Penulis: Gunawan

  • Kabut Asap Ganggu Pelayaran Sampit, KSOP Sesuaikan Waktu Keberangkatan Kapal

    Kabut Asap Ganggu Pelayaran Sampit, KSOP Sesuaikan Waktu Keberangkatan Kapal

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, selama kurang lebih empat bulan terakhir turut mengancam kelancaran transportasi.

    Untuk menjaga keselamatan pelayaran di perairan Sampit, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit mengatur waktu keberangkatan kapal saat jarak pandang terganggu.

    ”Untuk kapal-kapal berukuran kecil, kami memberikan imbauan khusus dan tidak mengizinkan keberangkatan pada malam hari atau saat dini hari ketika kabut asap sangat tebal dan jarak pandang terbatas. Keberangkatan diarahkan pada pagi menjelang siang hari saat kondisi visual lebih aman,” kata Hotman Siagian saat acara coffee morning dan pelepasan Kepala KSOP Kelas III Sampit di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Selasa (20/10/2026).

    Di akhir  masa tugasnya, Kepala KSOP Kelas III Sampit Hotman Siagian kini berpindah tugas sebagai Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa, Jakarta Utara, pada 23 Oktober 2026.

    Sebelum meninggalkan Kota Sampit, ia masih menanggapi sejumlah pertanyaan awak media terkait situasi pelayaran di Pelabuhan Sampit saat kabut asap tebal mengganggu jarak pandang.

    Hotman Siagian  menegaskan, berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap tidak serta-merta membuat kapal dilarang berlayar.

    Langkah yang diambil adalah menunda keberangkatan apabila kondisi perairan belum memungkinkan untuk dilalui dengan aman.

    Pengaturan tersebut terutama diberlakukan terhadap kapal-kapal berukuran kecil yang menghadapi risiko lebih besar ketika harus bernavigasi dalam kondisi kabut tebal, khususnya pada malam hingga dini hari.

    ”Keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan operasional kapal. Karena itu, waktu keberangkatan perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca dan jarak pandang,” ujarnya.

    Penurunan jarak pandang menjadi salah satu persoalan yang harus diantisipasi dalam operasional kapal di perairan Sampit selama kabut asap melanda.

    Hotman menyebut, berdasarkan pemantauan terakhir yang disampaikannya, jarak pandang berada pada kisaran 800 meter. Dalam kondisi tertentu, jarak pandang sekitar 500 meter masih memungkinkan kapal bermanuver dengan aman pada kecepatan sekitar 10 knot.

    Sementara itu, kecepatan kapal penumpang rata-rata berkisar 6–10 knot, meskipun kapal Pelni dapat beroperasi dengan kecepatan lebih tinggi.

    ”Secara umum, pada kecepatan kapal sekitar 10 knot, jarak pandang 500 meter masih memungkinkan untuk bermanuver aman. Rata-rata kecepatan kapal penumpang berkisar 6 hingga 10 knot, bahkan kapal Pelni bisa lebih, dan sejauh ini navigasi tetap berjalan dengan aman serta terkendali,” ujarnya.

    Kondisi tersebut tetap membutuhkan kewaspadaan nakhoda karena kemampuan melihat objek di sekitar kapal merupakan faktor penting dalam bernavigasi. Ketika jarak pandang menurun, nakhoda harus menyesuaikan pengoperasian kapal dengan kondisi aktual di perairan.

    Hotman menegaskan, angka jarak pandang yang disampaikannya bukan berarti seluruh kapal otomatis dapat diberangkatkan pada kondisi yang sama.

    Keputusan operasional tetap harus mempertimbangkan prakiraan cuaca, kondisi kapal, kecepatan, serta persyaratan keselamatan pelayaran.

    Untuk mengantisipasi risiko pelayaran akibat kabut asap, KSOP Sampit telah mengeluarkan surat edaran dan imbauan kepada pengguna jasa maritim.

    Pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna memantau perkembangan cuaca serta jarak pandang di perairan Sampit.

    ”Terkait penurunan jarak pandang akibat kabut asap dalam beberapa bulan terakhir, kami telah mengeluarkan surat edaran dan imbauan kepada seluruh pengguna jasa maritim. Kami berkoordinasi secara intensif 24 jam dengan pihak BMKG untuk memantau prakiraan cuaca dan kondisi jarak pandang (visibility),” jelas Hotman yang telah bertugas selama 1 tahun 5 bulan sebagai Kepala KSOP Kelas III Sampit.

    Pemantauan tersebut menjadi dasar penting bagi petugas dan pengguna jasa maritim untuk mengantisipasi perubahan kondisi perairan. Sebab, jarak pandang yang masih memadai pada suatu waktu dapat berubah ketika kabut asap semakin tebal.

    Hotman menegaskan, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tetap harus memenuhi persyaratan teknis dan mempertimbangkan kondisi cuaca berdasarkan informasi BMKG.

    ”Sesuai arahan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, keselamatan berlayar adalah prioritas utama. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib memenuhi kelengkapan dokumen teknis serta memperhitungkan prakiraan cuaca dari BMKG,” tegasnya.

    Selain pemantauan cuaca, KSOP Sampit juga rutin melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal atau ramp check sebelum menerbitkan SPB. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kapal yang berangkat memenuhi persyaratan keselamatan.

    ”Kami terus mengimbau nakhoda untuk waspada dan berhati-hati. Kami juga rutin melaksanakan uji kelaiklautan kapal (ramp check) sebelum menerbitkan SPB guna memastikan seluruh kapal penumpang yang keluar masuk benar-benar laik laut,” katanya.

    Meski kabut asap menurunkan jarak pandang di perairan Sampit, pelayanan kapal penumpang untuk rute menuju Semarang dan Surabaya masih berjalan.

    Hotman menyebut, kapal penumpang dari Sampit menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, maupun Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tetap terlayani.

    ”Untuk kapal penumpang tujuan Sampit–Tanjung Emas (Semarang) maupun Sampit–Tanjung Perak (Surabaya), operasional tetap berjalan dan terlayani dengan baik,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Pamit Tinggalkan KSOP Sampit, Hotman Siagian Titip Pesan Tegas: Kapal Tak Layak Jangan Diberi Izin Berlayar

    Pamit Tinggalkan KSOP Sampit, Hotman Siagian Titip Pesan Tegas: Kapal Tak Layak Jangan Diberi Izin Berlayar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Menjelang kepindahannya ke KSOP Kelas III Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit Hotman Siagian menitipkan pesan tegas kepada seluruh insan transportasi laut agar tidak berkompromi dengan keselamatan pelayaran.

    Ia menegaskan kalimat berulang sebanyak dua kali, bahwa kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan tidak boleh diberi izin berlayar, apa pun alasannya.

    ”Keselamatan adalah harga diri kita sebagai insan transportasi. Jangan pernah berkompromi dengan keselamatan; jika kapal tidak memenuhi persyaratan keselamatan, maka jangan diberikan izin berlayar,” tegas Hotman Siagian dalam kegiatan coffee morning sekaligus pelepasannya di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Selasa (20/10/2026).

    Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menjaga integritas, ketegasan dalam menjalankan pengawasan, serta tanggung jawab petugas dalam melindungi keselamatan awak kapal, penumpang, dan pengguna transportasi laut.

    ”Sebagaimana arahan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi 14 Oktober lalu, beliau menyampaikan, keselamatan bukan sekadar bagian  dari prosedur pelayanan, melainkan prinsip utama yang harus menjadi pegangan setiap insan transportasi,” ujarnya.

    Ia mengingatkan bahwa keputusan memberikan izin berlayar harus didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang berlaku. Kelancaran operasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kekurangan yang berpotensi membahayakan pelayaran.

    Karena itu, pemeriksaan dan pengawasan kapal harus dijalankan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar memenuhi formalitas administrasi.

    Setiap keputusan harus berpijak pada aturan dan mempertimbangkan risiko yang dapat timbul apabila kapal beroperasi tanpa memenuhi standar keselamatan,” tegasnya.

    Petugas Harus Berani Menolak Pelanggaran

    Selain menekankan keselamatan, Hotman mengingatkan jajaran KSOP agar menjaga integritas dalam menjalankan kewenangan.

    Menurutnya, profesionalisme petugas tidak hanya terlihat dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga dari keberanian mengambil keputusan yang benar ketika berhadapan dengan pelanggaran.

    ”Tingkatkan integritas, berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang salah dan berani menindak pelanggaran,” pesannya.

    Peringatan tersebut menjadi penegasan bahwa pengawasan keselamatan membutuhkan ketegasan, termasuk ketika petugas harus menolak sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan.

    Aturan tidak boleh dikesampingkan demi kepentingan tertentu karena konsekuensinya dapat menyangkut keselamatan banyak orang.

    Hotman juga meminta seluruh pegawai membangun kerja tim yang solid, responsif terhadap persoalan, dan terbuka dalam berbagi pengetahuan.

    Hubungan baik dengan instansi terkait serta para pemangku kepentingan, menurutnya, perlu terus dijaga agar pelaksanaan tugas di lingkungan kepelabuhanan berjalan efektif.

    Ia mengingatkan kualitas pelayanan publik tidak cukup diukur dari pencapaian administrasi maupun angka kinerja. Pelayanan harus dilandasi tanggung jawab, kepedulian, dan kesungguhan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

    ”Cintai apa yang kamu kerjakan. Kerjakan apa yang kamu cintai. Teruslah bekerja sesuai aturan dan layani dengan prima, niscaya Tuhan akan menolong kita,” ujarnya.

    Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat agar jajaran KSOP tidak berhenti pada rutinitas pekerjaan.

    Setiap tugas harus dilaksanakan dengan kesadaran terhadap tanggung jawab yang melekat, terutama ketika keputusan petugas berhubungan langsung dengan keselamatan pelayaran.

    Hotman mengakui masih terdapat berbagai hal yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan.

    Menurutnya, tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh KSOP, tetapi membutuhkan kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, operator pelabuhan, dan pelaku usaha.

    Ia berharap koordinasi yang telah terbangun selama masa kepemimpinannya tetap dipertahankan meskipun dirinya akan melanjutkan tugas di tempat berbeda.

    ”Saya berharap jajaran yang melanjutkan tugas di Sampit perlu mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus terus memperbaiki kekurangan dalam pelayanan,” ujarnya.

    Ia juga mendorong agar pengembangan Pelabuhan Sampit dilakukan secara lebih proaktif dan inovatif. Ke depan, pelabuhan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak kunjungan kapal berukuran besar serta menjawab tantangan kepelabuhanan yang semakin kompleks.

    ”Ke depan, tantangan akan semakin kompleks, namun saya percaya dengan semangat kebersamaan dan tekad untuk terus maju, Pelabuhan Sampit ke depannya akan banyak dikunjungi oleh kapal besar, mampu menjawab setiap tantangan dengan solusi yang inovatif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

    Hotman menilai kemajuan pelabuhan membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya mengandalkan capaian yang sudah ada.

    Perbaikan perlu dilakukan secara berkelanjutan, disertai keberanian mengatasi persoalan sejak awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

    Dalam menjalankan amanah, ia kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab setiap pihak.

    Prinsip tersebut, termasuk dalam urusan keselamatan pelayaran, harus tetap dijaga agar perkembangan aktivitas pelabuhan tidak mengesampingkan aspek keamanan.

    Berharap Pelabuhan Sampit Terus Berkembang

    Selama 1 tahun 5 hulan Hotman bertugas, tepatnya pada 9 Mei 2025 hingga 14 Oktober 2026, ia menaruh harapan tinggi kedepannya Pelabuhan Sampit dapat terus menjadi pelabuhan yang berkembang maju.

    ”Tujuan kami hanya satu, Pelabuhan Sampit menuju kelas dunia yang diwujudkan dengan telah adanya kapal asing yang masuk di perairan Sampit,” ujarnya diakhir masa tugasnya.

    Sebelum ia melanjutkan penugasan sebagai Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa, Jakarta Utara, mulai Jumat, 23 Oktober 2026.

    Hotman menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi terkait, asosiasi, pelaku usaha, jajaran KSOP, dan insan pers yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama di Sampit.

    ”Terima kasih atas sinergi dan kerjasama yang terjalin dan kami mohon maaf apabila selama bertugas terdapat perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan. Semoga semangat kebersamaan yang telah dibangun dapat terus terpelihara, jajaran KSOP tetap menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, dan mengutamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Hotman Siagian Pindah ke KSOP Sunda Kelapa, Ini Capaian Kinerjanya Selama 1,5 Tahun di Sampit

    Hotman Siagian Pindah ke KSOP Sunda Kelapa, Ini Capaian Kinerjanya Selama 1,5 Tahun di Sampit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hotman Siagian resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit dengan meninggalkan sejumlah capaian kinerja selama 1 tahun 5 bulan bertugas.

    Mulai dari realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai 135 persen dari target nasional pada 2025, peningkatan pengawasan keselamatan kapal, peningkatan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, hingga pengembangan inovasi digital pelayanan kepelabuhanan.

    Belasan capaian tersebut menjadi bagian dari hasil kerja yang dipaparkannya dalam acara Coffee Morning dan Pelepasan Kepala KSOP Kelas III Sampit di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Selasa (20/10/2026).

    ”Hari ini menjadi hari yang bersejarah dan penting bagi saya, karena setelah 1 tahun 5 bulan bertugas di Kantor KSOP Kelas III Sampit sejak 09 Mei 2025, saya menerima amanah tugas baru sebagai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa, Jakarta Utara mulai 23 Oktober 2026,” kata Hotman Siagian.

    Hotman menyampaikan pesan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengenai prinsip profesionalitas dalam rotasi jabatan. Menurutnya, penempatan pejabat harus mengedepankan kompetensi, rekam jejak, dan kinerja, bukan kepentingan pribadi.

