cms.kanalindependen.id

Tag: konflik agraria

  • Tuah Tumbang Anoi Tundukkan Korporasi, Jalan Terbuka Menuju Kongres Adat Dayak

    Tuah Tumbang Anoi Tundukkan Korporasi, Jalan Terbuka Menuju Kongres Adat Dayak

    SAMPIT, kanalindependen.id – Berbekal pengalaman menundukkan korporasi kelapa sawit lewat jalur hukum adat, Damang Kepala Adat Tualan Hulu, Tmg Leger Toegal Kunum, kini berdiri mendukung penuh gagasan pembentukan Kongres Adat Dayak.

    Seruan yang disampaikannya pada Jumat (23/10/2026) itu lahir dari pembuktiannya sendiri kala memaksa PT Hutanindo Agro Lestari (HAL) berhadapan dengan kekuatan tak kasatmata: hukum yang usianya jauh melampaui umur republik.

    Pembuktian itu bermula dari lahan keluarga seorang warga Desa Luwuk Sampun, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Areal tersebut menyimpan denyut memori masa lalu.

    Menurut keterangan ahli warisnya, hamparan itu merangkum pusara leluhur, rimbun kebun rotan, tanaman buah, dan jejak sisa pondok keluarga.

    Ketika PT HAL merangsek dan ikut menggarap lahan itu, Leger bertindak. Menindaklanjuti laporan ahli waris, ia memimpin majelis Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yang mengeluarkan putusan pada 2 Mei 2024.

    Majelis menyatakan PT HAL melanggar hukum adat. Sanksinya menghadirkan roh Rapat Damai Tumbang Anoi 1894. Komponen denda terbesarnya merujuk pada Pasal 96 senilai 586 kati ramu atau setara Rp146,5 juta.

    Hakim adat juga menjerat korporasi itu dengan Pasal 49 tentang kerusakan kubur dan sandung. Putusan tersebut mewajibkan perusahaan meminta maaf kepada pelapor, sekaligus membiayai ritual Hindu Kaharingan di tanah yang menyemayamkan orang tua ahli waris.

    PT HAL melawan lewat jalur pengadilan. Perusahaan menggugat Leger dan warga pelapor ke Pengadilan Negeri (PN) Sampit, yang kemudian membatalkan putusan adat tersebut pada 29 April 2025.

    Akan tetapi, tiga bulan berselang, Pengadilan Tinggi Palangka Raya membalik keadaan. Pada 25 Juli 2025, majelis hakim tingkat banding menganulir putusan PN Sampit dan menyatakan gugatan PT HAL tidak dapat diterima.

    Korporasi ini baru memenuhi sanksi adat senilai sekitar Rp259 juta pada akhir Februari 2026, tak lama setelah barisan ahli waris bersama organisasi kemasyarakatan dan masyarakat adat Dayak menggelar aksi massa.

    Fakta yang bergulir di Tualan Hulu itu mengukuhkan bukti bahwa hukum peninggalan 132 tahun silam masih bernapas dan ditaati.

    Sebaliknya, undang-undang khusus masyarakat adat dari negara belum juga terbit. Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut bolak-balik menjejaki program legislasi nasional sejak 2010, dan hingga Oktober 2026 naskahnya tak kunjung rampung disusun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Berangkat dari momentum 132 tahun Tumbang Anoi, Leger berharap Kongres Adat Dayak menjelma menjadi momentum strategis untuk memperkuat hukum adat, mendorong pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, serta menjahit aspirasi masyarakat Dayak dari berbagai wilayah.

    Dia juga ingin kongres tersebut mengalirkan manfaat nyata bagi warga yang tengah berjibaku menghadapi persoalan tanah, wilayah adat, dan keberlangsungan tradisi.

    ”Kongres Adat Dayak harus menjadi momentum untuk memperkuat hukum adat dan pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kita berharap perjuangan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menghasilkan langkah konkret bagi masyarakat adat,” ujar Leger.

    Sikap Leger ini menguatkan seruan serupa yang lebih dulu disuarakan sejumlah tokoh di Kalimantan Tengah.

    Yanto Eko Saputra menyerukan perlunya forum konsolidasi. Pada Musyawarah Besar I, 6 September 2026, ia terpilih secara aklamasi sebagai koordinator Forum Kebangsaan Ormas, Paguyuban, dan Kerukunan Kalteng, forum yang dalam pernyataannya juga disebut sebagai Forum Kebangsaan Huma Betang Kalteng.

    Dorongan senada datang dari tokoh adat asal Palangka Raya, Dandan Ardi, Rabu (21/10/2026).

    Hingga naskah ini disusun, jadwal dan panitia pelaksana kongres belum tercatat di sumber terbuka.

    Tumbang Anoi dan 96 Pasal yang Masih Dipakai

    Momentum 132 tahun Perjanjian Tumbang Anoi, kata Leger, tidak boleh membeku menjadi peringatan sejarah.

    Nilai persatuan, perdamaian, dan musyawarah yang dititipkan para leluhur perlu diterjemahkan melalui langkah nyata untuk mengurai berbagai persoalan masyarakat adat hari ini.

    Menilik ke belakang, Rapat Damai Tumbang Anoi berlangsung 22 Mei hingga 24 Juli 1894 di desa yang kini masuk wilayah Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas.

    Sekitar seribu pemimpin dan perwakilan Dayak dari berbagai penjuru Borneo duduk bersama, bersepakat menanggalkan pertikaian, pengayauan, perbudakan, serta perang antarkelompok. Dokumen Majelis Hakim Adat Dayak Nasional mencatat pertemuan akbar itu membuahkan sembilan butir kesepakatan yang dijabarkan ke dalam 96 pasal hukum adat Dayak.

    Pasal-pasal peninggalan itu masih menjadi rujukan bernyawa di Kotim. Penelitian yang dimuat jurnal Dinamika Hukum Universitas Slamet Riyadi pada 2023 mencatat hakim adat di Sampit berpedoman pada 96 pasal Tumbang Anoi saat memutus perkara pidana adat.

    Meski sarat wibawa, daya jangkau hukum adat punya batas struktural. Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim, Gahara, pada November 2025 mengakui lembaganya terbentur kewenangan dan ketiadaan alat pembuktian saat membahas kemungkinan hukum adat menindak pengedar maupun pengguna narkoba.

    ”Jadi walaupun kita punya 96 pasal, kita tidak punya alat untuk memastikan,” ujarnya kala itu, seperti dikutip Mata Kalteng.

    Bersatu tanpa Menghapus Perbedaan

    Bagi Dandan, api semangat Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 harus dijaga nyalanya melalui konsolidasi masyarakat adat, penguatan kelembagaan, dan penyusunan agenda bersama untuk merespons berbagai tantangan.

    ”Saat ini kita perlu persatuan dalam bingkai masyarakat adat Dayak di NKRI ini,” tegas Dandan.

    Bagi Leger, persatuan tidak dimaknai sebagai upaya meleburkan perbedaan, melainkan jalan untuk membangun kesepahaman dengan tetap menghormati adat, kewenangan masing-masing lembaga adat, serta keragaman suku, tradisi, dan struktur kelembagaan yang telah mengakar di setiap komunitas.

    Ia menilai kongres dapat menjadi ruang dialog bagi damang, mantir adat, tokoh adat, organisasi masyarakat adat, serta barisan generasi muda Dayak untuk merumuskan agenda perjuangan yang tajam.

    Penguatan kelembagaan adat, menurutnya, menjadi pilar penting agar nilai-nilai leluhur tetap hidup, dihormati, dan diwariskan.

    Terkait kehati-hatian menjaga batas kewenangan antarlembaga, Leger pernah bersikap tegas. Saat menagih sanksi PT HAL pada Mei 2024, ia mengingatkan perusahaan agar tidak membenturkan lembaga kedamangan dengan DAD.

    Untuk mencegah munculnya wacana kosong dan memastikan hasil kongres dapat membumi, Yanto turut menuntut program kerja yang terukur.

    ”Kongres Adat Dayak jangan hanya menghasilkan deklarasi dan foto bersama. Harus ada keputusan yang jelas dan program kerja terukur,” tegas Yanto.

    Ia menyodorkan lima agenda prioritas: penguatan hukum adat, pengakuan dan perlindungan wilayah adat, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan adat, serta pengawalan hasil kongres secara transparan.

    Pengakuan yang Masih Menunggu Undang-Undang

    Lembar sejarah mencatat, perhimpunan besar masyarakat acapkali mampu membuahkan hasil konkret. Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada 2 hingga 5 Desember 1956 sukses mendesak pemerintah pusat untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi otonom, hingga melahirkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957.

    Pekerjaan rumah terbesar bagi para tokoh tersebut saat ini adalah pengakuan penuh dari negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

    Ketentuan serupa hadir di Pasal 28I ayat (3), yang menegaskan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

    Dua rujukan konstitusi itu dipegang Leger sebagai pijakan untuk mendorong perlindungan hak, pelestarian identitas, penguatan kelembagaan, hingga penyelesaian persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat adat.

    Hingga Oktober 2026, payung hukum setingkat undang-undang yang mengatur pengakuan menyeluruh masih ditunggu.

    Pengaturannya yang tersebar di berbagai regulasi sektoral dinilai belum sanggup memberikan perlindungan, pemulihan, dan kepastian hukum, seperti dikemukakan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi yang dikutip Mongabay pada Januari 2026. Catatan AMAN tahun 2025 menghimpun 135 kasus perampasan 3,8 juta hektare wilayah adat di 109 komunitas, yang menyeret 162 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi.

    RUU Masyarakat Adat kembali masuk daftar prioritas legislasi 2026 lewat Rapat Paripurna DPR pada 8 Desember 2025. Pemerintah kemudian menyerahkan draf versinya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 19 Februari 2026. Ketua Baleg Bob Hasan pada 19 Agustus 2026 menargetkan pengesahan paling lambat awal 2027.

    Namun, dalam rapat bersama Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara pada 7 Oktober 2026, Wakil Ketua Baleg Martin Manurung menyebut penyusunan naskah RUU baru akan masuk pada masa sidang kedua.

    Sebagai pembanding, DPR mengesahkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026, kurang dari sebulan setelah rancangannya masuk prolegnas prioritas dan hanya enam hari pascapembentukan panitia kerja, seperti dicatat Kompas.

    Kotim sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang diteken pada 27 Desember 2024.

    Perda itu mengatur syarat penetapan pengakuan melalui keputusan bupati. Namun, penelusuran Kanal Independen hingga Minggu (25/10/2026) tak menemukan satu pun keputusan bupati Kotim berdasarkan perda tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2024 dengan tajuk serupa.

    Leger menaruh harapan agar Kongres Adat Dayak kelak sanggup melahirkan rekomendasi yang jelas, menetapkan agenda prioritas, dan mematangkan mekanisme tindak lanjut yang merangkul lembaga adat.

    Dukungan para damang, mantir adat, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat adat di berbagai daerah diharapkannya dapat menjadi kekuatan penyokong untuk mewujudkan kongres yang inklusif.

    Keberhasilan kongres, menurut Leger, diuji dari sejauh mana hasilnya mampu ditindaklanjuti untuk memperkokoh hukum adat dan menjaga persatuan, bukan dari megahnya perhelatan.

    ”Persatuan masyarakat Dayak harus terus dijaga. Kita ingin hukum adat semakin kuat, hak-hak masyarakat adat mendapatkan pengakuan dan perlindungan, serta lembaga adat memiliki ruang untuk menjalankan perannya secara bertanggung jawab,” ujarnya.

    Leger pernah merasakan sendiri jarak antara putusan dan pelaksanaannya. Dari momen penetapan hingga kewajiban itu dipenuhi, sanksi adat untuk PT HAL memakan waktu hampir 22 bulan. Ketika sengketa itu dinyatakan selesai pada akhir Februari 2026, ia kembali mengingatkan tujuan hukum adat.

    ”Hukum adat bertujuan menciptakan perdamaian tanpa meninggalkan luka di hati masing-masing pihak,” katanya ketika itu. (ign)

  • 19 Tahun Menagih Penyelesaian Lahan, Warga Sebabi Justru Dilaporkan PT BSK ke Polisi

    19 Tahun Menagih Penyelesaian Lahan, Warga Sebabi Justru Dilaporkan PT BSK ke Polisi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ebok mengaku sudah sembilan belas tahun menagih penyelesaian lahan peninggalan ayahnya. Upaya itu justru berujung pada masuknya nama warga Desa Sebabi ini ke dalam surat resmi PT Bumi Sawit Kencana (BSK).

    Anak usaha Wilmar International itu mencantumkan namanya sebagai pihak yang dilaporkan ke Polres Kotawaringin Timur (Kotim) atas pendudukan lahan.

    Surat bertanggal 27 Juli 2026 itu dikirimkan PT BSK kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang. Hari itu juga, Damang membalas.

    Ia menegaskan Ebok sudah resmi melapor ke Kedamangan sejak Desember 2025. Mengacu aturan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, ia menyatakan perkara yang sudah bergulir di satu peradilan tidak bisa diproses di peradilan lain.

    Dua bulan lebih sesudahnya, menurut Ebok, terjadi pembongkaran di objek yang tengah berproses adat itu pada malam 2 Oktober 2026, saat keluarganya tidak berada di lokasi.

    Jejak Turun-Temurun di Sungai Berambas

    Lahan tersebut berada di kawasan Sungai Berambas, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kotim.

    Menurut Ebok yang didampingi sang ibu, keluarganya menempati kawasan itu secara turun-temurun sejak 1960. Jejak historis ini bersandar pada cerita orang tuanya.

    ”Awalnya, tanah ini memang tempat kedudukan serta tempat tinggal kami secara turun-temurun,” kata Ebok.

    Kawasan itu juga menjadi tempat keluarganya bercocok tanam. “Aktivitas kami di sini dari dulu tidak lepas dari menanam, seperti sayuran, singkong, pisang, terong asam, dan sebagainya,” ujarnya. Nanas, pisang, dan karet, menurut Ebok, masih tumbuh di lokasi dan bisa ia tunjukkan.

    PT BSK, kata Ebok, datang sekitar 2004 hingga 2005 dan mulai beraktivitas di atas objek tersebut. Dalam surat permohonannya kepada Camat Telawang, ia menulis tanah garapan almarhum ayahnya telah ditanami perusahaan sejak 2007. Areal itu kini masuk Blok 091, yang sebelumnya bernomor Blok 291.

    Tahun itu pula tuntutan dimulai. Bersama sang ayah, Ebok mengaku berkali-kali mendatangi kantor perusahaan, tetapi belum mendapat tanggapan serius. Ayahnya, Uis bin Jahu, meninggal pada 2019. Ebok lalu meneruskan perjuangan itu bersama keluarganya.

    “Tanah ini adalah bekas jerih payah orang tua kami sendiri. Sampai sekarang belum pernah dilakukan GRTT,” ujarnya, merujuk ganti rugi tanam tumbuh.

    Menurut Ebok, pihak perusahaan selama ini menyatakan lahan itu sudah di-GRTT. Keluarganya lalu meminta bukti.

