahwa Provinsi Kalteng menyimpan Rp299,44 miliar sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang belum terpakai.

    Angka ini bertengger di posisi puncak dibandingkan seluruh provinsi lain dalam daftar tersebut. Apabila angka milik provinsi disatukan dengan 13 kabupaten/kota se-Kalteng yang tertera dalam dokumen tersebut, tumpukan uang mengendap ini mencapai sekitar Rp1,17 triliun.

    Nilai itu merengkuh kira-kira seperempat dari total sisa DBH DR nasional yang berjumlah Rp4,56 triliun.

    Ramin Habis dari Tepi Sungai

    Eksploitasi alam menderu di awal 1970-an. Menurut Gumarang, pemerintah Orde Baru, yang memikul warisan ekonomi sulit dari Orde Lama, menjadikan hutan sebagai mesin cetak uang negara.

    Dasar hukumnya dipancang kuat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

    ”Pabrik-pabrik kayu seperti pabrik plywood, sawmill, dan pengolahan kayu lainnya mulai bermunculan di Kalimantan Tengah bagaikan jamur di musim hujan,” kata Gumarang.

    Dampak putaran uangnya terhadap warga memang sangat memukau, membuka lautan lapangan kerja baru dengan efek ekonomi berganda.

    Namun, gemuruh mesin tebang itu tidak diikuti pemulihan hutan. Sasaran utamanya adalah ramin dan balok komersial lain yang bersembunyi di rawa gambut. Penebangan, kata Gumarang, dimulai dari daerah tak jauh dari pinggiran sungai, lokasi yang strategis untuk membawa kayu ke pabrik pengolahan di tepi sungai.

    ”Sehingga hutan rawa atau gambut cepat gundul tanpa ada reboisasi, yang seharusnya dilakukan oleh pemegang izin HPH,” lanjutnya.

    Studi CIFOR karya Anne Casson (2001) mencatat ramin dikuras habis-habisan hingga praktis hanya bertahan di dalam kawasan hutan rawa Taman Nasional Tanjung Puting.

    Taman nasional itu pulalah yang pada pertengahan Oktober 2026 menjadi area kebakaran terluas yang masih ditangani di enam provinsi prioritas.

    Suharyanto, saat masih menjabat Kepala BNPB, melapor kepada Presiden pada 13 Oktober 2026, membeberkan luas area terbakar di sana mencapai 513,89 hektare.

    Jejak Dana Reboisasi

    Gundulnya hamparan lahan peninggalan HPH membuat Gumarang mempertanyakan triliunan rupiah uang pemulihan.

    ”Ke mana dana reboisasi yang sangat besar dan dikelola Kementerian Kehutanan? Hutan yang telah ditebang dibiarkan gundul tanpa reboisasi,” katanya.

    ”Andaikan dilakukan reboisasi, tidak mungkin terjadi seperti ini, dan tidak mungkin perkebunan sawit semasif ini,” lanjutnya.

    Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 bahkan menegaskan pungutan dana reboisasi sama sekali tidak meniadakan kewajiban pemegang HPH merawat dan melakukan permudaan hutan di areal garapan mereka.

    Angin reformasi membawa wewenang dana reboisasi bergeser ke Kementerian Keuangan, dan sebagian akhirnya dipulangkan ke daerah dengan nama DBH DR.

    Dokumen Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu bertanggal 27 Mei 2020 memperlihatkan tumpukan sisa DBH DR yang tak tersentuh: Provinsi Kalteng Rp299,44 miliar, Kabupaten Seruyan Rp248,91 miliar, dan Kabupaten Kotawaringin Timur memegang Rp70,71 miliar.

    Kementerian Keuangan pada 2019 menyatakan bahwa dana yang sudah disalurkan namun belum terpakai itu bisa dianggarkan untuk menumpas karhutla.

    Dari Kayu ke Sawit

    Kini, ucap Gumarang, tegakan kayu di kawasan rawa telah tinggal riwayat. ”Kawasan bukit rata-rata sudah berubah statusnya menjadi perkebunan kelapa sawit. Berubah fungsi karena HPH banyak yang tidak aktif lagi, potensi ekonomis tegakan kayunya sudah habis, dan tidak ada reboisasi,” ujarnya.

    Ia mencatat sejarah kebun sawit komersial pertama di Kalteng bermula di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, oleh PT Indo Turba yang membuka lahan sekitar 1990.

    Menurut Gumarang, menipisnya kayu rawa gambut memaksa mata rantai perambahan merangkak tajam ke Pegunungan Muller-Schwaner dan Meratus. Eksploitasi ekologi juga menyelinap lewat proyek pertanian gambut di Kapuas dan Pulang Pisau yang terbukti gagal.

    ”Kayunya untuk kepentingan pabrik plywood, pabrik kertas, dan pabrik pengolahan kayu, baik yang berlokasi di Kalimantan maupun di Pulau Jawa,” katanya.

    Proyek yang dimaksud adalah Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995, yang kemudian dihentikan pemerintahan BJ Habibie dan dinyatakan gagal.

    Kerusakan hutan dinilai Gumarang semakin brutal saat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan datang menggantikan regulasi lama.

    ”Perizinan untuk hak melakukan eksploitasi kayu yang diberikan pemerintah, baik kewenangan pusat maupun daerah, mengakibatkan kerusakan hutan semakin parah,” ujarnya.

    Menurut Gumarang, hutan produksi yang tak lagi ekonomis bagi perusahaan HPH kemudian ditinggalkan dan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Peralihan itu dinilai mengikuti kebijakan pemerintah saat itu, berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) hasil paduserasi tahun 1999.

    Tarik ulur aturan meledak saat Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan landasan tersebut tak lagi berlaku, mengembalikan acuan tata ruang ke Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), lalu disusul Undang-Undang Cipta Kerja.

    ”Sehingga banyak perkebunan kelapa sawit terkena kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas,” kata Gumarang. Analisis spasial CIFOR pada 2018 memindai 894.841 hektare sawit tumbuh di kawasan hutan Kalteng, termasuk 338.251 hektare di Kotim.

    Gumarang menangkap pergerakan ketika Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turun tangan.

    ”Akibatnya, dilakukan penyitaan atas nama negara oleh Satgas PKH di pemerintahan Presiden Prabowo. Kemudian lahan dengan status kawasan yang belum clear and clean diserahkan ke PT Agrinas untuk dikelola tanpa adanya perubahan status kawasan terlebih dulu,” katanya.

    Pada awal Juli 2026, manajemen PT Agrinas Palma Nusantara menyebut tengah menakhodai sekitar 4,1 juta hektare lahan dalam kawasan hutan, termasuk sekitar 627 ribu hektare luasan di Kalteng.

    Asap yang Kini Lebih Awet

    Gumarang mengakui penanganan karhutla masa kini jauh lebih serius dibanding dekade tujuh puluhan.

    ”Karhutla sekarang lebih luas kebakarannya, namun ada upaya besar dari para pihak untuk memadamkan, terutama peran pemerintah dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki, sehingga kabut asapnya tidak separah masa lalu,” ujarnya.

    Meski kepungan asap berkurang, ia menyorot daya tahannya yang berubah. ”Masa sekarang kabut asapnya awet lama, beda dengan dulu yang cepat hilang bila sudah siang hari. Dulu hutan rawanya sebagian besar masih ada, hanya yang di pinggiran sungai mulai habis digarap,” katanya.

    ”Kerapatan hutan gambut waktu itu masih mampu menyerap dan menyimpan air. Makanya asap sekarang menyebar sampai ke negara tetangga, karena eskalasi karhutla jauh lebih besar dan masif, karena hutan rawa gambut sudah habis,” lanjutnya.

    Asap tebal mengunci operasi dari udara. Laporan BNPB mencatat pada pertengahan Oktober, helikopter pengebom air, pesawat modifikasi cuaca, hingga penerbangan komersial di Kalteng sementara tidak dapat terbang akibat jarak pandang rendah.

    Sistem pemerintah di sisi pencegahan dinilai Gumarang sangat lemah. “Pemerintah sangat minim upaya pencegahan dan mitigasi sebelum karhutla di musim kemarau terjadi, padahal karhutla sudah dapat dipastikan terjadi di musim kemarau,” ujarnya.

    ”Tapi sangat disayangkan, pemerintah bertindak atas dasar setelah kejadian,” tambah Gumarang.

    Ancaman kemarau 2026 sebenarnya sudah diperingatkan sejak April. Usai rapat koordinasi pada 6 April 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan kemarau tahun ini datang lebih awal dengan durasi yang lebih panjang, menyusul keringnya Riau dan Kalimantan Barat sejak Januari.

    Pemerintah Provinsi Kalteng menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026, lalu menaikkannya menjadi Tanggap Darurat melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/230/2026 untuk 31 Agustus hingga 29 September.

    Pada 31 Agustus pula, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terbit.

    Terkait api, Gumarang tidak memberikan toleransi bagi pelanggaran hukum.

    ”Perkebunan kelapa sawit dilarang membuka lahan dengan membakar. Sangat disayangkan bila ada pihak pemerintah yang memberikan izin pembukaan lahan, ditambah pembukaan lahan oleh pihak perusahaan melalui pembakaran. Secara hukum keduanya kena,” tegasnya. Inpres itu juga menyasar pejabat publik yang memfasilitasi atau membiarkan pembakaran lahan.

    Sorotan untuk Menteri dan Kepala Daerah

    Kritik Gumarang bermuara telak pada Kementerian Kehutanan. ”Pihak Kementerian Kehutanan dinilai sangat buruk dalam tata kelola hutan, carut-marut, inkonsisten, sehingga banyak menimbulkan kerusakan hutan. Dana reboisasi yang sangat besar tidak tahu nasibnya, sedangkan hutan Kalimantan sudah dalam kondisi kritis,” katanya.

    Ia membidik pucuk kementerian tanpa kompromi. “Jangan Menteri Kehutanan sekarang, Raja Juli Antoni, seolah tidak ikut berdosa. Kinerjanya juga dinilai buruk dalam menyikapi bencana karhutla, lebih berbau politis dan tidak punya konsep jelas, karena dinilai minim kompetensi,” ujarnya.

    Raja Juli memiliki penjelasan tersendiri. Saat meninjau penanganan karhutla di Berau, Kalimantan Timur, pada Rabu (26/8/2026), ia menyebut karhutla tahun ini dipicu perubahan iklim yang luar biasa.

    Sementara saat merespons desakan mundur pascabanjir Sumatra pada Desember 2025, ia menyatakan siap dievaluasi Presiden.

    Kritik tajam justru menyeruak dari dalam barisan partai pendukung pemerintah. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora Rully Syumanda, pada Sabtu (29/8/2026), menyindir bahwa urusan pemadaman setelah kebakaran tidak memerlukan seorang Menteri Kehutanan.

    Seirama dengan hal itu, juru bicara Partai Gerindra Kamrussamad pada Selasa (20/10/2026) melontarkan dorongan perlunya evaluasi secara sungguh-sungguh jabatan menteri.

    Rabu (21/10/2026), Kementerian Kehutanan membekukan izin enam pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), menambah daftar korporasi yang dikenai sanksi administratif kehutanan menjadi 32 badan usaha.

    Sedikitnya tiga dari enam entitas terakhir berada di Kalteng, termasuk PT Hasil Kalimantan Jaya di Gunung Mas, yang 4.803 hektare dari konsesi seluas 36.745 hektare miliknya terbakar.

    Gumarang memastikan pejabat daerah juga tidak bisa lepas tangan. ”Mulai sekarang pemerintah harus sudah menyiapkan konsep dan tindakan upaya penanggulangan dan mitigasi, khususnya pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, menghadapi karhutla ke depannya,” katanya.

    Gumarang menambahkan, sengkarut perizinan perkebunan sawit yang keluar dari meja bupati, wali kota, dan gubernur tak lepas dari tanggung jawab mereka, baik atas kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang maupun yang diperoleh lewat pembagian kewenangan. ”Kedua kewenangan tersebut, kepala daerah bisa dituntut bila melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi jangan main-main,” tegasnya.

    Kekhawatiran itu pernah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Pada Juli 2011, Bupati Kapuas, Gunung Mas, Katingan, Barito Timur, dan Sukamara mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Kehutanan karena menyatakan terancam dipidana atas izin yang mereka terbitkan dan perpanjang di wilayah masing-masing. MK mengabulkan permohonan itu pada 21 Februari 2012.