    ”Perpindahan jabatan ini murni didasarkan pada penilaian profesional, rekam jejak, dan kinerja, tanpa adanya transaksi finansial maupun sekadar kedekatan pribadi,” katanya, mengutip arahan Menteri Perhubungan pada 14 Oktober 2026 saat ia dilantik sebagai Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa.

    Ia menegaskan, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi dan upaya penyegaran untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

    ”Mutasi atau rotasi yang terjadi dalam satu sistem organisasi merupakan satu hal yang sangat wajar dan harus dilakukan dengan baik oleh pejabat yang digantikan ataupun yang menggantikan dalam mewujudkan integritas pelayanan, optimis, humanis serta bekerja dengan hati,” ujar Hotman.

    PNBP Lampaui Target Nasional, Aktivitas Kepelabuhanan Meningkat

    Sebelum pamit, ia meninggalkan sejumlah capaian kinerja diantaranya, realisasi PNBP yang tercatat mencapai 135 persen dari target nasional, sedangkan serapan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mencapai 99,94 persen.

    Hingga 20 Oktober 2026, realisasi PNBP KSOP Sampit tercatat sebesar 84,64 persen, sedangkan realisasi DIPA mencapai 68,24 persen.

    Capaian tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan aktivitas pelayanan dan pengawasan keselamatan kapal. Sepanjang 2025, KSOP Kelas III Sampit menerbitkan 2.954 sertifikat keselamatan kapal, meningkat 56 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

    Aktivitas keluar masuk kapal dan bongkar muat juga mengalami peningkatan mencapai 16.206.406 ton, naik 55,73 persen. Sementara itu, data kunjungan dan keberangkatan kapal mencapai 9.493.390, meningkat 34,33 persen dibandingkan 2024.

    Hotman menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan semata-mata keberhasilan internal KSOP. Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pelayanan serta pengawasan transportasi laut.

    Semua tugas dan capaian tersebut dapat diraih, terealisasikan atas sinergitas, kolaborasi dan dukungan serta kerja sama dengan TNI/Polri, Kantor Kementerian/Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur/lembaga/instansi terkait, para pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit yang terus berupaya meningkatkan integritas pelayanan dan bekerja dengan hati nurani,” ungkapnya.

    Atas capaian kinerja tersebut, KSOP Kelas III Sampit juga meraih penghargaan terbaik kedua SMRT Challenge kategori Lomba Video Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

    KSOP Kelas III Sampit turut menyelenggarakan posko angkutan laut Natal 2025 dan angkutan Lebaran 2026 melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Atas keberhasilan mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, Hotman menerima penghargaan dari Bupati Kotim Halikinnor.

    ”Terima kasih kepada Pak Bupati Kotim atas penghargaan yang telah diberikan kepada kami,” ucap Hotman dihadapan Halikinnor yang juga turut hadir dalam acara Coffee Morning tersebut.

    Selain itu, KSOP Kelas III Sampit meraih predikat terbaik kedua 2026 dalam kategori penyusunan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) tingkat sedang se-Kalimantan Tengah dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Inovasi Digital dan Legalitas Kapal Jadi Perhatian

    Dalam aspek peningkatan pelayanan publik, Hotman menyampaikan pengembangan SI-JELAWAT, singkatan dari Sistem Integrasi Jajak Evaluasi, Layanan Administrasi dan Wadah Aspirasi Terpadu.

    Inovasi tersebut dikembangkan sebagai sarana monitoring dan evaluasi pelayanan yang transparan, responsif, serta akuntabel.

    Berdasarkan data yang disampaikan, mutu pelayanan melalui sistem tersebut memperoleh rata-rata nilai A atau kategori sangat baik selama periode 26 Januari hingga 20 Oktober 2026.

    Peningkatan layanan juga dilakukan melalui pemanfaatan sistem Inaportnet dan MaritimHUB bagi pengguna jasa di wilayah Pelabuhan Sampit.

    Di bidang legalitas kapal, KSOP melaksanakan pengukuran dan penerbitan E-Pas Kecil untuk kapal di bawah GT 7, sosialisasi keselamatan pelayaran, serta pembagian jaket pelampung gratis di wilayah Pegatan.

    Hotman memaparkan, pada periode 2019–2021 telah diterbitkan 1.253 pas kecil. Sementara itu, sejak 2022 hingga 18 September 2026, penerbitan E-Pas Kecil mencapai 644 dokumen. Dengan demikian, total pas kecil yang diterbitkan dalam kedua periode tersebut mencapai 1.897 dokumen.

    ”Penerbitan dokumen ini menjadi bagian dari upaya kami memberikan kepastian legalitas kapal sekaligus mendorong pemenuhan ketentuan keselamatan pelayaran,” ujarnya.

    Pada 2026, KSOP Kelas III Sampit juga merealisasikan progres penggantian dermaga kapal patroli untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keandalan armada dalam menjalankan pengawasan serta menjaga keselamatan pelayaran.

    ”Realisasi kapal patroli di wilayah Bagendang, hngga saat ini sudah mencapai 60 persen, kami berharap pembangunannya selesai tahun ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Hotman menyampaikan sejak ia pindah tugas, posisi jabatan Kepala KSOP Kelas III Sampit dijabat oleh Capt Indra Novel Sinaga sebagai pelaksana tugas (Plt) terhitung sejak 15 Oktober 2026. Secara defenitif, Indra masih menjabat sebagai Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas III Sampit.

    Selain pergantian kepala kantor, posisi Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal yang sebelumnya dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Herianto,  juga digantikn oleh Luis Setiawan yang sebelumnya bertugas di KSOP Kelas I Balikpapan.

    Hotman memperkenalkan sekaligus menyambut kehadiran Luis dan berharap koordinasi serta kolaborasi yang telah dibangun dapat terus dilanjutkan.

    ”Kami doakan dan percaya bahwa Bapak Luis akan dapat melanjutkan perjuangan sinergitas dan kolaborasi untuk mewujudkan pelayanan prima di Kota Sampit yang kita cintai ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Capt Indra Novel Sinaga, juga turut menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Hotman Siagian.

    Indra mengatakan, arahan dan evaluasi yang diberikan selama bekerja bersama Hotman menjadi bekal bagi jajaran KSOP untuk menjalankan tanggung jawab kedinasan dengan lebih baik.

    ”Selama bekerja bersama Bapak Hotman, banyak pelajaran dan pengalaman yang kami peroleh. Tugas di KSOP Kelas III Sampit mempertemukan kita dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, mulai dari pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, hingga koordinasi dengan instansi terkait,” ungkap Indra.

    Apresiasi juga disampaikan Bupati Kotim Halikinnor kepada Hotman Siagian atas pengabdian selama memimpin KSOP Kelas III Sampit.

    ”Atas nama pemerintah daerah dan mewakili seluruh masyarakat Kotawaringin Timur, kami menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Pak Hotman Siagian. Teriring doa semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan meraih kesuksesan yang lebih besar di tempat penugasan yang baru,” ujar Halikinnor.

    Ia menilai Hotman telah membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, serta menjalin komunikasi dengan pelaku usaha, masyarakat, dan insan pers.

    ”Kepemimpinan yang baik tidak diukur dari lamanya waktu, tetapi dari kesan, capaian dan manfaat yang ditinggalkan,” ujar Halikinnor.

    Menurutnya, sejumlah capaian selama masa kepemimpinan Hotman menjadi bagian dari rekam jejak yang patut diapresiasi. Salah satunya adalah pengembangan inovasi pelayanan digital yang terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan.

    ”Inovasi pelayanan dan kemitraan lintas instansi penting untuk dipertahankan agar kualitas pelayanan publik di sektor kepelabuhanan terus berkembang,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa perpindahan tugas merupakan hal lumrah dalam perjalanan pengabdian seorang aparatur negara. Karena itu, hubungan baik yang telah terjalin diharapkan tidak berhenti hanya karena pergantian penugasan.

    Halikinnor berharap Hotman memperoleh kelancaran dalam menjalankan amanah baru sebagai Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa.

    Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama berinteraksi terdapat kekeliruan, baik dalam hubungan kedinasan maupun pribadi.

    ”Perpindahan tugas hanyalah rotasi tempat penugasan. Sebagai ASN, kita ibarat prajurit yang harus siap ditempatkan di mana saja. Namun, perpindahan tugas ini tentu tidak memutuskan tali silaturahmi yang sudah terjalin sangat erat selama ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada beliau di tempat tugas yang baru dan semoga tidak melupakan Kota Sampit,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Bos PT BAP Absen Mediasi, Nasib Gugatan Rp120,99 Miliar di Tangan Hakim Mediator

    Bos PT BAP Absen Mediasi, Nasib Gugatan Rp120,99 Miliar di Tangan Hakim Mediator

    SAMPIT, kanalindependen.id – Beban tuntutan hukum senilai Rp120,99 miliar membawa enam warga dari wilayah Sebabi, Kecamatan Telawang, melangkah ke Pengadilan Negeri (PN) Sampit, Selasa (20/10/2026).

    Mereka datang untuk menghadapi rentetan dalil perbuatan melawan hukum dari PT Binasawit Abadipratama (BAP). Namun, ketika pengadilan menggelar mediasi untuk mencari jalan damai, keseimbangan di ruang perundingan itu tidak tercipta.

    Anak usaha Golden Agri-Resources di bawah Sinar Mas Group tersebut tidak menghadirkan prinsipal perusahaannya. Mereka hanya mengutus kuasa hukum. Menyisakan ruang kosong di kursi pihak penggugat.

    Kekosongan ini langsung bergesekan dengan pedoman peradilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menempatkan kehadiran langsung sebagai sebuah kewajiban.

    Aturan ini memegang garis batas yang tegas. Jika mediator menilai penggugat tidak beriktikad baik, majelis hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

    Dalam perkara bernomor 81/Pdt.G/2026/PN Spt ini, enam nama tercatat sebagai tergugat, yakni Yastok SK, Y. Seruan, Petrus Limbas, Anti Panting, Priono SJ, dan Sardiono. Keenam warga ini tidak datang sendiri.

    Mereka menghadapi sang korporasi sawit dengan benteng pertahanan dari tim hukum Lembaga Bantuan Hukum Dewan Adat Dayak (LBH DAD) Provinsi Kalimantan Tengah.

    Tidak Ada Kata Tawar

    Setelah sidang dengan agenda pemeriksaan para pihak lalu mediasi, kuasa hukum tergugat, Oky Lampe, meluangkan waktu memperkenalkan timnya.

    Dia didampingi Okto Fadianus, Heronika Rahan, dan Anggi. Adapun kepengurusan LBH DAD Kalteng sendiri tercatat baru dilantik pada 22 Mei 2026 lalu.

    Menurut Oky, hakim mediator memberikan penekanan terkait kewajiban hadir bagi prinsipal. ”Jadi memang tidak ada kata tawar, karena memang prinsipal dari pihak masyarakat Sebabi sudah hadir,” kata Oky kepada wartawan usai persidangan.

    Pihaknya memastikan akan tetap menghormati jalannya proses hukum sembari menunggu respons perusahaan.

    ”Kami tunggu iktikad baik dari prinsipal pihak Binasawit Abadipratama untuk bisa hadir dan duduk bersama untuk bermediasi dengan masyarakat Sebabi,” ujarnya.

    Tim LBH DAD, kata Oky, bersiap mendampingi keenam warga tersebut menyusuri lorong peradilan hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

    Ketidakhadiran bos perusahaan ini tentu memantik tanya. Anggota tim hukum lainnya, Heronika, menuturkan alasan yang disampaikan pihak perusahaan kepada pengadilan.

    ”Alasannya karena memang sedang bekerja di luar kota dan mereka beralamat di Jakarta,” katanya.

    Menurut Heronika, aturan Mahkamah Agung mewajibkan prinsipal hadir karena tanpa kehadiran mereka, hakim mediator kehilangan pandangan untuk menakar tujuan dan harapan para pihak secara utuh.

    ”Kalau memang bahasanya di gugatan, ya bahasa-bahasa hukum yang sudah ditangani oleh kuasa hukum. Tapi kalau prinsipal, kita tahu seperti apa dia maunya,” tuturnya.

    Dia menjamin keenam warga tergugat memegang komitmen penuh untuk duduk di meja mediasi. ”Saya kira memang itu kewajiban semua pihak untuk menghadirkan prinsipal,” ujar Heronika.

    Sampai mediasi hari itu ditutup, belum ada kepastian apakah petinggi perusahaan akan muncul pada pertemuan berikutnya.

    ”Hakim mediator berharap, kami sangat berharap, karena tujuan dari mediasi ini adalah mencari jalan keluar terbaik. Nah, kalau ternyata tidak, berarti kan tidak ada jalan keluar terbaik dan bisa disebut dengan beritikad tidak baik,” katanya.

    Rentetan gugatan ke meja hijau ini turut menjadi sorotan Heronika. ”Jangan sedikit-sedikit menggugat, lalu kemudian masyarakat dipersoalkan sehingga akhirnya ini bisa bermasalah,” ujarnya.

    ”Seharusnya mereka hadir sebagai investor yang baik, bukan menjadi musuh dari masyarakat,” tambahnya.

    Dia menegaskan, perlawanan LBH DAD bersama warga. ”Kami dari LBH menyatakan untuk mendukung masyarakat melalui perlawanan hukum yang saat ini sedang kami tangani semaksimal mungkin,” katanya.

    Oky menambahkan pesan penutup yang menyentuh iklim investasi daerah. ”Kiranya ke depan, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah bisa terakomodir. Intinya adalah Kalimantan Tengah tidak anti pada investasi. Tapi investasi itu bisa membangun kesejahteraan untuk masyarakat Kalimantan Tengah khususnya,” ucapnya.

    Pengecualian yang Ketat

    Buku aturan hukum sebenarnya tidak sepenuhnya menutup mata bagi pihak yang berhalangan. Melalui Pasal 6, Perma 1/2016 memberi ruang ketidakhadiran langsung, tetapi dengan saringan yang sangat sempit.

