cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

  • Harga Siluman Selembar ”Petunjuk”: Legislator Kotim Tagih Dasar Hukum Pungutan Surat Tanah

    Harga Siluman Selembar ”Petunjuk”: Legislator Kotim Tagih Dasar Hukum Pungutan Surat Tanah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Selembar kertas itu tidak bisa memastikan sebidang lahan menjadi milik sah pemegangnya. Secara hukum, ia murni berstatus sebagai petunjuk administrasi.

    Akan tetapi, bagi warga Kotawaringin Timur (Kotim), secarik dokumen tersebut bisa menjelma menjadi syarat dengan harga yang menguras kantong.

    Jejak pungutan bermasalah ini memanjang melintasi waktu. Polanya membekas dari operasi tangkap tangan terhadap seorang lurah di Baamang pada 2017, keluhan tarif Rp1,3 juta di Telaga Antang pada 2021, hingga laporan warga mengenai biaya Rp700.000 untuk selembar surat keterangan tanah (SKT) di sebuah desa di Kecamatan Cempaga Hulu pada 2024.

    Ironi nilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah tersebut tampak mencolok saat disandingkan dengan fungsi dokumen itu sendiri.

    Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, SKT, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, maupun dokumen sejenis dari kepala desa, lurah, atau camat bukanlah bukti kepemilikan. Kertas-kertas itu sekadar petunjuk dalam proses pendaftaran tanah.

    Gugusan persoalan inilah yang kembali disorot Anggota DPRD Kotim, Muhammad Abadi.

    Dia menagih transparansi dasar hukum atas setiap pungutan yang dibebankan aparat desa maupun kecamatan kepada warga.

    Politikus PKB tersebut mengingatkan jajaran birokrasi agar tidak mempersulit masyarakat yang tengah menempuh jalur administrasi pertanahan.

    Pelayanan, menurut dia, wajib mengalir transparan, mematuhi koridor kewenangan, dan bersih dari pungutan tanpa pijakan hukum.

    ”Jangan sampai masyarakat datang untuk mengurus administrasi tanah, tetapi justru dipersulit. Kalau persyaratannya sudah lengkap, proses sesuai aturan. Kalau masih ada kekurangan, sampaikan dengan jelas supaya warga tahu apa yang harus dilengkapi,” tegas Abadi.

    Sebatas Petunjuk

    Pejabat Pemerintah Kabupaten Kotim menyadari bahwa dokumen petunjuk semacam SKT memendam kerawanan untuk disalahgunakan. Rihel, saat menjabat Asisten I Setda Kotim, pada 5 Juli 2025, menyebut manipulasi SKT marak terjadi.

    Tumpang tindih klaim, kata dia, kerap muncul karena setiap pergantian kepala desa atau camat diikuti oleh penerbitan surat tanah baru.

    Urusan legalitas dokumen petunjuk ini tidak bisa lagi ditunda. Sejak PP 18/2021 diundangkan pada 2 Februari 2021, Pasal 96 regulasi tersebut memberi tenggang lima tahun bagi pemegang bukti tertulis tanah bekas milik adat untuk mendaftarkan aset mereka.

    Batas waktu itu telah jatuh pada 2 Februari 2026. Lewat tanggal tersebut, dokumen lama gugur sebagai alat pembuktian hak dan hanya tersisa sebagai petunjuk pendaftaran.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian, dalam wawancara bersama CNBC Indonesia pada 18 Februari 2026, memastikan negara tidak akan mengambil alih tanah warga.

    Namun, ia meminta masyarakat segera mendaftarkan aset dengan melampirkan dokumen lama yang dimiliki, karena sertifikat itulah alat bukti hak yang mampu memberi kepastian hukum.

    Surat dari meja desa, kelurahan, dan kecamatan termasuk dokumen petunjuk yang dibawa warga menuju proses pendaftaran tersebut.

    Menurut Abadi, pemerintah desa dan kecamatan memegang peranan vital dalam membantu masyarakat menyelesaikan urusan administrasi tanah.

    Oleh karena itu, aparatur berkewajiban memberikan panduan yang benderang mengenai persyaratan, prosedur, beserta biaya yang berlaku.

    Kewajiban yang Sudah Tertulis

    Abadi menegaskan, pelayanan administrasi harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Salah satu pijakannya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang memuat 12 asas, di antaranya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, hingga kecepatan dan kemudahan yang disandingkan dengan keterjangkauan.

    Permintaan Abadi agar urusan warga tidak dipersulit juga tertuang eksplisit dalam teks undang-undang. Pasal 34 huruf f UU Pelayanan Publik mewajibkan pelaksana layanan berperilaku tidak mempersulit warga, sedangkan huruf m melarang pelaksana menyalahgunakan jabatan atau kewenangan.

    Masyarakat, menurut Abadi, berhak menerima kepastian saat melangkah mengurus dokumen pertanahan.

    Aparatur pemerintah tidak boleh menjadikan kewenangan sebagai tameng untuk menghambat pelayanan atau membebani warga dengan syarat-syarat tanpa dasar hukum.

    Bagi pemerintah desa, kewajiban penyampaian kekurangan berkas bahkan dijaga oleh aturan yang spesifik.

    Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa mewajibkan pemerintah desa membuka informasi tentang kelengkapan persyaratan yang belum dipenuhi oleh warga.

    Regulasi itu juga menetapkan penyediaan data dan informasi pertanahan sebagai bagian dari layanan minimal desa.

    Untuk surat keterangan desa secara umum, aturan itu mewajibkan penyelesaian dalam tempo satu hari kerja apabila berkas warga telah lengkap. Bila target ini meleset, camat bertugas turun tangan melakukan pembinaan.

    Tarif Tak Boleh Sepihak

    Abadi mengingatkan agar biaya pengurusan dokumen dibeberkan secara terbuka. Setiap pungutan, kata dia, wajib bertumpu tegak pada dasar hukum dan pantang ditentukan secara sepihak.

    ”Kalau memang ada biaya yang diatur, jelaskan dasar hukumnya dan berapa besarannya. Jangan sampai masyarakat diminta membayar tanpa mengetahui aturan yang menjadi dasar pungutan tersebut,” ujarnya.

    Rambu penarikan biaya itu telah terpahat dalam undang-undang. UU Pelayanan Publik menempatkan biaya atau tarif sebagai komponen wajib dari sebuah standar pelayanan.

    Selain itu, Pasal 31 ayat (4) undang-undang tersebut mengatur bahwa penentuan biaya atau tarif harus ditetapkan melalui persetujuan DPRD serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

    Untuk lingkup desa, Permendagri 2/2017 mewajibkan aparatur menyebarluaskan informasi biaya dan waktu layanan kepada warga. Biaya penyelenggaraan standar pelayanan minimal desa ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

    Jalur penetapan pungutan desa pun diawasi ketat. Pasal 69 ayat (4) UU Desa mengharuskan rancangan peraturan desa tentang pungutan dievaluasi oleh bupati sebelum ditetapkan, sedangkan peraturan desa hanya bisa disahkan oleh kepala desa setelah melewati proses pembahasan dan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    Jejak dari Baamang ke Cempaga Hulu

    Persoalan tarif dokumen tanah dinilai perlu perhatian serius. Lembaran kasus yang menimpa Muhammad Adenan di Kelurahan Baamang Tengah pada 2017, menjadi salah satu catatan pengingat bagi publik Kotim.

    Adenan kala itu tengah mengurus surat keterangan penyerahan tanah dan dimintai sejumlah uang oleh lurah yang menjabat.

    Perkara tersebut menyeret mantan Lurah Baamang Tengah, Karyadi, menuju vonis delapan bulan penjara dalam kasus pungutan liar.

    Penangkapan lurah itu terjadi pada Jumat, 10 Maret 2017, sekitar pukul 10.00 WIB. Pejabat itu diduga meminta imbalan Rp2,5 juta sebagai upah jasa pembuatan SKT warga, namun sang warga rupanya hanya sanggup membawa uang Rp1,5 juta.

    Transaksi tetap berjalan dan dokumen terbit atas nama warga tersebut. Tak lama berselang, anggota Polres Kotim menemukan lembaran uang Rp1,5 juta itu terselip di dalam map arsip SKT.

    Empat tahun kemudian, gema keluhan serupa kembali menghantam meja DPRD Kotim. Pada April 2021, Sekretaris Komisi I DPRD Kotim saat itu, Hendra Sia, menampung keluhan warga dari salah satu desa di Kecamatan Telaga Antang.

    Biaya pembuatan SKT di wilayah tersebut dikabarkan menembus Rp1,3 juta. Hendra menilai besaran tarif tersebut sangat memberatkan warga.

    Dia berpendapat pembuatan SKT semestinya bisa diberikan secara cuma-cuma bila pemerintah desa beriktikad melayani, mengingat perangkat desa sudah menerima gaji dan kucuran dana desa terbilang besar.

    Memasuki November 2024, giliran Abadi yang menerima laporan serupa. Dia mengungkap laporan warga bahwa oknum kepala atau perangkat desa di salah satu desa di Cempaga Hulu mematok tarif Rp700.000 per SKT.

    Abadi meminta warga tidak ragu untuk melapor karena praktik kotor semacam itu masuk ke ranah pungutan liar. Pemerintah daerah, saran Abadi, perlu membangkitkan kembali tim sapu bersih pungli.

    Dalam kesempatan itu, kata Abadi, kalaupun ada biaya yang harus disetor, besarannya wajib diatur lewat peraturan daerah atau desa dan masuk sebagai pendapatan asli desa, bukan menguap ke kantong pribadi.

    Dia bahkan sempat melontarkan wacana pembentukan aturan daerah semacam harga eceran tertinggi pembuatan SKT agar biaya memiliki payung hukum pasti. Namun, penelusuran sumber terbuka yang dilakukan Kanal hingga kini belum menemukan aturan semacam itu di Kotim.

    Sebagai perbandingan konkret, negara mematok biaya persiapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalimantan Tengah sebesar Rp250.000.

    Angka dalam Surat Keputusan Bersama tiga menteri tahun 2017 ini sudah mencakup penyiapan dokumen, pengadaan patok dan meterai, hingga operasional petugas kelurahan atau desa.

    Shamy Ardian, dikutip detikcom pada 19 April 2026, menyebut pungutan yang terbang melampaui batas standar SKB tersebut tanpa dasar peraturan yang sah dapat dikategorikan sebagai pungli. Kendati demikian, PTSL dan pengurusan SKT memang berada di dua jalur layanan yang berbeda.

    Praktik biaya surat tanah di Kalimantan Tengah juga sempat dipotret lewat kajian Rikardo Simarmata terbitan 2015 dengan dukungan Kemitraan.

    Kajian itu mencatat rata-rata biaya administrasi untuk selembar Surat Pernyataan Tanah (SPT) adalah Rp250.000 sampai Rp350.000.

    Ke Mana Warga Mengadu

    Abadi berharap kepala desa dan camat di Kotim terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Jika ada aparatur yang diduga melenceng dengan memberikan pelayanan di luar ketentuan, ia mendesak warga untuk berani bersuara.

    ”Kalau memang ada warga yang mengalami kesulitan atau merasa dipersulit saat mengurus administrasi, silakan laporkan ke Inspektorat supaya bisa diperiksa dan dibina. Tujuannya agar pelayanan pemerintah semakin baik dan kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

    Menurut Abadi, pembinaan diperlukan agar aparatur sadar betul akan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik. Apabila kelak ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus disandarkan pada ketentuan yang berlaku.

    Berdasarkan UU Pelayanan Publik, selain melapor ke Inspektorat, warga dibekali hak untuk mengadu kepada penyelenggara layanan, Ombudsman, maupun DPRD kabupaten, lembaga tempat Abadi bernaung saat ini.

    Laporan ke Ombudsman dapat diajukan selama peristiwa belum melintasi batas dua tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dan dalam keadaan tertentu identitas pelapor dapat dirahasiakan.

    Untuk layanan di level desa, Permendagri 2/2017 mewajibkan pemerintah desa memfasilitasi pengaduan warga paling lama tiga hari kerja. Bila jarum jam melewati batas waktu tersebut tanpa ada penanganan, camat secara otomatis bertugas turun tangan untuk melakukan pembinaan.

    Persoalan pertanahan nyatanya menjadi arus aduan pelayanan publik terbesar secara nasional. Sepanjang 2025, Ombudsman RI mencatat 1.495 laporan soal agraria atau pertanahan, sementara pemerintah daerah menjadi entitas terlapor terbanyak lewat 4.766 laporan.

    Bentuk dugaan malaadministrasi yang paling sering muncul dari data tersebut adalah tidak memberikan pelayanan (40,68 persen) dan penundaan berlarut (21,25 persen).

    Abadi berharap pelayanan administrasi pertanahan di Kotim berjalan lebih tertib, transparan, dan sanggup memberikan kepastian kepada masyarakat.

    Deretan data laporan dan catatan evaluasi birokrasi tersebut menjadi proyektor yang menyorot satu fakta terang, yakni ketersediaan standar pelayanan dan jaminan kepastian hukum dalam tata kelola administrasi pertanahan masih menyisakan jalan terjal bagi pemerintah daerah. (ign)

  • Kecewa Rekaman Telepon Wabup Kotim: Staf Ahli Menhut Bantah soal Agenda Relawan dan Makan Malam

    Kecewa Rekaman Telepon Wabup Kotim: Staf Ahli Menhut Bantah soal Agenda Relawan dan Makan Malam

    SAMPIT, kanalindependen.id – Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antarlembaga Fahrizal Fitri memberikan tanggapan terbuka atas rekaman teleponnya dengan Wakil Bupati Kotim Irawati yang menyebar luas.

    Dalam unggahannya pada Jumat (16/10/2026) malam, ia membantah pernah diminta menjadwalkan makan malam dari pemerintah daerah, seraya merevisi janjinya untuk mampir ke Sampit menjadi sekadar berkunjung “di kesempatan berikutnya”.

    Fahrizal menyebut beredarnya rekaman sejak Rabu (14/10/2026) itu sebagai hal yang sangat tidak etis.

    Ia juga menegaskan bahwa Irawati tidak pernah meminta dirinya maupun pihak Kementerian Kehutanan untuk mengagendakan pertemuan dengan relawan.

    Keberatan atas Rekaman

    Fahrizal membuka klarifikasinya dengan menegaskan identitas diri. Ia menyebut dirinya sebagai putra daerah Kalimantan Tengah yang besar di Pangkalan Bun, sekaligus pernah menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng. Setelahnya, ia langsung mempersoalkan peredaran rekaman tersebut.

    ”Saya menyayangkan dan merasa kecewa karena percakapan yang beredar tersebut merupakan percakapan pribadi antara saya dan Ibu Wakil Bupati. Itu satu hal yang sangat tidak etis,” kata Fahrizal.

    Fahrizal sama sekali tidak menyebut siapa pihak yang menyebarkan rekaman itu. Ia juga tidak membantah isinya.

    Bahkan, ia menggunakan percakapan tersebut sebagai rujukan saat menjelaskan alasan perubahan agenda menteri.

    Dalam rekaman yang beredar, suara Irawati terdengar menahan tangis tatkala menyampaikan kabar tiga relawan Kotim yang meninggal dunia.

    Dia meminta agar sang menteri bersedia menemui para relawan. Kala itu, Fahrizal merespons dengan pengakuan bahwa dirinya tidak menerima informasi soal korban maupun Forkopimda yang menunggu di Jalan Jaksa. Fahrizal lalu berjanji akan meneruskan keluhan tersebut kepada menteri.

    Dua Versi soal Undangan

    Bantahan paling tegas dalam klarifikasi itu mengarah pada urusan permintaan dari Pemkab Kotim.

    ”Dalam kunjungan Pak Menteri Kehutanan ke Sampit, Ibu Wabup tidak pernah meminta kepada saya maupun pihak Kementerian Kehutanan untuk mengagendakan pertemuan dengan relawan maupun undangan makan malam,” urai Fahrizal.

    Keterangan Pemkab Kotim sepanjang pekan memberi gambaran berbeda mengenai rangkaian persiapan mereka.

    Irawati sebelumnya menjabarkan bahwa rencana kunjungan menteri diketahui Pemkab dari informasi Daops Manggala Agni Pangkalan Bun, unit pengendali kebakaran hutan di bawah komando Kemenhut.

    Menyikapi informasi itu, Pemkab menggelar rapat koordinasi persiapan penyambutan pada Selasa (13/10/2026). Penjabat Sekda Kotim Diana Setiawan menyebut persiapan Pemkab saat itu meliputi pengamanan, pengawalan, sampai penentuan sejumlah opsi lokasi peninjauan.

    Usai rapat itu, Irawati sempat melontarkan harapan agar waktu peninjauan lapangan bisa ditambah, supaya pemerintah pusat mampu melihat langsung kendala yang dihadapi para petugas.

    Jadwal kunjungan yang beredar menempatkan agenda peninjauan lapangan bersama Forkopimda pada Rabu pukul 08.05 sampai 09.30 WIB.