    Sawit dan Akar Masalah

    Terlepas dari sikap keras terhadap keteledoran negara, Gumarang meminta semua pihak jujur menilai industri. ”Kita juga harus jujur mengakui, terlepas dari banyaknya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi kelapa sawit memiliki efek perubahan besar di segala aspek pembangunan,” ujarnya.

    ”Bahkan menjadi pilar ekonomi utama, khususnya Kalimantan Tengah, pascamerosotnya usaha kayu,” lanjut Gumarang.

    Namun, bagi Gumarang, besarnya sumbangan finansial itu tidak lantas memaklumi aksi perusakan lingkungan.

    ”Ada kebun sawit yang nakal, pembukaan lahan dengan membakar, yang sebetulnya dilarang. Yang benar metodenya rintis, tebas, imas, tebang, cincang, rumpuk untuk pembusukan,” katanya.

    Pembukaan lahan, kata Gumarang, wajib menyertakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) saat beroperasi di wilayah bertegakan kayu guna menyetorkan kewajiban Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan.

    Data titik panas 2026 memperlihatkan api tidak hanya menyala di kebun sawit. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat sekitar 74 persen dari 34.262 titik panas di Kalimantan sepanjang Januari hingga Juli 2026 terdeteksi di area konsesi.

    Rinciannya, 10.739 titik berada di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit, 7.880 titik di konsesi tambang, dan 6.905 titik di kawasan PBPH.

    Bagi Gumarang, kehadiran perkebunan sawit ikut berperan sebagai tameng dari kehancuran yang lebih buruk.

    ”Seandainya hutan yang gundul atau hanya tersisa semak belukar karena tidak dilakukan reboisasi itu tidak berubah jadi perkebunan sawit, kemudian lahannya semua terbakar, jelas keadaannya jauh lebih mengerikan,” katanya.

    “Jadi tidak selayaknya kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada perkebunan kelapa sawit, padahal akar masalahnya buruknya pengelolaan hutan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan sebagai leading sector,” tegasnya mengunci argumen.

    Gumarang menutup pernyataannya dengan kata putus bagi nyali penguasa daerah. ”Bila bupati, wali kota, atau gubernur tidak mampu, disarankan mundur saja. Karena kalau kejadian ini terulang lagi tahun depan, kekecewaan dan kemarahan masyarakat sulit dibendung,” tegasnya. (ign)

  • Petaka Subuh di Tengah Kabut Asap Pekat: Dua Pengendara Motor Tewas Mengerikan Usai Hantam Truk di Sudirman Km 10!

    Petaka Subuh di Tengah Kabut Asap Pekat: Dua Pengendara Motor Tewas Mengerikan Usai Hantam Truk di Sudirman Km 10!

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Teror kepekatannya kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Sampit kembali memakan korban jiwa. Dua orang pria yang mengendarai sepeda motor dilaporkan tewas di tempat usai terlibat kecelakaan maut dengan sebuah truk bak terbuka di Jalan Jenderal Sudirman Km 10, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat (23/10/2026).

    Tragedi berdarah yang merenggut dua nyawa sekaligus ini terjadi saat gumpalan racun asap pekat menyelimuti jalur utama Sampit–Pangkalan Bun, yang melumpuhkan jarak pandang (visibility) horizontal pengemudi.

    Apriandi, seorang pengguna jalan yang melintas di lokasi kejadian beberapa saat setelah benturan, mengonfirmasi bahwa kabut asap di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Km 10 dalam kondisi sangat tebal dan membahayakan.

    “Benar, saat kejadian kabut asap sangat tebal. Dua orang dilaporkan meninggal di tempat dalam kecelakaan motor dengan truk,” ungkap Apriandi menahan duka di TKP, Jumat (23/10/2026).

    Dua Pria Meninggal di Tempat, Identitas Korban dan Kronologi Masih Ditelusuri

    Informasi awal di lapangan mengindikasikan bahwa kedua korban tewas merupakan laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Benturan keras dengan bodi truk bak terbuka membuat kedua korban mengembuskan napas terakhir di lokasi kejadian sebelum sempat dievakuasi ke RSUD dr. Murjani Sampit.

    Hingga berita ini diturunkan, jajaran Satlantas Polres Kotim masih melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan armada truk dan sepeda motor korban yang mengalami kerusakan parah.

    Identitas lengkap kedua korban serta kronologi pasti arah laju kendaraan sebelum benturan masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak kepolisian.

    Tragedi maut di Jalan Jenderal Sudirman Km 10 merupakan puncak ancaman keselamatan berlalu lintas saat krisis Bencana Udara Karhutla Kotim. Ketika jarak pandang memburuk secara drastis, memacu kendaraan tanpa penerangan maksimal atau nekat mendahului (overtaking) adalah tindakan fatal yang berujung maut.

    Kabut Asap dan risiko di Jalan Raya

    Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang dan menyulitkan pengendara memperkirakan jarak kendaraan lain. Meski kecelakaan ini terjadi saat kabut asap dilaporkan tebal, belum ada informasi yang memastikan kondisi tersebut menjadi penyebab langsung tabrakan.

    Kecelakaan tersebut kembali menyoroti risiko keselamatan di jalan ketika jarak pandang terbatas. Dalam kondisi demikian, pengendara perlu mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, menyalakan lampu kendaraan yang sesuai, serta menghindari menyalip atau bermanuver secara mendadak.

    Jika pandangan tidak lagi memungkinkan pengendara mengendalikan kendaraan dengan aman, perjalanan sebaiknya dihentikan di tempat yang aman dan jauh dari arus lalu lintas.

    Informasi lebih lanjut mengenai kronologi kejadian, identitas korban, serta hasil penanganan kecelakaan masih menunggu keterangan resmi Satlantas Polres Kotim.

    Kabut asap dan risiko di jalan raya

    Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang dan menyulitkan pengendara memperkirakan jarak kendaraan lain. Meski kecelakaan ini terjadi saat kabut asap dilaporkan tebal, belum ada informasi yang memastikan kondisi tersebut menjadi penyebab langsung tabrakan.

    Kecelakaan tersebut kembali menyoroti risiko keselamatan di jalan ketika jarak pandang terbatas. Dalam kondisi demikian, pengendara perlu mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, menyalakan lampu kendaraan yang sesuai, serta menghindari menyalip atau bermanuver secara mendadak.

    Jika pandangan tidak lagi memungkinkan pengendara mengendalikan kendaraan dengan aman, perjalanan sebaiknya dihentikan di tempat yang aman dan jauh dari arus lalu lintas.

    Informasi lebih lanjut mengenai kronologi kejadian, identitas korban, serta hasil penanganan kecelakaan masih menunggu keterangan resmi Satlantas Polres Kotim. (***)

  • Asap dan Ratusan Titik Panas Bayangi Kotim, Jarak Pandang Sampit Sempat 5 Meter

    Asap dan Ratusan Titik Panas Bayangi Kotim, Jarak Pandang Sampit Sempat 5 Meter

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Kabut asap menyelimuti Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis, 22 Oktober 2026. Data BMKG Kotim menunjukkan jarak pandang yang tercatat pukul 07.00 WIB hanya 5 meter, sebelum meningkat menjadi 100 meter pada pukul 08.00 WIB dan 300 meter pada pukul 09.00 WIB.

    Meski jarak pandang berangsur meningkat dalam rentang pengamatan tersebut, kondisi cuaca masih dilaporkan berkabut. Pada pukul 08.00 WIB, cuaca dikategorikan sebagai kabut tebal, sedangkan pada pukul 09.00 WIB berubah menjadi kabut asap.

    Pada pukul 07.00 WIB, suhu udara tercatat 24,2 derajat Celsius dengan kelembapan 98 persen. Angin berada dalam kondisi tenang atau calm, dengan kecepatan 0 kilometer per jam.

    Satu jam kemudian, suhu meningkat menjadi 25,1 derajat Celsius dengan kelembapan tetap 98 persen. Angin masih tenang. Pada pukul 09.00 WIB, suhu kembali meningkat menjadi 28,1 derajat Celsius, sementara kelembapan turun menjadi 83 persen. Angin tercatat bertiup dari selatan dengan arah 200 derajat dan kecepatan 6 kilometer per jam.

    Data tersebut memperlihatkan perubahan jarak pandang dan parameter cuaca sepanjang pagi. Namun, peningkatan jarak pandang hingga pukul 09.00 WIB belum cukup untuk memastikan kabut asap telah menghilang atau kondisi sudah aman di seluruh wilayah Sampit.

    512 titik panas terdeteksi di Kotim

    Di tengah kondisi tersebut, infografis BMKG per 22 Oktober 2026 mencatat 512 titik panas di Kotim dalam periode pemantauan 24 jam terakhir. Sebanyak 480 titik memiliki tingkat kepercayaan menengah, 21 titik rendah, dan 11 titik tinggi.

    Pulau Hanaut mencatat jumlah titik panas terbanyak, yakni 142 titik. Berikutnya Teluk Sampit dengan 111 titik, Seranau 100 titik, Telaga Antang 34 titik, dan Mentaya Hilir Utara 32 titik.

    Titik panas merupakan indikasi anomali suhu yang terdeteksi melalui pemantauan satelit. Data tersebut tidak otomatis membuktikan seluruh titik merupakan kebakaran aktif. Verifikasi lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di setiap lokasi.

    Kotim masuk kategori sangat mudah terbakar

    Analisis parameter cuaca BMKG untuk periode 22–23 Oktober 2026 menempatkan Kotim dalam kategori sangat mudah terbakar. Sementara itu, prakiraan cuaca harian menunjukkan kondisi berawan, dengan potensi pertumbuhan awan hujan kategori sedang, yakni 50–70 persen, di wilayah utara Kotim.

    Potensi pertumbuhan awan hujan tidak menjamin hujan turun merata di seluruh kabupaten. Karena itu, perkembangan cuaca dan kondisi titik panas masih perlu dipantau bersamaan dengan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Forecaster on Duty  BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Kotawaringin Timur, Suci Priatin Ningsih, menjelaskan jarak pandang dari 5 meter berangsur membaik menjadi 300 meter dalam dua jam pengamatan.

    “Hingga data pengamatan pukul 09.00 WIB, jarak pandang Sampit tercatat membaik dibandingkan dua jam sebelumnya,” katanya.

    Sementara itu kabut asap masih berpotensi  terjadi di setiap pagi tergantung dengan kecepatan angin. Apalagi dalam beberapa hari belakangan kebakaran hutan dan lahan masih terjadi terutama di wilayah selatan Kotawaringin Timur. (***)

  • Awan Hujan Mati Akibat El Nino, BMKG Pakai Dry Ice Tembas Asap Pekat Sumatra–Kalimantan

    Awan Hujan Mati Akibat El Nino, BMKG Pakai Dry Ice Tembas Asap Pekat Sumatra–Kalimantan

     Kanalindependen.id  – Kebuntuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akibat ketiadaan awan semai di atas langit Kalimantan dan Sumatra akhirnya direspons dengan inovasi taktis skala besar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonsolidasikan kekuatan bersama TNI, BNPB, Kemenhut, Kemenhan, dan BRIN untuk mengimplementasikan penyemaian es kering (dry ice) guna membongkar racun kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Selasa (20/10/2026).

    Langkah agresif ini diluncurkan guna menembus “tutup” lapisan inversi atmosfer fenomena jebakan udara panas yang menahan racun asap di dekat permukaan tanah pada ketinggian 6.000 hingga 7.000 kaki terutama saat bibit awan hujan alami mati akibat puncak kemarau El Nino.

    Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto, menegaskan bahwa sublimasi dry ice ditargetkan secara presisi dari atas pesawat udara untuk memicu pendinginan mendadak (flash cooling), sehingga membuka kembali “pintu” konveksi udara vertikal.

    “Lapisan inversi bertindak seperti tutup yang menghambat pergerakan udara vertikal. Sublimasi dry ice memicu penurunan suhu secara mendadak, sehingga ‘pintu’ aliran konveksi kembali terbuka dan asap dapat naik secara vertikal untuk terurai sekaligus memperbesar peluang tumbuh awan,” terang Tri Handoko Seto, Selasa (20/10/2026).

    Tolok Ukur Keberhasilan: Memulihkan Visibility Bandara dan Operasional Water Bombing

    Guna mengukur efektivitas pengerahan dry ice, BMKG menggunakan parameter terukur berupa peningkatan jarak pandang (visibility) dan penurunan konsentrasi partikel polutan beracun PM2.5.

