cms.kanalindependen.id

Tag: PUPR Kalteng

  • Menagih Wajah Baru Titik Nol Sampit: Proyek Terpadu Bundaran KB Wajib Masuk APBD Kalteng 2027

    Menagih Wajah Baru Titik Nol Sampit: Proyek Terpadu Bundaran KB Wajib Masuk APBD Kalteng 2027

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kawasan strategis Bundaran KB yang menjadi titik nol ruas jalan penghubung Sampit–Samuda di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK) kini resmi masuk radar prioritas pembangunan skala besar. Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melancarkan desakan kuat agar proyek penataan kawasan terpadu di gerbang selatan Kota Sampit ini resmi diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2027.

    Langkah ini diambil seiring dengan pesatnya pertumbuhan pemukiman, sentra ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kepadatan arus lalu lintas menuju wilayah pesisir Samuda dan Ujung Pandaran yang melintasi kawasan bersejarah tersebut.

    Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, menegaskan bahwa penataan Bundaran KB tidak boleh sekadar menyentuh polesan estetika Tugu KB semata, melainkan wajib mengeksekusi infrastruktur penunjang secara holistik guna menciptakan simpul lalu lintas yang tertib, modern, dan representatif.

    “Saya mengusulkan agar penataan kawasan Bundaran KB ini dapat masuk pada tahun anggaran 2027. Ruas jalannya merupakan kewenangan provinsi, sementara bundarannya kewenangan kabupaten. Dengan kolaborasi penataan dari provinsi, pemerintah kabupaten tentu terdorong menata tugu bundaran ini agar lebih ikonik dan menjadi salah satu titik wisata baru,” ujar Abdul Hafid usai meninjau lokasi, Sabtu (3/10/2026).

    Sinergi Lintas Kewenangan dan Rencana Pengoperasian Infrastruktur Terpadu

    Kawasan Bundaran KB memiliki irisan kewenangan yang unik. Badan jalan utama yang menghubungkan Sampit–Samuda berada di bawah wewenang Dinas PUPR Provinsi Kalteng, sedangkan fisik Tugu KB berada di bawah kewenangan Pemkab Kotim.

    Menanggapi usulan legislatif tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalteng, Chandra Puji Asmara mewakili Kepala Dinas PUPR Kalteng Juni Gultom menyatakan kesiapannya untuk mematangkan konsep teknis penataan kawasan terpadu.

    PUPR Kalteng merancang penataan terpadu yang mencakup: Pertama, Pelebaran Badan Jalan: Mengantisipasi kemacetan dan lonjakan volume kendaraan menuju wilayah selatan.

    Selanjutnya, Drainase Modern dan Trotoar Ramah Pejalan Kaki: Mencegah genangan air saat hujan deras serta menyediakan ruang pedestrian yang aman.

    Kemudian, Ruang Terbuka Hijau (RTH): Menjadikan kawasan bersejarah simbol Keluarga Berencana (KB) tersebut lebih tertata dan asri.

    Dukungan penuh juga disampaikan oleh Camat Mentawa Baru Ketapang (MB Ketapang), Irpansyah. Pihak kecamatan menegaskan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi sosialisasi dan pendekatan komunikatif kepada para pedagang serta warga jika terdampak langsung rencana pelebaran lahan proyek tersebut.

    Rencana penataan Bundaran KB masuk APBD 2027 merupakan langkah progresif untuk mempercantik gerbang selatan Kota Sampit. Namun, belajar dari proyek infrastruktur publik terdahulu di Kotim, kolaborasi antar-pemerintah (cross-jurisdictional collaboration) sering kali terkendala ego sektoral dan koordinasi lapak warga.

     Pemprov Kalteng dan Pemkab Kotim didesak menyusun MoU resmi serta Detail Engineering Design (DED) yang transparan sejak 2026, guna memastikan proyek ini tidak sekadar menjadi wacana politik menjelang pembahasan anggaran.

    Sementara itu, Pemerintah Kecamatan MB Ketapang bersama Satpol PP wajib mengedepankan pendekatan komunikatif terhadap para pelaku UMKM dan pemilik lapak di sekitar Bundaran KB agar rencana pelebaran jalan dan trotoar tidak memicu konflik sosial baru di tengah kondisi ekonomi yang tertekan. (***)

  • Napas Pendek Sungai Hantipan: Proyek Rp5,2 Miliar Berebut Menembus Pendangkalan Tujuh Kilometer

    Napas Pendek Sungai Hantipan: Proyek Rp5,2 Miliar Berebut Menembus Pendangkalan Tujuh Kilometer

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Sungai Hantipan menjelma menjadi rintangan berat bagi kelotok dan motor taksi ketika debit air menyusut.

