cms.kanalindependen.id

Kategori: Berita Utama

  • Empat Rumah Ludes Rata dengan Tanah: Dini Hari Mencekam di Pemantang Mentaya Hulu, Warga Pasrah Mengungsi ke Kerabat! 🚨🔥🏠

    Empat Rumah Ludes Rata dengan Tanah: Dini Hari Mencekam di Pemantang Mentaya Hulu, Warga Pasrah Mengungsi ke Kerabat! 🚨🔥🏠

    SAMPIT, KANALINDEPENDEN.ID – Musibah kebakaran hebat kembali melanda wilayah pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Empat unit rumah warga di Desa Pemantang, Kecamatan Mentawa Hulu, hangus diterjang si jago merah pada Rabu (21/10/2026) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB.

    Amuk api yang berkobar saat warga terlelap tidur tersebut menyebabkan tiga rumah ludes total hingga rata dengan tanah, sementara satu rumah lainnya mengalami kerusakan berat.

    Proses evakuasi berlangsung mencekam. Sebagian warga panik berhamburan mencoba menyelamatkan barang berharga seadanya di tengah kepungan api, termasuk menyelamatkan sepeda motor dan dokumen penting sebelum seluruh struktur bangunan kayu terbakar.

    Warga setempat, Wiwik Kameloh dan Herman, mengonfirmasi dahsyatnya kobaran api yang melalap pemukiman padat penduduk tersebut.

    ” Malam yang mcekam rumah warga desa pemantang kebakaran .Musim kemarau lampu mati,” tutur saksi di lokasi kejadian, Rabu (21/10/2026).

    Tidak Ada Korban Jiwa, Korban Terpaksa Menumpang di Rumah Kerabat

    Meski melahap habis tiga bangunan dan merusak sebagian barang berharga penghuninya, beruntung tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa amuk si jago merah ini.

    Akibat musibah tersebut, seluruh keluarga terdampak kini kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi sementara waktu ke rumah sanak keluarga serta keponakan terdekat di area pemukiman Desa Pemantang.

    Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kemunculan titik api awal maupun total taksiran kerugian material masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian dan aparatur kecamatan setempat.

     

    Musibah kebakaran pemukiman di Desa Pemantang Mentaya Hulu mempertegas tingginya kerawanan kebakaran bangunan kayu di wilayah kecamatan luar kota yang minim armada pemadam. Jarak tempuh yang jauh dari pusat kota Sampit seringkali menjadi kendala utama dalam meminimalisir dampak kerusakan.

    Dinas Sosial dan BPBD Kotim didesak segera menerjunkan bantuan logistik darurat, pakaian, sembako, serta perlengkapan sanitasi bagi seluruh keluarga korban yang kini menumpang di rumah kerabat.

    Pemkab Kotim dituntut memperkuat alokasi unit mobil pemadam kebakaran atau mesin portabel pompa air (alkon) komunal di tiap desa terpencil guna mempercepat respons tanggap darurat saat terjadi kebakaran pemukiman. (***)

    1. Gugur Saat Tugas Pamtas Papua: Putera Terbaik Sampit Pratu Sugiono Dimakamkan Lewat Upacara Militer

      Gugur Saat Tugas Pamtas Papua: Putera Terbaik Sampit Pratu Sugiono Dimakamkan Lewat Upacara Militer

      SAMPIT, Kanalindependen.id  – Duka mendalam menyelimuti Bumi Habaring Hurung. Salah satu putera terbaik asal Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Pratu Sugiono, prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 645/Gardatama Raya, gugur saat menjalankan tugas negara di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.

      Almarhum gugur akibat musibah kecelakaan tunggal kendaraan dinas di Kampung Obakma, Yalimo, pada Minggu (18/10/2026). Jenazah almarhum Pratu Sugiono bin Djamaludin M dipulangkan ke tanah kelahirannya di Sampit dan dimakamkan secara terhormat melalui Upacara Pemakaman Militer.

      Prosesi pemakaman militer yang berlangsung penuh khidmat dan haru tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 1015/Sampit, Letnan Kolonel Inf Dwi Candra Setyawan.