    Hasil evaluasi beberapa hari pelaksanaan di wilayah Palembang dan sebagian Sumatra menunjukkan dampak positif. Jarak pandang berangsur membaik sehingga membantu pembukaan kembali rute penerbangan sipil serta melancarkan navigasi penerbangan helikopter water bombing dan pesawat patroli karhutla.

    Meski demikian, BMKG menggarisbawahi bahwa penyemaian dry ice merupakan bagian dari strategi intervensi atmosfer taktis, dan bukan satu-satunya solusi ajaib untuk memadamkan karhutla. Operasi udara wajib berjalan selaras dengan pemadaman ground fighting di darat, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, dan keterlibatan Masyarakat Peduli Api (MPA).

    Penggunaan teknologi dry ice oleh BMKG Pusat merupakan angin segar sekaligus tuntutan mendesak bagi pemulihan krisis udara di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Ketika jarak pandang di Kota Sampit sempat melumpuh hingga tersisa 100 meter akibat mengendapnya racun asap tanpa angin, penyemaian dry ice adalah kunci pembuka “tutup kompor” inversi di atas bumi Tambun Bungei.

    BMKG dan BNPB didesak tidak hanya memusatkan operasi dry ice di Palembang atau Palangka Raya. Langit Sampit, Seranau, dan Pulau Hanaut yang terkepung ribuan  titik panas wajib diprioritaskan menjadi zona gempuran dry ice guna mengurai kepekatan asap PM2.5.

    Harmonisasi Operasi Udara dan Penindakan Hukum Arson di Tapak: Terbukanya lapisan inversi asap dari udara harus dimanfaatkan secara optimal oleh Satgas Karhutla darat dan Polres Kotim untuk melakukan penetrasi pemadaman ke titik isolir Desa Ganepo dan Camba, serta memborgol mafia pembakar lahan yang memanfaatkan cuaca ekstrem.(***)

  • Menantang Batas Kewenangan DPRD Kalteng, KRKT Desak Hak Angket Enam Persoalan

    Menantang Batas Kewenangan DPRD Kalteng, KRKT Desak Hak Angket Enam Persoalan

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Gemuruh demonstrasi mahasiswa Aliansi Cipayung Plus memenuhi halaman Kantor DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Senin (19/10/2026).

    Saat desakan agar wakil rakyat tidak duduk berpangku tangan menghadapi krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) makin menguat, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong keluar menemui massa.

    Alih-alih menjanjikan gebrakan instan, ia menyingkap sebuah realitas tentang batas kekuatan lembaganya. ”Di DPRD itu sangat terbatas kewenangan,” ujarnya.

    Arton menyebut dewan bekerja lewat jalur dan mekanisme formal guna menyampaikan pendapat dan kewenangan umum di forum rapat serta mendorong pemerintah daerah.

    Pada hari yang sama, batas kewenangan itu langsung diuji oleh Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT). Melalui permohonan resmi, KRKT mendorong legislatif melepaskan instrumen pengawasan tertinggi mereka.

    Targetnya jelas. Penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP). Permohonan yang ditujukan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan itu telah diserahkan ke DPRD Kalteng.

    Tuntutan ini menempatkan enam persoalan dalam sorotan tajam. Tiga isu pertama menyasar krisis asap: alokasi anggaran penanganan karhutla 2026 senilai Rp107 miliar, pernyataan serta kebijakan gubernur soal bencana ini, dan kajian indikator status bencana nasional.

    Sementara tiga isu lainnya membidik misteri pengadaan smart board tahun 2024 sampai 2025, pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) 2026, hingga pengawasan tata kelola di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Kendati membangkitkan instrumen terkuat milik dewan, KRKT menegaskan langkah ini murni berpijak pada koridor pengawasan.

    ”Hak angket merupakan instrumen konstitusional, bukan alat penghakiman,” kata Ketua Umum KRKT Damai Alam Usop dalam siaran pers Dewan Pengurus Pusat (DPP) KRKT.

    Organisasinya tidak meminta DPRD menjatuhkan vonis bersalah kepada siapa pun. Desakan mereka bermuara pada pengujian kebijakan, keterbukaan informasi publik secara sah, pertanggungjawaban administratif, dan lahirnya rekomendasi perbaikan berbasis bukti.

    Teka-teki Rp107 Miliar dan Tenggat yang Terlewat

    Angka Rp107 miliar untuk penanganan karhutla bagai kotak hitam yang belum terbuka seutuhnya. Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi sempat merincinya pada awal Oktober lalu, yakni Rp27 miliar diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni, Rp40 miliar suntikan pemerintah pusat, dan Rp40 miliar tambahan lewat APBD Perubahan.

    Masalahnya, Junaidi mengungkap bahwa dewan belum menerima laporan penggunaannya, sementara evaluasi resmi baru dijadwalkan Maret mendatang.

    Menolak menunggu, KRKT menuntut penjelasan resmi menyangkut sumber pendanaan, pemakaian BTT, jejak dukungan pusat, pengadaan peralatan, belanja operasional, hingga upah petugas lapangan dan laporan riil pertanggungjawabannya.

    Lonceng tenggat bahkan sudah lebih dulu didentangkan. Lewat siaran pers 12 Oktober di Habar Kalimantan Tengah, KRKT mematok waktu tujuh hari bagi Pemprov dan pemerintah pusat untuk membuka rencana penanganan, pihak pelaksana, dan rincian alokasi anggaran.

    Jika ditarik dari titik itu, batas akhirnya jatuh tepat pada 19 Oktober, hari yang sama dengan pengumuman permohonan ke dewan.

    Penelusuran Kanal Independen belum menemukan rincian penggunaan anggaran yang dibuka Pemprov hingga batas waktu itu menguap.

    Pertanyaan menyoal duit pusat ini mencuat tatkala dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pada 16 Oktober, komisi antirasuah itu menyatakan dana siap pakai tersebut dipakai antara lain untuk penanganan karhutla di Kalimantan dan Papua. Dalam perjalanannya, KPK menemukan dugaan konflik kepentingan serta suap.

    KPK tidak menyebut Kalteng. Penelusuran Kanal di sumber terbuka juga belum menemukan penjelasan gamblang mengenai asal-usul Rp40 miliar bantuan pusat yang masuk ke postur anggaran karhutla provinsi tersebut.

    Mendaki Ambang Batas Politik

    Menarik pelatuk hak angket berarti harus bersiap mendaki tembok politik yang menjulang. Hak DPRD provinsi untuk menyelidiki kebijakan strategis pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan ini tidak bisa sembarangan diayunkan.

    Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, panitia angket memang berkuasa memanggil pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, maupun warga untuk dibongkar keterangannya.

    Pihak yang dipanggil wajib menampakkan diri, kecuali mengantongi alasan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Andai panggilan secara patut itu diabaikan berturut-turut, DPRD berhak menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan panggilan paksa.

    Hanya saja, syaratnya sangat mencekik. Bagi DPRD Kalteng yang dihuni 45 wakil rakyat, usul hak angket baru punya pijakan awal jika didukung minimal 10 anggota lintas fraksi.

    Usulan itu kemudian harus bertarung di arena rapat paripurna yang minimal dihadiri 34 anggota, lalu wajib mengamankan persetujuan dari paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir. Sekali usulan itu kandas, ia dilarang keras untuk diajukan kembali.

    Kerasnya tembok ini sudah terlihat di Kalimantan Timur. Usul hak angket terhadap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bergulir kencang usai demonstrasi besar 21 April 2026, sebuah unjuk rasa yang juga tak ditemui oleh sang gubernur. Sebanyak 21 anggota dari enam fraksi meneken usulan itu pada 4 Mei.

    Nyatanya, rapat paripurna 10 Juni terpaksa ditunda akibat hanya 32 dari 55 anggota dewan yang muncul, gagal memenuhi syarat kehadiran tiga perempat jumlah anggota. Hingga pengujung Juni, DPRD Kaltim hanya bisa menjadwalkan ulang paripurna tersebut secara tentatif pada 13 Juli.

    KRKT menyadari tebalnya ambang batas itu. ”Tidak adanya persetujuan DPRD terhadap usulan hak angket atau HMP tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum,” kata Damai.

    Kendati sadar angket bisa tertahan oleh tembok suara paripurna, KRKT mendesak pengaduan masyarakat ini tetap diproses secara administratif.

    Pimpinan dewan dituntut menerbitkan tanda terima resmi, membedahnya lewat fraksi dan komisi, mempertimbangkan rapat dengar pendapat, serta memberikan ketegasan jawaban tertulis.

    KRKT menyatakan akan mendokumentasikan dengan rapi seluruh tanda terima, nomor agenda, disposisi, hingga tanggapan resmi dewan. Apabila rutinitas administratif ini menemui jalan buntu, KRKT menyatakan akan mempertimbangkan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia, keterbukaan informasi publik, atau menempuh upaya hukum lain.

    Retak Pandangan soal Status Bencana

    Selain urusan anggaran, narasi status bencana nasional karhutla masih memantik persimpangan pandangan di internal legislatif.

    Pada 14 Oktober, Junaidi mendesak Gubernur Agustiar Sabran untuk lekas mengusulkan karhutla sebagai bencana nasional dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dari sisi yang berseberangan, anggota DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering memandang sikap gubernur yang tidak mendorong penetapan status tersebut sebagai hal yang bisa diterima.

    ”Tidak perlu menjadi bencana nasional tapi anggarannya harus maksimal,” tutur Freddy.

    KRKT sendiri secara khusus meminta DPRD mengkaji indikator status bencana dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025.

    Desakan agar status itu segera diusulkan juga digelorakan oleh mahasiswa. Melalui Lima Perintah Rakyat Kalimantan Tengah yang diboyong Aliansi Cipayung Plus, dua poin utamanya menuntut dewan mendesak gubernur menerbitkan surat ketidaksanggupan daerah, sekaligus mengajukan permohonan peningkatan status bencana kepada Presiden.

    Tenggat 3 x 24 jam dipatok mahasiswa bagi Pemprov dan pemerintah pusat untuk merealisasikan tuntutan tersebut.

    Merespons tekanan yang datang, Arton S. Dohong memandang tuntutan mahasiswa soal status bencana memang beralasan, tetapi kriterianya masih butuh pengkajian.

    Sembari berharap usulan itu lekas mewujud agar pusat lebih fokus melakukan pemadaman dan membantu daerah, ia memastikan DPRD akan menggelar rapat kerja guna meneruskan aspirasi tersebut kepada sang gubernur.

    Bila menilik aturan teknis dalam Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB tahun 2016, surat pernyataan ketidakmampuan gubernur memang menjadi gerbang awal peningkatan status. Namun, pascaterbitnya putusan MK tersebut, BNPB menyatakan siap melakukan penyesuaian pedoman.

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran sebelumnya menyatakan status nasional belum diperlukan. Saat menyambangi Sampit pada 9 Oktober, ia menyebut daerah masih mampu menangani karhutla.

    Tiga hari berselang, pada 12 Oktober, ia menegaskan belum mengusulkannya ke pemerintah pusat, seperti dilaporkan detikKalimantan.

    Kesesuaian pernyataan publik gubernur dengan data resmi semacam itulah yang diminta KRKT untuk diperiksa tajam oleh dewan.

    Penelusuran Kanal Independen, pernyataan gubernur pada 9 Oktober itu berhadapan dengan rilis data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tertanggal 9 September yang dipublikasikan 10 September.

    Data Kemenkes secara telak memosisikan Kalteng di pucuk daftar korban asap, tercatat 313 dari 324 pasien rawat inap dan 3 dari 4 korban meninggal di tujuh provinsi. Kendati demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul mempertanyakan asal data tersebut, seperti diberitakan Tabengan pada September.

    Tiga Persoalan Lain dalam Bidikan

    Tuntutan penyelidikan ini turut menyapu tiga persoalan lintas sektor. Pada pendidikan, KRKT mengincar transparansi pengadaan papan tulis interaktif (smart board).

    Wakil Gubernur Edy Pratowo, dalam sebuah rapat koordinasi tahun ini, sempat menjabarkan bahwa Pemprov menyiapkan 1.984 unit pada tahun 2024. Pada 2025, tercatat 3.147 unit. Ribuan perangkat ini ditebar ke berbagai satuan pendidikan, khususnya SMA, SMK, dan sekolah khusus.

    Jejak proyek ini sebelumnya diwarnai laporan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalteng ke KPK dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng pada Juli 2025 atas dugaan korupsi.