    Izin absen hanya sah akibat kondisi kesehatan dengan bukti keterangan dokter, berada di bawah pengampuan, bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, maupun pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

    Pemerhati hukum Albert Aries, dalam telaahnya di Hukumonline pada Maret 2016, menilai klausul pengecualian tersebut cukup ketat.

    Dia juga mencatat satu syarat tambahan bila prinsipal benar-benar berhalangan dengan alasan yang sah, yakni surat kuasa harus memuat klausul yang memberi kewenangan bagi kuasa hukum untuk mengambil keputusan dalam mediasi.

    Bila merujuk murni pada aturan tersebut, alasan pekerjaan memang diakomodasi, sepanjang pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan. Namun, alasan berdomisili di Jakarta tidak mendapatkan tempat, karena pengecualian tempat tinggal atau kedudukan hanya berlaku bagi entitas di luar negeri.

    Andaipun jarak menjadi penghalang, hukum telah menyediakan jalan keluar di mana kehadiran melalui komunikasi audio visual jarak jauh tetap diakui sebagai kehadiran langsung.

    Sementara itu, palu penilaian iktikad tidak baik tidak serta-merta jatuh pada satu kali absensi. Pasal 7 menyerahkan wewenang itu kepada mediator lewat sejumlah ukuran, seperti tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah, atau sekadar menampakkan diri pada pertemuan pertama lalu menghilang tanpa jejak pada panggilan berikutnya.

    Akibat hukum yang diterima juga berbeda bagi tiap pihak. Pasal 22 mengunci konsekuensi bagi penggugat. Jika dinyatakan tidak beriktikad baik, majelis hakim akan memutus gugatannya tidak dapat diterima, dan penggugat wajib membayar biaya mediasi.

    Pada sisi seberang, Pasal 23 membebankan kewajiban membayar biaya mediasi bagi tergugat yang terbukti berada dalam posisi serupa.

    Sebulan Menuju 24 November

    Sidang itu digelar di ruang sidang Cakra dengan agenda pemeriksaan para pihak dan mediasi. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit memperlihatkan penetapan mediator dan dimulainya mediasi pada hari yang sama, dengan hakim Radhingga Dwi Setiana bertindak sebagai pemandu jalur damai.

    Pertemuan ini menjadi kali perdana warga hadir dalam perkara tersebut. Pada lembar sebelumnya, sidang perdana Selasa (6/10/2026), ditunda lantaran para tergugat tidak hadir, menyisakan hanya pihak penggugat di ruang sidang.

    Perkara yang meluncur ke pengadilan pada 25 September 2026 ini diperiksa oleh majelis hakim yang sama dengan sengketa gugatan Rp104 miliar milik PT BAP.

    Majelis itu dinakhodai oleh Gorga Guntur. Untuk perwakilan hukum, PT BAP pun konsisten memakai jasa kantor hukum Infinitum Law Office dari Jakarta lewat tangan Mikhael Togar P Sigalingging.

    Sebagai pengingat, ruang mediasi pada perkara Rp104 miliar sebelumnya berakhir buntu tanpa jabat tangan, membuat perkaranya berlanjut sampai pemeriksaan saksi dan ahli pada September lalu.

    Merujuk Pasal 24 Perma 1/2016, napas mediasi dibatasi maksimal 30 hari sejak penetapan perintah mediasi, dengan peluang perpanjangan 30 hari lagi atas kesepakatan bersama.

    Sidang lanjutan telah ditancapkan pada Selasa (24/11/2026). Laporan hakim mediator akan menentukan nasib perkara ini untuk mendingin dalam damai, memanas ke pemeriksaan pokok perkara, atau seketika kandas jika penggugat dinilai tidak beriktikad baik.

    Apabila perkara ini beringsut ke tahap pemeriksaan, ada satu permohonan provisi dari PT BAP yang ikut menanti ketukan palu.

    Dalam petitum gugatannya, korporasi tersebut meminta izin untuk memasuki, menguasai, mengusahakan, dan mengelola kegiatan usaha perkebunan di atas hamparan lahan seluas sekitar 1.327,65 hektare hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

    Kanal Independen belum memperoleh keterangan dari PT BAP soal ketidakhadiran prinsipalnya. Rentetan permintaan konfirmasi sepanjang liputan sengketa ini tak direspons perwakilan perusahaan. (ign)

  • Jelaga di Lahan Berplang Perumahan, Praktisi Hukum: Jangan Biarkan Warga Terus Menanggung Dampaknya

    Jelaga di Lahan Berplang Perumahan, Praktisi Hukum: Jangan Biarkan Warga Terus Menanggung Dampaknya

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Hamparan gambut seluas sekitar satu hektare di Jalan Bumi Raya, Kecamatan Baamang, menyisakan jejak hangus, Jumat, 26 Juni 2026.

    Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur (Kotim) mendapati sebuah pemandangan ganjil di tengah jelaga sisa pembakaran itu. Papan nama perumahan berdiri tegak menancap di atas lahan.

    Titik panas di lokasi itu sebenarnya sudah memancar sejak malam sebelumnya. Tim BPBD langsung turun ke lapangan setelah menerima laporan dari Polsek Baamang, sebagaimana diberitakan detikKalimantan.

    Melihat pola presisi api yang melahap lahan, Kepala Pelaksana BPBD Kotim saat itu, Multazam, melontarkan kecurigaannya.

    ”Lahan yang terbakar ini kalau kita lihat lokasinya berbentuk segi empat, kemudian di atasnya ada tulisan nama perumahan,” katanya. Dari temuan visual tersebut, BPBD menduga api sengaja disulut demi kepentingan komersial.

    Tiga bulan berlalu, kecurigaan itu belum terjawab. Polres Kotim memang memaparkan hasil pengusutan karhutla, tetapi dari 11 tersangka yang ditetapkan hingga 1 Oktober 2026, seluruhnya adalah perorangan.

    Sepuluh orang mengaku membakar lahan milik sendiri, sedangkan satu orang lainnya membakar lahan orang lain setelah menerima bayaran Rp500 ribu.

    Pembaruan data kepolisian itu tidak merinci nasib perkara di lahan berplang perumahan. Dua pekan sebelumnya, dalam rilis 17 September 2026, Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra menyebut dugaan karhutla di kawasan Baamang tersebut masih berkutat pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan.

    Polisi tidak menyebut lokasi persis lahan yang diselidiki. Saat ditanya apakah ada pengembang perumahan yang ikut diperiksa, ia menjawab hingga saat itu belum ada.

    Praktisi hukum di Sampit, Bambang Nugroho, mengingatkan bahwa kepemilikan atas sebidang tanah terikat erat dengan tanggung jawab.

    ”Pemilik lahan jangan hanya merasa memiliki hak atas tanah, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban dan dampak dari pengelolaannya. Kalau lahannya berulang kali terbakar, harus ditelusuri penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Bambang.

    Menurut dia, bila kebakaran terbukti dilakukan atas perintah pemilik lahan, sang empunya tanah juga dapat diproses hukum sesuai perannya dan bukti yang ditemukan.

    Koridor Api Bumi Raya

    Lahan yang menghitam pada Juni itu bukan satu-satunya titik api di sepanjang koridor Jalan Bumi Raya. Pada 17 Agustus 2026, rambatan kobaran di Jalan Bumi Raya 1, Kelurahan Baamang Barat, menelan sebuah pondok di lahan warga.

    Sejumlah lokasi karhutla di kawasan ini sempat dipasangi garis polisi, sebelum akhirnya dilepas kembali.

    Kapolres Kotim saat itu, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, menegaskan penyelidikan tetap berjalan meski garis polisi telah dilepas.

    Pada 15 September, anggota Satgas Aman Nusa II yang sedang berpatroli memergoki seorang pria menyulut api di lahan Jalan Bumi Raya 1.

    Kepada polisi, pria itu menyebut lahan tersebut miliknya. Ia mengaku membakar untuk membersihkan bekas kebakaran sebelumnya, dan lahan itu rencananya ditanami nanas.

    Dua hari kemudian, rilis Polres Kotim memaparkan dua tersangka di Kelurahan Baamang Barat. Satu perkara menjerat tersangka M dengan luas kebakaran sekitar 0,1 hektare di Jalan Bumi Raya 1.

    Satu lagi menjerat WN di Jalan Wengga Agung Raya 2, yang diduga membakar tumpukan ranting.

    Melacak sosok di balik hamparan tanah terbakar ini tak ubahnya mencari jejak bayangan. Pada Februari 2023, Kepala BPBD Kotim saat itu, Rihel, mengaku kesulitan saat lahan di Jalan Bukit Raya, Kelurahan Baamang Barat, diamuk api.

    ”Kami masih belum mengetahui dengan jelas siapa pemilik lahan tersebut, sehingga menyulitkan kami untuk memberikan teguran maupun peringatan kepada pemiliknya,” katanya.

    Juli 2025, saat lahan di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Baamang Hulu terbakar, BPBD juga menyatakan identitas pemilik lahannya masih dalam proses penyelidikan.

    Situasi berulang seperti inilah yang ditentang Bambang. ”Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampaknya, sementara persoalan di lahannya tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.

    Lebih jauh Bambang menekankan, pemilik lahan tidak otomatis berkalung jerat pidana hanya karena jilatan api melahap tanahnya. Penyebab kebakaran, peranan pihak tertentu, hingga unsur pelanggaran hukum harus ditelusuri dan dibuktikan.

    Untuk pembukaan lahan dengan cara membakar, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memancangkan larangan tegas. Setelah penyesuaian lewat UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pelanggarnya diintai ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Undang-undang yang sama juga sanggup menjangkau entitas badan usaha. Pasal 116 memungkinkan tuntutan dan sanksi pidana ditimpakan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan, bila tindak pidana lingkungan itu dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

    Sertifikat Tak Otomatis Hilang

    Bambang juga menyinggung nasib hamparan tanah yang dibiarkan bertahun-tahun. ”Tanah yang dibiarkan puluhan tahun bukan berarti otomatis kehilangan sertifikat. Namun, jika kondisi dan bukti di lapangan memenuhi kriteria dalam peraturan, penertiban dapat diproses pemerintah melalui mekanisme pertanahan,” ujarnya.

    Menurut Bambang, pedang penertiban tidak bisa diayunkan sepihak hanya dengan alasan lahan terbakar. Pemerintah wajib meniti setiap tahapan, termasuk melayangkan peringatan resmi kepada sang pemegang hak.

    Jalan panjang tahapan itu kini diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Prosesnya merangkak dari inventarisasi tanah terindikasi telantar yang dilaksanakan Menteri ATR/BPN, beralih ke evaluasi, peringatan, hingga akhirnya bermuara pada penetapan.

    Khusus untuk tanah hak milik, pintunya teramat sempit. PP tersebut membentengi tanah hak milik agar tidak menjadi objek penertiban, kecuali secara sengaja dibiarkan sehingga dikuasai masyarakat menjadi perkampungan, dikuasai pihak lain terus-menerus selama 20 tahun tanpa hubungan hukum dengan pemegang hak, atau fungsi sosial hak atas tanahnya tidak terpenuhi.

    Bila ujungnya ditetapkan sebagai tanah telantar, pertalian hukum sang pemegang hak dengan tanahnya terputus dan lahan itu dikuasai negara. Aset tersebut kemudian bergeser menjadi milik Bank Tanah dan/atau berstatus Tanah Cadangan Umum Negara.

    Jalur pertanahan berliku inilah yang disentuh Bupati Kotim Halikinnor saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau karhutla di Sampit, Sabtu malam, 17 Oktober 2026.

    ”Saya juga mohon dengan Pak Menhut, lahan-lahan yang terlantar, mungkin koordinasi dengan ATR/BPN, bagaimana lahan-lahan yang notabene orangnya ada di luar negeri, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Ini kalau tidak terkelola dengan baik, bagaimana penanganannya,” ujar Halikinnor.

    Raja Juli menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN. Jika lahan tersebut memenuhi ketentuan tanah telantar, kata dia, penanganannya dapat dikoordinasikan lebih lanjut.

    Sejak akhir September, Pemkab Kotim juga meminta camat dan lurah menginventarisasi lahan kosong yang belum dimanfaatkan.

    Keberadaan papan nama perumahan di tengah jelaga Bumi Raya bagi BPBD merupakan petunjuk kuat yang mempertebal dugaan bahwa api sengaja dipantik untuk kepentingan komersial. Akan tetapi, dalam rilis aparat, belum satu pun pengembang perumahan yang diperiksa polisi dalam perkara karhutla. (ign)

  • Sebelas Tahun Jembatan Cempaga: Rentannya Pilar Utama dan Tarik Ulur Fender di Balik Kabut

    Sebelas Tahun Jembatan Cempaga: Rentannya Pilar Utama dan Tarik Ulur Fender di Balik Kabut

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sebelas tahun lalu, 20 Oktober 2015, sejarah baru membentang di atas arus Sungai Mentaya. Peresmian Jembatan Cempaga oleh Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi disambut sebagai pembuka isolasi darat bagi Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut yang sekian lama hanya bertumpu pada jalur air.

    Kegembiraan itu terekam dari ucapan Camat Cempaga kala itu, Sugianto, saat warganya akhirnya memiliki jembatan penghubung.

    Kini, tepat pada Selasa, 20 Oktober 2026, jembatan yang sama memperingati hari jadinya dalam kondisi yang paling rentan.

    Pada usia itu, pilar utama jembatan dipaksa bertahan tanpa pelindung utuh, menyisakan satu tiang fender yang miring menahan arus.

    Tiang pengaman lainnya, yang semestinya menjadi perisai pertama dari laju lambung tongkang sebelum menyentuh pilar utama, rusak dihantam tongkang pengangkut crude palm oil (CPO) lebih dari tiga bulan lalu.

