Tag: Kemarau 2026

  • Kemarau Ekstrem Mengintai Kotim: Menggugat Akar Api di Balik 46 Selang Pemadam Kotim

    Kemarau Ekstrem Mengintai Kotim: Menggugat Akar Api di Balik 46 Selang Pemadam Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kalender peringatan resmi mematok Juli 2026 sebagai garis awal kemarau ekstrem di Kotawaringin Timur.

    Namun, api tidak tunduk pada jadwal birokrasi. Ketika hujan secara teknis masih turun pada Januari, lahan gambut di Teluk Sampit sudah lebih dulu menghitam.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kini berpacu melawan waktu, dibayangi memori kelam 2 Oktober 2023, saat jarak pandang tersisa sepuluh meter dan konsentrasi partikel halus PM10 menembus angka 1.057, jauh di atas ambang berbahaya.

    Satu ironi kembali mengemuka. Ketika imbauan pencegahan terus dialamatkan kepada warga, peta koordinat justru memperlihatkan titik panas berkerumun di kawasan konsesi yang sunyi dari permukiman.

    Peringatan tentang datangnya puncak kekeringan ini disampaikan langsung BPBD Kotim.

    ”Seluruh wilayah Kotim diprediksi mengalami kondisi sangat kering atau kemarau ekstrem pada Juli sampai September 2026. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, khususnya berkaitan dengan potensi karhutla yang akan meningkat signifikan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam di Sampit, baru-baru ini.

    Prediksi itu bersandar pada buletin iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terbitan Juni 2026. Curah hujan seluruh wilayah Kotim diperkirakan anjlok ke kisaran 0 hingga 20 milimeter, jauh di bawah batas normalnya.

    Bara yang Sudah Lama Menyala

    Menyebut Juli hingga September sebagai puncak kemarau berisiko melonggarkan kewaspadaan publik.

    Kenyataannya, bara sudah menyala jauh sebelum peringatan ditabuh. BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Sampit sendiri memprediksi musim kemarau Kotim dimulai sejak awal Juni, bukan Juli, bergerak bertahap dari wilayah utara ke tengah dan selatan.

    Catatan sejak pertengahan Januari 2026 bahkan membuktikan api menyala jauh lebih awal lagi.

    Pada 15 Januari, kobaran melahap enam hektare lahan di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, salah satu kejadian paling dini yang diduga dipicu aktivitas manusia. Hingga pertengahan bulan itu, BPBD sudah mendeteksi 54 titik panas.

    Angka itu merangkak tajam menjelang akhir Maret menjadi 151 titik panas, dengan 33 kejadian kebakaran yang menghanguskan 77,34 hektare lahan.

    Rentetan itu memaksa pemerintah kabupaten menetapkan status siaga karhutla dan kekeringan selama 185 hari.

    Hingga 7 Juni 2026, data BPBD menunjukkan 48 kejadian karhutla, dengan 42 kasus berhasil dipadamkan.

    Fakta ini mengisyaratkan ketimpangan waktu yang nyata. Ketika peringatan puncak kemarau diserukan, api sesungguhnya sudah menjalar selama lebih dari lima bulan. Bencana ini tidak sedang menunggu kalender, melainkan sedang berjalan.

    Langit yang Memanas, Gambut yang Sengaja Dikeringkan

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam menyebut kemarau ekstrem tahun ini berada di bawah pengaruh dua fenomena global, yakni El Niño yang berpadu dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

    Kombinasi ini, menurutnya, mengerek suhu, memperpanjang masa kering, serta membuat hamparan gambut sangat rentan tersulut api.

    Narasi mengenai dua mesin iklim ini bukanlah tafsir sepihak otoritas daerah. Pernyataan tersebut berpijak pada proyeksi iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk paruh kedua tahun ini.

    Secara teknis, El Niño memanaskan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, yang dampaknya menarik massa awan menjauh dari Indonesia dan menyusutkan curah hujan.

    Sementara itu, IOD positif terjadi ketika perairan Samudra Hindia di sisi barat dekat Afrika menghangat, sedangkan sisi timur yang berbatasan dengan Indonesia justru mendingin.

    Pendinginan di dekat Nusantara inilah yang menekan penguapan dan memangkas pasokan uap air ke wilayah barat dan selatan.