    Pemicunya, harga satuan barang dinilai melambung jauh melampaui standar harga pasar. Aroma kejanggalan juga disorot Center for Budget Analysis (CBA) pada September 2025 dengan mempertanyakan postur hitungan anggarannya.

    CBA mengklaim proyek yang dicatat Rp156,8 miliar di APBD 2024 itu sebenarnya mencapai Rp304,4 miliar. Penelusuran sumber terbuka belum menangkap kabar tindak lanjut aparat penegak hukum atas laporan tersebut.

    Bergeser ke wilayah bantuan sosial, program KHBS yang dirancang menyentuh sekitar 300 ribu kepala keluarga dengan sokongan APBD sekitar Rp400 miliar juga disorot tajam.

    Kala peluncuran bergulir pada Februari 2026, Gubernur Agustiar sendiri lantang mengajak publik untuk mengawal agar penyalurannya tepat sasaran.

    Pada April lalu, Pemprov lantas mencoret sekitar 40 persen penerima karena dinilai tidak layak pascaverifikasi, menurut laporan Kompas.com. Berpijak dari sinilah, KRKT mendesak keakuratan data hingga realisasi uangnya dibedah tuntas.

    Terakhir, mata tajam KRKT tertuju pada sengkarut tata kelola perizinan di Dinas ESDM. Pada Desember 2025, Kejati Kalteng telah menyeret Kepala Dinas ESDM saat itu, Vent Christway, sebagai tersangka korupsi pertambangan.

    Perkara yang bertalian erat dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ini diduga membikin negara rugi sekitar Rp1,2 triliun hingga Rp1,3 triliun.

    Hingga awal Oktober, persidangan kasus ini masih terus berputar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya.

    KRKT mendesak DPRD menyoroti potensi celah konflik kepentingan dan pengawasan internal di dinas tersebut, kendati Damai tetap memasang garis batas independensi peradilan.

    ”Pengawasan DPRD harus tetap menghormati independensi penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan,” pesannya.

    Langkah KRKT mendatangi gedung dewan ini bukan cerita baru. Aksi KRKT sebelumnya dilakukan di depan Gedung DPRD Kalteng pada 15 Oktober, yang memobilisasi sekitar 14 organisasi kemasyarakatan.

    Hingga kini, penelusuran Kanal di sumber terbuka belum bersua dengan tanggapan resmi dari pimpinan DPRD maupun Pemprov atas rentetan tuntutan yang kian menggunung tersebut.

    ”Setiap dugaan harus diuji secara objektif. Setiap kebijakan yang menggunakan kewenangan dan keuangan publik harus dapat dijelaskan. Setiap kesimpulan harus berlandaskan fakta, dokumen, serta proses hukum yang adil,” tegas Damai. (ign)

  • Serangan Balasan Asap Lumpuhkan Sampit: Jarak Pandang Cuma 100 Meter, Seruyan dan Kotim Dihantam 1.001 Hotspot!

    Serangan Balasan Asap Lumpuhkan Sampit: Jarak Pandang Cuma 100 Meter, Seruyan dan Kotim Dihantam 1.001 Hotspot!

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Harapan warga Kota Sampit untuk menghirup udara segar sirna seketika. Setelah sempat melandai beberapa hari, serangan balasan pekatnya kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengepung Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Senin (19/10/2026) pagi.

    Data pengamatan resmi BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Sampit mencatat jarak pandang horizontal (visibility) berada pada tingkat ekstrem dan membahayakan, yakni hanya 100 meter pada pukul 08.00 WIB.

    Kondisi ini diperparah oleh suhu udara 26,4 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 90 persen serta pergerakan angin dalam status calm (0 km/jam). Ketiadaan angin ini membuat gumpalan racun asap mengendap pekat tepat di atas wilayah pemukiman warga Sampit tanpa bisa terurai.

    Penderitaan dan keputusasaan warga terekam di kawasan Pelabuhan Sampit. Bejo, seorang warga lokal, mengaku kaget saat terbangun dan mendapati kota kembali dipenuhi jelutut asap pekat.

    “Padahal beberapa hari ini sudah mereda. Kami kira kabut asap akan berakhir, ternyata tidak,” keluh Bejo menahan kekecewaan, Senin (19/10/2026).

    Kembalinya teror asap pekat ini dipicu oleh ledakan drastis akumulasi titik panas (hotspot). Koordinator Lapangan Satgas Karhutla Kotim, Rihel, membeberkan bahwa rekapitulasi data satelit NOAA-20 dan SNPP (BRIN Hotspot) merekam rekor mengerikan: 1.001 titik panas menggulung Kotim dan Kabupaten Seruyan dalam akumulasi 24 jam terakhir (data per Minggu, 18/10/2026 pukul 16.00 WIB).

    Dari total 1.001 titik tersebut, sebanyak 977 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah (medium), 7 titik tingkat tinggi (high), dan 17 titik tingkat rendah (low).

    Dari jumlah tersebut, 977 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, 17 titik pada tingkat kepercayaan rendah, dan tujuh titik pada tingkat kepercayaan tinggi. Pemantauan menggunakan satelit NOAA-20 dan SNPP dengan instrumen VIIRS.

    Sebaran terbanyak tercatat di Kecamatan Pulau Hanaut dengan 253 titik, disusul Seranau sebanyak 239 titik dan Teluk Sampit sebanyak 216 titik. Kecamatan Kota Besi mencatat 70 titik, Antang Kalang 63 titik, Mentaya Baru Ketapang 57 titik, Mentaya Hulu 50 titik, dan Mentaya Hilir Utara 49 titik.

    Koordinator Lapangan Satgas Karhutla Kotim, Rihel, menjadi sumber keterangan terkait rekapitulasi tersebut. Data itu menunjukkan banyaknya indikasi panas yang terdeteksi di wilayah Kotim dan Seruyan, tetapi tidak serta-merta berarti seluruh titik merupakan kebakaran aktif.

    Titik panas merupakan hasil deteksi satelit yang masih memerlukan verifikasi lapangan. Data tersebut juga belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh kabut asap yang menyelimuti Sampit berasal dari titik-titik panas di wilayah tersebut.

    Jarak pandang menjadi perhatian

    Jarak pandang 100 meter yang tercatat BMKG menjadi gambaran kondisi atmosfer di Sampit pada pagi hari. Di tengah aktivitas warga yang kembali berhadapan dengan kabut asap, kondisi ini perlu mendapat perhatian, terutama bagi pengguna jalan dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

    Kabut asap yang kembali muncul setelah sempat mereda juga menunjukkan bahwa perubahan kondisi udara belum tentu menandai berakhirnya persoalan karhutla. Selama sumber asap masih ada dan kondisi atmosfer belum mendukung penyebarannya, kualitas udara dapat kembali memburuk.

    Namun, untuk mengetahui tingkat paparan yang dialami warga, diperlukan data kualitas udara, seperti konsentrasi partikulat PM2.5 atau PM10. Data jarak pandang dan kondisi cuaca saja belum dapat menentukan tingkat pencemaran maupun risiko kesehatan secara terukur.

    Bagi warga Sampit, meredanya asap beberapa hari lalu sempat memberi harapan bahwa kondisi akan membaik. Pengamatan BMKG pada Senin pagi menunjukkan bahwa harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.(***)

  • Tega! Dana Bencana Karhutla Kalteng Digerogoti Korupsi: KPK Tetapkan 5 Tersangka Pengadaan DSP BNPB Rp148 Miliar

    Tega! Dana Bencana Karhutla Kalteng Digerogoti Korupsi: KPK Tetapkan 5 Tersangka Pengadaan DSP BNPB Rp148 Miliar

    JAKARTA, Kanalindependen.id – Di tengah perjuangan hidup-mati warga Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang tercekik racun kabut asap dan amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anggaran darurat kebencanaan justru dijadikan bancakan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skandal korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2024–2026.

    Penanganan darurat bencana yang dikorupsi ini mencakup alokasi anggaran penanganan karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa di NTT, serta bencana banjir di Aceh dan Sumatra.

    Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan skandal terorganisir ini dalam konferensi pers resmi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

    “Dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap. Pengadaan dari penyedia yang diduga terafiliasi dengan tersangka bernilai paket mencapai sekitar Rp148 miliar,” ungkap Achmad Taufik Husein.

    Konflik Kepentingan Adik Mantan Kepala BNPB dan Sitaan Barang Bukti Rp5,47 Miliar

    Guna merespons cepat kondisi darurat bencana, BNPB menggunakan mekanisme penunjukan langsung berdasarkan Rencana Kerja Kolaboratif (RKK). Namun, diskresi ini dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan kelompok. KPK menetapkan lima orang tersangka yang terdiri atas pejabat BNPB dan pihak swasta:

    1. Bima Setiawan (Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu, adik dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto).
    2. Richard Erlangga (Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu).
    3. Gabriel Purwaka Sigit (Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus PPK).
    4. Syifa Nrika Ghifarian (Swasta).
    5. Gery Prasetiawan (Swasta).

    Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penggeledahan, KPK menyita barang bukti tindak pidana senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas uang tunai Rp3,35 miliar, USD 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas (133 gram), tabungan emas (192 gram), serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

    Kelima tersangka telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026.

    Terbongkarnya skandal korupsi DSP BNPB senilai Rp148 miliar oleh KPK menjelaskan alasan di balik lambat dan minimnya alokasi bantuan helikopter water bombing serta peralatan pemadam untuk daerah krisis seperti Kotim. Ketika masyarakat Kotim diselimuti racun asap, anak-anak terserang diare dan ISPA, serta tiga relawan gugur di lapangan, oknum pejabat di Jakarta justru menikmati komitmen fee miliaran rupiah dari dana darurat.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    1. Jerat dengan Pasal Pemberatan Pidana Mati: KPK didesak tidak ragu menerapkan ancaman sanksi maksimal. Korupsi yang dilakukan terhadap dana bencana alam (disaster emergency fund) pada saat status darurat berlangsung merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang layak dijatuhi hukuman terberat.
    2. Audit Total Alokasi Bantuan Karhutla Kalteng: BPK dan BPKP dituntut melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh proyek pengadaan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, untuk memastikan tidak ada pemotongan anggaran operasional petugas pemadam di tingkat tapak. (***)

  • Pola Blunder Komunikasi Berulang: Gumarang Sorot Tanggung Jawab Ring Satu Gubernur Kalteng

    Pola Blunder Komunikasi Berulang: Gumarang Sorot Tanggung Jawab Ring Satu Gubernur Kalteng

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Pola komunikasi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran setidaknya empat kali memantik polemik publik dalam rentang waktu sekitar 18 bulan terakhir.

    Insiden teranyar pada awal Oktober 2026, justru saat provinsi ini tengah didera krisis ekologis yang parah. Merujuk data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng per 7 Oktober 2026, terdapat 5.848 insiden dengan hamparan lahan hangus menembus 17 ribu hektare.

    Kabut asap bahkan memaksa Bandara Haji Asan Sampit melumpuhkan penerbangan selama dua pekan akibat jarak pandang sore hari yang terjerembap hingga di bawah 100 meter.

    Peribahasa “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” tentu sangat akrab di telinga masyarakat. Namun, saat bara api di lahan gambut belum seutuhnya padam, Agustiar Sabran justru mengganti ujung kalimat tersebut kala merespons pertanyaan wartawan seputar karhutla.

    ”Karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi,” ucapnya di depan sorotan kamera.

    Lelucon itu seketika memantik badai. Gelombang kritik melesat melampaui lini masa media sosial, menembus dinding Senayan, hingga memancing teguran tersirat dari Kementerian Dalam Negeri.

    Bagi pengamat hukum dan politik Gumarang, polemik ini ibarat kaset kusut yang sekadar memutar ulang peringatannya.

    Pertengahan September lalu, saat dua video Agustiar mengenai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan bantuan air bersih telanjur ditertawakan warganet, Gumarang sudah mendesak orang-orang di sekeliling gubernur untuk menjadikan insiden itu sebagai bahan evaluasi serius. Kali ini, tagihan serupa ia lontarkan dengan nada yang jauh lebih keras.

    ”Disarankan kepada Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk memperbaiki kualitas gaya komunikasi atau public speaking melalui orang-orang di sekelilingnya. Jangan yang di sekelilingnya hanya bisa menikmati fasilitas saja,” kata Gumarang, Kamis (15/10/2026).