    ”Kami meminta mereka membuktikan GRTT terkait kepemilikan objek ini. Namun, sampai sekarang mereka belum pernah menunjukkan kepada kami,” katanya.

    Ebok menepis anggapan bahwa klaimnya baru muncul belakangan. “Untuk objek ini, bukan baru sekarang,” ujarnya.

    Catatan Kedamangan Telawang sejalan dengan penuturannya. Damang menulis Ebok telah mengklaim lahan tersebut sejak 2007, sebagaimana disampaikan Ebok saat melapor secara lisan pada 2022.

    Jalur Mediasi dan Surat-menyurat

    Ebok mengaku sejak awal memilih jalan baik-baik. “Harapan kami dari dulu, kehadiran perusahaan itu agar bertetangga dengan baik serta berkeadilan,” katanya. Permohonan lisan hingga tertulis, menurut dia, belum ditanggapi perusahaan.

    Pada 10 Desember 2025, Ebok menyurati Camat Telawang. Ia memohon camat memfasilitasi mediasi keluarganya dengan PT BSK 1, sekaligus meminta pertemuan di Kantor Camat Telawang bersama pimpinan perusahaan yang dapat mengambil keputusan.

    Tujuannya, tertulis dalam surat itu, agar persoalan terselesaikan dengan baik dan tidak ada pihak yang saling dirugikan.

    Surat itu ditembuskan antara lain kepada Kapolsek Telawang, Danramil Telawang, Kepala Desa Sebabi, Damang Kecamatan Telawang, Mantir Adat Simpang Sebabi, dan PT BSK 1.

    Salinan yang diperoleh Kanal Independen memuat stempel Kecamatan Telawang dengan tanda tangan atas nama camat, paraf penerima di samping tembusan untuk Kapolsek dan Danramil Telawang, serta stempel bagian keamanan PT BSK Estate 1.

    Delapan hari kemudian, 18 Desember 2025, Ebok resmi melapor secara tertulis kepada Damang Kecamatan Telawang. “Sekarang lahan ini sedang berproses secara adat di Kecamatan Telawang,” kata Ebok.

    Memasuki Juli 2026, Ebok kembali bersurat mengenai rencana pemasangan batas tanah almarhum Uis bin Jahu.

    Lembar tanda terimanya mencatat sepuluh penerima. Mereka berasal dari Kedamangan Telawang, pemerintah desa, Setda, DAD Kotim, SPKT Polres Kotim, piket Posramil dan Polsek Telawang, Kecamatan Telawang, DAD kecamatan, hingga pihak keamanan PT BSK Estate 1.

    SPKT Polres Kotim menerima dokumen itu pada 21 Juli 2026, tepat enam hari sebelum PT BSK menyurati Damang.

    Dua Surat di Hari yang Sama

    PT BSK menanggapi surat itu lewat dokumen tertanggal 27 Juli 2026, perihal pemberitahuan klaim lahan oleh Ebok dan Dewi Uwis. Surat ini ditandatangani Koordinator SSL atas nama PT Bumi Sawit Kencana.

    Perusahaan merujuk surat Ebok yang ditembuskan kepadanya. Menurut uraian PT BSK, surat Ebok berisi rencana anak-anak almarhum Uis bin Jahu memasang pagar pembatas antara lahan almarhum yang sudah diganti rugi dan yang belum.

    Artinya, berdasarkan uraian tersebut, keluarga hendak memisahkan sendiri bagian lahan yang sudah diganti rugi dari bagian yang belum.

    Melalui surat yang sama, PT BSK menyampaikan tiga hal. Pertama, lahan di Blok 091, 057, dan 058 PT BSK 1 yang diklaim Ebok dan Dewi Uwis disebut sebagai lahan perusahaan yang telah diganti rugi kepada warga Sebabi. Surat itu tidak mencantumkan nama penerima maupun waktu pembayaran ganti rugi.

    Kedua, pendudukan lahan oleh Ebok dan Dewi Uwis telah dilaporkan ke Polres Kotim dan masih dalam proses. Ketiga, rencana pemasangan pagar pembatas di dalam areal PT BSK 1 dinilai tidak memiliki dasar legalitas yang sah terkait kepemilikan lahan.

    Hari itu juga, Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang membalas melalui surat Nomor 39/DKA/TLWG/VII/2026. Ia mencatat Ebok resmi melapor secara tertulis kepada Kedamangan pada 18 Desember 2025.

    Damang lalu merujuk Peraturan DAD Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Peradilan Adat Dayak. “Suatu perkara yang sudah bergulir di salah satu peradilan maka tidak bisa diproses di peradilan lain,” tulisnya, seraya meminta surat itu diperhatikan PT BSK.

    Balasan tersebut ditembuskan antara lain kepada Camat Telawang dan Kapolsek Telawang. Salinannya memuat stempel bagian keamanan PT BSK, Polsek Telawang, Kepala Desa Sebabi, dan Kecamatan Telawang. Bukti stempel ini menandakan bahwa institusi-institusi tersebut telah menerima pemberitahuan mengenai proses adat yang sedang berjalan.

    Dibongkar Saat Tak Ada Orang

    Menurut Ebok, respons perusahaan terhadap proses adat itu justru berupa pembongkaran. Ia menyebut pembongkaran di objek yang tengah berproses adat tersebut terjadi pada 2 Oktober 2026, ketika keluarganya tidak berada di lokasi.

    Berdasarkan informasi yang ia terima, pembongkaran dilakukan pada malam hari. Informasi itu ia peroleh dari seorang mandor PT BSK 1, yang menyebut pembongkaran dilakukan oleh tim respons BSK 1.

    Rekaman dan video keterangan mandor itu, kata Ebok, ada padanya. Ia juga mengaku bertemu seorang anggota tim respons yang menyebut perintah pembongkaran datang dari koordinator lapangan (korlap).

    ”Jadi, kelihatannya, jangankan menindaklanjuti, yang kami dapatkan justru hanya pembongkaran. Tidak ada keseriusan,” kata Ebok.

    Alasan pembongkaran itu tidak ia ketahui. ”Saya tidak mendapat informasi mengenai kejelasan dan alasannya. Jadi, yang kami lihat di lokasi hanya pembongkaran itu saja,” ujarnya. Ebok mengaku sudah meminta pertanggungjawaban perusahaan, tetapi belum ditanggapi secara serius.

    Menurut Ebok, pembongkaran itu bukan yang pertama. “Kalau pondok yang ini, kurang lebih satu tahun kami dirikan. Sebenarnya sudah lebih, tetapi sebelumnya dibongkar oleh pihak perusahaan,” katanya.

    Pembongkaran pondok sebelumnya, menurut dia, juga dilakukan tim respons BSK 1 saat keluarganya tidak di tempat. “Kami hanya terlambat satu jam. Ketika kembali ke objek tersebut, sudah dilakukan pembongkaran,” ujarnya. Peristiwa itu ia sebut terjadi sekitar Oktober 2025. Ia tidak ingat tanggal pastinya, tetapi menyebut videonya masih ada.

    Kanal Independen telah mengirimkan permohonan konfirmasi kepada PT BSK melalui pesan WhatsApp pada Senin (19/10/2026).

    Pertanyaan yang diajukan mencakup kejelasan GRTT, pelaporan polisi, kesediaan mediasi, hingga dugaan pembongkaran di area sengketa. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak perusahaan.

    Dilaporkan, Belum Dipanggil

    Soal laporan ke kepolisian, Ebok membenarkan lokasi itu pernah didatangi anggota polisi. Ia menegaskan kedatangan itu berlangsung tanpa intimidasi.

    ”Mereka hanya mendatangi objek tersebut, bersilaturahmi,” katanya. Ia menyebut masih menyimpan foto kedatangan itu. Hingga wawancara berlangsung, ia menyatakan belum pernah dipanggil.

    Kuasa hukum Ebok, Sapriyadi, menyayangkan langkah PT BSK membawa persoalan ini ke kepolisian. Ia menilai klaim lahan Ebok adalah persoalan agraria.

    ”Kami menyampaikan kepada pihak perusahaan agar lebih kooperatif, lebih memahami permasalahannya. Jika ini permasalahan perdata, maka selesaikan keperdataannya terlebih dahulu,” kata Sapriyadi.

    “Jangan selalu mengandalkan APH, dalam artian melaporkan masyarakat-masyarakat adat ini ke proses hukum,” tambahnya.

    Ia merujuk agenda reforma agraria, surat telegram Kapolri, dan Peraturan Mahkamah Agung yang menurutnya mengatur penangguhan sementara proses pidana bila terdapat perkara perdata.

    ”Apalagi ini berkenaan dengan hak-hak masyarakat yang belum pernah dilakukan ganti rugi. Menurut pendapat saya, lebih baik menahan diri untuk tidak melaporkan ini ke ranah pidana,” ujarnya.

    Sapriyadi menilai poin kedua surat PT BSK menunjukkan perusahaan cenderung mengandalkan kepolisian. ”Ini sangat disayangkan menurut kami. Ini ada upaya untuk mengkriminalisasi masyarakat adat,” katanya.

    Laporan PT BSK itu dibuat sebelum Polri memberlakukan moratorium perkara pidana konflik agraria. Dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI, Senin, 7 September 2026, Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menyatakan Polri menangguhkan sementara seluruh penanganan perkara pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural.

    Syahardiantono beralasan, konflik agraria belum tentu persoalan pidana, sebab dapat berkaitan dengan urusan perdata dan hak masyarakat adat. Polri, kata dia, mengutamakan penyelesaian lewat mediasi dan keadilan restoratif, serta menunda proses pidana atas perkara yang bertaut dengan perjuangan hak atas tanah.

    Langkah mediasi inilah yang sudah diminta Ebok kepada Camat Telawang sejak Desember 2025.

    Kebijakan kepolisian tersebut berpedoman pada kesimpulan rapat Komisi III DPR RI bersama Kabareskrim dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 26 Agustus 2026. Salah satu poinnya meminta Bareskrim dan Polda jajaran mencegah kriminalisasi warga, khususnya pada kasus yang sedang dalam proses penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

    Harapan kepada Negara

    Ebok kini menggantungkan harapan kepada negara. Ia memohon Presiden dan aparat penegak hukum memberi perlindungan penuh bagi keluarganya, yang ia sebut masyarakat adat yang menempati tempat itu secara turun-temurun.

    ”Inilah tempat tinggal kami. Inilah tempat usaha kami,” kata Ebok.

    ”Kalau memang tidak ada perlindungan hukum, mohon maaf, kami masyarakat adat mau ke mana lagi, Pak? Mata pencaharian dan penghidupan kami sudah sempit. Ini ibu kami sendiri,” ujarnya, merujuk perempuan yang sejak awal wawancara berada di sampingnya. (ign)

  • PT KMS Jawab Gugatan Kades Penyahuan: Tegaskan Lahan Lunas, Ulangi Penjelasan 14 Tahun Silam

    PT KMS Jawab Gugatan Kades Penyahuan: Tegaskan Lahan Lunas, Ulangi Penjelasan 14 Tahun Silam

    SAMPIT, kanalindependen.id – PT Karya Makmur Sejahtera (KMS) menjawab gugatan empat warga Desa Tumbang Penyahuan lewat siaran pers.

    Dokumen yang diperoleh Kanal Independen itu dikeluarkan Departemen Humas perusahaan, bertanggal 6 Oktober 2026, dan menyatakan tidak ada bidang yang belum dibayar di dalam objek sengketa.

    ”Berdasarkan dokumen pembebasan lahan serta pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh (GRTT) yang dimiliki perusahaan, seluruh bidang yang menjadi objek klaim tersebut telah diselesaikan pembayarannya kepada warga penerima sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan,” demikian tertulis dalam rilis tersebut.

    Rilis itu terbit dua hari setelah diskusi di pondok lokasi sengketa pada Minggu, 4 Oktober 2026, dan delapan hari sebelum sidang perdana perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt di Pengadilan Negeri Sampit pada 14 Oktober 2026.

    Inilah keterangan pertama yang keluar dari institusi perusahaan sejak perkara bergulir. Sebelumnya, suara perusahaan datang dari perwakilan di lapangan, Mahesa Adji Saputra, yang menyatakan tidak memiliki kewenangan menjelaskan sejumlah isu substansial, seperti status lahan konservasi dan laporan kepolisian.

    Bola Dilempar ke Penggugat

    Perusahaan menyatakan penyelesaian GRTT itu ditopang berkas administratif yang menyangkut identitas penerima, pernyataan kepemilikan tanah, serta bukti pembayaran.

    ”Dokumen tersebut menjadi dasar perusahaan dalam menjelaskan riwayat penyelesaian lahan dan akan disampaikan sebagai bagian dari pembuktian melalui mekanisme pengadilan,” bunyi rilis itu.

    Dari situ perusahaan membalikkan beban penjelasan ke pihak penggugat.

    ”Perusahaan meminta agar pihak yang mengajukan klaim dapat menjelaskan secara terperinci identitas pengklaim, dasar hak, letak, batas, dan luas tanah, serta hubungannya dengan bidang-bidang yang telah menerima pembayaran GRTT,” tertulis dalam rilis tersebut.

    Meski meminta rincian dari penggugat, rilis perusahaan justru tampil tanpa rincian. Sama seperti klaim pembayaran, perusahaan tidak mencantumkan satu pun nomor bukti, nama penerima, letak blok, tanggal transaksi, maupun luas bidang yang dimaksud.

    Dokumen tersebut juga tidak memuat nama pejabat yang bertanggung jawab maupun narahubung, dan hanya ditutup dengan keterangan dikeluarkan oleh Departemen Humas PT Karya Makmur Sejahtera.

    Tanda Tangan Kades Jadi Sasaran

    Satu bagian dalam rilis itu diberi tajuk Keterlibatan Administratif Kepala Desa. Isinya langsung menunjuk penggugat pertama.

    ”Menurut perusahaan, Sempung, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Tumbang Penyahuan, sebelumnya telah menerbitkan sejumlah dokumen administratif yang digunakan sebagai persyaratan proses GRTT, termasuk surat pernyataan mengenai tanah milik warga yang menerima pembayaran,” tertulis dalam rilis.

    Perusahaan meminta dokumen itu diperiksa bersama bukti pembayaran, dokumen pembebasan lahan, dan data bidang tanah.

    ”Keterkaitan antara dokumen yang diterbitkan pemerintah desa dan klaim yang diajukan saat ini perlu dijelaskan secara terbuka agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai objek sengketa,” bunyi rilis tersebut.

    Perusahaan tidak menyebutkan nomor, tanggal, maupun nama penerima pada surat pernyataan yang dimaksud.

    Tanda tangan Sempung memang tersebar di berkas sengketa ini, dan tidak selalu berada di pihak perusahaan.

    Pada 19 Januari 2009 ia bersurat ke pimpinan PT AWL mendesak penyelesaian lahan Lide S. Hampir tiga tahun berselang, pada 28 November 2011, ia menyurati humas PT AWL/KMS dengan melampirkan daftar sembilan pemilik tanah yang lahannya tergusur atau digarap perusahaan, baik disengaja maupun tidak. Nama Suling, kini penggugat keempat, ada di urutan ketujuh.

