cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

  • Warisan Asap Setengah Abad: Kayu Kalteng Dikuras, Triliunan Dana Reboisasi Sempat Mengendap

    Warisan Asap Setengah Abad: Kayu Kalteng Dikuras, Triliunan Dana Reboisasi Sempat Mengendap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut putih menelan pagi di tepian Sungai Mentaya. Jarak pandang amblas, menyisakan ruang pandang hanya sekitar dua meter.

    Masih duduk di bangku SD 12 Sampit, Gumarang meraba jalan seraya mendorong gerobak air. Jarum jam menunjuk kira-kira pukul enam pagi.

    Seekor anjing rupanya sudah berdiri tegak di dekat kakinya, tersembunyi sempurna di balik kepungan asap tanpa ia sadari.

    ”Jarak pandang cuma dua meter lebih waktu itu. Untung tiba-tiba anjing itu menggonggong, baru saya sadar dan lari,” kenang pengamat hukum dan kebijakan publik, Muhammad Gumarang, saat memutar kembali ingatan tahun 1973 itu dalam pernyataan tertulis kepada Kanal Independen, Minggu (25/10/2026).

    Kala itu, menurut Gumarang, pemerintah absen dari upaya pemadaman. ”Tanpa masker, sekolah tidak libur, tidak ada bantuan kesehatan. Masyarakat menganggapnya kejadian alam biasa, tanpa protes dalam bentuk apa pun, seakan pasrah dengan keadaan,” tuturnya.

    Media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta instrumen kontrol lain, katanya, masih sangat minim.

    Lima puluh tiga tahun berselang, jangkauan jerebu telah merentang jauh menembus tapal batas negara. Serian di Sarawak, Malaysia, mencatat Indeks Pencemar Udara 287 atau kategori sangat tidak sehat pada 5 September 2026.

    Pusat meteorologi ASEAN mendeteksi kepulan asap merayap dari Kalimantan menuju Sarawak, Sabah, hingga menyentuh langit Brunei. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kumulatif di Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 23.304,72 hektare hingga 12 Oktober 2026.

    Bagi Gumarang, perihnya mata di Sungai Mentaya setengah abad silam dan kelabunya langit Sarawak hari ini berbagi satu pangkal: ambruknya tata kelola hutan.

    ”Bencana kebakaran hutan dan lahan bukan kejadian langka. Sejak dulu sering terjadi di musim kemarau panjang, dan mulai dirasakan sejak dibukanya izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH),” katanya.

    Studi di jurnal Nature Geoscience (2009) yang ditulis Robert Field dan tim merekonstruksi sejarah kebakaran dari catatan jarak pandang bandara sejak 1960.

    Riset itu menyimpulkan hutan Kalimantan telah berubah wujud dari benteng alam yang sangat tahan api menjadi hamparan yang sangat rawan api di antara kemarau 1972 dan 1982. Transisi maut ini terjadi beriringan dengan naiknya kepadatan penduduk, deforestasi, serta beralihnya lahan menuju sistem pertanian dan kehutanan industri.

    Rentang waktu itu bertabrakan tepat dengan penebangan kayu skala besar di Kotawaringin Timur (Kotim) pada awal 1970-an.

    Gumarang pun menagih riwayat uang pemulihan yang dipungut dari setiap meter kubik kayu tebangan. Studi Center for International Forestry Research (CIFOR) memotret ke mana uang itu mengalir.

    Kementerian Kehutanan pada era Soeharto mengalirkan 600 juta dolar AS dari dana reboisasi untuk menopang berbagai proyek yang diistimewakan secara politik, melenceng jauh dari mandat pemulihan hutan.

    Jejak uang yang membeku juga terekam rapi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Mei 2020 membongkar bahwa Provinsi Kalteng menyimpan Rp299,44 miliar sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang belum terpakai.

    Angka ini bertengger di posisi puncak dibandingkan seluruh provinsi lain dalam daftar tersebut. Apabila angka milik provinsi disatukan dengan 13 kabupaten/kota se-Kalteng yang tertera dalam dokumen tersebut, tumpukan uang mengendap ini mencapai sekitar Rp1,17 triliun.

    Nilai itu merengkuh kira-kira seperempat dari total sisa DBH DR nasional yang berjumlah Rp4,56 triliun.

    Ramin Habis dari Tepi Sungai

    Eksploitasi alam menderu di awal 1970-an. Menurut Gumarang, pemerintah Orde Baru, yang memikul warisan ekonomi sulit dari Orde Lama, menjadikan hutan sebagai mesin cetak uang negara.

    Dasar hukumnya dipancang kuat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

    ”Pabrik-pabrik kayu seperti pabrik plywood, sawmill, dan pengolahan kayu lainnya mulai bermunculan di Kalimantan Tengah bagaikan jamur di musim hujan,” kata Gumarang.

    Dampak putaran uangnya terhadap warga memang sangat memukau, membuka lautan lapangan kerja baru dengan efek ekonomi berganda.

    Namun, gemuruh mesin tebang itu tidak diikuti pemulihan hutan. Sasaran utamanya adalah ramin dan balok komersial lain yang bersembunyi di rawa gambut. Penebangan, kata Gumarang, dimulai dari daerah tak jauh dari pinggiran sungai, lokasi yang strategis untuk membawa kayu ke pabrik pengolahan di tepi sungai.

    ”Sehingga hutan rawa atau gambut cepat gundul tanpa ada reboisasi, yang seharusnya dilakukan oleh pemegang izin HPH,” lanjutnya.

    Studi CIFOR karya Anne Casson (2001) mencatat ramin dikuras habis-habisan hingga praktis hanya bertahan di dalam kawasan hutan rawa Taman Nasional Tanjung Puting.

    Taman nasional itu pulalah yang pada pertengahan Oktober 2026 menjadi area kebakaran terluas yang masih ditangani di enam provinsi prioritas.

    Suharyanto, saat masih menjabat Kepala BNPB, melapor kepada Presiden pada 13 Oktober 2026, membeberkan luas area terbakar di sana mencapai 513,89 hektare.

    Jejak Dana Reboisasi

    Gundulnya hamparan lahan peninggalan HPH membuat Gumarang mempertanyakan triliunan rupiah uang pemulihan.

    ”Ke mana dana reboisasi yang sangat besar dan dikelola Kementerian Kehutanan? Hutan yang telah ditebang dibiarkan gundul tanpa reboisasi,” katanya.

    ”Andaikan dilakukan reboisasi, tidak mungkin terjadi seperti ini, dan tidak mungkin perkebunan sawit semasif ini,” lanjutnya.

    Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 bahkan menegaskan pungutan dana reboisasi sama sekali tidak meniadakan kewajiban pemegang HPH merawat dan melakukan permudaan hutan di areal garapan mereka.

    Angin reformasi membawa wewenang dana reboisasi bergeser ke Kementerian Keuangan, dan sebagian akhirnya dipulangkan ke daerah dengan nama DBH DR.

    Dokumen Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu bertanggal 27 Mei 2020 memperlihatkan tumpukan sisa DBH DR yang tak tersentuh: Provinsi Kalteng Rp299,44 miliar, Kabupaten Seruyan Rp248,91 miliar, dan Kabupaten Kotawaringin Timur memegang Rp70,71 miliar.

    Kementerian Keuangan pada 2019 menyatakan bahwa dana yang sudah disalurkan namun belum terpakai itu bisa dianggarkan untuk menumpas karhutla.

    Dari Kayu ke Sawit

    Kini, ucap Gumarang, tegakan kayu di kawasan rawa telah tinggal riwayat. ”Kawasan bukit rata-rata sudah berubah statusnya menjadi perkebunan kelapa sawit. Berubah fungsi karena HPH banyak yang tidak aktif lagi, potensi ekonomis tegakan kayunya sudah habis, dan tidak ada reboisasi,” ujarnya.

    Ia mencatat sejarah kebun sawit komersial pertama di Kalteng bermula di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, oleh PT Indo Turba yang membuka lahan sekitar 1990.

    Menurut Gumarang, menipisnya kayu rawa gambut memaksa mata rantai perambahan merangkak tajam ke Pegunungan Muller-Schwaner dan Meratus. Eksploitasi ekologi juga menyelinap lewat proyek pertanian gambut di Kapuas dan Pulang Pisau yang terbukti gagal.

    ”Kayunya untuk kepentingan pabrik plywood, pabrik kertas, dan pabrik pengolahan kayu, baik yang berlokasi di Kalimantan maupun di Pulau Jawa,” katanya.

    Proyek yang dimaksud adalah Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995, yang kemudian dihentikan pemerintahan BJ Habibie dan dinyatakan gagal.

    Kerusakan hutan dinilai Gumarang semakin brutal saat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan datang menggantikan regulasi lama.

    ”Perizinan untuk hak melakukan eksploitasi kayu yang diberikan pemerintah, baik kewenangan pusat maupun daerah, mengakibatkan kerusakan hutan semakin parah,” ujarnya.

    Menurut Gumarang, hutan produksi yang tak lagi ekonomis bagi perusahaan HPH kemudian ditinggalkan dan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Peralihan itu dinilai mengikuti kebijakan pemerintah saat itu, berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) hasil paduserasi tahun 1999.

    Tarik ulur aturan meledak saat Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan landasan tersebut tak lagi berlaku, mengembalikan acuan tata ruang ke Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), lalu disusul Undang-Undang Cipta Kerja.

    ”Sehingga banyak perkebunan kelapa sawit terkena kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas,” kata Gumarang. Analisis spasial CIFOR pada 2018 memindai 894.841 hektare sawit tumbuh di kawasan hutan Kalteng, termasuk 338.251 hektare di Kotim.

    Gumarang menangkap pergerakan ketika Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turun tangan.

    ”Akibatnya, dilakukan penyitaan atas nama negara oleh Satgas PKH di pemerintahan Presiden Prabowo. Kemudian lahan dengan status kawasan yang belum clear and clean diserahkan ke PT Agrinas untuk dikelola tanpa adanya perubahan status kawasan terlebih dulu,” katanya.

    Pada awal Juli 2026, manajemen PT Agrinas Palma Nusantara menyebut tengah menakhodai sekitar 4,1 juta hektare lahan dalam kawasan hutan, termasuk sekitar 627 ribu hektare luasan di Kalteng.

    Asap yang Kini Lebih Awet

    Gumarang mengakui penanganan karhutla masa kini jauh lebih serius dibanding dekade tujuh puluhan.

    ”Karhutla sekarang lebih luas kebakarannya, namun ada upaya besar dari para pihak untuk memadamkan, terutama peran pemerintah dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki, sehingga kabut asapnya tidak separah masa lalu,” ujarnya.

    Meski kepungan asap berkurang, ia menyorot daya tahannya yang berubah. ”Masa sekarang kabut asapnya awet lama, beda dengan dulu yang cepat hilang bila sudah siang hari. Dulu hutan rawanya sebagian besar masih ada, hanya yang di pinggiran sungai mulai habis digarap,” katanya.

    ”Kerapatan hutan gambut waktu itu masih mampu menyerap dan menyimpan air. Makanya asap sekarang menyebar sampai ke negara tetangga, karena eskalasi karhutla jauh lebih besar dan masif, karena hutan rawa gambut sudah habis,” lanjutnya.

    Asap tebal mengunci operasi dari udara. Laporan BNPB mencatat pada pertengahan Oktober, helikopter pengebom air, pesawat modifikasi cuaca, hingga penerbangan komersial di Kalteng sementara tidak dapat terbang akibat jarak pandang rendah.

    Sistem pemerintah di sisi pencegahan dinilai Gumarang sangat lemah. “Pemerintah sangat minim upaya pencegahan dan mitigasi sebelum karhutla di musim kemarau terjadi, padahal karhutla sudah dapat dipastikan terjadi di musim kemarau,” ujarnya.

    ”Tapi sangat disayangkan, pemerintah bertindak atas dasar setelah kejadian,” tambah Gumarang.

    Ancaman kemarau 2026 sebenarnya sudah diperingatkan sejak April. Usai rapat koordinasi pada 6 April 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan kemarau tahun ini datang lebih awal dengan durasi yang lebih panjang, menyusul keringnya Riau dan Kalimantan Barat sejak Januari.

    Pemerintah Provinsi Kalteng menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026, lalu menaikkannya menjadi Tanggap Darurat melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/230/2026 untuk 31 Agustus hingga 29 September.

    Pada 31 Agustus pula, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terbit.

    Terkait api, Gumarang tidak memberikan toleransi bagi pelanggaran hukum.

    ”Perkebunan kelapa sawit dilarang membuka lahan dengan membakar. Sangat disayangkan bila ada pihak pemerintah yang memberikan izin pembukaan lahan, ditambah pembukaan lahan oleh pihak perusahaan melalui pembakaran. Secara hukum keduanya kena,” tegasnya. Inpres itu juga menyasar pejabat publik yang memfasilitasi atau membiarkan pembakaran lahan.

    Sorotan untuk Menteri dan Kepala Daerah

    Kritik Gumarang bermuara telak pada Kementerian Kehutanan. ”Pihak Kementerian Kehutanan dinilai sangat buruk dalam tata kelola hutan, carut-marut, inkonsisten, sehingga banyak menimbulkan kerusakan hutan. Dana reboisasi yang sangat besar tidak tahu nasibnya, sedangkan hutan Kalimantan sudah dalam kondisi kritis,” katanya.

    Ia membidik pucuk kementerian tanpa kompromi. “Jangan Menteri Kehutanan sekarang, Raja Juli Antoni, seolah tidak ikut berdosa. Kinerjanya juga dinilai buruk dalam menyikapi bencana karhutla, lebih berbau politis dan tidak punya konsep jelas, karena dinilai minim kompetensi,” ujarnya.

    Raja Juli memiliki penjelasan tersendiri. Saat meninjau penanganan karhutla di Berau, Kalimantan Timur, pada Rabu (26/8/2026), ia menyebut karhutla tahun ini dipicu perubahan iklim yang luar biasa.

    Sementara saat merespons desakan mundur pascabanjir Sumatra pada Desember 2025, ia menyatakan siap dievaluasi Presiden.

    Kritik tajam justru menyeruak dari dalam barisan partai pendukung pemerintah. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora Rully Syumanda, pada Sabtu (29/8/2026), menyindir bahwa urusan pemadaman setelah kebakaran tidak memerlukan seorang Menteri Kehutanan.

    Seirama dengan hal itu, juru bicara Partai Gerindra Kamrussamad pada Selasa (20/10/2026) melontarkan dorongan perlunya evaluasi secara sungguh-sungguh jabatan menteri.

    Rabu (21/10/2026), Kementerian Kehutanan membekukan izin enam pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), menambah daftar korporasi yang dikenai sanksi administratif kehutanan menjadi 32 badan usaha.

    Sedikitnya tiga dari enam entitas terakhir berada di Kalteng, termasuk PT Hasil Kalimantan Jaya di Gunung Mas, yang 4.803 hektare dari konsesi seluas 36.745 hektare miliknya terbakar.

    Gumarang memastikan pejabat daerah juga tidak bisa lepas tangan. ”Mulai sekarang pemerintah harus sudah menyiapkan konsep dan tindakan upaya penanggulangan dan mitigasi, khususnya pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, menghadapi karhutla ke depannya,” katanya.

    Gumarang menambahkan, sengkarut perizinan perkebunan sawit yang keluar dari meja bupati, wali kota, dan gubernur tak lepas dari tanggung jawab mereka, baik atas kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang maupun yang diperoleh lewat pembagian kewenangan. ”Kedua kewenangan tersebut, kepala daerah bisa dituntut bila melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi jangan main-main,” tegasnya.

    Kekhawatiran itu pernah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Pada Juli 2011, Bupati Kapuas, Gunung Mas, Katingan, Barito Timur, dan Sukamara mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Kehutanan karena menyatakan terancam dipidana atas izin yang mereka terbitkan dan perpanjang di wilayah masing-masing. MK mengabulkan permohonan itu pada 21 Februari 2012.

    Sawit dan Akar Masalah

    Terlepas dari sikap keras terhadap keteledoran negara, Gumarang meminta semua pihak jujur menilai industri. ”Kita juga harus jujur mengakui, terlepas dari banyaknya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi kelapa sawit memiliki efek perubahan besar di segala aspek pembangunan,” ujarnya.