    Apabila kedua fenomena ini muncul serentak, efek pengeringannya saling menumpuk dan melipatgandakan ancaman.

    Skenario penumpukan efek itulah yang diproyeksikan BMKG akan membekap Kotim pada periode puncak kemarau.

    Catatan BMKG hingga akhir Mei 2026 memperlihatkan anomali suhu muka laut Pasifik telah menyentuh angka +1,0 dan melewati ambang batas netral selama lima dasarian berturut-turut. Angka ini menjadi indikasi kuat bahwa El Niño akan segera aktif.

    Mengiringi kondisi tersebut, IOD positif juga diprediksi berpotensi terbentuk di Samudra Hindia pada rentang Juli hingga November 2026.

    Sejalan dengan proyeksi ini, stasiun-stasiun BMKG di penjuru Kalimantan telah merilis imbauan sejak April agar publik mewaspadai dampak gabungan kedua fenomena tersebut.

    Namun, ada selisih intonasi yang patut dicermati antara rilis BMKG dan peringatan daerah. Rangkaian peringatan iklim ini sesungguhnya masih berstatus probabilitas.

    BMKG secara konsisten menggunakan pilihan kata “peluang” dan “berpotensi”, mengingat pada awal tahun kedua fenomena tersebut masih tertahan pada fase netral dan baru diperkirakan menguat menjelang pertengahan tahun.

    Pergeseran makna terjadi ketika BPBD menyampaikannya ke publik dengan nada yang telanjur pasti.

    Pemakaian kata “diperkuat” dan “positif” mengeraskan sebuah proyeksi peluang seolah-olah kondisi tersebut sudah sepenuhnya terjadi.

    Selisih derajat keyakinan ini memiliki implikasi besar dalam cara mendiagnosis akar masalah.

    Menyandarkan penyebab kemarau ekstrem sepenuhnya pada pergerakan cuaca global berisiko mengaburkan satu fakta fundamental di atas tanah.

    Gambut Kotim tidak menjadi mudah terbakar semata akibat siklus cuaca dari langit, melainkan akibat campur tangan manusia yang sengaja mengeringkan lahan melalui pembangunan kanal-kanal drainase.

    Fenomena El Niño dan IOD positif boleh jadi memperburuk keadaan, tetapi bukan mereka yang menggali kanal.

    Titik Panas Menjauh dari Puntung Rokok

    Imbauan yang sama bergema setiap musim kering tiba. Dilarang membuka lahan dengan cara dibakar, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Multazam pun menyuarakannya kembali.

    ”Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dalam kondisi sangat kering api kecil pun bisa memicu kebakaran besar,” tegasnya.

    Peringatan itu masuk akal secara teori pencegahan. Akan tetapi, peta sebaran titik panas Kotim menunjukkan hal sebaliknya. Titik api tidak berpusat di lokasi yang ramai dilintasi warga.

    Analisis Stasiun Meteorologi H Asan Kotim periode 14-15 Juni 2026 memperlihatkan konsentrasi titik panas berada di kecamatan-kecamatan wilayah utara, yakni Antang Kalang dengan sekitar 52 titik, Mentaya Hulu 25 titik, Telaga Antang 19 titik, dan Bukit Santuai 18 titik.

    Kawasan ini bukan area permukiman padat, melainkan sabuk kebun dan konsesi.

    Tren serupa tergambar tegas di tingkat provinsi. Analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng terhadap data satelit VIIRS NOAA periode 1-28 Juli 2025 merekam 119 titik panas di dalam 51 konsesi perkebunan sawit se-Kalimantan Tengah.

    Sebagian perusahaan itu bahkan tercatat mengalami karhutla berulang lintas tahun, pada 2015, 2019, 2023, dan 2024.

    Jejak rekam gambut menunjukkan akar yang lebih terang lagi. Sepanjang 2023, tercatat 3.188 titik api di Kalteng hingga Agustus.

    Sebanyak 760 di antaranya berada di Kawasan Hidrologi Gambut (KHG), dan 320 titik bertengger di KHG Sungai Pukun-Sungai Mentaya, hamparan yang membelah Kotawaringin Timur dan Seruyan.