    Dalam diskusi 4 Oktober, Sempung menyinggung posisinya sendiri di hadapan perwakilan perusahaan.

    ”Perusahaan memiliki berbagai cara, tetapi terhadap kepala desa tidak bisa sembarangan karena saya mengetahui riwayatnya,” katanya dalam diskusi itu.

    ”Sejak awal PT AWL/KMS masuk, banyak dokumen yang saya tandatangani, termasuk SKT dan dokumen lain,” tambahnya.

    Dalam wawancara terpisah hari itu, Sempung menyatakan perusahaan seharusnya menempuh jalur lain lebih dulu.

    ”Seharusnya perusahaan memahami bahwa kepala desa memiliki dokumen dan mengetahui kondisi di wilayah desa. Hal-hal yang dilakukan perusahaan, baik atau buruk, biasanya diketahui kepala desa,” katanya.

    ”Seharusnya mereka datang dan berkoordinasi dengan saya lebih dahulu, bukan langsung membuat laporan ke kepolisian,” tegasnya lagi.

    Silang Batas Aktivitas di Lapangan

    Bagian lain dalam rilis itu menyinggung apa yang terjadi di lapangan.

    ”Berdasarkan informasi dan dokumentasi lapangan perusahaan, sejumlah warga saat ini menguasai secara faktual areal yang disengketakan dengan mendirikan pondok dan menghentikan kegiatan operasional PT. Karya Makmur Sejahtera secara sepihak,” tertulis dalam rilis.

    Perusahaan menyatakan sampai tanggal rilis belum menerima dasar hukum yang membenarkan penghentian itu, baik berupa putusan maupun penetapan pengadilan yang berlaku.

    ”Perusahaan menegaskan bahwa pengajuan klaim atau gugatan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pihak penggugat untuk mengambil alih penguasaan areal maupun menghentikan kegiatan pihak lain secara sepihak,” bunyi rilis itu.

    Secara hukum acara, argumen itu berpijak pada dasar yang benar. Larangan beraktivitas di atas objek perkara lahir dari penetapan sita jaminan atau putusan provisi majelis hakim, bukan dari pendaftaran gugatan. Plang dan pondok bukan penetapan pengadilan.

    Dalil yang sama berlaku dua arah. Perusahaan juga tidak menunjukkan putusan atau penetapan pengadilan yang membenarkan pembuatan parit dan pemanenan di dalam objek sengketa.

    Pembatasan itu sebenarnya diucapkan sendiri oleh pihak penggugat di lapangan. Dalam diskusi 4 Oktober, Sapriyadi menyatakan permintaan penghentian hanya berlaku di dalam objek sengketa.

    ”Kami meminta agar situasi tetap aman dan tenteram, serta aktivitas perusahaan tidak terganggu di luar objek sengketa,” katanya dalam diskusi itu.

    ”Namun, terkait objek perkara, kami meminta agar tidak ada aktivitas perusahaan di dalam areal sengketa,” tegas Sapriyadi.

    Sempung menyampaikan batas yang sama. ”Kami meminta perusahaan tidak melakukan kegiatan pembuatan parit di dalam areal sengketa. Mari menunggu proses pengadilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap,” katanya.

    ”Aktivitas di luar objek sengketa silakan dilakukan, tetapi jangan masuk ke lokasi yang disengketakan,” ujarnya.

    Sapriyadi juga tidak menyembunyikan adanya penjagaan di lapangan. ”Nantinya akan ada rekan-rekan kami yang berjaga di lokasi,” ujarnya dalam diskusi itu.

    Rilis itu menyusun argumen hukumnya di atas empat pasal. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata soal kekuatan mengikat perjanjian yang sah dipakai untuk menopang GRTT.

    ”Perusahaan berpandangan bahwa kesepakatan GRTT yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik,” tertulis dalam rilis.

    Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg dipakai untuk soal beban pembuktian. Pemilihan RBg, bukan HIR, sesuai wilayah berlakunya di luar Jawa dan Madura. Perusahaan menyatakan prinsip itu berlaku bagi penggugat maupun dirinya.

    Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata muncul di akhir, sebagai dasar kemungkinan gugatan balik.

    ”Apabila tindakan penguasaan areal dan penghentian kegiatan oleh masyarakat terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian, perusahaan dapat mempertimbangkan tuntutan dengan berdasar kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” bunyi rilis itu.

    Pasal 1365 adalah dasar umum gugatan perbuatan melawan hukum, klasifikasi yang sama persis dengan yang dipakai empat warga saat mendaftarkan perkara 82 terhadap perusahaan.

    Perusahaan juga meminta pemerintah desa menjalankan perannya menjaga ketertiban, membantu klarifikasi administrasi, dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan secara berimbang. Permintaan itu ditujukan kepada pemerintahan desa yang kepala desanya menjadi penggugat pertama.

    Janji Pembuktian di Hadapan Majelis Hakim

    Perusahaan menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dan mempertahankan hak serta kepentingan hukumnya melalui pembuktian.

    ”Perusahaan akan mengajukan dokumen pembebasan lahan, bukti pembayaran GRTT, dokumen administratif desa, data identifikasi bidang tanah, serta alat bukti lain yang relevan,” tertulis dalam rilis.

    Seluruhnya akan dipakai untuk menjelaskan riwayat penyelesaian lahan dan hubungan antara bidang yang telah dibayar dengan objek gugatan.

    ”PT. Karya Makmur Sejahtera menghormati independensi pengadilan dan menyerahkan penilaian atas keabsahan klaim, kekuatan alat bukti, serta hak masing-masing pihak kepada majelis hakim,” bunyi rilis itu.

    Pintu luar pengadilan dinyatakan tetap terbuka, dengan syarat.

    ”PT. Karya Makmur Sejahtera tetap membuka ruang dialog dan mediasi berdasarkan identitas pihak yang jelas, data bidang tanah yang dapat diverifikasi, serta dokumen yang dapat diuji, dengan tetap menghormati proses persidangan,” tertulis dalam rilis.

    Pada bagian penutup, perusahaan menyampaikan harapan kepada media.

    ”PT. Karya Makmur Sejahtera berharap pemberitaan mengenai sengketa lahan disampaikan secara akurat dan berimbang, dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan,” bunyi rilis tersebut.

    Dua Makna Iktikad Baik di Tengah Sengketa

    Frasa iktikad baik muncul di kedua sisi dengan arah berlawanan. Perusahaan memakainya lewat Pasal 1338 untuk mengunci kesepakatan GRTT. Kuasa hukum warga memakainya untuk mempersoalkan cara perusahaan menempuh jalur pidana.

    ”Kami menyesalkan sikap perusahaan,” kata Sapriyadi di lokasi sengketa.

    ”Objek ini masih dalam proses perkara perdata, tetapi mengapa setiap persoalan langsung dilaporkan ke kepolisian? Seharusnya persoalan ini lebih dahulu diselesaikan melalui iktikad baik,” tegasnya.

    Potensi gugatan balik berdasarkan Pasal 1365 dalam rilis itu juga telah didahului pertanyaan Sapriyadi di hadapan perwakilan perusahaan dua hari sebelumnya.

    ”Saat ini justru Pak Sempung dan kawan-kawan yang menggugat, bukan perusahaan. Seharusnya, apabila perusahaan merasa haknya dilanggar, perusahaan yang menggugat,” katanya.

    Soal sawit yang kini berdiri di atas lahan, ia menempatkannya sebagai bagian dari yang akan diuji. ”Kelapa sawit yang ada di sini tumbuh di atas tanah yang disengketakan. Segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah ini akan diuji kepemilikannya melalui proses perdata,” tegasnya.

    Terhadap sorotan perusahaan atas peran kepala desa, Sapriyadi sudah lebih dulu merespons dengan nada peringatan.

    ”Jangan sedikit-sedikit melapor, terlebih apabila yang dilaporkan adalah kepala desa sebagai pemimpin di wilayah ini,” katanya kepada perwakilan perusahaan, Mahesa Adji Saputra saat diskusi.

    ”Apabila tujuan perusahaan justru untuk mengkriminalisasi kepala desa, maka kami meminta pihak perusahaan membuka hati nurani. Sebelum perusahaan datang, kepala desa sudah ada, desa ini sudah ada, dan masyarakat sudah ada,” tambahnya.

    Memori Ganti Rugi di Arsip Desa 2012

    Kalimat kunci rilis itu, bahwa seluruh objek klaim sudah dibayar kepada warga penerima, bukan rumusan baru di Tumbang Penyahuan.

    Berita acara musyawarah bertanggal 29 September 2012, yang digelar di rumah kepala desa untuk membahas klaim lahan Lide S, mencatat jawaban perwakilan PT AWL/KMS. Isinya menyebutkan bahwa menurut data yang ada pada mereka, lahan itu sudah dibayarkan kepada orang lain.

    Dokumen yang sama memuat kronologi versi pemilik tanah. Lahan diukur pada 2008 seluas 331 hektare, lalu ganti rugi tidak bisa dilakukan karena menurut perusahaan sudah dibayarkan kepada orang lain.

    Pemilik melapor ke pemerintah daerah, tim kabupaten turun, lahan ditarik dalam status quo, kemudian 50 hektare dibayar, sedangkan sisanya disebut tumpang tindih dengan klaim PT Sarpatim. Beberapa tahun berselang, di atas tanah itu sudah berdiri sawit.

    Pola jawaban yang mirip tercatat pula dalam hasil pertemuan 10 Mei 2012 di kediaman kepala desa, yang membahas klaim empat warga atas lahan yang sudah tertanam di wilayah PT KMS.

    Atas klaim Bu Ica, dokumen itu mencatat kesaksian dua warga bahwa lahan yang bersangkutan di wilayah tersebut benar, tetapi sudah dilepas pada waktu itu dan tidak ada sisa lagi.

    Atas klaim Lidey, yang dalam dokumen desa lain ditulis Lide S, seluas 331 hektare di Purang Estate, dokumen yang sama mencatat keterangan perusahaan bahwa sisa lahan yang dituntut masuk wilayah klaim PT Sarpatim, sehingga perusahaan tidak diperbolehkan mengadakan aktivitas di sana.

    Catatan berikutnya dalam dokumen itu menyebutkan kenyataan di lapangan berbeda, yakni areal yang disebut klaim PT Sarpatim telah ditanam dan dipanen pihak perusahaan.

    Empat belas tahun berselang, jawaban yang sama kembali muncul: sudah dibayar kepada orang lain.

    Sempung menyatakan persoalan ini baru terbuka kembali pada pertengahan 2026. ”Kami baru mengetahui adanya persoalan tanah yang belum dibayar pada Juni,” katanya.

    ”Dulu tanah tersebut tidak dibayar dan tidak ditanami sawit. Sekarang ditanami sawit, sehingga kami mengajukan gugatan,” ungkapnya.

    Di sisi lain, jawaban yang selalu diterima Sempung sejak 2008 justru berbeda arah. ”Saat itu disampaikan bahwa tanah tersebut masuk kawasan HCP, atau hutan konservasi bernilai tinggi, sehingga tidak dapat dibayarkan,” katanya.

    Dia mengaku sudah beberapa kali mendatangi bagian humas perusahaan untuk meminta penyelesaian atau pembayaran. Akan tetapi, selalu dijawab bahwa lahan itu tidak bisa dibayar karena masuk HCP.

    Tidak dapat dibayarkan karena konservasi, dan telah diselesaikan pembayarannya kepada warga penerima, merupakan dua keterangan yang tidak bisa sama-sama berlaku untuk bidang yang sama. Rilis 6 Oktober tidak menjelaskan bagaimana keduanya didudukkan.

    Berita Acara Pewaris di Blok Purang

    Pada bidang tertentu, klaim GRTT perusahaan berlandaskan bukti tertulis.

    Surat Kesepakatan tertanggal Senin, 23 Juni 2014, dibuat di kantor General Manager Office PT KMS/PT AWL antara Arifin Gusdur, warga Tumbang Penyahuan, dan Saniel dari bagian humas perusahaan.

    Objeknya tanah di kebun KMS Purang blok K 38-40 dan L 38-40 seluas lebih kurang 23,28 hektare, dengan lebih kurang 21,28 hektare dibayar Rp5.000.000 per hektare dan lebih kurang 2 hektare yang disebut Tempat Keramat dibayar Rp7.500.000 per hektare.

    Sepuluh tahun kemudian, berita acara bertanggal 26 Juni 2024 mencatat pertemuan ahli waris almarhum Arifin Gusdur dengan humas PT AWL-KMS di kantor GMO untuk membahas situs keramat di Blok K37a Purang Estate.

    Dokumen itu mencatat penjelasan humas terkait data GRTT di areal tersebut, dengan penerima adalah orang tua para ahli waris.

    Poin kedua berita acara itu menyebutkan ahli waris menerima penjelasan tersebut, tidak akan mempermasalahkan lahan yang sudah di-GRTT, serta tidak akan melakukan klaim atau sejenisnya di areal tersebut. Permintaan mereka hanya satu, yakni agar bangunan keramat yang masih berdiri diperbaiki.

    Dokumen itu ditandatangani Setia Wendi, Bahrun, dan Irfan dari pihak ahli waris, serta Saniel SH, Susi Darkoni SP, dan Waluyo dari pihak perusahaan.

    Setia Wendy dan Bahrun kini tercatat sebagai penggugat kedua dan ketiga dalam perkara 82. Berita acara itu termasuk kategori dokumen yang disebut perusahaan akan diajukan ke persidangan.

    Dua Hari, Dua Posisi

    Sempung sempat meragukan pesannya akan sampai kepada manajemen saat di pondok lokasi sengketa pada 4 Oktober.

    ”Pertanyaan saya, apakah semua yang disampaikan kuasa hukum kami hari ini dapat benar-benar dipertanggungjawabkan dan diteruskan kepada manajemen perusahaan?” katanya.

    ”Kami khawatir apa yang kami sampaikan di lapangan tidak sampai kepada pimpinan perusahaan. Seharusnya manajemen perusahaan hadir langsung karena mereka mengetahui titik-titik sengketa yang kami maksud,” ujarnya pada perwakilan perusahaan.

    Dua hari kemudian, pada 6 Oktober 2026, manajemen bersuara melalui siaran pers yang menyatakan posisi resmi korporasi.

    Dalam diskusi itu, Mahesa menyebut adanya peluang penghentian operasional. ”Terkait proses peradilan, secara sistematis operasional perusahaan dapat dihentikan sementara sambil menunggu hasil persidangan,” katanya.

    Dalam wawancara terpisah di lokasi yang sama hari itu, ia menegaskan sikap lisan serupa. ”Seluruh masukan yang disampaikan kepada kami akan diterima. Kami menghormati masyarakat yang meminta agar operasional tidak dilanjutkan,” ujarnya.

    Dua hari berselang, Departemen Humas menyatakan perusahaan belum menerima dasar hukum yang membenarkan penghentian kegiatan tersebut.

