cms.kanalindependen.id

Tag: putusan adat Dayak

  • Siasat Senyap di Balik Eksekusi: PT BAP Bidik 6 Warga Rp120,99 Miliar sebelum Tenggat Adat Berakhir

    Siasat Senyap di Balik Eksekusi: PT BAP Bidik 6 Warga Rp120,99 Miliar sebelum Tenggat Adat Berakhir

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kesunyian PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) sepanjang lima panggilan sidang adat akhirnya terpecahkan di luar lahan sengketa.

    Perusahaan memang membiarkan 1.607 hektare lahannya di Desa Sebabi dan Bangkal dieksekusi tanpa perlawanan pada Kamis (24/9/2026).

    Korporasi di bawah naungan Sinar Mas Group itu rupanya menyimpan manuver lanjutan.

    Menyasar enam warga selaku Pangadu, PT BAP melayangkan gugatan perdata senilai Rp120,99 miliar melalui dokumen bertanggal sehari sebelum eksekusi, berbekal surat kuasa yang sudah diteken sepuluh hari sebelumnya.

    Perkara adat bernama takian petak berjalan sekitar enam bulan, terhitung sejak laporan enam warga pada 23 Februari 2026 sampai putusan dibacakan 28 Agustus 2026.

    Persidangannya sendiri baru dibuka 10 Agustus. Dan sejak hari pertama kursi PT BAP selalu kosong.

    Putusan Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026 mencatat lima panggilan sidang dilayangkan kepada perusahaan, berturut-turut pada 10, 12, 14, 26, dan 27 Agustus 2026.

    Tidak satu pun dihadiri. Perusahaan hanya membalas dengan dua pucuk surat, dan surat pertama diteken oleh Manager Perizinan, bukan direksi.

    Kebisuan itu berlanjut sampai ujungnya. Saat hari eksekusi tiba, Majelis menjalankan putusannya.

    Portal di Jalan Begadang dibongkar tanpa perlawanan. Tidak ada sekuriti yang menghadang seperti sebulan sebelumnya, saat rombongan Majelis tertahan di portal dan jalan menuju lokasi status quo diputus.

    Menurut keterangan anggota Majelis Hermas Bintih Assan, pihaknya bahkan memberi kelonggaran kemanusiaan atas mes karyawan dan sumur perusahaan, di luar bunyi tertulis perintah pengosongan 3×24 jam.

    Jawaban PT BAP atas seluruh proses itu ternyata sudah ditulis, dan tanggalnya mendahului hari eksekusi.

    Sepucuk gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bertanggal Jakarta 23 September 2026, disusun Infinitum Law Office.

    Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri Sampit pada Jumat (25/9/2026) dengan nomor 81/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Nilainya Rp20.992.337.013,13 untuk kerugian materiil dan Rp100 miliar untuk kerugian immateriil, ditambah uang paksa Rp10 juta per hari. Totalnya Rp120.992.337.013,13, atau lebih dari Rp20 miliar bagi masing-masing tergugat bila dibagi rata.

    Hari itu juga, Jurusita Pengadilan Negeri Sampit Syahrudin meneken relas panggilan kepada Tergugat I melalui surat tercatat, merujuk Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Sidang pertama dijadwalkan Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB.

    Portal di Jalan Begadang dibongkar pada 24 September. Gugatan itu bertanggal 23 September.

    Membidik Enam Pangadu

    Sasaran gugatan korporasi bukanlah institusi adat. Yang digugat bukan sembilan Mantir Basara yang meneken putusan, bukan Wawan Embang yang memimpin persidangan, bukan pula Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi yang membentuk majelis itu.

    Yang digugat adalah enam warga: Yastok SK, Y. Seruan, Petrus Limbas, Anti Panting, Priono SJ, dan Sardiono.

    Keenamnya adalah Pangadu, pihak yang membawa perkara adat takian petak ke hadapan Basara Hai.

    Lima orang beralamat di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur, dan satu orang, Anti Panting, berdomisili di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan. Mereka kini menempati posisi Tergugat I sampai Tergugat VI.

    Gugatan itu disusun oleh kantor advokat yang sama yang mewakili PT BAP dalam perkara Rp104 miliar melawan Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, anggota DPRD Kotawaringin Timur Parimus, dan Kepala Desa Sebabi Dematius. Ivan M.P. Tampubolon dan Mikhael Togar P. Sigalingging bertindak sebagai kuasa hukum perusahaan dalam kedua perkara tersebut.

    Satu baris pada halaman pertama menyebut dasar kewenangan mereka. Keduanya bertindak untuk PT BAP, yang diwakili Direktur Benny Yusuf Setiawan dan Budhi Dharmawira, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 September 2026.

    Tanggal penandatanganan itu mendahului eksekusi adat. Jatuh sebelum jendela negosiasi yang diberikan Basara Hai kepada PT BAP ditutup.

    Putusan 28 Agustus memberi perusahaan 14 hari kerja, terhitung sampai 18 September 2026. Mandat menggugat diteken empat hari sebelum tenggat itu habis.

    Dua hari setelah surat kuasa diteken, tiga dari enam orang yang kelak menjadi tergugat duduk di kursi saksi.

    Celah dari Kursi Saksi

    Fokus sidang perkara perdata Rp104 miliar di Pengadilan Negeri Sampit pada Rabu (16/9/2026) berpusat pada dugaan perintah pendudukan 50,38 hektare lahan.

    Tiga warga, yakni Sardiono, Priono, dan Anti Panting, hadir sebagai saksi fakta bagi para tergugat.

    Namun, pintu menuju perkara adat justru terbuka oleh jawaban saksi sendiri. Saat kuasa hukumnya menanyakan bukti kepemilikan, Sardiono menjawab spontan, “Tetapi kami sudah dibuktikan dengan adanya putusan dari sidang adat.”

    Kuasa hukum perusahaan, Ivan, langsung masuk ke celah tersebut. Ia memberondong Sardiono dengan rentetan pertanyaan seputar kedudukan enam Pangadu, rincian ganti rugi, hingga makna istilah takian petak.

    Sardiono yang mengaku kurang paham istilah adat tersebut perlahan terpojok. Ia akhirnya merapatkan barisan dan memilih bungkam saat terus didesak mengenai proses pembuatan surat pengaduan. “Tidak mau jawab,” katanya.

    Kuasa hukum para tergugat, Sapriyadi, berulang kali melayangkan keberatan keras agar persidangan tidak melebar.

    “Silakan bertanya kepada damang saja. Ini saksi fakta, bukan ranah adat,” potong Sapriyadi.