    Menurut Fraksi PKB DPRD Kotim, jejak pekerjaan fisik belum tampak di lapangan hingga awal pekan ini.

    Berdasarkan durasi pengerjaan yang disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim, sekalipun tiang pancang mulai ditanam pekan ini, perisai fender yang baru hanya akan rampung paling cepat pada Februari 2027.

    Risiko Masa Tunggu 16 Minggu

    Awal Oktober lalu, Kepala Dishub Kotim Raihansyah menjadwalkan pemancangan tiang fender mulai 14 Oktober 2026. Saat itu, pekerjaan masih menunggu kedatangan material tiang pancang dan peralatan.

    Seluruh tahapan perbaikan, mulai dari pemancangan, pemasangan bracing, pembesian, hingga pengecoran, diperkirakan membutuhkan napas panjang sekitar 16 minggu atau empat bulan.

    Fraksi PKB menyebut, tanggal 14 Oktober terlewati tanpa denyut pekerjaan apa pun. Dishub memiliki pandangan berbeda. Keterangan Raihansyah pada Senin (19/10) memastikan persiapan perbaikan mulai berjalan.

    Namun, persiapan tersebut tidak merombak durasi penyelesaian. Bila dihitung sejak hari tabrakan, pilar utama Jembatan Cempaga akan melewati waktu lebih dari setengah tahun tanpa perlindungan yang utuh.

    Selama masa tunggu yang genting tersebut, iring-iringan tongkang terus melintas membelah sungai tepat di bawah jembatan.

    Tenggat Tegas Fraksi PKB

    Desakan dari gedung DPRD Kotim terus bergema sejak awal bulan. Ketua DPRD Kotim Rimbun mendesak penabrak segera bertanggung jawab pada awal Oktober.

    Menyusul pada 7 Oktober, anggota DPRD Kotim yang membidangi jalan dan jembatan, Rinie, meminta jadwal perbaikan yang sudah ditetapkan benar-benar dieksekusi.

    Kini, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim M Abadi mempertanyakan letak keseriusan pemerintah daerah maupun pemilik tongkang yang menabrak fender tersebut.

    ”Empat bulan itu bukan waktu yang singkat. Sampai 14 Oktober kemarin, belum ada tanda-tanda perbaikan. Kalau memang serius, seharusnya sudah ada pekerjaan di lapangan, bukan hanya janji,” tegasnya, Senin (19/10).

    Kecemasan Abadi memiliki pijakan yang jelas. Sebagaimana dicatat Radar Sampit pada 7 Oktober dari keterangan anggota DPRD Rinie, armada tongkang pengangkut CPO maupun bauksit masih leluasa keluar masuk melintasi bawah Jembatan Cempaga.

    Tanpa pagar fender, jika ada lambung kapal yang kembali menyenggol, benturan bisa langsung menghantam tulang punggung pilar utama.

    ”Jangan sampai fender dibiarkan rusak, lalu tongkang kembali menyenggol pilar utama. Kalau sampai pilar rusak parah, akibatnya bisa fatal. Jangan tunggu kejadian dulu baru sibuk memperbaiki,” ujarnya.

    Abadi menilai pernyataan pemilik tongkang yang siap bertanggung jawab harus dibuktikan dengan pekerjaan nyata. Ia juga menuntut pemerintah tidak berdiam diri melihat janji yang belum terealisasi.

    ”Kalau memang bertanggung jawab, buktikan. Pemerintah juga harus tegas. Sudah empat bulan, tetapi perbaikan belum dimulai. Sampai kapan masyarakat harus menunggu?” katanya.

    Fraksi PKB mematok batas waktu hingga akhir Oktober. Bila tak ada tindak lanjut, fraksi tersebut akan membawa persoalan ini ke meja pembahasan yang lebih serius, termasuk mempertimbangkan langkah hukum.

    ”Kalau sampai akhir bulan ini tidak ada tindak lanjut, kami akan membawa masalah ini lebih serius. Jangan sampai persoalan seperti ini terus dibiarkan tanpa kepastian,” tegasnya.

    Tenggat itu menyangkut dimulainya pekerjaan. Mengacu pada durasi versi Dishub, perbaikan yang baru bergerak pada akhir Oktober tetap baru akan melahirkan fender utuh sekitar Februari 2027.

    Skenario Antisipasi di Tengah Kabut

    Ancaman yang mengintai di bawah jembatan kini berlipat ganda, seiring pekatnya udara yang sudah dikhawatirkan Dishub sejak musim kemarau.

    Pada akhir Juli, Raihansyah menyatakan kekhawatirannya bahwa kabut asap karhutla akan berdampak pada kapal-kapal yang melintasi Sungai Mentaya.

    Pertengahan Oktober ini, kabut asap kembali pekat hingga sempat melumpuhkan penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit, sementara para motoris kelotok di Sungai Mentaya diimbau mewaspadai terbatasnya jarak pandang.

    Kondisi tersebut sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang.

    Pasal 13 perda itu membolehkan petugas pos pengawasan terpadu menutup alur pelayaran bila kondisinya dinilai membahayakan keamanan jembatan.

    Bagian penjelasannya merinci kondisi bahaya mencakup cuaca berkabut, gelap, arus terlalu deras, hingga pendangkalan. Perda yang sama juga membatasi tongkang hanya boleh melintas pukul 06.00 hingga 17.00 WIB, kecuali di lokasi yang memiliki pos pengawasan terpadu.

    Mengenai ganti rugi dan sanksi, aturan perda ini memuat garis yang tegas. Kerusakan jembatan akibat pelanggaran wajib dibayar ganti rugi, dengan besaran yang dinilai Tim Investigasi bentukan Gubernur.

    Nakhoda dan anak buah kapal yang tidak mematuhi ketentuan berlayar diancam pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

    Seperti diulas Kanal Independen sebelumnya, ketentuan itu berlaku sepanjang Jembatan Cempaga masuk kategori jembatan bentang panjang. Status resmi ini, beserta keberadaan pos pengawasan terpadu di jembatan, belum dapat dipastikan dari dokumen terbuka.

    Nama Penabrak Belum Diungkap

    Merespons kerusakan fender, Raihansyah sebelumnya menegaskan bahwa pemilik tongkang bertanggung jawab penuh.

    Pembahasan perbaikan, katanya, sudah beberapa kali digelar bersama Dishub, Dinas SDABMBKPRKP, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), pengelola jasa pelayaran, dan pemilik tongkang.

    Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama, awal Oktober lalu, menaksir biaya perbaikan fender menyentuh angka sekitar Rp700 juta.

    Rangkaian rapat koordinasi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa identitas pemilik tongkang sesungguhnya sudah tergenggam oleh pemerintah. Namun, nama entitas bisnis tersebut belum diungkap dalam keterangan resmi pemerintah daerah yang tercatat di sumber terbuka.

    Situasi ini sangat kontras dengan insiden Jembatan Bajarum di Kota Besi pada Desember 2013 yang juga dihantam tongkang di aliran Sungai Mentaya.

    Dua hari setelah kejadian, portal industri tambang Petromindo melaporkan bahwa tongkang penabrak membawa bijih besi milik PT Feron Tambang Kalimantan.

    Bayang-Bayang Sejarah

    Menelusuri riwayatnya, Jembatan Cempaga sejak awal memang terus bersinggungan dengan bayang-bayang jalur tongkang.

    Proyek beranggaran sekitar Rp60 miliar dari APBD Kotim ini dibangun lewat skema tahun jamak mulai 2012.

    Pada Agustus 2013, Ketua DPRD Kotim masa itu, Jhon Krisli, mengungkapkan proyek tersebut terhenti, padahal tiang pancang penyangga bagian tengah belum terpasang. Rekanan saat itu beralasan alatnya rusak.

    Dalam laporan yang sama, pemberitaan media mencatat dugaan bahwa penghentian proyek berkaitan dengan permintaan sejumlah petinggi Pemkab dan pengusaha tambang, lantaran keberadaan tiang dinilai bakal mengganggu aktivitas tongkang pengangkut hasil tambang di Sungai Cempaga, anak Sungai Mentaya.

    Jembatan yang semula ditargetkan rampung pada 2014 itu akhirnya baru diresmikan pada Oktober 2015.

    Kurang dari sebelas tahun pascaperesmian, nyaris seluruh fender pelindung pilar jembatan justru rusak oleh lambung tongkang yang melintas.

    Bagi warga di seberang, jembatan ini adalah urat nadi utama. Pada Mei 2025, Plt Kepala Dishub Kotim kala itu, Rody Kamislam, menyebut Pemprov Kalteng telah mengambil alih ruas jalan dari Jembatan Cempaga yang melintasi Seranau hingga Pulau Hanaut sebagai jalan provinsi, dengan pembangunan yang dilanjutkan secara bertahap.

    Begitu isolasi terbuka, warga Seranau dan Pulau Hanaut yang hendak ke pusat Kota Sampit tetap harus memutar jauh melalui Jembatan Cempaga, sebab penyeberangan sungai Sampit-Seranau hanya melayani orang dan sepeda motor.

    Hari ini, satu tiang fender yang tersisa masih berdiri miring di bawah jembatan yang genap berusia sebelas tahun.

    Fraksi PKB menghitung mundur tenggat hingga akhir bulan ini. Jam pasir perbaikan 16 minggu dari Dishub bahkan belum dibalik, membiarkan pilar jembatan menahan risiko ancaman tongkang hingga 2027. (ign)

  • Menantang Batas Kewenangan DPRD Kalteng, KRKT Desak Hak Angket Enam Persoalan

    Menantang Batas Kewenangan DPRD Kalteng, KRKT Desak Hak Angket Enam Persoalan

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Gemuruh demonstrasi mahasiswa Aliansi Cipayung Plus memenuhi halaman Kantor DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Senin (19/10/2026).

    Saat desakan agar wakil rakyat tidak duduk berpangku tangan menghadapi krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) makin menguat, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong keluar menemui massa.

    Alih-alih menjanjikan gebrakan instan, ia menyingkap sebuah realitas tentang batas kekuatan lembaganya. ”Di DPRD itu sangat terbatas kewenangan,” ujarnya.

    Arton menyebut dewan bekerja lewat jalur dan mekanisme formal guna menyampaikan pendapat dan kewenangan umum di forum rapat serta mendorong pemerintah daerah.

    Pada hari yang sama, batas kewenangan itu langsung diuji oleh Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT). Melalui permohonan resmi, KRKT mendorong legislatif melepaskan instrumen pengawasan tertinggi mereka.

    Targetnya jelas. Penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP). Permohonan yang ditujukan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan itu telah diserahkan ke DPRD Kalteng.

    Tuntutan ini menempatkan enam persoalan dalam sorotan tajam. Tiga isu pertama menyasar krisis asap: alokasi anggaran penanganan karhutla 2026 senilai Rp107 miliar, pernyataan serta kebijakan gubernur soal bencana ini, dan kajian indikator status bencana nasional.

    Sementara tiga isu lainnya membidik misteri pengadaan smart board tahun 2024 sampai 2025, pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) 2026, hingga pengawasan tata kelola di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Kendati membangkitkan instrumen terkuat milik dewan, KRKT menegaskan langkah ini murni berpijak pada koridor pengawasan.

    ”Hak angket merupakan instrumen konstitusional, bukan alat penghakiman,” kata Ketua Umum KRKT Damai Alam Usop dalam siaran pers Dewan Pengurus Pusat (DPP) KRKT.

    Organisasinya tidak meminta DPRD menjatuhkan vonis bersalah kepada siapa pun. Desakan mereka bermuara pada pengujian kebijakan, keterbukaan informasi publik secara sah, pertanggungjawaban administratif, dan lahirnya rekomendasi perbaikan berbasis bukti.

    Teka-teki Rp107 Miliar dan Tenggat yang Terlewat

    Angka Rp107 miliar untuk penanganan karhutla bagai kotak hitam yang belum terbuka seutuhnya. Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi sempat merincinya pada awal Oktober lalu, yakni Rp27 miliar diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni, Rp40 miliar suntikan pemerintah pusat, dan Rp40 miliar tambahan lewat APBD Perubahan.

    Masalahnya, Junaidi mengungkap bahwa dewan belum menerima laporan penggunaannya, sementara evaluasi resmi baru dijadwalkan Maret mendatang.

    Menolak menunggu, KRKT menuntut penjelasan resmi menyangkut sumber pendanaan, pemakaian BTT, jejak dukungan pusat, pengadaan peralatan, belanja operasional, hingga upah petugas lapangan dan laporan riil pertanggungjawabannya.

    Lonceng tenggat bahkan sudah lebih dulu didentangkan. Lewat siaran pers 12 Oktober di Habar Kalimantan Tengah, KRKT mematok waktu tujuh hari bagi Pemprov dan pemerintah pusat untuk membuka rencana penanganan, pihak pelaksana, dan rincian alokasi anggaran.

    Jika ditarik dari titik itu, batas akhirnya jatuh tepat pada 19 Oktober, hari yang sama dengan pengumuman permohonan ke dewan.

    Penelusuran Kanal Independen belum menemukan rincian penggunaan anggaran yang dibuka Pemprov hingga batas waktu itu menguap.

    Pertanyaan menyoal duit pusat ini mencuat tatkala dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pada 16 Oktober, komisi antirasuah itu menyatakan dana siap pakai tersebut dipakai antara lain untuk penanganan karhutla di Kalimantan dan Papua. Dalam perjalanannya, KPK menemukan dugaan konflik kepentingan serta suap.

    KPK tidak menyebut Kalteng. Penelusuran Kanal di sumber terbuka juga belum menemukan penjelasan gamblang mengenai asal-usul Rp40 miliar bantuan pusat yang masuk ke postur anggaran karhutla provinsi tersebut.

    Mendaki Ambang Batas Politik

    Menarik pelatuk hak angket berarti harus bersiap mendaki tembok politik yang menjulang. Hak DPRD provinsi untuk menyelidiki kebijakan strategis pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan ini tidak bisa sembarangan diayunkan.

    Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, panitia angket memang berkuasa memanggil pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, maupun warga untuk dibongkar keterangannya.

    Pihak yang dipanggil wajib menampakkan diri, kecuali mengantongi alasan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Andai panggilan secara patut itu diabaikan berturut-turut, DPRD berhak menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan panggilan paksa.

    Hanya saja, syaratnya sangat mencekik. Bagi DPRD Kalteng yang dihuni 45 wakil rakyat, usul hak angket baru punya pijakan awal jika didukung minimal 10 anggota lintas fraksi.

    Usulan itu kemudian harus bertarung di arena rapat paripurna yang minimal dihadiri 34 anggota, lalu wajib mengamankan persetujuan dari paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir. Sekali usulan itu kandas, ia dilarang keras untuk diajukan kembali.

    Kerasnya tembok ini sudah terlihat di Kalimantan Timur. Usul hak angket terhadap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bergulir kencang usai demonstrasi besar 21 April 2026, sebuah unjuk rasa yang juga tak ditemui oleh sang gubernur. Sebanyak 21 anggota dari enam fraksi meneken usulan itu pada 4 Mei.

    Nyatanya, rapat paripurna 10 Juni terpaksa ditunda akibat hanya 32 dari 55 anggota dewan yang muncul, gagal memenuhi syarat kehadiran tiga perempat jumlah anggota. Hingga pengujung Juni, DPRD Kaltim hanya bisa menjadwalkan ulang paripurna tersebut secara tentatif pada 13 Juli.

    KRKT menyadari tebalnya ambang batas itu. ”Tidak adanya persetujuan DPRD terhadap usulan hak angket atau HMP tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum,” kata Damai.

    Kendati sadar angket bisa tertahan oleh tembok suara paripurna, KRKT mendesak pengaduan masyarakat ini tetap diproses secara administratif.

    Pimpinan dewan dituntut menerbitkan tanda terima resmi, membedahnya lewat fraksi dan komisi, mempertimbangkan rapat dengar pendapat, serta memberikan ketegasan jawaban tertulis.

    KRKT menyatakan akan mendokumentasikan dengan rapi seluruh tanda terima, nomor agenda, disposisi, hingga tanggapan resmi dewan. Apabila rutinitas administratif ini menemui jalan buntu, KRKT menyatakan akan mempertimbangkan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia, keterbukaan informasi publik, atau menempuh upaya hukum lain.

    Retak Pandangan soal Status Bencana

    Selain urusan anggaran, narasi status bencana nasional karhutla masih memantik persimpangan pandangan di internal legislatif.

    Pada 14 Oktober, Junaidi mendesak Gubernur Agustiar Sabran untuk lekas mengusulkan karhutla sebagai bencana nasional dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dari sisi yang berseberangan, anggota DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering memandang sikap gubernur yang tidak mendorong penetapan status tersebut sebagai hal yang bisa diterima.

    ”Tidak perlu menjadi bencana nasional tapi anggarannya harus maksimal,” tutur Freddy.

    KRKT sendiri secara khusus meminta DPRD mengkaji indikator status bencana dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025.

    Desakan agar status itu segera diusulkan juga digelorakan oleh mahasiswa. Melalui Lima Perintah Rakyat Kalimantan Tengah yang diboyong Aliansi Cipayung Plus, dua poin utamanya menuntut dewan mendesak gubernur menerbitkan surat ketidaksanggupan daerah, sekaligus mengajukan permohonan peningkatan status bencana kepada Presiden.

    Tenggat 3 x 24 jam dipatok mahasiswa bagi Pemprov dan pemerintah pusat untuk merealisasikan tuntutan tersebut.

    Merespons tekanan yang datang, Arton S. Dohong memandang tuntutan mahasiswa soal status bencana memang beralasan, tetapi kriterianya masih butuh pengkajian.

    Sembari berharap usulan itu lekas mewujud agar pusat lebih fokus melakukan pemadaman dan membantu daerah, ia memastikan DPRD akan menggelar rapat kerja guna meneruskan aspirasi tersebut kepada sang gubernur.

    Bila menilik aturan teknis dalam Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB tahun 2016, surat pernyataan ketidakmampuan gubernur memang menjadi gerbang awal peningkatan status. Namun, pascaterbitnya putusan MK tersebut, BNPB menyatakan siap melakukan penyesuaian pedoman.

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran sebelumnya menyatakan status nasional belum diperlukan. Saat menyambangi Sampit pada 9 Oktober, ia menyebut daerah masih mampu menangani karhutla.

    Tiga hari berselang, pada 12 Oktober, ia menegaskan belum mengusulkannya ke pemerintah pusat, seperti dilaporkan detikKalimantan.

    Kesesuaian pernyataan publik gubernur dengan data resmi semacam itulah yang diminta KRKT untuk diperiksa tajam oleh dewan.

    Penelusuran Kanal Independen, pernyataan gubernur pada 9 Oktober itu berhadapan dengan rilis data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tertanggal 9 September yang dipublikasikan 10 September.

    Data Kemenkes secara telak memosisikan Kalteng di pucuk daftar korban asap, tercatat 313 dari 324 pasien rawat inap dan 3 dari 4 korban meninggal di tujuh provinsi. Kendati demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul mempertanyakan asal data tersebut, seperti diberitakan Tabengan pada September.

    Tiga Persoalan Lain dalam Bidikan

    Tuntutan penyelidikan ini turut menyapu tiga persoalan lintas sektor. Pada pendidikan, KRKT mengincar transparansi pengadaan papan tulis interaktif (smart board).

    Wakil Gubernur Edy Pratowo, dalam sebuah rapat koordinasi tahun ini, sempat menjabarkan bahwa Pemprov menyiapkan 1.984 unit pada tahun 2024. Pada 2025, tercatat 3.147 unit. Ribuan perangkat ini ditebar ke berbagai satuan pendidikan, khususnya SMA, SMK, dan sekolah khusus.

    Jejak proyek ini sebelumnya diwarnai laporan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalteng ke KPK dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng pada Juli 2025 atas dugaan korupsi.

    Pemicunya, harga satuan barang dinilai melambung jauh melampaui standar harga pasar. Aroma kejanggalan juga disorot Center for Budget Analysis (CBA) pada September 2025 dengan mempertanyakan postur hitungan anggarannya.

    CBA mengklaim proyek yang dicatat Rp156,8 miliar di APBD 2024 itu sebenarnya mencapai Rp304,4 miliar. Penelusuran sumber terbuka belum menangkap kabar tindak lanjut aparat penegak hukum atas laporan tersebut.

    Bergeser ke wilayah bantuan sosial, program KHBS yang dirancang menyentuh sekitar 300 ribu kepala keluarga dengan sokongan APBD sekitar Rp400 miliar juga disorot tajam.

    Kala peluncuran bergulir pada Februari 2026, Gubernur Agustiar sendiri lantang mengajak publik untuk mengawal agar penyalurannya tepat sasaran.

    Pada April lalu, Pemprov lantas mencoret sekitar 40 persen penerima karena dinilai tidak layak pascaverifikasi, menurut laporan Kompas.com. Berpijak dari sinilah, KRKT mendesak keakuratan data hingga realisasi uangnya dibedah tuntas.

    Terakhir, mata tajam KRKT tertuju pada sengkarut tata kelola perizinan di Dinas ESDM. Pada Desember 2025, Kejati Kalteng telah menyeret Kepala Dinas ESDM saat itu, Vent Christway, sebagai tersangka korupsi pertambangan.

    Perkara yang bertalian erat dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ini diduga membikin negara rugi sekitar Rp1,2 triliun hingga Rp1,3 triliun.

    Hingga awal Oktober, persidangan kasus ini masih terus berputar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya.

    KRKT mendesak DPRD menyoroti potensi celah konflik kepentingan dan pengawasan internal di dinas tersebut, kendati Damai tetap memasang garis batas independensi peradilan.

    ”Pengawasan DPRD harus tetap menghormati independensi penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan,” pesannya.

    Langkah KRKT mendatangi gedung dewan ini bukan cerita baru. Aksi KRKT sebelumnya dilakukan di depan Gedung DPRD Kalteng pada 15 Oktober, yang memobilisasi sekitar 14 organisasi kemasyarakatan.

    Hingga kini, penelusuran Kanal di sumber terbuka belum bersua dengan tanggapan resmi dari pimpinan DPRD maupun Pemprov atas rentetan tuntutan yang kian menggunung tersebut.

    ”Setiap dugaan harus diuji secara objektif. Setiap kebijakan yang menggunakan kewenangan dan keuangan publik harus dapat dijelaskan. Setiap kesimpulan harus berlandaskan fakta, dokumen, serta proses hukum yang adil,” tegas Damai. (ign)

  • 19 Tahun Menagih Penyelesaian Lahan, Warga Sebabi Justru Dilaporkan PT BSK ke Polisi

    19 Tahun Menagih Penyelesaian Lahan, Warga Sebabi Justru Dilaporkan PT BSK ke Polisi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ebok mengaku sudah sembilan belas tahun menagih penyelesaian lahan peninggalan ayahnya. Upaya itu justru berujung pada masuknya nama warga Desa Sebabi ini ke dalam surat resmi PT Bumi Sawit Kencana (BSK).

    Anak usaha Wilmar International itu mencantumkan namanya sebagai pihak yang dilaporkan ke Polres Kotawaringin Timur (Kotim) atas pendudukan lahan.

    Surat bertanggal 27 Juli 2026 itu dikirimkan PT BSK kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang. Hari itu juga, Damang membalas.

    Ia menegaskan Ebok sudah resmi melapor ke Kedamangan sejak Desember 2025. Mengacu aturan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, ia menyatakan perkara yang sudah bergulir di satu peradilan tidak bisa diproses di peradilan lain.

    Dua bulan lebih sesudahnya, menurut Ebok, terjadi pembongkaran di objek yang tengah berproses adat itu pada malam 2 Oktober 2026, saat keluarganya tidak berada di lokasi.

    Jejak Turun-Temurun di Sungai Berambas

    Lahan tersebut berada di kawasan Sungai Berambas, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kotim.

    Menurut Ebok yang didampingi sang ibu, keluarganya menempati kawasan itu secara turun-temurun sejak 1960. Jejak historis ini bersandar pada cerita orang tuanya.

    ”Awalnya, tanah ini memang tempat kedudukan serta tempat tinggal kami secara turun-temurun,” kata Ebok.

    Kawasan itu juga menjadi tempat keluarganya bercocok tanam. “Aktivitas kami di sini dari dulu tidak lepas dari menanam, seperti sayuran, singkong, pisang, terong asam, dan sebagainya,” ujarnya. Nanas, pisang, dan karet, menurut Ebok, masih tumbuh di lokasi dan bisa ia tunjukkan.

    PT BSK, kata Ebok, datang sekitar 2004 hingga 2005 dan mulai beraktivitas di atas objek tersebut. Dalam surat permohonannya kepada Camat Telawang, ia menulis tanah garapan almarhum ayahnya telah ditanami perusahaan sejak 2007. Areal itu kini masuk Blok 091, yang sebelumnya bernomor Blok 291.

    Tahun itu pula tuntutan dimulai. Bersama sang ayah, Ebok mengaku berkali-kali mendatangi kantor perusahaan, tetapi belum mendapat tanggapan serius. Ayahnya, Uis bin Jahu, meninggal pada 2019. Ebok lalu meneruskan perjuangan itu bersama keluarganya.

    “Tanah ini adalah bekas jerih payah orang tua kami sendiri. Sampai sekarang belum pernah dilakukan GRTT,” ujarnya, merujuk ganti rugi tanam tumbuh.

    Menurut Ebok, pihak perusahaan selama ini menyatakan lahan itu sudah di-GRTT. Keluarganya lalu meminta bukti.

    ”Kami meminta mereka membuktikan GRTT terkait kepemilikan objek ini. Namun, sampai sekarang mereka belum pernah menunjukkan kepada kami,” katanya.

    Ebok menepis anggapan bahwa klaimnya baru muncul belakangan. “Untuk objek ini, bukan baru sekarang,” ujarnya.

    Catatan Kedamangan Telawang sejalan dengan penuturannya. Damang menulis Ebok telah mengklaim lahan tersebut sejak 2007, sebagaimana disampaikan Ebok saat melapor secara lisan pada 2022.

    Jalur Mediasi dan Surat-menyurat

    Ebok mengaku sejak awal memilih jalan baik-baik. “Harapan kami dari dulu, kehadiran perusahaan itu agar bertetangga dengan baik serta berkeadilan,” katanya. Permohonan lisan hingga tertulis, menurut dia, belum ditanggapi perusahaan.

    Pada 10 Desember 2025, Ebok menyurati Camat Telawang. Ia memohon camat memfasilitasi mediasi keluarganya dengan PT BSK 1, sekaligus meminta pertemuan di Kantor Camat Telawang bersama pimpinan perusahaan yang dapat mengambil keputusan.

    Tujuannya, tertulis dalam surat itu, agar persoalan terselesaikan dengan baik dan tidak ada pihak yang saling dirugikan.

    Surat itu ditembuskan antara lain kepada Kapolsek Telawang, Danramil Telawang, Kepala Desa Sebabi, Damang Kecamatan Telawang, Mantir Adat Simpang Sebabi, dan PT BSK 1.

    Salinan yang diperoleh Kanal Independen memuat stempel Kecamatan Telawang dengan tanda tangan atas nama camat, paraf penerima di samping tembusan untuk Kapolsek dan Danramil Telawang, serta stempel bagian keamanan PT BSK Estate 1.

    Delapan hari kemudian, 18 Desember 2025, Ebok resmi melapor secara tertulis kepada Damang Kecamatan Telawang. “Sekarang lahan ini sedang berproses secara adat di Kecamatan Telawang,” kata Ebok.