    Dasar klaim atas arealnya juga bergeser. Dalam diskusi 4 Oktober, Mahesa menyandarkan kegiatan perusahaan pada hak guna usaha.

    ”Perusahaan mengelola areal tersebut karena menurut kami, areal itu telah masuk dalam HGU perusahaan. Kegiatan, termasuk pembuatan parit di dalam areal HGU, kami lakukan berdasarkan perintah manajemen,” ujarnya.

    Sapriyadi membantahnya langsung di forum yang sama. ”Saya pastikan bahwa objek perkara ini tidak berada dalam sertifikat HGU. Apabila Bapak menyampaikan bahwa lokasi ini masuk HGU, maka hal itu akan kita buktikan di pengadilan,” tegasnya.

    Rilis resmi 6 Oktober tidak mengulang klaim HGU itu sama sekali. Seluruh argumen perusahaan dibangun di atas dokumen GRTT.

    Empat Fakta di Luar Penjelasan Humas

    Sepanjang rilis itu, sejumlah persoalan yang menjadi inti gugatan tidak disentuh.

    Tidak ada penjelasan soal laporan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Sempung menyatakan sudah satu kali diperiksa atas dugaan pencurian dengan kekerasan di atas tanah yang ia gugat, sementara Sapriyadi menyatakan laporan itu masuk setelah moratorium perkara agraria yang disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Syahar Diantono pada 7 September 2026.

    Rilis tidak menyebut perusahaan sebagai pelapor, namun menguraikan perbuatan warga dengan rumusan yang berdekatan dengan dasar laporan itu, yakni menguasai secara faktual, mendirikan pondok, dan menghentikan kegiatan secara sepihak.

    Tidak ada penjelasan soal status kawasan. Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 yang terbit pada 6 Februari 2025 mencatat permohonan PT KMS seluas 10.803 hektare berdasarkan kriteria Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja, dengan 2.873 hektare berproses dan 7.930 hektare ditolak.

    Lima dari enam tergugat dalam perkara 82 adalah instansi negara yang berkaitan erat dengan status kawasan kehutanan tersebut.

    Tidak ada penjelasan soal kerja sama operasi (KSO) dengan PT Agrinas Palma Nusantara, yang disebut Mahesa dalam wawancara mencakup lahan sekitar 1.400 hektare lebih.

    Tidak ada pula penjelasan soal perintah bupati yang pernah turun. Surat Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 20 Januari 2010 meminta pimpinan PT Agro Wana Lestari dan PT Karya Makmur Sejahtera menghentikan kegiatan land clearing, melakukan pendataan bersama masyarakat pemilik lahan dan garapan, serta menyelesaikan terlebih dahulu kelengkapan perizinan kebun dan pembebasan lahan.

    Setahun sebelumnya, Surat Bupati tertanggal 14 Januari 2009 meminta PT Agro Wana Lestari untuk sementara tidak melakukan kegiatan penggarapan maupun pembukaan lahan atas bidang yang masih disengketakan.

    Rilis yang menyatakan perusahaan akan mematuhi setiap putusan, penetapan, atau keputusan pejabat berwenang tidak mengurai status dua surat bupati itu.

    Hitung Mundur Menuju Meja Hijau

    Perusahaan menutup rilisnya dengan permintaan menahan diri kepada semua pihak, serta menyatakan akan mendokumentasikan dampak penghentian kegiatan dan mempertimbangkan langkah hukum yang diperlukan secara proporsional berdasarkan bukti.

    Permintaan menahan diri itu bersisian dengan kehadiran kelompok pendamping di lokasi. Wismanto, yang menyandang gelar Panglima Riuh di Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng, menyatakan organisasinya mendampingi lima kelompok warga sejak Juli 2026.

    ”Apabila lima kelompok ini diganggu, maka pihak perusahaan akan berhadapan dengan kami di lapangan. Dalam perkara perdata, perusahaan akan berhadapan dengan kuasa hukum warga,” katanya.

    Rilis perusahaan tidak menyebut TBBR. Adapun Sapriyadi menyatakan posisi yang sama soal jalur pengadilan dalam diskusi 4 Oktober.

    ”Mari buktikan di pengadilan. Tolong sampaikan kepada pimpinan perusahaan agar menyiapkan kuasa hukum. Kita akan menguji perkara ini secara perdata di pengadilan negeri,” katanya.

    Sempung menutup diskusi hari itu dengan kalimat yang kini bersisian dengan rilis perusahaan.

    ”Apabila hak kami tidak terbukti, kami akan mundur. Namun, apabila perusahaan menang, silakan mengambil areal itu sesuai putusan hukum,” katanya dalam diskusi tersebut.

    ”Kami tidak mengancam. Kami hanya meminta semua pihak menghormati proses gugatan perdata yang telah berjalan.”

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit membuka persidangan perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt pada 14 Oktober 2026. (ign)

  • Sengketa Tumbang Penyahuan: Kades Teken Usulan Izin, Tanah Ditelan Sawit, Dilaporkan ke Polda

    Sengketa Tumbang Penyahuan: Kades Teken Usulan Izin, Tanah Ditelan Sawit, Dilaporkan ke Polda

    TUMBANG PENYAHUAN, kanalindependen.id – Puluhan orang berkumpul di sebuah pondok di tengah hamparan sawit, Minggu menjelang siang (4/10/2026).

    Pondok itu didirikan Sempung di atas tanah yang ia klaim miliknya. Berjarak sekitar 23 kilometer dari kampung. Sebagian yang datang membawa plang perkara yang akan dipasang di setiap sudut lahan.

    Sebagian lagi merupakan pendamping dari Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR).

    Sempung bukan orang sembarangan. Dia Kepala Desa Tumbang Penyahuan, Kecamatan Bukit Santuai, Kotawaringin Timur. Dilantik pada Juni 2008, terpaut dua bulan setelah perusahaan sawit masuk ke wilayah desanya.

    Sejak masa awal jabatannya, tanda tangan Sempung menempel pada surat-surat desa yang mengurus sengketa tanah warga dengan perusahaan.

    Hari itu ia berada di sana bukan sebagai kepala desa, melainkan sebagai penggugat.

    ”Kami mempertahankan hak atas tanah kami, tetapi justru kami yang dilaporkan ke Polda Kalimantan Tengah. Padahal tanah tersebut belum pernah dibayarkan,” katanya.

    Gugatan dari Dalam Kebun

    Proses hukum bergulir cepat pada September. Kuasa hukum menerima surat kuasa pada 21 September 2026, disusul surat gugatan bertanggal 25 September.

    Perkara klasifikasi perbuatan melawan hukum itu resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Sampit pada Senin, 28 September 2026, dengan nomor 82/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Penggugatnya berjumlah empat orang: Sempung, Setia Wendy, Bahrun, dan Suling. Keempatnya menunjuk Sapriyadi sebagai kuasa hukum.

    Gugatan tersebut menyasar enam pihak, yakni PT Karya Makmur Sejahtera, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Menteri Kehutanan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, dan PT Agrinas Palma Nusantara. Pengadilan menjadwalkan sidang perdana pada 14 Oktober 2026.

    PT Karya Makmur Sejahtera (KMS) dan PT Agro Wana Lestari (AWL) adalah dua perusahaan di bawah Goodhope Group yang beroperasi berdampingan di Bukit Santuai. Menurut Sempung, lokasi yang disengketakan berada di wilayah PT KMS.

    ”Objek perkara ini masih dalam proses,” kata Sapriyadi dalam diskusi bersama perwakilan perusahaan di pondok itu.

    ”Kelapa sawit yang ada di sini tumbuh di atas tanah yang disengketakan. Segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah ini akan diuji kepemilikannya melalui proses perdata,” tegasnya.

    Sapriyadi menambahkan satu hal yang ia anggap janggal. ”Saat ini justru Pak Sempung dan kawan-kawan yang menggugat, bukan perusahaan. Seharusnya, apabila perusahaan merasa haknya dilanggar, perusahaan yang menggugat,” katanya.

    Jejak Kertas sebelum Alat Berat

    Berkas yang dipegang warga memperlihatkan persoalan ini jauh lebih tua dari gugatannya. Semua bermula pada 1980, ketika Tumbang Penyahuan masih masuk Kecamatan Mentaya Hulu.

    Kepala Desa saat itu, Ilot Buntal, menerbitkan surat keputusan bernomor 27/urpem/TP/1980. Dokumen itu menugaskan dua warga, Lide S. Garang dan Dagup Tundan, untuk mengatur masyarakat yang berusaha, berladang, bertani, dan berkebun di wilayah sepanjang Sungai Sakotu.

    Mulai dari Sungai Mahawai, sepanjang Sungai Simpang, serta sepanjang jalan PT Mentaya Kalang sampai Bukit Hawuk dan Tajahan Bukit Bambu, Sungai Egang, dan Purang. Dasarnya disebut hukum adat.

    Surat tugas itu diperbarui pada 10 Juni 2000 oleh Kepala Desa Sahaban Isa dengan nomor 593.21/07/Urpem, dengan batas wilayah yang persis sama.

    Dua puluh delapan tahun setelah surat pertama terbit, perusahaan masuk.

    ”Lahan yang kini menjadi sengketa pada awalnya kami ukur sebagai tanah ulayat masyarakat,” kata Sempung saat diwawancarai.

    ”Tanah itu secara turun-temurun berasal dari kakek, nenek, dan orang tua kami. Sebagai masyarakat Dayak, kami mengenal pola ladang berpindah. Di mana kami tinggal dan beraktivitas, di situ pula kami berladang,” katanya.

    Jawaban yang ia terima pada 2008 selalu sama. ”Saat itu disampaikan bahwa tanah tersebut masuk kawasan HCP, atau hutan konservasi bernilai tinggi, sehingga tidak dapat dibayarkan. Saya beberapa kali mendatangi bagian humas perusahaan untuk meminta penyelesaian atau pembayaran, tetapi selalu dijawab bahwa lahan itu tidak bisa dibayar karena masuk HCP,” ujarnya.

    Teguran yang Diabaikan

    Tahun yang sama, Lide S mengirim surat permohonan penyelesaian kasus penggarapan lahan oleh PT AWL bertanggal 23 Agustus 2008 kepada Pemerintah Kabupaten Kotim.

    Hampir tiga bulan berselang, Komisi B DPRD Kotim meresponsnya dengan undangan rapat dengar pendapat bernomor 84/Kom-B/DPRD/2008 untuk digelar pada 19 November 2008.

    Agenda yang tertulis dalam undangan itu: menindaklanjuti surat warga tentang penyerobotan lahan oleh PT AWL.

    Dua hari kemudian, Wakil Bupati M Amrullah Hadi menerbitkan undangan rapat koordinasi untuk digelar di ruang rapat kantor bupati pada 20 November 2008, sehari setelah jadwal RDP. Tim gabungan kabupaten kemudian turun mengecek lapangan pada 16 Desember 2008.

    Hasil pengecekan itu tertuang dalam surat Bupati Kotim M. Wahyudi K. Anwar tertanggal 14 Januari 2009 kepada pimpinan PT AWL.

    Isinya menyebutkan bahwa lahan yang diklaim Lide S dan kawan-kawan masih dalam sengketa. Perusahaan diminta untuk sementara tidak melakukan kegiatan penggarapan maupun pembukaan lahan, dan lahan itu akan didata oleh tim inventarisasi dari desa dan kecamatan.

    Surat tersebut ditembuskan ke Ketua DPRD, Kapolres, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kantor Pertanahan, camat, serta kepala desa.

    Lima hari kemudian, Kepala Desa Sempung D Kiting, nama yang ia gunakan dalam dokumen desa saat itu, bersurat ke perusahaan.

    Dia menyebut hasil pengecekan Tim Desa bersama Pemda dan instansi terkait menemukan bukti-bukti yang memperkuat bahwa lahan sengketa itu benar milik Lide S, sekaligus mendesak perusahaan segera menyelesaikannya.

    Setahun berselang, surat yang lebih keras keluar. Bupati Kotim menyurati pimpinan PT AWL dan PT KMS sekaligus pada 20 Januari 2010 perihal penghentian kegiatan.

    Memperhatikan banyaknya pengaduan masyarakat akibat kegiatan land clearing, perusahaan diminta menghentikan kegiatan itu, melakukan pendataan bersama masyarakat pemilik lahan dan garapan, serta menyelesaikan terlebih dahulu kelengkapan perizinan kebun dan pembebasan lahan dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kecamatan. Tembusannya sampai ke Gubernur Kalimantan Tengah.

    Perintah bupati itu kini hanya menjadi arsip tertulis. Sawit yang berdiri di lokasi sengketa hari ini, menurut Sempung, sudah berumur 17 sampai 18 tahun.

    Siklus Janji Tak Berujung

    Selepas instruksi bupati turun, penyelesaian sengketa justru berputar pada pola yang sama. Sempung kembali bersurat ke Humas PT AWL/KMS pada 28 November 2011.

    Ia menyebut banyak lahan warga yang tergusur atau digarap perusahaan, baik disengaja maupun tidak, dan meminta bagian humas menangani persoalan itu secara serius untuk menghindari kerawanan sosial. Surat itu dilampiri daftar sembilan pemilik tanah. Nama Suling ada di urutan ketujuh, Lide S di urutan delapan.

    Lima bulan kemudian, 6 Mei 2012, lima warga membuat kesepakatan di rumah kepala desa soal rencana ganti rugi lahan seluas 32 hektare.

    Harganya Rp2.000.000 per hektare, total Rp64.000.000, dengan rincian Rp1.500.000 untuk tim desa dan sisanya dibagi rata berlima. Suling menjadi salah satu penanda tangannya.

    Pertemuan digelar lagi pada 10 Mei 2012, kali ini membahas klaim empat warga atas lahan yang sudah tertanam di wilayah PT KMS. Salah satunya adalah klaim Lide S seluas 331 hektare di Purang Estate.

    Berita acara musyawarah 29 September 2012 memuat kronologi versi pemilik tanah. Lahan itu diukur pada 2008 seluas 331 hektare.

    Menurut keterangan perusahaan, lahan itu sudah dibayarkan kepada orang lain sehingga ganti rugi tidak bisa dilakukan.

    Pemilik lalu melapor ke pemerintah daerah, tim kabupaten turun, lahan ditarik dalam status quo, lalu 50 hektare dibayar. Sisanya disebut tumpang tindih dengan klaim PT Sarpatim. Beberapa tahun berselang, di atas tanah itu sudah berdiri sawit.

    Dokumen yang sama mendata keterangan perwakilan perusahaan, bahwa data yang mereka miliki menunjukkan lahan itu sudah dibayarkan kepada orang lain.

    Hasil rapat hari itu dicatat dalam dua poin. Pemilik lahan untuk sementara tidak akan membuka portal penutup area sampai ada kejelasan ganti rugi, sementara perusahaan meminta waktu menyampaikan hasil rapat kepada manajemen dalam waktu yang tidak lama.

    Portal itu kemudian dibuka. Undangan rapat kepala desa tertanggal 17 Oktober 2012 mencatat bahwa pengukuran ulang lahan telah dilakukan pada 4 Oktober 2012, dan portal lahan langsung dibuka setelah ada kesepakatan.