    Ivan bergeming. Menurunkan nada suaranya tanpa menurunkan bobot pertanyaannya, ia terus mencecar hingga pola kebisuan yang sama menjalar kepada kesaksian Priono dan Anti Panting.

    Menjelang sidang ditutup, Ketua Majelis Hakim Gorga Guntur menanyakan durasi persidangan adat yang berujung pada putusan 28 Agustus 2026 tersebut.

    Mendengar jawaban Sardiono bahwa prosesnya memakan waktu sekitar sepuluh hari, sang hakim merespons singkat, “Oh, cepat ya.”

    Gugatan baru yang kini terdaftar menyingkap makna sesungguhnya dari cecaran panjang hari itu. Sembilan hari setelah sidang tersebut berlalu, nama ketiganya resmi tercantum sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Sampit.

    Kesaksian Berbalik Menjadi Amunisi

    Poin 31 gugatan 81 mendalilkan para tergugat juga telah secara melawan hukum melakukan pemasangan spanduk atau banner, pemasangan portal, penimbunan parit pengaman dengan meratakan tanah menggunakan ekskavator, serta membangun pondok milik para tergugat.

    Empat perbuatan itu diuraikan sendiri oleh para saksi pada 16 September.

    Unsur kelima adalah pivot gugatan. Poin 33 mendalilkan klaim para tergugat dilakukan tanpa terlebih dahulu menunjukkan adanya alas hak yang sah yang dapat mengesampingkan dan/atau meniadakan HGU BAP, IUP Seruyan dan perizinan lainnya.

    Unsur itu pun tertutup sendiri oleh keterangan saksi. Sardiono menyatakan tidak memiliki surat. Priono memberi jawaban sejenis.

    ”Kalau surat tanah tidak ada, tetapi saksi alam ada,” katanya, lalu menjelaskan yang dimaksudnya berupa sungai dan jalan masuk ke lokasi.

    Ketika Ivan menegaskan kepada Anti Panting bahwa lebih dari seribu orang yang mengaku berhak tidak memiliki surat keterangan tanah maupun dokumen kepemilikan, jawabannya satu kata. “Siap.”

    Satu unsur lagi menyangkut akibat, dan gugatan 81 menghitung kerugian materiilnya dari hasil panen yang hilang.

    Mikhael menggali soal itu pula pada 16 September, ketika menanyakan mengapa perusahaan tidak jadi memanen setelah pertemuan dengan manajemen.

    “Sudah melanggar pada tanggal 3, makanya kami usir,” kata Sardiono.

    “Tetapi faktanya klien kami akhirnya tidak dapat memanen?” tanya Mikhael.

    “Betul,” jawab Sardiono.

    Pemeriksaan itu menyangkut peristiwa September 2025 pada bidang 50,38 hektare, bukan objek gugatan baru.

    Menghapus Jejak Forum Adat

    Kebisuan PT BAP terhadap forum adat berlanjut ke dalam dokumen gugatannya.

    Penelusuran Kanal Independen atas 31 halaman gugatan yang tersedia, dari total 34 halaman, tidak menemukan satu pun penyebutan Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai, Putusan Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026, Surat Penetapan Eksekusi Nomor 003/MKMBH-KT/PEN-EKS-PTS/IX/2026, maupun eksekusi 24 September.

    Ketiadaan itu memiliki akibat hukum yang terukur. Pasal 189 ayat (3) Reglemen Daerah Seberang, yang berlaku bagi pengadilan di luar Jawa dan Madura dan setara dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, melarang hakim mengabulkan lebih dari yang digugat.

    Petitum subsider ex aequo et bono tidak membuka jalan keluar, karena kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 membatasi kewenangan itu sepanjang sesuai kejadian materiel yang disinggung dalam posita. Posita gugatan 81 tidak menyinggung proses adat.

    Perbandingannya dengan perkara PT Hutanindo Agro Lestari (PT HAL) menjadi terang. Perusahaan tersebut meminta Pengadilan Negeri Sampit mencabut Putusan Majelis Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan Tualan Hulu Nomor 01/DKA-TH/PTS/V/2024.

    Gugatannya dikabulkan sebagian pada 29 April 2025, dengan amar yang menyatakan putusan adat itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    Pengadilan Tinggi Palangka Raya membatalkannya pada 25 Juli 2025, menerima eksepsi para tergugat, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

    Berbeda dengan perkara PT HAL, gugatan 81 sama sekali tidak memuat petitum pembatalan putusan adat semacam itu.

    Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 sendiri menempatkan putusan adat pada posisi yang tidak memaksa pengadilan.

    Pasal 29 berbunyi, “Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.”

    Putusan Basara Hai karenanya masuk ke perkara baru ini hanya melalui pintu pembelaan, ketika para tergugat mengangkatnya sebagai alas hak.

    Sardiono sudah melakukannya pada 16 September, delapan hari sebelum eksekusi, dan keterangan lanjutannya hari itu digali kuasa hukum perusahaan.

    Tabrakan Fakta Dua Kabupaten

    Gugatan mendalilkan objek sengketa seluas 1.327,65 hektare, terbagi 1.262,20 hektare di Kabupaten Seruyan dan 65,45 hektare di Kabupaten Kotawaringin Timur, lalu menegaskan keseluruhannya berada di dalam HGU perusahaan.

    Pembagian itu menempatkan 95 persen objek di Seruyan, sedangkan seluruh saksi pada 16 September, Kepala Desa, Damang Kepala Adat, dan perkara Rp104 miliar menempatkan sengketa di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Kesenjangan letak itu sudah berulang kali diberitakan Kanal Independen. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 17 milik PT BAP terbit dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seruyan dan mencakup desa-desa di Seruyan tanpa menyebut Desa Sebabi.

    Surat resmi Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur tertanggal 6 Agustus 2026 menempatkan objek versi para tergugat, seluas 32,7 hektare, di luar HGU tersebut dan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas.

    Yang baru pada gugatan 81 adalah cara perusahaan menjelaskan kesenjangan itu, dan penjelasannya bertabrakan sendiri.

    Angka 14 menyatakan lokasi perkebunan “semula seluruhnya berada di dalam wilayah administratif Kabupaten Seruyan”, lalu terbagi menjadi dua kabupaten akibat pemekaran.

    Angka 13 yang mendahuluinya justru mengutip Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, “Kabupaten Seruyan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.”

    Dua keterangan itu bertolak belakang, dan keduanya berada dalam satu dokumen yang sama, berjarak satu halaman.