    Gema Candaan hingga Senayan

    Latar kelakar tersebut terekam tatkala Agustiar menghadiri peringatan hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pada awal Oktober 2026. Pertanyaan wartawan saat itu menyinggung penanganan karhutla.

    Agustiar membuka jawabannya dengan mengaitkan takdir dan ulah manusia.

    ”Sebenarnya sama aja, takdir juga, tapi banyak ulah manusianya. Hampir 97 persen tuh akibat manusianya,” katanya dalam wawancara itu.

    Dia lalu menyuarakan pentingnya kebersamaan dalam melawan karhutla, persis sebelum plesetan kalimat itu meluncur tanpa rem.

    Dalam pidato resminya selaku inspektur upacara Hari Jadi ke-67 Kobar di halaman Kantor Bupati Kobar, Selasa (6/10/2026), Agustiar tegas menyerukan semangat kebersamaan Huma Betang.

    Rilis Media Center Pemprov Kalteng merekam pesannya soal karhutla. ”Penanganan karhutla bukan hanya soal pemadaman. Pemerintah harus hadir membantu masyarakat yang terdampak,” katanya.

    Namun, pesan penting itu tenggelam, tersapu potongan candaan yang telanjur beredar luas. Sejumlah warganet bahkan mengolok-olok kelayakan Agustiar menjadi gubernur, alih-alih menanggapi isi pernyataannya.

    Agustiar berupaya menjernihkan opini publik saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (12/10/2026) siang. Kalimat tersebut, menurutnya, sekadar ajakan agar semua pihak meredam perdebatan soal siapa yang salah.

    ”Enggak ada lagi waktu kita begitu,” ujarnya.

    Ia menegaskan ucapan itu murni terlontar dalam nuansa santai dan mengaku tidak menyangka kalimatnya bakal berujung viral. ”Kami bercanda aja. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Maksudnya bercanda,” tegasnya.

    Namun, klarifikasi itu gagal membendung arus kritik. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai candaan tersebut kehilangan empati ruang dan waktu.

    ”Meskipun niatnya bercanda, tapi tidak pada tempatnya karena kondisi masyarakat yang sedang mengalami musibah,” katanya, Selasa (13/10/2026), seperti dikutip detikcom.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan hal senada. ”Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati,” ujarnya.

    Rabu (14/10/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ikut angkat bicara. Ia menyoroti lima gubernur di Kalimantan, termasuk Agustiar, tatkala menyambangi kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

    Bima juga meminta kepala daerah lebih berfokus pada koordinasi lapangan serta menahan laju pernyataan yang memancing polemik. “Jangan sampai menimbulkan polemik, menguras energi, apa lagi menyakiti hati warga,” kata Bima, seperti dilansir tirto.id.

    Jejak Pola Berulang

    Gumarang menilai respons publik di media sosial terhadap gaya komunikasi Agustiar sudah bergeser dari kritik menjadi ejekan.

    ”Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran selama ini sering mendapat sorotan, kritikan, bahkan ejekan dan hujatan yang sangat memprihatinkan dalam setiap gaya komunikasinya di media pemberitaan,” katanya.

    ”Bukan lagi kritik, tapi menjadi bahan ejekan dan hujatan di media sosial yang bisa merusak citra Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, karena kritikan sudah mengarah ke hujatan, termasuk pembunuhan karakter,” lanjutnya.

    Candaan terbarunya memercikkan bara baru. ”Kalimat inilah yang menjadi viral dan sangat rentan digoreng-goreng untuk merusak citra Gubernur Agustiar Sabran, walaupun sebenarnya kalimat itu cuma candaan. Namun, kalimat itu menjadi pemantik kegaduhan di media sosial,” ujarnya.

    Gumarang mengingatkan bahwa hal serupa pernah terjadi. Akhir Agustus hingga awal September 2026, video berdurasi sekitar satu menit soal OMC beredar luas.

    Perhatian warganet kadung tersita oleh gaya bicara sang gubernur, sehingga nyaris mengubur pengakuan penting yang ia sampaikan: tingkat keberhasilan OMC hanya 30 persen.

    Video kedua menyusul pada Minggu (13/9/2026), merekam momen saat Agustiar mencari istilah yang pas kala menjelaskan bantuan air bersih di halaman Istana Isen Mulang.

    Rentetan insiden inilah yang menjadi dasar peringatan Gumarang. Senin (14/9/2026), ia sudah meniup peluit panjang.

    Gumarang menilai kritik soal logat tidaklah substantif. Namun, ia juga meminta lingkar dalam gubernur menjadikan polemik tersebut sebagai evaluasi serius agar pola yang memancing ejekan tidak terus berulang dan merembes menjadi komoditas politik.

    Pola itu pun terulang, dengan polemik yang membesar hingga menyentuh Senayan dan Kementerian Dalam Negeri.

    Pekerjaan Rumah Ring Satu

    Bidikan Gumarang bergeser dari soal logat menuju teknik penyampaian pesan, dengan alamat yang teramat jelas, yakni orang-orang terdekat gubernur.

    ”Kasihan gubernur tidak diberi masukan yang terbaik untuk beliau, karena secara konstitusi beliau gubernur yang sah, pilihan masyarakat Kalteng. Maka dari itu, orang-orang di sekelilingnya harus memberikan yang terbaik untuk beliau sebagai pemimpin,” katanya.

    Dia mengingatkan, ruang kesempurnaan seorang pemimpin selalu memiliki batas. ”Ada hal yang harus dipelajari lebih jauh bersama timnya dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

    Menurut Gumarang, kepala daerah setiap hari menapaki arena publik, khususnya tatkala berhadapan dengan lensa wartawan.

    ”Hal ini jangan dianggap sepele, karena rentan menjadi sasaran tembak lawan politik yang selalu mencari celah,” katanya.

    Karena itu, ia menuntut ring satu gubernur menanggalkan sikap pasif. ”Orang-orang di sekeliling gubernur harus memberikan atensi serius terhadap hal tersebut, jangan diam seribu bahasa. Padahal gubernur membutuhkan dukungan kinerja dari tim,” ujarnya.

    Dukungan itu berupa masukan taktis dalam menghadapi sorotan publik. ”Mulai dari intonasi suara, artikulasi, tempo, ritme, dan pembatasan isu percakapan, sehingga tidak bias,” kata Gumarang.

    Ia menilai masukan semacam itu ibarat air yang mudah diserap. “Hal ini saya kira tidak sulit bagi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk memahami dan menyerapnya, karena beliau juga orang yang punya pengalaman dan seorang sarjana,” katanya.

    Lanskap rekam jejak Agustiar membenarkan hal tersebut. Laman Kamu Bersih Aku Pilih milik Transparency International Indonesia mencatat ia memimpin Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng mulai 2016 dan melangkah masuk ke DPR RI pada 2019.

    Latar pendidikannya pun bernapas pada ranah serupa; ucapan selamat BPS Kalimantan Tengah saat pelantikan, 20 Februari 2025, mematrikan gelarnya sebagai sarjana ilmu komunikasi (S.I.Kom).

    Urgensi meracik kata di tengah krisis ekologis diuraikan dalam kerangka panduan Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC).

    Panduan tersebut menegakkan enam pilar utama, yakni menjadi yang pertama, tepat, kredibel, menunjukkan empati, mendorong tindakan, dan menunjukkan rasa hormat.

    Kerangka itu menitikberatkan bahwa warga yang tercekik krisis harus lebih dulu melihat bahwa pemimpinnya peduli.

    Sikap kurang hormat kepada publik yang dilanda bencana justru akan menggerus kepercayaan, seperti ditulis Jana Telfer dari CDC dalam panduan manajemen krisis terbitan PR News.

    Sebagai katup pelepas tekanan, Gumarang memberikan jalan keluar strategis. ”Untuk mengurangi tugas, hal tersebut bisa diperankan wakil gubernur dan humas, sehingga gubernur juga tidak sendirian, karena gubernur bekerja atas dasar tim dalam mengorkestrasi jalannya pemerintahan,” katanya.

    Saat ini kursi wakil gubernur diduduki oleh Edy Pratowo, figur matang yang memimpin Pulang Pisau hingga dua periode sebelum menjabat Wagub Kalteng pada 2021.

    ”Apalagi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran banyak dikelilingi orang-orang yang berkualitas, berpengalaman, dan memiliki jenjang pendidikan S2 dan S3. Saya yakin hal itu bisa lebih baik bila mereka merasa punya tanggung jawab dan menyayangi pimpinannya,” ujar Gumarang.

    Taruhan Periode Pertama

    Gumarang lantas menarik benang merah antara rentetan persoalan komunikasi ini dengan masa depan politik Agustiar.

    ”Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam menjalankan visi, misi, dan program yang dicanangkannya jelas tidak cukup satu periode atau lima tahun, tetapi membutuhkan dukungan untuk dua periode atau sepuluh tahun,” katanya.

    ”Semua itu tidak terlepas dari kinerja pada periode pertama dalam menjalankan pemerintahan, yang dirasakan dan dinilai masyarakat,” lanjutnya.

    Faktanya, mandat periode pertama itu diraih melalui pertarungan yang ketat. Agustiar dan Edy Pratowo memenangi Pilgub Kalteng 2024 berbekal perolehan 37,27 persen suara.

    Unggul sekitar 1,2 poin persentase atas pesaing terdekatnya, Nadalsyah Koyem (almarhum) dan Supian Hadi, menurut rekapitulasi KPU Kalteng.

    Menyoal lawan politik yang disebut Gumarang, Agustiar sendiri juga menyinggungnya. Dia mengisyaratkan kemungkinan adanya pihak yang belum puas dengan hasil kontestasi politik, tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud, saat memberikan klarifikasi pada 12 Oktober lalu.

    Gumarang juga mengingatkan, tembok kebisuan di lingkar dalam hanya akan memperparah keadaan.

    ”Jangan sampai orang-orang di sekeliling Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tidak peduli atau cuek, atau merasa enggan memberikan masukan. Hal ini sama saja memperburuk keadaan,” katanya.

    Dia menilai gubernur memiliki kelapangan dada untuk berbenah. ”Sepanjang saran disampaikan dengan baik, saya kira Gubernur Agustiar Sabran akan menerimanya dengan senang hati untuk memperkaya kemampuan beliau, di samping beliau sudah banyak memiliki kelebihan sehingga menjadi gubernur yang konstitusional,” ujarnya.

    Napas keterbukaan itu memang berulang kali didengungkan Agustiar. Pada Agustus 2025, ia menyatakan senang dikritik, terutama kritik yang membangun. Awal September 2026, di hadapan pengurus PWI Kalteng, ia menyebut kritik yang membangun jadi obat untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik.

    Gumarang mengakhiri pernyataannya dengan sebuah pengakuan yang dibarengi tagihan tanggung jawab.

    ”Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Agustiar Sabran memiliki kelebihan sehingga menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Namun, kita juga punya tanggung jawab untuk mendukung beliau dalam segala hal, termasuk kekurangan gaya komunikasi, dengan memberikan masukan yang terbaik untuk menjalankan pemerintahan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat,” tegasnya. (ign)

  • Udara Berbahaya Kalteng: KRKT Desak Bencana Nasional dan Transparansi Rp107 Miliar

    Udara Berbahaya Kalteng: KRKT Desak Bencana Nasional dan Transparansi Rp107 Miliar

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Tiga dari lima indikator syarat hukum bencana nasional telah terpenuhi oleh data pemerintah pusat.

    Ribuan hektare lahan terbakar luput dari laporan penanganan provinsi, dan penggunaan anggaran karhutla senilai Rp107 miliar belum dilaporkan ke wakil rakyat.

    Berbekal rangkaian anomali data tersebut, massa Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) merapatkan barisan di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (15/10/2026).

    Sejumlah peserta unjuk rasa mengenakan aksesori adat Dayak. Tuntutan pertama mereka disuarakan lantang, yakni menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalteng sebagai bencana nasional. Namun, Gubernur Agustiar Sabran tidak keluar menemui mereka.

    Kondisi udara yang memicu kemarahan warga pada hari itu nyatanya belum membaik hingga malam. Situs resmi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPUNET) KLH/BPLH merekam nilai ISPU menyentuh angka 1.294 untuk parameter PM2.5 di stasiun Palangka Raya Jekan Raya pada pukul 21.32 WIB.

    Catatan ini empat kali lipat di atas patokan kategori berbahaya yang dimulai dari angka 300.