    Empat belas tahun setelah portal itu disingkirkan, plang pemberitahuan perkara perdata menggantikan posisinya.

    Membeli Tanah, Menghapus Leluhur

    Satu dokumen dalam berkas itu berdiri sendiri. Pada Senin, 23 Juni 2014, di kantor General Manager Office PT KMS/PT AWL, terbit Surat Kesepakatan antara Arifin Gusdur, warga Tumbang Penyahuan, dan Saniel, Humas PT KMS/PT AWL.

    Objek dokumen ini adalah tanah di wilayah kebun KMS Purang blok K 38-40 dan L 38-40 seluas lebih kurang 23,28 hektare.

    Harganya dipecah dua. Lebih kurang 21,28 hektare dibayar Rp5.000.000 per hektare. Lebih kurang 2 hektare, yang dalam surat itu disebut Tempat Keramat, dibayar lebih tinggi senilai Rp7.500.000 per hektare.

    Syarat ketat mengikat pada butir keempat surat yang sama. Pemilik lahan menyerahkan segala hak dan kepentingan atas tanah itu berikut benda-benda yang tumbuh di atasnya, dan memastikan tidak terdapat kuburan, keramat, tiang pantar, dan sandung sapundu di lokasi tersebut.

    Satu lembar bermeterai memuat dua klausul yang berdampingan. Perusahaan membayar harga Rp7.500.000 per hektare untuk tempat keramat, lalu pada butir lain meminta penjualnya menjamin tidak ada keramat di sana.

    Butir ketiga surat itu memuat hal lain lagi. Luas yang akan dibayar adalah hasil pengukuran ulang setelah penggarapan selesai dilakukan, dan serah terima uang ganti rugi dilakukan satu setengah bulan setelah land clearing selesai.

    Dokumen ini menunjukkan bahwa pada pertengahan 2014, pembukaan lahan masih berjalan dan bahkan menjadi dasar penghitungan pembayaran. Empat tahun sebelumnya, bupati sudah meminta kegiatan itu dihentikan.

    Sepuluh tahun kemudian, pada 26 Juni 2024, ahli waris almarhum Arifin Gusdur dipertemukan dengan Humas PT AWL-KMS di kantor GMO.

    Mereka membahas situs keramat di area berbeda, yakni Blok K37a Purang Estate. Berita acara pertemuan itu mencatat humas telah menjelaskan data ganti rugi tanam tumbuh di areal situs keramat tersebut, dengan penerimanya adalah orang tua para ahli waris.

    Ahli waris menyatakan menerima penjelasan itu, tidak akan mempermasalahkan lahan yang sudah diproses, dan tidak akan melakukan klaim apa pun di areal tersebut. Permintaan mereka hanya satu: agar bangunan keramat yang masih berdiri di tengah kebun itu diperbaiki.

    Dokumen itu ditandatangani Setia Wendy, Bahrun, dan Irfan dari pihak ahli waris, serta tiga orang dari pihak perusahaan.

    Setia Wendy dan Bahrun kini tercatat sebagai penggugat kedua dan ketiga dalam Perkara 82.

    ”Di lokasi itu juga terdapat keramat atau situs adat,” kata Sempung saat diwawancarai di pondok.

    ”Namun, area di seputar keramat sudah ditanami dan dikelilingi kelapa sawit. Seharusnya situs seperti itu dilestarikan dan dijaga karena memiliki nilai budaya,” ungkapnya.

    Kenyataan Pahit Usia 17 Tahun

    Bagi Sempung, semuanya kembali terbuka pada 29 Mei 2026. Warga RT 9 Dusun Mawai mendatanginya hari itu dan memberi tahu tanahnya sudah ditanami sawit. Ia langsung turun ke lapangan bersama perangkat desa, ketua RT, dan saksi batas. Yang ia temukan adalah hamparan sawit berumur 17 sampai 18 tahun.

    “Kalau demikian, berarti sejak tanah itu kami ukur pada 2008, lahan kami sudah langsung ditanami sawit, tetapi tidak pernah dibayarkan kepada kami,” katanya saat diwawancarai.

    Sempung turun lagi meninjau lokasi pada 1 Juni. Pada 3 Juni ia membuat surat dan mengantarkannya langsung ke bagian humas perusahaan.

    ”Isi surat itu memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah tanah saya yang pada 2008 disebut masuk kawasan HCP dan tidak dibayar, tetapi ternyata sudah ditanami sawit,” katanya.

    ”Kami menyampaikan surat tersebut agar perusahaan tidak melakukan kegiatan di atas tanah itu. Itulah awal persoalannya,” tambahnya.

    Tanahnya seluas 50 hektare. Dalam diskusi di pondok, ia menyebut bahwa di lokasi itu ada sekitar 185 hektare yang diklaim tiga pemilik dengan tiga surat keterangan tanah. Salah satunya adalah tanah Pak Wendy, dengan SKT terbit pada 2007, setahun sebelum perusahaan masuk.

    Bumerang Tanda Tangan Kepala Desa

    Bagian ini menjadi titik paling ganjil dari rentetan sengketa tersebut. Sempung adalah simpul administrasi paling bawah dalam urusan tanah di desanya.

    Tanda tangannya ada di surat yang membela Lide S pada 2009, di daftar sembilan pemilik tanah pada 2011, dan di kolom mengetahui pada berita acara musyawarah 2012.

    Sempung tidak menyembunyikan posisi itu. “Saya telah mengetahui secara langsung kegiatan PT AWL/KMS, mulai dari pembukaan lahan sampai proses perizinan,” katanya dalam diskusi. ”Saya tidak berbicara berdasarkan perkiraan,” tegasnya.

    Kalimat berikutnya ia tujukan langsung kepada perwakilan perusahaan di hadapannya.

    ”Perusahaan memiliki berbagai cara, tetapi terhadap kepala desa tidak bisa sembarangan karena saya mengetahui riwayatnya. Sejak awal PT AWL/KMS masuk, banyak dokumen yang saya tandatangani, termasuk SKT dan dokumen lain,” katanya.

    Tanda tangannya ada di berkas warga sekaligus di berkas usulan perizinan perusahaan. Sekitar 2024, ia menghadiri kegiatan di Hotel Aquarius, Sampit, dan ikut menandatangani usulan perizinan bersama sejumlah kepala desa yang wilayahnya berbatasan dengan PT KMS.

    ”Saya tegaskan, itu masih usulan, bukan HGU yang sudah terbit,” katanya saat diwawancarai.

    ”Saat penandatanganan pada 2024, saya belum mengetahui bahwa tanah saya telah ditanami sawit. Saya berharap, setelah gugatan perdata diajukan, proses HGU yang dulu kami tandatangani dalam bentuk usulan itu dapat ditinjau ulang oleh BPN.”

    Dasar adat atas hamparan itu bukan buatannya. Dua kepala desa sebelumnya yang menandatangani surat 1980 dan 2000, masing-masing dua puluh delapan tahun dan delapan tahun sebelum ia dilantik.

    Ditanya saat sesi wawancara perihal posisinya, kepala desa yang ikut teken usulan izin tetapi tanahnya sendiri disengketakan, Sempung menjawab panjang.

    ”Betul. Seharusnya perusahaan memahami bahwa kepala desa memiliki dokumen dan mengetahui kondisi di wilayah desa. Hal-hal yang dilakukan perusahaan, baik atau buruk, biasanya diketahui kepala desa. Seharusnya mereka datang dan berkoordinasi dengan saya lebih dahulu, bukan langsung membuat laporan ke kepolisian,” tegasnya.

    Jawaban itu bersambung pada pengakuan yang jarang diucapkan pejabat desa mana pun.

    ”Dari situ saya melihat hubungan perusahaan dengan pemerintah desa mulai kurang baik,” lanjutnya.

    ”Selama kurang lebih 15 tahun, sejak 2008 sampai sekarang, masih banyak persoalan perusahaan,” katanya.

    Salah satunya persoalan plasma. ”Kewajiban plasma perusahaan seharusnya mencapai 991 hektare, tetapi sampai saat ini yang terealisasi hanya sekitar 284 hektare. Itu belum mencapai 50 persen,” katanya.

    ”Selama ini saya berupaya menjaga hubungan baik dengan perusahaan di hadapan masyarakat. Namun, saya kaget ketika justru saya sebagai kepala desa dilaporkan ke Polda,” ujarnya.

    Dalam catatan mediasi Pemerintah Kabupaten Kotim yang dipublikasikan pada Februari 2025, hanya memuat PT AWL. Luas areal yang tertanam di Desa Penyahuan 3.467,77 hektare, kewajiban 20 persen untuk Desa Tumbang Penyahuan 693,55 hektare, realisasi 183,1 hektare, dan sisa kewajiban 510,55 hektare.

    Dokumen yang sama mendata areal sisa seluas 700 hektare dalam wilayah perizinan PT AWL di Desa Tumbang Penyahuan belum berstatus clear and clean.

    Yang Dilaporkan Justru Kepala Desa

    Sempung mengaku telah dipanggil Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan sudah satu kali diperiksa. Laporannya, kata dia, terkait dugaan pencurian dengan kekerasan.

    ”Padahal kami tidak mengancam atau melakukan kekerasan terhadap siapa pun,” katanya.

    ”Kami hanya menjaga tanah kami dan membangun pondok di lokasi. Tidak ada tindakan kekerasan yang kami lakukan terhadap orang,” tegasnya.

    Dalam diskusi tersebut, ia mempersoalkan siapa pelapornya. ”Seharusnya manajemen perusahaan hadir langsung karena mereka mengetahui titik-titik sengketa yang kami maksud. Kami juga telah dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan,” katanya.

    Sementara itu, Sapriyadi menyatakan laporan tersebut masuk setelah aturan moratorium kepolisian berlaku.

    Kebijakan yang dimaksud adalah penangguhan sementara penanganan perkara pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural, yang disampaikan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Syahar Diantono pada 7 September 2026, menindaklanjuti kesimpulan rapat Komisi III DPR RI pada 26 Agustus 2026.

    Belum ada keterangan resmi apakah perkara Sempung masuk kategori penangguhan tersebut.

    ”Kami mendampingi Pak Sempung dan kawan-kawan. Saat dipanggil Polda Kalimantan Tengah, Pak Sempung bersikap kooperatif dan menghadiri panggilan,” katanya.

    Sapriyadi meruncingkan tegurannya saat berbicara di hadapan perwakilan perusahaan.

    ”Jangan sedikit-sedikit melapor, terlebih apabila yang dilaporkan adalah kepala desa sebagai pemimpin di wilayah ini. Perusahaan hadir untuk investasi, membuka lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Apabila tujuan perusahaan justru untuk mengkriminalisasi kepala desa, maka kami meminta pihak perusahaan membuka hati nurani. Sebelum perusahaan datang, kepala desa sudah ada, desa ini sudah ada, dan masyarakat sudah ada,” tegasnya.

    Dalam diskusi yang sama, perwakilan perusahaan Mahesa Aji Saputra menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui secara langsung perihal laporan ke kepolisian, karena hal itu merupakan kewenangan pimpinan perusahaan.

    Pendampingan Pasukan Merah

    Sejak Juli 2026, warga mendapat pendamping baru. Wismanto, yang menyandang gelar Panglima Riuh di Pasukan Merah TBBR, datang membawa surat kuasa pendampingan.

    ”Pasukan Merah TBBR siap mendampingi kelompok masyarakat yang mempertahankan hak adatnya, sejak Juli 2026 sampai proses persidangan memperoleh putusan,” katanya saat diwawancarai.

    Dalam diskusi di pondok, ia menyampaikan peringatan langsung kepada perwakilan perusahaan. Ia menyebut lima kelompok yang berada dalam pendampingan organisasinya, termasuk keempat penggugat Perkara 82.

    ”Apabila lima kelompok ini diganggu, maka pihak perusahaan akan berhadapan dengan kami di lapangan,” katanya.

    ”Dalam perkara perdata, perusahaan akan berhadapan dengan kuasa hukum warga,” ujarnya.

    Ia turut menyinggung soal pengerahan aparat. ”Jika masyarakat digertak dengan membawa aparat, kami juga memiliki pasukan. Pihak perusahaan memiliki aparat, kami memiliki pasukan,” tegasnya.

    Menurut Wismanto, belum pernah ada benturan fisik di lokasi. Namun sekitar tanggal 20, tanpa ia ingat persis tanggalnya, ia menerima informasi bahwa perusahaan akan masuk untuk panen dan membuat parit secara paksa.

    ”Atas informasi itu, kami dari Pasukan Merah TBBR turun ke lapangan untuk melakukan pengawalan. Namun, rencana tersebut tidak terjadi,” katanya.

    Kelompoknya sempat berjaga empat hari di lokasi menyusul masuknya informasi akan ada pembuatan parit dan panen paksa dengan pengawalan aparat dalam jumlah besar.

    ”Jangan mengulangi tindakan seperti sebelumnya, yakni kegiatan baru dihentikan ketika warga atau pendamping datang ke lokasi. Jangan sampai ada kesan aktivitas dilakukan diam-diam, termasuk panen sawit di area sengketa,” tegasnya.

    Secara jumlah, personel yang dikerahkan di lokasi berkisar 20-30 orang dan belum maksimal.

    Adapun Sapriyadi menutup persinggungan hari itu dengan nada berbeda.

    ”Kami menerima pihak perusahaan selama perusahaan bersikap baik dan saling menghargai. Kami tidak menginginkan permusuhan. Orang Dayak mencintai perdamaian,” katanya.

    Sempung mengulang permintaannya beberapa kali menjelang akhir diskusi tersebut.

    ”Kami meminta perusahaan tidak melakukan kegiatan pembuatan parit di dalam areal sengketa. Mari menunggu proses pengadilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Jangan ada alat berat masuk ke areal sengketa dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

    Sempung menutup perbincangan dengan sikap menghormati jalur hukum. ”Apabila hak kami tidak terbukti, kami akan mundur. Namun, apabila perusahaan menang, silakan mengambil areal itu sesuai putusan hukum. Kami tidak mengancam. Kami hanya meminta semua pihak menghormati proses gugatan perdata yang telah berjalan,” ucapnya.

    Sepuluh hari setelah plang perkara perdata itu dipasang, majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit akan membuka persidangan untuk mengurai sengketa ini. (ign)

  • Mediasi di PN Sampit Buntu tanpa Pengacara, Kuasa Hukum Petani Sebabi Pertegas Konflik Agraria

    Mediasi di PN Sampit Buntu tanpa Pengacara, Kuasa Hukum Petani Sebabi Pertegas Konflik Agraria

    SAMPIT, kanalindependen.id – Meja mediasi Pengadilan Negeri Sampit gagal menjembatani sengketa antara warga Desa Sebabi melawan PT Bumi Sawit Kencana dan PT Agro Indomas.

    Ahmad Robbi Hidayat beserta barisan penggugat dalam Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt menolak melangkah lebih jauh dalam sesi mediasi yang digelar Rabu, 16 September 2026.