    Dokumen tertua yang dilampirkan perusahaan justru sejalan dengan angka 13. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 754.460.42 tertanggal 20 Juli 1994 memberikan izin lokasi untuk Desa Terawan, Asam Baru, Sandul, Kalang, dan Sebabi, seluruhnya kala itu berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

    Desa Sebabi tercantum di sana, pada dokumen yang diterbitkan Kotawaringin Timur.

    Satu lagi yang belum terjawab menyangkut hubungan dua perkara. Bagian Kotim pada gugatan 81 seluas 65,45 hektare, dan objek perkara Rp104 miliar seluas 50,38 hektare, keduanya di Desa Sebabi.

    Sardiono dan Priono sama-sama menerangkan bidang 50,38 hektare sengaja tidak dimasukkan ke perkara adat justru karena sudah berjalan di pengadilan.

    ”Bukan dikeluarkan. Karena itu masuk ranah perdata dari pihak perusahaan,” kata Priono.

    Pemisahan yang warga jaga dalam forum adat tidak tercermin dalam gugatan baru. Tanpa peta dan surat ukur, apakah bidang 50,38 hektare berada di dalam hamparan 65,45 hektare yang kini digugat, masih belum dapat dipastikan.

    Bila tumpang tindih, PT BAP menuntut ganti rugi atas tanah yang sama dalam dua perkara yang berjalan bersamaan di pengadilan yang sama.

    Pengadilan Tinggi Palangka Raya mencantumkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sampit meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan, sehingga kedua bagian objek berada di bawah satu pengadilan.

    Cacat Tarikan Titik Koordinat

    Gugatan tidak menyertakan peta maupun nama pemilik yang berbatasan, dan hanya mencantumkan tujuh titik koordinat.

    Enam titik menggambarkan bagian Seruyan, tiga titik menggambarkan bagian Kotim, dengan dua titik dipakai bersama.

    Kanal Independen menguji koordinat tersebut secara mandiri. Setiap titik dikonversi dari derajat, menit, dan detik ke derajat desimal, lalu diproyeksikan ke satuan meter memakai konstanta jarak per derajat lintang dan bujur pada elipsoid WGS84 untuk lintang acuan 2°21′ Lintang Selatan. Luas tiap poligon dihitung dengan rumus shoelace.

    Bagian Seruyan terhitung 1.270,15 hektare berbanding 1.262,20 hektare yang didalilkan, selisih 0,6 persen.

    Gabungan tujuh titik terhitung 1.318,43 hektare berbanding 1.327,65 hektare, selisih 0,7 persen. Kedua angka itu praktis cocok.

    Bagian Kotim tidak cocok. Tiga titik yang diberikan menghasilkan 48,27 hektare, sedangkan gugatan mendalilkan 65,45 hektare, selisih 17,18 hektare atau 26,2 persen.

    Perhitungan ini mengandaikan garis batas lurus antartitik, dan luasnya bisa berbeda bila batas sebenarnya melengkung mengikuti sungai atau jalan.

    Yang dapat dipastikan, tiga koordinat yang dicantumkan tidak cukup untuk merekonstruksi 65,45 hektare yang didalilkan, dan bagian yang paling tidak terdefinisi itu justru bagian yang berada di Kotawaringin Timur, tempat Desa Sebabi berdiri.

    Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1979 memuat kaidah bahwa gugatan atas tanah yang batas-batasnya tidak jelas tidak dapat diterima.

    Keseluruhan objek, menurut perhitungan yang sama, berupa jalur sempit membentang 6,76 kilometer arah utara-selatan dan 2,13 kilometer arah barat-timur.

    Warga menandai batas hamparan dengan cara berbeda. Diperiksa Ivan soal batas tanahnya, Priono mengaku tidak mengetahui luasnya dan tidak bisa menunjuk arah mata angin, tetapi menyebut penanda alam satu per satu: Sungai Buluh Tibung, Jalan Pungkok, Jalan Begadang, dan simpang Ulin.

    Empat penanda alam ini sama dengan batas objek yang tercantum dalam Putusan Basara Hai. Jalan Begadang adalah tempat portal dibongkar pada hari eksekusi.

    Hamparan Senilai Ratusan Miliar

    Alasan perusahaan tidak melepas hamparan itu terbaca dari nilainya. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan harga tandan buah segar Periode I September 2026 sebesar Rp3.782,95 per kilogram untuk tanaman berumur 10 sampai 20 tahun, dengan indeks K 92,31 persen dan harga CPO Rp15.502,13 per kilogram.

    Kanal Independen memakai harga itu bersama asumsi produktivitas kebun perusahaan besar pada kisaran 18 sampai 22 ton tandan buah segar per hektare per tahun.

    Satu hektare kebun menghasilkan Rp68,09 juta sampai Rp83,22 juta setahun, dihitung kotor sebelum biaya panen dan angkutan.

    Hamparan 1.607 hektare yang dieksekusi Basara Hai karenanya bernilai Rp109,43 miliar sampai Rp133,74 miliar setahun.

    Angka itu berulang setiap tahun selama tanamannya berbuah, dan luasnya setara 8 persen dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 17 seluas 20.152,79 hektare.

    Putusan Basara Hai yang menghukum PT BAP membayar Rp438.110.620.000 selama ini terdengar astronomis.

    Dibandingkan dengan hamparan yang menjadi objeknya, angka itu setara 3,3 sampai 4 tahun pendapatan kotor dari lahan tersebut.

    Kehilangan lahannya sendiri, bila putusan adat berlaku permanen, berarti kehilangan potensi pendapatan Rp109 miliar sampai Rp134 miliar setiap tahun, bukan sekali bayar.

    Hitungan ini mengandaikan seluruh areal berproduksi penuh. Sardiono dalam kesaksiannya menyebut sebagian lahan sudah memasuki peremajaan, dan blok yang baru ditanam ulang tidak menghasilkan selama sekitar tiga tahun, sehingga produksi nyata hari ini berada di bawah angka tertinggi tersebut.

    Hamparan yang sama memiliki arti berbeda bagi pihak seberang. Yastok, Ketua Batamad Kecamatan Telawang, memperkirakan 1.600 sampai 2.000 warga akan menggarap 1.607 hektare hasil eksekusi.

    Pada perkiraan terendah, setiap orang memegang sekitar satu hektare, atau menghasilkan Rp5,7 juta sampai Rp7 juta sebulan secara kotor sebelum biaya.