    Skenario mulai meleset pada Selasa malam. Diana menyebut lokasi makan malam rombongan dipindah dari restoran yang disiapkan Pemkab ke Rumah Makan Pondok Jelawat.

    Pemkab sempat menerima informasi perubahan ini dan mencoba meminta penjelasan kepada protokoler kementerian, tetapi mengaku tidak diberi akses komunikasi.

    Diana juga sempat menawarkan diri untuk menjemput atau menyambut menteri secara langsung di Hotel Aquarius.

    Diana mengungkapkan, komunikasi antarprotokoler sebenarnya sudah berjalan. Namun, saat tim bersiap melakukan penyambutan di hotel, datang sebuah pesan WhatsApp dari pihak kementerian.

    Pesan itu meminta agar rombongan tak perlu diterima dan disambut, dengan alasan menteri butuh istirahat karena lelah.

    Kabar batalnya peninjauan lapangan diterima Pemkab sekitar pukul 21.00 WIB pada Selasa malam, lalu ditegaskan lewat pesan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan yang diteruskan ke jajaran Pemkab pada Rabu pagi.

    Dalam rekaman, Irawati jelas menyebut bahwa Forkopimda dan relawan sudah menunggu di pinggir Jalan Jaksa, lengkap dengan makanan yang telah disiapkan.

    Rabu pagi, Irawati menyatakan hal yang ia harapkan dari kunjungan menteri tersebut adalah pemerintah pusat bisa melihat langsung lokasi titik api yang sulit tertembus dan butuh pemadaman udara. ”Tidak perlu kami yang ditemui,” katanya.

    Klarifikasi Fahrizal sama sekali tidak menyinggung batalnya peninjauan lapangan yang jelas tercantum dalam jadwal itu.

    Janji yang Berganti Bunyi

    Soal urungnya peninjauan menteri, Fahrizal merujuk pada isi rekaman telepon tersebut. ”Seperti yang dibicarakan dalam rekaman tersebut, Pak Menteri Kehutanan harus segera berangkat ke Pangkalan Bun dan rapat penanganan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting. Namun demikian, Pak Menteri Kehutanan akan tetap ke Sampit di kesempatan berikutnya,” katanya.

    Penjelasan dalam rekaman telepon sebenarnya memuat dua alasan. Selain keharusan menghadiri rapat di Pangkalan Bun, Fahrizal kala itu beralasan menteri harus kembali ke Palangka Raya guna menyambut kunjungan Menteri Koordinator pada Jumat (16/10/2026). Alasan kedua ini tidak muncul dalam pernyataan klarifikasinya.

    Keterangan resmi Kemenhut yang dirilis Jumat merekam aktivitas Raja Juli di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) pada hari tersebut.

    Ia menelusuri jalan setapak sejauh 1,8 kilometer menuju Shelter Pesalat, seraya menyebut timnya bermalam di lokasi itu untuk memastikan peralatan pemadaman terpasang dengan baik. ”Kita bermalam biar dipastikan terpasang,” katanya.

    Rabu (14/10/2026), tepat sebelum bertolak ke Pangkalan Bun, Raja Juli menyebut ia akan kembali ke Sampit usai merampungkan agenda di daerah tersebut. Fahrizal, lewat telepon, sempat menjanjikan hal serupa. Kini kalimat itu bersalin rupa menjadi frasa “kesempatan berikutnya”, tanpa rincian batas waktu.

    Hingga klarifikasi itu diunggah, belum ada informasi rombongan menteri melintasi Sampit.

    Fahrizal menutup klarifikasinya dengan ajakan yang senada dengan pernyataan Raja Juli.

    ”Karhutla ini merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, relawan, swasta, dan masyarakat,” tegasnya. (ign)

  • Menjauhi Bara Api Kotim Menuju TNTP: Pengamat Desak Pencopotan Menhut

    Menjauhi Bara Api Kotim Menuju TNTP: Pengamat Desak Pencopotan Menhut

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua realitas berbeda terbentang di daratan Kalimantan Tengah pada Jumat (16/10/2026). Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kotawaringin Barat, merekam jejak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang berjalan kaki sejauh 1,8 kilometer menuju Shelter Pesalat.

    Pada hari yang sama, lebih dari seratus kilometer dari kawasan konservasi itu, para petugas Pos Sektor Pemadam Kebakaran Kota Besi tengah bertaruh nyawa menelan asap pekat, berjibaku menjinakkan kobaran api di Desa Camba, Kotawaringin Timur (Kotim).

    Amuk api di Camba menguras tenaga petugas sejak pukul 14.05 hingga malam merayap pukul 21.15 WIB. Hamparan desa ini merupakan satu dari empat opsi lokasi kebakaran yang sedari awal disiapkan Pemerintah Kabupaten Kotim untuk ditinjau langsung oleh sang menteri.

    Raja Juli sebenarnya telah berada di Kotim tiga hari sebelumnya. Ia bermalam di Sampit, lalu saat pagi menyingsing, rombongan memilih bertolak ke Pangkalan Bun tanpa mendatangi satu pun opsi lokasi api yang menanti.

    Hingga Jumat malam, etalase akun Instagram Raja Juli masih memajang momen diskusinya bersama petugas di TNTP.

    Kontras dengan potret itu, layar pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kotim pada pukul 23.11 WIB merekam angka 410, sebuah level yang merobek ambang batas kategori berbahaya.

    Pengamat hukum dan politik Muhammad Gumarang menilai batalnya peninjauan di Sampit menjadi cermin buram komitmen Raja Juli dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Menurutnya, turun langsung ke lokasi api semestinya menjadi bentuk keseriusan dan wujud tanggung jawab seorang menteri. Ia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera memberhentikan dan mengganti Raja Juli.

    Malam di Jalan Jaksa

    Kekecewaan di Sampit berawal dari sebuah rencana yang buyar. Rombongan Kementerian Kehutanan tiba di kota ini pada Selasa (13/10/2026) malam, setelah meninjau karhutla di Palangka Raya.

    Wakil Bupati Kotim Irawati, jajaran Forkopimda, hingga para relawan pemadam sudah berjaga menyambut di pinggir Jalan Jaksa. Pemkab juga telah menata jamuan makan malam sekaligus menyiapkan ruang untuk membahas kedaruratan karhutla bersama menteri.

    Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan menyebut lokasi makan malam rombongan tiba-tiba dipindah dari restoran yang disiapkan Pemkab ke Rumah Makan Pondok Jelawat.

    Pemkab sempat menerima informasi perubahan lokasi ini dan mencoba menanyakannya kepada protokoler kementerian, tetapi mereka mengaku tidak diberi akses komunikasi.

    Diana sempat menawarkan diri untuk menjemput atau menyambut menteri secara langsung di Hotel Aquarius, tempat Raja Juli menginap. Lewat komunikasi antartim protokoler, Pemkab kembali menerima kabar bahwa menteri ingin beristirahat karena lelah, sehingga pertemuan digeser ke lokasi peninjauan esok pagi.

    Menjelang larut sekitar pukul 21.00 WIB, kabar pemungkas masuk: agenda peninjauan di Kotim batal.

    Selasa malam itu, Raja Juli menghubungi Bupati Seruyan dan kepala bandara setempat. Komunikasi itu dilakukan untuk memastikan kondisi penerbangan di Kuala Pembuang, Seruyan, sebagai penjajakan pemindahan pangkalan helikopter pemadam untuk TNTP. Hal itu ia sampaikan sendiri saat berada di Pangkalan Bun keesokan harinya.

    Rabu (14/10/2026) pagi, penegasan pembatalan itu benar-benar mendarat. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kotim Legendaria Okta Bellany Nusaku meneruskan pesan dari Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho.

    Pesan itu menyebut kunjungan kerja dan peninjauan karhutla di Sampit batal, dan menteri langsung menuju Pangkalan Bun. Padahal, jadwal awal mencantumkan agenda peninjauan bersama Forkopimda pada rentang pukul 08.05 sampai 09.30 WIB.

    ”Sampai hari ini kita dengan protokoler pun tidak ketemu, apalagi dengan beliau,” kata Diana.

    Gumarang menyoroti insiden jamuan tersebut dalam keterangan tertulisnya. Memilih makan di tempat lain dan membiarkan Forkopimda serta relawan menanti tanpa kepastian, menurut Gumarang, sama artinya menolak kunjungan dan makan bersama pemerintah daerah.

    ”Bahkan konsumsi yang disediakan pun menjadi korban,” katanya.

    Kabar Duka yang Tak Sampai

    Karhutla membawa ancaman nyata bagi nyawa manusia. Sayangnya, kabar duka mengenai tiga relawan yang meninggal ternyata baru menyentuh telinga staf ahli menteri lewat sebuah percakapan telepon.

    Hal ini terungkap dari rekaman komunikasi antara Irawati dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kemenhut Fahrizal Fitri pada Rabu (14/10/2026), yang kemudian menyebar ke media sosial.

    ”Tiga orang yang meninggal relawan kami, Pak,” ujar Irawati dengan nada bergetar dalam percakapan itu.

    Irawati tidak merinci identitas ketiganya. Namun, catatan pemberitaan menyebut NR (45), warga Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, meninggal menjelang subuh setelah ikut memadamkan api pada Senin (14/9/2026) malam. Penyebab pasti kematiannya belum dikonfirmasi pihak medis.

    Fahrizal, yang pernah memegang jabatan Sekda Kalimantan Tengah, mengaku belum menerima informasi soal relawan yang menjadi korban tersebut sebelum panggilan telepon terjadi.

    Ia bahkan tidak mengetahui bahwa jajaran Forkopimda Kotim telah menunggu rombongan menteri di Jalan Jaksa.

    Celah komunikasi ini sejalan dengan catatan Ketua DPRD Kotim Rimbun. Menurutnya, rombongan kementerian lebih banyak membangun koordinasi internal dengan Manggala Agni ketimbang merangkul pemerintah daerah. “Jadi kita ini tak ada dianggap oleh mereka,” keluhnya.

    Dalam percakapan dengan Irawati, Fahrizal menjelaskan rombongan harus bergegas mengikuti rapat koordinasi di Pangkalan Bun.

    Menhut, katanya, juga ditunggu di Palangka Raya untuk agenda bersama Menteri Koordinator pada Jumat (16/10/2026). Ia lalu menabur janji bahwa rombongan akan mampir saat pulang melewati Banjarmasin: “Nanti kami singgah di Sampit.”

    Saat berlalu meninggalkan Hotel Aquarius, Raja Juli sempat disapa wartawan terkait perjalanannya. ”Kami ke Pangkalan Bun dulu, nanti baru ke Sampit,” jawabnya ringkas.

    Hingga Jumat malam berlalu, janji singgah itu tak kunjung berwujud. Keterangan resmi Kemenhut yang dirilis Jumat menyebut Raja Juli meninjau TNTP pada hari itu.

    Pernyataan resmi ini tidak sejalan dengan penjelasan Fahrizal sebelumnya mengenai agenda menteri bersama Menteri Koordinator di Palangka Raya. Belum ada kepastian apakah rombongan akan melintasi Sampit.

    Bagi Gumarang, pengabaian ini sudah melampaui batas kewajaran, terlebih saat seorang kepala daerah harus memohon sambil menangis.

    Dia mempertanyakan letak empati Raja Juli dan menilai sikap tersebut merendahkan warga Sampit. Kunjungan ke Kalteng itu, menurut Gumarang, tampaknya hanya pencitraan yang bernuansa politis.

    Sampit yang Ditinggalkan

    Ketika rombongan kementerian melangkah menjauh, Kotim masih terperangkap dalam status tanggap darurat karhutla. Pemkab terpaksa memperpanjang status tersebut hingga 30 Oktober 2026, menyelaraskannya dengan masa darurat provinsi.

    Data BPBD Kotim memaparkan 1.366 kejadian karhutla dengan luka bakar lahan yang melampaui 2.135 hektare sejak Januari hingga 9 Oktober 2026.

    Hingga menjejak pertengahan September, wilayah Seranau mendominasi lahan terbakar terluas, menyentuh angka sekitar 703 hektare. Seranau masuk dalam daftar empat opsi lokasi yang disiapkan Pemkab untuk ditinjau menteri.

    Daftar panjang kebutuhan perlawanan terhadap api sudah disusun rapi sebelum sang menteri tiba. Pada Jumat (9/10/2026) malam, di tengah rapat koordinasi bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Irawati mengusulkan pengadaan selang pemadam, mesin alkon, sumur bor, embung, serta kendaraan operasional penembus medan sulit Seranau dan Pulau Hanaut.

    Agustiar menyatakan Pemprov siap mengupayakan dukungan, dan Pemprov meminta Pemkab segera mengirim surat permohonan resmi.

    Pemkab juga berencana menyodorkan daftar kebutuhan serupa langsung ke tangan Menhut, mulai dari peralatan pemadaman, alat pelindung diri bagi para pejuang api, hingga dukungan anggaran. Semua lembar rencana itu kandas bersama batalnya pertemuan di Sampit.

    Kondisi lapangan menunjukkan api menolak takluk. Laporan Pos Sektor Pemadam Kebakaran Kota Besi merangkum bahwa operasi di Camba pada Jumat dipimpin Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Ubay Dillah dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam.

    Jajaran camat, Masyarakat Peduli Api, dan Polsek Kota Besi ikut berjibaku menahan laju api. Kejadian itu masuk dalam kategori dugaan pembakaran, meski akarnya masih perlu dipastikan.

    Kepala Dinkes Kotim Umar Kaderi memperingatkan paparan kabut asap berisiko memperburuk gangguan pernapasan. Dinas Kesehatan setempat mendata 1.011 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada pekan ke-40, sekitar akhir September hingga awal Oktober.

    Total kasus itu merangkak naik dari titik terendah 212 kasus pada pekan ke-11, sementara akumulasi rentang Januari hingga Agustus sudah mendobrak angka 16.855 kasus.

    Bencana berganda memukul Sampit tatkala kemarau panjang turut merusak cadangan air bersih. Perumdam Tirta Mentaya menyatakan air produksinya di lima kecamatan tidak layak untuk minum dan memasak menyusul intrusi air laut yang membuat aliran Sungai Mentaya menjadi payau, termasuk air baku di intake Tanah Mas, Baamang.

    Gumarang menyebut warga Sampit kini terpaksa merogoh kantong ekstra sekadar membeli air kemasan untuk kebutuhan makan dan minum.

    Langit Sampit pun tertutup asap pekat. Bandara H Asan berhenti beroperasi sejak 22 September dan dinyatakan tutup total sepanjang Oktober.

    Kondisi serba terbatas itu memaksa para petugas berjuang lebih keras menantang garis api. Diana melukiskan bagaimana di beberapa titik, personel harus membelah hutan dengan berjalan kaki berkilo-kilometer, hingga sebagian terpaksa menyaring air menggunakan pakaian sekadar membasahi tenggorokan.

    Irawati sendiri turut membiarkan kakinya menyusuri jalur darat beberapa kilometer demi mencapai lokasi api di seberang sungai.

    Kotim, menurut Gumarang, memiliki posisi yang terlalu penting untuk dibiarkan sendirian. Ia menggarisbawahi bahwa kabupaten ini adalah urat nadi penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di Kalteng, sekaligus pemilik hamparan kebun sawit terluas di seantero Indonesia.

    Klaim soal luas kebun sawit ini berpijak sejajar dengan publikasi Databoks (2019), yang menempatkan Kotim di urutan pertama secara nasional berdasarkan rekaman data 2018. Angka luasan lahan sawit Kotim pada tahun tersebut berkisar 410 ribu hektare.

    Lautan sawit itu, urai Gumarang, lahir dari rahim konsesi kementerian yang membidangi kehutanan, dan sebagian perusahaan pemilik kebun diduga terkait dalam karhutla.

    Lahan yang sudah berstatus disita negara pun tidak luput dari lahapan api. Kobaran yang menyala sejak 10 Oktober di Desa Kandan, Kecamatan Kota Besi, ikut menelan lahan bekas perusahaan yang kini disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dengan luas yang belum bisa diperkirakan.

    Data agregat Kemenhut sendiri membongkar realita bahwa sekitar 57 persen luas karhutla nasional periode Januari hingga Juli 2026 berada tepat di dalam kawasan hutan.

    Dari ranah hukum, Bareskrim Polri mencatat Polda Kalteng tengah menangani 14 laporan karhutla yang melibatkan korporasi, dengan satu perusahaan sawit sudah memakai baju tersangka, kendati identitasnya masih disimpan rapat.

    Rekam Jejak yang Disorot

    Gumarang merangkum kegaduhan kunjungan di Sampit sebagai puncak gunung es dari karakter Raja Juli dalam memimpin birokrasi kementerian. Ia menilai Raja Juli sudah terlalu banyak menggoreskan catatan yang tidak terpuji sehingga kelayakannya menjabat patut dicabut. Gumarang menarik memori publik pada dua perkara sebelumnya.