    Keputusan ini diambil karena agenda tersebut berjalan tanpa kehadiran kuasa hukum yang mendampingi warga.

    Penolakan warga berujung pada penundaan agenda mediasi. Penggugat bersikukuh meminta kehadiran pengacara dalam setiap sesi perundingan ke depan.

    Sapriyadi dan Ardon selaku kuasa hukum warga baru akan mengajukan surat kuasa khusus secara spesifik guna memenuhi syarat pendampingan proses mediasi tersebut.

    Seusai persidangan, Sapriyadi menyampaikan pandangannya mengenai keberlanjutan proses gugatan perdata ini.

    ”Semakin jelas bahwa kasus dengan PT BSK ini adalah konflik agraria, bukan pidana,” kata Sapriyadi.

    Sengketa Perdata sebagai Kriteria Penundaan Pidana

    Ucapan Sapriyadi memiliki pijakan kerangka hukum yang identik dengan pembahasan sebelumnya mengenai penerbitan Sprindik terhadap Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin J.

    Aktifnya sengketa perdata atas objek yang sama tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan adanya peristiwa pidana yang terpisah. Kedua proses hukum itu pada prinsipnya bisa berjalan berdampingan.

    Substansi terpenting dari terus bergulirnya Perkara 63 adalah terpenuhinya kriteria untuk menunda proses pidana.

    Landasan ini berpijak pada asas penundaan pidana prejudisial sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, bukan berfungsi sebagai bukti tunggal bahwa unsur pidana otomatis lenyap.

    Kerangka Serupa Kesimpulan DPR dan Bareskrim

    Konstruksi hukum tersebut sejalan dengan dokumen kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria pada Rabu, 26 Agustus 2026.

    Dokumen hasil rapat itu secara eksplisit mencantumkan perintah perubahan pendekatan penanganan perkara.

    ”Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri dan Polda jajaran untuk mengakselerasi perubahan persepsi dalam penanganan perkara konflik agraria struktural dari pendekatan legalistik-represif menjadi pendekatan restoratif-humanis, serta memberikan perlindungan keamanan, menjaga kondusivitas lapangan, dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis penyelesaian konflik agraria maupun warga masyarakat khususnya pada kasus/lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” demikian isi kesimpulan rapat tersebut.

    Poin kedua dari dokumen itu menegaskan permintaan penangguhan proses hukum secara lebih lugas.

    ”Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri dan Polda jajaran untuk melakukan moratorium (penangguhan sementara) seluruh perkara tindak pidana yang berkaitan dengan konflik agraria struktural, khususnya di Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Konflik Agraria (LPRA KPA), serta mendukung penyelesaian perkara yang menjadi atensi dan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria,” lanjut dokumen itu.

    Kesimpulan ini ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Syahardiantono.

    Istilah “restoratif-humanis” dalam poin pertama kesimpulan RDP itu identik dengan diksi yang digunakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma.

    Terminologi tersebut tercantum dalam pesan tertulis Dodo kepada Kanal Independen pada 13 September 2026, tepat sebelum jadwal klarifikasi tiga petani Sebabi.

    Ia saat itu menegaskan bahwa penyidik akan mengarahkan penyelesaian melalui mekanisme Keadilan Restoratif apabila peristiwa yang menjerat ketiga petani disimpulkan sebagai konflik agraria.

    Status yang Masih Menggantung di Kepolisian

    Kanal Independen belum memperoleh konfirmasi resmi soal hasil penentuan status “konflik agraria atau bukan” yang disebut Dodo sebagai tujuan utama klarifikasi pada 14 September lalu.

    Berlanjutnya Perkara 63 ke tahap mediasi, yang terjadi tepat dua hari setelah pemeriksaan polisi tersebut, menambah bukti lapangan bahwa sengketa lahan warga Sebabi dengan PT Bumi Sawit Kencana masih berproses aktif di jalur perdata.

    Situasi perdata yang masih berjalan aktif ini persis mencerminkan kondisi dalam kesimpulan RDP Komisi III sebagai kriteria perkara yang layak mendapat perlindungan dari kriminalisasi. (ign)

  • Bumerang Hukum PT BSK: Dipolisikan Petani Sebabi, Dihantui Rekam Jejak Kawasan Hutan

    Bumerang Hukum PT BSK: Dipolisikan Petani Sebabi, Dihantui Rekam Jejak Kawasan Hutan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tudingan penyerobotan lahan yang diarahkan PT Bumi Sawit Kencana kepada tiga petani Desa Sebabi berujung pada laporan pidana balasan.

    Bersamaan dengan langkah hukum tersebut, penelusuran Kanal Independen membentangkan jejak perusahaan pelapor yang pernah ditindak oleh negara terkait kawasan hutan.

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tercatat pernah memasang plang penguasaan kembali atas 256,51 hektare lahan perusahaan tersebut pada Maret 2025.

    Dokumen resmi Kementerian Kehutanan turut mencatat 223 hektare permohonan pemutihan kawasan hutan perusahaan ini ditolak, sementara 9.331 hektare lainnya masih menunggu penyelesaian administratif.

    Langkah pelaporan balik ini dieksekusi persis pada hari yang sama saat ketiga petani menjalani pemeriksaan, Senin (14/9/2026).

    Sarnudin, didampingi Sapriyadi, bergerak mendatangi satu per satu direktorat di kawasan Markas Polda Kalteng untuk menyerahkan langsung berkas pelaporan tersebut. Tindakan ini mempertegas tensi konflik yang kini bergeser menjadi adu lapor.

    Surat bernomor 56/ADV-SD/PID/IX/2026 tertanggal 14 September 2026 menjadi alas pelaporan balasan tersebut.

    Kantor Hukum Sapriyadi & Rekan resmi melaporkan PT Bumi Sawit Kencana, oknum anggota security perusahaan, beserta enam oknum anggota Brimob Polda Kalteng.

    Laporan ini ditembuskan kepada sembilan pejabat kepolisian, membentang dari level Kapolri hingga Kapolsek Telawang.

    Sapriyadi dan Ardon menandatangani surat itu berbekal Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PID/ADV-SD/IX/2026 tertanggal 13 September 2026.

    Dokumen kuasa ini identik dengan landasan pendampingan klarifikasi terhadap Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin J. yang berlangsung pada pekan yang sama.

    Tiga pihak duduk sebagai Terlapor dalam dokumen tersebut. Direksi PT Bumi Sawit Kencana menempati posisi Terlapor I, oknum-oknum anggota sekuriti perusahaan sebagai Terlapor II, dan enam oknum anggota Brimob Polda Kalteng yang disebut berjaga di lokasi menjadi Terlapor III.

    Tuduhan Perusakan Pagar dan Ketidaksesuaian Dokumen

    Tuduhan utama dalam surat laporan itu berpusat pada peristiwa perusakan. Melalui dokumen pelaporan tersebut, Sapriyadi memaparkan bahwa insiden pembongkaran terjadi pada 27 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.

    Lokasi perusakan berada di sekitar area sengketa Perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/2026/PN.Spt di wilayah Desa Sebabi.

    Sapriyadi menuding pihak direksi PT Bumi Sawit Kencana menggerakkan sekuriti perusahaan untuk membongkar paksa batas klaim lahan warga.

    ”Telah terjadi tindak pidana perusakan pagar batas klaim tanah,” tegas Sapriyadi dalam dokumen itu.

    Ia juga menyoroti keterlibatan aparat pengamanan, dengan menyebut aksi perusahaan itu dilakukan dengan dibekingi/ dikawal oleh Terlapor III, yang merujuk pada enam oknum anggota Brimob Polda Kalteng.

    ”Pelapor mengalami kerugian baik moril maupun materil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Pelapor merasa keberatan dan dirugikan,” ujar Sapriyadi.

    Jerat hukum yang digunakan untuk dugaan perusakan tersebut mengutip Pasal 521 ayat (1) KUHP baru.

    Pasal itu berbunyi, ”Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

    Bunyi pasal yang dikutip merujuk pada teks awal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Penelusuran menunjukkan Pasal 521 telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Revisi tersebut mengubah frasa “gedung atau seluruhnya” menjadi “sebagian atau seluruhnya”. Perubahan itu tidak memengaruhi ancaman pidananya.

    Tangkapan layar video dari akun Facebook “AmpuH Kalteng” dilampirkan sebagai bukti awal.

    Gambar tersebut menampilkan kerumunan warga dan pihak perusahaan saling dorong, ditambah satu foto seseorang berseragam Polri di lokasi.

    Surat laporan memberikan catatan bertuliskan, ”Video perusakan dan kehadiran anggota Brimob yang membekingi kegiatan perusakan akan diserahkan apabila laporan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.”

    Mempersoalkan Penanaman di Luar HGU dan Keabsahan Akta

    Dua tuduhan lain yang tidak bersinggungan langsung dengan insiden akhir Agustus turut disematkan ke dalam surat. Tuduhan pertama menyorot dugaan aktivitas perkebunan di luar Hak Guna Usaha (HGU).

    ”Bahwa Terlapor I (PT BSK) melakukan penanaman kelapa sawit diluar HGU seluas sekitar 70,16 hektare sebagaimana pengakuannya yang terungkap dalam Surat PT. Bumi Sawit Kencana Nomor: 13/SSL-BSK/XII/2022, tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur,” kata Sapriyadi dalam dokumen pelaporan.

    Tuduhan kedua menyasar status Akta Perjanjian Penggantian Biaya Penanaman Pokok Sawit Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2013 antara PT Bumi Sawit Kencana dan PT Agro Indomas.

    Surat laporan menegaskan akta tersebut sifatnya batal demi hukum karena obyeknya saat itu masih berstatus kawasan hutan.

    Klaim ini merujuk pada dua surat pelepasan kawasan hutan yang terbit belakangan atas nama PT Bumi Sawit Kencana, yakni Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor SK.145/1/KLHK/2020 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.949/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2022.

    Surat itu ikut mendalilkan adanya transaksi ganti rugi tanam pokok sawit senilai USD 2.192.630 dalam akta tersebut, dengan pajak yang diduga belum dibayarkan kepada Negara.

    Luasan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 atas nama PT Bumi Sawit Kencana seluas 11.471,707 hektare turut dipersoalkan.

    Luasan itu melingkupi kawasan kandang sapi milik warga, kuburan/ makam keluarga Alm. Otoi Koroh dan perumahan/kebun milik keluarga besar Alm. Otoi Koroh, Wandi, Icuk Sugiarto, Dewi Uwis, Ebok dkk. Wilayah itu juga diklaim tumpang tindih dengan kawasan transmigrasi serta kawasan hutan.

    Persoalan batas HGU dan keabsahan Akta 2013 sempat diuji terpisah melalui gugatan Sarnudin terhadap PT Agro Indomas dan PT Bumi Sawit Kencana di Pengadilan Negeri Sampit (Perkara 79/Pdt.G/2025/PN.Spt).

    Berkas jawaban PT Bumi Sawit Kencana kala itu membeberkan latar belakang Akta 2013 sebagai bentuk kompensasi atas pengakuan PT Agro Indomas yang telah salah menanam di lahan mereka.

    Jawaban perusahaan tidak membahas secara spesifik status kawasan hutan objek akta pada masa itu.

    Perkara Sarnudin sendiri tidak pernah menguji substansi perdebatan ini, karena majelis hakim memutus gugatan tidak dapat diterima akibat kurang pihak.

    Rekam Jejak Penguasaan Kawasan Hutan

    Penelusuran Kanal Independen membuka dokumen masa lalu bahwa PT Bumi Sawit Kencana pernah menjadi sasaran langsung penegakan hukum dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    Komandan Satgas Garuda, Mayjen TNI Yusman Madayun, memasang plang penguasaan kembali atas 256,51 hektare lahan perusahaan di Kotawaringin Timur pada 18 Maret 2025.

    ”Kami melakukan pemasangan plang terkait penguasaan kembali ke negara atas lahan perusahaan yang masuk kawasan hutan,” kata Yusman saat itu.

    Sebagai anak perusahaan Wilmar International Limited, PT Bumi Sawit Kencana turut ditindak bersama anak usaha Wilmar lainnya, yakni PT Karunia Kencana Permaisejati (3,83 hektare) dan PT Mentaya Sawit Mas (127,39 hektare).

    Operasi penegakan hukum ini berujung pula pada penyitaan lahan PT Agro Indomas seluas 1.276,22 hektare.

    Tindakan penguasaan kembali bergulir dalam satu gelombang penegakan yang sama, merujuk keputusan kementerian, dan berlokasi di kabupaten yang sama dengan sengketa lahan Sebabi.

    Status ditolak untuk areal 223 hektare mengartikan lahan itu dinyatakan tidak memenuhi kriteria Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja, sesuai diktum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tertanggal 6 Februari 2025.

    Pasal 110A dirancang sebagai jalur penyelesaian administratif berbasis asas ultimum remedium (pengenaan pidana sebagai upaya terakhir), khusus bagi perkebunan yang terbangun di kawasan hutan sebelum regulasi Cipta Kerja berlaku.

    Areal yang gagal memenuhi kriteria ini kehilangan akses ke jalur penyelesaian administratif tersebut.

    Situasi pascapenolakan memicu perbedaan pandangan di kalangan hukum kehutanan. Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, melalui diskusi publik di Betahita menegaskan bahwa kegiatan usaha di kawasan hutan yang kehilangan perlindungan Pasal 110A dan 110B akan ditangani lewat penegakan hukum pidana.

    Pandangan sebaliknya datang dari pakar hukum kehutanan Sadino. Melalui keterangan tertulis di Sawit Indonesia, ia berpendapat persoalan perizinan semacam ini tetap murni permasalahan administratif, bukan tindak pidana.

    Tindak Lanjut Sanksi Satgas PKH

    Penegakan atas kebijakan ini secara umum tidak berhenti di atas kertas. Satgas PKH bentukan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 merekam setoran Rp10,27 triliun kepada negara pada 13 Mei 2026.

    Angka tersebut terbagi atas denda administratif Rp3,42 triliun dan penerimaan pajak Rp6,85 triliun, bersanding dengan penyerahan 2,37 juta hektare lahan kawasan hutan.

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan total nilai hasil kerja Satgas PKH sejak dibentuk diklaim mencapai sekitar Rp40 triliun dari empat kali penyerahan.

    Laporan kumulatif sejak Februari 2025 mencatat luas kawasan hutan yang dikuasai kembali Satgas PKH mencapai 5,9 juta hektare. Mayoritas dari sektor perkebunan sawit.

    Contoh konkret perusahaan besar yang dikenai sanksi tercatat dalam laporan resmi. Kementerian Kehutanan menjatuhkan denda Rp2,33 triliun kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) pada 1 Desember 2025 terkait penyalahgunaan 1.008 hektare kawasan hutan di Rokan Hilir, Riau.

    Perusahaan menyatakan telah melunasi denda itu pada 30 Desember 2025, meski tetap mengajukan surat keberatan atas penetapan tersebut.