    Skala hitungan ekonomi itulah yang menjadi latar bagi dua tuntutan di meja hijau: denda adat Rp438,11 miliar dan gugatan perdata Rp120,99 miliar.

    Anomali Waktu dan Nilai Tuntutan

    Kerugian materiil yang dituntut, Rp20.992.337.013,13, bila dibagi 1.327,65 hektare menghasilkan Rp15.811.650 per hektare.

    Pada harga tandan buah segar yang sama, jumlah itu setara dengan 4,18 ton per hektare, atau setara dengan 69 sampai 85 hari panen penuh.

    Angka 16 gugatan mendalilkan perbuatan para tergugat terjadi “pada bulan September 2026”, dan angka 42 menyatakan kerugian dihitung “sampai dengan Gugatan a quo diajukan”, yaitu 25 September 2026.

    Jendela yang didalilkan gugatan paling lama 25 hari, sedangkan angka yang dituntut setara sekitar tiga kali lipat dari itu, dan itu pun dihitung dari pendapatan kotor, belum dikurangi biaya panen dan angkutan.

    Ketiga saksi pada 16 September justru menyatakan pendudukan dimulai jauh lebih awal.

    Sardiono menyebut klaim dilakukan sejak 28 Agustus 2025 dan pondok dibangun 2 September 2025, dan Anti Panting menyebut waktu yang sama.

    Rentang dari 28 Agustus 2025 sampai pendaftaran gugatan adalah 393 hari, dan pada rentang itu angka tuntutan menjadi wajar.

    Aritmetika tuntutan PT BAP lebih sesuai dengan kronologi yang dituturkan para saksi daripada dengan tanggal yang dicantumkan gugatannya sendiri.

    Bila kerugian materiil dan immateriil dijumlahkan, tuntutan Rp120,99 miliar itu setara 1,1 sampai 1,3 tahun pendapatan kotor dari seluruh objek gugatan, untuk gangguan yang menurut gugatannya sendiri berlangsung kurang dari sebulan.

    Petitum yang Menabrak Kutipannya Sendiri

    Penelusuran redaksi menemukan empat permintaan dalam petitum yang berhadapan dengan aturan atau kaidah yang dikutip gugatan itu sendiri.

    Halaman 24 mengutip M. Yahya Harahap soal syarat formil gugatan provisi, salah satunya berbunyi, “Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.”

    Petitum provisi angka 2 meminta hakim mengizinkan PT BAP “sebagai pemilik yang sah atas lahan seluas ± 1.327,65 hektar untuk memasuki, menguasai, mengusahakan, menyelenggarakan, dan mengelola kegiatan usaha perkebunan”. Permintaan itu sama isinya dengan petitum angka 3 dan 4 dalam pokok perkara.

    Halaman 26 dan 27 mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976, “Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.”

    Petitum angka 5, 6, dan 7 berupa penghentian tindakan, pengosongan lahan, dan pencabutan portal, seluruhnya berbentuk eksekusi riil. Petitum angka 9 tetap meminta uang paksa Rp10 juta per hari.

    Petitum angka 11 meminta putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi.

    Angka 56 gugatan menyandarkan permintaan itu pada Pasal 180 HIR dan pada dalil bahwa gugatannya disertai bukti yang sah dan autentik.

    Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 membatasi putusan serta merta pada tujuh jenis perkara, dan butir pertamanya memang menyangkut bukti surat autentik, tetapi dengan syarat surat itu tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan.

    Surat edaran yang sama juga mensyaratkan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi”. Syarat jaminan itu tidak disinggung sama sekali dalam gugatan.

    Tuntutan kerugian immateriil Rp100 miliar disertai alasan berupa reputasi yang terganggu, berkurangnya kepercayaan mitra usaha, dan citra negatif, lalu langsung disimpulkan dapat dinilai sebesar Rp100 miliar.

    Halaman 20 menjanjikan uraian dan perhitungan yang lebih rinci dalam bagian tersendiri, dan bagian itu tidak muncul pada halaman yang tersedia.

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 3138 K/Pdt/1994 dan Nomor 550 K/Sip/1979 memuat kaidah bahwa petitum ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima bila tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut.

    Rantai Bungkam Utuh

    Konfirmasi yang dilayangkan kepada Asean, Manager Perizinan PT BAP yang selama ini menjadi kontak resmi perusahaan dalam sengketa ini, pada Sabtu (26/9/2026), hanya dibaca. Tidak dijawab sampai berita ini diturunkan.

    Selama sengketa ini bergulir, PT BAP menutup diri terhadap seluruh permintaan konfirmasi.

    Perusahaan tidak pernah menjawab konfirmasi Kanal Independen. Lima panggilan sidang adat tidak satu pun dihadiri. Perwakilan manajemen dari Jakarta, Reinhard, menolak berkomentar saat ditemui pada 9 September 2026.

    Sikap perusahaan terhadap forum adat kini terbaca dari dokumen yang tidak pernah menyebut forum itu.

    Sidang lanjutan perkara Rp104 miliar dijadwalkan Rabu (30/9/2026), dengan agenda menghadirkan seorang ahli agraria dan satu saksi fakta tambahan dari pihak penggugat.

    Sidang perdana perkara Rp120,99 miliar terhadap enam Pangadu dijadwalkan Selasa (6/10/2026).

    Keduanya digelar di gedung yang sama, di hadapan pengadilan yang sama, atas hamparan yang sama. (ign)

  • Jejak Gusuran Terbayar Lunas: Eksekusi Basara Hai Tutup Penguasaan 29 Tahun PT BAP Sinar Mas

    Jejak Gusuran Terbayar Lunas: Eksekusi Basara Hai Tutup Penguasaan 29 Tahun PT BAP Sinar Mas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap mereduksi jarak pandang hingga menyisakan 200 hingga 300 meter, Kamis (24/9/2026).

    Ribuan warga menyibak pekatnya udara menuju sebuah rumah betang, (sebuah pondok yang disebut warga setempat sebagai rumah betang) di hamparan sengketa Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Mereka berkumpul menanti satu peristiwa sejarah yang telah tertahan selama nyaris tiga dekade.

    Rangkaian eksekusi bermula dengan ritual adat, serta pemotongan babi dan sapi. Usai prosesi sakral tersebut, Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai mengambil tempat di pinggir jalan, tepat di luar batas objek sengketa, untuk membacakan Surat Penetapan Eksekusi.

    Hari itu menandai babak akhir. Majelis resmi mengeksekusi 1.607 hektare lahan yang selama 29 tahun dikuasai PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP), anak usaha Golden Agri-Resources (GAR)/Sinar Mas Group.