    ”Bahkan menjadi pilar ekonomi utama, khususnya Kalimantan Tengah, pascamerosotnya usaha kayu,” lanjut Gumarang.

    Namun, bagi Gumarang, besarnya sumbangan finansial itu tidak lantas memaklumi aksi perusakan lingkungan.

    ”Ada kebun sawit yang nakal, pembukaan lahan dengan membakar, yang sebetulnya dilarang. Yang benar metodenya rintis, tebas, imas, tebang, cincang, rumpuk untuk pembusukan,” katanya.

    Pembukaan lahan, kata Gumarang, wajib menyertakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) saat beroperasi di wilayah bertegakan kayu guna menyetorkan kewajiban Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan.

    Data titik panas 2026 memperlihatkan api tidak hanya menyala di kebun sawit. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat sekitar 74 persen dari 34.262 titik panas di Kalimantan sepanjang Januari hingga Juli 2026 terdeteksi di area konsesi.

    Rinciannya, 10.739 titik berada di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit, 7.880 titik di konsesi tambang, dan 6.905 titik di kawasan PBPH.

    Bagi Gumarang, kehadiran perkebunan sawit ikut berperan sebagai tameng dari kehancuran yang lebih buruk.

    ”Seandainya hutan yang gundul atau hanya tersisa semak belukar karena tidak dilakukan reboisasi itu tidak berubah jadi perkebunan sawit, kemudian lahannya semua terbakar, jelas keadaannya jauh lebih mengerikan,” katanya.

    “Jadi tidak selayaknya kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada perkebunan kelapa sawit, padahal akar masalahnya buruknya pengelolaan hutan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan sebagai leading sector,” tegasnya mengunci argumen.

    Gumarang menutup pernyataannya dengan kata putus bagi nyali penguasa daerah. ”Bila bupati, wali kota, atau gubernur tidak mampu, disarankan mundur saja. Karena kalau kejadian ini terulang lagi tahun depan, kekecewaan dan kemarahan masyarakat sulit dibendung,” tegasnya. (ign)

  • Perkebunan Mencicil Denda, Petani Kotim Dilaporkan Mencuri: Dua Nasib di Lahan Non-HGU SPMN

    Perkebunan Mencicil Denda, Petani Kotim Dilaporkan Mencuri: Dua Nasib di Lahan Non-HGU SPMN

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jarak antara lantai bursa di Kuala Lumpur dan realitas hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membentangkan dua nasib yang sangat kontras.

    PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN) mengakui denda administratif Rp184,35 miliar kepada negara atas 1.228,89 hektare kebun di luar areal izinnya, sebuah kewajiban yang pembayarannya boleh dicicil.

    Sementara itu, Rudi Hartono, warga Desa Pundu, justru dilaporkan ke polisi dengan jerat dugaan pencurian setelah memanen sawit di lahan yang menurut putusan pengadilan berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut.

    SPMN, anak usaha TSH Resources Berhad asal Malaysia, meneken surat pernyataan pengakuan denda kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada 16 September 2026.

    Belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi apakah lahan yang diklaim Rudi masuk dalam hamparan area yang didenda oleh Satgas tersebut.

    Ancaman pidana terhadap Rudi menggelinding lewat laporan Koperasi Produsen Borneo Sepakat Jaya ke Polda Kalimantan Tengah pada 23 Juni 2025.

    Perkara yang membidik warga Kecamatan Cempaga Hulu itu tercatat naik ke tahap penyidikan pada September 2025.

    Langkah balasan kembali ditempuh Rudi lewat jalur perdata. Menggandeng Kantor Hukum Sapriyadi, SH & Rekan, dia bersiap mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Sampit.

    Langkah ini merupakan gugatan kedua atas lahan yang sama. Meja hijau kali ini akan menghadirkan jumlah tergugat yang bertambah dari empat menjadi enam pihak.

    Mereka meliputi SPMN, Kurnadi selaku Ketua Koperasi Produsen Borneo Sepakat Jaya, Bupati Kotim, Kapolda Kalimantan Tengah cq Direktur Reserse Kriminal Umum, Satgas PKH, serta PT Agrinas Palma Nusantara.

    Kuasa hukum Rudi, Sapriyadi, menegaskan, sikap Polda Kalteng yang menyetujui isi laporan pihak koperasi tanpa mempertimbangkan pasal khusus dalam UU Perkebunan merupakan langkah yang mencederai keadilan.

    ”Hal tersebut adalah kriminalisasi dan upaya untuk merampas kemerdekaan Penggugat, mendahului proses hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Sapriyadi, Minggu (25/10/2026).

    Kandas Kurang Pihak

    Gugatan perdana Rudi dalam perkara 88/Pdt.G/2025/PN Spt sempat terhenti pada 14 Juli 2026. Majelis hakim saat itu mengabulkan eksepsi SPMN dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

    Keputusan ini sama sekali tidak menyentuh pokok atau materi gugatan, sehingga pihak penggugat memiliki keleluasaan untuk memperbaikinya dari sisi formil dan mengajukannya kembali.

    Ganjalan formil yang membuat gugatan itu mental adalah kurangnya pihak tergugat. Pemeriksaan setempat pada 22 Mei 2026 menyingkap fakta bahwa objek sengketa secara nyata berada dalam penguasaan PT Agrinas Palma Nusantara, badan usaha milik negara yang memikul mandat untuk mengelola lahan sitaan Satgas PKH.

    Dalam pertimbangan yang diambil alih Pengadilan Tinggi Palangka Raya, majelis menyebut Satgas telah menyita lahan sengketa tersebut karena berada di luar area HGU SPMN.

    Pengelolaannya kemudian diserahkan kepada PT Agrinas. Putusan banding mencatat bahwa dalil mengenai lahan di luar HGU itu sama sekali tidak dibantah SPMN.

    Perusahaan justru menyodorkan berita acara penguasaan kembali oleh Satgas PKH tertanggal 7 Mei 2025 sebagai alat bukti. Bukti ini mengonfirmasi posisi objek sengketa sebagai bagian dari lahan non-HGU yang disita negara.

    Catatan hakim juga menyoroti jejak surat-menyurat Rudi. Mengatasnamakan masyarakat adat, Rudi menyurati Ketua Satgas PKH, Presiden, Jaksa Agung, dan Direktur Utama Agrinas pada pertengahan 2025.

    Mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, hakim menyimpulkan Rudi sudah mengetahui siapa pihak yang secara riil menguasai lahan tersebut. Ketidakhadiran Satgas PKH dan Agrinas dalam daftar tergugat membuat syarat formil gugatan rontok.

    Meski Sapriyadi sempat membantah temuan penguasaan lahan itu lewat memori banding, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menolak keberatan tersebut dan menguatkan putusan PN Sampit pada 10 September 2026.

    Mengurai simpul kelemahan itu, Sapriyadi dalam gugatan terbarunya kini resmi menyeret Satgas PKH dan PT Agrinas sebagai Tergugat V dan VI.

    Kabar dari Seberang Lautan

    Kenyataan tentang denda fantastis yang membelit SPMN justru berhembus dari bursa saham di negeri jiran. Pada 25 September 2026, TSH Resources sebagai pemilik tidak langsung 90 persen saham SPMN melapor ke Bursa Malaysia.

    Dokumen itu secara gamblang menyebut anak usahanya telah meneken surat pernyataan untuk mengakui denda administratif Rp184.347.000.000 dari Satgas PKH. Angka raksasa itu dicicil empat kali sejak September hingga Desember 2026.

    Penjelasan lebih rinci terekam tiga hari kemudian. Seperti dikutip The Edge Malaysia, keterbukaan informasi lanjutan TSH membeberkan bahwa denda tersebut menagih pertanggungjawaban atas 1.228,89 hektare tanaman di luar areal izin SPMN.

    Sebuah hamparan yang menurut catatan tidak pernah masuk dalam laporan luas tanam perusahaan.

    Dari total luasan tersebut, TSH mengklaim 496,69 hektare ditanam sebelum mereka mengakuisisi SPMN, sementara 732,20 hektare sisanya diklaim ditanam oleh masyarakat setempat.

    TSH menyatakan pengakuan denda diteken demi memuluskan negosiasi cicilan, sembari menunggu proses klarifikasi dan upaya banding. Perusahaan menyatakan nominal sanksi tersebut tidak mewajibkan penyerahan lahan produktif.

    Hitungan Kanal Independen menakar nilai denda itu berada di kisaran Rp150 juta per hektare.

    Angka ribuan hektare ini menjadi potret kecil dari fenomena yang lebih luas. Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) pada November 2025 sempat memperkirakan sekitar 614.235 hektare kebun petani ikut tersapu menjadi objek penguasaan kembali Satgas PKH di berbagai wilayah.

    Jejak operasional SPMN sendiri menancap di Kecamatan Cempaga Hulu dan Parenggean. Laporan audit Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tahun 2016 mencatat perusahaan memegang izin lokasi dari Bupati Kotim tahun 2004 seluas 12.000 hektare, disusul izin usaha perkebunan sekitar 8.490 hektare, dan HGU sekitar 7.114,14 hektare.

    Audit yang sama mencatat perubahan luas areal perusahaan, yang di antaranya memuat angka 940,51 hektare sebagai areal masyarakat.

    Dari Meja Mediasi ke Jerat Pidana

    Akar pelaporan pidana yang menjerat Rudi tumbuh dari benih kesepakatan kemitraan antara SPMN dan koperasi. Kemitraan ini dipicu oleh mediasi di Pemkab Kotim pada 2023 pascatuntutan Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Merah.

    Kesepakatan itu mewajibkan SPMN menyerahkan 200 hektare lewat pola kemitraan kepada warga Pelantaran, Bukit Batu, Selucing, dan Pundu. Rapat penting itu disaksikan Asisten II Setda Kotim saat itu, Alang Arianto, bersama unsur Polres Kotim, Kodim 1015, perwakilan TBBR, serta manajemen SPMN Bambang Suparno.

    Ada pula rencana mengaudit perusahaan lain demi memastikan pengelolaan lahan di luar perizinan sebagai plasma.

    Namun, naskah gugatan Rudi membaca dokumen perdamaian itu dari sudut pandang yang lebih muram. Menurut gugatan, berita acara mediasi justru menjadi stempel yang melegalkan penguasaan kebun di luar HGU, dengan membagi 200 hektare untuk kebun inti SPMN dan 200 hektare untuk kebun kemitraan yang dikelola oleh Ketua Koperasi Produsen Borneo Sepakat Jaya.

    ”Para pengurus koperasi ini tunduk dan patuh pada aturan main yang ditetapkan oleh Tergugat I (SPMN), sehingga pengendalian pengelolaan kebun kelapa sawit tetap ada pada Tergugat I,” ujar Sapriyadi.

    Merujuk pemberitaan Borneoindonesianews pada 28 Juni 2025, pengurus koperasi menyebut lembaga itu diresmikan Bupati Kotim Halikinnor pada 9 Februari 2024.

    Setahun lebih usai peresmian itu, Satgas PKH menerbitkan berita acara penguasaan kembali areal kebun SPMN pada 7 Mei 2025. Sapriyadi bersikeras bahwa terbitnya dokumen negara itu mengubah peta hukum sepenuhnya.

    ”Menurut hukum, sejak tanggal 7 Mei 2025, SPMN dan koperasi sudah tidak memiliki hak lagi atas lokasi objek sengketa,” tegasnya.

    Menurut laporan polisi, enam minggu kemudian, tepatnya pada 18 Juni 2025, Rudi dan kawan-kawannya masuk ke area kebun, mematok Blok E16 sampai E22 seluas 106 hektare di Desa Pelantaran, melarang aktivitas panen, serta menjual buah melalui akses jalan warga. Koperasi mengaku menderita kerugian sekitar Rp300 juta.

    Laporan polisi mendudukkan lokasi itu sebagai lahan milik koperasi dan menuding kelompok terlapor tidak berdomisili di Pelantaran.

    Padahal, kesepakatan kemitraan 2023 mengatasnamakan warga empat desa, termasuk Pundu, tempat Rudi tinggal. Penamaan blok menggunakan huruf E juga bukan sesuatu yang asing di areal SPMN. Audit RSPO merinci keberadaan blok E42 dan E43 di wilayah Estate Sarana 2.

    Debat Pasal dan ”Ambisi” Penahanan

    Laporan bernomor LP/B/122/VI/2025/SPKT itu terus melaju. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terbit pada 10 September 2025. Gugatan merinci bahwa proses ini ikut menyeret penyitaan satu unit pikap Daihatsu hitam milik warga tanpa dibekali izin resmi penyitaan, saat kendaraan itu sedang mengangkut sawit.

    Laporan kepolisian menyematkan dugaan pencurian sebagaimana Pasal 362 juncto Pasal 167 KUHP (terkait larangan masuk pekarangan). Namun, kubu penggugat mengklaim penyidik justru menerapkan Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan) dan Pasal 167 KUHP.

    Menurut Sapriyadi, konstruksi pasal ini adalah bentuk pengabaian terhadap aturan hukum yang semestinya, yakni Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang secara tegas mengatur tindak pidana pemanenan hasil perkebunan secara tidak sah.

    Bobot pasalnya menentukan nasib kebebasan warga. KUHP memuat ancaman maksimal lima hingga tujuh tahun penjara, yang memberi wewenang pada polisi untuk menahan tersangka.

    Sebaliknya, Pasal 107 UU Perkebunan hanya mematok maksimal empat tahun. Apalagi pascaberlakunya UU Nomor 1 Tahun 2026, batas dendanya ditetapkan pada kategori IV atau maksimal Rp200 juta, dengan ancaman pidana penjara tetap maksimal empat tahun.

    ”Tampak dengan sangat jelas hasrat dan ambisi Polda Kalteng untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Penggugat, padahal diketahuinya terdapat Pasal 107 UU Perkebunan sebagai ketentuan khusus yang seharusnya diterapkan,” sentil Sapriyadi.

    Dia berpijak pada asas hukum lex specialis derogat legi generali bahwa aturan khusus wajib mengesampingkan aturan umum. Gugatan ini juga membentangkan Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, yang menggugurkan ancaman pidana Pasal 107 bagi anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat.

    Sebagai pembanding, gugatan juga mengutip tiga perkara pencurian sawit di PN Sampit yang bermula dari penangkapan menggunakan jerat KUHP, tetapi pada akhirnya bermuara pada tuntutan dan vonis lewat Pasal 107 UU Perkebunan dengan masa kurungan berkisar antara 4 bulan 15 hari hingga 8 bulan.

    Sapriyadi menilai gaya penanganan terhadap Rudi menabrak telegram Kapolri tertanggal 22 Oktober 2025 yang berupa perintah tertulis pelarangan kriminalisasi rakyat kecil.

    Semangat penegakan hukum yang humanis ini sejalan dengan pengumuman Kabareskrim Polri pada 7 September 2026 mengenai kebijakan penangguhan sementara (moratorium) perkara pidana yang berhubungan dengan konflik agraria struktural.

    Tanah Adat dan Ganti Rugi Triliunan

    Dalam gugatannya, Rudi yang disebut sebagai anggota masyarakat adat Dayak menuntut keadilan atas dua bidang tanah adat seluas sekitar 79,5 hektare dan sekitar 14,8 hektare di Desa Pelantaran serta Bukit Batu.

    Gugatan menyatakan tanah tersebut dirintis lewat hak membuka tanah berdasarkan aturan Undang-Undang Pokok Agraria. Tanaman karet dan rotan yang merindang di sana diklaim hancur digusur SPMN sejak 2006 tanpa kompensasi pembayaran ganti rugi.

    Lewat tuntutannya, Rudi memohon majelis hakim menyatakan dirinya sebagai pemilik sah dan memutuskan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sekaligus memerintahkan pengeluaran lahan dari area perizinan SPMN maupun koperasi.

    Dia menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp5,005 triliun dari SPMN. Rudi juga meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas aset SPMN di empat desa demi memagari agar harta kekayaan perusahaan tidak dialihkan di tengah proses peradilan.

    Menunggu Jawaban

    Kanal Independen telah mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada General Manager SPMN Bambang Suparno, Minggu (25/10/2026) sore.