    Perkara pertama datang dari foto yang merebak pada September 2025, saat Raja Juli bermain domino bersama Azis Wellang.

    Azis pernah ditetapkan tersangka kasus pembalakan liar di kawasan hutan Katingan, Kalteng, oleh Ditjen Gakkum KLHK pada November 2024.

    Walau belakangan status tersangka itu gugur lewat palu praperadilan PN Jakarta Pusat dan penyidikannya ditutup resmi pada Februari 2025, foto tersebut sempat memantik polemik etis.

    Terkait penyebaran foto itu, Raja Juli mengaku tidak mengenal Azis dan secara terbuka meminta maaf kepada Presiden, Komisi IV DPR, dan masyarakat luas.

    Perkara kedua jatuh dari sebuah amplop pemberian Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby, tersangka kasus suap jabatan yang ditangani KPK.

    KPK menduga amplop yang diam-diam ditinggalkan Suhardiman usai audiensi di ruang Kemenhut pada 2 Juni 2026 itu berisi uang tunai 14.000 dolar Singapura, berkisar di angka Rp195 juta.

    Uang itu diduga berkaitan dengan usulan pelepasan 3.800 hektare kawasan hutan untuk program tanah objek reforma agraria (TORA).

    Menurut catatan KPK, besaran uang yang dikembalikan lewat ajudan menteri hanya berkisar 12.000 dolar Singapura, memicu penelusuran KPK untuk melacak selisih sisa uang tersebut.

    Raja Juli dengan tegas membantah menerima gratifikasi. Dalam versi pembelaannya, ia baru menyadari keberadaan amplop itu sesaat setelah Suhardiman melangkah keluar ruangan, lalu memerintahkan ajudannya mengembalikan paket tersebut pada 12 Juni 2026.

    Ia melaporkan penolakan gratifikasi itu ke KPK pada 3 Juli 2026, disertai penegasan bahwa ia tidak pernah menandatangani surat keputusan pelepasan kawasan hutan di Kuansing.

    KPK menolak laporan tersebut dengan alasan pengusutan dugaan pemberian sedang berjalan. Komisi antirasuah itu juga menelusuri dugaan adanya aliran pemberian tahap awal senilai 12.500 dolar Singapura yang ditujukan kepada pejabat Kemenhut pada bulan Mei 2026.

    Merujuk keterangan resmi per 6 Oktober 2026, Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan Raja Juli belum diperiksa. Hingga berita ini diturunkan, deretan pengumuman lembaga KPK belum menyebut Raja Juli duduk dalam status tersangka.

    Masih Banyak Kader yang Lebih Baik

    Desakan agar kursi Raja Juli dicopot turut mengalir hingga ke jalanan. Senin (12/10/2026) malam, puluhan pemuda mendatangi pelataran Swiss-Belhotel Palangka Raya, tempat yang dikabarkan menjadi titik istirahat Raja Juli, untuk menyerukan bahwa ia gagal memanggul tugas sebagai menteri.

    Sebuah tuntutan yang berbeda nadanya lahir dari aspal Kotawaringin Barat. Kamis (15/10/2026), kehadiran menteri di Pangkalan Bun diwarnai barisan unjuk rasa warga yang desanya terdampak karhutla.

    Tuntutan itu antara lain penetapan resmi karhutla sebagai bencana nasional dan penindakan pedang hukum tanpa pandang bulu, termasuk mencabut izin korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.

    Keterangan Gumarang mengunci rentetan peristiwa ini dengan sikap yang sejalan dengan tuntutan kelompok pemuda di Palangka Raya. Dia menyarankan Presiden Prabowo segera memberhentikan dan mengganti sosok Raja Juli demi menjaga muruah dan wibawa kepemimpinan di mata rakyat.

    ”Masih banyak kader anak bangsa yang lebih baik, yang memiliki kompetensi dan integritas,” tegas Gumarang menutup seruannya. (ign)

  • Terjebak Tiga Kata di PN Sampit: Lima Kali Agenda Penuntut Kandas, Tuntutan Kasus Tabung Melon Macet

    Terjebak Tiga Kata di PN Sampit: Lima Kali Agenda Penuntut Kandas, Tuntutan Kasus Tabung Melon Macet

    SAMPIT, kanalindependen.id – Detak waktu di ruang Cakra Pengadilan Negeri Sampit seolah berlalu sekilas pada Kamis siang (15/10/2026). Hanya dalam tempo 20 menit, persidangan berakhir.

    Agenda pembacaan tuntutan terhadap Kepala Operasional PT Naga Jaya Makmur, Robby Candra, dalam perkara dugaan elpiji kurang isi, urung terlaksana.

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mencatat alasan penundaannya melalui tiga kata yang kian usang diulang: tuntutan belum siap.

    Alasan yang sama sudah tertera pada dua persidangan sebelumnya, yakni 1 Oktober dan 8 Oktober. Sidang 8 Oktober bahkan tercatat hanya lima menit.

    Dibuka pada pukul 10.00 dan ditutup pukul 10.05 WIB. Tiga jadwal ini menghabiskan total 40 menit persidangan tanpa satu pun lembar tuntutan dibacakan.

    Penundaan beruntun ini menebalkan pola kemacetan sejak awal persidangan. Pengadilan telah menggelar 12 kali sidang sejak 22 Juli 2026.

    Lima di antaranya tertunda dengan catatan belum siap, dan seluruh kebuntuan itu bersarang pada agenda penuntut umum.

    Rinciannya membentang dari saksi belum siap pada 29 Juli, ahli belum siap pada 3 September, hingga berujung pada tuntutan belum siap selama tiga pekan berturut-turut.

    Pengadilan kini menyusun ulang jadwal pembacaan tuntutan pada Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB di ruang sidang Chandra.

    Jadwal ini menjadi upaya keempat untuk agenda pembacaan tuntutan, sekaligus penanda sidang ke-13 secara keseluruhan.

    Kandasnya Separuh Agenda Penuntut

    Kejaksaan Negeri Kotim menerjunkan Galang Nugrahaning Tunggal, Nona Vera Kristanty Hematang, dan Ikrima Asya Wirantami sebagai tim penuntut umum.

    Riwayat perkara nomor 279/Pid.Sus/2026/PN Spt merekam jejak penundaan yang membelit agenda penuntut umum tersebut.

    Sepuluh persidangan diagendakan untuk pembuktian dan tuntutan penuntut umum setelah pembacaan dakwaan.

    Separuh dari agenda itu kandas dengan alasan belum siap. Sidang 29 Juli, ketika saksi penuntut belum siap, juga memakan waktu lima menit, sama persis dengan ritme kilat sidang 8 Oktober.

    Sebagai pihak yang memikul beban pembuktian, penuntut umum sewajarnya menempuh jalan yang lebih panjang. Mereka memerlukan tujuh agenda sidang untuk menghadirkan saksi dan ahli serta mengajukan bukti surat.

    Akan tetapi, dua dari tujuh jadwal tersebut harus menepi dan tertunda karena faktor kesiapan saksi dan ahli. Sebaliknya, pembuktian terdakwa langsung berjalan tuntas pada jadwal pertamanya, 24 September.

    Sidang pembuktian terdakwa itu ditutup dengan catatan bahwa penuntut umum akan mengajukan tuntutan. Catatan itu rupanya belum terwujud.

    Jadwal pembacaan tuntutan kini terdorong hingga 22 Oktober, genap empat pekan setelah sidang pembuktian terdakwa dan tiga bulan setelah sidang pembacaan dakwaan.

    Penyebab yang Tak Tercatat

    SIPP tidak merekam penyebab di balik keterangan tuntutan belum siap. Tuntutan pidana pada praktiknya memang tidak bertumpu sepenuhnya di atas pundak jaksa yang bersidang di meja hijau.

    Siska Trisia, penulis sejumlah laporan riset Indonesia Judicial Research Society (IJRS), menjelaskan mekanisme itu dalam tulisan penjelas di The Conversation Indonesia yang dimuat ulang IJRS pada 30 November 2023.

    ”Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa harus mendapat persetujuan dari atasannya lewat mekanisme pelaporan Rencana Tuntutan (Rentut),” tulis Siska.

    Data perkara bergeming, tidak menyebut apakah tiga kali penundaan ini berkelindan dengan tahapan Rentut tersebut.

    Delapan Bulan Setelah 46 Tabung Kurang Timbangan

    Kasus ini bermula pada temuan Rabu, 11 Februari 2026. Tim Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama petugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kotim turun memeriksa SPBE PT Naga Jaya Makmur di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    Pengujian terhadap 80 sampel tabung elpiji bersubsidi menyingkap 46 tabung kurang timbangan. Rinciannya, 20 dari 40 tabung di nozel nomor 9 dan 26 dari 40 tabung di nozel nomor 11.

    Hasil pengujian dinyatakan ditolak lantaran tiga ketentuan kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus tidak terpenuhi.

    Surat dakwaan menyatakan Robby tidak melaksanakan kalibrasi mesin pengisian sejak 22 Januari hingga 11 Februari 2026.

    Daftar barang bukti justru menyodorkan dokumen berisi sembilan lembar kalibrasi Unit Filling Machine dan 54 form sampling untuk rentang tanggal tersebut. Catatan dokumen mencakup setiap hari dalam rentang itu, kecuali tiga hari Minggu.

    Jaksa merumuskan dampak perkara ini secara tertulis dalam surat dakwaan.

    ”Bahwa akibat kurangnya isi tabung LPG 3 Kg yang tidak sesuai/kurang timbangan yang diisi oleh SPBE PT Naga Jaya Makmur menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen akhir,” tulis jaksa.

    Robby didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Pasal 62 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda. Besaran denda tersebut kini tunduk pada sistem kategori.

    Delapan puluh tabung beserta dua unit nozel merek Kosan bernomor urut 9 dan 11 tercatat sebagai barang bukti dengan keterangan tempat penyimpanan di Kejari Kotim. Publik baru bisa menakar besaran pidana yang diminta penuntut umum tatkala tuntutan tersebut benar-benar dibacakan. (ign)

  • Kamera, Roll, Sanksi: Menguji Tudingan Akting Bupati Gumas Sikat Perusahaan

    Kamera, Roll, Sanksi: Menguji Tudingan Akting Bupati Gumas Sikat Perusahaan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Satu gebrakan meja menjadi adegan pembuka video itu. Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong langsung menumpahkan teguran tajam kepada manajemen PT Bumi Agro Prima, Senin (12/10/2026).

    Amarah tersebut ditutup dengan selembar kertas yang berbicara lebih keras: surat keputusan penghentian kegiatan perkebunan sawit milik perusahaan tersebut.

    Hingga Jumat (16/10/2026), tayangan di akun Instagram pribadi Jaya itu telah disukai 19,3 ribu akun, melampaui 14,7 ribu pengikutnya sendiri, dan menyedot 2.716 komentar.

    Video yang sama juga beredar di TikTok dan diunggah ulang oleh akun gosip Lambe Turah yang diikuti jutaan akun. Ketegasan seorang bupati dari hulu Sungai Kahayan mendadak beralih panggung menjadi tontonan nasional.

    Reaksi penonton langsung terbelah. Sebagian warganet memintanya maju membidik kursi gubernur Kalteng, sementara kolom komentar Lambe Turah disesaki satu kesimpulan seragam: akting.

    Komentar paling populer di beranda akun Jaya sendiri menyematkan kalimat, ”Sutradara: atur secakep mungkin,” yang disukai 5.336 akun.

    Tudingan miring tersebut menembus ruang kerja Jaya. Tepat saat mengumumkan sanksi bagi dua perusahaan sawit lain pada Kamis (15/10/2026), sang bupati menepis cibiran itu terang-terangan di hadapan sorot lensa.

    ”Saya tegaskan, bukan pencitraan, bukan akting, bukan sandiwara,” katanya.

    Rekam jejak di luar layar digital menopang bantahan tersebut. Arsip April 2022 mencatat Jaya sudah menyebut perusahaan yang sama menerima surat peringatan ketiga.

    Dia juga tercatat sudah menghentikan operasional korporasi sawit lain lewat cara serupa setidaknya sejak Februari 2022, jauh mendahului tebalnya kabut asap tahun ini.

    Penelusuran Kanal Independen di sumber terbuka, atas ratusan komentar warganet, dokumen, dan arsip pemberitaan sejak 2022, menunjukkan sanksi itu bukan adegan buatan.

    Keputusan tersebut berdiri di atas dasar hukum, menuntut ongkos bagi perusahaan, dan dijaga oleh rekam jejak. Titik lemahnya justru bersembunyi di balik kata yang ikut dicibir warganet di Lambe Turah: sementara.

    Dari Kuala Kurun ke Jutaan Layar

    Kanal Independen menghimpun jejak respons dari tiga unggahan: video PT Bumi Agro Prima di akun Jaya, unggahan Lambe Turah, dan video penghentian PT Gumas Alam Subur serta PT Kurun Sumber Rezeki di akun Jaya.

    Guna menakar suara yang paling terlihat, Kanal Independen menghitung bobot suka pada komentar berupa teks yang tampil di salinan kolom komentar dan disukai sedikitnya 10 akun.

    Beranda akun Jaya mencatat 22 komentar semacam itu dengan total 13.501 suka. Sekitar 82 persen dari jumlah suka tersebut mengalir utuh ke komentar yang menuding video itu sandiwara, berbaris dari “Akting ah” (3.229 suka) sampai “aktingnya udah kaya sinetron azab di indosiar” (488 suka).

    Komentar yang memuji atau mendorong Jaya maju sebagai gubernur hanya meraup porsi sekitar 9 persen.

    Akun Lambe Turah, yang unggahannya disukai 9.232 akun dengan 1.115 komentar, memperlihatkan pola serupa dan nyaris menenggelamkan suara pembela bupati.

    Sebanyak 77 persen dari 6.881 suka pada komentar terpopuler di sana melesat ke tudingan akting, dipuncaki oleh seruan ”Camera, Roll, Action !!” (2.909 suka).

    Komentar pembela, termasuk akun yang menyebut sang penuding “kurang tau kondisi daerahnya gunung mas”, hanya mengumpulkan 30 suka.

    Sampel komentar terbaru yang direkam alat ekspor pada rentang 14 sampai 16 Oktober menguatkan pola keraguan itu.

    Hasil pembacaan atas masing-masing 97 komentar bermakna menyajikan rincian bahwa 59 persen komentar di Lambe Turah dan 71 persen komentar di akun Jaya kompak menuding sang bupati berakting. Nyaris tak satu pun menyematkan pembelaan.

    Gelombang tudingan itu menyasar kemasan visual. Warganet meributkan sudut kamera yang tidak menyorot lawan bicara, menyoroti ekspresi penjiwaan yang dinilai kurang, hingga mempertanyakan gebrakan meja yang dianggap kurang emosional.

    Sangat sedikit suara yang mau menyinggung isi keputusannya, yakni urusan kebun plasma yang belum dinikmati pihak koperasi.

    Lapisan curiga menyusul kemudian. Komentar “PT kamu ada 5 kan?? kita tutup 1 ya” meraup 1.096 suka, diiringi sejumlah komentar lain yang menuding ada permainan uang di balik layar tanpa menyertakan selembar bukti pun.

    Satu komentar di Lambe Turah justru membidik titik yang lebih substansial: “Mulai Panen 2014, baru diberhentikan sementara 2026????”

    Peta dukungan seketika bergeser ketika penontonnya merapat ke radius yang lebih dekat. Komentar berbahasa Dayak Ngaju yang meminta Jaya mencalonkan diri sebagai gubernur disukai 198 akun, sedangkan dorongan “Maju jadi Gubernur Kalteng pak, siap mendukung!!!!” mendulang 141 suka.

    Video pengumuman sanksi PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki membentangkan jarak respons itu dengan sangat gamblang.

    Analisis atas 32 komentar bermakna di unggahan Instagram tersebut sama sekali tidak menemukan ketikan tudingan akting.

    Sebanyak 24 komentar berisi pujian, doa, atau dorongan, dengan tujuh di antaranya terang-terangan menyinggung kursi gubernur. Delapan sisanya berupa pertanyaan dan tuntutan, mulai dari urusan pemulihan lahan hingga kepastian nasib karyawan.

    Video inilah yang menjadi wadah bantahan Jaya. Pilihan katanya seolah merespons langsung gemuruh kolom komentar yang disesaki sentimen akting, drama, dan pencitraan.

    Kepada jurnalis pada hari itu, ia juga menegaskan penutupan kebun sawit tersebut bukan pencitraan.

    Pembelaan sang bupati nyatanya baru disukai 918 akun saat data dihimpun. Angka interaksi ini tertinggal jauh di bawah popularitas video PT Bumi Agro Prima, sebagian karena usianya memang lebih muda.

    Narasi klarifikasi itu terpantau lebih banyak berputar di lingkar pendukung ketimbang memecah barikade audiens nasional yang telanjur skeptis.

    Kursi gubernur tak terelakkan ikut terseret ke dalam deretan komentar warganet. Kalimat ”Lebih mantap bapak bupati dri pd gubernurnya” mendulang 563 suka.