    Hamparan tanah tersebut dikembalikan seutuhnya kepada masyarakat adat Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan.

    ”Hari ini, eksekusi menandakan akhir dari perkara kita. Eksekusi ini merupakan perintah dari putusan kami. Kami telah memberi waktu tiga kali tujuh hari kepada perusahaan untuk bernegosiasi dengan masyarakat Sebabi dan Bangkal,” kata Hermas Bintih Assan, Damang Kepala Adat Kecamatan Antang Kalang yang bertugas sebagai anggota Let (Hakim) Adat Dayak dalam Majelis Basara Hai, di lokasi eksekusi.

    ”Namun, sampai tenggat tiga kali tujuh hari yang kami tunggu, pihak perusahaan ternyata tidak pernah melakukan negosiasi. Oleh sebab itu, atas persetujuan dan koordinasi dengan DAD Provinsi Kalimantan Tengah, kami melaksanakan eksekusi pada hari ini,” lanjutnya.

    Gusuran dan Dalih Ganti Rugi Soeharto

    Akar perselisihan ini memanjang jauh sebelum PT BAP menancapkan bibit sawit pertamanya.

    Merujuk pada dokumen gugatan warga, hamparan lahan tersebut merupakan tanah ulayat garapan masyarakat Dayak Sebabi dan Bangkal sejak 1975.

    Kawasan itu menjadi ruang hidup warga untuk berladang berpindah, berburu, mencari ikan, serta memanen jelutung, gemur, dan rotan secara turun-temurun.

    Gugatan itu turut mencatat upaya awal warga mengajak pihak perusahaan dan pemerintah daerah mengukur batas lahan.

    Namun, penggarapan menggunakan alat berat tetap meratakan ladang padi dan tanaman rotan warga sepanjang 1996-1997.

    Saat warga menuntut penjelasan sembari membawa bukti fisik rotan sigi yang hancur, pimpinan perusahaan saat itu melontarkan jawaban yang membekas kuat. Pimpinan perusahaan menyuruh warga meminta ganti rugi kepada Presiden Soeharto.

    Kompensasi yang pernah turun pun teramat minim. Catatan gugatan menunjukkan perusahaan hanya membebaskan lahan seluas 4,30 hektare, yang secara spesifik diperuntukkan bagi jalur jalan utama operasional perusahaan.

    Peristiwa puluhan tahun silam itu masih diingat jelas oleh warga. Salah seorang warga pemilik lahan menuturkan ulang kesaksian orang tuanya usai vonis dibacakan pada 28 Agustus 2026 lalu.

    ”Saya masih ingat saat itu, orang tua kami ini ikut menyetop alat berat yang merangsek masuk. Orang tua kami lalu membawa gulungan rotan sigi yang digarap perusahaan. Tapi, respons dari pimpinan perusahaan diminta ganti rugi dengan Presiden Soeharto,” katanya.

    Koperasi Peredam dan Janji Rp40 Miliar

    Eskalasi protes warga kemudian direspons perusahaan lewat strategi baru pada 1999, yakni memfasilitasi pembentukan Koperasi Huas Sebabi berbalut janji skema plasma dan ganti rugi.

    Ketua koperasi yang ditunjuk saat itu, Basuni DS, membeberkan kepada Kanal Independen bahwa pembentukan lembaga tersebut murni sekadar siasat meredam kemarahan atas lahan yang dikuasai sejak 1996.

    ”Masyarakat hanya mengikuti saja. Tanda tangan-tanda tangan seperti itu,” kata Basuni, dalam laporan Kanal Independen yang terbit 25 Mei 2026.

    Gejolak memang sempat mereda, tetapi hanya di permukaan. “Mereda karena diakali dengan seperti tadi,” katanya.

    Manuver selanjutnya tercatat rapi dalam dokumen gugatan. Perusahaan disebut membuat 1.000 lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama masyarakat Dayak Desa Sebabi, dengan luasan masing-masing dua hektare.

    Memasuki April 2001, seribu lembar SKT tersebut dibawa langsung oleh pihak perusahaan bersama ketua Koperasi Huas Sebabi menuju Bank BRI Palangka Raya. Rapat di bank tersebut membuahkan kesepakatan pencairan dana tahap pertama senilai Rp40 miliar sebagai agunan kredit.

    Dana jumbo tersebut tidak pernah menyentuh tangan masyarakat, sebuah fakta yang tertuang dalam gugatan sekaligus ditegaskan oleh Basuni.

    ”Sampai sekarang tidak terealisasi,” kata Basuni mengenang peristiwa 25 tahun silam tersebut.

    Dugaan lain mengenai nasib ribuan lembar SKT itu meluncur dari Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang.

    “Ada juga indikasi, ujar-ujar selentingan orangnya, bahwa surat itu digunakan untuk supaya bisa dibuka lahannya, bisa persyaratan membuat izin dan lain sebagainya,” katanya.

    Gugatan resmi yang didaftarkan pada 10 Agustus 2026 menegaskan ketiadaan realisasi ganti rugi maupun plasma sejak koperasi berdiri. Tanah warga telanjur dipakai secara cuma-cuma oleh perusahaan selama 29 tahun.

    Palu Basara Hai dan Tenggat yang Berlalu

    Kebuntuan mediasi panjang akhirnya mendorong lima perwakilan warga Sebabi dan Bangkal, yakni Yastok SK, Seruan, Sardiono, Priono SJ, dan Anti Panting, membawa sengketa ini ke Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai pada 10 Agustus 2026.

    Jauh sebelum eksekusi bergulir, para pengadu sudah memohon agar penyerahan objek sengketa kelak melibatkan Batamad, Dewan Adat Dayak, dan aparat pemerintahan.

    Ketua Let Adat Wawan Embang, yang juga menjabat Damang Kepala Adat Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, menyatakan berkas perkara dipelajari secara mendalam selama berbulan-bulan.

    ”Kami sudah mempersiapkan semuanya. Berkas perkara dan dokumen ini tidak kami pelajari dalam waktu singkat,” katanya.

    Puncak peradilan adat jatuh pada 28 Agustus 2026 lewat Putusan Majelis Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026.

    Dokumen itu menjatuhkan kewajiban bayar senilai Rp438.110.620.000 atas pelanggaran Hukum Adat Dayak Tumbang Anoi 1894. Porsi terbesar, yakni ganti untung pemanfaatan lahan Rp437.361.120.000 dan pengembalian dana Koperasi Huas Sebabi Rp499.750.000, ditetapkan untuk masyarakat adat Sebabi dan Bangkal.