    Tumpukan sedimentasi pada area tertentu menyumbat laju transportasi air sepanjang 29 kilometer yang selama ini menjadi urat nadi penghubung antara Sungai Mentaya dan Sungai Katingan.

    Warga Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, menggantungkan mobilitas harian mereka pada sungai ini.

    Namun, untuk menangani pendangkalan pada ruas kritis yang panjangnya mencapai sekitar tujuh kilometer, kebutuhan dana diperkirakan menembus angka Rp15 miliar.

    Realitasnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baru bisa mengalokasikan Rp5,295 miliar melalui APBD Perubahan 2026.

    Menyisir Titik Terparah dengan Dana Terbatas

    Ketimpangan antara kebutuhan lapangan dan ketersediaan dana memantik pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng.

    Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Abdul Hafid menyoroti perlunya pemetaan lokasi mendesak agar penggunaan dana terbatas tersebut memberikan dampak nyata.

    ”Kita mendukung anggaran Rp5,295 miliar di APBD Perubahan 2026 ini. Tetapi harus jelas targetnya. Kalau kebutuhan penanganannya sekitar Rp15 miliar, harus diketahui bagian mana yang bisa dituntaskan dengan anggaran yang tersedia,” kata Hafid.

    Pekerjaan tahap awal ini diharapkan tidak sekadar membagi rata anggaran ke sembarang titik tanpa kalkulasi matang.

    Menurut Hafid, prioritas utama wajib bertumpu pada ruas yang paling menyulitkan pergerakan perahu masyarakat.

    ”Jangan sampai miliaran rupiah sudah dikeluarkan, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama. Penanganannya harus terukur dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

    Ancaman Pendangkalan Berulang di Jalur Sibuk

    Dinas PUPR Kalteng menghadapi tantangan pascapengerukan. Kepala Dinas PUPR Kalteng Juni Gultom, yang hadir dalam RDP bersama sejumlah pejabat di jajarannya, menyebut tingginya aktivitas lalu lintas angkutan sungai di jalur tersebut turut mempercepat terjadinya sedimentasi berulang.

    ”Jalurnya sangat padat digunakan motor taksi. Aktivitas lalu lintas sungai cukup tinggi, sehingga setelah dilakukan pengerukan, sedimentasi juga cepat terjadi kembali,” ungkap Juni.

    Bermodal dana Rp5,295 miliar, proyek pengerukan yang dijadwalkan tahun ini dipastikan berupa penanganan bertahap, bukan solusi menyeluruh untuk membebaskan Sungai Hantipan dari pendangkalan.

    Bukan Proyek Tumpang Tindih

    Juni juga meluruskan catatan mengenai proyek normalisasi Sungai Hantipan pada 2022 silam. Data SIMPE Pemprov Kalteng merekam adanya pekerjaan bernilai kontrak Rp6,713 miliar dari pagu Rp6,935 miliar yang berstatus selesai.

    Proyek lama itu dipastikan berada pada ruas yang sepenuhnya berbeda, sehingga anggaran tahun ini tidak mendanai lokasi yang sudah dikerjakan sebelumnya.

    ”Penanganan tahun 2022 berada di wilayah Katingan sepanjang sekitar tujuh kilometer, dengan pekerjaan penyiringan menggunakan kayu galam dan batang kelapa serta pekerjaan galian pada titik-titik kritis,” jelas Juni.

    Bagian sungai yang membentang di wilayah Kotawaringin Timur sejauh ini belum pernah tersentuh program pengerukan dari pemerintah provinsi. Dampaknya, titik kritis pendangkalan lebih banyak terjadi di kawasan ini.

    ”Untuk wilayah Kotim, provinsi belum pernah menangani, sehingga titik kritis lebih banyak terjadi pada ruas ini,” lanjutnya.

    Melihat hambatan di lapangan, dana Rp5,295 miliar tersebut kini menjadi tumpuan agar perahu warga tidak terus kandas.

    Menyikapi keterbatasan anggaran, Hafid mengingatkan agar kualitas pengerjaan tetap menjadi patokan utama.

    ”Yang terpenting bukan hanya berapa kilometer yang dikerjakan, tetapi titik mana yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Anggaran yang tersedia harus digunakan seefektif mungkin,” pungkasnya. (hgn/ign)