    Materi konfirmasi menyasar pandangan perusahaan atas gugatan baru, posisi geografis Blok E16-E22 terhadap area denda Satgas PKH, serta nasib kerja sama dengan koperasi setelah lahan disita negara.

    Mewakili pihak perusahaan, Bambang membalas singkat, menginformasikan dirinya sedang dalam perjalanan.

    ”Sore Pak, saya masih perjalanan ke Samarinda jika sdh longgar akan saya balas, tks,” tulisnya. Kanal Independen akan memuat penjelasan utuh dari manajemen SPMN setelah klarifikasi tersebut diberikan.

    Sembari menunggu palu sidang perdana diketuk, rekam jejak hukum dari perkara terdahulu tetap menjadi pijakan fakta.

    Berdasarkan putusan yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, majelis hakim mencatat bahwa penguasaan nyata atas lahan sengketa tersebut berada di tangan PT Agrinas Palma Nusantara, sang pengelola aset sitaan negara. (ign)

  • Tuah Tumbang Anoi Tundukkan Korporasi, Jalan Terbuka Menuju Kongres Adat Dayak

    Tuah Tumbang Anoi Tundukkan Korporasi, Jalan Terbuka Menuju Kongres Adat Dayak

    SAMPIT, kanalindependen.id – Berbekal pengalaman menundukkan korporasi kelapa sawit lewat jalur hukum adat, Damang Kepala Adat Tualan Hulu, Tmg Leger Toegal Kunum, kini berdiri mendukung penuh gagasan pembentukan Kongres Adat Dayak.

    Seruan yang disampaikannya pada Jumat (23/10/2026) itu lahir dari pembuktiannya sendiri kala memaksa PT Hutanindo Agro Lestari (HAL) berhadapan dengan kekuatan tak kasatmata: hukum yang usianya jauh melampaui umur republik.

    Pembuktian itu bermula dari lahan keluarga seorang warga Desa Luwuk Sampun, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Areal tersebut menyimpan denyut memori masa lalu.

    Menurut keterangan ahli warisnya, hamparan itu merangkum pusara leluhur, rimbun kebun rotan, tanaman buah, dan jejak sisa pondok keluarga.

    Ketika PT HAL merangsek dan ikut menggarap lahan itu, Leger bertindak. Menindaklanjuti laporan ahli waris, ia memimpin majelis Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yang mengeluarkan putusan pada 2 Mei 2024.

    Majelis menyatakan PT HAL melanggar hukum adat. Sanksinya menghadirkan roh Rapat Damai Tumbang Anoi 1894. Komponen denda terbesarnya merujuk pada Pasal 96 senilai 586 kati ramu atau setara Rp146,5 juta.

    Hakim adat juga menjerat korporasi itu dengan Pasal 49 tentang kerusakan kubur dan sandung. Putusan tersebut mewajibkan perusahaan meminta maaf kepada pelapor, sekaligus membiayai ritual Hindu Kaharingan di tanah yang menyemayamkan orang tua ahli waris.

    PT HAL melawan lewat jalur pengadilan. Perusahaan menggugat Leger dan warga pelapor ke Pengadilan Negeri (PN) Sampit, yang kemudian membatalkan putusan adat tersebut pada 29 April 2025.

    Akan tetapi, tiga bulan berselang, Pengadilan Tinggi Palangka Raya membalik keadaan. Pada 25 Juli 2025, majelis hakim tingkat banding menganulir putusan PN Sampit dan menyatakan gugatan PT HAL tidak dapat diterima.

    Korporasi ini baru memenuhi sanksi adat senilai sekitar Rp259 juta pada akhir Februari 2026, tak lama setelah barisan ahli waris bersama organisasi kemasyarakatan dan masyarakat adat Dayak menggelar aksi massa.

    Fakta yang bergulir di Tualan Hulu itu mengukuhkan bukti bahwa hukum peninggalan 132 tahun silam masih bernapas dan ditaati.

    Sebaliknya, undang-undang khusus masyarakat adat dari negara belum juga terbit. Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut bolak-balik menjejaki program legislasi nasional sejak 2010, dan hingga Oktober 2026 naskahnya tak kunjung rampung disusun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Berangkat dari momentum 132 tahun Tumbang Anoi, Leger berharap Kongres Adat Dayak menjelma menjadi momentum strategis untuk memperkuat hukum adat, mendorong pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, serta menjahit aspirasi masyarakat Dayak dari berbagai wilayah.

    Dia juga ingin kongres tersebut mengalirkan manfaat nyata bagi warga yang tengah berjibaku menghadapi persoalan tanah, wilayah adat, dan keberlangsungan tradisi.

    ”Kongres Adat Dayak harus menjadi momentum untuk memperkuat hukum adat dan pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kita berharap perjuangan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menghasilkan langkah konkret bagi masyarakat adat,” ujar Leger.

    Sikap Leger ini menguatkan seruan serupa yang lebih dulu disuarakan sejumlah tokoh di Kalimantan Tengah.

    Yanto Eko Saputra menyerukan perlunya forum konsolidasi. Pada Musyawarah Besar I, 6 September 2026, ia terpilih secara aklamasi sebagai koordinator Forum Kebangsaan Ormas, Paguyuban, dan Kerukunan Kalteng, forum yang dalam pernyataannya juga disebut sebagai Forum Kebangsaan Huma Betang Kalteng.

    Dorongan senada datang dari tokoh adat asal Palangka Raya, Dandan Ardi, Rabu (21/10/2026).

    Hingga naskah ini disusun, jadwal dan panitia pelaksana kongres belum tercatat di sumber terbuka.

    Tumbang Anoi dan 96 Pasal yang Masih Dipakai

    Momentum 132 tahun Perjanjian Tumbang Anoi, kata Leger, tidak boleh membeku menjadi peringatan sejarah.

    Nilai persatuan, perdamaian, dan musyawarah yang dititipkan para leluhur perlu diterjemahkan melalui langkah nyata untuk mengurai berbagai persoalan masyarakat adat hari ini.

    Menilik ke belakang, Rapat Damai Tumbang Anoi berlangsung 22 Mei hingga 24 Juli 1894 di desa yang kini masuk wilayah Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas.

    Sekitar seribu pemimpin dan perwakilan Dayak dari berbagai penjuru Borneo duduk bersama, bersepakat menanggalkan pertikaian, pengayauan, perbudakan, serta perang antarkelompok. Dokumen Majelis Hakim Adat Dayak Nasional mencatat pertemuan akbar itu membuahkan sembilan butir kesepakatan yang dijabarkan ke dalam 96 pasal hukum adat Dayak.

    Pasal-pasal peninggalan itu masih menjadi rujukan bernyawa di Kotim. Penelitian yang dimuat jurnal Dinamika Hukum Universitas Slamet Riyadi pada 2023 mencatat hakim adat di Sampit berpedoman pada 96 pasal Tumbang Anoi saat memutus perkara pidana adat.

    Meski sarat wibawa, daya jangkau hukum adat punya batas struktural. Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim, Gahara, pada November 2025 mengakui lembaganya terbentur kewenangan dan ketiadaan alat pembuktian saat membahas kemungkinan hukum adat menindak pengedar maupun pengguna narkoba.

    ”Jadi walaupun kita punya 96 pasal, kita tidak punya alat untuk memastikan,” ujarnya kala itu, seperti dikutip Mata Kalteng.

    Bersatu tanpa Menghapus Perbedaan

    Bagi Dandan, api semangat Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 harus dijaga nyalanya melalui konsolidasi masyarakat adat, penguatan kelembagaan, dan penyusunan agenda bersama untuk merespons berbagai tantangan.

    ”Saat ini kita perlu persatuan dalam bingkai masyarakat adat Dayak di NKRI ini,” tegas Dandan.

    Bagi Leger, persatuan tidak dimaknai sebagai upaya meleburkan perbedaan, melainkan jalan untuk membangun kesepahaman dengan tetap menghormati adat, kewenangan masing-masing lembaga adat, serta keragaman suku, tradisi, dan struktur kelembagaan yang telah mengakar di setiap komunitas.

    Ia menilai kongres dapat menjadi ruang dialog bagi damang, mantir adat, tokoh adat, organisasi masyarakat adat, serta barisan generasi muda Dayak untuk merumuskan agenda perjuangan yang tajam.

    Penguatan kelembagaan adat, menurutnya, menjadi pilar penting agar nilai-nilai leluhur tetap hidup, dihormati, dan diwariskan.

    Terkait kehati-hatian menjaga batas kewenangan antarlembaga, Leger pernah bersikap tegas. Saat menagih sanksi PT HAL pada Mei 2024, ia mengingatkan perusahaan agar tidak membenturkan lembaga kedamangan dengan DAD.

    Untuk mencegah munculnya wacana kosong dan memastikan hasil kongres dapat membumi, Yanto turut menuntut program kerja yang terukur.

    ”Kongres Adat Dayak jangan hanya menghasilkan deklarasi dan foto bersama. Harus ada keputusan yang jelas dan program kerja terukur,” tegas Yanto.

    Ia menyodorkan lima agenda prioritas: penguatan hukum adat, pengakuan dan perlindungan wilayah adat, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan adat, serta pengawalan hasil kongres secara transparan.

    Pengakuan yang Masih Menunggu Undang-Undang

    Lembar sejarah mencatat, perhimpunan besar masyarakat acapkali mampu membuahkan hasil konkret. Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada 2 hingga 5 Desember 1956 sukses mendesak pemerintah pusat untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi otonom, hingga melahirkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957.

    Pekerjaan rumah terbesar bagi para tokoh tersebut saat ini adalah pengakuan penuh dari negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

    Ketentuan serupa hadir di Pasal 28I ayat (3), yang menegaskan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

    Dua rujukan konstitusi itu dipegang Leger sebagai pijakan untuk mendorong perlindungan hak, pelestarian identitas, penguatan kelembagaan, hingga penyelesaian persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat adat.

    Hingga Oktober 2026, payung hukum setingkat undang-undang yang mengatur pengakuan menyeluruh masih ditunggu.

    Pengaturannya yang tersebar di berbagai regulasi sektoral dinilai belum sanggup memberikan perlindungan, pemulihan, dan kepastian hukum, seperti dikemukakan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi yang dikutip Mongabay pada Januari 2026. Catatan AMAN tahun 2025 menghimpun 135 kasus perampasan 3,8 juta hektare wilayah adat di 109 komunitas, yang menyeret 162 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi.

    RUU Masyarakat Adat kembali masuk daftar prioritas legislasi 2026 lewat Rapat Paripurna DPR pada 8 Desember 2025. Pemerintah kemudian menyerahkan draf versinya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 19 Februari 2026. Ketua Baleg Bob Hasan pada 19 Agustus 2026 menargetkan pengesahan paling lambat awal 2027.

    Namun, dalam rapat bersama Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara pada 7 Oktober 2026, Wakil Ketua Baleg Martin Manurung menyebut penyusunan naskah RUU baru akan masuk pada masa sidang kedua.

    Sebagai pembanding, DPR mengesahkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026, kurang dari sebulan setelah rancangannya masuk prolegnas prioritas dan hanya enam hari pascapembentukan panitia kerja, seperti dicatat Kompas.

    Kotim sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang diteken pada 27 Desember 2024.

    Perda itu mengatur syarat penetapan pengakuan melalui keputusan bupati. Namun, penelusuran Kanal Independen hingga Minggu (25/10/2026) tak menemukan satu pun keputusan bupati Kotim berdasarkan perda tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2024 dengan tajuk serupa.

    Leger menaruh harapan agar Kongres Adat Dayak kelak sanggup melahirkan rekomendasi yang jelas, menetapkan agenda prioritas, dan mematangkan mekanisme tindak lanjut yang merangkul lembaga adat.

    Dukungan para damang, mantir adat, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat adat di berbagai daerah diharapkannya dapat menjadi kekuatan penyokong untuk mewujudkan kongres yang inklusif.

    Keberhasilan kongres, menurut Leger, diuji dari sejauh mana hasilnya mampu ditindaklanjuti untuk memperkokoh hukum adat dan menjaga persatuan, bukan dari megahnya perhelatan.

    ”Persatuan masyarakat Dayak harus terus dijaga. Kita ingin hukum adat semakin kuat, hak-hak masyarakat adat mendapatkan pengakuan dan perlindungan, serta lembaga adat memiliki ruang untuk menjalankan perannya secara bertanggung jawab,” ujarnya.

    Leger pernah merasakan sendiri jarak antara putusan dan pelaksanaannya. Dari momen penetapan hingga kewajiban itu dipenuhi, sanksi adat untuk PT HAL memakan waktu hampir 22 bulan. Ketika sengketa itu dinyatakan selesai pada akhir Februari 2026, ia kembali mengingatkan tujuan hukum adat.

    ”Hukum adat bertujuan menciptakan perdamaian tanpa meninggalkan luka di hati masing-masing pihak,” katanya ketika itu. (ign)

  • Satu Pasal Dua Realitas: Terdakwa Tunggal SPBE Sampit Dituntut Sembilan Bulan

    Satu Pasal Dua Realitas: Terdakwa Tunggal SPBE Sampit Dituntut Sembilan Bulan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Mesin pengisian yang didakwa luput dari kalibrasi menyeret pengelola dua stasiun pengisian gas lintas provinsi ke meja peradilan lewat jeratan undang-undang yang sama.

    Jejak perkaranya serupa, bermula dari temuan tabung melon kurang takaran dari muatan kendaraan berisi sekitar 560 tabung.

    Dakwaan kedua perkara ini juga menyoal pangkal masalah yang serupa: mesin pengisian yang beroperasi tanpa kalibrasi atau uji ulang.

    Ujung penyelesaian dua perkara ini justru membelah realitas. Kepolisian Daerah Banten bertindak lugas dengan menahan direktur sekaligus pemilik stasiun pengisian di Serang.

    Pertamina merespons dengan menyetop operasinya, disusul ketukan palu pengadilan yang memvonis sang direktur bersalah. Bentangan fakta berbeda tersaji di Sampit.

    Perkara ini hanya mendudukkan kepala operasional SPBE sebagai terdakwa tanpa pernah ditahan sejak tahap penyidikan, hingga jaksa akhirnya menyodorkan tuntutan sembilan bulan penjara pada Kamis (22/10/2026).

    Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kejari Kotim) membacakan tuntutan tersebut untuk Robby Candra bin Karliano (alm).

    Surat dakwaan memosisikannya selaku Kepala Operasional SPBE PT Naga Jaya Makmur (NJM) di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    Mengacu pada amar tuntutan yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sampit, jaksa meminta pidana sembilan bulan itu dijatuhkan “dengan perintah Terdakwa ditahan”.

    Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2026/PN Spt ini mengakar dari inspeksi Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama tim Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotawaringin Timur pada 11 Februari 2026. Sebanyak 46 dari 80 sampel tabung LPG 3 kilogram bersubsidi tercatat kurang takaran.

    Sembilan Bulan Tanpa Denda

    Pembacaan tuntutan baru pecah pada jadwal keempat. Tiga persidangan sebelumnya pada 1, 8, dan 15 Oktober berujung penundaan dengan keterangan tuntutan belum siap.

    Dalam amar tuntutan, jaksa menyatakan Robby terbukti melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal ini memegang ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Tuntutan sembilan bulan penjara setara dengan 15 persen dari batas maksimal ancaman tersebut berdasarkan hitungan redaksi.

    Rumusan Pasal 62 ayat (1) menyediakan pilihan pidana penjara atau pidana denda. Jaksa dalam perkara ini mengambil jalan menuntut pidana penjara tanpa denda.

    Pasal 63 UUPK juga membuka ruang hukuman tambahan, di antaranya pengumuman keputusan hakim dan pembayaran ganti rugi. Amar tuntutan tak memuat satu pun sanksi tambahan ini.

    KUHP yang berlaku sejak Januari 2026 mengatur bahwa pidana tambahan dapat dikenakan apabila pidana pokok dipandang tidak cukup mencapai tujuan pemidanaan, sesuai rumusan Pasal 66 ayat (2).

    Surat dakwaan menyebut kekurangan isi tabung itu “menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen akhir”, tanpa mencantumkan nilai kerugian.

    Kepingan detail penting juga tersimpan dalam rumusan penahanan pada amar tuntutan. Dokumen tersebut tidak memuat kata “tetap” maupun klausul pengurangan masa tahanan, dua frasa yang lazim melekat apabila terdakwa sudah ditahan.