    Tersisa denda adat Rp249.750.000 atas insiden 24 Agustus yang dibayarkan kepada Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai.

    Lebih dari itu, putusan mewajibkan realisasi plasma 20 persen merujuk pada Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor 500.8.1/582/SETDA.SDA/IX/2025 tentang kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.

    Majelis juga memerintahkan pemulihan akses fasilitas umum berupa Jalan Begadang, Jalan Pungkok, dan Sungai Buluh Tibung hingga Jalan Simpang Ulin.

    Putusan menegaskan ancaman pengembalian lahan utuh kepada masyarakat jika poin-poin tersebut diabaikan.

    Majelis masih menyediakan ruang perundingan. Surat Penetapan Eksekusi Nomor 003/MKMBH-KT/PEN-EKS-PTS/IX/2026 merinci jendela waktu 14 hari kerja terhitung 28 Agustus hingga 18 September 2026 pukul 00.00 WIB bagi PT BAP dan perwakilan Pengadu untuk mencapai kesepakatan.

    Sampai batas tenggat Jumat 18 September 2026 berakhir, Majelis mencatat tidak menerima satu pun bukti tertulis penyelesaian dari kedua pihak. Eksekusi baru benar-benar bergerak enam hari berselang.

    Tanda tangan sembilan Mantir Basara Hai yang mewakili sembilan kecamatan berbeda mengesahkan surat penetapan tersebut.

    Mereka adalah Wawan Embang, Hermas Bintih Assan, Ardianson, Ethel Sumadi, Tenung, Syahrul Huda, Puja Guntara, Kuwi, dan Bambang Hermanto.

    Surat itu turut memerintahkan PT BAP mengosongkan seluruh fasilitas di area 1.607 hektare dalam waktu 3×24 jam, serta mempertegas tagihan denda adat Rp249.750.000 akibat insiden dorong-mendorong di mulut portal pada 24 Agustus 2026 silam saat rombongan Majelis hendak memasang titik koordinat.

    Absen Total dan Antisipasi Pengamanan

    Ketiadaan PT BAP pada hari eksekusi merupakan kelanjutan dari pola absen panjang mereka. Wawan Embang mencatat Majelis telah menggelar sekitar 10 kali persidangan yang terdiri dari delapan sidang di Balai Basara dan dua sidang lapangan.

    Jumlah pertemuan ini melampaui lima surat panggilan sidang resmi bertanggal 10, 12, 14, 26, dan 27 Agustus 2026, karena keseluruhan rangkaian turut mencakup sidang pembacaan Putusan Sela dan sidang lapangan tambahan. Dari seluruh proses tersebut, PT BAP tidak sekali pun mengirim perwakilan.

    Rekam jejak absen itu memaksa Majelis menyiapkan skema pengamanan berlapis bersama Batamad yang berlandaskan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008.

    Majelis turut menyiapkan koordinasi dengan kepolisian, TNI, serta pemerintah daerah hingga tingkat desa.

    Koordinasi itu berjalan efektif. Aparat kepolisian dan TNI turun ke lokasi, memantau jalannya eksekusi. Termasuk pula perwakilan PT BAP yang ikut memantau dari luar batas objek sengketa tanpa perlawanan.

    Patok Kemenangan dan Ruang Kemanusiaan

    Usai pembacaan ketetapan, sembilan Mantir Basara Hai berjalan menembus objek sengketa dalam kawalan puluhan anggota Batamad Kecamatan Telawang.

    Majelis memasang patok penanda eksekusi pertama di kawasan yang disebut warga Pondok 1 Terawan.

    Rombongan lantas bergerak menuju patok kedua di pinggir Jalan Trans Kalimantan kilometer 89.

    Menyusul penetapan lahan yang telah dikembalikan, warga langsung membongkar portal yang selama ini menghalangi mobilitas mereka.

    ”Tadi, di depan kita, portal dibongkar. Itu menandakan bahwa Jalan Begadang, yang masuk dalam putusan, adalah jalan milik masyarakat yang diklaim perusahaan selama 29 tahun,” kata Hermas.

    Pengelolaan lahan seluas ribuan hektare tersebut kini berada sepenuhnya di tangan Pengadu.

    ”Setelah ini, kami sepenuhnya menyerahkan kepada pengadu, yang berdasarkan putusan sudah memiliki hak penuh atas kepemilikan lahan, untuk mengelola dan memeliharanya,” katanya.

    Majelis tetap menyisakan pertimbangan sosial kendati memerintahkan pengosongan fasilitas dalam tenggat 3×24 jam. Pekerja PT BAP yang masih menempati mess mendapat pelonggaran waktu secara operasional.

    ”Kami memberi waktu agar perusahaan bisa menyiapkan tempat. Kalau berdasarkan putusan, seharusnya hari ini semuanya sudah keluar. Namun, kami meminta masyarakat adat di sini menyikapi hal itu secara kemanusiaan,” kata Hermas.

    Pihak perusahaan juga diizinkan menggunakan sumur air di lokasi lewat koordinasi dengan Batamad yang mengawal putusan.

    Skala Pemulihan Historis

    Bagi Yastok selaku Kepala Batamad Telawang sekaligus salah satu Pengadu, pelaksanaan eksekusi ini membayar lunas proses panjang yang mereka tempuh.

    ”Jika berdasarkan urutan laporan yang kami ajukan dan proses persidangan oleh Mantir Desa Basarahai, tentu ini merupakan kemenangan bagi seluruh masyarakat yang memiliki lahan di sini,” katanya.

    Hamparan 1.607 hektare tersebut diperkirakan akan dikelola oleh sekitar 1.600 hingga 2.000 warga.

    ”Kalau dihitung, bagian setiap orang tidak sampai satu hektare. Jadi, menurut saya itu hal yang biasa dan wajar,” katanya.

    Momentum kembalinya lahan ini membawa ingatan Yastok pada perlakuan masa lalu perusahaan.

    ”Kalau dulu, pada 1996-1997, mereka datang dengan baik, bertanya, kemudian melakukan ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh kepada masyarakat, tentu persoalannya tidak akan seperti ini,” katanya.

    ”Saya juga pernah menyampaikan di Dinas Perkebunan Provinsi bahwa lahan masyarakat ini belum pernah mendapat ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh. Satu hektare pun tidak, setengah hektare pun tidak ada. Belum pernah,” tegasnya.