    Memasuki Juli 2026, Ebok kembali bersurat mengenai rencana pemasangan batas tanah almarhum Uis bin Jahu.

    Lembar tanda terimanya mencatat sepuluh penerima. Mereka berasal dari Kedamangan Telawang, pemerintah desa, Setda, DAD Kotim, SPKT Polres Kotim, piket Posramil dan Polsek Telawang, Kecamatan Telawang, DAD kecamatan, hingga pihak keamanan PT BSK Estate 1.

    SPKT Polres Kotim menerima dokumen itu pada 21 Juli 2026, tepat enam hari sebelum PT BSK menyurati Damang.

    Dua Surat di Hari yang Sama

    PT BSK menanggapi surat itu lewat dokumen tertanggal 27 Juli 2026, perihal pemberitahuan klaim lahan oleh Ebok dan Dewi Uwis. Surat ini ditandatangani Koordinator SSL atas nama PT Bumi Sawit Kencana.

    Perusahaan merujuk surat Ebok yang ditembuskan kepadanya. Menurut uraian PT BSK, surat Ebok berisi rencana anak-anak almarhum Uis bin Jahu memasang pagar pembatas antara lahan almarhum yang sudah diganti rugi dan yang belum.

    Artinya, berdasarkan uraian tersebut, keluarga hendak memisahkan sendiri bagian lahan yang sudah diganti rugi dari bagian yang belum.

    Melalui surat yang sama, PT BSK menyampaikan tiga hal. Pertama, lahan di Blok 091, 057, dan 058 PT BSK 1 yang diklaim Ebok dan Dewi Uwis disebut sebagai lahan perusahaan yang telah diganti rugi kepada warga Sebabi. Surat itu tidak mencantumkan nama penerima maupun waktu pembayaran ganti rugi.

    Kedua, pendudukan lahan oleh Ebok dan Dewi Uwis telah dilaporkan ke Polres Kotim dan masih dalam proses. Ketiga, rencana pemasangan pagar pembatas di dalam areal PT BSK 1 dinilai tidak memiliki dasar legalitas yang sah terkait kepemilikan lahan.

    Hari itu juga, Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang membalas melalui surat Nomor 39/DKA/TLWG/VII/2026. Ia mencatat Ebok resmi melapor secara tertulis kepada Kedamangan pada 18 Desember 2025.

    Damang lalu merujuk Peraturan DAD Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Peradilan Adat Dayak. “Suatu perkara yang sudah bergulir di salah satu peradilan maka tidak bisa diproses di peradilan lain,” tulisnya, seraya meminta surat itu diperhatikan PT BSK.

    Balasan tersebut ditembuskan antara lain kepada Camat Telawang dan Kapolsek Telawang. Salinannya memuat stempel bagian keamanan PT BSK, Polsek Telawang, Kepala Desa Sebabi, dan Kecamatan Telawang. Bukti stempel ini menandakan bahwa institusi-institusi tersebut telah menerima pemberitahuan mengenai proses adat yang sedang berjalan.

    Dibongkar Saat Tak Ada Orang

    Menurut Ebok, respons perusahaan terhadap proses adat itu justru berupa pembongkaran. Ia menyebut pembongkaran di objek yang tengah berproses adat tersebut terjadi pada 2 Oktober 2026, ketika keluarganya tidak berada di lokasi.

    Berdasarkan informasi yang ia terima, pembongkaran dilakukan pada malam hari. Informasi itu ia peroleh dari seorang mandor PT BSK 1, yang menyebut pembongkaran dilakukan oleh tim respons BSK 1.

    Rekaman dan video keterangan mandor itu, kata Ebok, ada padanya. Ia juga mengaku bertemu seorang anggota tim respons yang menyebut perintah pembongkaran datang dari koordinator lapangan (korlap).

    ”Jadi, kelihatannya, jangankan menindaklanjuti, yang kami dapatkan justru hanya pembongkaran. Tidak ada keseriusan,” kata Ebok.

    Alasan pembongkaran itu tidak ia ketahui. ”Saya tidak mendapat informasi mengenai kejelasan dan alasannya. Jadi, yang kami lihat di lokasi hanya pembongkaran itu saja,” ujarnya. Ebok mengaku sudah meminta pertanggungjawaban perusahaan, tetapi belum ditanggapi secara serius.

    Menurut Ebok, pembongkaran itu bukan yang pertama. “Kalau pondok yang ini, kurang lebih satu tahun kami dirikan. Sebenarnya sudah lebih, tetapi sebelumnya dibongkar oleh pihak perusahaan,” katanya.

    Pembongkaran pondok sebelumnya, menurut dia, juga dilakukan tim respons BSK 1 saat keluarganya tidak di tempat. “Kami hanya terlambat satu jam. Ketika kembali ke objek tersebut, sudah dilakukan pembongkaran,” ujarnya. Peristiwa itu ia sebut terjadi sekitar Oktober 2025. Ia tidak ingat tanggal pastinya, tetapi menyebut videonya masih ada.

    Kanal Independen telah mengirimkan permohonan konfirmasi kepada PT BSK melalui pesan WhatsApp pada Senin (19/10/2026).

    Pertanyaan yang diajukan mencakup kejelasan GRTT, pelaporan polisi, kesediaan mediasi, hingga dugaan pembongkaran di area sengketa. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak perusahaan.

    Dilaporkan, Belum Dipanggil

    Soal laporan ke kepolisian, Ebok membenarkan lokasi itu pernah didatangi anggota polisi. Ia menegaskan kedatangan itu berlangsung tanpa intimidasi.

    ”Mereka hanya mendatangi objek tersebut, bersilaturahmi,” katanya. Ia menyebut masih menyimpan foto kedatangan itu. Hingga wawancara berlangsung, ia menyatakan belum pernah dipanggil.

    Kuasa hukum Ebok, Sapriyadi, menyayangkan langkah PT BSK membawa persoalan ini ke kepolisian. Ia menilai klaim lahan Ebok adalah persoalan agraria.

    ”Kami menyampaikan kepada pihak perusahaan agar lebih kooperatif, lebih memahami permasalahannya. Jika ini permasalahan perdata, maka selesaikan keperdataannya terlebih dahulu,” kata Sapriyadi.

    “Jangan selalu mengandalkan APH, dalam artian melaporkan masyarakat-masyarakat adat ini ke proses hukum,” tambahnya.

    Ia merujuk agenda reforma agraria, surat telegram Kapolri, dan Peraturan Mahkamah Agung yang menurutnya mengatur penangguhan sementara proses pidana bila terdapat perkara perdata.

    ”Apalagi ini berkenaan dengan hak-hak masyarakat yang belum pernah dilakukan ganti rugi. Menurut pendapat saya, lebih baik menahan diri untuk tidak melaporkan ini ke ranah pidana,” ujarnya.

    Sapriyadi menilai poin kedua surat PT BSK menunjukkan perusahaan cenderung mengandalkan kepolisian. ”Ini sangat disayangkan menurut kami. Ini ada upaya untuk mengkriminalisasi masyarakat adat,” katanya.

    Laporan PT BSK itu dibuat sebelum Polri memberlakukan moratorium perkara pidana konflik agraria. Dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI, Senin, 7 September 2026, Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menyatakan Polri menangguhkan sementara seluruh penanganan perkara pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural.

    Syahardiantono beralasan, konflik agraria belum tentu persoalan pidana, sebab dapat berkaitan dengan urusan perdata dan hak masyarakat adat. Polri, kata dia, mengutamakan penyelesaian lewat mediasi dan keadilan restoratif, serta menunda proses pidana atas perkara yang bertaut dengan perjuangan hak atas tanah.

    Langkah mediasi inilah yang sudah diminta Ebok kepada Camat Telawang sejak Desember 2025.

    Kebijakan kepolisian tersebut berpedoman pada kesimpulan rapat Komisi III DPR RI bersama Kabareskrim dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 26 Agustus 2026. Salah satu poinnya meminta Bareskrim dan Polda jajaran mencegah kriminalisasi warga, khususnya pada kasus yang sedang dalam proses penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

    Harapan kepada Negara

    Ebok kini menggantungkan harapan kepada negara. Ia memohon Presiden dan aparat penegak hukum memberi perlindungan penuh bagi keluarganya, yang ia sebut masyarakat adat yang menempati tempat itu secara turun-temurun.

    ”Inilah tempat tinggal kami. Inilah tempat usaha kami,” kata Ebok.

    ”Kalau memang tidak ada perlindungan hukum, mohon maaf, kami masyarakat adat mau ke mana lagi, Pak? Mata pencaharian dan penghidupan kami sudah sempit. Ini ibu kami sendiri,” ujarnya, merujuk perempuan yang sejak awal wawancara berada di sampingnya. (ign)

  • Bangkai Roket di Kebun Sawit: Mengurai Teka-teki Dentuman Keras di Langit Kotim

    Bangkai Roket di Kebun Sawit: Mengurai Teka-teki Dentuman Keras di Langit Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Langit senja Brunei Darussalam menyajikan tontonan ganjil pada Minggu (18/10/2026) pukul 18.30 waktu setempat.

    Sebuah benda pijar berinti merah dengan ekor pendar biru kehijauan meluncur mengiris awan. Objek itu menyala selama 20 sampai 30 detik, sebuah durasi yang menyingkirkan kemungkinan meteor biasa yang lazimnya padam hanya dalam satu hingga dua detik.

    Sekitar sembilan menit kemudian, giliran langit Kotawaringin Timur (Kotim) yang pecah. Berjarak kurang lebih 800 kilometer ke arah selatan, kaca dan atap seng rumah warga mendadak bergetar hebat dihantam dentuman keras.

    Dua peristiwa yang terpaut jarak ratusan kilometer itu terikat pada satu garis lintasan jatuh. Penghitungan Kanal Independen atas data orbit publik menunjukkan badan roket Zhuque-2E melintas deras tanpa kendali dari utara ke selatan memotong daratan Kalimantan.

    Jalur terakhir objek seberat sekitar lima ton ini menyapu koridor Sampit, hanya beberapa menit sebelum gemuruh terdengar.

    Teka-teki di langit itu perlahan menemukan wujud fisiknya di darat. Esok paginya, Senin (19/10/2026), pekerja mendapati lembaran logam lengkung berkabel teronggok di kebun sawit PT Agro Bukit, sekitar Km 26 Jalan Sampit-Pangkalan Bun.

    Lokasi temuan ini berada persis di dalam koridor lintasan yang sama. Sebuah pelat yang menempel pada puing memuat kode 2ZQE31-20-15, rentetan angka dan huruf yang awalannya mirip dengan nama roket ZQ-2E.

    Hingga naskah ini ditulis, belum ada lembaga resmi Indonesia yang memastikan asal muasal puing itu. Namun, kepingan data terbuka dari Brunei, Polandia, dan katalog orbit Space-Track seluruhnya bermuara pada satu objek yang sama.

    Lintasan dari Utara

    Badan roket itu merupakan tahap kedua Zhuque-2E milik LandSpace, perusahaan swasta Tiongkok. Pada 2023, perusahaan ini menjadi yang pertama di dunia menerbangkan roket berbahan bakar metana hingga mencapai orbit.

    Zhuque-2E meluncur dari Jiuquan pada Rabu (14/10/2026) pukul 19.40 waktu Beijing atau 18.40 WIB, membawa 10 satelit. Badan Antariksa Polandia (POLSA) mencatat bobot tahap keduanya menembus angka sekitar 5.000 kilogram.

    Objek raksasa itu hanya bertahan empat hari mengorbit Bumi. Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam (PABD) menghimpun laporan saksi mata dari Belait, Tutong, dan Brunei-Muara.

    Warga menyaksikan benda pijar melintas antara pukul 18.30 dan 18.33 waktu Brunei, atau 17.30 sampai 17.33 WIB.

    Seorang saksi di Belait sempat merekam wujudnya yang masih utuh sebelum tampak pecah menjadi beberapa titik cahaya.

    International Astronomical Center (IAC) di Abu Dhabi menelaah rekaman para saksi itu dan menyimpulkan bahwa pijaran itu adalah tahap roket Tiongkok yang kembali memasuki atmosfer. Penilaian IAC ini secara spesifik menyoroti cahaya di langit Brunei, bukan puing di Kotim.

    Untuk melacak arah objek itu, redaksi memakai data orbit terakhir di katalog publik, yakni elemen orbit dua baris (TLE) bertanggal 18 Oktober 2026 pukul 06.56 UTC.

    Data yang bersumber dari Space-Track ini ditampilkan oleh situs pelacak Satcat. Perhitungan memakai model SGP4, perangkat standar untuk memprediksi posisi satelit.

    Hasilnya, lintasan terakhir badan roket masuk dari Laut China Selatan, melewati sekitar Kuala Belait di ujung barat Brunei, lalu meluncur lurus ke selatan.

    Sekitar satu menit 45 detik kemudian, jalurnya memotong garis lintang Sampit dan terus berlanjut ke Laut Jawa. Kebun Agro Bukit berada tepat di arah hilir dari titik penampakan Brunei.

    Ketepatan waktu model ini terbatas. Model menempatkan objek di garis lintang Brunei sekitar pukul 10.34 UTC, sedangkan para saksi mencatat penampakan 1 sampai 4 menit lebih awal. Setiap menit yang mendahului estimasi akan menggeser jalur sekitar 28 kilometer ke arah timur.

    Dengan rentang itu, jalur terakhir badan roket melintas sekitar 10 sampai 90 kilometer dari titik temuan puing. Jaraknya dari pusat Kota Sampit merentang sekitar 15 sampai 70 kilometer.

    Angka ini memakai koordinat perkiraan karena titik GPS lokasi temuan belum tersedia di sumber terbuka.

    Arah jatuh itu sejalan dengan kesaksian di Brunei. Saksi di Berakas dan Kilanas melihat benda itu di arah selatan dan barat daya.