    Permintaan penahanan itu memiliki pijakan hukum. Pasal 100 ayat (1) KUHAP baru membatasi penahanan pada tindak pidana berancaman penjara lima tahun atau lebih, dan batas maksimal Pasal 62 ayat (1) bertengger pas di angka tersebut.

    KUHAP juga mensyaratkan adanya alasan materiil, dan keputusan menahan atau tidak kini berada di tangan majelis hakim.

    Daftar barang bukti merekam sembilan lembar kalibrasi Unit Filling Machine (UFM) menggunakan batu timbangan beban 10 kilogram. Lembaran ini bertanggal 18 hari dalam rentang 22 Januari hingga 11 Februari 2026.

    Dakwaan merumuskan bahwa periode tersebut berlalu tanpa proses kalibrasi; Kanal Independen menurunkan laporan mendalam mengenai jejak dokumen ini pada 30 September lalu.

    Jaksa meminta lembar kalibrasi tersebut, bersama dua nozel, 80 tabung, dan sejumlah dokumen lain, dikembalikan kepada PT NJM melalui saksi Tino Ariyandi. Cara jaksa menimbang dokumen kalibrasi ini dalam analisisnya belum terbaca oleh publik karena SIPP hanya membuka akses untuk bagian amar tuntutan.

    Bayang-Bayang Kasus Serang

    Penanganan perkara di Banten menyuguhkan cermin perbandingan. Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Banten menindak pengurangan takaran elpiji di SPBE PT Erawan Multi Perkasa Abadi di Kecamatan Curug, Kota Serang, pada Rabu, 22 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 WIB.

    Polisi bergerak menindaklanjuti keluhan warga yang gigit jari akibat susutnya isi tabung melon. Waktu inspeksi yang sebangun terjadi saat polisi di Kalimantan Tengah mendatangi SPBE PT NJM pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.

    Sidak di Sampit menyusul keluhan warga yang merasa gas elpiji bersubsidi mereka lebih cepat habis.

    Skala operasional kedua stasiun pengisian ini berdekatan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten AKBP Bronto Budiyono, dikutip SuaraBanten pada 24 Desember 2025, menyatakan SPBE Serang melayani 14 agen dengan 560 tabung untuk setiap pesanan pengiriman.

    Dakwaan perkara Sampit mencatat SPBE PT NJM juga melayani 14 agen aktif. Alur distribusi di Sampit bermula dari agen menebus gas kepada Pertamina, Pertamina menerbitkan loading order, SPBE mengisi tabung, lalu Pertamina membayar jasa pengisian kepada stasiun pengisian.

    Pengambilan sampel perkara Sampit bersumber dari satu truk bermuatan sekitar 560 tabung.

    Kedua perkara ditakar dengan batas toleransi yang sama. Bronto menyebut toleransi kekurangan isi batasnya 0,045 kilogram per tabung, sedangkan hasil pengukuran di Serang menemukan defisit 0,30 hingga 0,45 kilogram, menurut pemberitaan detikcom.

    Ahli dari Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III Banjarbaru, yang keterangannya menjadi rujukan dakwaan perkara Sampit, mengacu pada batas kesalahan 45 gram untuk kategori T1 dan 90 gram untuk kategori T2.

    Hasil uji yang termuat dalam dakwaan menyatakan 18 kemasan melampaui batas T1 dan 28 kemasan menembus penyimpangan T2. Aturan baku metrologi tidak memperkenankan penyimpangan T2, sehingga hasil pengujian gas Pelangsian dinyatakan ditolak.

    Polda Banten menetapkan DD (45), direktur sekaligus pemilik SPBE Serang, sebagai tersangka dan menahannya di rutan. Menurut MediaBanten, keterangan saksi kepada penyidik menyebut penyetelan mesin pengisian terlahir dari perintah direktur.

    Pertamina bereaksi dengan menyetop operasi stasiun pengisian tersebut. “Sekarang lakukan stop operasi sampai jangka waktu yang tidak ditentukan,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, dalam konferensi pers bersama Polda Banten pada 24 Desember 2025.

    Menurut August, Pertamina menemukan indikasi kecurangan di lokasi itu sejak Maret 2025 dan sempat melakukan pembinaan. Pertamina juga dapat memutus kerja sama dengan SPBE tersebut bila pelanggaran terbukti di pengadilan.

    Polda Banten menjerat DD dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf c UUPK serta ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal. Berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serang pada 26 Januari 2026.

    DD divonis delapan bulan penjara pada 30 Maret 2026 karena terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, tanpa merinci pasalnya.

    Dakwaan Serang ini menyoal ketiadaan tera atau pengujian ulang terhadap 12 unit UFM, bersenjatakan sampel pemeriksaan sebanyak 50 dari 560 tabung.

    Karakter kedua perkara menyisakan bilik perbedaan. Kepolisian Banten menduga kecurangan di Serang beroperasi nyaris setahun dengan taksiran keuntungan mencapai Rp9,4 juta per hari.

    Dakwaan perkara Sampit lebih menyoroti rentang ketiadaan kalibrasi antara 22 Januari dan 11 Februari 2026, tanpa memuat uraian mengenai penyetelan mesin secara sengaja maupun rekam jejak keuntungan materiil perusahaan.

    Kursi Terdakwa Tunggal

    Kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Sampit hanya diisi Robby. Surat dakwaan menyebut ia bertindak selaku Kepala Operasional berdasarkan surat kuasa dan penunjukan tertanggal 16 April 2021.

    Daftar barang bukti mencatat surat kuasa itu berasal dari tangan Direktur PT NJM, dan dokumen tersebut diminta jaksa agar dikembalikan kepada saksi Noor Ivansyah.

    Pasal 61 UUPK mengatur penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. PT NJM sebagai entitas korporasi bebas dari jerat status terdakwa dalam perkara ini.

    Usai pemeriksaan, mesin stasiun pengisian di Jalan Niaga itu tetap menderu. Kepala DKUKMPP Kotim saat itu, Johny Tangkere, pada 17 Februari 2026 menyatakan kepada Kaltengoke bahwa garis polisi hanya membelit dua nozel.

    ”Sepuluh nozzle tetap beroperasi seperti biasa,” ujarnya. Penelusuran redaksi belum menemukan riwayat pernyataan resmi Pertamina terkait sanksi untuk SPBE tersebut.

    Klaim Seratus Persen dan Catatan BPK

    Perkara Sampit bergulir mengiringi klaim dari pemerintah pusat. Kementerian Perdagangan pada 14 September 2026 mengumumkan takaran elpiji 3 kilogram dalam pengawasannya telah 100 persen memenuhi ketentuan metrologi legal, khususnya kebenaran kuantitas.

    Kesimpulan ini diramu dari hasil pengawasan Direktorat Metrologi terhadap 17 SPBE di 12 daerah, membentang dari DKI Jakarta hingga Kabupaten Wajo. Tiga daerah lokasi pengawasan menancap di Kalimantan Selatan, tanpa satu pun wakil dari Kalimantan Tengah.

    Siaran pers kementerian merujuk pada Pasal 137 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang mewajibkan pelaku usaha pengemas menjamin kebenaran kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.

    Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyatakan 753 SPBE di Indonesia telah diaudit lembaga independen dan dinyatakan sesuai SOP.

    Perbaikan standar pengisian elpiji bersubsidi ini disepakati Kemendag, Kementerian ESDM, dan Pertamina Patra Niaga pada 2024 untuk diterapkan mulai 2025. Dakwaan perkara Sampit mencantumkan Peraturan PT Pertamina Patra Niaga Nomor 026/PND930000/2025-S3 tanggal 10 Januari 2025 sebagai dasar kewajiban kalibrasi, walau tidak membedah posisinya di dalam struktur SOP baru tersebut.

    Catatan operasional yang memantik tanya justru bersumber dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Monitorindonesia.com pada 21 Oktober 2026 memberitakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 29/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026.

    Dokumen ini menyoroti gain, yaitu selisih ketika stok elpiji aktual di stasiun pengisian lebih besar daripada catatan administrasi.

    Menurut pemberitaan itu, BPK menghitung Pertamina Patra Niaga memperoleh kelebihan penerimaan mencapai Rp35,88 miliar dari hasil penjualan gain sepanjang 2025.

    Penyebab gain antara lain bersumber dari tabung yang datang tidak dalam kondisi kosong dan alat ukur di tangki SPBE yang belum ditera.

    Pemberitaan tersebut juga mencatat perbaikan SOP pada 2024 merangkul aturan kalibrasi UFM, namun evaluasi atas penerapan SOP baru terbukti belum bisa memastikan penyebab turunnya gain.

    Giliran Pembelaan

    SIPP mencatat agenda pembelaan terdakwa akan mendarat pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB di Ruang Cakra. Kolom penasihat hukum tampak kosong di SIPP.

    Usai pembacaan pledoi, jaksa memegang hak menanggapi lewat replik, disusul pihak terdakwa membalas lewat duplik, sebelum majelis hakim menimbang putusan.

    Delapan bulan pascapenimbangan 80 tabung melon di Pelangsian, tuntutan sembilan bulan, permintaan penahanan, dan nasib sembilan lembar kalibrasi kini bersandar penuh pada ketukan palu hakim.

    Sampai putusan berkekuatan hukum tetap terbit, asas praduga tak bersalah pantang dilepaskan dari diri terdakwa. (ign)

  • Modal 12 Suara Siyono dan Tiket Slipi yang Tersandera Kalender Musda

    Modal 12 Suara Siyono dan Tiket Slipi yang Tersandera Kalender Musda

    SAMPIT, kanalindependen.id – Klaim penguasaan 12 dukungan Pengurus Kecamatan (PK) dibawa Siyono ke tengah syukuran ulang tahun ke-62 Partai Golkar di Sampit, Rabu (21/10/2026).

    Angka dari 22 pemegang hak suara Musyawarah Daerah (Musda) itu bukan sekadar hitungan matematis, melainkan kunci utama bernilai separuh plus satu yang menjamin tiket aklamasi kursi Ketua DPD.

    Akan tetapi, senjata politik yang diklaim Siyono masih harus tertahan di ruang tunggu. Musda Golkar Kotawaringin Timur (Kotim) sudah meleset 136 hari dari kalender aslinya pada 7 Juni 2026, tanpa kepastian kapan panggung pertarungan benar-benar dibuka.

    ”Yang penting nanti ada panitia Musda-nya, ya tetap saja kita mau daftar. Tapi kalau enggak ada panitianya, ya kita tetap diam dulu,” ujar Siyono.

    Mantan Camat Parenggean itu menyebut otoritas pelaksanaan Musda berada di tangan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kotim.

    Mengacu pada aturan organisasi, jadwal Musda kabupaten/kota diketuk oleh DPD provinsi, sementara panitia baru dibentuk setelah jadwal itu turun.

    Siyono memilih sabar mengikuti ritme mesin partai dan enggan melangkahi tahapan resmi. Ia memastikan persyaratan administrasi pencalonannya sudah tuntas, siap dilayangkan begitu loket pendaftaran dibuka.

    Daya Tarik 12 Suara

    Dua belas dari 17 PK setara dengan penguasaan 70,6 persen. ”Dari 17, kita 12,” ujarnya. Angka PK menjadi jantung penentu lantaran kecamatan menggenggam porsi terbesar suara Musda.

    Tercatat ada 22 pemegang hak suara: 17 PK, ditambah masing-masing satu suara untuk DPD Golkar Kalteng, DPD Golkar Kotim, Dewan Pertimbangan, organisasi pendiri, dan organisasi yang didirikan Partai Golkar.

    Komposisi ini berpegang teguh pada pola Musda Golkar di daerah lain, yang menghitung suara ormas dan organisasi sayap secara gabungan per kelompok, bukan terpisah per organisasi.

    Apabila organisasi sayap partai dihitung sebagai entitas tersendiri sehingga total suara menjadi 23, angka 12 milik Siyono tetap kokoh melampaui ambang separuh.

    Bakal calon ketua periode ini diwajibkan mengantongi dukungan minimal 30 persen pemegang hak suara. Untuk skala Kotim, persentase itu setara dengan tujuh surat dukungan.

    Bagi Siyono, angka 12 memancarkan magnet yang jauh lebih kuat. Pengurus dan panitia Musda Golkar di sejumlah daerah, merujuk petunjuk pelaksanaan dan peraturan organisasi partai, menjelaskan bahwa bakal calon yang didukung lebih dari separuh pemegang hak suara dapat langsung merengkuh aklamasi.

    Jarak Siyono dengan batas tersebut kini setipis satu surat dukungan. Bila satu PK saja berpaling arah, dukungannya susut ke 11, sekadar separuh tanpa ada plus satu.

    Pimpinan kecamatan adalah pemegang hak suara itu sendiri. Agustus lalu, desas-desus mengenai pergantian sepihak pimpinan kecamatan menjelang Musda sempat memanaskan suhu internal Golkar Kotim.

    Sekretaris DPD Golkar Kotim Joni Abdi kala itu menepisnya. Ia memastikan belum ada satu pun lembar surat pemberhentian maupun pengangkatan pimpinan kecamatan yang diterbitkan.

    Tiket dari Slipi

    Langkah Siyono menuju bursa calon ketua semula terhadang karang syarat pengalaman. Ketentuan Musda Golkar mewajibkan calon ketua pernah mencicipi posisi pengurus partai, sedangkan rekam jejak Siyono belum pernah menyentuh struktur Golkar di tingkat mana pun.

    Namun, pintu tertutup itu akhirnya dibuka dari Slipi, Jakarta, tempat Kantor DPP Golkar bernaung. Surat diskresi Nomor B-1095/DPP/GOLKAR/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 ditandatangani langsung Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Diskresi ini terbit menyusul permohonan Siyono sendiri. Dalam lembar suratnya, DPP mempertimbangkan komitmen Siyono selaku pengusaha untuk mendongkrak perolehan suara serta kursi Golkar di DPRD Kotim.

    Walau begitu, surat dari Slipi tetap mematok batas tegas. Otoritas pemilihan mutlak dikembalikan kepada para pemegang hak suara yang sah sebagai peserta Musda. Diskresi sekadar membukakan pintu pencalonan, sementara siapa yang berjaya tetap ditentukan di atas arena Musda.

    Jam Pasir yang Menipis

    Kalender Musda XI Golkar Kotim ibarat lembaran yang terus bergerak mundur. Semula dijadwalkan bergulir 7 Juni 2026, agendanya tergeser ke Agustus. Tenggatnya pun berlapis-lapis. Surat instruksi DPP Golkar terbitan Juli 2026 menitahkan seluruh Musda kabupaten/kota rampung selambat-lambatnya 30 Agustus 2026.

    Pada 27 Juli, Ketua DPD Golkar Kalteng Edy Pratowo menargetkan Musda kabupaten/kota di Kalteng tuntas paling lambat akhir Agustus. Nyatanya, Kotim melewati Agustus tanpa Musda.

    Pada 18 Agustus, di tengah arahannya di Kantor DPP Golkar, Bahlil meminta konsolidasi musda-musda di kabupaten/kota harus selesai paling lambat Oktober ini.

     Memasuki pertengahan September, Edy mencatat Kotim masih satu dari empat daerah yang belum menyelenggarakan Musda, bersama Murung Raya, Barito Utara, dan Sukamara.

    ”Batasnya sampai Oktober, jadi ini masih panjang,” kata Edy, pada 16 September lalu. Daftar itu kemudian mengerucut tinggal tiga daerah: Barito Utara, Kotim, dan Sukamara.

    Molornya hajat di tingkat daerah ini ibarat jangkar yang ikut menahan laju kapal provinsi. Edy merencanakan pelantikan serentak pengurus Golkar se-Kalteng agar Ketua Umum bisa hadir menyaksikan.

    Ia sempat menyebut bahwa pelantikan sebenarnya bisa saja dieksekusi, tetapi dirinya masih memilih untuk berkoordinasi dengan DPP. Kepastian jadwalnya kini terpaku menunggu seluruh Musda daerah rampung.

    Oktober kini tinggal menyisakan hitungan hari. Siyono mengaku masih setia menunggu pembentukan panitia.

    ”Seandainya nanti tidak ada Musda, berarti ada kebijakan pimpinan, ya kita akan berdiskusilah dengan tokoh yang ada Golkar ini seperti apa,” katanya.