      Dalam inspeksi upacara, Dandim 1015/Sampit menyampaikan rasa kehilangan mendalam atas gugurnya prajurit terbaik TNI Angkatan Darat yang mengabdikan jiwa raganya demi tegaknya kedaulatan NKRI.

      “Dengan dipanggilnya almarhum menghadap Tuhan Yang Maha Esa, kita semua merasa kehilangan salah satu putra terbaik TNI yang semasa hidupnya telah mendarmabaktikan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negara. Atas nama TNI-AD dan keluarga besar Kodim 1015/Sampit, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya,” tutur Letkol Inf Dwi Candra Setyawan dalam amanatnya di Sampit.

      Penghormatan Terakhir Prajurit Pamtas RI-PNG

      Pelepasan jenazah Pratu Sugiono diiringi tembakan salvo oleh pasukan jajaran Kodim 1015/Sampit sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas dedikasi dan pengorbanannya di garis terdepan perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

      Dandim 1015/Sampit menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh kerabat, masyarakat, serta instansi terkait yang turut mengawal kedatangan jenazah hingga kelancaran prosesi pemakaman militer.

      Seluruh jajaran TNI-AD menyampaikan doa agar amal ibadah serta darma bakti Pratu Sugiono diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga almarhum Djamaludin M diberikan ketabahan dan kekuatan lahir batin.

      Pemakaman militer tersebut menandai penghormatan institusi TNI kepada Pratu Sugiono atas pengabdiannya sebagai prajurit. Almarhum dimakamkan di kampung halamannya, Sampit, setelah gugur dalam penugasan di Papua Pegunungan. (***)

    2. Cuan Rp 97 Juta Bisnis Pornografi di Sampit, Ancaman Setahun Penjara di Depan Mata

      Cuan Rp 97 Juta Bisnis Pornografi di Sampit, Ancaman Setahun Penjara di Depan Mata

      SAMPIT, kanalindependen.id – Transaksi awal itu nyaris tak mencolok. Polisi yang tengah berpatroli siber membayar Rp 85 ribu melalui metode QRIS untuk menebus 17 cendol, satuan dukungan di sebuah akun Trakteer.

      Begitu pembayaran tuntas, tiga foto dan tiga video masuk melalui aplikasi Telegram. Siapa sangka, riwayat pembelian bernilai kecil inilah yang menjadi pintu masuk aparat untuk menguliti perputaran uang yang jauh lebih masif.

      Berdasarkan dakwaan jaksa, N, perempuan pemilik akun tersebut, meraup Rp 97 juta dari penjualan foto dan video bermuatan pornografi yang menampilkan dirinya sendiri.

      Penjualan ini bergulir terhitung sejak Maret hingga sekitar 17 Juni 2026. Menurut keterangan N, para pembeli memang diarahkan untuk bertransaksi melalui Trakteer, platform yang secara tertulis melarang konten pornografi.

      Senin (19/10/2026), tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menuntut N hukuman satu tahun penjara di Pengadilan Negeri Sampit. Padahal, pasal yang didakwakan kepadanya mengancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

      Anatomi Perputaran Uang

      Cara kerja N terkuak rinci dari rentetan keterangannya di ruang sidang. Ia memasarkan foto dan video dirinya melalui TikTok, Instagram, dan Trakteer.

      Pembeli kemudian diarahkan membeli cendol. Platform ini memberikan keleluasaan penuh kepada para kreator untuk meracik nama dan harga satuan dukungan, yang juga bisa dipasang sebagai syarat membuka konten eksklusif.

      Berangkat dari pembelian polisi, satu cendol di akun N dihargai Rp 5.000. Konten di akun terdakwa tidak disajikan melalui fitur bawaan Trakteer, melainkan menyeberang dan dikirim di luar platform.

      Setelah menebus satuan dukungan, pembeli wajib menyetorkan tangkapan layar bukti transaksi ke nomor WhatsApp atau akun Telegram yang tertaut di halaman Trakteer N.

      Terdakwa lantas memeriksa silang bukti bayar tersebut, sebelum akhirnya mengirimkan paket visual sesuai tarif. Paket ini dijajakan mulai dari Rp 35 ribu hingga Rp 130 ribu, setara dengan tujuh sampai 26 cendol.