    PT Mutiara Intan Permai, anak usaha Agung Sedayu Group yang dikaitkan dengan taipan Sugianto Kusuma alias Aguan, kehilangan penguasaan atas sekitar 1.600 hektare lahan yang diambil alih Satgas PKH di Tangerang, Banten, pada 13 Maret 2026.

    Evaluasi kinerja Satgas mencatat pemanggilan terhadap 83 perusahaan sawit sepanjang tahun 2025.

    Fakta menunjukkan 54 perusahaan sudah membayar atau menyatakan siap membayar, 19 perusahaan masih mengajukan keberatan, dan delapan perusahaan tidak hadir meski sudah dipanggil.

    Bentuk konkret penegakan yang tercatat sejauh ini didominasi sanksi administratif dan pengambilalihan lahan, bukan proses pidana yang menjerat individu pengurus perusahaan.

    Investigasi jurnalistik Project Multatuli, bekerja sama dengan Pulitzer Center, yang terbit Juni 2026 mempertanyakan tujuan sebenarnya program ini.

    Temuan laporan itu menyoroti penyerahan 4,12 juta hektare lahan yang dikuasai kembali tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara PT Agrinas Palma Nusantara untuk pemulihan aset, bukan dikembalikan menjadi hutan.

    Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) turut mempertanyakan dasar hukum kewenangan Satgas PKH menguasai lahan tersebut.

    PT Agrinas Palma Nusantara sendiri merupakan badan usaha milik negara yang aktif dalam skema kerja sama operasi perkebunan di Kotawaringin Timur, yang telah menjadi bagian dari liputan Kanal Independen sebelumnya.

    Kritik mengenai ketidakjelasan nasib areal yang ditolak pemutihannya sudah disampaikan sejak keputusan kementerian tersebut terbit.

    Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo, mendesak penegakan hukum pidana kehutanan segera dilakukan melalui rilisnya Februari 2025. Ia mengkhawatirkan area berstatus ditolak itu menjadi rebutan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab apabila dibiarkan tanpa kejelasan.

    PT Agro Indomas, pihak tergugat lain dalam rangkaian sengketa lahan Sebabi, turut tercatat dalam keputusan Menteri Kehutanan yang sama.

    Total 829 hektare lahan PT Agro Indomas (terdiri dari 636 dan 193 hektare) dinyatakan ditolak, lebih besar dari luas yang ditolak milik PT Bumi Sawit Kencana.

    Data mencatat PT Agro Indomas juga sudah lebih dulu kehilangan penguasaan atas 1.276,22 hektare lahannya di Kotim akibat penertiban Satgas PKH pada Maret 2025.

    Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak merinci apakah areal berstatus ditolak itu bersinggungan langsung dengan objek sengketa spesifik warga Sebabi.

    Data itu sejauh ini menunjukkan bahwa persoalan status kawasan hutan bukan sesuatu yang eksklusif dituduhkan kepada warga.

    Kedua perusahaan tersebut tercatat memiliki areal yang gagal memenuhi syarat pemutihan kawasan hutan versi Kementerian Kehutanan.

    PT Bumi Sawit Kencana bahkan sudah pernah kehilangan penguasaan sebagian lahannya karena persoalan yang sama.

    Upaya konfirmasi yang dilayangkan Kanal Independen melalui Novar, perwakilan PT Bumi Sawit Kencana terkait laporan balik dan rangkaian dugaan pelanggaran yang dituduhkan, belum direspons. (ign)

  • Bantah Semua Tuduhan, Kuasa Hukum Petani Sebabi Uji Konstruksi Pasal Polda Kalteng

    Bantah Semua Tuduhan, Kuasa Hukum Petani Sebabi Uji Konstruksi Pasal Polda Kalteng

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jarak ratusan kilometer dengan waktu tempuh lima hingga enam jam perjalanan darat menjadi harga awal yang harus dibayar tiga petani Desa Sebabi.

    Memasuki Palangka Raya sejak malam sebelumnya, Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin menginap semalaman demi tepat waktu memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah pada Senin (14/9/2026).

    Ketiganya tidak melangkah sendirian. Barisan warga desa yang senasib berhadapan dengan PT Bumi Sawit Kencana di jalur perdata, ikut datang jauh-jauh memberikan pengawalan solidaritas.

    Pagi yang dijadwalkan untuk pemeriksaan, ketiganya masuk dan menghadapi 32 pertanyaan penyidik.

    Saat agenda klarifikasi rampung, mereka keluar ruang pemeriksaan membawa pesan tunggal. Seluruh sangkaan aparat dibantah sepenuhnya.

    ”Kami memenuhi panggilan Polda Kalimantan Tengah atas laporan dari Saudara Nixon dari perusahaan PT BSK,” kata kuasa hukum ketiga petani, Sapriyadi, kepada wartawan usai pemeriksaan tang berlangsung sampai malam hari tersebut.

    Pemanggilan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan/atau penyerobotan lahan yang dikaitkan dengan tindak pidana perkebunan.

    Mengenai peluang pembuktian tuduhan tersebut, Sapriyadi memilih melihat perkembangan penyelidikan sembari menegaskan posisi hukum kliennya hari ini.

    ”Nanti kita lihat. Namun, hari ini kami dapat membantah semua tuduhan yang mereka sampaikan. Kami juga kooperatif memenuhi panggilan ini,” ujarnya.

    Tiga Perkara di Jalur Perdata

    Sapriyadi memaparkan bahwa ketiga kliennya memiliki posisi yang berbeda-beda dalam proses perdata yang masih berjalan.

    “Dari tiga perkara atau tiga warga ini, semuanya masih berproses di Pengadilan Negeri Sampit. Dua perkara, yakni atas nama Sinarto dengan nomor perkara 62, masih berlanjut di PN Sampit. Kemudian perkara atas nama Robi Hidayat dan kawan-kawan juga masih dalam tahap persidangan di PN Sampit. Sementara Saudara Sarnudin saat ini sudah di tingkat kasasi,” kata Sapriyadi.

    Menguji Moratorium Lewat Legal Opinion

    Pertanyaan mengenai kebijakan moratorium penanganan perkara pidana konflik agraria dari pemerintah pusat turut direspons. Sapriyadi menyebut situasi yang dihadapi kliennya hari ini sebagai ujian.

    ”Sebenarnya, kita sedang diuji. Beberapa hari lalu ada pengumuman dari Mabes Polri yang menyatakan akan ada moratorium terhadap perkara-perkara agraria seperti ini,” katanya.

    Tim kuasa hukum merespons ujian itu dengan menyodorkan dokumen kepada penyidik.

    ”Kami sudah memberikan legal opinion atau pendapat hukum dari kuasa hukum. Kita akan melihat nanti apakah perkara ini dihentikan sementara atau tetap berlanjut. Kalau berlanjut, mari kita uji. Semua ini akan kita lihat kepastiannya,” lanjut Sapriyadi.

    Konfirmasi sebelumnya juga disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma kepada Kanal Independen, Minggu malam, 13 September 2026.

    Dodo menyebut tujuan klarifikasi adalah untuk memperoleh fakta apakah peristiwa ini masuk kategori konflik agraria, dan menegaskan Polda Kalteng menerapkan moratorium terhadap perkara pidana yang berkaitan dengan konflik agraria.

    Adu Argumen Penentuan Pasal

    Dokumen legal opinion tertulis yang disebut Sapriyadi itu dikirimkan kepada Kapolda Kalteng melalui Direktur Reserse Kriminal Umum. Dokumen tersebut memuat sejumlah argumen hukum.

    Menurut dokumen tersebut, para terlapor sebelumnya sempat menempuh musyawarah dengan PT Bumi Sawit Kencana untuk mencapai kesepakatan soal penyerahan tanah dan imbalannya, namun tidak membuahkan hasil.

    Legal opinion itu juga mengajukan keberatan atas penerapan Pasal 477 dan/atau Pasal 502 KUHP serta kewenangan penyidik yang menangani perkara ini.

    Kuasa hukum berargumen, perkara ini seharusnya hanya dikenakan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan dan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus, bukan Direktorat Reserse Kriminal Umum.

    Dalam argumentasinya, kuasa hukum secara khusus menyoroti Pasal 477 yang berancaman pidana maksimal tujuh tahun, dibandingkan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan yang berancaman maksimal empat tahun.

    Untuk mendukung argumen itu, legal opinion mengutip tiga perkara di Pengadilan Negeri Sampit yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.

    Menurut dokumen tersebut, dalam ketiga perkara itu para terdakwa semula ditangkap dan ditahan Ditreskrimum Polda Kalteng dengan sangkaan pencurian atas tuduhan memanen buah kelapa sawit milik perusahaan, namun jaksa kemudian menuntut dan pengadilan memutus berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan.

    Tiga referensi perkara itu adalah: Edel bin (Alm) Masi (Perkara 136/Pid.Sus/2024/PN.Spt, dipidana 5 bulan 10 hari), Satak Muri Udeh bin (Alm) Muri dkk (Perkara 264/Pid.Sus/2024/PN.Spt, dipidana 4 bulan 15 hari), dan Juhriansyah alias Ijuh bin Kurdiansyah (Perkara 315/Pid.Sus/2025/PN.Spt, dipidana 8 bulan).

    Legal opinion turut merujuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/Kr/1979 dan Nomor 628 K/Pid/1984, untuk mendukung permintaan agar proses pidana menunggu kejelasan sengketa perdata.

    Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 sendiri menyatakan pemeriksaan pidana dapat, bukan wajib, dipertangguhkan.

    Putusan 129 K/Kr/1979 yang dikutip dalam legal opinion juga memuat dua alternatif: menunggu putusan perdata, atau perkara pidana langsung diputus berdasarkan bukti dalam pemeriksaan pidana.

    Menyiapkan Langkah Balasan

    Sapriyadi menyampaikan pihaknya sudah menempuh langkah balasan di luar proses klarifikasi hari ini.

    ”Langkah selanjutnya, kami sudah melaporkan balik PT BSK atas dugaan perusakan. Selain itu, ada dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum kepolisian,” katanya.

    Pihaknya akan memberikan pemahaman hukum kepada para penggugat, sementara keputusan soal opsi menempuh gugatan perdata tambahan masih didiskusikan. (ign)

  • Polda Kalteng Terapkan Moratorium, Klarifikasi Tiga Petani Sebabi untuk Pastikan Status Konflik Agraria

    Polda Kalteng Terapkan Moratorium, Klarifikasi Tiga Petani Sebabi untuk Pastikan Status Konflik Agraria

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kebijakan penangguhan proses pidana atau moratorium untuk perkara konflik agraria dipastikan berlaku di wilayah hukum Kalimantan Tengah.

    Penegasan tertulis dari Polda Kalteng itu merespons pemberitaan Kanal Independen mengenai proses hukum yang telah berjalan di lapangan.

    Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) terhadap tiga petani Desa Sebabi tercatat diterbitkan hanya dua hari setelah Kabareskrim Polri menegaskan ulang komitmen tersebut di Jakarta.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma merespons rentetan pertanyaan melalui pesan tertulis pada Minggu (13/9/2026) malam, pukul 20.57 WIB, sekitar dua jam setelah permintaan tersebut dikirim pada pukul 18.49 WIB.

    Dalam pesannya, Dodo menjelaskan tujuan klarifikasi yang dijadwalkan Senin pagi, 14 September 2026, terhadap ketiga petani tersebut.

    ”Penyidik Ditreskrimum Polda Kalteng melakukan Klarifikasi untuk memperoleh fakta, apakah peristiwa tersebut masuk kategori konflik agraria atau bukan,” katanya.

    Selain itu, lanjutnya, untuk memperoleh fakta secara berimbang, apakah dalam peristiwa tersebut dilakukan proses gugatan perdata atau belum.

    ”Apabila peristiwa tersebut termasuk dalam kategori konflik agraria, maka penyidik akan melakukan penyelesaian secara restoratif-humanis dengan mengedepankan mekanisme keadilan restoratif secara komprehensif,” tegas Dodo.

    Ia menambahkan satu kalimat soal kebijakan institusional. “Terhadap perkara tindak pidana yang berkaitan dengan konflik agraria dilaksanakan moratorium (penangguhan sementara),” ujarnya.

    Sprindik Terbit Mendahului Penentuan Status Agraria

    Jawaban Dodo menjadi konfirmasi tertulis dari Polda Kalteng kepada Kanal Independen bahwa kebijakan moratorium yang disampaikan Kabareskrim Syahar Diantono di Jakarta diterapkan di tingkat Polda Kalteng untuk perkara pidana yang berkaitan dengan konflik agraria.

    Berdasarkan keterangan itu, penentuan status “konflik agraria atau bukan” bagi kasus ini baru akan dilakukan melalui klarifikasi Senin pagi.

    Dodo tidak menyinggung kapan Sprindik itu sendiri diterbitkan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PID/ADV-SD/IX/2026 yang sebelumnya diterima Kanal Independen dari kuasa hukum warga, Surat Perintah Penyelidikan bernomor SP.Lidik/419/IX/RES 1.24/2026/Ditreskrimum tercatat terbit pada 9 September 2026, lima hari sebelum klarifikasi tersebut berlangsung.

    Ketiga petani sudah berstatus terlapor dan menunjuk kuasa hukum pidana sejak sebelum status agraria kasus ini dipastikan oleh polisi.

    Pertanyaan kedua yang disebut Dodo, soal ada tidaknya proses gugatan perdata, sebagian sudah terjawab dari pemberitaan Kanal Independen sebelumnya.

    Ahmad Robbi Hidayat dan Sinarto tercatat sebagai penggugat dalam Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt dan 62/Pdt.G/2026/PN Spt yang masih berjalan di PN Sampit, sementara gugatan Sarnudin J. dalam Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt telah diputus tidak dapat diterima dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

    Rincian Laporan yang Belum Terjawab

    Kanal Independen belum memperoleh penjelasan dari Dodo ihwal pertimbangan yang mendasari penerbitan sprindik sebelum status agraria peristiwa ini dipastikan.

    Peristiwa spesifik, lokasi, dan tanggal kejadian yang menjadi dasar Laporan Polisi Nomor LP/B/224/IX/2026 juga belum dijelaskan. Begitu pula identitas dan afiliasi pelapor, Nixon Pasaribu, dengan PT Bumi Sawit Kencana.

    Dodo menyatakan, apabila klarifikasi menyimpulkan peristiwa ini termasuk konflik agraria, penyidik akan mengarahkan penyelesaian lewat mekanisme Keadilan Restoratif, bukan meneruskan proses pidana biasa.

    Penjelasan ini sejalan dengan asas penundaan pidana prejudisial yang sebelumnya dikutip dari pernyataan Kabareskrim, maupun rujukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang disampaikan kuasa hukum ketiga petani, Sapriyadi, dalam pemberitaan sebelumnya.