    Barito Timur memperlihatkan betapa kencangnya roda Musda bisa diputar. Prokalteng memberitakan penunjukan Purdiono sebagai Plt Ketua DPD Golkar Barito Timur pada 11 Agustus 2026.

    Tugas utamanya jelas: mempercepat Musda yang semestinya digelar pada 2025. Hanya berselang kilat, pada 24 Agustus, media yang sama mewartakan Nursulistyo resmi terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Barito Timur.

    Sebaliknya, DPD Golkar Kotim dipimpin Plt setidaknya sejak Agustus. Pada bulan yang sama, Wakil Ketua DPD Golkar Kotim Noor Isna membeberkan bahwa kondisi internal partai sedang tidak kondusif.

    ”Daripada mengganti pimpinan kecamatan, lebih baik mengganti Plt Ketua DPD Kotim yang kami anggap tidak mampu menjaga kondusifitas di internal Partai Golkar,” ujarnya.

    Sejarah mencatat, Musda Golkar Kotim pernah dijegal penundaan lewat jalan yang berbeda. Pada Agustus 2020, Musda X ditunda secara mendadak setelah sepucuk surat dari DPD Golkar Kalteng mendarat di pagi hari pelaksanaan, padahal peserta dari berbagai kecamatan sudah tiba dan melakukan registrasi di Sampit.

    Bayang-Bayang Calon Tunggal

    Menjelang habisnya waktu, DPD Golkar Kalteng sebelumnya telah menunjuk Rudianur sebagai calon tunggal. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Kotim, Hj. Rachmawati, menyebut Rudianur berhak maju berbekal dukungan provinsi, sedangkan Siyono berlaga dengan bekal diskresi DPP.

    Ia meminta agar kedua belah pihak diberikan ruang yang sama untuk bertarung secara sehat lewat Musda.

    Rachmawati juga menyoroti penundaan Musda yang berlarut-larut ini sebagai taktik mengulur waktu yang takkan sanggup membendung kehendak mayoritas pengurus.

    ”Saya prihatin kenapa sekarang Musda Golkar Kotim ada tendensi terus tertunda-tunda,” tuturnya.

    Ia menegaskan tidak memihak kepada salah satu kandidat, meski unsur Dewan Pertimbangan sudah tercantum dalam daftar pendukung Siyono.

    Jauh hari pada 27 Juli, Edy Pratowo memang sempat memaparkan bahwa lima daerah yang belum menggelar Musda masih bergelut dengan konsolidasi, karena masih terdapat beberapa nama yang sedang kami pertimbangkan untuk memimpin DPD. Pernyataan itu meluncur tanpa menyebut nama figur maupun daerah spesifik.

    Rudianur menjabat Wakil Ketua DPRD Kotim pada periode 2019-2024, dan kini menduduki kursi Wakil Ketua II DPRD Kotim sekaligus Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Golkar Kotim.

    Pada Selasa (20/10/2026), sehari sebelum perayaan syukuran yang dihadiri Siyono, DPD Golkar Kotim menggelar ziarah makam pahlawan, tasyakuran, serta santunan bagi anak yatim dan kaum duafa.

    Pengurus Golkar dari sejumlah kecamatan turut menampakkan diri. Rudianur datang mewakili Plt Ketua DPD, menyuarakan pesan bahwa Golkar akan terus mengawal pembangunan dan merekatkan sinergi dengan pemerintah daerah.

    Belum ada pernyataan terbuka dari Rudianur, Plt Ketua DPD Golkar Kotim, maupun DPD Golkar Kalteng yang merespons klaim calon tunggal tersebut.

    Sebelumnya Siyono menyebut dirinya pernah dipertemukan dengan kandidat lain bersama Ketua DPD Golkar Kalteng. Ia mengklaim tali komunikasi di antara mereka tetap baik dan berharap turbulensi menjelang Musda tidak sampai membelah soliditas internal.

    Riak kegelisahan mengenai figur yang ditentukan oleh provinsi pernah pecah dari akar rumput. Agustus lalu, Pimpinan PK Seranau M. Fahkrurozi dengan lantang bersuara.

    ”Untuk apa ada Musyawarah Daerah kalau calonnya sudah ditunjuk oleh Golkar Provinsi? Ini namanya mengaburkan semangat demokrasi yang hingga saat ini masih sangat dijunjung tinggi oleh Partai Golkar,” tegasnya.

    PK Seranau kini bertengger dalam daftar 12 PK pendukung Siyono yang dipublikasikan 5 Oktober, berdampingan dengan PK Baamang. Pimpinan PK Baamang, Moch. Nanang, pada Agustus juga memancang sikap siap menolak andai isu pergantian sepihak pimpinan kecamatan terbukti benar.

    Sisa lima PK yang tidak tercantum dalam daftar panjang tersebut adalah Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Teluk Sampit, Cempaga, dan Telaga Antang.

    Mengejar Sepuluh Kursi

    Pada kancah Pilkada 2024, Siyono maju mencalonkan diri sebagai wakil bupati mendampingi Sanidin. Pasangan ini mengumpulkan 70.778 suara atau 35,38 persen, menempatkan mereka di urutan kedua.

    Siyono membawa residu pengalaman palagan itu ke bursa ketua. “Targetnya Golkar harus nambah kursi, nambah suara, menjadi pimpinan di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ucapnya tegas.

    Visi ini selaras dengan pidato Bahlil saat meresmikan Musda Golkar Sulawesi Utara, April 2026, yang memerintahkan pengurus baru untuk memperbesar raihan kursi DPRD agar setiap kabupaten/kota memiliki pimpinan dari rahim Partai Golkar.

    Merujuk ketetapan KPU Kotim pada 2 Mei 2024, Golkar saat ini menempatkan lima wakilnya dari total 40 kursi DPRD Kotim, sejajar dengan PKB dan PAN.

    Mereka membuntuti Gerindra yang merengkuh enam kursi, dan tertinggal dari PDI Perjuangan yang meraih kursi terbanyak dengan sepuluh kursi. Posisi tersebut otomatis memberi PDI Perjuangan hak atas kursi ketua dewan.

    Sementara itu, satu-satunya kursi pimpinan dewan jatah Golkar adalah jabatan Wakil Ketua II yang diduduki Rudianur.

    Siyono memancang target sepuluh kursi. Angka yang menuntut Golkar untuk melipatgandakan perolehan mereka, sekadar untuk menyamai taring politik PDI Perjuangan hari ini.

    Siapa pun yang kelak mengambil alih kemudi partai, tutur Siyono, memikul beban untuk menjaga jalinan kader tetap utuh. ”Harapannya agar Golkar tetap solid,” tegasnya. (ign)

  • Jalan Tjilik Riwut Ditutup Permanen, Pemkab Kotim Siapkan Pengaspalan dan Penerangan Jalan Jaksa Agung

    Jalan Tjilik Riwut Ditutup Permanen, Pemkab Kotim Siapkan Pengaspalan dan Penerangan Jalan Jaksa Agung

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi memberlakukan penutupan permanen Jalan Tjilik Riwut di kawasan ujung landasan pacu atau runway 13 Bandara Haji Asan Sampit, Kamis (22/10/2026).

    Sebagai jalur pengganti, Pemkab Kotim menyiapkan pengaspalan pada sejumlah bagian Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto sekaligus merencanakan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) untuk menunjang keselamatan pengguna jalan.

    Penutupan permanen tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah bersama pihak terkait melaksanakan sejumlah tahapan sosialisasi, simulasi pengalihan arus lalu lintas, dan evaluasi.

    Kebijakan ini berkaitan dengan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit, khususnya pembangunan pagar pengaman sepanjang 764 meter di kawasan ujung landasan pacu yang melintasi jalan tersebut.

    Pembangunan pagar dikerjakan menggunakan sumber dana APBN sebesar Rp 1,2 Miliar yang hingga kini progressnya sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan rampung November 2026.

    Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, penutupan tidak dilakukan secara mendadak. Sebelum diterapkan secara permanen, pemerintah daerah telah melakukan simulasi dan mengevaluasi pengaturan lalu lintas untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan jalur alternatif yang disiapkan.

    ”Setelah beberapa kali kita melakukan simulasi uji coba, evaluasi, dan sosialisasi yang cukup panjang, akhirnya mulai hari ini kita lakukan penutupan secara permanen,” ujarnya saat meninjau kawasan tersebut, Kamis (22/10/2026).

    Halikinnor mengatakan penutupan Jalan Tjilik Riwut merupakan bagian dari konsekuensi pembangunan fasilitas bandara.

    Area yang digunakan untuk pengembangan bandara telah melalui proses pengadaan oleh pemerintah daerah dan selanjutnya diperuntukkan bagi kebutuhan pengembangan fasilitas penerbangan.

    Pembangunan pagar pengaman di sekitar ujung landasan pacu membuat akses jalan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan seperti sebelumnya.

    Karena itu, arus kendaraan dari Sampit menuju Palangka Raya dan sebaliknya, dialihkan melalui jalur pengganti di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto sepanjang 3 km. Pengendara akan menemukan perempatan Jalan Jaksa Agung – Jalan menuju Desa Kandan dan ruas Jalan Ir Soekarno (Jalur lingkar utara).

    Bagi pengendara yang ingin melanjutkan perjalanan menuju Palangka Raya berbelok ke kanan melintasi ruas jalur lingkar utara sepanjang 3 km hingga menemukan pertigaan Jalan Tjilik Riwut KM 8. Sehingga, total jarak tempuh 6 km dari muara Jalan Jaksa hingga menembus Jalan tjilik Riwut KM 8.

    Sedangkan, bagi pengendara yang ingin melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun diarahkan berbelok ke kiri melintasi ruas jalan yang sama di jalur lingkar utara.

    Pemkab Kotim rencananya juga akan membuka jalur alternatif kedua menuju Palangka Raya. Setelah perempatan jalur lingkar utara, pengendara dapat meneruskan perjalanan melewati jalan yang mengarah ke Desa Kandan dan akan menembus Jalan Tjilik Riwut dekat Jembatan Bejarum, Kotabesi.

    Alternatif jalan ini diperkirakan akan lebih cepat, namun jalan ini baru sekitar 1 km yang diaspal, sehingga Pemkab Kotim kedepannya akan melanjutkan pengembangan pengasapalan jalan hingga menembus Jalan Tjilik Riwut.

    Jalan yang sering disebut Jalan Simpang Kandan ini juga direncanakan akan dijadikan sentra pedagang buah-buahan terutama nanas yang dikenal di Kota Sampit.

    Halikinnor berharap pengguna jalan dapat menyesuaikan diri dengan pengaturan rute baru, meskipun perjalanan ke sejumlah tujuan mungkin menjadi lebih jauh dibandingkan ketika Jalan Tjilik Riwut masih dapat dilalui.

    ”Ini salah satu bentuk kemajuan suatu daerah. Salah satu risikonya seperti itu. Harapan saya, masyarakat juga memahami bahwa ini untuk kepentingan kita semua, dengan penutupan ini,” katanya.

    Saat melakukan peninjauan, Halikinnor juga mengaku belum menerima keluhan berarti dari masyarakat terkait pemberlakuan penutupan permanen tersebut.

    Ia menyebut telah menanyakan kondisi di lapangan kepada petugas Satuan Lalu Lintas yang berjaga untuk mengetahui respons pengguna jalan terhadap pengalihan arus.

    Dari hasil pengecekan tersebut, ia belum menemukan adanya pengguna jalan yang menghentikan perjalanan untuk menyampaikan keberatan karena harus menempuh jalur yang lebih jauh.

    Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyiapkan perbaikan pada jalan pengganti agar dapat digunakan dengan lebih nyaman. Salah satu perhatian utama adalah kondisi Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto yang menjadi bagian penting dari jalur alternatif setelah penutupan Jalan Tjilik Riwut.

    Halikinnor mengatakan, sejumlah bagian Jalan Jaksa Agung yang sebelumnya mengalami kerusakan telah ditangani menggunakan material agregat. Penanganan tersebut menjadi tahap awal sebelum dilakukan pengaspalan.

    ”Ini jalan alternatifnya. Kondisinya sebagian besar sudah diaspal. Makanya saya cek lagi bagian jalan yang kondisinya sedikit rusak itu sudah diagregat, tapi dalam tahun ini juga akan diaspal,” tegasnya.

    Pengaspalan direncanakan menyasar bagian-bagian jalan yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, peningkatan kualitas jalan tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki permukaan yang rusak, tetapi juga untuk mendukung kelancaran arus kendaraan yang kini dialihkan setelah penutupan permanen Jalan Tjilik Riwut km 5-6.

    Kepala Dinas Perhubungan Kotim  Raihansyah menambahkan, penanganan agregat kelas A sudah dikerjakan sekitar 800 meter.

    ”Tahap pengaspalan ditargetkan berlangsung pada November 2026. Proses lelang untuk pekerjaan tersebut juga sudah selesai. Jadi, sebagian jalan yang rusak di Jalan Jaksa dipastikan akan diaspal bulan depan,” kata Raihansyah yang juga mendampingi Bupati Kotim saat meninjau jalan di kawasan tersebut.

    Penanganan Jalan Jaksa lanjut Raihan, tidak terbatas pada satu bagian sepanjang sekitar 800 meter.

    ”Ada beberapa titik lain juga masuk dalam pekerjaan pengaspalan, termasuk bagian jalan di sekitar jembatan atau gorong-gorong yang permukaannya lebih tinggi dan perlu diratakan,” ujarnya.

    Perbaikan pada titik-titik tersebut diperlukan agar perbedaan elevasi tidak mengganggu kenyamanan kendaraan saat melintas.

    Penanganan permukaan jalan dan kelengkapan penerangan diharapkan membuat Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto lebih siap menjalankan fungsinya sebagai jalur pengganti setelah Jalan Tjilik Riwut ditutup permanen.

    Raihansyah kembali menekankan bahwa, penutupan permanen Jalan Tjilik Riwut di kawasan runway 13 Bandara Haji Asan Sampit dilaksanakan setelah serangkaian sosialisasi dan simulasi.

    Pemerintah terus melakukan evaluasi sebelum akhirnya menetapkan pengalihan arus lalu lintas kendaraan secara permanen pada 22 Oktober 2026.

    ”Untuk penutupan jalan permanen di runway 13 Bandara Haji Asan, sudah kami lakukan beberapa kali sosialisasi dan simulasi, kami terus melakukan evaluasi. Akhirnya, pada hari ini, tanggal 22 Oktober 2026, kami lakukan penutupan permanen,” jelasnya.

    Raihansyah menerangkan, penutupan tersebut sejalan dengan perkembangan pekerjaan perpanjangan landasan pacu dan pembangunan pagar di kawasan ujung runway. Pekerjaan pagar dilaksanakan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026.

    Selain memastikan pengaturan lalu lintas berjalan, Dinas Perhubungan juga menyiapkan kelengkapan rambu-rambu di sekitar jalur pengalihan yakni di Jalan Jaksa Agung.

    ”Untuk saat ini, rambu yang terpasang masih bersifat sementara nanti akan dilengkapi dan dibuat permanen pada 2026 agar pengguna jalan memperoleh petunjuk yang jelas saat melintasi kawasan,” ujarnya.

    Kejelasan rambu menjadi bagian penting dari pengaturan jalan setelah penutupan permanen. Pengguna jalan perlu mengetahui arah perjalanan dan jalur yang harus dilalui sehingga tidak kebingungan ketika mendekati kawasan yang sudah tidak dapat diakses.

    Raihansyah menambahkan Pemkab Kotim juga merencanakan akan memasang penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto hingga Lingkar Utara.

    Penerangan dibutuhkan untuk membantu pengguna jalan melintas dengan aman, terutama pada malam hari ketika kondisi jalan dan lingkungan sekitar lebih sulit terlihat.

    Rencana penerangan tersebut mencakup jalur sepanjang kurang lebih 3,7 kilometer, dari Simpang Jaksa menuju Lingkar Utara.

    ”Dalam tahap perencanaan, kebutuhan lampu diperkirakan mencapai 70 hingga 80 titik yang ditempatkan pada satu sisi jalan,” ujarnya.