      Mengacu pada dokumen dakwaan, N memproduksi sendiri sekitar 30 konten. Penjualannya menghasilkan Rp 50 juta pada Maret, Rp 20 juta pada April, Rp 20 juta pada Mei, serta Rp 7 juta pada rentang awal Juni hingga sekitar 17 Juni 2026. Pendapatan bulan pertama saja langsung menyumbang 51,5 persen dari keseluruhan.

      ”Dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2026 hingga bulan Juni 2026, terdakwa berhasil melakukan penjualan konten pornografi miliknya dengan total perolehan uang sebesar Rp 97.000.000,” demikian bunyi surat dakwaan jaksa.

      Selama sekitar 109 hari rentang waktu tersebut, rata-ratanya hampir Rp 890 ribu sehari. Andaikan seluruh uang itu bersumber dari paket termahal, transaksinya terjadi sekitar 750 kali. Sebaliknya, bila semuanya berasal dari paket termurah, volumenya melonjak menyentuh sekitar 2.770 kali.

      Saldo di Trakteer secara berkala dialirkan ke dompet digital DANA milik N. Ia mengaku menarik uang antara Rp 100 ribu dan Rp 2 juta setiap harinya, dengan jeda waktu cair sekitar tiga hari.

      Keterangan ini bertepatan dengan panduan resmi Trakteer: pencairan reguler diproses paling lama lima hari kerja, dan hanya bisa diajukan ke akun penarikan yang sudah diverifikasi oleh sistem.

      Jejak akun Trakteer inilah yang diendus oleh patroli siber, lalu berujung pada penangkapan N di sebuah rumah di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, pada 25 Juni 2026.

      Tembok Aturan dan Celah Platform

      Trakteer dikelola PT Apresiasi Karya Nusantara, perusahaan yang berkedudukan di Bandung dan terdaftar sah sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE).

      Syarat dan ketentuannya yang diperbarui pada 17 September 2025 memuat batasan tegas: melarang pengguna mengunggah, memublikasikan, atau mendanai konten berisi pornografi maupun ketelanjangan eksplisit.

      Larangan itu bukan barang baru. Pada Juni 2020, akun resmi Trakteer di Twitter, kini X, memperingatkan bahwa konten berbau pornografi dilarang keras. Para pelanggarnya terancam pembersihan konten hingga penutupan akses layanan.

      Platform ini sebenarnya membekali diri dengan instrumen pengereman. Halaman bantuannya menyebut akun yang secara eksplisit menampilkan pornografi dapat dibekukan.

      Sebagai konsekuensi lanjutan, akun yang dibekukan kehilangan akses untuk memverifikasi rekening maupun meminta pencairan dana.

      Syarat dan ketentuan juga memberi Trakteer hak menahan dana yang terindikasi melanggar hukum, serta menyampaikan informasi pengguna kepada pihak berwenang bila diwajibkan oleh regulasi.

      Kenyataannya, rem tersebut tidak menghentikan perputaran uang di akun N. Menurut pengakuannya, ia bisa menarik uang setiap hari. Dakwaan mencatat besaran Rp 97 juta terkumpul dalam rentang waktu sekitar tiga setengah bulan.

      Setiap dukungan finansial yang masuk turut dipotong oleh penyedia layanan. Halaman harga Trakteer mematok biaya platform sebesar 5 persen dari setiap dukungan, sementara biaya mitra pembayaran dihitung terpisah merujuk pada metode yang dipilih pendukung. Bila Rp 97 juta itu merupakan nilai kotor yang seluruhnya dibayar melalui Trakteer, potongan 5 persen tersebut setara dengan sekitar Rp 4,85 juta.

      Celah utama skema ini bersembunyi pada pembagian peran. Trakteer disulap menjadi etalase sekaligus loket penerima pembayaran, sementara lalu lintas foto dan video berpindah tangan di luar perbatasan platform.

      ”Kami hanya bertindak sebagai penyedia teknologi dan fasilitator transaksi,” demukian Trakteer menulis dalam dokumen aturannya.