    Sebulan sebelumnya, pasca-pembacaan vonis, Yastok telah menyampaikan pesan kultural kepada korporasi.

    ”Terima kasih kepada Majelis Adat yang sudah menegakkan keadilan untuk kami, warga Sebabi yang bertahun-tahun memperjuangkan lahan itu. Kami berharap vonis itu bisa dijalankan perusahaan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat Dayak Kalteng ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tolong hargai itu,” katanya saat itu.

    Sepanjang pemantauan Kanal Independen atas rangkaian sengketa masyarakat adat melawan korporasi sawit di Kalimantan Tengah, pengembalian penguasaan lahan fisik dalam skala 1.607 hektare sekaligus lewat mekanisme peradilan adat resmi belum pernah tercatat terjadi sebelumnya di provinsi ini.

    Preseden sanksi adat yang selama ini terdokumentasi, seperti terhadap PT Hutanindo Agro Lestari (Rp259 juta), PT Hamparan Masawit Bangun Persada dan Kapolres Seruyan (Rp335,5 juta pada 2024), maupun Wilmar Group (sekitar Rp500 juta pada 2018), seluruhnya berbentuk denda finansial.

    Nilai ganti rugi dan denda adat dalam putusan Basara Hai, Rp438,11 miliar, juga tercatat sebagai nominal terbesar dari seluruh preseden sanksi adat di Kalimantan Tengah.

    Eksekusi ini menutup satu babak dari sengketa yang telah berjalan sejak pertengahan 1990-an.

    Selama sengketa ini bergulir, PT BAP menutup diri dari ruang klarifikasi. Sejumlah klarifikasi yang dilayangkan Kanal Independen hingga upaya konfirmasi langsung dengan jajaran manajemen, tidak satu pun direspons sampai lahan korporasi diambil alih berdasarkan putusan adat. (ign)

  • PT BAP Belum Ada Tanda Patuhi Vonis Adat Ratusan Miliar: Bersiap Genapi Rentetan Pelecehan

    PT BAP Belum Ada Tanda Patuhi Vonis Adat Ratusan Miliar: Bersiap Genapi Rentetan Pelecehan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Waktu menuju 18 September 2026 terus menyusut. Menjelang tenggat akhir negosiasi putusan Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai di Desa Sebabi, Kabupaten Kotawaringin Timur, PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) belum ada pertanda mematuhi vonis.

    Ketua Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai, Wawan Embang, memastikan pihak perusahaan belum menunjukkan iktikad atau membuka jalur dialog apa pun dengan lembaga peradilan adat.

    ”Yang saya ketahui untuk dengan tim Basara kita tidak membuka koordinasi dengan kita, silakan langsung dengan masyarakat. Karena kita sudah membuat putusan dan itu bukan ranah kita lagi,” kata Wawan, Senin (14/9/2026).

    Kebisuan ini memperpanjang rentetan sikap korporasi yang sejak awal menjauh dari meja persidangan.

    Putusan Basara Hai mencatat ketidakhadiran total PT BAP dalam sekitar 10 kali sidang sejak 10 Agustus 2026.

    Sikap mengabaikan panggilan majelis tersebut dinilai melanggar Pasal 96 Hukum Adat Dayak Tumbang Anoi 1894.

    Sejumlah pihak sebelumnya menyebut pengabaian putusan sebagai bentuk pelecehan besar yang membuat perusahaan dinilai tidak layak lagi berinvestasi di Kalteng.

    Sikap tertutup serupa mencuat saat Kanal Independen berupaya melakukan konfirmasi pada 9 September lalu.

    Perwakilan manajemen PT BAP dari Jakarta, Reinhard, memilih menolak berkomentar sepatah kata pun mengenai vonis yang membayangi operasional mereka.

    Menunggu Momentum Eksekusi

    Kekosongan interaksi dari level manajemen tidak menghentikan persiapan teknis di lapangan. Wawan menyebut koordinasi resmi dengan aparat kepolisian memang belum berjalan, sembari membuka celah bagi penyelesaian menit akhir.

    ”Nanti pada saatnya nanti kami akan berkoordinasi. Mungkin beberapa hari ke depan, kita masih lihat ini kan masih ada waktu,” katanya.

    Rencana eksekusi juga melibatkan koordinasi dan supervisi Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah penindakan tidak akan serta-merta bergulir tepat sehari setelah tenggat berlalu.

    ”Kami akan eksekusi setelah berakhir masa tanggal 18 September. Kita akan berkoordinasi, ya mungkin ada beberapa waktu, beberapa hari jedanya lah baru memang kita akan eksekusi,” kata Wawan.

    Kendali Penuh di Lapangan

    Sembari mematangkan skema eksekusi, Majelis dan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) mempertahankan kendali keamanan.

    Merespons temuan aktivitas panen PT BAP yang dicegat Batamad Kecamatan Telawang pekan lalu, Wawan menegaskan posisinya. Pihaknya memerintahkan langkah pengamanan tetap dilanjutkan usai menerima laporan.

    ”Mereka ada juga berkoordinasi dengan saya. Silakan itu dilaksanakan, dijaga, diawasi, tapi jangan dipindahkan. Hasil panen itu dijadikan barang bukti,” katanya.

    Wawan mengapresiasi kinerja Batamad Telawang beserta elemen masyarakat dari kecamatan lain yang turut mengamankan lokasi sengketa.

    Situasi lapangan terpantau kondusif. Pekerja perusahaan yang berada di lokasi sengketa masih bisa diajak berkomunikasi secara teknis oleh petugas adat tanpa memicu gesekan, sementara dialog justru terputus total di tingkat manajemen pusat.

    Menjunjung Langit Kalteng

    Wawan kembali menjabarkan kerangka kerja peradilan adat yang bersandar pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2010, serta Peraturan DAD Kalteng.

    Struktur ini menempatkan DAD Provinsi sebagai koordinator, Damang Kepala Adat sebagai pemutus perkara, dan Batamad bertindak sebagai pelaksana putusan.

    Ia juga merujuk pengakuan hukum adat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

    Secara hukum ketatanegaraan, pengakuan tersebut bersifat bersyarat karena harus sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM, membutuhkan payung Perda, serta ketentuannya masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

    Wawan menegaskan tujuan kelembagaannya. ”Basara yang berkeadilan, adil untuk masyarakat, adil untuk investor atau perusahaan, adil untuk pemerintah, adil untuk semua orang,” katanya.

    Ia mendesak korporasi memaknai filosofi lokal secara utuh. ”Jangan hanya di ucapan saja filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” katanya.