    Raihansyah menyebutkan, perencanaan PJU dilakukan pada 2026, sedangkan pelaksanaan fisiknya diusulkan untuk 2027.

    Dengan rencana tersebut, peningkatan fasilitas Jalan Jaksa tidak hanya mengandalkan perbaikan permukaan jalan, tetapi juga mencakup penerangan untuk menunjang keselamatan lalu lintas.

    ”Perencanaan PJU diusulkan di perubahan anggaran tahun ini dan realisasinya akan dilaksanakan 2027,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Peringatan Hari Santri Diselimuti Kabut Asap, Bupati Kotim Ajak Warga Memohon Hujan

    Peringatan Hari Santri Diselimuti Kabut Asap, Bupati Kotim Ajak Warga Memohon Hujan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berlangsung dalam suasana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Kondisi kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Sampit juga membuat pelaksanaan peringatan Hari Santri Nasional ke-12 yang jatuh pada Kamis (22/10/2026) dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim. Berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya digelar di lapangan terbuka.

    “Sebagaimana kita rasakan bersama, saat ini wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sedang dalam kondisi suasana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, demi menjaga kesehatan kita semua, terutama anak-anakku para santri, kegiatan yang sedianya dilaksanakan di lapangan terbuka seperti tahun-tahun dulu, kita pindahkan ke aula rumah jabatan bupati ini,” kata Bupati Kotim Halikinnor, Kamis (22/10/2026).

    Halikinnor mengatakan upaya pemerintah bersama berbagai unsur masyarakat untuk menangani karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kotim. Meski pemadaman terus dilakukan, kebakaran belum sepenuhnya terkendali dan titik api terus bertambah.

    Pemerintah juga telah mengupayakan hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca. Namun, upaya tersebut bergantung pada kondisi awan yang memungkinkan untuk dimodifikasi menjadi hujan.

    Halikinnor menjelaskan, hujan hasil modifikasi cuaca tidak turun merata di seluruh wilayah. Karena itu, pemerintah dan masyarakat masih mengharapkan hujan alami yang dapat membantu memadamkan kebakaran.

    ”Untuk itu saya imbau kita semua, terutama tentunya di masjid-masjid juga, waktu salat Jumat, mari kita perbanyak doa dan mudah-mudahan Allah segera turunkan hujan yang membawa berkah dan manfaat untuk kita semua,” ucapnya.

    Ia mengakui, perkiraan cuaca sebelumnya sempat memberikan harapan bahwa hujan akan turun pada pertengahan September hingga Oktober. Namun, hingga peringatan Hari Santri pada 22 Oktober, kondisi kemarau masih dirasakan masyarakat.

    “Karena ramalan cuaca kemarin bahwa pertengahan September, Oktober ini sudah hujan. Tapi ternyata hari ini sudah tanggal 22, luput. Namanya ramalan itu kan tidak selalu benar,” tuturnya.

    Menurut Halikinnor, kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan manusia dalam menghadapi fenomena alam. Berbagai upaya pemadaman dan rekayasa cuaca telah dilakukan, tetapi kebakaran masih menjadi persoalan yang harus ditangani bersama.

    ”Kita sudah berusaha, baik pemerintah bersama komunitas, seluruh masyarakat, bagaimana memadamkan api. Tapi memadamkan api, apalagi saat ini banyak titik-titik api yang bertambah,” katanya.

    Ia mengajak masyarakat menjadikan musibah tersebut sebagai bahan introspeksi dan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam.

    Halikinnor menegaskan, pemerintah dan masyarakat perlu terus berikhtiar, sembari memohon pertolongan Allah SWT agar kabut asap segera berlalu dan kehidupan kembali normal.

    “Mudah-mudahan dengan doa kita semua, mudah-mudahan sekali lagi kita bermohon agar musibah kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap yang berlangsung selama lebih dari 4 bulan ini bisa segera berakhir sehingga aktivitas kita kembali normal,” ujarnya.

    Halikinnor juga mengingatkan para santri agar tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan.

    ”Santri sebagai generasi penerus harus menjadi pelopor dalam menjaga lingkungan dan senantiasa bersyukur atas ciptaan Tuhan,” katanya.

    Halikinnor mengakhiri sambutannya dengan mengajak para santri terus menuntut ilmu dan menjaga kecintaan terhadap tanah air.

    ”Wahai para santri, teruslah belajar dengan tekun. Jangan pernah lelah mencintai tanah air. Karena hubbul wathan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman,” pungkasnya.

    Sementara itu, Achmad Robita selaku penceramah menanggapi penyampaian Bupati Kotim, bahwa peringatan Hari Santri di dalam ruangan merupakan keputusan yang tepat dalam kondisi kabut asap.

    Menurutnya, menjaga keselamatan dan menghindari kemudaratan harus didahulukan daripada mempertahankan kegiatan di tempat terbuka.

    Ia mengutip dua kaidah fikih yang menjadi landasan pertimbangan tersebut, yakni la dharara wa la dhirar dan dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih.

    “Ini juga ada kaidah fikihnya, ‘La dharara wa la dhirar.’ Jadi, kita harus mengambil langkah yang tidak membahayakan,” kata Achmad Robita.

    Robita berharap peringatan Hari Santri tetap berlangsung khidmat dan istighosah yang dilaksanakan menjadi sarana memohon pertolongan Allah SWT agar hujan turun membawa manfaat bagi masyarakat.

    “Mudah-mudahan acara ini tetap khidmat dan menjadi wasilah, apalagi tadi kita bersama melaksanakan istighosah memohon pertolongan disituasi mendesak, kita harap dapat menjadi wasilah Allah turunkan hujan yang membawa manfaat untuk kita semua,” ujarnya.

    Hari Santri Berakar dari Resolusi Jihad 22 Oktober 1945

    Robita kemudian mengajak peserta memahami kembali sejarah penetapan Hari Santri Nasional. Menurut dia, peringatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

    Ketika Indonesia baru merdeka, kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi kepentingan Belanda menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara. Situasi itu mendorong para ulama untuk merumuskan sikap keagamaan dan kebangsaan dalam menghadapi upaya penjajahan kembali.

    Pada 21–22 Oktober 1945, para kiai dan utusan Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah di Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya untuk membahas kewajiban mempertahankan kemerdekaan.

    Hasilnya adalah Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi tersebut menegaskan kewajiban umat Islam untuk membela tanah air dari penjajahan.

    Seruan itu menjadi salah satu pemantik semangat perlawanan rakyat, termasuk dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

    Robita menjelaskan, sebelum Resolusi Jihad dicetuskan, Presiden Soekarno meminta pandangan KH Hasyim Asy’ari mengenai hukum mempertahankan negara dan tanah air.

    “Melihat gelagat itu, Presiden Soekarno lantas berinisiatif untuk mencegah itu dan meminta fatwa kepada Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Meminta pendapat, apa hukumnya membela negara atau tanah air?” tuturnya.

    Ia mengatakan, pembahasan tersebut menjadi bagian penting dari sejarah peran ulama dalam menjawab persoalan kebangsaan. Kajian keagamaan tidak hanya membahas persoalan ibadah dan hukum sehari-hari, tetapi juga menjawab tantangan sosial yang dihadapi bangsa.

    “Akhirnya, setelah istikharah dan melakukan berbagai riyadah, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari mengeluarkan satu resolusi yang terdiri dari beberapa butir, yang kita dengar, kita kenal dengan Resolusi Jihad. Bahwa melawan penjajah dan mempertahankan tanah air termasuk jihad fi sabilillah,” katanya.

    Penetapan Hari Santri Nasional kemudian dilakukan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2015.

    Dan, Tanggal 22 Oktober dipilih untuk mengenang Resolusi Jihad sekaligus menghormati kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

    Pesantren Harus Bertransformasi Menjawab Tantangan Zaman

    Selain mengingatkan sejarah perjuangan santri, Robita menyoroti perubahan pendidikan pesantren yang harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

    Pesantren sejak lama dikenal memiliki pola pendidikan yang disiplin. Santri tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi menjalani pembinaan selama 24 jam melalui kegiatan belajar, ibadah, dan kehidupan bersama.

    Namun, perubahan kebutuhan masyarakat membuat pesantren perlu memperluas kompetensi lulusannya. Pendidikan agama tetap menjadi fondasi, tetapi harus dilengkapi penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan terapan.

    “Tadi Bapak Bupati menyampaikan bahwa santri harus bertransformasi. Betul sekali. Santri itu memang terkenal dengan pola ajar yang sangat ketat dan disiplin. Dua puluh empat jam mereka dididik,” kata Robita.

    Ia menjelaskan, pendidikan pesantren yang dahulu banyak berpusat pada kajian kitab kuning kini berkembang dengan berbagai program tambahan. Tahfiz Al-Qur’an, kajian tafsir, hingga pendidikan vokasional menjadi bagian dari upaya pesantren menjawab kebutuhan zaman.

    Robita menilai, pengembangan pendidikan keterampilan penting agar santri dapat berkontribusi di berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan sosial, tanpa kehilangan identitas keagamaannya.

    “Kalau tidak bertransformasi sedemikian, bagaimana santri bisa berkontribusi dalam rangka menyambut Indonesia Emas, bonus demografi 2045?” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa pilihan pendidikan masyarakat semakin beragam. Karena itu, pesantren perlu memastikan lulusannya memiliki bekal yang memadai untuk melanjutkan pendidikan tinggi, bekerja, mengembangkan usaha, maupun mengabdi kepada masyarakat.

    Menurut Robita, santri yang memiliki kemampuan agama sekaligus keterampilan praktis dapat mengambil peran dalam berbagai sektor, termasuk pertanian dan perkebunan yang berkembang di Kotim.

    “Apalagi sekarang ini di daerah kita perkebunan banyak. Barangkali nanti bisa mengisi ruang-ruang itu sambil berdakwah. Kalau dakwah di sini banyak sudah. Yang di pelosok itu, Pak. Yang di pelosok kurang,” tuturnya.

    Ia berharap santri tidak hanya mengisi ruang pengabdian yang selama ini sudah dikenal, tetapi juga hadir di daerah terpencil dan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga terampil dengan landasan moral yang kuat.

    “Oleh karena itu, santri harus bisa bersinergi dengan zaman, mengisi kemerdekaan, mengisi aspek-aspek kehidupan dan lini sosial, dan terus berdakwah menebarkan kebaikan,” katanya.

    Integrasi Agama, Sains, dan Teknologi

    Robita menilai tantangan pendidikan masa depan bukan sekadar menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu agama atau sains secara terpisah, melainkan membangun integrasi keduanya.

    Namun, penguasaan ilmu pengetahuan tanpa landasan moral dapat menimbulkan persoalan. Sebaliknya, pemahaman agama yang tidak diiringi kompetensi dan kemampuan memahami perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat membatasi kontribusi seseorang dalam masyarakat.

    “Yang menguasai teknologi banyak, yang menguasai agama banyak. Tapi perlu ada satu integrasi keilmuan dalam pondok pesantren,” ujarnya.

    Ia mendorong santri mempelajari persoalan keagamaan secara mendalam sekaligus memahami konteks penerapannya dalam kehidupan modern. Dengan demikian, santri dapat berperan dalam berbagai bidang tanpa kehilangan prinsip keislaman.

    Robita mencontohkan pengembangan pendidikan di sejumlah pesantren yang memadukan tahfiz Al-Qur’an, kajian kitab-kitab klasik, serta ilmu pengetahuan umum. Salah satu pesantren yang ia sebut adalah Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto.

    Ia berharap model pendidikan terpadu tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pesantren, sehingga santri memiliki kesempatan lebih luas untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mengisi berbagai profesi.

    “Kemampuan akademik harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter. Santri perlu memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kedalaman spiritual, dan keterampilan praktis agar mampu menjawab persoalan masyarakat,” ujarnya.

    Kejujuran dan Keteladanan Menjadi Ujian Santri

    Robita menegaskan, penguasaan ilmu dan keterampilan tidak akan cukup tanpa integritas. Ia menilai kejujuran menjadi persoalan mendasar yang perlu terus ditanamkan melalui pendidikan dan keteladanan.

    Dalam ceramahnya, ia menyampaikan ilustrasi mengenai kantin kejujuran di lingkungan sekolah. Program tersebut dirancang agar siswa mengambil barang dan membayar sendiri tanpa pengawasan langsung.

    Namun, berdasarkan kisah yang disampaikannya, program itu beberapa kali mengalami kegagalan karena sebagian pembeli tidak membayar barang yang diambil.

    Robita menjadikan kisah tersebut sebagai pengingat bahwa pendidikan moral tidak cukup disampaikan melalui pelajaran atau nasihat. Nilai kejujuran harus benar-benar tumbuh menjadi kebiasaan.

    “Persoalan kita hari ini adalah persoalan integritas, kejujuran. Banyak orang berkompetensi, tapi kejujurannya perlu diangkat,” katanya.

    Ia mengingatkan para pendidik dan pengelola pesantren agar memastikan nilai akhlakul karimah tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.

    Robita juga mengisahkan pengalaman seorang santri yang tinggal di California dan menarik perhatian warga setempat melalui kebiasaan menjaga kebersihan. Dari kebiasaan tersebut, ia menggambarkan bagaimana ajaran agama dapat diperkenalkan melalui perilaku yang nyata.

    Menurutnya, keteladanan dapat menjadi jalan dakwah yang efektif karena masyarakat dapat melihat langsung manfaat dari nilai yang diterapkan.

    Ia mengutip ungkapan, “Lisanul hal afshahu min lisanil maqal.” Ungkapan tersebut bermakna bahwa bahasa perbuatan atau keteladanan lebih fasih daripada bahasa perkataan. Karena itu, santri diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan ajaran agama, tetapi juga memperlihatkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

    Dalam kesempatan tersebut, Robita yang juga menjabat Ketua Tanfidziyah PCNU Kotim menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kotim atas dikabulkannya permohonan hibah lahan untuk pembangunan kantor atau gedung NU.

    Ia mengatakan, lahan tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

    PCNU Kotim juga menggelar musabaqah santri sebagai kegiatan tahunan. Robita menyebut kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan melalui swadaya meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

    “Usulan terkait kegiatan ini telah disepakati DPRD dan selanjutnya menunggu proses di pemerintah daerah,” ujarnya.

    Baznas Salurkan Bantuan untuk Empat Pondok Pesantren

    Peringatan Hari Santri Nasional di Kotim juga diisi dengan penyerahan bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada empat pondok pesantren. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan sarana air bersih, pembangunan toilet, dan renovasi bangunan pesantren.

    Empat penerima bantuan tersebut meliputi; Pondok Pesantren Nurul Jannah di Sawahan, menerima bantuan dua unit profil tank berkapasitas masing-masing 2.300 liter.

    Pondok Pesantren Libasut Taqwa di Parebok, menerima bantuan Rp10 juta untuk pembangunan toilet dua pintu.

    Pondok Pesantren Nurul Ilmiyah di Seranau, menerima bantuan Rp20 juta untuk renovasi bangunan.

    Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Babussalam di Ketapang, menerima bantuan Rp20 juta untuk pembangunan toilet putri.

    Selain bantuan sarana dan prasarana tersebut, kegiatan juga diisi dengan pemberian tali asih sekitar 100 santri.

    Bantuan itu menjadi bagian dari dukungan bagi lembaga pendidikan keagamaan dan para santri yang menjalani pendidikan di pondok pesantren. (hgn/ign)

  • 90 Menit Debat Dokumen Kuasa, Mediasi Gugatan Lahan Sebabi Berakhir Tanpa Titik Temu

    90 Menit Debat Dokumen Kuasa, Mediasi Gugatan Lahan Sebabi Berakhir Tanpa Titik Temu

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lima warga Desa Sebabi menampakkan diri secara langsung di ruang mediasi Pengadilan Negeri Sampit pada Rabu (21/10/2026). Namun, di seberang meja, kursi yang disiapkan untuk petinggi PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK) dan PT Agro Indomas dibiarkan tak bertuan.

    Korporasi tersebut merespons gugatan perdata sengketa lahan ini hanya dengan mengirim utusan hukum, sementara direktur PT BSK disebut berada di Jakarta.

    Pemandangan timpang ini menyita waktu 90 menit tanpa sekalipun menyentuh esensi sengketa. Sepanjang rentang pukul 14.00 hingga 15.30 WIB, ruang tertutup itu dipenuhi adu argumen mengenai keabsahan dokumen perwakilan dan alasan di balik absennya pimpinan tergugat.