    Klarifikasi terhadap Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin J. tetap dijadwalkan berlangsung di Ruang Riksa Subdit II/Hardabangtah Ditreskrimum Polda Kalteng, Jalan Tjilik Riwut Km 1, Palangka Raya, Senin pagi, 14 September 2026, pukul 09.00 WIB. (ign)

  • Dua Hari setelah Janji Moratorium Kabareskrim, Tiga Petani Sebabi Dibidik Pidana Polda Kalteng

    Dua Hari setelah Janji Moratorium Kabareskrim, Tiga Petani Sebabi Dibidik Pidana Polda Kalteng

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Syahar Diantono menegaskan ulang komitmen institusinya di hadapan Badan Legislasi DPR RI pada Senin, 7 September 2026.

    Bareskrim berjanji menghentikan sementara penanganan pidana yang bersinggungan dengan konflik agraria struktural. Namun, hanya dua hari berselang, komitmen dari Senayan itu langsung berhadapan dengan realitas di daerah.

    Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan pada Rabu, 9 September 2026.

    Surat penyelidikan tersebut ditujukan kepada tiga petani asal Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Ketiganya saat ini berstatus sebagai pihak yang tengah menempuh jalur perdata melawan dua perusahaan sawit terkait sengketa lahan adat.

    Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin J, kini berhadapan dengan instrumen penyelidikan.

    Pergerakan penyidik didasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/224/IX/2026/SPKT/POLDA KALIMANTAN TENGAH dari pelapor bernama Nixon Pasaribu tertanggal 1 September 2026.

    Melalui Subdit II/Hardabangtah, polisi menyangkakan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan/atau penyerobotan lahan.

    Beleid yang dirujuk adalah Pasal 477 dan/atau Pasal 502 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, bertalian dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

    Panggilan klarifikasi datang berlapis. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma menandatangani tiga surat undangan terpisah bernomor B/5036 untuk Ahmad, B/5035 untuk Sinarto, dan B/5037 untuk Sarnudin.

    Ketiganya diminta hadir dalam kapasitas selaku saksi, bukan tersangka, pada Senin, 14 September 2026, pukul 09.00 WIB, dengan membawa dokumen perkara ke Ruang Riksa Subdit II/Hardabangtah di Jalan Tjilik Riwut Km 1, Palangka Raya.

    Dalam menghadapi pemeriksaan ini, ketiga petani tidak berjalan sendiri. Kantor Hukum Sapriyadi, S.H. & Rekan telah menerima kuasa khusus untuk mendampingi mereka melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PID/ADV-SD/IX/2026 tertanggal 13 September 2026.

    Empat advokat turun langsung sebagai penerima kuasa, yakni Sapriyadi, Ardon, Inceng, dan Jhon Tamala Maruasas.

    Tiga Petani, Beda Status Perdata

    Jalur perdata yang sedang ditempuh ketiga petani memiliki status yang berbeda di pengadilan.

    Ahmad Robbi Hidayat adalah penggugat utama dalam Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, memperjuangkan lahan seluas 172,46 hektare melawan PT Bumi Sawit Kencana dan PT Agro Indomas.

    Sidang kedua perkara ini pada 2 September 2026 kembali tertunda, meski kuasa hukum kedua perusahaan akhirnya hadir memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Sampit.

    Sinarto menempuh langkah serupa. Ia bertindak sebagai penggugat tunggal dalam Perkara 62/Pdt.G/2026/PN Spt yang didaftarkan pada tanggal yang sama, dengan susunan tergugat yang identik dengan perkara Ahmad.

    Kedua perkara ini masih dalam proses persidangan dan belum memiliki putusan.

    Posisi berbeda ada pada Sarnudin. Gugatannya atas lahan 89 hektare dalam Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt telah diputus tidak dapat diterima oleh PN Sampit.

    Keputusan tersebut juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Putusan Nomor 55/PDT/2026/PT PLK.

    Ujian atas Asas Penundaan Pidana

    Komitmen penundaan proses pidana dalam konflik agraria sebenarnya sudah mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI bersama Konsorsium Pembaruan Agraria pada 18 Mei 2026.

    Isu serupa kembali digaungkan dalam rapat lanjutan 26 Agustus 2026, setelah Bareskrim sempat absen dari forum pada 20 Agustus. Puncaknya, janji itu ditegaskan secara institusional oleh Syahar di hadapan Baleg awal September.

    ”Sementara itu, dalam menyikapi esensi perjuangan hak atas tanah yang kental dengan aspek keperdataan maupun adat, Polri secara konsisten mengedepankan asas penundaan proses pidana prejudisial,” kata Syahar, sebagaimana dikutip dari pemberitaan sebelumnya.

    Asas prejudisial yang dimaksud merujuk pada penghentian proses pidana selama status kepemilikan lahan belum tuntas secara perdata atau adat, sejalan dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

    Posisi Ahmad dan Sinarto masuk secara presisi ke dalam kategori ini, mengingat klaim lahan mereka masih berproses secara perdata tanpa putusan mengikat.

    Namun, surat perintah penyelidikan bernomor SP.Lidik/419/IX/RES 1.24/2026/Ditreskrimum tetap terbit.

    Catatan waktu menunjukkan laporan polisi didaftarkan pada 1 September, delapan hari sebelum keluarnya surat penyelidikan, dan enam hari sebelum Syahar mengulang janji institusinya di Senayan.

    Bantahan Tuduhan Pencurian

    Kuasa hukum ketiga petani, Sapriyadi, menegaskan bahwa akar persoalan tetaplah klaim lahan yang telah lebih dulu bergulir di PN Sampit.

    ”Yang pertama, akar masalahnya adalah klaim lahan. Klaim lahan ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Sampit, yaitu dalam perkara Sarnudin dan perkara Robi,” kata Sapriyadi kepada Kanal Independen.

    Ia secara spesifik membantah tuduhan pencurian yang menjadi dasar laporan terhadap Sarnudin, dengan alasan tidak pernah ada aktivitas panen di lahan yang dipersoalkan.

    ”Kedua, terkait tuduhan pencurian. Sarnudin tidak terbukti melakukan pencurian. Sebab, lahan tersebut tidak pernah dipanen ataupun diambil buahnya. Dengan demikian, tuduhan yang disampaikan perusahaan tidak mendasar,” ujarnya.

    Argumen perlindungan ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Hubungan Perkara Pidana dan Perdata. Beleid berusia tujuh dekade ini mengatur penangguhan pemeriksaan perkara pidana untuk menunggu putusan perdata atas objek barang yang sama.

    Meskipun kewenangan penangguhan dalam Perma ini bersifat fakultatif bagi penyidik, Kepala Biro Hukum Mahkamah Agung Sobandi pada Juli 2024 lalu menegaskan bahwa instrumen hukum ini masih berlaku sah.

    Fakta yang Belum Terjawab

    Tanggal dan lokasi pasti dugaan pemanenan yang menjadi dasar Laporan Polisi Nomor LP/B/224/IX/2026 belum bisa dipastikan oleh Kanal Independen.

    Identitas pelapor, Nixon Pasaribu, juga belum terkonfirmasi penuh. Informasi dari kuasa hukum warga menyebut pelapor berasal dari pihak PT Bumi Sawit Kencana.

    Kanal Independen telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma pada Minggu malam (13/9/2026).

    Permintaan mencakup dasar peristiwa laporan, pertimbangan atas status perdata ketiga petani, serta posisi Polda Kalteng terhadap arahan moratorium Kabareskrim. Hingga naskah ini tayang, belum ada tanggapan yang diberikan.

    Klarifikasi terhadap Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin dijadwalkan berlangsung Senin pagi (14/9/2026), pukul 09.00 WIB. Pemanggilan pidana ini bergulir tepat tujuh hari setelah Kabareskrim Polri menegaskan ulang komitmen moratorium di Jakarta. (ign)

  • Vonis 10 Bulan Penjara Klaim Lahan PT MAP Kotim: Dokumen Diduga Palsu Batal Dirampas

    Vonis 10 Bulan Penjara Klaim Lahan PT MAP Kotim: Dokumen Diduga Palsu Batal Dirampas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua lembar surat usang bertarikh 1987 dan 1994 itu selamat dari pemusnahan. Sempat dituding sebagai dokumen palsu oleh jaksa, lembaran berisi klaim tanah adat seluas ratusan hektare tersebut justru dikembalikan utuh ke tangan terdakwa.

    Namun, sang ahli waris, Agus T Alang bin Togo Alang, tetap harus mendekam di balik jeruji besi.

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Agus atas tuduhan penguasaan lahan sawit tanpa izin milik PT Mulia Agro Permai (PT MAP) di Kecamatan Kota Besi, Kotawaringin Timur.

    Sidang perkara ini bergulir panjang, melewati 16 kali persidangan, termasuk putusan sela yang menolak eksepsi terdakwa pada pertengahan Juli lalu, hingga putusan akhir dibacakan pada Kamis (10/9/2026).

    Vonis yang dibacakan Majelis Hakim dengan Joshua Agustha sebagai ketua dan Denico Toschani serta Bagas Bilowo Nurtantyono Satata sebagai anggota tersebut lebih ringan satu bulan dari tuntutan jaksa yang dibacakan pada 31 Agustus 2026.

    Angka hukuman itu juga hanya berkisar seperlima dari ancaman maksimal Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, beleid yang telah diselaraskan lewat UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yakni penjara paling lama empat tahun atau denda Rp4 miliar.

    ”Menyatakan Terdakwa Agus T. Alang Bin Togo Alang (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah yang menduduki lahan perkebunan,” kata majelis hakim dalam amar putusannya.

    ”Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan,” lanjut hakim.

    Agus tetap berstatus tahanan, dan masa penahanan yang telah ia jalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.

    Portal Tali Rafia dan Klaim Tanah Warisan

    Konflik agraria ini bermula ketika Agus membawa dua surat pernyataan kepemilikan tanah adat peninggalan ayahnya, Togo Alang.

    Dokumen pertama terbit pada 10 Mei 1987 untuk lahan seluas 270 hektare. Surat kedua menyusul pada 9 November 1994 dengan luasan 120 hektare.

    Lembaran lawas itu menjadi dasar klaim atas area yang membentang dari Blok K3 hingga K12, serta Blok M12 sampai M16 Divisi 2 Estate MAP Timur.

    Kondisi lapangan saat klaim diajukan pada 26 Maret 2025 tidak lagi berupa hamparan belukar.

    Lahan seluas 390 hektare tersebut telah tergarap penuh dan ditanami kelapa sawit milik PT MAP. Perusahaan ini mengantongi legalitas formal berupa Hak Guna Usaha Nomor 30 Tahun 2005 serta Izin Usaha Perkebunan yang terbit pada 2014.

    Gesekan meruncing pada 17 April 2025. Agus bersama kelompoknya merentangkan tali rafia untuk memortal jalan masuk dan mendirikan delapan pondok kayu yang tersebar di sejumlah titik blok.

    Pihak manajemen PT MAP yang mengetahui peristiwa tersebut sempat melakukan negosiasi, namun menemui jalan buntu.

    Enam hari berselang, tepatnya 23 April, aksi berlanjut dengan penambahan jumlah massa.

    Aktivitas panen karyawan terhenti dan dakwaan jaksa mencatat adanya insiden penjarahan buah sawit di area sengketa.

    Rentetan aksi itu membuat PT MAP mengklaim kehilangan potensi hasil panen sebesar Rp7.080.591.111. Estimasi kerugian dihitung berdasarkan periode April hingga 25 Agustus 2025.

    Dokumen dakwaan mencatat larangan panen sebenarnya berlangsung hingga Maret 2026, tanpa penjelasan mengapa kalkulasi kerugian perusahaan berhenti tujuh bulan lebih awal dari rentang pelarangan tersebut.

    Tuduhan Surat Palsu yang Kandas

    Selain soal penguasaan lahan, perkara dengan nomor register 249/Pid.Sus/2026/PN Spt ini turut menguji keabsahan surat adat keluarga Agus.

    Tim jaksa penuntut umum, yakni Andep Setiawan, Galang Nugrahaning Tunggal, dan Ikrima Asya Wirantami, menyusun dakwaan alternatif kedua khusus untuk membidik dugaan pemalsuan dokumen.

    Dalam berkas dakwaannya, JPU menyoroti kejanggalan redaksional stempel desa.

    ”Pada kedua Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tersebut, cap stempel Kepala Desa Tanah Putih yang tertera bertuliskan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur padahal pada tahun dibuatnya kedua surat tersebut, cap stempel Kepala Desa Tanah Putih seharusnya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur,” urai JPU.

    Tudingan ini diperkuat oleh kesaksian ahli pidana, Dr Kiki Kristanto, yang secara spesifik menyoroti ketidaksesuaian nama kepala desa.

    Dokumen tahun 1994 memuat tanda tangan atas nama Ed. Oewar Johan. Padahal, jaksa mendalilkan kepala desa yang menjabat saat itu bernama Enson, fakta yang dibuktikan lewat dokumen pembanding berupa surat kelahiran warga pada tahun yang sama.

    Meski bukti pembanding menguatkan dugaan kejanggalan tersebut, majelis hakim akhirnya tidak menjatuhkan vonis berdasarkan dakwaan alternatif kedua ini.

    Hakim memutus perkara murni bersandar pada dakwaan penguasaan lahan tanpa izin.

    Konsekuensinya tergambar pada nasib barang bukti. Sepuluh unit pondok kayu milik kelompok Agus, termasuk dua unit tambahan di Blok M14 yang tidak dirinci letaknya dalam kronologi awal dakwaan, dirampas untuk dimusnahkan.

    Sebaliknya, nasib dua surat adat yang diperkarakan itu berbalik arah.

    ”Satu lembar Surat Pernyataan memiliki Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1987 dan tertanggal 09 November 1994 dikembalikan kepada Terdakwa,” putus majelis hakim. Dokumen pembanding milik saksi warga juga dikembalikan kepada pemilik aslinya.

    Jejak Ganti Rugi Lama dan Uji Konstitusi

    Dokumen persidangan turut merekam jejak penyelesaian masa lalu yang sempat luput dari sorotan.

    PT MAP terungkap pernah melakukan pembebasan lahan di area sengketa melalui skema Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) antara tahun 2008 hingga 2014.

    Proses tersebut melibatkan tim formal bentukan pemerintah, mulai dari Tim Pelepasan Tanah Adat di Sungai Ubar dan Bajamal pada Januari 2006, disusul pembentukan Tim Pemeriksaan dan Pendataan Lahan oleh Camat Kota Besi pada April 2008.

    Dakwaan mencatat ‘Kelompok Terdakwa’ sebagai pihak penerima kompensasi tersebut. Alasan mengapa klaim atas lahan yang sama kembali mencuat lebih dari satu dekade kemudian tidak dijelaskan lebih lanjut dalam riwayat persidangan.

    Secara regulasi, Pasal 107 yang menjerat Agus pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Lewat Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015, mahkamah menyatakan pasal ini inkonstitusional bersyarat jika diterapkan pada anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui secara sah oleh negara.

    Berkas perkara Agus tidak memuat bukti penetapan resmi status masyarakat hukum adat dari pemerintah daerah setempat, baik melalui peraturan daerah maupun mekanisme pengakuan lain.

    Klaim tanah komunal ini hanya bersandar pada dua lembar surat pernyataan pribadi atas nama sang ayah, tanpa penetapan status masyarakat adat dari entitas negara. (ign)