    Jaya sendiri saat ini tengah menjalani periode kedua kepemimpinannya, dari 2025 sampai 2030, berdampingan dengan Wakil Bupati Efrensia L.P. Umbing.

    Yang Tercatat di Balik Video

    Rekaman digital tersebut memang diproduksi, dan sebagian pengamatan teknis warganet menemui titik benarnya.

    Gebrakan meja diletakkan persis di awal sebagai pembuka layar, dan lensa kamera sengaja dikunci tanpa menyorot lawan bicara Jaya. Namun, kesimpulan warganet yang menuding Jaya sedang berbicara sendiri sangat bertolak belakang dengan jejak peristiwa di luar layar.

    Pemberitaan media mencatat SK sanksi itu diserahkan Jaya, didampingi langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nugroho Wisnu Pujoyono, Wakapolres Kompol Indras Purwoko, Tim Investasi Kabupaten, serta barisan pengurus Koperasi Kapakat Jaya Makmur.

    Laporan lainnya turut merekam teguran keras tersebut dilontarkan langsung ke arah manajemen PT Bumi Agro Prima.

    Jaya bahkan secara terbuka mengajak warga yang tergabung di koperasi plasma untuk merapatkan barisan mengawasi jalannya keputusan tersebut.

    Dokumen yang disorongkan hari itu adalah SK Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha perkebunan sawit PT Bumi Agro Prima di Kecamatan Sepang dan Mihing Raya.

    Jaya menyebut penyerahan SK itu tindak lanjut rapat Selasa (6/10/2026). Ia menegaskan pihak perusahaan telah menerima surat peringatan pertama sampai ketiga tanpa menggubrisnya.

    Kata sementara memang melekat pada lembar sanksi tersebut. ”SK penghentian kegiatan perkebunan,” kata Jaya dalam rekamannya.

    Pemberitaan media merinci hukuman tersebut sebagai penghentian sementara sebagian usaha dengan masa berlaku enam bulan.

    Sebanyak 97 komentar terbaru di Lambe Turah merekam delapan komentar yang memuat kata tersebut. Padahal, kata yang sama tidak muncul sekali pun di dalam komentar video asli pada akun Jaya yang dihimpun Kanal.

    Mandat pengawasan sanksi diteruskan ke tangan Satpol PP dan tim investasi kabupaten, mengingat sifat pelanggarannya yang administratif, bukan pidana.

    Fakta hukum ini sekaligus menyapu kebingungan warganet yang sibuk mencari kemunculan sosok tersangka: Undang-Undang Perkebunan mengatur bahwa pelanggaran kewajiban plasma memang diselesaikan lewat jalur administratif.

    Kekeliruan mata publik dalam membaca narasi video sangat bisa dimengerti. Rekaman sang bupati meledak bertepatan dengan bencana kabut asap yang membekap napas warga Kalimantan Tengah.

    Data Kementerian Lingkungan Hidup yang dikutip Katadata mencatat Indeks Standar Pencemar Udara Gunung Mas pada Senin pagi (12/10/2026) mendaki hingga angka 1.644, sebuah indikator kategori berbahaya.

    Realitas lapangannya, sanksi untuk PT Bumi Agro Prima sama sekali tidak menyentuh urusan asap dan api, melainkan murni menyorot kewajiban kebun plasma.

    Telunjuk Jaya secara lugas menyorot hamparan plasma yang belum meneteskan hasil bagi pihak koperasi, padahal area kebun inti perusahaan sudah melenggang bebas memanen buah sejak 2014.

    ”Ingat ya, kalian itu berinvestasi di Gunung Mas!” ucapnya tajam.

    Lewat tayangan itu pula ia memaku penegasan. ”Koperasi belum dapat apa-apa. Pemisahan SK HGU-nya belum kalian lakukan sampai hari ini,” katanya.

    Dua video lanjutan yang diunggah Kamis (15/10/2026) semakin memperlebar luas panggung persoalan.

    Satu tayangan merekam figur Jaya berdiri di depan hamparan lahan yang hangus, berlatar plang nama PT Taiyoung Engreen yang masuk ke dalam bingkai kamera.

    Menjadikan lahan gosong itu sebagai rujukan, ia meminta Menteri Kehutanan mencabut izin perusahaan tersebut lantaran dinilai abai menjaga areal konsesi dari rambatan api.

    Video satu lagi merekam pengumuman SK penghentian kegiatan usaha untuk entitas PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki.

    Khusus penyelesaian dua nama terakhir, Jaya menjabarkan keberadaan SK tersebut sebagai puncak dari tahapan yang telah bergulir sejak rapat 18 Februari 2020.

    Pemberitaan media melengkapi jejak ini lewat informasi pertemuan sang bupati dengan manajemen kedua korporasi yang digelar di Desa Pilang Munduk, Kecamatan Kurun.

    Jejak Sejak 2022

    Tindakan tegas yang menimpa PT Bumi Agro Prima dipastikan bukan yang pertama. Jumat, 25 Februari 2022, Jaya tercatat sudah berani menghentikan jalannya operasional PT Agro Lestari Sentosa di Kecamatan Manuhing.

    Perusahaan ini diketahui mulai membuka kebun sejak 2005 tanpa membangun plasma.

    ”Operasional kebun ini saya hentikan, truk CPO tidak boleh keluar dari sini,” ujarnya mengultimatum saat itu.

    Dua bulan berselang, Dinas Pertanian Gunung Mas membuka paparan data. Kamis, 21 April 2022, dinas membeberkan enam nama perusahaan yang belum merealisasikan plasma minimal 20 persen.

    Barisan itu dihuni PT Bumi Agro Prima, PT Prasetya Mitra Muda, PT Archipelago Timur Abadi, PT Jaya Jadi Utama, PT Gumas Alam Subur, dan PT Berkala Maju Bersama wilayah Manuhing. Tiga nama terakhir disebut belum ada progres atau realisasi di lapangan.

    Sepekan kemudian, Jaya mengakui pahitnya fakta bahwa baru dua dari sebelas perusahaan sawit yang beroperasi di Gunung Mas menepati realisasi kebun plasma.

    Ia menyebut Pemkab sudah menuntut PT Agro Lestari Sentosa dan PT Kalimantan Hamparan Sawit merealisasikan plasma, dan keduanya telah melaksanakannya. Adapun PT Bumi Agro Prima dan PT Prasetya Mitra Muda dilaporkan sudah menerima surat peringatan kedua dan ketiga.

    Target sanksi beralih mengincar kawasan kebun dan pabrik PT Berkala Maju Bersama di Manuhing yang dipaksa berhenti beroperasi pada Kamis, 15 September 2022.

    Arsip pemberitaan saat peristiwa berlangsung mencatat, anak usaha CBIP Group asal Malaysia tersebut mengantongi HGU 1.685,11 hektare dan sudah menanam sawit di area seluas 1.129,5 hektare.

    Masalahnya, mereka belum juga membangun areal plasma semenjak izin lokasinya terbit pada 2011. Mesin pabrik dimatikan tepat pukul 14.00 WIB hari itu, ditutup dengan ancaman Jaya yang berniat mencabut izin bila jajaran perusahaan memutuskan terus membandel.

    Pola teguran ini kembali terulang pada Jumat, 3 November 2023. Jaya memblokir akses jalur angkut CPO dan TBS PT Archipelago Timur Abadi di Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun.

    Sanksi ini turun akibat mangkraknya kewajiban plasma dan bagi hasil kebun untuk empat desa di sekitar perusahaan, mengacu pada laporan InfoSAWIT. Mengimbangi hukuman itu, ia mewajibkan jajaran perusahaan agar tetap membayarkan hak pekerja selama akses ditutup.

    Satu capaian sempat diumumkan. Sabtu, 25 Mei 2024, tiga hari persis sebelum masa jabatan pertamanya habis, Jaya menyerahkan SK petani peserta plasma yang menjalin kemitraan dengan PT Bumi Agro Prima dan PT Prasetya Mitra Muda.

    Jaya yang menyebut kedua perusahaan patuh membangun plasma setelah menerima surat peringatan pertama hingga ketiga. SK tersebut menjadi landasan pembagian sisa hasil usaha bagi para petani.

    Gelombang Oktober 2026 kembali menyambung jejak sanksi tersebut. Terhitung dalam durasi 6 sampai 15 Oktober, kegiatan lima unit usaha dihentikan sementara, yakni PT Berkala Maju Bersama Regional Kurun dan Manuhing, PT Bumi Agro Prima, PT Gumas Alam Subur, serta PT Kurun Sumber Rezeki.

    Ditanya soal rumor perusahaan yang dibekingi orang kuat, Jaya menjawab singkat. ”Saya hanya takut dengan Tuhan,” katanya kepada wartawan. Perusahaan yang tidak menaati aturan, dipersilakan hengkang dari Gunung Mas.

    Deretan arsip pemberitaan membantah dua tudingan warganet sekaligus. Sanksi plasma di Gunung Mas sudah berjalan sejak periode pertama Jaya, jauh sebelum kabut asap tahun ini.

    Sasarannya juga bukan pemain kecil, melainkan deretan pemegang konsesi sawit seluas ribuan hektare.

    Ongkos Sebuah Penghentian

    Undang-Undang Perkebunan menyiapkan tiga sanksi administratif bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban plasma: denda, pemberhentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

    Pemerintah Kabupaten Gunung Mas konsisten menempuh jalur bertahap lewat surat peringatan, penghentian sementara, hingga ancaman pencabutan.

    Untuk PT Bumi Agro Prima, larangan selama sanksi berlaku mencakup penjualan tandan buah segar (TBS) maupun CPO, dengan masa berlaku enam bulan.

    Perusahaan yang beroperasi sejak 2013 dengan HGU lebih dari 3.500 hektare dan kebun inti terbuka sekitar 1.500 hektare itu praktis kehilangan pintu keluar hasil panennya.

    ”Jika selama enam bulan kewajibannya tidak diselesaikan, maka seluruh aktivitas perusahaan akan berhenti total,” kata Jaya. Ia juga menyebut izin usaha perusahaan bisa dicabut.

    Taruhan bagi pihak koperasi juga sama terangnya. Sekretaris Koperasi Kapakat Jaya Makmur, Asmak, menyebut warga belum pernah menerima sepeser pun dari plasma.

    Mengutip informasi perusahaan, ia merinci 174 hektare lahan plasma sudah panen sejak 2019, sementara perusahaan enggan mengambil kekurangan sekitar 125 hektare dari kebun inti untuk menggenapi 300 hektare.

    Bila dua keterangan itu disandingkan, kebun plasma tersebut sudah berbuah tujuh tahun tanpa hasil yang sampai ke tangan warga, menurut pengurus koperasinya.

    Hukuman penghentian sementara untuk PT Berkala Maju Bersama berlaku satu bulan, karena pemisahan HGU kebun inti dan plasma belum diselesaikan.

    Terkait PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki, keduanya tetap wajib menjaga aset dan mencegah kebakaran lahan selama dihentikan.

    Nasib karyawan ditekankan secara terpisah agar tidak menjadi korban. Melalui konten video yang diunggah 15 Oktober, Jaya menegaskan karyawan tetap bekerja seperti biasa dan perusahaan dilarang memutus hubungan kerja mereka akibat keputusan tersebut.

    Klausul perlindungan serupa pernah ia operasikan saat menutup akses PT Archipelago Timur Abadi pada 2023.

    Klausul perlindungan itu sekaligus menjawab kekhawatiran warganet soal nasib pekerja yang menganggur, meski mekanisme operasionalnya belum dijabarkan dalam pemberitaan yang ditelusuri Kanal Independen.

    Seorang warganet di akun Jaya terpantau masih bertanya bagaimana kegiatan usaha bisa dihentikan sementara karyawan tetap bekerja.

    Pihak perusahaan tentu memiliki jalur melawan. SK bupati adalah keputusan tata usaha negara yang bisa diuji, mulai dari keberatan administratif hingga gugatan ke PTUN.

    Salah satu preseden datang dari Sorong: bupatinya mencabut izin empat perusahaan sawit pada April 2021, dan tiga di antaranya merespons dengan menggugat.

    Gugatan mereka ditolak PTUN Jayapura, tetapi menurut Mongabay banding ketiganya dikabulkan PTTUN Makassar, dan bupati melanjutkan perlawanan lewat kasasi ke Mahkamah Agung.

    Untuk PT Sorong Agro Sawitindo, Mongabay pada 2024 mencatat gugatan itu berujung batalnya keputusan bupati.

    Lain cerita jika berhadapan dengan PT Taiyoung Engreen, ketegasan bupati terpaksa berhenti di batas kewenangan.

    Perusahaan itu memegang izin pemanfaatan hutan dari Menteri Kehutanan seluas sekitar 59.180 hektare di Gunung Mas, sehingga Jaya hanya bisa meminta pencabutan.

    Kajian WALHI 2020 mencatat dugaan perampasan tanah dan hutan adat serta penggundulan hutan dalam operasi perusahaan tersebut.

    Gesekan Jaya dengan perusahaan itu juga bukan hal baru. Januari 2022, Jaya memprotes angkutan perusahaan besar swasta yang melintasi jalan Kuala Kurun-Palangka Raya tanpa ikut memperbaikinya.

    Ia menyebut Taiyoung sebagai salah satu contohnya, seraya mengancam merekomendasikan izin perusahaan semacam itu ditinjau ulang.

    Opsi pencabutan melalui kementerian pusat bukan wacana semata. September 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin lima pemegang PBPH di Kalimantan yang lalai menjaga konsesinya dari api, dengan total konsesi 92.464 hektare dan area terbakar 1.169,13 hektare.

    Video permintaan Jaya diunggah pada hari yang sama ketika Raja Juli berkunjung ke Pangkalan Bun dan disambut demonstrasi warga terdampak asap.

    Tegas di Gunung Mas, Runding di Tempat Lain

    Instrumen yang diayunkan Jaya pada dasarnya tersedia bagi seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah, dan persoalannya membentang jauh lebih luas dari Gunung Mas.

    Pemantauan Komisi II DPRD Kalteng pada Oktober 2025, mencatat luas izin usaha perkebunan yang belum dibarengi realisasi plasma mencapai ratusan ribu hektare, sementara plasma yang terbangun baru puluhan ribu hektare.

    ”Pemerintah daerah berhak menindak secara bertahap hingga penghentian operasional bila ketidakpatuhan berlanjut,” kata Siti Nafsiah, Ketua Komisi II DPRD Kalteng saat itu.

    Gubernur memegang kewenangan serupa untuk perusahaan yang izinnya lintas kabupaten.

    Sepanjang penelusuran Kanal Independen, belum tercatat kepala daerah lain di Kalteng yang menjatuhkan penghentian sementara terhadap perusahaan sawit karena urusan plasma sepanjang 2026. Sengketa plasma yang tercatat di daerah lain lebih banyak bergerak di meja runding.

    Pergolakan di Kabupaten Seruyan menjadi contoh paling dekat. Tanggal 14 September 2026, Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal menyurati Gubernur Kalteng dan Ketua DAD Kalteng, meminta operasional PT Binasawit Abadipratama (BAP) dihentikan sementara dalam 14 hari kerja.

    Perusahaan Sinar Mas Group itu berbeda dari PT Bumi Agro Prima di Gunung Mas. Yang datang kemudian adalah opsi penyelesaian.

    Jumat (9/10/2026), Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda mendatangi tenda warga di kilometer 79 dan menawarkan opsi tersebut, seperti diberitakan Kanal Independen.

    Massa Bangkal menerima dan membubarkan diri, sedangkan massa Selunuk sempat menolak bubar. Dokumen Komitmen Bersama hari itu tidak diteken perusahaan, dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan.

    Bupati Seruyan sendiri, selaku pemberi izin usaha perusahaan itu, sebulan sebelumnya menyebut peluang plasma 20 persen ”belum tertutup, belum pasti”.

    Undang-undang memberinya wewenang menjatuhkan sanksi hingga mencabut izin, tetapi wewenang itu belum dipakai.

    Kotawaringin Timur menyimpan cerita serupa. Kewajiban realisasi plasma PT Buana Artha Sejahtera di Desa Biru Maju berputar dari skema dana talangan, yang menurut kepala desa tak pernah cair, berganti menjadi rencana pengadaan 15 unit dump truck berutang bank atas nama koperasi lewat berita acara di Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng pada Oktober 2024. Warga menolak skema itu.

    Perbedaannya bermuara pada instrumen, bukan pada nada bicara. Sengketa di Seruyan dan Biru Maju bergerak di meja runding yang hasilnya bergantung pada kesediaan perusahaan.

    Sebaliknya, Gunung Mas menekan perusahaan memakai SK penghentian kegiatan usaha, lengkap dengan tenggat dan ancaman pencabutan izin.

    Kata Sementara yang Belum Usai

    Tumpukan rekam jejak yang membantah tudingan akting ini juga membenarkan kecurigaan warganet soal kata sementara.