    ”Kenapa mediasinya sangat lama? Karena di dalam mediasi sempat ada perdebatan terkait surat kuasa khusus dan ketidakhadiran prinsipal tergugat satu maupun tergugat dua. Mereka hanya diwakili oleh kuasa hukumnya,” kata Ardon, kuasa hukum warga, seusai mediasi tersebut.

    Kubu PT BSK, yang berdiri di bawah payung Wilmar International Limited, menyebut pimpinannya berhalangan karena kesibukan, dan direkturnya tengah berada di Jakarta. Dalih administratif ini sontak ditangkis oleh pihak penggugat.

    ”Seperti yang disampaikan oleh tergugat satu tadi, direktur BSK berada di Jakarta. Artinya, mereka masih di dalam negeri, bukan di luar negeri,” ujar Ardon.

    Argumentasi Ardon berpijak kuat pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Beleid tersebut mengamanatkan kehadiran para pihak yang berperkara secara langsung.

    Absennya prinsipal hanya diberi ruang toleransi atas alasan sah, semisal terbaring sakit dengan bukti medis atau berdomisili di luar negeri. Bahkan, Perma menyodorkan jalan keluar tegas bahwa kehadiran melalui komunikasi audio visual jarak jauh secara hukum dianggap sebagai kehadiran langsung.

    Hakim mediator, menurut Ardon, turut mempertegas garis batas aturan tersebut di dalam ruangan. ”Mediator juga menyampaikan bahwa prinsipal memang diharuskan hadir, atau bisa melalui Zoom apabila memang tidak berada di Sampit,” katanya.

    Dari enam pihak yang digugat, Notaris Martina dan Menteri Kehutanan juga tercatat tidak hadir dalam proses mediasi tersebut.

    Tarik Ulur Dokumen Kuasa

    Perdebatan di atas meja mediasi merambat ke urusan dokumen pendamping. Kuasa hukum PT BSK mempersoalkan kubu warga yang melangkah tanpa membawa surat kuasa istimewa.

    Menurut kuasa hukum penggugat, justru utusan hukum korporasi itu sendiri yang datang tanpa menggenggam surat kuasa istimewa tersebut.

    Sapriyadi dan Ardon selaku tim hukum warga mementahkan permintaan itu. Mereka menilai dokumen perwakilan tersebut kehilangan relevansinya karena kelima warga, selaku prinsipal utama, telah hadir secara langsung di pengadilan.

    ”Saya juga menyampaikan bahwa surat kuasa istimewa itu boleh dibuat apabila prinsipal tidak hadir. Karena dari pihak penggugat semua prinsipal hadir, artinya kehadiran kami dikatakan sah. Yang tidak hadir ataupun tidak memiliki surat kuasa istimewa itu dikatakan tidak hadir,” kata Ardon merinci dinamika di dalam ruangan.

    Berdasarkan aturan main Perma, kuasa hukum baru sah mewakili prinsipal dalam mediasi bila pihak utama berhalangan hadir dengan alasan yang diakui hukum, serta wajib mengantongi surat kuasa khusus yang memuat kewenangan mengambil keputusan. Kuasa hukum tergugat, kata Ardon, lantas membalas dengan menuding kubu warga tengah mempersulit mereka.

    ”Kami tidak mempersulit, tetapi hanya menjalankan sesuai aturan, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016,” ujar Ardon menepis tudingan itu.

    Ia pun melempar sinyal peringatan bahwa ketidakhadiran direksi korporasi bisa membawa konsekuensi sanksi.

    ”Untuk konsekuensinya, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mereka bisa dikatakan tidak beriktikad baik karena ketidakhadiran mereka,” katanya.

    Sanksi yang membayangi dalam aturan tersebut memuat beban finansial: tergugat yang dinilai mediator tidak beriktikad baik wajib membayar biaya mediasi melalui penetapan hakim. Beban biaya ini seluruhnya akan ditimpakan kepada tergugat, tanpa memandang apakah kelak mereka keluar sebagai pemenang perkara.

    Pertemuan petang itu usai tanpa membuahkan titik temu. “Untuk mediasi belum ada titik temu, karena masih diberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan resume ataupun permintaan dari para penggugat,” kata Ardon.

    Berdasarkan Perma, resume perkara ini kelak menjadi dokumen yang merangkum duduk perkara sekaligus tawaran perdamaian dari warga.

    Mediasi lanjutan dijadwalkan sepekan kemudian, berpacu dengan durasi aturan pengadilan.

    Perma Nomor 1 Tahun 2016 mematok batas waktu mediasi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah, dan hanya dapat diperpanjang maksimal 30 hari atas kesepakatan para pihak.

    Tiga Pekan, Tiga Babak

    Jejak langkah PT BSK dalam menghadapi perkara nomor 80/Pdt.G/2026/PN Spt ini mempertontonkan pola yang terus bersalin rupa sepanjang tiga pekan.

    Pada jadwal sidang perdana 7 Oktober, perusahaan tidak hadir karena alamatnya disebut tidak ditemukan. Layar berganti pada sidang 14 Oktober, tatkala perusahaan mengutus tiga staf yang, menurut kuasa hukum warga, hanya berbekal surat tugas tanpa surat kuasa khusus.

    Memasuki babak ketiga pada 21 Oktober, korporasi datang di bawah perwakilan kuasa hukum, namun jajaran direksinya tetap tidak menampakkan diri.

    Kelima penggugat, yakni Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo, menggugat PT BSK, PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, dan Menteri Kehutanan.

    Mereka mengklaim kepemilikan tanah adat seluas sekitar 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang menurut mereka tidak pernah diganti rugi.

    Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari pihak PT BSK maupun kuasa hukumnya atas keterangan yang disampaikan oleh kubu penggugat tersebut. (ign)

  • Nestapa Siswi Baamang: Laporan Buntu di Sekolah, Kilat Direspons Usai Viral

    Nestapa Siswi Baamang: Laporan Buntu di Sekolah, Kilat Direspons Usai Viral

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bagi seorang ibu tunggal yang langkahnya tak lagi leluasa usai kecelakaan, beban terberat bukanlah impitan kemiskinan. Kepedihan paling tajam justru merangsek ketika ia harus menyaksikan putrinya terisak usai dituduh maling dan dicap miskin di hadapan banyak orang.

    Langkah sang ibu mengadukan dugaan perundungan itu ke pihak sekolah nyatanya membentur jalan buntu. Tak membuahkan penyelesaian seperti yang ia harapkan.

    Namun, realitas berbalik seratus delapan puluh derajat saat tangis tertahan itu lepas ke ruang publik. Unggahan akun komunitas Nasi Darurat Sampit di media sosial seolah menjadi peluit yang memicu pemerintah daerah turun tangan.

    Rabu (21/10/2026), ketika kisah pilu siswi madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Baamang itu menyapu linimasa, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor bergegas mendatangi rumah keluarga tersebut.

    Bupati tak datang sendiri. Penjabat Sekretaris Daerah Diana Setiawan serta jajaran Dinas Sosial, Dinas P3AP2KB, Dinas Pendidikan, dan Satpol PP ikut merapat ke lokasi, seperti diberitakan ANTARA.

    Halikinnor mengaku baru mengetahui kasus ini dari jagat maya, senada dengan pengakuan Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang H Syamsu.

    Ia pun berterima kasih kepada komunitas tersebut karena telah membukakan mata pemerintah daerah terhadap kondisi warganya.

    Rentetan instruksi lantas bergulir. Bupati meminta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kotim memanggil kepala sekolah, guru, dan anak yang diduga merundung. Ia juga menginstruksikan Dinas P3AP2KB menyiapkan psikolog.

    Secara terpisah, Halikinnor menghubungi Baznas untuk memperbaiki rumah keluarga itu. Ia pun menebar ancaman akan mengganti kepala sekolah negeri bila perundungan terulang.

    Bila anggaran Baznas maupun pemerintah belum tersedia, Halikinnor menyatakan kesiapannya mengajak pejabat dan pengusaha urunan.

    ”Masa warga kita seperti ini tidak bisa kita bantu?” katanya.

    Uluran tangan pun berdatangan. Siswi itu mendapat banyak sokongan setelah kisahnya viral. Sementara itu, Halikinnor menyebut pemerintah daerah juga akan mengupayakan bantuan untuk menopang kebutuhan hidup keluarga tersebut.

    Penelusuran Kanal Independen atas regulasi, data pemerintah, sejumlah riset, dan kasus serupa di daerah lain memberi gambaran utuh tentang apa yang kemungkinan terjadi seandainya unggahan itu tak pernah menjamah layar ponsel warga.

    Lorong Sunyi sebelum Viral

    Dugaan perundungan itu mengakar setelah sang anak pindah ke sekolah yang lebih dekat dari rumah, sekitar Juni atau Juli lalu. Sang ibu menuturkan, kepindahan itu terjadi menyusul kecelakaan yang menimpanya saat mengantar sang anak ke sekolah lama.

    Insiden tersebut merenggut keleluasaannya berjalan, sekaligus memaksanya berhenti berjualan.

    Menurut sang ibu, terduga pelakunya satu orang, sesama anak perempuan. ”Dibilang orang miskin, tak pernah pegang duit. Di situ dia nangis,” tuturnya.

    Anaknya tak pernah mengecap perundungan di sekolah lama. Setelah pindah, putrinya dicap miskin dan dituduh maling. Tuduhan menyakitkan itu, lanjutnya, dilontarkan di hadapan orang banyak hingga anaknya menanggung malu.

    Dulu, anak itu rajin menjajakan keripik di sekolah lama, membawa pulang hasil sekitar Rp20 ribu sampai Rp30 ribu sehari. Setelah pindah, rutinitas itu terhenti. Tanpa berjualan pun anaknya sudah menjadi sasaran rundungan.

    Sang ibu mengaku sudah meminta bantuan pihak sekolah, tetapi upaya itu belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Anaknya justru makin merasa terintimidasi dan dimusuhi.

    Dugaan ancaman terhadap keselamatan putrinya perlahan membayangi setelah laporan disampaikan. Jok sepeda anaknya pernah disobek terduga pelaku dan perlakuan serupa masih terjadi pascapelaporan.

    Ketakutan yang menumpuk sempat membuat anak itu enggan memanggul tasnya ke sekolah. Ia baru bersedia kembali setelah dibujuk perlahan.

    Kini sang ibu memikul beban sebagai orang tua tunggal tanpa penghasilan. Dia mengaku tidak menerima bantuan pemerintah.

    Keluarga ini bernaung di balik sebagian dinding batako mentah. Sebagian lagi susunan seng bekas.

    Seandainya Tak Viral

    Data dan riset menunjukkan setidaknya empat hal yang kemungkinan tetap berjalan seperti sebelumnya bila unggahan itu tak pernah ada.

    Pertama, siklus ejekan kemungkinan tak kunjung putus. Laporan ke sekolah sudah ditempuh dan, menurut sang ibu, tak menghentikannya.

    Risiko ini pernah ditegaskan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat menanggapi perundungan di sebuah SMP swasta di Purworejo, Jawa Tengah, pada Februari 2020: penanganan yang tidak melindungi korban berpotensi kuat memperparah perundungan karena pelaku tidak terima dilaporkan.

    Kasus Purworejo itu pun baru terkuak lewat video yang telanjur viral. Setelahnya, Gubernur Jawa Tengah memberi santunan kepada korban dan bupati setempat menjenguknya, enam tahun sebelum pola serupa terulang di Baamang.

    Kedua, nestapa ini kemungkinan tak pernah masuk statistik resmi. Sepanjang 2025, Dinas P3AP2KB Kotim mencatat 22 kasus kekerasan yang ditangani, dengan sebagian kecil di antaranya berkaitan dengan perundungan atau kekerasan berbasis media sosial.

    Kepala Dinas P3AP2KB Kotim Achmad Yusi, Rabu (8/7/2026), menyebut angka itu sebagai puncak gunung es karena yang tercatat hanya mereka yang berani buka suara. Korban perundungan verbal dan psikis kerap sungkan melapor.

    ”Bullying ini masih dianggap remeh,” ujarnya.

    Yusi juga menyebut sekolah ramah anak yang bebas perundungan sebagai salah satu indikator penting Kota Layak Anak, predikat yang tengah diupayakan oleh Kotim.

    Ketiga, profil kesejahteraan keluarga itu kemungkinan tak tersentuh pembaruan. Kepala Dinas Sosial Kotim Waren, menyebut keluarga itu tercatat di desil empat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga tidak terjaring Program Keluarga Harapan (PKH).

    Menurut dia, pengelompokan itu kemungkinan didasarkan pada kondisi saat pendataan lampau, tepatnya ketika sang ibu masih mampu bekerja.

    Waren juga menyebut keluarga itu masih tercatat menerima jaminan kesehatan melalui BPJS. Dinas Sosial berencana memverifikasi ulang data keluarga tersebut. Rencana pemutakhiran ini disampaikan pada hari kunjungan bupati.

    Ketentuan Kementerian Sosial mengatur keluarga di desil satu sampai empat dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan sembako, meski tidak otomatis cair.

    Status desil juga bisa diperbarui lewat kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos bila melenceng dari realitas lapangan.

    Dadang lantas meminta Dinas Sosial turun ke lapangan dan memasukkan keluarga itu ke desil satu atau dua sesuai kriteria yang berlaku.

    Keempat, hantaman risiko terberat akan ditanggung sang anak. Laporan UNESCO 2019 bertajuk Behind the Numbers, yang menghimpun data dari 144 negara dan wilayah, mencatat anak yang sering dirundung lebih dari dua kali lebih mungkin bolos sekolah, hasil belajarnya menurun, dan lebih mungkin berhenti dari pendidikan formal selepas sekolah menengah.

    Siswi di Baamang sudah sempat enggan melangkah ke sekolah, risiko yang ikut disinggung bupati: ia tak ingin ada anak di Kotim terampas hak bersekolahnya karena perundungan maupun himpitan ekonomi.

    Dampaknya merentang sangat panjang. Studi King’s College London di American Journal of Psychiatry pada 2014 mengikuti lebih dari 7.700 orang yang lahir di Inggris, Skotlandia, dan Wales pada 1958.

    Mereka yang dirundung semasa kanak-kanak, yang dicatat pada usia 7 dan 11 tahun, mengalami tekanan psikologis lebih tinggi pada usia 23 dan 50 tahun, lebih rentan depresi, berpendidikan lebih rendah, dan pada laki-laki, lebih berisiko menganggur.

    Kemiskinan turut tercatat sebagai faktor kerentanan. Meta-analisis 28 studi oleh peneliti University of Warwick di American Journal of Public Health pada 2014 menemukan korban perundungan lebih mungkin berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah, meski hubungannya terbilang lemah.

    Salah satu kemungkinan penjelasan yang disodorkan peneliti: anak yang tak mampu membeli barang setara milik teman sebayanya bisa dijadikan sasaran.

    Perundungan nyatanya bukan perkara langka. Hasil PISA 2025 yang dirilis OECD pada September 2026 mencatat 24 persen murid Indonesia usia 15 tahun mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan, melampaui rata-rata negara OECD sebesar 20 persen.

    Ancaman Sanksi dan Batas Kewenangan

    Halikinnor mengancam mengganti kepala sekolah negeri bila perundungan kembali terjadi, berikut pengawas, koordinator wilayah (korwil), hingga pejabat dinasnya.

    ”Kalau memang sekolah negeri, nanti akan kita beri sanksi. Minimal kepala sekolahnya kita ganti, termasuk pengawas hingga korwil, termasuk pejabat dinasnya,” tegasnya.

    Ia mempertanyakan perundungan yang berulang tanpa terendus oleh sekolah.

    “Kita ini punya pengawas, kita juga punya kepala bidang yang mengawasi itu. Jangan sampai ini seolah-olah gurunya tidak tahu terjadi seperti itu,” ujarnya.

    Menurut dia, perundungan yang berulang sampai menanamkan trauma dapat menjadi tanda kelalaian pengawasan.

    ”Kalau sampai anak itu trauma, berarti berulang-ulang dia dirundung oleh temannya,” katanya.