    Sekitar pukul 06.13 waktu Polandia pada 18 Oktober, jaringan kamera Skytinel sempat merekam objek yang sama melintas di atas Polandia dari selatan ke utara.

    Pada orbit hampir kutub seperti milik badan roket ini, satu sisi orbit menuju utara dan sisi sebaliknya menuju selatan. Lintasan senja di atas Kalimantan adalah fase laju menuju selatan.

    Data ini memang tidak menunjuk titik jatuh secara presisi, tetapi memperlihatkan bahwa kebun Agro Bukit berada langsung di dalam koridor yang dilalui badan roket itu pada menit-menit terakhirnya.

    Satu catatan kehati-hatian tetap berlaku. IAC menggambarkan fase akhir masuknya roket ke atmosfer terjadi di atas Brunei, sekitar 800 kilometer dari Sampit.

    Secara fisika, lembaran logam yang lebar biasanya cepat melambat setelah terlepas, sehingga kaitan pasti antara puing Agro Bukit dan roket ini menanti konfirmasi uji fisik.

    Kode di Balik Gambar Cermin

    Identitas puing tersembunyi di balik rekam jejak visualnya. Salah satu rekaman video puing yang beredar ternyata tercermin. Huruf pada pelat di badan puing tampak terbalik kiri-kanan sehingga mudah mengecoh pembacaan.

    Setelah orientasi gambar dikembalikan, pelat itu terbaca 2ZQE31-20-15 pada baris pertama dan 240256KY pada baris kedua.

    Karakter kelima dan keenam di baris kedua tertutup sebagian kepala paku keling, tetapi siluet yang tampak konsisten dengan angka 5 dan 6. Pelat itu terpasang pada panel berwarna kuning kehijauan dengan deretan paku keling. Seutas kabel abu-abu menembus lubang pelat dan dijepit klem melingkar.

    Puing utamanya berupa selubung logam lengkung berukuran besar. Sebagian besar permukaannya menghitam seperti habis terbakar, sementara bagian yang robek dan terlipat tampak lebih terang.

    Pekerja kebun memperkirakan panjangnya sekitar enam meter dan bobotnya sekitar 100 kilogram, menurut keterangan kepada sejumlah media. Sementara itu, Berita Sampit melaporkan ukurannya sekitar 4 x 3 meter.

    Awalan 2ZQE mirip dengan penamaan ZQ-2E, singkatan Zhuque-2E. Namun, arti lengkap kode itu belum bisa dipastikan.

    Kanal Independen tidak menemukan basis data nomor komponen LandSpace yang terbuka untuk publik. Penelusuran kedua kode itu di mesin pencari tidak menghasilkan rujukan yang relevan.

    Bentuk lengkung puing sejalan dengan anatomi badan roket berpenampang bulat. Zhuque-2E berdiameter 3,35 meter, tetapi ukuran puing belum bisa dicocokkan sempurna tanpa pengukuran resmi.

    Kalimantan Tengah pernah menghadapi teka-teki serupa. Pada Januari 2021, benda berukuran sekitar 3 x 4 meter berbentuk segmen tabung ditemukan di pesisir Kumai, Kotawaringin Barat, dan sempat diduga bangkai pesawat.

    Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kemudian mengaitkannya dengan roket Chang Zheng 3B setelah mencocokkan bendera Tiongkok dan logo CNSA pada puing dengan analisis orbit.

    LAPAN saat itu juga mencatat ketidakpastian soal objek roket mana yang jatuh. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memastikan benda itu bukan bagian pesawat dan tidak memancarkan radiasi berbahaya.

    Pada Agustus 2022, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memakai cara serupa untuk serpihan yang jatuh di Sanggau, Kalimantan Barat. Thomas Djamaluddin dari BRIN menyebut waktu dan lokasi jatuhnya sesuai dengan lintasan orbit roket Long March 5B.

    Fisika Sebuah Dentuman

    Benda yang membelah udara melebihi kecepatan suara tidak pernah datang dalam senyap bila melintas cukup rendah. Ia mendorong udara di depannya hingga menggumpal menjadi gelombang kejut.

    Saat menyentuh tanah, gelombang itu pecah menjadi dentuman atau gemuruh dan terasa sebagai hentakan tekanan yang sanggup menggetarkan kaca serta seng.

    Masuknya sampah antariksa ke atmosfer biasanya senyap, menurut tabel penjelas dalam laporan PABD. Rekaman yang dihimpun PABD juga memperlihatkan badan roket ZQ-2E pecah dan menguap di atmosfer atas.

    American Meteor Society (AMS) mencatat dentuman bola api baru bisa terdengar di darat bila benda menembus ketinggian di bawah sekitar 50 kilometer.

    Hukum fisika yang sama mengikat pecahan roket. Bila dentuman di Kotim berasal dari roket itu, berarti ada bongkahan padat yang masih melaju supersonik ketika sudah turun jauh ke atmosfer bawah.

    AMS memakai logika serupa untuk meteor. Dentuman yang tertunda menjadi penanda kuat bahwa pecahan mungkin bertahan sampai ke tanah.

    Jeda waktunya masuk akal. Menurut AMS, suara merambat sekitar 20 kilometer per menit, sehingga dentuman biasanya baru merambat ke telinga 1,5 sampai 4 menit setelah kilatan cahaya terlihat.

    Penampakan di Brunei tercatat pukul 17.30 sampai 17.33 WIB. Jalur roket memotong garis lintang Kotim sekitar dua menit kemudian. Dentuman terdengar sekitar pukul 17.39 WIB, menurut laporan warga yang dihimpun media lokal.

    Suara itu terdengar di Cempaga Hulu, Telawang, Mentawa Baru Ketapang, hingga Baamang. Sebagian warga juga mengaku melihat benda terang melintas di langit.

    Seperti diberitakan Kanal Independen sebelumnya, Vina, warga Mentawa Baru Ketapang, sempat mengira suara bergemuruh itu berasal dari truk material.

    Warga lain menyebut getarannya sampai merobohkan tiang jemuran dan menggetarkan kaca jendela.

    Kolom sains Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks, mencatat suara menyerupai guntur atau gemuruh kereta bisa terdengar sebelum gelombang kejut tiba.

    Menurut kolom itu, suara semacam ini umumnya dialami pengamat dalam radius sekitar 50 kilometer dari titik jatuh meteor.

    Pola serupa tercatat di Australia pada Juli 2022. Warga dari Canberra sampai Bendigo melihat cahaya dan mendengar dentuman saat bagian trunk wahana SpaceX Crew-1 Dragon masuk kembali ke atmosfer. Belakangan, petani menemukan puing hangus di lahan peternakan mereka, termasuk sepotong puing setinggi tiga meter yang menancap tajam di tanah.

    Nomor seri pada sebuah panel menjadi salah satu petunjuk identifikasi puing Australia itu.

    Sempat muncul dugaan dentuman berasal dari hujan meteor Orionid. Dugaan itu sangat lemah untuk dipertahankan. Butiran Orionid umumnya habis terbakar sekitar 80 sampai 100 kilometer di atas tanah, terlalu kecil dan terlalu tinggi untuk menimbulkan dentuman hingga ke darat.

    Titik pancar Orionid di rasi Orion juga baru terbit sekitar pukul 22.00 WIB, menurut perhitungan redaksi. Pukul 17.39 WIB arah datangnya meteor ini masih di bawah cakrawala Sampit, sementara aktivitas terbaik fenomena ini terjadi selepas tengah malam.

    Bukti instrumental saat ini belum tersedia untuk publik. Namun, dentuman bola api pernah terekam seismometer jaringan Pacific Northwest di Amerika Serikat pada Maret 2018.

    Data seismometer itu bahkan dipakai oleh ilmuwan untuk melacak jejak bola api hingga ke titik akhirnya di lepas pantai. Pada Januari 2021, dugaan meteor jatuh di Buleleng, Bali, turut dikuatkan data infrasonik yang dianalisis peneliti NASA.

    Berdasarkan data yang dihimpun redaksi, penjelasan paling konsisten untuk dentuman Kotim adalah gelombang kejut dari pecahan badan roket yang masih melaju kencang di atmosfer bawah. Kepastian akhirnya tetap menunggu rekaman alat resmi.

    Seandainya Menimpa Permukiman

    Hanya keberuntungan yang menempatkan lokasi jatuhnya puing itu di hamparan kebun sawit PT Agro Bukit, sebelum akhirnya ditarik beramai-ramai oleh sekitar 20 pekerja. Puing itu tidak melukai siapa pun. Namun, koridor lintasan yang sama melintas mengiris area sekitar 15 sampai 70 kilometer dari pusat Kota Sampit yang padat penduduk.

    Hitungan kasar Kanal Independen memakai bobot 100 kilogram, sesuai perkiraan pekerja, dan bentuk lembaran lebar. Kecepatan jatuh akhir puing semacam itu sekitar 40 sampai 145 kilometer per jam, tergantung posisinya saat jatuh.

    Energi hantamannya setara dengan balok 100 kilogram yang dijatuhkan bebas dari ketinggian sekitar 7 sampai 80 meter.

    Atap seng perumahan tidak pernah dirancang untuk menahan hantaman sebesar itu. Benda yang jauh lebih kecil pun terbukti bisa menembus rumah. Pada Maret 2024, serpihan logam seberat sekitar 0,7 kilogram dari perangkat Stasiun Antariksa Internasional menembus atap dan dua lantai sebuah rumah di Naples, Florida, nyaris mengenai anak pemilik rumah.

    Kalimantan pernah nyaris mengalaminya. Pada 2022, puing roket Long March 5B jatuh di Sanggau, Kalimantan Barat, dan Sarawak, Malaysia. Jonathan McDowell, pelacak satelit dari Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, mencatat puing itu jatuh dekat desa, dan pergeseran beberapa ratus meter saja bisa mengubah jalan ceritanya.

    Titik jatuh sampah antariksa juga sangat peka terhadap perubahan waktu dan amat sulit diramal jauh hari.

    Sehari sebelum kejadian, perkiraan POLSA masih menempatkan titik tengah masuknya badan roket ZQ-2E ke atmosfer di atas wilayah Jepang, dengan ketidakpastian memanjang sekitar lima jam.

    Studi Michael Byers dan rekan di jurnal Nature Astronomy pada 2022 menghitung risikonya secara global.

    Bila praktik peluncuran tidak berubah, peluang munculnya satu korban atau lebih dalam satu dekade akibat badan roket yang jatuh tak terkendali sekitar 10 persen. Para peneliti menyebut angka itu sebagai perkiraan konservatif.

    Risiko itu tidak tersebar merata. Menurut studi yang sama, badan roket sekitar tiga kali lebih mungkin jatuh di garis lintang Jakarta dibanding garis lintang New York, Beijing, atau Moskwa. Kotim berdiam di sabuk lintang rendah yang rentan tersebut.

    Para peneliti menilai teknologi dan desain misi yang lebih cermat dapat menekan jumlah badan roket yang jatuh tak terkendali. Menurut mereka, solusinya sudah tersedia di depan mata, tetapi menuntut ketegasan untuk diterapkan semua negara peluncur.

    Sebagai pembanding, catatan NASA yang dikutip media pada April 2024 menyebut rata-rata satu benda terkatalog jatuh ke Bumi setiap hari selama 50 tahun terakhir. Menurut catatan itu, belum ada cedera serius maupun kerusakan harta berarti yang terkonfirmasi.

    Dari sisi bahan bakar utama, risiko paparan kimianya relatif kecil. Mesin Zhuque-2E membakar oksigen cair dan metana, dua bahan yang lenyap tanpa residu beracun ala bahan bakar hidrazin.

    Saat menanggapi jatuhnya puing Long March 5B di Sanggau pada 2022, peneliti BRIN Thomas Djamaluddin menyebut badan roket pada dasarnya tidak mengandung bahan beracun. Menurutnya, bahaya justru muncul bila serpihan logam menimpa permukiman, meski peluangnya sangat kecil.

    Meski demikian, ancaman fisiknya tidak pernah nol. POLSA sejak 17 Oktober mengingatkan bahwa massa sekitar 5.000 kilogram dan minimnya data rancangan membuat fragmen roket ini mungkin lolos dari pembakaran di atmosfer. IAC turut menyampaikan peringatan serupa.

    Tanggung Jawab Mutlak Negara Peluncur

    Bila puing roket mencederai orang atau merusak rumah, hukum internasional sudah menyiapkan jalur pertanggungjawabannya.

    Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972, menetapkan bahwa negara peluncur bertanggung jawab mutlak atas kerugian di permukaan Bumi. Negara penuntut tidak perlu membuktikan kesalahan negara peluncur.

    Indonesia mengesahkan konvensi itu lewat Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996. Tiongkok menjadi negara pihak sejak Desember 1988. Konvensi menggolongkan bagian kendaraan peluncur sebagai benda antariksa, dan negara yang wilayahnya dipakai untuk meluncurkan berstatus sebagai negara peluncur.

    Kerugian yang sah dituntut mencakup kematian, luka, gangguan kesehatan, serta kerusakan harta milik negara maupun sipil. Tuntutan diajukan negara atas nama warganya melalui jalur diplomatik. Batas waktunya berjalan satu tahun sejak kerugian terjadi atau sejak negara peluncur diketahui.

    Konvensi ini baru satu kali dipakai secara resmi. Setelah satelit bertenaga nuklir Kosmos 954 milik Uni Soviet jatuh di Kanada pada 1978, Kanada menuntut ganti rugi sekitar 6 juta dolar Kanada. Lewat sebuah kesepakatan alot pada 1981, Uni Soviet membayar 3 juta dolar Kanada tanpa secara tegas mengakui tanggung jawab hukumnya.

    Saat puing SpaceX menancap di peternakan Australia pada 2022, Cassandra Steer, wakil direktur Institute of Space di Australian National University, menyebut Australia berhak meminta kompensasi kepada Amerika Serikat untuk biaya pembersihan.