    Sepanjang yang tercatat di sumber terbuka, dalam empat tahun tangga sanksi di Gunung Mas belum sekali pun sampai ke anak tangga teratas: pencabutan izin.

    Sebagian tekanan Pemkab memang membuahkan kepatuhan, seperti disebut Jaya untuk PT Agro Lestari Sentosa dan PT Kalimantan Hamparan Sawit pada 2022, tetapi tiga perusahaan berikut menunjukkan pola berbeda.

    PT Berkala Maju Bersama ditutup dengan ancaman cabut izin pada September 2022, lalu kembali dihentikan sementara pada Oktober 2026.

    PT Bumi Agro Prima sudah menerima surat peringatan ketiga pada April 2022 dan dinyatakan patuh pada Mei 2024, tetapi koperasinya menyebut belum menerima sepeser pun hingga Oktober 2026.

    Data Dinas Pertanian pada April 2022 mencatat PT Gumas Alam Subur belum ada progres atau realisasi di lapangan, padahal menurut Jaya sudah dirapatkan sejak Februari 2020.

    Kekhawatiran itu bahkan merayap masuk ke kolom komentar pendukung Jaya sendiri. Seorang warganet yang memuji langkahnya bertanya apa tindakan setelah penghentian, sementara yang lain menulis, ”Penghentian jangan bersifat sementara..nanti berulah lagi perusahaan nakal seperti ini.”

    Nama keempat perusahaan sawit yang dihentikan sementara dalam gelombang Oktober ini juga tercantum dalam daftar pemerintah pusat. Lampiran II Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, daftar izin konsesi kawasan hutan yang dicabut mulai 6 Januari 2022, memuat PT Berkala Maju Bersama (8.559,45 hektare), PT Bumi Agro Prima (4.424,78 hektare), PT Gumas Alam Subur (10.435,98 hektare), dan PT Kurun Sumber Rezeki (9.505,35 hektare).

    Daftar itu hanya mencantumkan provinsi, bukan kabupaten. Namun, nomor SK pelepasan atas nama PT Gumas Alam Subur di dalamnya, 730/Menhut-II/2014, terverifikasi kembar dengan nomor yang tercantum dalam formulir perusahaan itu yang dapat diakses daring.

    Pencabutan itu menyasar persetujuan pelepasan kawasan hutan, bukan HGU yang menjadi kewenangan ATR/BPN, seperti diberitakan Antara saat itu.

    Status akhir setiap perusahaan setelah proses verifikasi belum ditemukan di sumber terbuka. Luas atas nama PT Bumi Agro Prima dalam daftar itu, 4.424,78 hektare, lebih besar dari HGU 3.500-an hektare.

    Pertanyaan warganet soal siapa di balik perusahaan juga punya jejak. Laporan Mighty Earth edisi April 2021, yang dicantumkan Musim Mas sebagai dasar aduan atas PT Bumi Agro Prima, mencatat perusahaan dalam Grup Bumi Gading Prima (BGP) itu membuka 25 hektare hutan pada Oktober 2020 sampai Maret 2021.

    Aduan tersebut berstatus aktif di laman Musim Mas yang diperbarui Maret 2026.

    Jam pasir kini berjalan. SK untuk PT Bumi Agro Prima yang diserahkan 12 Oktober 2026 akan genap enam bulan pada April 2027.

    Bila pemisahan HGU dan plasma belum tuntas saat itu, Jaya sudah menyebut langkah berikutnya, yakni seluruh aktivitas perusahaan berhenti total dan izinnya bisa dicabut. Ancaman serupa pernah ia ucapkan untuk PT Berkala Maju Bersama empat tahun lalu. (ign)

  • Surat Terbuka: GDAN Siap Membersamai Polda Kalteng Membersihkan Kampung Puntun dari Narkoba

    Surat Terbuka: GDAN Siap Membersamai Polda Kalteng Membersihkan Kampung Puntun dari Narkoba

    Kepada Yth.

    Seluruh Elemen Masyarakat dan Para Pelaku Kejahatan Narkoba

    Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata.

    Hari ini, tanah Dayak memanggil kepedulian dan keberanian kita semua! Instruksi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memetakan dan menindak kampung narkoba adalah genderang perang tegas untuk melawan para perusak masa depan bangsa.

    Kami, dari Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN), menyatakan siap bergerak di garis depan mengawal langkah tegas Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajaran institusi Kepolisian. Sinergi antara kekuatan hukum adat, moral masyarakat, dan tindakan tegas Polri adalah kekuatan mutlak yang tidak akan bisa digoyahkan oleh kekuatan gelap manapun!

    Sudah terlalu lama Kampung Puntun, yang ada di Kota Palangka Raya menjadi pasar narkoba. Sudah terlalu banyak air mata ibu yang tumpah, dan terlalu banyak masa depan anak-anak kita yang hancur lebur akibat keserakahan para bandar. Cukup adalah cukup! Kejahatan ini harus dihentikan total sekarang juga!

    Sebagai bukti nyata komitmen kami, Posko Anti Narkoba GDAN telah berdiri tegak di jantung Kampung Puntun. Bersiaplah, karena dengan pertolongan Tuhan Pemilik Kehidupan ini, GDAN menargetkan pada awal November 2026, posko tersebut akan beroperasi penuh sebagai benteng pertahanan sosial kemasyarakatan.

    Melalui koordinasi intensif yang telah kami bangun, tempat ini akan dijaga ketat oleh aparat hukum bersenjata lengkap, yang bahu-membahu dengan perwakilan Masyarakat Adat serta Tokoh Masyarakat. Ini adalah simbol perlawanan suci dan sinergi total antara penegakan hukum negara, hukum adat, dan moralitas sosial masyarakat.

    Melalui posko bersama ini, GDAN mendukung penuh langkah Kepolisian untuk:

    • Melakukan penegakan hukum dan blokade total guna mematikan setiap jengkal aktivitas haram jual beli narkoba di Kampung Puntun.
    • Membersamai patroli dengan aparat kepolisian demi memastikan tidak ada lagi ruang bergerak bagi para pelaku kejahatan narkoba.
    • Menghancurkan akar peredaran melalui sosialisasi masif mengenai bahaya narkotika, sekaligus memulihkan jiwa warga yang terdampak lewat bimbingan rohani dan mental yang mendalam.
    • Mendukung Wanita Islam Palangka Raya untuk aktif melakukan Pengajian serta siraman rohani bersama warga Puntun sehingga meningkatkan kesadaran untuk bersama-sama memerangi narkoba.
    • Mendukung pembangunan perekonomian warga Puntun, melalui pelatihan UMKM dan pemberdayaan ekonomi yang nyata.

    Sebagai Ketua GDAN, yang juga seorang Evangelis, didorong oleh tanggung jawab moral, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kecintaan pada tanah leluhur, saya menyampaikan peringatan rohani keras bagi para pelaku peredaran narkoba di Kampung Puntun:

    ”Kepada kalian para bandar, pengedar, dan siapapun yang masih berani memperjualbelikan racun narkoba di Kampung Puntun: HENTIKAN AKSI JAHAT KALIAN SEKARANG JUGA DAN BERTOBATLAH! Tuhan tidak tidur melihat kehancuran masyarakat yang kalian perbuat. Jika kalian menolak untuk berhenti, maka bersiaplah menghadapi hantaman hukum negara dan sanksi adat yang akan menindak tegas secara terukur tanpa kompromi!”

    Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, para tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda Dayak: Jangan jadi penonton! Mari satukan barisan, rapatkan barisan mendukung Polri dan GDAN. Kita rebut kembali Kampung Puntun agar menjadi tanah yang damai, aman, bersih, dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Era ketakutan sudah lewat, kini saatnya kita menyelamatkan generasi kita!

    Palangka Raya, 16 Oktober 2026

    Ririen Binti

    Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba

  • Dari Meterai 2024 ke Taruhan 2026: Menguji Beda Kekuatan Gubernur atas Janji Plasma PT BAP Seruyan

    Dari Meterai 2024 ke Taruhan 2026: Menguji Beda Kekuatan Gubernur atas Janji Plasma PT BAP Seruyan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tuntas merampungkan dialog panjang selama satu jam lebih di bawah tenda warga Desa Bangkal, km 79, Jumat (9/10/2026), Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beranjak.

    Mengantongi kesepakatan dari tenda pertama, ia beserta rombongan pejabat melangkah menyusuri jarak sekitar seratus meter menuju tenda warga Desa Selunuk.

    Tak kurang dari seratus warga menyambut kedatangan mereka. Duduk melingkar di atas terpal. Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda memaparkan dua opsi penyelesaian tuntutan plasma.

    Menyambung paparan, Agustiar kembali menyodorkan sejumlah janji yang baru saja ia sampaikan di Bangkal.

    Namun, rentetan paparan dua kepala daerah itu membentur dinding keraguan warga. Kamarudin, Ketua Koperasi Selunuk Maju Bersama, angkat bicara tanpa menutupi kebingungannya.

    ”Kenapa saya katakan bingung? Tadi pagi kita di Kuala Pembuang bersama Pak Bupati. Di situ, Pak, dihadiri oleh CEO-nya PT BAP. Dan di situ keputusannya deadlock, Pak,” katanya.

    Dia lalu terang-terangan meragukan tawaran Gubernur. Mendapat respons kritis di hadapan warga, Agustiar menjawab dengan menegaskan kedudukannya.

    ”Kalau Bapak, contohnya bupati melawan perusahaan ini, dengan saya itu berbeda … kekuatannya,” ujar Agustiar.

    ”Bisa berapa kali lipat, begitu, ya kan? Namanya gubernur,” tambahnya.

    Hari itu, keraguan Kamarudin bertolak dari buntunya rapat pada Jumat pagi. Namun, ada jejak pengalaman pahit yang jauh lebih lama. Tertanam pada selembar kertas yang ia teken sendiri dua tahun silam.

    Pada 2 Mei 2024, di portal PT Binasawit Abadipratama (BAP) km 98, Kamarudin membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp10.000.

    Kolom sebelahnya, milik PT BAP, memuat empat nama berikut tanda tangan perwakilan perusahaan. Isi kertas itu menyatakan kesediaan PT BAP merealisasikan plasma 20 persen untuk warga Selunuk.

    Lima hari berselang, pertemuan lanjutan justru berakhir buntu. Sebulan setelah kertas itu diteken, warga yang marah turun menutup akses jalan dan pabrik perusahaan. Plasma yang tertulis di kertas bermeterai itu urung terwujud hingga hari ini.

    Kertas kesepakatan yang diteken di tenda Bangkal hari itu menawarkan pemandangan sebaliknya.

    Kolom penanda tangan bagi PT BAP lenyap. Tanda tangan teratas justru diisi oleh Agustiar dan Ahmad Selanorwanda.

    Kedua kertas beda masa itu menyimpan dua jenis kekuatan. Kertas 2024 memuat tanda tangan perusahaan, tetapi luput menyertakan tenggat waktu realisasi plasma.

    Satu-satunya konsekuensi tertulis dalam dokumen itu adalah warga akan kembali turun ke jalan.

    Kertas 2026 lahir tanpa goresan pena perwakilan perusahaan, tetapi membawa nama dua kepala daerah. Salah satu dari mereka bahkan berani mempertaruhkan namanya.

    Kanal Independen menyandingkan dua dokumen ini dengan ucapan Gubernur di dua tenda, menelusuri riwayat politiknya, dan mengukur peta kewenangan yang ia pegang.

    Empat Nama Tanpa Jabatan

    Dokumen dua halaman peninggalan tahun 2024 itu berjudul “Kesepakatan Bersama Masyarakat Desa Selunuk dan PT. BAP yang Dihadiri Unsur Muspida Kabupaten Seruyan”.

    Lokasi penandatanganannya tercatat di portal PT BAP km 98, sebuah gerbang yang kembali dikerumuni oleh sekitar 2.300 warga pada aksi 5 September 2026.

    Enam poin tercantum di dalamnya. Poin pertama menyatakan PT BAP dan warga Selunuk bersama-sama sepakat mengikuti regulasi yang berlaku tentang penyelesaian tuntutan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKMS) 20% yang berada di area konsesi perijinan PT BAP.

    Poin kedua berbunyi, PT BAP bersedia merealisasikan plasma 20% untuk warga Desa Selunuk mengacu pada poin pertama.Kesediaan itu sejak awal dikunci ketat pada regulasi FPKMS.

    Pada pertemuan 15 Agustus 2026 bersama Pemkab Seruyan dan warga empat desa, perwakilan PT BAP juga menegaskan skema yang berlaku adalah FPKMS, bukan plasma maupun kegiatan usaha produktif (KUP).

    Poin ketiga menunda keputusan akhir ke meja perundingan berikutnya. Pembahasan realisasi plasma dijadwalkan pada 7 dan 8 Mei 2024 di Aula Kantor Desa Selunuk.

    Pertemuan itu dicatat ”akan dihadiri oleh pihak PT. BAP yang dapat mengambil keputusan mutlak terhadap poin-poin tersebut di atas”.

    Rumusan ini menyiratkan bahwa pengambil keputusan mutlak dari pihak perusahaan belum hadir saat kertas itu diteken.

    Kontrasnya terlihat sangat jelas di poin kelima. Pihak warga Selunuk justru dicatat sudah menetapkan perwakilan yang dapat mengambil keputusan untuk rapat penetapan.

    Poin keempat merekam permintaan warga mengenai dana talangan selama proses penetapan plasma berlangsung.

    Nominal dana tersebut juga akan ditetapkan pada pertemuan lanjutan 7 dan 8 Mei. Bila tidak ada keputusan, catat poin itu, masyarakat akan kembali melakukan aksi. Poin terakhir menutup kesepakatan dengan komitmen semua pihak menjaga kondusivitas.

    Pada kertas bersejarah itu, empat nama mengisi kolom PT BAP tanpa satu pun keterangan jabatan, berdampingan dengan satu meterai Rp10.000.

    Sementara itu, kolom warga diwakili oleh Kamarudin yang saat itu bertindak sebagai koordinator aksi.

    Deret penanda tangan dari unsur pemerintah berhenti di level kepala bagian dan kecamatan.

    Mereka adalah Kepala Bagian Perekonomian Setda Seruyan Ashadi, Kepala Bagian Operasional Polres Seruyan, Kapolsek Danau Sembuluh, Camat Seruyan Raya, dan Danpos Seruyan Raya.

    Dari unsur desa, ikut meneken Sekretaris Desa Selunuk Elyas Teguh Harianto dan Ketua BPD Selunuk.

    Meski judul kesepakatan memampang kehadiran unsur Muspida kabupaten, kertas itu sama sekali tidak memuat tanda tangan bupati, kapolres, maupun dandim.

    Lima Hari Menuju Buntu

    Pertemuan penentuan yang dijanjikan di poin ketiga itu digelar pada Selasa (7/5/2024) di balai Desa Selunuk. Hasil pertemuan itu berakhir buntu.

    Kamarudin menyebut pihak perusahaan hanya menawarkan dana talangan. Padahal, poin keempat mencatat dana talangan diminta warga hanya untuk rentang masa selama proses penetapan plasma berjalan.

    Kesimpulan tertulis yang kembali diteken hari itu memuat satu ketegasan. Warga merencanakan turun lagi ke jalan.

    Rencana itu mereka tepati. Senin (3/6/2024), warga Selunuk menutup akses jalan dan pabrik PT BAP. Massa merangsek menerobos barisan aparat dan petugas keamanan perusahaan, setelah beberapa kali mediasi di lokasi tak membuahkan hasil.

    Dalam orasinya, Kamarudin merujuk kembali pada surat kesepakatan 2 Mei. Ia menyebutkan warga akan menutup pabrik bila tuntutan tak juga dikabulkan.

    Kapolres Seruyan saat itu, AKBP Priyo Purwanto, menyampaikan mediasi antara perusahaan dan warga terus dilakukan.

    Dua puluh sembilan bulan setelah kertas itu diteken, Kamarudin kembali dihadapkan pada janji plasma. Kali ini meluncur dari seorang gubernur. Namun bagi Selunuk, kertas bertanda tangan perusahaan pun sudah pernah mengecewakan mereka.

    Sebuah nama serupa juga muncul menjembatani dua kertas itu. Elyas Teguh Harianto meneken kesepakatan 2 Mei 2024 sebagai sekretaris desa.

    Sementara itu, kolom Kepala Desa Selunuk di versi resmi Komitmen Bersama 9 Oktober 2026 diteken atas nama Ellyas Teguh H.

    Kertas Tanpa Kolom Perusahaan

    Komitmen 9 Oktober 2026 lahir ke publik dalam dua versi. Surat yang diteken di tenda Bangkal memuat tanda tangan Gubernur, Bupati, Kapolres Seruyan, dua camat, Kepala Desa Bangkal, dan perwakilan warga.