    Namun, bupati membingkai ancamannya dengan syarat khusus, yakni kalau memang sekolah negeri. Kasus di Baamang ini terjadi di madrasah, wilayah yang bernaung di bawah payung Kemenag.

    Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, yang diubah dengan PMA Nomor 24 Tahun 2018, menempatkan pengangkatan kepala madrasah negeri di tangan kepala kantor wilayah Kemenag provinsi, dan kepala madrasah swasta di tangan yayasan yang berkoordinasi dengan kantor Kemenag kabupaten.

    Tak satu pun pasalnya memberi celah peran kepada pemerintah kabupaten. Dadang sendiri menyebut keluarga korban dapat mengadu ke Kemenag sebagai instansi yang menaungi madrasah tersebut.

    Untuk ranah sekolah negeri, bupati memang menggenggam wewenang. Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 menyerahkan kewenangan penugasan sekaligus pemberhentian kepala sekolah milik pemerintah daerah kepada pejabat pembina kepegawaian, yang di tingkat kabupaten dipegang bupati.

    Halikinnor menjalankan kewenangan penugasan itu pada Selasa (29/9/2026), saat menyerahkan surat keputusan kepada 20 kepala sekolah.

    Meski begitu, Pasal 28 aturan tersebut tidak menyediakan perundungan murid sebagai alasan pemberhentian tersendiri.

    Alasan pemberhentian yang tersedia antara lain pelanggaran disiplin sedang atau berat dan hasil penilaian kinerja di bawah predikat baik.

    Kemendikdasmen menyebut aturan pencegahan kekerasan yang berlaku sejak Januari 2026, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, memutar kemudi kebijakan dari reaktif menjadi promotif dan preventif.

    Aturan itu mewajibkan pemerintah daerah membentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman paling lambat enam bulan sejak terbit, diketuai sekretaris daerah dengan kepala dinas pendidikan sebagai koordinator.

    Pernyataan Dadang soal pidana punya pijakan tebal. Ia mewanti-wanti sekolah agar tidak menutup-nutupi laporan. Bila sekolah tahu perundungan terjadi lalu membiarkannya, apalagi sampai mengintimidasi korban atau keluarganya, menurut dia sangat parah dan bisa berujung pidana.

    Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang keras setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana di Pasal 80.

    Pasal 54 undang-undang yang sama mewajibkan anak di satuan pendidikan dilindungi dari kekerasan fisik dan psikis, termasuk dari sesama peserta didik, seraya menempatkan perlindungan itu sebagai tugas pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Tanggapan pihak madrasah atas keluhan sang ibu belum diperoleh.

    Bupati juga membuka opsi memindahkan sang anak ke sekolah lain bila hasil asesmen psikolog menunjukkan ia tak memungkinkan bertahan di sekolah yang sama. Menurut bupati, sang anak sekilas tampak baik-baik saja, tetapi ia mengakui dirinya bukan psikolog.

    Namun, memindahkan sekolah berarti menaruh anak itu pada transisi pendidikan untuk kedua kalinya dalam setahun.

    Dalam kasus perundungan murid SD di Jakarta Timur pada 2017 silam, KPAI pernah mengingatkan bahwa korban tidak cukup hanya digeser ke sekolah lain, tetapi harus direhabilitasi agar pendidikannya tak tersendat. Asesmen psikolog yang digagas bupati sejalan dengan langkah pemulihan tersebut.

    Empat Hari Sebelum Viral

    Hanya empat hari sebelum kasus di Baamang ramai diberitakan, Sabtu (17/10/2026), Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno meminta jajaran madrasah mewujudkan gerakan antiperundungan dalam aksi nyata.

    ”Optimalkan peran guru BK untuk mengedukasi dan mencegah kasus perundungan sejak dini,” katanya dalam rapat koordinasi evaluasi program pendidikan madrasah se-Sumatera Selatan di Palembang, seperti diberitakan Sumatera News.

    Kemenag sudah pernah menghadapi dampak serius akibat perundungan di madrasahnya sendiri.

    Juli lalu, Amien Suyitno menyebut insiden ledakan bom rakitan buatan seorang siswa di sebuah madrasah aliyah negeri di Padang dipicu perundungan yang membuat siswa itu merasa termarjinalkan, ditambah lemahnya pengawasan atas konten berbahaya di media digital, seperti diberitakan NU Online.

    Namun, regulasi Kemenag yang secara khusus memagari kekerasan di satuan pendidikannya, yakni PMA Nomor 73 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023, berfokus pada kekerasan seksual.

    Dua keputusan Dirjen Pendidikan Islam yang menjabarkan pendidikan ramah anak tanpa kekerasan, Nomor 4836 Tahun 2022 dan Nomor 1262 Tahun 2024, justru ditujukan khusus untuk pesantren.

    Tembok larangan perundungan di madrasah tertulis tegas dalam petunjuk teknis Masa Taaruf Murid Madrasah (Matamuda) 2026/2027 yang disosialisasikan pada 2 Juli 2026, tetapi masa berlakunya hanya sebatas untuk pengenalan murid baru.

    Tanggapan Kantor Kemenag Kotim juga belum diperoleh hingga berita ini diturunkan. Dadang menyebut DPRD akan berupaya menindaklanjuti sengkarut kasus ini setelah pembahasan APBD 2027 rampung.

    Sementara keriuhan aturan dan sanksi bagi pihak sekolah terus bergulir, sang ibu hanya menyandarkan satu permohonan sederhana: anaknya bisa kembali belajar tanpa dihantui ketakutan.

    ”Walaupun kami miskin, jangan bully anak saya,” katanya. (ign)

  • Cuan Rp 97 Juta Bisnis Pornografi di Sampit, Ancaman Setahun Penjara di Depan Mata

    Cuan Rp 97 Juta Bisnis Pornografi di Sampit, Ancaman Setahun Penjara di Depan Mata

    SAMPIT, kanalindependen.id – Transaksi awal itu nyaris tak mencolok. Polisi yang tengah berpatroli siber membayar Rp 85 ribu melalui metode QRIS untuk menebus 17 cendol, satuan dukungan di sebuah akun Trakteer.

    Begitu pembayaran tuntas, tiga foto dan tiga video masuk melalui aplikasi Telegram. Siapa sangka, riwayat pembelian bernilai kecil inilah yang menjadi pintu masuk aparat untuk menguliti perputaran uang yang jauh lebih masif.

    Berdasarkan dakwaan jaksa, N, perempuan pemilik akun tersebut, meraup Rp 97 juta dari penjualan foto dan video bermuatan pornografi yang menampilkan dirinya sendiri.

    Penjualan ini bergulir terhitung sejak Maret hingga sekitar 17 Juni 2026. Menurut keterangan N, para pembeli memang diarahkan untuk bertransaksi melalui Trakteer, platform yang secara tertulis melarang konten pornografi.

    Senin (19/10/2026), tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menuntut N hukuman satu tahun penjara di Pengadilan Negeri Sampit. Padahal, pasal yang didakwakan kepadanya mengancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

    Anatomi Perputaran Uang

    Cara kerja N terkuak rinci dari rentetan keterangannya di ruang sidang. Ia memasarkan foto dan video dirinya melalui TikTok, Instagram, dan Trakteer.

    Pembeli kemudian diarahkan membeli cendol. Platform ini memberikan keleluasaan penuh kepada para kreator untuk meracik nama dan harga satuan dukungan, yang juga bisa dipasang sebagai syarat membuka konten eksklusif.

    Berangkat dari pembelian polisi, satu cendol di akun N dihargai Rp 5.000. Konten di akun terdakwa tidak disajikan melalui fitur bawaan Trakteer, melainkan menyeberang dan dikirim di luar platform.

    Setelah menebus satuan dukungan, pembeli wajib menyetorkan tangkapan layar bukti transaksi ke nomor WhatsApp atau akun Telegram yang tertaut di halaman Trakteer N.

    Terdakwa lantas memeriksa silang bukti bayar tersebut, sebelum akhirnya mengirimkan paket visual sesuai tarif. Paket ini dijajakan mulai dari Rp 35 ribu hingga Rp 130 ribu, setara dengan tujuh sampai 26 cendol.

    Mengacu pada dokumen dakwaan, N memproduksi sendiri sekitar 30 konten. Penjualannya menghasilkan Rp 50 juta pada Maret, Rp 20 juta pada April, Rp 20 juta pada Mei, serta Rp 7 juta pada rentang awal Juni hingga sekitar 17 Juni 2026. Pendapatan bulan pertama saja langsung menyumbang 51,5 persen dari keseluruhan.

    ”Dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2026 hingga bulan Juni 2026, terdakwa berhasil melakukan penjualan konten pornografi miliknya dengan total perolehan uang sebesar Rp 97.000.000,” demikian bunyi surat dakwaan jaksa.

    Selama sekitar 109 hari rentang waktu tersebut, rata-ratanya hampir Rp 890 ribu sehari. Andaikan seluruh uang itu bersumber dari paket termahal, transaksinya terjadi sekitar 750 kali. Sebaliknya, bila semuanya berasal dari paket termurah, volumenya melonjak menyentuh sekitar 2.770 kali.

    Saldo di Trakteer secara berkala dialirkan ke dompet digital DANA milik N. Ia mengaku menarik uang antara Rp 100 ribu dan Rp 2 juta setiap harinya, dengan jeda waktu cair sekitar tiga hari.

    Keterangan ini bertepatan dengan panduan resmi Trakteer: pencairan reguler diproses paling lama lima hari kerja, dan hanya bisa diajukan ke akun penarikan yang sudah diverifikasi oleh sistem.

    Jejak akun Trakteer inilah yang diendus oleh patroli siber, lalu berujung pada penangkapan N di sebuah rumah di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, pada 25 Juni 2026.

    Tembok Aturan dan Celah Platform

    Trakteer dikelola PT Apresiasi Karya Nusantara, perusahaan yang berkedudukan di Bandung dan terdaftar sah sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE).

    Syarat dan ketentuannya yang diperbarui pada 17 September 2025 memuat batasan tegas: melarang pengguna mengunggah, memublikasikan, atau mendanai konten berisi pornografi maupun ketelanjangan eksplisit.

    Larangan itu bukan barang baru. Pada Juni 2020, akun resmi Trakteer di Twitter, kini X, memperingatkan bahwa konten berbau pornografi dilarang keras. Para pelanggarnya terancam pembersihan konten hingga penutupan akses layanan.

    Platform ini sebenarnya membekali diri dengan instrumen pengereman. Halaman bantuannya menyebut akun yang secara eksplisit menampilkan pornografi dapat dibekukan.

    Sebagai konsekuensi lanjutan, akun yang dibekukan kehilangan akses untuk memverifikasi rekening maupun meminta pencairan dana.

    Syarat dan ketentuan juga memberi Trakteer hak menahan dana yang terindikasi melanggar hukum, serta menyampaikan informasi pengguna kepada pihak berwenang bila diwajibkan oleh regulasi.

    Kenyataannya, rem tersebut tidak menghentikan perputaran uang di akun N. Menurut pengakuannya, ia bisa menarik uang setiap hari. Dakwaan mencatat besaran Rp 97 juta terkumpul dalam rentang waktu sekitar tiga setengah bulan.

    Setiap dukungan finansial yang masuk turut dipotong oleh penyedia layanan. Halaman harga Trakteer mematok biaya platform sebesar 5 persen dari setiap dukungan, sementara biaya mitra pembayaran dihitung terpisah merujuk pada metode yang dipilih pendukung. Bila Rp 97 juta itu merupakan nilai kotor yang seluruhnya dibayar melalui Trakteer, potongan 5 persen tersebut setara dengan sekitar Rp 4,85 juta.

    Celah utama skema ini bersembunyi pada pembagian peran. Trakteer disulap menjadi etalase sekaligus loket penerima pembayaran, sementara lalu lintas foto dan video berpindah tangan di luar perbatasan platform.

    ”Kami hanya bertindak sebagai penyedia teknologi dan fasilitator transaksi,” demukian Trakteer menulis dalam dokumen aturannya.

    Platform melepaskan tanggung jawab atas kerugian atau sengketa akibat interaksi kreator dan pendukung di luar jangkauan platform mereka.

    Dalam dokumen yang sama, moderasi sebelum tayang hanya disebut berlaku untuk produk Trakteer Shop, dengan estimasi paling lama 2×24 jam.

    Skema bisnis N tidak melewati jalur tersebut. Pembeli menebus satuan dukungan, lalu menanti berkas dikirimkan melalui aplikasi yang sama sekali berbeda.

    Kewajiban platform digital ini diawasi oleh negara. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang diubah dengan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021, mewajibkan PSE lingkup privat memastikan sistemnya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik terlarang. Konten semacam itu wajib diputus aksesnya.

    PSE yang membandel dapat dikenai pemutusan akses. Aturan yang sama membukakan jalan pembebasan tanggung jawab hukum bagi platform berbasis konten pengguna yang sudah menjalankan kewajiban tersebut.

    Penyalahgunaan platform dukungan kreator sebagai medium transaksi konten seksual sudah lama menjadi catatan.

    Sebuah penelitian tentang pekerja seks berbasis konten menemukan Trakteer dan Saweria cukup sering dipakai penyedia konten seksual untuk menerima pembayaran.

    Komdigi sendiri mencatat ada 798.181 konten pornografi yang ditangani sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 15 April 2026.

    Hingga berita ini diterbitkan, Trakteer belum menanggapi pertanyaan yang dikirim Kanal Independen melalui surel pada Rabu (21/10/2026).

    Beban Pasal Baru, Tuntutan Setahun

    Dalam persidangan, jaksa menjerat N dengan dakwaan tunggal: Pasal 407 ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Saat KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, Pasal 622 mencabut Pasal 29 Undang-Undang Pornografi dan memindahkan rujukannya ke Pasal 407 ayat (1). Rujukan ke pasal kesusilaan Undang-Undang ITE juga ikut dialihkan ke pasal yang sama.

    Rumusan asli Pasal 407 ayat (1) memuat pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama sepuluh tahun. Pasal VII angka 38 UU 1/2026 menghapus batas bawah itu, sehingga yang tersisa adalah penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak kategori VI, yakni Rp 2 miliar.

    Dengan rumusan itu, tuntutan satu tahun penjara setara dengan sepersepuluh dari ancaman maksimal. Penjualan yang didakwakan kepada N berlangsung di bawah aturan baru karena dimulai pada Maret 2026. Penjelasan undang-undang juga menarik garis yang tegas.

    Membuat konten pornografi untuk diri sendiri tidak termasuk perbuatan yang dipidana. Hukum menjerat, antara lain, perbuatan menawarkan, menyebarluaskan, dan memperjualbelikannya.

    KUHP juga menyediakan pidana tambahan berupa perampasan barang atau tagihan. UU 1/2026 mempertegas cakupannya: barang milik terpidana yang diperoleh dari tindak pidana, serta keuntungan ekonomi langsung maupun tidak langsung, dapat dirampas.

    Perampasan bahkan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan kewajiban menyerahkan atau menggantinya dengan uang menurut taksiran hakim.

    Kendati demikian, status barang bukti dalam perkara N, termasuk uang hasil penjualan, tidak disebut dalam keterangan tuntutan yang terungkap ke publik.

    Pasal 407 sudah diterapkan di berbagai pengadilan sepanjang 2026 dengan rupa-rupa karakter perkara. Pada 5 Maret 2026, Pengadilan Negeri Semarang memvonis seorang mahasiswa pembuat sekitar 1.100 berkas pornografi deepfake dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 2 miliar, lebih berat dari tuntutan jaksa tujuh bulan.

    Perkara itu menyangkut wajah orang lain yang dipakai tanpa izin, sehingga ada korban yang dirugikan.

    Bulan ini, Pengadilan Negeri Nganjuk mulai mengadili seorang perempuan yang didakwa dengan pasal yang sama karena diduga menjual video bermuatan pornografi yang ia perankan lewat Telegram. Sidangnya digelar tertutup.

    Palu putusan kini berada di tangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit.

    ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata jaksa dalam tuntutannya.

    Sementara rentetan persidangan itu terus berjalan, halaman syarat dan ketentuan Trakteer masih konsisten memuat larangan yang sama: pornografi tidak boleh diunggah, dipublikasikan, ataupun didanai lewat platform tersebut. (ign)