    Dominasi asap berbahaya itu tergambar jelas dalam data nasional. Tiga teratas dalam daftar ISPUNET malam itu disapu bersih oleh wilayah Kalteng: Palangka Raya Jekan Raya (1.294), Kabupaten Katingan (1.248), dan Kabupaten Gunung Mas (1.160).

    Kabupaten Barito Selatan Sanggu (660) dan Murung Raya (518) juga bertengger di urutan sepuluh besar.

    Enam hari sebelumnya, gubernur sudah memberikan jawabannya. ”Terkait ditetapkan bencana nasional, saya rasa belum, karena kita masih mampu menangani ini,” ujarnya seusai rapat evaluasi penanggulangan darurat karhutla dan kekeringan di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, Jumat (9/10/2026) malam.

    Klaim kesanggupan itu berseberangan dengan data pemerintah pusat. Laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 9 September yang dipublikasikan keesokan harinya menempatkan Kalteng di urutan teratas daftar korban asap.

    Kemenkes mencatat 313 dari 324 pasien rawat inap akibat karhutla di tujuh provinsi terdampak berada di Kalteng, memonopoli angka sekitar 96,6 persen.

    Tiga dari empat korban yang meninggal dunia juga tercatat di Kalteng, seluruhnya di Kotawaringin Barat.

    Kemenkes menyebut para pasien yang terbaring di fasilitas kesehatan Kalteng dirawat karena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kemenkes mencatat 2.843.012 penduduk Kalteng terdampak oleh kepungan asap ini.

    KRKT menyesalkan ketidakhadiran kepala daerah untuk bertatap muka. “Kami menyayangkan tidak adanya pertemuan langsung dengan Gubernur, mengingat aspirasi yang disampaikan menyangkut keselamatan masyarakat luas dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani bencana ekologis,” kata Ketua Umum KRKT Damai Alam Usop, penanggung jawab aksi, dalam siaran pers yang diterima Kanal Independen.

    ”Tuntutan masyarakat bukan persoalan politik praktis, melainkan perjuangan konstitusional untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945,” urai Damai.

    Syarat Hukum yang Telah Terjawab

    Melalui aksinya, KRKT mendesak Presiden dan pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional dengan menimbang kondisi faktual, luas dampak, ancaman kesehatan, kerusakan ekosistem, serta kemampuan penanganan di daerah.

    ”Status dan skala penanganan harus memberikan jaminan mobilisasi sumber daya nasional yang memadai demi keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah,” tegas Damai.

    Agustiar memiliki pandangan berbeda. Senin (12/10/2026), ia menyatakan belum mengusulkan status itu karena penetapannya bukan keputusan mutlak daerah.

    ”Bencana nasional itu ada ketentuannya, tidak sembarang angka,” ujarnya.

    Ketentuan yang disinggung gubernur sejatinya telah dibuat benderang lewat putusan hakim. Melalui Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memaknai ulang Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

    Syarat status bencana nasional diturunkan menjadi cukup bertumpu pada sedikitnya tiga dari lima indikator, dengan jumlah korban sebagai pilar utama yang wajib ada.

    Kanal Independen mencatat tiga indikator itu sudah terpenuhi rentetan data pemerintah sendiri, yakni jumlah korban, cakupan luas wilayah, dan dampak sosial ekonomi.

    Undang-undang mendefinisikan korban bencana secara lugas sebagai orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

    Sementara data dua indikator lain, yakni kerugian harta benda serta kerusakan prasarana dan sarana, belum terlacak di sumber terbuka.

    Putusan MK memang tidak menjadikan status nasional turun otomatis, mengingat penetapannya tetap berada di tangan pemerintah.

    Namun, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan putusannya memberi penegasan tajam. Apabila tiga indikator terpenuhi, pemerintah pusat harus segera menetapkannya sebagai bencana nasional dan mengambil alih kemudi penanganan dari pemerintah daerah.

    Desakan ini tidak memudar, melainkan terus menjalar. Tepat pada hari aksi KRKT di Palangka Raya, perwakilan 15 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat, menggelar aksi damai di Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun.

    Kelompok ini menuntut status darurat bencana nasional sekaligus pengerahan helikopter water bombing. Aksi tersebut digelar bersamaan dengan kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di wilayah tersebut.

    Silang Pendapat dan Klaim Pusat

    Saat berada di Sampit, Agustiar melontarkan argumen bahwa ISPA tidak selalu berkaitan dengan karhutla. Argumen ini bertolak belakang dengan Kemenkes yang justru memasukkan 313 pasien rawat inap ISPA di Kalteng ke dalam buku data korban karhutla.

    Kendati indikator hukum telah terpenuhi, pemerintah pusat masih menapak di garis yang sama dengan gubernur.

    Seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (12/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi karhutla tanpa bersandar pada status bencana nasional.

    Fakta di lapangannya, Kalteng terbelenggu status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus. Agustiar bahkan kembali memperpanjang status tersebut hingga 29 Oktober dengan alasan kabut asap belum juga surut.

    Pada hari yang sama dengan unjuk rasa KRKT, Presiden melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kristomei belum menutup rapat peluang status bencana nasional.

    ”Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana, apakah nasional atau daerah,” katanya seusai dilantik, seperti dikutip Suara.com.

    Ia menitikberatkan aksi konkret di lapangan. “Jangan sampai namanya besar tapi kan responsnya nggak ada,” ujarnya.

    Pekatnya Asap dan Kepingan Data yang Hilang

    Tuntutan kedua KRKT mendesak penghentian kabut asap melalui tindakan nyata dan terukur, yakni memadamkan kebakaran, mengendalikan sumber asap, dan mempercepat pemulihan lingkungan.

    KRKT menegaskan, masyarakat membutuhkan bukti fisik, tidak cukup hanya dengan jalinan janji atau lembaran laporan.

    ”Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka langkah pemadaman, pengendalian lahan gambut, perlindungan kesehatan, dan hasil operasi lapangan,” tuntut Damai.

    ”Rakyat tidak boleh terus-menerus menanggung gangguan kesehatan, terganggunya pendidikan, aktivitas ekonomi, serta ancaman keselamatan akibat kabut asap,” ujarnya.

    Ancaman itu terhampar jelas. Satelit mendeteksi 447 titik panas memanggang lima kecamatan Palangka Raya, yakni Bukit Batu, Rakumpit, Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut.

    Laporan harian sehari sebelumnya merangkum temuan 101 kasus ISPA hanya dari delapan puskesmas di kota tersebut.

    Tuntutan keterbukaan informasi ini diikat kuat landasan hukum. Pasal 20 Peraturan Daerah Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 mewajibkan gubernur menyelenggarakan sistem informasi pengendalian kebakaran lahan, merangkum data titik panas, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), dan luas areal terbakar. Informasi itu wajib dikomunikasikan kepada publik.

    Selisih data yang mencolok bahkan pernah tergelar di hadapan Presiden. Dalam rapat bersama Presiden di Posko Aju Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, 22 Agustus, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib melaporkan satuan tugas darat berhasil menangani 4.499,21 hektare kawasan terbakar.

    Padahal, analisis satelit Kementerian Kehutanan saat itu menangkap luas karhutla Kalteng telah menganga hingga 7.634,46 hektare.

    Hitungan matematika murni menunjukkan sekitar 3.135 hektare atau 41 persen luas kebakaran versi satelit berada di luar jangkauan catatan penanganan yang dilaporkan Pemprov.

    Akurasi angka skala nasional juga tengah menanti pembuktian. Pada 12 Oktober, BNPB melaporkan kepada Presiden bahwa lahan yang masih bergelut dengan proses pemadaman di enam provinsi prioritas tersisa 639,23 hektare, 513,89 hektare di antaranya berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalteng.

    Penggunaan Anggaran Rp107 Miliar Belum Dilaporkan

    Menukik pada tuntutan ketiga, KRKT menyasar tata kelola anggaran. Mereka mendesak Pemprov Kalteng membuka secara terperinci alokasi, realisasi, penggunaan, pelaksana kegiatan, serta hasil anggaran penanganan karhutla.

    ”Setiap rupiah uang negara yang digunakan atas nama penyelamatan rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Damai.

    Jejak keuangan provinsi ini sempat dirinci Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi. Total anggaran karhutla tingkat provinsi tahun ini menembus angka Rp107 miliar.

    Rinciannya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni sebesar Rp27 miliar, bantuan pemerintah pusat Rp40 miliar, dan suntikan tambahan lewat APBD Perubahan senilai Rp40 miliar. Masalahnya, wakil rakyat belum memegang satu pun laporan penggunaannya.

    ”Kita pun belum dapat laporan Rp 107 miliar ini digunakan untuk belanja modal,” urai Junaidi, Rabu (14/10/2026).

    Laporan untuk pos konsumsi hingga honor relawan pun nihil di meja dewan, sementara evaluasi resmi bersama DPRD baru dijadwalkan pada Maret mendatang.

    Agustiar sebelumnya memberi kepastian bahwa penggunaan anggaran itu berjalan transparan. Seusai rapat paripurna di DPRD Kalteng, Selasa (29/9/2026) malam, ia mengatakan penggunaan anggaran karhutla sudah berjalan dan dapat dipantau secara terbuka.

    Pecahan angka BTT yang beredar di ruang publik nyatanya belum seragam. Saat menetapkan status tanggap darurat dalam konferensi pers di Posko Pusat Karhutla, Istana Isen Mulang, Senin (31/8/2026), Agustiar menyinggung besaran alokasi BTT.

    ”Semula kita anggarkan Rp72 miliar melalui BTT,” sebutnya.

    Mundur sebulan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran menyebut BTT tahun ini berada di kisaran Rp70 miliar.

    Penelusuran Kanal Independen di sumber terbuka belum menemukan penjelasan resmi mengenai hubungan deretan angka tersebut dengan Rp27 miliar BTT untuk karhutla yang dirinci Junaidi.

    KRKT sebelumnya mematok tenggat waktu sebelum turun ke jalan. Pemprov dan pemerintah pusat dituntut membuka peta rencana penanganan, pihak pelaksana, dan alokasi anggaran dalam batas waktu tujuh hari.

    KRKT juga meminta agar peta kebakaran, identitas pemegang izin, hasil pemeriksaan, perkembangan penegakan hukum, serta rincian data korban diungkap dalam tempo 14 hari.

    Bayang-bayang dugaan korupsi dana bencana muncul di Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Oktober menetapkan lima tersangka dugaan korupsi pengadaan yang anggarannya diduga bersumber dari dana siap pakai BNPB.

    Hingga saat ini, KPK belum memberikan kepastian mengenai kaitan perkara tersebut dengan penanganan karhutla di Kalimantan.

    Jerat Hukum Korporasi dan Masyarakat Adat

    Menyentuh dimensi hukum, KRKT mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi. Merujuk Kajian Hukum KRKT tertanggal 12 Oktober 2026, Damai menyebut pencabutan izin konsesi akibat pelanggaran kewajiban pengendalian kebakaran tidak serta-merta menghapus kewajiban pemulihan lingkungan, potensi tanggung jawab perdata, dan pertanggungjawaban pidana apabila unsur hukumnya terbukti.

    ”Pemeriksaan terhadap korporasi harus dilakukan secara serius,” tekan Damai.

    KRKT meminta pemerintah membeberkan hasil pemeriksaan konsesi dan tindak lanjut pencabutan izin kepada publik, diiringi penegakan hukum yang objektif dan jauh dari diskriminasi.

    Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 mengunci kewajiban setiap penanggung jawab usaha untuk menyetorkan laporan pencegahan kerusakan lingkungan terkait kebakaran lahan kepada gubernur, minimal enam bulan sekali.

    Aturan yang sama memberikan tugas kepada dinas terkait untuk mengawasi perusahaan yang arealnya terbakar atau terdeteksi menyimpan titik panas.

    Kajian hukum ini lahir setelah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi beruntun kepada pemegang konsesi, termasuk di Kalteng.

    Pada 25 Agustus, Kemenhut menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada PT NES di Kalteng atas 70,38 hektare areal yang hangus terbakar, sebuah sanksi yang turut disinggung KRKT dalam rilisnya 12 Oktober.

    Pada 21 September, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin usaha milik lima perusahaan di Kalimantan.

    Tiga dari lima perusahaan tersebut beroperasi di Kalteng: PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau yang memegang konsesi 3.812 hektare, PT Grace Putri Perdana di hamparan Lamandau, Sukamara, dan Ketapang seluas 28.990 hektare, serta PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas seluas 18.640 hektare.