    Versi resmi milik Pemkab Seruyan, yang diteken di Kecamatan Seruyan Raya, memuat tanda tangan Bupati, Wakil Ketua DPRD Seruyan, Kapolres Seruyan, Plh Perwira Penghubung Kodim 1015 Sampit, Plh Sekda Seruyan, dua camat, dan tiga perwakilan desa.

    Kolom bagi PT BAP sama sekali tidak tertera di kedua versi tersebut. Bila dibandingkan dengan dokumen 2024, deret penanda tangan unsur pemerintah naik kelas dari level kepala bagian dan kecamatan ke level gubernur, bupati, dan forum pimpinan daerah.

    Sebaliknya, posisi kolom perusahaan bergerak mundur, dari empat nama menjadi tidak ada sama sekali.

    Daya ikat kesepakatan ini pun mengarah membebani pemerintah. Opsi pertama memuat komitmen Pemprov Kalteng dan Pemkab Seruyan untuk mengawal dan memfasilitasi penyelesaian tuntutan plasma 20 persen, selambatnya sebulan.

    Opsi kedua, yakni skema SHU, baru akan mengikat PT BAP apabila kelak dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

    Opsi pertama dalam versi resmi juga dirumuskan sesuai hasil rapat Bupati dengan perwakilan PT BAP pada pagi yang sama.

    Rapat inilah yang disinggung Kamarudin berujung deadlock. Bupati sendiri menyebut bahwa rapat itu tidak bersepakat, sehingga ia memilih memutar kemudi untuk menjalankan fungsi kewenangan bupati.

    ”Pasti Didengarnya”

    Agustiar tidak menyembunyikan dari mana sumber keyakinannya berasal. Menjawab keraguan Kamarudin, ia membedakan jalurnya dengan jalur Bupati, yang menurut dia mungkin selama ini mengurusnya lewat CEO perusahaan.

    ”Saya ini gubernur, ya. Dengan Bapak ngurus, berbeda pasti, ya kan? Pasti didengarnya, kan begitu,” ujarnya.

    Kepada warga Bangkal, ia menyebut langkahnya tidak bertumpu pada keputusan instan. ”Saya panggil dulu mereka, serius enggak, dan sebagainya,” katanya.

    Pucuk korporasi pun ia sebut tak akan berani berbohong. ”Direktur utama, enggak beranilah bohong. Yakinlah, ya kan,” ujarnya di tenda yang sama.

    ”Kami tidak melebih-lebihkan, mengurangi, tapi kami yakin ini akan jalan, ya,” tambahnya kemudian.

    Agustiar juga menyinggung upayanya menelepon langsung. ”Saya melihat masyarakat begini, saya coba usahakan menelepon. Mudah-mudahan enggak dibohongi. Nah, kalau dia bohong, berarti sama-sama kita,” ujarnya di tenda Selunuk, membiarkan kalimat itu menggantung tanpa tuntas.

    Kata bohong menjadi kunci bingkai narasi yang ia bangun hari itu. Dengan menyebut direktur utama tak akan berani berbohong, Gubernur memosisikan dirinya sebagai pihak yang dijanjikan.

    Bila perusahaan kembali ingkar, yang dibohongi adalah seorang gubernur, selain ribuan warga empat desa. Kata yang sama ia pakai saat memasang taruhan akan berkantor di km 79.

    Sikap percaya diri itu selaras dengan cara Agustiar merespons tantangan. Kepada massa di Bangkal, ia menyebut cara berpikirnya berbanding terbalik dengan kebanyakan orang.

    ”Kalau orang sudah tantang tadi, ini, ini. Nah, saya sebaliknya. Saya akan bisa. Pastikan saya bisa, ya,” ujarnya, memicu gemuruh tepuk tangan.

    Dia turut menyinggung harga sosial yang harus ia bayar. ”Untungnya apa? Untung melihat Bapak-Ibu bahagia. Kalau di kami, kami sedih, kami. Kami dimusuhi orang, betul, Bapak-Ibu, ya,” katanya.

    Dua Jalur ke Istana

    Klaim ”namanya gubernur” memiliki pijakan politik yang tercatat. Setidaknya dua jalurnya mengarah lurus ke Istana. Jalur pertama terhubung melalui kepartaian.

    Agustiar mengundurkan diri dari PDI Perjuangan pada Mei 2024, lalu resmi berbaju Partai Gerindra, kendaraan yang lantas mengusungnya di Pilgub Kalteng.

    Mahkamah Partai Gerindra kala itu mengeluarkan perintah tegas agar seluruh kader memenangkannya.

    Usai unggul, Agustiar diterima oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, didampingi adiknya, Sugianto Sabran, yang saat itu masih menjabat gubernur, serta deretan petinggi Gerindra.

    Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra yang memberinya mandat maju.

    Jalur kedua bertumpu pada hukum ketatanegaraan. Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang bertugas membantu Presiden membina dan mengawasi pemerintahan kabupaten/kota.

    Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam kedudukannya tersebut, gubernur diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Presiden.

    Selain dua kekuatan formal itu, Agustiar memegang sabuk pengaman kultural sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng.

    Kekuatan ini terekam jelas dalam surat Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal tertanggal 14 September 2026.

    Surat yang mengadukan macetnya urusan plasma itu ditujukan kepadanya dengan menyematkan dua jabatan sekaligus: Ketua DAD dan Gubernur Kalteng.

    Arah kebijakan pusat pun sesungguhnya sejalan dengan napas tuntutan warga. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada Januari 2025 menegaskan bahwa perusahaan tidak lagi diberi HGU tanpa komitmen plasma.

    Prabowo sendiri, saat debat calon presiden 2019, menyatakan berani menaikkan alokasi kebun plasma di atas ambang 20 persen.

    Bagi provinsi ini, membawa urusan ke pusat bukanlah hal baru. Oktober 2023, aksi warga Bangkal menuntut plasma kepada PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) berujung pada bentrokan dengan aparat yang menewaskan seorang warga.

    Gubernur Kalteng saat itu, Sugianto Sabran, memohon Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan tidak memperpanjang HGU perusahaan yang mangkir dari kewajiban plasma.

    Pada Juni 2024, di hadapan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, ia terang-terangan meminta HGU perusahaan semacam itu dicabut.

    Pada peristiwa nahas Oktober 2023 itu, Agustiar selaku Ketua Umum DAD mendampingi Gubernur Sugianto menjenguk korban konflik Bangkal, lalu bertolak ke Sampit untuk bertemu para pihak.

    Pembebasan 20 warga yang ditahan oleh kepolisian turut dijamin langsung olehnya. Tiga tahun kemudian, kepada warga desa yang sama, ia kembali menawarkan selembar garansi.

    Kunci Hukum di Meja Bupati dan ATR/BPN

    Kepada warga Selunuk, Agustiar menyinggung kebijakan provinsi yang selama ini menahan izin perusahaan yang belum menyiapkan plasma.

    Untuk nasib PT BAP, tuas kewenangan yang menentukan sesungguhnya berada di tangan Bupati Seruyan dan Kementerian ATR/BPN.

    Izin usaha perkebunan dalam satu kabupaten diterbitkan mutlak oleh bupati, sedangkan gubernur hanya mengambil wewenang untuk perizinan lintas kabupaten (Pasal 48 UU Perkebunan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja).

    Izin usaha perkebunan PT BAP pun diterbitkan oleh Bupati Seruyan, tertuang lewat SK Nomor 297 Tahun 2013 dan SK Nomor 188.45/192/2015.

    Penilaian usaha perkebunan juga menjadi tugas wajib bupati; gubernur baru mengambil alih bila bupati tidak melaksanakannya (Pasal 69 PP Nomor 26 Tahun 2021).

    Pasal 60 UU Perkebunan mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban fasilitasi kebun masyarakat, menjalar dari denda, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan izin.

    Bupati Seruyan, sebagai sang pemberi izin, sudah menyatakan memegang wewenang untuk mencabut izin itu saat menemui warga di km 98, 10 September 2026.

    Pemprov Kalteng di masa lalu pernah menyatakan batas kewenangan ini. ”Yang berhak mencabut izin adalah bupati/wali kota, bukan gubernur,” kata Sugianto Sabran, Gubernur Kalteng saat itu, pada 5 Februari 2020.

    Menurut Sugianto, provinsi baru berwenang mencabut izin bila tiga kali permintaan kepada kepala daerah tak diindahkan.

    Tuas HGU pun tidak dipegang oleh provinsi. Permohonan HGU diproses utuh oleh Kementerian ATR/BPN. Bupati atau pejabat yang ditunjuknya akan duduk di Panitia Pemeriksaan Tanah B, begitu pula perwakilan instansi teknis dari provinsi.

    Namun, posisi panitia ini memiliki celah. Penolakan dari anggota panitia hanya dicatat dan tidak bisa membatalkan risalah panitia (Pasal 140 dan 141 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021).

    Jika disandingkan dengan kesepakatan 2024, pembeda paling nyata justru terletak pada poros waktu.

    Saat kertas bermeterai km 98 diteken, areal 17.415,68 hektare yang menjadi dasar kewajiban kebun masyarakat belum dilepaskan dari status kawasan hutan.

    Pelepasannya lewat Keputusan Menteri LHK Nomor 1417 Tahun 2024 baru ditetapkan pada 2 Oktober 2024.

    Kini permohonan HGU PT BAP diyakini berada di tahap pengukuran kadastral, menurut keterangan Pemkab Seruyan seusai audiensi di Kementerian ATR/BPN.

    Begitu HGU diberikan, Pasal 58 ayat (3) UU Perkebunan akan memberi perusahaan waktu tiga tahun untuk secara nyata memenuhi kewajiban fasilitasi kebun masyarakat.

    Kekuatan politik Gubernur yang sedang berada di atas angin kini bertemu dengan titik rentan ketika PT BAP masih menunggu restu dari negara. Momen tawar-menawar yang kuat ini belum ada pada gejolak Mei 2024.

    Ujian di Meja MoU

    Kertas 2024 mewariskan sebuah pelajaran yang justru tertulis di poin ketiganya sendiri. Kesepakatan itu menggantungkan nasib pada kehadiran pihak PT. BAP yang dapat mengambil keputusan mutlak, dan keputusan mutlak itu tak kunjung lahir di tengah warga.

    Kini, Komitmen 2026 bersiap menghadapi ujian yang setara kerasnya di meja draf MoU skema SHU. Secara regulasi, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menempatkan jajaran direksi sebagai wakil perseroan di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98).

    Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada karyawan untuk perbuatan hukum tertentu atas nama perseroan (Pasal 103).

    Kertas bermeterai di km 98 tak pernah memperlihatkan bukti apakah empat nama di kolom perusahaan memegang kuasa mandat semacam itu.

    Ujian bagi MoU 2026 akan dinilai dari hal yang persis sama: siapa yang meneken atas nama PT BAP, dan berbekal kuasa apa.

    Hingga naskah ini diturunkan, belum ada pemberitaan terbuka yang mengulas kelanjutan tentang MoU tersebut.

    Sejak genderang konflik ini ditabuh, permintaan konfirmasi Kanal Independen kepada manajemen PT BAP belum kunjung mendapat balasan.

    Sebelum pamit dari tenda Bangkal hari itu, Agustiar menyebut akan menangani urusan yang menggantung itu sepulang dari sana. ”Mungkin setelah itu, ya, setelah kami pulang, kami akan tangani,” ujarnya memberi harapan.

    Kepada warga Selunuk, Agustiar menitipkan sebuah pegangan kultural. ”Ada peribahasa mengatakan, ‘Pemukul tidak patah, ular pun mati.’ Itu pegang sama gubernur, ya,” ujarnya, sesaat sebelum kembali menegaskan bahwa ruang investasi tetap diberi karpet merah, sementara kewajiban perusahaan wajib dijalankan.

    Tenggat waktu untuk menagih pegangan sang gubernur itu jatuh sekitar 9 November 2026. (ign)

  • Belanja Tambahan Rp111 Miliar Kotim Berpacu Waktu di Tengah Krisis Air Minum

    Belanja Tambahan Rp111 Miliar Kotim Berpacu Waktu di Tengah Krisis Air Minum

    SAMPIT, kanalindependen.id – Buku anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ditutup dengan menyisakan Rp258,5 miliar belanja daerah yang urung dieksekusi.

    Ketika sisa uang ratusan miliar tersebut ditata ulang untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026, ribuan warga di lima kecamatan justru berhadapan dengan krisis: air keran mereka berubah payau dan tak lagi layak diminum.

    Tumpukan belanja yang tidak terealisasi itu melahirkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp171,39 miliar.

    Angkanya memang menyusut lebih kecil dari total sisa belanja, lantaran realisasi pendapatan 2025 hanya mampu merayap hingga 92,76 persen dari target Rp2,22 triliun. SiLPA inilah yang kemudian dianggarkan sebagai sumber penerimaan pembiayaan APBD Perubahan 2026.

    Rancangan anggaran perubahan tersebut telah disepakati Pemkab dan DPRD Kotim pada 26 Agustus 2026.

    Posturnya memuat pendapatan sekitar Rp1,997 triliun, sementara belanja daerah dikerek naik Rp111,37 miliar menjadi Rp2,093 triliun.

    Adapun defisit senilai Rp96,01 miliar ditambal melalui penerimaan pembiayaan yang membesar dari Rp48,19 miliar menjadi Rp171,39 miliar. Setelah dipangkas pengeluaran pembiayaan Rp14,5 miliar, pembiayaan netto menetap di angka Rp156,89 miliar.

    Hitung mundur kini mulai bergema. Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur mengingatkan, waktu efektif untuk mengeksekusi tambahan belanja itu menyusut kian tipis, menyisakan sekitar satu bulan.

    Dia mendesak mesin birokrasi segera dipacu agar program pembangunan, terutama sektor infrastruktur dan pendidikan, tidak berujung pada tumpukan pekerjaan menjelang tutup tahun.

    ”Semestinya pembangunan ini sudah berjalan. Apalagi mengingat waktu pelaksanaan kegiatan itu kurang lebih hanya tinggal satu bulan saja yang efektifnya, sebelum akhir 2026,” ujar politikus Golkar dari daerah pemilihan III itu, Senin (12/10/2026).

    Menurut Rudianur, percepatan juga mendesak untuk meredam dampak kekeringan yang mendera Kotim cukup panjang. Ia meminta hasil evaluasi gubernur atas APBD Perubahan segera ditindaklanjuti.

    Air Payau dan Dana Darurat yang Tersendat

    Desakan legislatif itu menemukan pembenarannya di lapangan. Pada pertengahan Oktober, Perumdam Tirta Mentaya menyatakan intrusi air laut telah merembes masuk hingga ke sumber air tawar.

    Pasokan di lima kecamatan, yakni Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Seranau, Mentaya Hilir Utara, dan Mentaya Hilir Selatan, dipastikan tidak layak diminum maupun dipakai memasak. Air yang mengalir ke pelanggan sebatas untuk mandi, cuci, dan kakus.

    Untuk keadaan darurat seperti karhutla dan kekeringan, pemerintah daerah bertumpu pada pencairan dana darurat.

    Akan tetapi, urusan ini memiliki riwayat tersendat. Pada 19 Agustus, hampir tiga pekan sejak status tanggap darurat karhutla dan kekeringan berlaku pada 30 Juli, Bupati Kotim Halikinnor menyebut Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp5 miliar belum terserap.

    Tertahannya aliran uang ini, diakui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kala itu, menjadi tantangan bagi operasi di lapangan.

    Sebagai siasat agar kegiatan tetap berjalan, BPBD menunda pembayaran kepada sejumlah penyedia (vendor) yang terlibat dalam penanganan karhutla.

    Demi memperkuat amunisi penanganan, Pemkab lantas menganggarkan tambahan Rp2 miliar lewat APBD Perubahan, mengangkat pagu BTT menjadi Rp7 miliar.

    Masalahnya, tambahan dana darurat itu ikut tertahan di meja gubernur, bersama anggaran infrastruktur dan pos lain dalam APBD Perubahan.

    Merujuk data pertanggungjawaban APBD 2025 yang diserahkan Bupati Halikinnor pada 22 Juni 2026, serapan daerah pada tahun sebelumnya juga tidak tuntas.

    Dari total belanja tak terealisasi, Belanja Operasi memakan porsi sekitar Rp192 miliar. Sementara Belanja Modal yang menjadi urat nadi pembangunan fisik terealisasi Rp323,07 miliar dari pagu Rp355,22 miliar.

    Kontras dengan kebutuhan mendesak pada tahun ini, BTT sebesar Rp5 miliar justru utuh tak tersentuh sepanjang 2025. Deretan sisa tersebut membuat SiLPA sebesar Rp171,39 miliar membengkak hingga 232,55 persen dari pagu SiLPA yang direncanakan.

    Padahal, sisa uang berlebih di masa lalu itu bersisian dengan ruang fiskal daerah yang makin ketat.

    Saat meracik APBD 2026 pada Oktober 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kotim menghitung adanya penyusutan anggaran sekitar Rp383 miliar dibanding APBD 2025, imbas pemangkasan dana transfer dari pusat.