    Lahan gambut menjadi sangat rentan terbakar karena cadangan airnya tersedot sistem kanal drainase yang sengaja dibangun untuk mengeringkan area perkebunan.

    BPBD Kotim sesungguhnya menyadari irisan dengan sektor korporasi ini. Multazam sempat menggelar pertemuan khusus bersama sejumlah perusahaan Hutan Tanaman Industri di Teluk Sampit pada April 2026 untuk menyusun komitmen pencegahan.

    Langkah itu mengonfirmasi bahwa di balik rentetan imbauan kepada warga, ada pihak pemegang konsesi yang sejak awal melekat erat sebagai bagian dari persoalan.

    Persenjataan Retak Menghadapi Kemarau

    Otoritas kebencanaan daerah menyatakan langkah pencegahan sudah diperketat: intensitas patroli ditingkatkan, posko pemantauan diaktifkan, dan titik panas diawasi lewat satelit.

    Tetapi kapasitas di lapangan menunjukkan ketimpangan tajam dengan luasnya ancaman.

    Multazam memaparkan, BPBD saat ini hanya memiliki 46 unit selang pemadam berukuran 1,5 inci. Padahal, satu unit mobil tangki saja membutuhkan hingga 20 selang agar bisa menyisir titik api secara maksimal.

    Dengan kata lain, seluruh aset selang milik BPBD hanya sanggup menyokong sekitar dua unit tangki bekerja penuh, untuk satu kabupaten seluas Kotim yang harus menghadapi potensi kepungan api secara serentak.

    Keterbatasan itu memaksa BPBD Kotim meminta pendampingan lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Kalteng, sekaligus mengusulkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk memanen hujan selagi masih turun.

    Mencegah tanpa Ember Air

    Sebagai lapis pertahanan awal, BPBD meminta pemerintah desa dan masyarakat menyiapkan sumber air cadangan, membangun sekat pemisah api, serta memastikan peralatan pemadam siap pakai.

    Masker N95 juga diminta disiapkan andai kabut asap kembali merusak kualitas udara.

    “Kami berharap seluruh elemen masyarakat lebih disiplin menjaga lingkungan selama musim kemarau berlangsung agar kejadian karhutla besar yang pernah melanda Kotim tidak kembali terulang,” kata Multazam.

    Disiplin warga memang menopang pertahanan wilayah. Namun memori pekat Oktober 2023 terbukti tidak bermula dari satu puntung rokok.

    Hanya dalam kurun September 2023, Pusdalops BPBD Kotim merekam 1.994 titik panas di kabupaten ini, melonjak dari 1.345 titik pada Agustus.

    Skala kebakaran sebesar itu, merujuk pola sebaran tahun-tahun terakhir, berakar pada pengeringan lahan gambut dan kawasan konsesi yang berulang kali terbakar tanpa konsekuensi yang setara.

    Mencegah Kotim kembali kehabisan napas menuntut ketegasan penindakan terhadap sistem korporasi, jauh melampaui imbauan kepada warga untuk sekadar menyiapkan ember air. (ign)

  • Di Balik Guyuran Hujan, BMKG Deteksi Ancaman Intrusi Air Laut dan Karhutla 120 Hari

    Di Balik Guyuran Hujan, BMKG Deteksi Ancaman Intrusi Air Laut dan Karhutla 120 Hari

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Fenomena atmosferik yang membingungkan tengah menyelimuti wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada pertengahan Juni 2026. Hujan lebat yang masih beberapa kali membasahi aspal Kota Sampit dalam beberapa hari terakhir memicu ilusi optik di tengah masyarakat bahwa musim penghujan belum benar-benar berakhir. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) buru-buru mematahkan persepsi tersebut dengan merilis status bahwa Kotim secara klimatologis telah resmi masuk dalam cengkeraman musim kemarau sejak awal Juni 2026.

    Anomali Cuaca Kontras dan Durasi Kering yang Lebih Panjang

    Kondisi cuaca di Sampit saat ini memang memperlihatkan kepribadian ganda (contrasting weather). Pada siang hari, radiasi matahari terasa sangat terik dan membakar kulit, namun memasuki transisi sore hingga malam hari, awan konvektif mendadak tebal dan menumpahkan hujan berintensitas ringan hingga sedang. BMKG menegaskan, dinamika ini adalah karakteristik mutasi cuaca pada fase awal kemarau dan bukan pertanda kembalinya musim hujan.

    Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Sampit Mulyono Leo Nardo, menjelaskan bahwa pergerakan angin monsun telah mengunci status kemarau di wilayah Bumi Tambun Bungai. Masyarakat diminta tidak terkecoh oleh sisa-sisa pasokan uap air yang memicu hujan sesaat tersebut.

    “Juni ini kita sudah resmi memasuki musim kemarau. Namun, secara sains bukan berarti langsung tidak ada hujan sama sekali. Hujan masih bisa terjadi, hanya saja intensitas curah hujan dan frekuensi kejadiannya mulai menurun drastis,” urai Mulyono Leo Nardo saat memberikan konfirmasi ilmiah, Rabu (17/6/2026).

    Prognosis jangka panjang BMKG menunjukkan sinyal bahaya yang jauh lebih mengkhawatirkan. Musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi akan berjalan jauh lebih ekstrem, kering, dan melorot lebih panjang dari rata-rata historisnya, yakni mencapai durasi sekitar 100 hingga 120 hari ke depan.

    Dua Hantaman Karhutla dan Ancaman Krisis Air Payau di Selatan

    Dampak dari penurunan drastis volume air langit ini mulai mengirimkan hantaman nyata di sektor kebencanaan hulu. Lahan gambut (peatland) Kotim yang mulai mengering dalam hitungan hari langsung memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hanya dalam satu hari pada Senin (15/6/2026), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim dipaksa pontang-panting merespons dua laporan titik api (hotspot).

    Kebakaran pertama melumat lahan belukar di Jalan Mohammad Hatta atau jalur Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, sekitar pukul 13.56 WIB. Sebanyak 10 personel taktis BPBD disiagakan memadamkan bara gambut seluas 0,12 hektare tersebut sebelum meluas menjilat jalan raya. Beberapa jam kemudian, api kembali menyala di kedalaman 700 meter dari koridor Jalan Tjilik Riwut. Sayangnya, akibat tiadanya akses kendaraan roda empat dan unit water tank, ditambah pekatnya malam, BPBD terpaksa menghentikan operasi pemadaman karena risiko keselamatan personel.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menegaskan bahwa manifes karhutla ini murni dipicu oleh kesengajaan tangan manusia (human-induced wildfire). “Kami mengimbau keras masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun. Potensi karhutla sudah meningkat tajam,” tegasnya.

    Selain ancaman api bawah tanah, BMKG juga membunyikan peluit peringatan dini terkait ancaman krisis hidrologis di wilayah pesisir selatan Kotim. Penurunan debit air sungai yang ekstrem akibat kemarau panjang akan memicu hukum hidrolika: air laut akan merangsek masuk jauh ke daratan (intrusi air laut). Jika ini dibiarkan, sumber air baku warga di wilayah selatan akan terkontaminasi garam dan berubah menjadi payau, merusak sektor pertanian padi and pasokan air bersih konsumsi.

    Peringatan BMKG mengenai durasi kemarau ekstrem hingga 120 hari di tahun 2026 ini adalah lonceng kematian bagi ketahanan lingkungan jika Pemkab Kotim masih menggunakan pola mitigasi yang serabutan. Fenomena hujan sesekali di malam hari telah menjelma menjadi “ilusi kemarau basah” yang membuat publik and penegak hukum lengah, sementara di bawah permukaan tanah, kadar air gambut Sampit sedang dikuras menuju titik terendah yang sangat reaktif terhadap api.

    Keputusan BPBD Kotim membiarkan titik api di Jalan Tjilik Riwut menyala semalaman dengan dalih “aman karena jauh dari permukiman” adalah bentuk pengabaian taktis yang berbahaya. Dalam sosiologi kebencanaan tanah gambut, tidak ada istilah api yang aman. Api yang terisolasi di dalam hutan malam hari bisa merayap di bawah permukaan (subsurface fire) lewat akar-akar kering dan meledak menjadi kebakaran masif berskala regional keesokan harinya begitu dihantam angin kencang siang hari.