    Hukum nasional juga mengatur pagar perlindungannya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan memuat ketentuan penanggulangan benda jatuh antariksa serta tanggung jawab dan ganti rugi.

    Indonesia juga mengesahkan persetujuan pengembalian benda yang diluncurkan ke antariksa lewat Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999.

    Sejauh ini, tidak ada laporan warga yang terluka akibat puing di Agro Bukit.

    Belum Ada Kata Resmi

    Hingga naskah ini ditulis, Senin (19/10/2026) sore, belum ada keterangan resmi soal identitas pasti puing di Agro Bukit. Kanal Independen belum menemukan pernyataan dari BRIN di sumber terbuka.

    Lembaga itu pernah menjelaskan kasus serupa: pada April 2026, peneliti BRIN Thomas Djamaluddin mengidentifikasi benda pijar di langit Lampung dan Banten sebagai pecahan roket Tiongkok CZ-3B.

    Pada kasus Sanggau, Agustus 2022, BRIN menyebut serpihan roket akan dibawa aparat polisi ke Balai BRIN di Pontianak agar terdokumentasi dengan baik.

    POLSA yang sempat menjanjikan komunike akhir peristiwa ini pada 19 Oktober pascaverifikasi data, hingga naskah ini ditulis belum menayangkannya di laman resmi mereka. Halaman pemantauan The Aerospace Corporation juga masih menampilkan prediksi awal, yakni 18 Oktober pukul 10.05 UTC dengan ketidakpastian memanjang plus-minus 10 jam.

    Redaksi juga belum menemukan satu pun pernyataan dari pemerintah Tiongkok maupun LandSpace terkait puing ini di sumber terbuka.

    Pengamanan di lokasi temuan sudah berjalan. Manajemen perusahaan memasang garis polisi di sekitar puing dan melaporkan temuan itu ke Polsek Sungai Sampit.

    Komandan Pos AU Sampit, Lettu Febri, menyebut bahwa puing itu akan dikawal menuju Pangkalan Bun setelah truk dari Kodim dan personel Lanud Iskandar siap.

    Sampai hasil pemeriksaan resmi bicara soal identitasnya, kode 2ZQE31-20-15 dan jalur orbit yang meluncur dari utara itu menjadi petunjuk terkuat yang berteriak lantang dari sumber terbuka. (ign)

  • 877 Hektare Lahan Terbakar di Sampit, Bupati Kotim Bawa Urusan Pemilik Jauh ke Menhut

    877 Hektare Lahan Terbakar di Sampit, Bupati Kotim Bawa Urusan Pemilik Jauh ke Menhut

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Api musim kemarau 2026 tidak hanya menghanguskan gambut di pelosok Kotawaringin Timur (Kotim).

    Hingga 11 Oktober 2026, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim mencatat sekitar 877 hektare lahan terbakar di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang, dua kecamatan yang menaungi Kota Sampit.

    Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menyumbang 457 hektare dan Baamang 420 hektare dari total lebih dari 2.137 hektare sekabupaten.

    Gabungan keduanya nyaris menyamai Kecamatan Seranau, wilayah dengan kebakaran terluas di Kotim, yang mencatat lebih dari 884 hektare.

    Api di dua kecamatan kota itu datang dalam kejadian kecil yang berulang. Per 17 Agustus 2026, Baamang mencatat 145 kejadian dan Mentawa Baru Ketapang 140 kejadian, sekitar 80 persen dari 354 kejadian sekabupaten, sementara Seranau baru mencatat empat kejadian.

    Dalam delapan pekan, luas lahan terbakar di dua kecamatan kota itu hampir tiga kali lipat, dari sekitar 295 hektare pada 17 Agustus menjadi sekitar 877 hektare pada 11 Oktober.

    Pada rentang yang sama, luas terbakar di Seranau bertambah sekitar 180 hektare. BPBD mencatat luasan yang dapat dijangkau petugas, dan datanya bisa berubah seiring verifikasi.

    Sabtu malam, 17 Oktober 2026, Bupati Kotim Halikinnor membawa persoalan itu kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang meninjau karhutla di Jalan Ir Soekarno atau Jalan Lingkar Utara, Sampit.

    Halikinnor meminta Menhut berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) soal lahan telantar yang pemiliknya tinggal jauh dari Sampit.

    ”Saya juga mohon dengan Pak Menhut, lahan-lahan yang terlantar, mungkin koordinasi dengan ATR/BPN, bagaimana lahan-lahan yang notabene orangnya ada di luar negeri, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Ini kalau tidak terkelola dengan baik, bagaimana penanganannya,” ujar Halikinnor.

    Sebulan sebelumnya, Halikinnor sudah menunjuk di mana para pemilik lahan itu tinggal. ”Belukar-belukar yang terbakar ini pemiliknya rata-rata ada di Jakarta, bahkan ada yang di US,” katanya, Rabu(16/9/2026).

    Ia menyebut lahan-lahan tak terurus itu terbakar di dalam kota.

    Dua hari setelah pernyataan itu terbit, BPBD mencatat sekitar 784 hektare lahan terbakar di dua kecamatan kota. Hingga 11 Oktober, luas itu bertambah sekitar 93 hektare lagi.

    Koridor Api di Lingkar Utara

    Ruas yang ditinjau Menhut malam itu sudah tercatat terbakar setidaknya sejak 2018, berdasarkan pemberitaan yang terekam di sumber terbuka. Jalan Lingkar Utara, yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tjilik Riwut, melintasi Kecamatan Baamang dan hingga kini masih menyisakan lahan kosong bersemak di sela permukiman.

    Pada akhir Januari 2018, lebih dari 10 hektare gambut terbakar di ruas Lingkar Utara arah simpang Desa Kandan, ikut melalap kebun nanas, pisang, sayur, dan sawit warga, seperti diberitakan Republika. Mei 2018, api menghanguskan sekitar 1,2 hektare lahan kosong di ruas yang sama.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kotim saat itu, Rihel, tidak menampik dugaan lahan kosong tersebut sengaja dibakar untuk pembersihan.

    Namun, ia tidak bisa memastikannya karena tidak ada pemilik lahan di lokasi saat petugas memadamkan api. ”Kami menduga seperti itu, tapi kami tidak berani memastikan,” katanya saat itu.

    Agustus 2024, Sekretaris BPBD Kotim saat itu, Arief, menyampaikan dugaan yang lebih tegas atas kebakaran di Jalan Ir Soekarno atau Lingkar Utara.

    ”Dugaan penyebab kebakaran ini 99 persen disengaja,” katanya, seperti diberitakan Koran Jakarta, karena lahan itu sebenarnya dalam kondisi basah.

    Kebakaran di ruas ini berulang lagi tahun ini. Awal Juli 2026, BPBD Kotim menyebut sekitar empat hektare lahan terbakar di kawasan Jalan Ir Soekarno, tak jauh dari Bandara Haji Asan.

    Pada 5 September, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim memadamkan sekitar satu hektare lahan kosong bersemak di simpang empat Jalan Tidar dan Lingkar Utara.

    Akhir bulan yang sama, Halikinnor yang meninjau lapangan menyebut api kembali menyala di kawasan Banitan, Tanah Mas, dan Lingkar Utara. Api di ruas Lingkar Utara disebut tidak separah sebelumnya. Halikinnor menduga sebagian lahan di sana, termasuk kebun sawit, sudah lebih dulu terbakar.

    Pemilik lahan juga tidak selalu diketahui. Saat sekitar satu hektare lahan kosong bersemak terbakar di Jalan Sawit Raya, Sampit, penyebab kebakaran dan pemilik lahannya belum diketahui hingga pemadaman selesai.

    Permintaan kepada Menteri

    Permintaan soal lahan telantar disampaikan Halikinnor bersama laporan keterbatasan air dan lokasi api yang sulit dijangkau. Untuk kebakaran di dalam kota, ia yakin pasukan darat mampu menanganinya.

    ”Kalau yang di dalam kota, insya Allah dengan pasukan darat bisa kami selesaikan,” ujarnya, seperti dikutip Tabengan.

    Raja Juli menanggapi dengan menyebut hampir separuh kebakaran setiap tahun terjadi di kawasan hutan, sedangkan separuh lainnya di areal penggunaan lain (APL), wilayah di luar kawasan hutan. Ia menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN, jabatan wakil menteri yang pernah ia pegang.

    Raja Juli menyebut koordinasi itu menyasar tanah yang relatif strategis di tengah kota, tetapi pemiliknya tidak pernah merawat.

    Jika lahan tersebut memenuhi ketentuan tanah telantar, kata dia, penanganannya dapat dikoordinasikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah daerah sesuai prosedur.

    Malam itu, dalam dialog bersama Forkopimda dan relawan karhutla di kawasan Jalan Ir Soekarno, Raja Juli juga menyebut sekitar 99 persen karhutla di Kalimantan Tengah dipicu ulah manusia, seperti diberitakan Kantamedia.

    Pemkab Kotim sudah menyiapkan pendataan. Pemkab telah meminta camat dan lurah menginventarisasi lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Data itu akan menjadi dasar berkoordinasi dengan para pemiliknya.

    Halikinnor juga berharap pemilik lahan kosong membangun sumur bor agar petugas tidak lagi kesulitan mencari air saat kebakaran.

    Pintu ATR/BPN Sempit untuk Hak Milik

    Jalur yang diminta Halikinnor bertumpu pada aturan penertiban tanah telantar. Sejak 6 November 2025, urusan itu diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, yang mencabut PP Nomor 20 Tahun 2021.

    Untuk tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan, PP 48/2025 membuka penertiban bila tanah sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan paling cepat dua tahun sejak haknya terbit. Tanah hak milik diperlakukan berbeda.

    Pasal 6 ayat (2) PP itu menyatakan tanah hak milik tidak dapat menjadi objek penertiban, kecuali sengaja tidak dipergunakan, dimanfaatkan, atau dipelihara hingga memenuhi salah satu dari tiga keadaan.

    Tanah itu dikuasai masyarakat menjadi perkampungan, dikuasai pihak lain terus-menerus selama 20 tahun tanpa hubungan hukum dengan pemegang hak, atau fungsi sosial hak atas tanahnya tidak terpenuhi. Dua dari tiga keadaan itu menuntut lahan dikuasai orang lain, kondisi yang berbeda dengan lahan kosong yang dibiarkan bersemak.

    Penetapannya pun berjenjang, dari evaluasi hingga tiga kali surat peringatan kepada pemegang hak. Tanah yang akhirnya ditetapkan telantar menjadi aset Bank Tanah dan/atau Tanah Cadangan Umum Negara.

    Saat rencana percepatan penertiban tanah telantar mengemuka pada September 2025, Menteri ATR/BPN saat itu, Nusron Wahid, menegaskan penertiban tidak menyasar tanah bersertifikat hak milik.

    Status hak lahan-lahan kosong yang terbakar di Lingkar Utara maupun kawasan kota lainnya juga belum terungkap di sumber terbuka.

    Kewajiban pemilik sebenarnya sudah tertulis sejak 1960. Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mewajibkan setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah untuk memeliharanya dan mencegah kerusakannya. Pasal 27 UUPA bahkan menyebut hak milik hapus bila tanahnya ditelantarkan.

    UUPA memuat ancaman pidana atas pelanggaran kewajiban memelihara tanah lewat Pasal 52. Namun, kajian dalam jurnal hukum terbitan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang mencatat ketentuan pidana tersebut selama ini tidak diterapkan.

    Tiga Perda Kotim Tanpa Kewajiban bagi Pemilik Lahan Kosong

    Kanal Independen menelusuri tiga peraturan daerah Kotim yang paling dekat dengan urusan kebakaran, bencana, dan ketertiban umum. Tidak satu pun memuat kewajiban bagi pemilik lahan kosong untuk merawat lahannya atau mencegah api di atasnya.

    Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berlingkup permukiman dan kawasan permukiman. Kewajiban dan sanksi administratifnya menyasar pemilik dan pengguna bangunan gedung, termasuk kelengkapan pencegahan kebakaran di perumahan yang dibangun pengembang.

    Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat hanya menyentuh urusan api lewat larangan membakar sampah di jalur hijau, taman, dan tempat umum.

    Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur kewenangan pemerintah daerah secara umum, termasuk mencabut atau mengurangi hak kepemilikan atas suatu benda dalam penanggulangan bencana, dengan kewajiban ganti rugi.

    Perda 4/2023 dan Perda 10/2021 terbit pada masa Halikinnor menjabat bupati. Perda 3/2020 diundangkan dengan tanda tangan Halikinnor yang kala itu menjabat Sekretaris Daerah.

    Pada tingkat provinsi, Perda Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan melarang setiap orang dan perusahaan membakar lahan.

    Pengecualiannya terbatas bagi peladang anggota masyarakat hukum adat di lahan bukan gambut, paling luas satu hektare per kepala keluarga untuk padi atau tanaman pangan semusim, dan gugur saat gubernur menetapkan status siaga darurat bencana.

    Pertengahan September, Kepala Disdamkarmat Kotim Ahmad Taufiq mengimbau warga di kawasan pinggiran dan perumahan membersihkan semak belukar minimal 10 meter dari rumah, seperti diberitakan Katakata pada 17 September 2026. Warga juga diminta segera melapor bila api mendekat dalam jarak 50 hingga 100 meter.

    Imbauan itu muncul setelah sejumlah bangunan warga terdampak kebakaran yang diduga merambat dari lahan, salah satunya dapur rumah di Jalan Pengaringan Permai, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    Imbauan itu ditujukan kepada penghuni rumah. Ketentuan serupa yang menyasar pemilik lahan kosong tidak ditemukan dalam ketiga perda Kotim tersebut.

    Saat mendorong pemilik lahan menanami lahan bekas terbakar pada 26 September, Halikinnor menyebut perlunya memperbaiki tata kelola lahan agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. (ign)