    Konsesi Pancaran Wana Nusa bahkan tercatat terbakar seluas 497 hektare. Raja Juli menyebut penegakan hukum kali ini tidak hanya tajam pada yang kecil, tapi juga tajam ke atas.

    Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan bahwa pencabutan izin belumlah cukup. Dalam rapat terbatas 16 September, ia memerintahkan Kapolri turun mendalami unsur pidana perusahaan pelaku karhutla.

    Menurut Prabowo, sanksi sebatas pencabutan izin belum mendatangkan efek jera yang sepadan.

    Argumen KRKT dan arahan Presiden ini sejalan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggarisbawahi bahwa sanksi administratif tidak akan pernah membebaskan penanggung jawab usaha dari tanggung jawab pemulihan dan jerat pidana.

    Namun, kewajiban yang sudah diputus oleh meja pengadilan tidak selalu menjelma menjadi uang pemulihan yang nyata. Laporan Mongabay membedah fakta bahwa hingga 2021, ganti rugi senilai lebih dari Rp3,4 triliun dari putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perusahaan pelaku karhutla tak kunjung masuk ke kas negara.

    Sementara itu, nilai yang baru berhasil dieksekusi tertahan di angka sekitar Rp78,5 miliar.

    Timbangan hukum korporasi terlihat timpang bila disandingkan dengan perkara perorangan. Data Bareskrim Polri hingga 13 Oktober menginventarisasi 98 laporan perkara karhutla yang menyeret nama korporasi dengan total luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektare.

    Namun, luasan raksasa ini baru melahirkan sembilan tersangka, dan hanya satu di antaranya tercatat di Kalteng. Polda Kalteng sendiri kini menangani 14 laporan korporasi.

    Pada rentang periode yang persis sama, 273 laporan perorangan dengan cakupan lahan jauh lebih sempit, sebesar 5.157,89 hektare, telah menyeret 223 orang menjadi tersangka.

    Kesenjangan penegakan hukum ini sejalan dengan desakan KRKT yang meminta perlindungan bagi peladang tradisional yang bergerak di atas pijakan kearifan lokal.

    Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 memberikan ruang pengecualian bagi peladang anggota masyarakat hukum adat untuk membakar di lahan bukan gambut, paling luas satu hektare per kepala keluarga, guna menanam padi atau tanaman pangan semusim.

    Pengecualian pelindung ini otomatis gugur selama rentang status siaga darurat bencana diberlakukan, sebuah status yang menjerat Kalteng hingga 31 Oktober 2026.

    Pada 12 September, Agustiar menegaskan bahwa perda tersebut berjalan selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan membuka lahan dengan cara membakar.

    Menurut gubernur, pembakaran terbatas murni hanya berlaku di hamparan lahan mineral dan diharamkan total dalam kondisi darurat seperti saat ini.

    Tuntutan yang Menunggu Jawaban

    Yang akhirnya berjalan menemui massa aksi di depan gerbang hanyalah Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden. “Kami meminta maaf karena Bapak Gubernur berhalangan hadir,” tutur Linae.

    Dia memberi harapan bahwa aspirasi massa dapat diurai langsung kepada gubernur melalui jadwal audiensi di waktu yang akan datang.

    Linae merinci alasan bahwa gubernur menghabiskan beberapa hari terakhir berkeliling penjuru Kalteng mengurus karhutla dan sehari sebelumnya baru memantau wilayah barat.

    Pemprov turut memastikan penanganan bencana dan dampaknya terus berlanjut tanpa henti, disalurkan lewat fasilitas kesehatan seperti rumah oksigen, bantuan pangan pokok, hingga distribusi air bersih.

    Linae juga beralasan bahwa gubernur sama sekali tidak dapat dihubungi saat itu. Permintaan massa yang mendesak agar gubernur berbicara sekadar lewat layar panggilan video pun terpaksa tak dapat dipenuhi.

    Kekecewaan memuncak, dan ratusan massa dari elemen lintas organisasi itu menyatakan berencana menggulirkan unjuk rasa lanjutan pada hari-hari mendatang.

    Kepungan asap di arena unjuk rasa pun memakan korban. Satu orang peserta sempat mengalami sesak napas dan harus mendapat pasokan pertolongan pertama menggunakan tabung oksigen.

    Lewat pernyataan sikapnya, KRKT menuntut gubernur meletakkan tanggapan resmi atas tuntutan aksi 15 Oktober, merinci peta kebijakan, dan menyusun mekanisme pertanggungjawaban yang transparan bagi masyarakat.

    ”Ketiadaan pertemuan langsung dengan massa aksi tidak boleh menyebabkan aspirasi masyarakat diabaikan,” tegas Damai.

    Mengunci seluruh gerakannya, KRKT menyatakan unjuk rasa merupakan perwujudan pengawasan publik yang dijamin sah, konstitusional, dan dilakukan demi kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.

    ”Rakyat tidak meminta kemewahan. Rakyat hanya menuntut hak untuk bernapas dengan sehat, hidup aman, dan mendapatkan pemerintahan yang bertanggung jawab,” ujar Damai. (ign)

  • Lebih Dua Bulan Asap Menelan Kalteng, Rakyat Bersiap ”Menggugat” Keseriusan Negara

    Lebih Dua Bulan Asap Menelan Kalteng, Rakyat Bersiap ”Menggugat” Keseriusan Negara

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Langit siang Palangka Raya telah kehilangan rupa aslinya. Senin (12/10/2026) siang, layar pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) KLH/BPLH di stasiun Jekan Raya memunculkan angka 1.301, melompat terlampau jauh dari ambang batas berbahaya di level 300.

    Angka pekat itu terekam usai warga menelan lebih dari dua bulan rentetan musim asap, atau tepatnya 77 hari terhitung sejak 27 Juli hingga 12 Oktober, dengan kepekatan yang terus bergelombang.

    Kontras dengan kondisi udara yang mendesak pernapasan warga, laju rekapitulasi data luasan terbakar di pemerintah pusat justru jalan di tempat.

    Hingga hari yang sama, rekap luas kebakaran per provinsi di laman SiPongi Kementerian Kehutanan tak bergeser, masih menahan catatan Kalimantan Tengah di angka 7.634,46 hektare sepanjang 2026.

    Angka ini sama persis dengan laporan usang yang disodorkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Palangka Raya pada 22 Agustus lalu.

    Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) turut mengutip angka 7.634 hektare tersebut dalam siaran persnya.

    Membawa rentetan catatan kritis lapangan, organisasi ini menjadwalkan aksi damai membelah jalan menuju Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 15 Oktober 2026.

    Mereka mengusung empat tuntutan utama: keterbukaan penyebab karhutla, perlindungan warga, pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar, serta evaluasi status bencana nasional.

    ”Karhutla bukan hanya persoalan titik api. Asap, gangguan kesehatan, krisis air bersih, dan hilangnya penghasilan warga menuntut tindakan nyata,” kata Penanggungjawab KRKT Damai Alam Usop dalam siaran pers yang diterima Kanal Independen, Senin (12/10/2026).

    KRKT meminta pemerintah membuka data dampak dan memastikan penanganan terkoordinasi yang dapat diawasi publik.

    Tuntutan ini mengemuka tiga hari setelah Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan status bencana nasional belum diperlukan.

    ”Terkait ditetapkan bencana nasional, saya rasa belum, karena kita masih mampu menangani ini. Semua berkolaborasi,” kata Agustiar usai rapat koordinasi evaluasi penanggulangan darurat karhutla dan kekeringan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Sampit, Jumat (9/10/2026) malam.

    Ketimpangan Angka di Atas Layar

    Damai merujuk laporan BNPB yang dipublikasikan pada 21 September 2026. Menurut dokumen itu, analisis citra satelit Kementerian Kehutanan mencatat 7.634 hektare area terbakar di Kalteng.

    Laporan yang sama juga memuat data Posko Pengendalian Bencana Karhutla Kalteng periode 1 Januari hingga 19 September 2026, yakni temuan lebih dari 142.000 titik panas dan sekitar 3.800 kejadian karhutla.

    Luas area yang dilaporkan telah ditangani bahkan menyentuh hampir 13.000 hektare, melampaui luasan terbakar versi satelit.

    Penelusuran Kanal Independen menunjukkan angka di SiPongi tidak beranjak sejak Agustus. Pada 22 Agustus, Kalaksa BPBPK Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan angka 7.634,46 hektare dalam rapat bersama Presiden di Posko Aju Bandara Tjilik Riwut. Posko provinsi saat itu baru mencatat 19.992 titik panas dan 1.639 kejadian.

    Sekitar empat minggu berlalu, kejadian karhutla tercatat melonjak lebih dari dua kali lipat, tetapi angka luas terbakar di SiPongi tetap membeku.

    Penjelasan metode rekapitulasi datang dari BNPB. Dalam konferensi pers 15 September, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyebut angka luas terbakar Kalimantan Barat merupakan gabungan data SiPongi hingga 31 Juli 2026 dan pengukuran lapangan BNPB dari 1 Agustus hingga 14 September.

    Angka SiPongi Kalbar sebesar 38.310 hektare yang ia sebutkan masih tercantum utuh di rekap SiPongi.

    Angka 7.634 hektare Kalteng sendiri muncul bersamaan dengan angka 38.310 hektare Kalbar tersebut dalam keterangan resmi BNPB pada 23 Agustus.

    Dalam konferensi pers 15 September, BNPB mencatat total lahan terbakar di Kalteng hingga 14 September telah mencapai 15.976,1 hektare.

    Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng melaporkan cakupan yang jauh lebih luas.

    Per 7 Oktober 2026, posko mencatat lebih dari 17.000 hektare lahan telah menjadi abu dari 5.848 kejadian. Rekap SiPongi sendiri menyimpan pembanding luasan historis untuk Kalteng, yakni 165.896,44 hektare pada 2023 dan 317.749 hektare pada 2019.

    KRKT mendesak pemerintah mengaudit seluruh konsesi yang terbakar, termasuk yang telah dikenai sanksi administratif.

    ”Dalam 14 hari, buka peta kebakaran, identitas pemegang izin, hasil pemeriksaan, serta perkembangan penegakan hukum. Tindak dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan asas praduga tak bersalah,” kata Damai.

    Berbulan-bulan Ditelan Kabut

    Tanda-tanda musim asap telah tercium sejak pertengahan tahun. Ekuatorial melaporkan bau sangit dan asap tipis mulai menguar dari lahan gambut Palangka Raya sejak awal Juni 2026, bertepatan dengan status siaga darurat yang ditetapkan Pemkot pada 1 Juni.

    Portal berita nasional Kompas.com mencatat kabut asap mulai menutupi kota dengan jarak pandang tinggal beberapa meter di Jalan Tjilik Riwut, Bundaran Besar, hingga RTA Milono pada Senin, 27 Juli 2026 pagi. Sehari kemudian, status tanggap darurat karhutla Kota Palangka Raya mulai berlaku.

    Sampit lebih dulu merasakan kepungan asap. Pada Minggu (19/7/2026) pagi, Antara merekam Kota Sampit mulai diliputi kabut asap.

    BMKG Kotim menjelaskan kondisi tersebut cenderung turun dari malam hingga pagi, lalu mereda menjelang siang.

    Tirai asap makin pekat pada Rabu (5/8/2026), tatkala warga mencium bau terbakar sejak pukul 04.00 dan jarak pandang mulai terganggu.

    Hingga batas waktu 12 Oktober, warga Sampit telah melewati hampir tiga bulan, atau tepatnya 85 hari musim asap terhitung sejak 19 Juli.

    Sementara itu, Palangka Raya tercatat 77 hari, durasi yang setara dengan sekitar empat bulan jika dihitung berdasar bau sangit pertama pada awal Juni.

    Indeks pencemaran udara berfluktuasi secara ekstrem. Pada akhir September, tepatnya Rabu (30/9/2026), data ISPU sempat meroket menembus 1.199 di stasiun Jekan Raya pukul 13.08.

    Angka itu turun ke level 414 pada Minggu (11/10/2026) sore, lalu kembali mendidih di angka 1.301 keesokan harinya.

    Berdasarkan pemantauan pada Senin (12/10/2026) pukul 13.17, tujuh dari sepuluh lokasi dengan ISPU tertinggi secara nasional berada di Kalteng: Kabupaten Kapuas 1.678, Palangka Raya 1.301, Katingan 1.239, Gunung Mas 691, Barito Selatan 594, Murung Raya 592, dan Kotawaringin Timur 498 untuk parameter PM10.