    Ketentuan kewajiban bagi PT BAP telah tertuang utuh dalam dokumen putusan. Perusahaan diwajibkan menyerahkan total senilai Rp438.110.620.000 kepada masyarakat adat Desa Sebabi dan Desa Bangkal. Berdasarkan rinciannya, kewajiban ini terbagi atas ganti untung sebesar Rp437.361.120.000, ditambah dua sanksi denda adat yang masing-masing mencapai Rp499.750.000 dan Rp249.750.000.

    Kegagalan mencapai kesepakatan hingga batas 18 September 2026 akan membuat putusan ini mengikat, membuka gerbang bagi eksekusi setelahnya. (ign)

  • Batamad Sita 10 Ton Sawit di Lahan Sengketa, Manajemen PT BAP Pilih Bungkam Jelang Tenggat Eksekusi

    Batamad Sita 10 Ton Sawit di Lahan Sengketa, Manajemen PT BAP Pilih Bungkam Jelang Tenggat Eksekusi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tumpukan buah sawit teronggok di hamparan lahan sengketa seluas 1.607 hektare. Volumenya diperkirakan mencapai 10 ton.

    Pada sepuluh tempat pengumpulan hasil (TPH) itu terikat kain merah. Tanda ini adalah segel adat yang dijaga ketat Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) Kecamatan Telawang.

    Buah sawit hasil panen PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) tersebut disita dan dilarang keluar dari lokasi sengketa menjelang rencana eksekusi putusan adat pada 18 September 2026.

    Patroli rutin Batamad memergoki aktivitas panen tersebut secara kebetulan beberapa hari lalu. Sejumlah asisten dan karyawan perusahaan yang berada di lapangan beralasan mereka hanya menjalankan instruksi dari pimpinan.

    Penjelasan mengenai larangan memindahkan buah dari areal sengketa langsung disampaikan oleh pihak adat. Pekerja perusahaan memilih patuh tanpa perlawanan.

    ”Mereka juga mengatakan bahwa tidak masalah apabila buah itu tidak dikeluarkan,” kata Ketua Batamad Kecamatan Telawang, Yastok.

    Yastok menegaskan kain merah yang dipasang atas perintah Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai itu mengikat secara kultural.

    ”Kain merah melambangkan leluhur dan adat Dayak Kalimantan Tengah. Bagi kami, kain merah tidak boleh diperlakukan sembarangan. Ibaratnya seperti Bendera Merah Putih, yang harus dihormati,” kata Yastok, Kamis (10/9/2026).

    Pengamanan Mengikat Sejak Agustus

    Penjagaan kawasan ini berlangsung berkesinambungan sejak 13 Agustus 2026 menyusul permohonan Majelis Basara Hai. Putusan adat yang dibacakan pada 28 Agustus juga tidak mengendurkan patroli.

    Yastok menuturkan, setiap pagi dan sore, 10 hingga 15 anggota Batamad menyisir area seluas 1.607 hektare tersebut secara bergiliran.

    Sempat ada petugas keamanan PT BAP yang turut berjaga selama sepekan. Selama periode itu, kata Yastok, gesekan fisik maupun pembicaraan berarti nihil terjadi. Kelompok pengamanan perusahaan justru mengaku buta terhadap duduk perkara sengketa.

    ”Mereka mengaku tidak mengetahui persoalannya dan tidak mendapat penjelasan dari pimpinan perusahaan. Setelah anggota Batamad menjelaskan situasinya, barulah mereka memahami,” ujarnya.

    Patok dan spanduk penetapan status quo dari Majelis masih berdiri utuh. Kerusakan kecil yang terjadi hanya dipicu oleh embusan angin.

    ”Kami yakin tidak ada perusakan yang disengaja karena pihak perusahaan tidak berani mendekati patok maupun spanduk yang dipasang. Mereka hanya melihat dari kejauhan,” kata Yastok.

    Kebungkaman Manajemen

    Ketika pekerja di lapangan menuruti aturan adat, level manajemen korporasi justru memilih sikap tertutup. Upaya konfirmasi Kanal Independen tidak membuahkan hasil.

    Saat ditemui usai pertemuan mediasi konflik plasma dengan perwakilan sejumlah desa Seruyan, di Aquarius Boutique Hotel pada Rabu (9/9/2026), perwakilan manajemen PT BAP dari Jakarta, Reinhard, menolak memberi tanggapan. Pertanyaan seputar vonis Basara Hai dijawab dengan kebungkaman.

    Ribuan Personel dan Tenggat Portal Adat

    Batamad Telawang yang berkekuatan 110 hingga 115 orang kini bersiap menghadapi hari eksekusi. Dukungan dari luar wilayah pun mulai mengalir.

    Menurut informasi tingkat kabupaten yang diterima Yastok, ada sekitar 2.000 anggota Batamad yang tersebar di 17 kecamatan Kotawaringin Timur.

    Beberapa di antaranya sudah menyatakan inisiatif turun membantu, meski Yastok belum mengetahui pasti berapa orang yang benar-benar akan hadir secara fisik saat hari eksekusi nanti.

    ”Bagi kami, Batamad adalah Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak. Karena itu, ketika ada pelaksanaan adat seperti ini, seharusnya seluruh Batamad di kecamatan maupun kabupaten memiliki tanggung jawab untuk hadir,” kata Yastok.

    Rencana eksekusi pada 18 September akan diawali dengan ritual adat dan pemancangan portal di titik sengketa. Setelah portal tertancap, aturan ketat akan berlaku. Siapa pun yang akan melintas kawasan tersebut wajib mengantongi izin dari otoritas adat.

    ”Jika portal adat sudah terpasang, pihak mana pun yang masuk ke wilayah 1.607 hektare tersebut dapat diproses secara hukum adat. Itu termasuk aparat, karena sudah ada putusan dari hakim Mantir Basarahai,” kata Yastok.

    Ketegangan ini berakar dari Putusan Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026. Dokumen hukum tersebut mewajibkan PT BAP membayar total senilai Rp438.110.620.000 kepada masyarakat adat Desa Sebabi dan Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan.

    Kewajiban ini terbagi menjadi ganti untung sebesar Rp437.361.120.000, serta dua sanksi denda adat yang masing-masing bernilai Rp499.750.000 dan Rp249.750.000.

    Tenggat perundingan bagi perusahaan dibatasi hingga 18 September 2026. Apabila langkah negosiasi buntu, putusan tersebut otomatis mengikat, membuka jalan bagi eksekusi pada Sabtu (19/9/2026). (ign)