    Lebih jauh lagi, ancaman intrusi air laut di pesisir selatan Kotim adalah bom waktu ekonomi bagi para petani padi di lumbung pangan seperti Teluk Sampit. Kegagalan Dinas PUPR dan Dinas Pertanian dalam membangun sistem tata air makro—seperti pintu air otomatis (flap gate) and tanggul penahan rob yang permanen—membuat nasib ribuan petani kini digantungkan pada belas kasihan alam. Ketika air sungai berubah menjadi asin, gagal panen massal (puso) akan langsung menghantam stabilitas pangan daerah.

    Kanal Independen mendesak Bupati Kotim untuk segera menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan 2026 secara dini. Jangan tunggu sampai langit Sampit berubah menjadi kuning akibat kabut asap atau sampai tenggorokan anak-anak di pesisir selatan melepuh karena meminum air payau, baru birokrasi daerah sibuk menggelar rapat koordinasi seremonial. Lakukan patroli udara, segel setiap lahan yang kedapatan memicu asap, and distribusikan teknologi filtrasi air bersih ke wilayah selatan sebelum durasi 120 hari kemarau ini membakar habis sisa-sisa kenyamanan hidup warga Kotawaringin Timur. (***)

  • Mentaya Terancam Asin: Saat Kekeringan Menjadi Teror Lebih Nyata dari Api di Kotim Selatan

    Mentaya Terancam Asin: Saat Kekeringan Menjadi Teror Lebih Nyata dari Api di Kotim Selatan

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Meski awan mendung masih sesekali menyapa Bumi Tambun Bangkai, alarm kewaspadaan justru sudah berbunyi kencang dari markas BPBD Kotawaringin Timur (Kotim). Ancaman krisis air bersih akibat intrusi air laut kini menjadi perhatian utama, bahkan disebut lebih mengkhawatirkan dibandingkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasanya mendominasi narasi musim kemarau.

    ​Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menegaskan bahwa wilayah selatan Kotim seperti Teluk Sampit dan Pulau Hanaut berada di garis depan kerentanan. Masalah utamanya bukan sekadar tanah yang kering, melainkan intrusi air laut yang bergerak masuk jauh ke aliran Sungai Mentaya.

    ​“Kalau kemarau masih belum, tapi yang jadi kekhawatiran ulun itu kekeringan. Air bersih akan menjadi pikiran, karena terkait kehidupan dan penghidupan wilayah selatan,” ujar Multazam dengan nada serius.


    ​Ketika debit air sungai menurun drastis, tekanan air laut akan mendorong air asin masuk ke hulu, mengubah sumber air utama warga menjadi payau atau bahkan asin. Hal ini berpotensi melumpuhkan aktivitas domestik hingga pertanian warga pesisir.

    ​Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Kotim telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan selama 185 hari, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026. Penetapan status yang lebih awal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi seluruh instansi terkait untuk menyiapkan langkah mitigasi, mulai dari penyiapan armada tanki air hingga pembersihan embung-embung desa.

    ​BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Sampit memprediksi musim kemarau akan mulai mengetuk pintu Kotim pada awal Juni 2026. Dengan puncak kekeringan yang diperkirakan jatuh pada bulan Agustus, wilayah selatan diprediksi akan menjadi daerah terakhir yang mendapat hujan, yakni sekitar tanggal 21 Juni.

    ​Di meja redaksi Kanalindependen.id, kami melihat bahwa penetapan status siaga selama 185 hari adalah langkah birokrasi yang tepat, namun aksi di lapangan adalah penentunya. Krisis air bersih bukan sekadar gangguan kenyamanan; bagi warga Teluk Sampit dan Pulau Hanaut, air asin di Sungai Mentaya berarti ancaman terhadap kesehatan dan biaya hidup yang membengkak karena harus membeli air galon untuk konsumsi harian.

    ​Kekhawatiran Kalaksa BPBD mengenai “kehidupan dan penghidupan” harus dijawab dengan infrastruktur cadangan air yang mumpuni. Jangan sampai setiap tahun kita hanya “terkejut” melihat air Mentaya berubah rasa, sementara solusi jangka panjang untuk kemandirian air bersih di wilayah selatan masih jalan di tempat.

    ​Api mungkin bisa dipadamkan dengan heli water bombing, tapi rasa haus ribuan warga hanya bisa dipadamkan dengan perencanaan air bersih yang matang. (***)