    Dengan napas keuangan yang lebih berat, eksekusi APBD Perubahan itu memang berpusat pada satu tanda tangan akhir.

    Hingga Senin (12/10/2026), Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan menyebut evaluasi provinsi telah rampung dan dokumen tinggal menunggu tanda tangan gubernur.

    Ia menyatakan akan datang langsung ke Palangka Raya untuk mengurus dokumen tersebut.

    Bayang-Bayang Tanggal 10

    Fenomena kelambanan serapan tidak hanya mengungkung Kotim. Rapat koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kalteng pada 4 Agustus 2026 memaparkan, realisasi APBD kabupaten/kota per 31 Juli baru merayap di angka 39,65 persen secara keuangan.

    Lantaran Kotim tidak masuk dalam daftar tiga daerah teratas maupun terbawah, realisasinya dipastikan terselip di antara Barito Selatan dengan 33,90 persen dan Katingan dengan 44,98 persen.

    Laju serapan se-Kalteng itu masih tertatih mengejar patokan ideal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng yang berkisar 40 sampai 50 persen pada triwulan II.

    Per 31 Agustus, APBD konsolidasian se-Kalteng mencatat serapan belanja 46,61 persen yang justru membuahkan surplus sementara Rp2,58 triliun, padahal perencanaannya diproyeksikan defisit.

    Kepala Kanwil DJPb Kalteng Herry Hernawan, pada Senin (10/8/2026), memperingatkan bahwa penumpukan belanja di akhir tahun menanggung risiko terhadap kualitas pelaksanaan anggaran.

    Risiko penumpukan inilah yang ditekankan oleh Rudianur. Hitungan waktu efektif satu bulan yang ia suarakan punya landasan kuat: Peraturan Bupati Kotim Nomor 59 Tahun 2022 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara tegas menutup pengajuan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) bulan Desember paling lambat pada tanggal 10.

    Kini, roda birokrasi tengah berpacu melawan waktu untuk mengeksekusi anggaran sebelum tutup buku, sementara ribuan warga masih terus membuka keran air yang tak bisa mereka minum. (ign)

  • Pola Blunder Komunikasi Berulang: Gumarang Sorot Tanggung Jawab Ring Satu Gubernur Kalteng

    Pola Blunder Komunikasi Berulang: Gumarang Sorot Tanggung Jawab Ring Satu Gubernur Kalteng

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Pola komunikasi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran setidaknya empat kali memantik polemik publik dalam rentang waktu sekitar 18 bulan terakhir.

    Insiden teranyar pada awal Oktober 2026, justru saat provinsi ini tengah didera krisis ekologis yang parah. Merujuk data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng per 7 Oktober 2026, terdapat 5.848 insiden dengan hamparan lahan hangus menembus 17 ribu hektare.

    Kabut asap bahkan memaksa Bandara Haji Asan Sampit melumpuhkan penerbangan selama dua pekan akibat jarak pandang sore hari yang terjerembap hingga di bawah 100 meter.

    Peribahasa “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” tentu sangat akrab di telinga masyarakat. Namun, saat bara api di lahan gambut belum seutuhnya padam, Agustiar Sabran justru mengganti ujung kalimat tersebut kala merespons pertanyaan wartawan seputar karhutla.

    ”Karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi,” ucapnya di depan sorotan kamera.

    Lelucon itu seketika memantik badai. Gelombang kritik melesat melampaui lini masa media sosial, menembus dinding Senayan, hingga memancing teguran tersirat dari Kementerian Dalam Negeri.

    Bagi pengamat hukum dan politik Gumarang, polemik ini ibarat kaset kusut yang sekadar memutar ulang peringatannya.

    Pertengahan September lalu, saat dua video Agustiar mengenai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan bantuan air bersih telanjur ditertawakan warganet, Gumarang sudah mendesak orang-orang di sekeliling gubernur untuk menjadikan insiden itu sebagai bahan evaluasi serius. Kali ini, tagihan serupa ia lontarkan dengan nada yang jauh lebih keras.

    ”Disarankan kepada Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk memperbaiki kualitas gaya komunikasi atau public speaking melalui orang-orang di sekelilingnya. Jangan yang di sekelilingnya hanya bisa menikmati fasilitas saja,” kata Gumarang, Kamis (15/10/2026).

    Gema Candaan hingga Senayan

    Latar kelakar tersebut terekam tatkala Agustiar menghadiri peringatan hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pada awal Oktober 2026. Pertanyaan wartawan saat itu menyinggung penanganan karhutla.

    Agustiar membuka jawabannya dengan mengaitkan takdir dan ulah manusia.

    ”Sebenarnya sama aja, takdir juga, tapi banyak ulah manusianya. Hampir 97 persen tuh akibat manusianya,” katanya dalam wawancara itu.

    Dia lalu menyuarakan pentingnya kebersamaan dalam melawan karhutla, persis sebelum plesetan kalimat itu meluncur tanpa rem.

    Dalam pidato resminya selaku inspektur upacara Hari Jadi ke-67 Kobar di halaman Kantor Bupati Kobar, Selasa (6/10/2026), Agustiar tegas menyerukan semangat kebersamaan Huma Betang.

    Rilis Media Center Pemprov Kalteng merekam pesannya soal karhutla. ”Penanganan karhutla bukan hanya soal pemadaman. Pemerintah harus hadir membantu masyarakat yang terdampak,” katanya.

    Namun, pesan penting itu tenggelam, tersapu potongan candaan yang telanjur beredar luas. Sejumlah warganet bahkan mengolok-olok kelayakan Agustiar menjadi gubernur, alih-alih menanggapi isi pernyataannya.

    Agustiar berupaya menjernihkan opini publik saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (12/10/2026) siang. Kalimat tersebut, menurutnya, sekadar ajakan agar semua pihak meredam perdebatan soal siapa yang salah.

    ”Enggak ada lagi waktu kita begitu,” ujarnya.

    Ia menegaskan ucapan itu murni terlontar dalam nuansa santai dan mengaku tidak menyangka kalimatnya bakal berujung viral. ”Kami bercanda aja. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Maksudnya bercanda,” tegasnya.

    Namun, klarifikasi itu gagal membendung arus kritik. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai candaan tersebut kehilangan empati ruang dan waktu.

    ”Meskipun niatnya bercanda, tapi tidak pada tempatnya karena kondisi masyarakat yang sedang mengalami musibah,” katanya, Selasa (13/10/2026), seperti dikutip detikcom.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan hal senada. ”Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati,” ujarnya.

    Rabu (14/10/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ikut angkat bicara. Ia menyoroti lima gubernur di Kalimantan, termasuk Agustiar, tatkala menyambangi kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

    Bima juga meminta kepala daerah lebih berfokus pada koordinasi lapangan serta menahan laju pernyataan yang memancing polemik. “Jangan sampai menimbulkan polemik, menguras energi, apa lagi menyakiti hati warga,” kata Bima, seperti dilansir tirto.id.

    Jejak Pola Berulang

    Gumarang menilai respons publik di media sosial terhadap gaya komunikasi Agustiar sudah bergeser dari kritik menjadi ejekan.

    ”Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran selama ini sering mendapat sorotan, kritikan, bahkan ejekan dan hujatan yang sangat memprihatinkan dalam setiap gaya komunikasinya di media pemberitaan,” katanya.

    ”Bukan lagi kritik, tapi menjadi bahan ejekan dan hujatan di media sosial yang bisa merusak citra Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, karena kritikan sudah mengarah ke hujatan, termasuk pembunuhan karakter,” lanjutnya.

    Candaan terbarunya memercikkan bara baru. ”Kalimat inilah yang menjadi viral dan sangat rentan digoreng-goreng untuk merusak citra Gubernur Agustiar Sabran, walaupun sebenarnya kalimat itu cuma candaan. Namun, kalimat itu menjadi pemantik kegaduhan di media sosial,” ujarnya.

    Gumarang mengingatkan bahwa hal serupa pernah terjadi. Akhir Agustus hingga awal September 2026, video berdurasi sekitar satu menit soal OMC beredar luas.

    Perhatian warganet kadung tersita oleh gaya bicara sang gubernur, sehingga nyaris mengubur pengakuan penting yang ia sampaikan: tingkat keberhasilan OMC hanya 30 persen.

    Video kedua menyusul pada Minggu (13/9/2026), merekam momen saat Agustiar mencari istilah yang pas kala menjelaskan bantuan air bersih di halaman Istana Isen Mulang.

    Rentetan insiden inilah yang menjadi dasar peringatan Gumarang. Senin (14/9/2026), ia sudah meniup peluit panjang.

    Gumarang menilai kritik soal logat tidaklah substantif. Namun, ia juga meminta lingkar dalam gubernur menjadikan polemik tersebut sebagai evaluasi serius agar pola yang memancing ejekan tidak terus berulang dan merembes menjadi komoditas politik.

    Pola itu pun terulang, dengan polemik yang membesar hingga menyentuh Senayan dan Kementerian Dalam Negeri.

    Pekerjaan Rumah Ring Satu

    Bidikan Gumarang bergeser dari soal logat menuju teknik penyampaian pesan, dengan alamat yang teramat jelas, yakni orang-orang terdekat gubernur.

    ”Kasihan gubernur tidak diberi masukan yang terbaik untuk beliau, karena secara konstitusi beliau gubernur yang sah, pilihan masyarakat Kalteng. Maka dari itu, orang-orang di sekelilingnya harus memberikan yang terbaik untuk beliau sebagai pemimpin,” katanya.

    Dia mengingatkan, ruang kesempurnaan seorang pemimpin selalu memiliki batas. ”Ada hal yang harus dipelajari lebih jauh bersama timnya dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

    Menurut Gumarang, kepala daerah setiap hari menapaki arena publik, khususnya tatkala berhadapan dengan lensa wartawan.

    ”Hal ini jangan dianggap sepele, karena rentan menjadi sasaran tembak lawan politik yang selalu mencari celah,” katanya.

    Karena itu, ia menuntut ring satu gubernur menanggalkan sikap pasif. ”Orang-orang di sekeliling gubernur harus memberikan atensi serius terhadap hal tersebut, jangan diam seribu bahasa. Padahal gubernur membutuhkan dukungan kinerja dari tim,” ujarnya.

    Dukungan itu berupa masukan taktis dalam menghadapi sorotan publik. ”Mulai dari intonasi suara, artikulasi, tempo, ritme, dan pembatasan isu percakapan, sehingga tidak bias,” kata Gumarang.

    Ia menilai masukan semacam itu ibarat air yang mudah diserap. “Hal ini saya kira tidak sulit bagi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk memahami dan menyerapnya, karena beliau juga orang yang punya pengalaman dan seorang sarjana,” katanya.

    Lanskap rekam jejak Agustiar membenarkan hal tersebut. Laman Kamu Bersih Aku Pilih milik Transparency International Indonesia mencatat ia memimpin Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng mulai 2016 dan melangkah masuk ke DPR RI pada 2019.

    Latar pendidikannya pun bernapas pada ranah serupa; ucapan selamat BPS Kalimantan Tengah saat pelantikan, 20 Februari 2025, mematrikan gelarnya sebagai sarjana ilmu komunikasi (S.I.Kom).

    Urgensi meracik kata di tengah krisis ekologis diuraikan dalam kerangka panduan Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC).

    Panduan tersebut menegakkan enam pilar utama, yakni menjadi yang pertama, tepat, kredibel, menunjukkan empati, mendorong tindakan, dan menunjukkan rasa hormat.

    Kerangka itu menitikberatkan bahwa warga yang tercekik krisis harus lebih dulu melihat bahwa pemimpinnya peduli.

    Sikap kurang hormat kepada publik yang dilanda bencana justru akan menggerus kepercayaan, seperti ditulis Jana Telfer dari CDC dalam panduan manajemen krisis terbitan PR News.

    Sebagai katup pelepas tekanan, Gumarang memberikan jalan keluar strategis. ”Untuk mengurangi tugas, hal tersebut bisa diperankan wakil gubernur dan humas, sehingga gubernur juga tidak sendirian, karena gubernur bekerja atas dasar tim dalam mengorkestrasi jalannya pemerintahan,” katanya.

    Saat ini kursi wakil gubernur diduduki oleh Edy Pratowo, figur matang yang memimpin Pulang Pisau hingga dua periode sebelum menjabat Wagub Kalteng pada 2021.

    ”Apalagi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran banyak dikelilingi orang-orang yang berkualitas, berpengalaman, dan memiliki jenjang pendidikan S2 dan S3. Saya yakin hal itu bisa lebih baik bila mereka merasa punya tanggung jawab dan menyayangi pimpinannya,” ujar Gumarang.

    Taruhan Periode Pertama

    Gumarang lantas menarik benang merah antara rentetan persoalan komunikasi ini dengan masa depan politik Agustiar.

    ”Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam menjalankan visi, misi, dan program yang dicanangkannya jelas tidak cukup satu periode atau lima tahun, tetapi membutuhkan dukungan untuk dua periode atau sepuluh tahun,” katanya.

    ”Semua itu tidak terlepas dari kinerja pada periode pertama dalam menjalankan pemerintahan, yang dirasakan dan dinilai masyarakat,” lanjutnya.

    Faktanya, mandat periode pertama itu diraih melalui pertarungan yang ketat. Agustiar dan Edy Pratowo memenangi Pilgub Kalteng 2024 berbekal perolehan 37,27 persen suara.

    Unggul sekitar 1,2 poin persentase atas pesaing terdekatnya, Nadalsyah Koyem (almarhum) dan Supian Hadi, menurut rekapitulasi KPU Kalteng.

    Menyoal lawan politik yang disebut Gumarang, Agustiar sendiri juga menyinggungnya. Dia mengisyaratkan kemungkinan adanya pihak yang belum puas dengan hasil kontestasi politik, tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud, saat memberikan klarifikasi pada 12 Oktober lalu.

    Gumarang juga mengingatkan, tembok kebisuan di lingkar dalam hanya akan memperparah keadaan.

    ”Jangan sampai orang-orang di sekeliling Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tidak peduli atau cuek, atau merasa enggan memberikan masukan. Hal ini sama saja memperburuk keadaan,” katanya.

    Dia menilai gubernur memiliki kelapangan dada untuk berbenah. ”Sepanjang saran disampaikan dengan baik, saya kira Gubernur Agustiar Sabran akan menerimanya dengan senang hati untuk memperkaya kemampuan beliau, di samping beliau sudah banyak memiliki kelebihan sehingga menjadi gubernur yang konstitusional,” ujarnya.

    Napas keterbukaan itu memang berulang kali didengungkan Agustiar. Pada Agustus 2025, ia menyatakan senang dikritik, terutama kritik yang membangun. Awal September 2026, di hadapan pengurus PWI Kalteng, ia menyebut kritik yang membangun jadi obat untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik.

    Gumarang mengakhiri pernyataannya dengan sebuah pengakuan yang dibarengi tagihan tanggung jawab.

    ”Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Agustiar Sabran memiliki kelebihan sehingga menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Namun, kita juga punya tanggung jawab untuk mendukung beliau dalam segala hal, termasuk kekurangan gaya komunikasi, dengan memberikan masukan yang terbaik untuk menjalankan pemerintahan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat,” tegasnya. (ign)

  • Udara Berbahaya Kalteng: KRKT Desak Bencana Nasional dan Transparansi Rp107 Miliar

    Udara Berbahaya Kalteng: KRKT Desak Bencana Nasional dan Transparansi Rp107 Miliar

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Tiga dari lima indikator syarat hukum bencana nasional telah terpenuhi oleh data pemerintah pusat.

    Ribuan hektare lahan terbakar luput dari laporan penanganan provinsi, dan penggunaan anggaran karhutla senilai Rp107 miliar belum dilaporkan ke wakil rakyat.

    Berbekal rangkaian anomali data tersebut, massa Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) merapatkan barisan di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (15/10/2026).

    Sejumlah peserta unjuk rasa mengenakan aksesori adat Dayak. Tuntutan pertama mereka disuarakan lantang, yakni menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalteng sebagai bencana nasional. Namun, Gubernur Agustiar Sabran tidak keluar menemui mereka.

    Kondisi udara yang memicu kemarahan warga pada hari itu nyatanya belum membaik hingga malam. Situs resmi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPUNET) KLH/BPLH merekam nilai ISPU menyentuh angka 1.294 untuk parameter PM2.5 di stasiun Palangka Raya Jekan Raya pada pukul 21.32 WIB.

    Catatan ini empat kali lipat di atas patokan kategori berbahaya yang dimulai dari angka 300.

    Dominasi asap berbahaya itu tergambar jelas dalam data nasional. Tiga teratas dalam daftar ISPUNET malam itu disapu bersih oleh wilayah Kalteng: Palangka Raya Jekan Raya (1.294), Kabupaten Katingan (1.248), dan Kabupaten Gunung Mas (1.160).

    Kabupaten Barito Selatan Sanggu (660) dan Murung Raya (518) juga bertengger di urutan sepuluh besar.