    Lonjakan penderitaan fisik terekam meluas di fasilitas medis. Dinkes Palangka Raya mencatat 10.240 laporan ISPA sejak awal Juni hingga awal Oktober 2026. Dinkes Kotim turut mencatat 2.656 kasus sepanjang Agustus.

    Kementerian Kesehatan mendapati pasien penyakit pernapasan di wilayah terdampak naik dari 50.891 orang pada 1 September menjadi 113.336 orang pada 9 September. Kemenkes juga menyebut 12,5 juta warga di tujuh provinsi terpapar asap.

    Pada akhir September, BNPB memperkirakan amukan karhutla baru akan mereda pada rentang pertengahan Oktober hingga minggu ketiga November 2026.

    Pemkot Palangka Raya juga telah memperpanjang status tanggap darurat selama 30 hari hingga awal November 2026.

    KRKT menuntut pemerintah menjamin ketersediaan pemeriksaan ISPA, informasi kualitas udara, masker sesuai kebutuhan, air bersih, serta bantuan hidup bagi warga terdampak.

    ”Dalam 14 hari, umumkan data korban, kerugian pertanian, dan gangguan penghidupan sebagai dasar pemulihan,” kata Damai.

    Inisial di Daftar Sanksi

    Damai turut merujuk sanksi Kementerian Kehutanan pada Agustus 2026 kepada enam pemegang izin pemanfaatan hutan di Kalimantan, termasuk PT NES di Kalteng. ”Sanksi administratif tidak otomatis membuktikan kesengajaan pembakaran,” katanya.

    Siaran pers Kemenhut bernomor SP.452/HKLN/08/2026 tanggal 25 Agustus 2026 hanya merilis inisial dari keenam perusahaan tersebut.

    Areal terbakar terluas dicatatkan pada PT WEL seluas 760,51 hektare, disusul PT MPK 394,83 hektare, PT WSP 107,70 hektare, PT FI 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, dan PT NES 70,38 hektare.

    PT NES dikenai sanksi Paksaan Pemerintah. Pada pertengahan September, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut 26 perusahaan sudah dibekukan izinnya akibat karhutla, namun identitas nama, lokasi, dan periode sanksinya tidak dirinci.

    Jalur pidana juga berjalan menapaki prosesnya di Polda Kalteng. Polda menangani 130 laporan terkait karhutla hingga Senin (28/9/2026) dan menyidik 12 perusahaan yang lahannya terindikasi terbakar.

    Pada 8 September, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengabarkan bahwa lahan satu perusahaan di Kotim terbukti terbakar dan tidak dilengkapi sarana prasarana pemadam sesuai ketentuan, sehingga status penanganannya dinaikkan ke tahap penyidikan.

    KRKT menuntut pemerintah mewajibkan perusahaan menjalankan mekanisme pencegahan, pemadaman, dan pemulihan bentang alam.

    ”Terapkan penegakan hukum serta pemulihan atau ganti kerugian kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Dalam tujuh hari, pemprov dan pusat diminta membuka rencana penanganan, pelaksana, dan anggaran,” kata Damai.

    Gubernur Agustiar sebelumnya menyatakan penggunaan anggaran operasional sudah berjalan dan dapat dipantau secara terbuka.

    Penjelasan itu ia sampaikan kepada wartawan usai rapat paripurna DPRD Kalteng pada Selasa (29/9/2026) malam, ketika mengumumkan perpanjangan status tanggap darurat provinsi. “Diperpanjang karena kondisi masih kabut begini,” ujarnya saat itu.

    Tiga Korban Jiwa dan Syarat Bencana Nasional

    KRKT juga mendesak Presiden dan BNPB menilai indikator penetapan bencana nasional secara terbuka. “Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025 mensyaratkan sedikitnya tiga indikator dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Jika syarat terpenuhi, tetapkan status nasional; dukungan darurat pusat jangan ditunda,” kata Damai.

    Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan krusial tersebut pada 28 Agustus 2026. Mahkamah menyatakan, ”Dalam hal menetapkan status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga indikator dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi.”

    Lima indikator baku yang dinilai meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta kelumpuhan sosial ekonomi.

    Data korban telah dicatat otoritas medis. Hingga Rabu (9/9/2026) pukul 15.00 WIB, Kementerian Kesehatan melaporkan karhutla di Kalteng menyebabkan 313 orang luka berat dan 3 orang meninggal dunia. Laporan Kalteng ini menjadi angka tertinggi di antara tujuh provinsi terdampak.

    Secara terpisah, dua nyawa relawan pemadam di Kalteng melayang usai mengalami gangguan kesehatan saat bertugas: Akhmad Rizani dari Tim Serbu Api di Palangka Raya pada 27 Agustus, dan Ahmadin alias Itam Madin dari relawan Damkar Huma Singgah Itah di Kobar pada 30 Agustus.

    UU Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan definisi korban bencana sebagai orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

    Gubernur Agustiar membaca tren kesehatan ini dalam kacamata yang berbeda. Saat berkunjung ke Sampit, ia membenarkan angka kasus ISPA melambung sekitar 30 hingga 40 persen dibanding hari biasa mengacu pada kunjungan ke rumah sakit.

    Namun, menurutnya, lonjakan tersebut tidak serta-merta terkait langsung dengan karhutla sehingga tidak dapat dijadikan parameter tunggal.

    ”Karena menyangkut ISPA ini saat pancaroba pun tinggi kasusnya,” ucapnya. Ia mengakui petani, nelayan, hingga buruh turut terdampak bencana ini.

    Bukan Aksi Pertama

    Aksi KRKT bukanlah percikan protes yang pertama. Sumber terbuka merekam setidaknya enam kali warga dan mahasiswa dari sedikitnya tiga kelompok turun ke jalan menyuarakan persoalan karhutla di Palangka Raya sejak akhir Agustus 2026.

    Angka aktualnya bisa lebih besar lantaran tak seluruh rentetan unjuk rasa terekam media daring.

    Sejarah yang tercatat bermula ketika barisan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan (AMKM) menyambangi gerbang Kantor Gubernur Kalteng di Jalan G Obos pada Senin (31/8/2026). Massa puluhan orang ini menagih keseriusan mitigasi dan transparansi anggaran.

    Lantaran tidak ditemui gubernur, sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi, sebelum akhirnya Pemprov mendelegasikan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Kesbangpol Kalteng.

    Sehari berselang, AMKM hadir kembali dalam aksi jilid II. Kali ini Gubernur Agustiar bersedia menemui demonstran.

    ”Kalau mengenai karhutla, itu hak kalian bertanya, dan saya sepakat terkait bagaimana menangani dan penanggulangannya,” kata Agustiar kala itu.

    Pemprov menyatakan akan mengevaluasi penanganan karhutla beriringan dengan pemerintah kabupaten dan kota.

    Menurut Juru Bicara Aksi AMKM Gihon Asa Jagad, pemerintah daerah juga menyatakan akan merekomendasikan penanganan karhutla kepada pemerintah pusat.

    Meski begitu, Gihon menyebut pihaknya belum puas. Usai audiensi, AMKM turut menyuarakan desakan agar karhutla dijadikan bencana nasional dengan alasan kualitas udara dan adanya korban.

    Gihon mengakui saat itu karhutla memang belum memenuhi kriteria bencana nasional, namun ia menggarisbawahi bahwa ritme bencana ini sudah berulang setiap tahun.

    Pola serupa dialami Aliansi Gerakan Pemuda Melawan Korporasi. Selain menggelar aksi di Kantor GAPKI Kalteng pada awal September, aliansi ini melawat ke Kanwil ATR/BPN Kalteng pada Selasa (8/9/2026) mendesak audit izin perkebunan sawit.

    Hari itu, mereka urung mendapat kesempatan bertemu langsung. Massa kembali tiba di keesokan harinya dan baru diterima Kepala Kanwil BPN Kalteng Fitriyani Hasibuan hingga malam hari.

    Dalam pertemuan tersebut, massa menyerahkan data dugaan titik kebakaran di area korporasi dan meminta BPN menelusuri irisannya dengan peta HGU.

    Gema protes meluas pada Minggu (4/10/2026). Gerakan anak muda Kalteng bersama Brand New Indonesia dan pengurus BEM fakultas di Universitas Palangka Raya menggelar panggung diskusi publik di Tugu Soekarno.

    Mereka melempar seruan agar Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Kepala BNPB, hingga Wantimpres turun bertugas penuh 30 hari berkantor di Kalteng.

    ”Jika penanganan karhutla diklaim sudah baik, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak tantangan berkantor di Kalteng ini,” kata Presiden BEM Fakultas Hukum UPR Naomi Simamora.

    Menurut koalisi lintas pemuda tersebut, langkah pemindahan posko komando elit negara itu menjadi jalan untuk mendorong karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.

    Sebelumnya, desakan serupa telah digaungkan oleh Ketua DPRD Kotim Rimbun kepada wartawan di Sampit pada 21 September.

    Jalan yang Pernah Ditempuh

    Jejak aksi di daerah lain, aturan kebencanaan, dan putusan pengadilan mencatat sejumlah jalur yang pernah ditempuh atau tersedia untuk menjawab tuntutan serupa.

    Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menemui mahasiswa Universitas Sriwijaya dan UIN Raden Fatah yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (5/10/2026).

    Pimpinan daerah itu meminta maaf karena asap belum reda dan menandatangani petisi penanganan karhutla dengan tenggat 5×24 jam.

    Keesokan harinya, puluhan mahasiswa dari Aliansi BEM SI Sumsel berunjuk rasa di kantor yang sama, tetapi tidak dapat menemui gubernur yang tengah berangkat ke Jakarta bersama wakil gubernur dan sekretaris daerah.

    Terkait penetapan status, Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa penetapan status darurat bencana skala nasional dilakukan oleh Presiden.

    Merujuk Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016, apabila kebutuhan penanganan darurat melampaui kapasitas provinsi, gubernur wilayah terdampak dapat mengirim surat pernyataan resmi kepada Presiden yang menyatakan ketidakmampuan wilayahnya sekaligus memohon peningkatan status.

    Menanggapi usulan status bencana nasional pada 9 Oktober, Gubernur Agustiar menjawab tegas. ”Kita masih mampu menangani ini,” ujarnya.

    UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyediakan jalur bagi tuntutan transparansi data. Dokumen standar layanan PPID Pemprov Kalteng memancangkan batas permohonan informasi dijawab paling lambat 10 hari kerja, dengan opsi perpanjangan paling lama 7 hari kerja.

    Keterbukaan dokumen HGU perkebunan sawit pernah diputus lewat jalur ini. Komisi Informasi Pusat menyatakan dokumen HGU sawit di Kalimantan yang dimohonkan Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai informasi terbuka, yang kemudian dikuatkan kokoh oleh putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 121 K/TUN/2017 pada 6 Maret 2017.

    Namun pada 2023, Ombudsman RI mencatat ATR/BPN belum menjalankan rekomendasi penyerahan dokumen itu kepada FWI.

    Warga Kalteng juga pernah menempuh jalur pengadilan lewat gugatan warga negara (citizen lawsuit).

    Tujuh warga Kalteng, di antaranya Arie Rompas dan Mariaty, menggugat Presiden, sejumlah menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng atas karhutla 2015. PN Palangka Raya mengabulkan sebagian gugatan tersebut pada 22 Maret 2017.

    Amar putusan perdata itu antara lain menghukum Menteri LHK dan Gubernur Kalteng untuk mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya.

    Putusan yang sama juga memerintahkan pendirian rumah sakit khusus paru. Putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada 19 September 2017, disusul kasasi pemerintah yang ditolak MA pada 16 Juli 2019. Pada 3 November 2022, MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pemerintah.

    Warga Jambi kini menempuh jalur serupa. Notifikasi gugatan warga negara diserahkan kepada Gubernur Jambi pada Senin (5/10/2026).

    Aksi KRKT jatuh pada hari yang sama dengan jadwal berakhirnya status tanggap darurat karhutla Kotim pada 15 Oktober 2026. KRKT berkomitmen menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.

    Damai Alam Usop meminta Gubernur dan pimpinan DPRD Kalteng bersedia menerima audiensi terbuka, serta memberikan tindak lanjut nyata yang dapat dipantau publik. Rincian waktu, titik kumpul, dan rute akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh Koordinator Lapangan KRKT Muhammad Soeparto.

    ”Selamatkan rakyat, selamatkan hutan dan gambut Kalimantan!” tegasnya. (ign)