    Enam hari sebelumnya, gubernur sudah memberikan jawabannya. ”Terkait ditetapkan bencana nasional, saya rasa belum, karena kita masih mampu menangani ini,” ujarnya seusai rapat evaluasi penanggulangan darurat karhutla dan kekeringan di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, Jumat (9/10/2026) malam.

    Klaim kesanggupan itu berseberangan dengan data pemerintah pusat. Laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 9 September yang dipublikasikan keesokan harinya menempatkan Kalteng di urutan teratas daftar korban asap.

    Kemenkes mencatat 313 dari 324 pasien rawat inap akibat karhutla di tujuh provinsi terdampak berada di Kalteng, memonopoli angka sekitar 96,6 persen.

    Tiga dari empat korban yang meninggal dunia juga tercatat di Kalteng, seluruhnya di Kotawaringin Barat.

    Kemenkes menyebut para pasien yang terbaring di fasilitas kesehatan Kalteng dirawat karena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kemenkes mencatat 2.843.012 penduduk Kalteng terdampak oleh kepungan asap ini.

    KRKT menyesalkan ketidakhadiran kepala daerah untuk bertatap muka. “Kami menyayangkan tidak adanya pertemuan langsung dengan Gubernur, mengingat aspirasi yang disampaikan menyangkut keselamatan masyarakat luas dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani bencana ekologis,” kata Ketua Umum KRKT Damai Alam Usop, penanggung jawab aksi, dalam siaran pers yang diterima Kanal Independen.

    ”Tuntutan masyarakat bukan persoalan politik praktis, melainkan perjuangan konstitusional untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945,” urai Damai.

    Syarat Hukum yang Telah Terjawab

    Melalui aksinya, KRKT mendesak Presiden dan pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional dengan menimbang kondisi faktual, luas dampak, ancaman kesehatan, kerusakan ekosistem, serta kemampuan penanganan di daerah.

    ”Status dan skala penanganan harus memberikan jaminan mobilisasi sumber daya nasional yang memadai demi keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah,” tegas Damai.

    Agustiar memiliki pandangan berbeda. Senin (12/10/2026), ia menyatakan belum mengusulkan status itu karena penetapannya bukan keputusan mutlak daerah.

    ”Bencana nasional itu ada ketentuannya, tidak sembarang angka,” ujarnya.

    Ketentuan yang disinggung gubernur sejatinya telah dibuat benderang lewat putusan hakim. Melalui Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memaknai ulang Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

    Syarat status bencana nasional diturunkan menjadi cukup bertumpu pada sedikitnya tiga dari lima indikator, dengan jumlah korban sebagai pilar utama yang wajib ada.

    Kanal Independen mencatat tiga indikator itu sudah terpenuhi rentetan data pemerintah sendiri, yakni jumlah korban, cakupan luas wilayah, dan dampak sosial ekonomi.

    Undang-undang mendefinisikan korban bencana secara lugas sebagai orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

    Sementara data dua indikator lain, yakni kerugian harta benda serta kerusakan prasarana dan sarana, belum terlacak di sumber terbuka.

    Putusan MK memang tidak menjadikan status nasional turun otomatis, mengingat penetapannya tetap berada di tangan pemerintah.

    Namun, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan putusannya memberi penegasan tajam. Apabila tiga indikator terpenuhi, pemerintah pusat harus segera menetapkannya sebagai bencana nasional dan mengambil alih kemudi penanganan dari pemerintah daerah.

    Desakan ini tidak memudar, melainkan terus menjalar. Tepat pada hari aksi KRKT di Palangka Raya, perwakilan 15 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat, menggelar aksi damai di Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun.

    Kelompok ini menuntut status darurat bencana nasional sekaligus pengerahan helikopter water bombing. Aksi tersebut digelar bersamaan dengan kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di wilayah tersebut.

    Silang Pendapat dan Klaim Pusat

    Saat berada di Sampit, Agustiar melontarkan argumen bahwa ISPA tidak selalu berkaitan dengan karhutla. Argumen ini bertolak belakang dengan Kemenkes yang justru memasukkan 313 pasien rawat inap ISPA di Kalteng ke dalam buku data korban karhutla.

    Kendati indikator hukum telah terpenuhi, pemerintah pusat masih menapak di garis yang sama dengan gubernur.

    Seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (12/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi karhutla tanpa bersandar pada status bencana nasional.

    Fakta di lapangannya, Kalteng terbelenggu status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus. Agustiar bahkan kembali memperpanjang status tersebut hingga 29 Oktober dengan alasan kabut asap belum juga surut.

    Pada hari yang sama dengan unjuk rasa KRKT, Presiden melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kristomei belum menutup rapat peluang status bencana nasional.

    ”Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana, apakah nasional atau daerah,” katanya seusai dilantik, seperti dikutip Suara.com.

    Ia menitikberatkan aksi konkret di lapangan. “Jangan sampai namanya besar tapi kan responsnya nggak ada,” ujarnya.

    Pekatnya Asap dan Kepingan Data yang Hilang

    Tuntutan kedua KRKT mendesak penghentian kabut asap melalui tindakan nyata dan terukur, yakni memadamkan kebakaran, mengendalikan sumber asap, dan mempercepat pemulihan lingkungan.

    KRKT menegaskan, masyarakat membutuhkan bukti fisik, tidak cukup hanya dengan jalinan janji atau lembaran laporan.

    ”Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka langkah pemadaman, pengendalian lahan gambut, perlindungan kesehatan, dan hasil operasi lapangan,” tuntut Damai.

    ”Rakyat tidak boleh terus-menerus menanggung gangguan kesehatan, terganggunya pendidikan, aktivitas ekonomi, serta ancaman keselamatan akibat kabut asap,” ujarnya.

    Ancaman itu terhampar jelas. Satelit mendeteksi 447 titik panas memanggang lima kecamatan Palangka Raya, yakni Bukit Batu, Rakumpit, Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut.

    Laporan harian sehari sebelumnya merangkum temuan 101 kasus ISPA hanya dari delapan puskesmas di kota tersebut.

    Tuntutan keterbukaan informasi ini diikat kuat landasan hukum. Pasal 20 Peraturan Daerah Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 mewajibkan gubernur menyelenggarakan sistem informasi pengendalian kebakaran lahan, merangkum data titik panas, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), dan luas areal terbakar. Informasi itu wajib dikomunikasikan kepada publik.

    Selisih data yang mencolok bahkan pernah tergelar di hadapan Presiden. Dalam rapat bersama Presiden di Posko Aju Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, 22 Agustus, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib melaporkan satuan tugas darat berhasil menangani 4.499,21 hektare kawasan terbakar.

    Padahal, analisis satelit Kementerian Kehutanan saat itu menangkap luas karhutla Kalteng telah menganga hingga 7.634,46 hektare.

    Hitungan matematika murni menunjukkan sekitar 3.135 hektare atau 41 persen luas kebakaran versi satelit berada di luar jangkauan catatan penanganan yang dilaporkan Pemprov.

    Akurasi angka skala nasional juga tengah menanti pembuktian. Pada 12 Oktober, BNPB melaporkan kepada Presiden bahwa lahan yang masih bergelut dengan proses pemadaman di enam provinsi prioritas tersisa 639,23 hektare, 513,89 hektare di antaranya berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalteng.

    Penggunaan Anggaran Rp107 Miliar Belum Dilaporkan

    Menukik pada tuntutan ketiga, KRKT menyasar tata kelola anggaran. Mereka mendesak Pemprov Kalteng membuka secara terperinci alokasi, realisasi, penggunaan, pelaksana kegiatan, serta hasil anggaran penanganan karhutla.

    ”Setiap rupiah uang negara yang digunakan atas nama penyelamatan rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Damai.

    Jejak keuangan provinsi ini sempat dirinci Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi. Total anggaran karhutla tingkat provinsi tahun ini menembus angka Rp107 miliar.

    Rinciannya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni sebesar Rp27 miliar, bantuan pemerintah pusat Rp40 miliar, dan suntikan tambahan lewat APBD Perubahan senilai Rp40 miliar. Masalahnya, wakil rakyat belum memegang satu pun laporan penggunaannya.

    ”Kita pun belum dapat laporan Rp 107 miliar ini digunakan untuk belanja modal,” urai Junaidi, Rabu (14/10/2026).

    Laporan untuk pos konsumsi hingga honor relawan pun nihil di meja dewan, sementara evaluasi resmi bersama DPRD baru dijadwalkan pada Maret mendatang.

    Agustiar sebelumnya memberi kepastian bahwa penggunaan anggaran itu berjalan transparan. Seusai rapat paripurna di DPRD Kalteng, Selasa (29/9/2026) malam, ia mengatakan penggunaan anggaran karhutla sudah berjalan dan dapat dipantau secara terbuka.

    Pecahan angka BTT yang beredar di ruang publik nyatanya belum seragam. Saat menetapkan status tanggap darurat dalam konferensi pers di Posko Pusat Karhutla, Istana Isen Mulang, Senin (31/8/2026), Agustiar menyinggung besaran alokasi BTT.

    ”Semula kita anggarkan Rp72 miliar melalui BTT,” sebutnya.

    Mundur sebulan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran menyebut BTT tahun ini berada di kisaran Rp70 miliar.

    Penelusuran Kanal Independen di sumber terbuka belum menemukan penjelasan resmi mengenai hubungan deretan angka tersebut dengan Rp27 miliar BTT untuk karhutla yang dirinci Junaidi.

    KRKT sebelumnya mematok tenggat waktu sebelum turun ke jalan. Pemprov dan pemerintah pusat dituntut membuka peta rencana penanganan, pihak pelaksana, dan alokasi anggaran dalam batas waktu tujuh hari.

    KRKT juga meminta agar peta kebakaran, identitas pemegang izin, hasil pemeriksaan, perkembangan penegakan hukum, serta rincian data korban diungkap dalam tempo 14 hari.

    Bayang-bayang dugaan korupsi dana bencana muncul di Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Oktober menetapkan lima tersangka dugaan korupsi pengadaan yang anggarannya diduga bersumber dari dana siap pakai BNPB.

    Hingga saat ini, KPK belum memberikan kepastian mengenai kaitan perkara tersebut dengan penanganan karhutla di Kalimantan.

    Jerat Hukum Korporasi dan Masyarakat Adat

    Menyentuh dimensi hukum, KRKT mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi. Merujuk Kajian Hukum KRKT tertanggal 12 Oktober 2026, Damai menyebut pencabutan izin konsesi akibat pelanggaran kewajiban pengendalian kebakaran tidak serta-merta menghapus kewajiban pemulihan lingkungan, potensi tanggung jawab perdata, dan pertanggungjawaban pidana apabila unsur hukumnya terbukti.

    ”Pemeriksaan terhadap korporasi harus dilakukan secara serius,” tekan Damai.

    KRKT meminta pemerintah membeberkan hasil pemeriksaan konsesi dan tindak lanjut pencabutan izin kepada publik, diiringi penegakan hukum yang objektif dan jauh dari diskriminasi.

    Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 mengunci kewajiban setiap penanggung jawab usaha untuk menyetorkan laporan pencegahan kerusakan lingkungan terkait kebakaran lahan kepada gubernur, minimal enam bulan sekali.

    Aturan yang sama memberikan tugas kepada dinas terkait untuk mengawasi perusahaan yang arealnya terbakar atau terdeteksi menyimpan titik panas.

    Kajian hukum ini lahir setelah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi beruntun kepada pemegang konsesi, termasuk di Kalteng.

    Pada 25 Agustus, Kemenhut menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada PT NES di Kalteng atas 70,38 hektare areal yang hangus terbakar, sebuah sanksi yang turut disinggung KRKT dalam rilisnya 12 Oktober.

    Pada 21 September, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin usaha milik lima perusahaan di Kalimantan.

    Tiga dari lima perusahaan tersebut beroperasi di Kalteng: PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau yang memegang konsesi 3.812 hektare, PT Grace Putri Perdana di hamparan Lamandau, Sukamara, dan Ketapang seluas 28.990 hektare, serta PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas seluas 18.640 hektare.

    Konsesi Pancaran Wana Nusa bahkan tercatat terbakar seluas 497 hektare. Raja Juli menyebut penegakan hukum kali ini tidak hanya tajam pada yang kecil, tapi juga tajam ke atas.

    Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan bahwa pencabutan izin belumlah cukup. Dalam rapat terbatas 16 September, ia memerintahkan Kapolri turun mendalami unsur pidana perusahaan pelaku karhutla.

    Menurut Prabowo, sanksi sebatas pencabutan izin belum mendatangkan efek jera yang sepadan.

    Argumen KRKT dan arahan Presiden ini sejalan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggarisbawahi bahwa sanksi administratif tidak akan pernah membebaskan penanggung jawab usaha dari tanggung jawab pemulihan dan jerat pidana.

    Namun, kewajiban yang sudah diputus oleh meja pengadilan tidak selalu menjelma menjadi uang pemulihan yang nyata. Laporan Mongabay membedah fakta bahwa hingga 2021, ganti rugi senilai lebih dari Rp3,4 triliun dari putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perusahaan pelaku karhutla tak kunjung masuk ke kas negara.

    Sementara itu, nilai yang baru berhasil dieksekusi tertahan di angka sekitar Rp78,5 miliar.

    Timbangan hukum korporasi terlihat timpang bila disandingkan dengan perkara perorangan. Data Bareskrim Polri hingga 13 Oktober menginventarisasi 98 laporan perkara karhutla yang menyeret nama korporasi dengan total luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektare.

    Namun, luasan raksasa ini baru melahirkan sembilan tersangka, dan hanya satu di antaranya tercatat di Kalteng. Polda Kalteng sendiri kini menangani 14 laporan korporasi.

    Pada rentang periode yang persis sama, 273 laporan perorangan dengan cakupan lahan jauh lebih sempit, sebesar 5.157,89 hektare, telah menyeret 223 orang menjadi tersangka.

    Kesenjangan penegakan hukum ini sejalan dengan desakan KRKT yang meminta perlindungan bagi peladang tradisional yang bergerak di atas pijakan kearifan lokal.

    Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 memberikan ruang pengecualian bagi peladang anggota masyarakat hukum adat untuk membakar di lahan bukan gambut, paling luas satu hektare per kepala keluarga, guna menanam padi atau tanaman pangan semusim.

    Pengecualian pelindung ini otomatis gugur selama rentang status siaga darurat bencana diberlakukan, sebuah status yang menjerat Kalteng hingga 31 Oktober 2026.

    Pada 12 September, Agustiar menegaskan bahwa perda tersebut berjalan selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan membuka lahan dengan cara membakar.

    Menurut gubernur, pembakaran terbatas murni hanya berlaku di hamparan lahan mineral dan diharamkan total dalam kondisi darurat seperti saat ini.

    Tuntutan yang Menunggu Jawaban

    Yang akhirnya berjalan menemui massa aksi di depan gerbang hanyalah Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden. “Kami meminta maaf karena Bapak Gubernur berhalangan hadir,” tutur Linae.

    Dia memberi harapan bahwa aspirasi massa dapat diurai langsung kepada gubernur melalui jadwal audiensi di waktu yang akan datang.

    Linae merinci alasan bahwa gubernur menghabiskan beberapa hari terakhir berkeliling penjuru Kalteng mengurus karhutla dan sehari sebelumnya baru memantau wilayah barat.

    Pemprov turut memastikan penanganan bencana dan dampaknya terus berlanjut tanpa henti, disalurkan lewat fasilitas kesehatan seperti rumah oksigen, bantuan pangan pokok, hingga distribusi air bersih.

    Linae juga beralasan bahwa gubernur sama sekali tidak dapat dihubungi saat itu. Permintaan massa yang mendesak agar gubernur berbicara sekadar lewat layar panggilan video pun terpaksa tak dapat dipenuhi.

    Kekecewaan memuncak, dan ratusan massa dari elemen lintas organisasi itu menyatakan berencana menggulirkan unjuk rasa lanjutan pada hari-hari mendatang.

    Kepungan asap di arena unjuk rasa pun memakan korban. Satu orang peserta sempat mengalami sesak napas dan harus mendapat pasokan pertolongan pertama menggunakan tabung oksigen.

    Lewat pernyataan sikapnya, KRKT menuntut gubernur meletakkan tanggapan resmi atas tuntutan aksi 15 Oktober, merinci peta kebijakan, dan menyusun mekanisme pertanggungjawaban yang transparan bagi masyarakat.

    ”Ketiadaan pertemuan langsung dengan massa aksi tidak boleh menyebabkan aspirasi masyarakat diabaikan,” tegas Damai.

    Mengunci seluruh gerakannya, KRKT menyatakan unjuk rasa merupakan perwujudan pengawasan publik yang dijamin sah, konstitusional, dan dilakukan demi kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.

    ”Rakyat tidak meminta kemewahan. Rakyat hanya menuntut hak untuk bernapas dengan sehat, hidup aman, dan mendapatkan pemerintahan yang bertanggung jawab,” ujar Damai. (ign)