      Platform melepaskan tanggung jawab atas kerugian atau sengketa akibat interaksi kreator dan pendukung di luar jangkauan platform mereka.

      Dalam dokumen yang sama, moderasi sebelum tayang hanya disebut berlaku untuk produk Trakteer Shop, dengan estimasi paling lama 2×24 jam.

      Skema bisnis N tidak melewati jalur tersebut. Pembeli menebus satuan dukungan, lalu menanti berkas dikirimkan melalui aplikasi yang sama sekali berbeda.

      Kewajiban platform digital ini diawasi oleh negara. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang diubah dengan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021, mewajibkan PSE lingkup privat memastikan sistemnya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik terlarang. Konten semacam itu wajib diputus aksesnya.

      PSE yang membandel dapat dikenai pemutusan akses. Aturan yang sama membukakan jalan pembebasan tanggung jawab hukum bagi platform berbasis konten pengguna yang sudah menjalankan kewajiban tersebut.

      Penyalahgunaan platform dukungan kreator sebagai medium transaksi konten seksual sudah lama menjadi catatan.

      Sebuah penelitian tentang pekerja seks berbasis konten menemukan Trakteer dan Saweria cukup sering dipakai penyedia konten seksual untuk menerima pembayaran.

      Komdigi sendiri mencatat ada 798.181 konten pornografi yang ditangani sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 15 April 2026.

      Hingga berita ini diterbitkan, Trakteer belum menanggapi pertanyaan yang dikirim Kanal Independen melalui surel pada Rabu (21/10/2026).

      Beban Pasal Baru, Tuntutan Setahun

      Dalam persidangan, jaksa menjerat N dengan dakwaan tunggal: Pasal 407 ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

      Saat KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, Pasal 622 mencabut Pasal 29 Undang-Undang Pornografi dan memindahkan rujukannya ke Pasal 407 ayat (1). Rujukan ke pasal kesusilaan Undang-Undang ITE juga ikut dialihkan ke pasal yang sama.

      Rumusan asli Pasal 407 ayat (1) memuat pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama sepuluh tahun. Pasal VII angka 38 UU 1/2026 menghapus batas bawah itu, sehingga yang tersisa adalah penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak kategori VI, yakni Rp 2 miliar.

      Dengan rumusan itu, tuntutan satu tahun penjara setara dengan sepersepuluh dari ancaman maksimal. Penjualan yang didakwakan kepada N berlangsung di bawah aturan baru karena dimulai pada Maret 2026. Penjelasan undang-undang juga menarik garis yang tegas.

      Membuat konten pornografi untuk diri sendiri tidak termasuk perbuatan yang dipidana. Hukum menjerat, antara lain, perbuatan menawarkan, menyebarluaskan, dan memperjualbelikannya.

      KUHP juga menyediakan pidana tambahan berupa perampasan barang atau tagihan. UU 1/2026 mempertegas cakupannya: barang milik terpidana yang diperoleh dari tindak pidana, serta keuntungan ekonomi langsung maupun tidak langsung, dapat dirampas.

      Perampasan bahkan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan kewajiban menyerahkan atau menggantinya dengan uang menurut taksiran hakim.

      Kendati demikian, status barang bukti dalam perkara N, termasuk uang hasil penjualan, tidak disebut dalam keterangan tuntutan yang terungkap ke publik.

      Pasal 407 sudah diterapkan di berbagai pengadilan sepanjang 2026 dengan rupa-rupa karakter perkara. Pada 5 Maret 2026, Pengadilan Negeri Semarang memvonis seorang mahasiswa pembuat sekitar 1.100 berkas pornografi deepfake dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 2 miliar, lebih berat dari tuntutan jaksa tujuh bulan.

      Perkara itu menyangkut wajah orang lain yang dipakai tanpa izin, sehingga ada korban yang dirugikan.

      Bulan ini, Pengadilan Negeri Nganjuk mulai mengadili seorang perempuan yang didakwa dengan pasal yang sama karena diduga menjual video bermuatan pornografi yang ia perankan lewat Telegram. Sidangnya digelar tertutup.

      Palu putusan kini berada di tangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit.

      ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata jaksa dalam tuntutannya.

      Sementara rentetan persidangan itu terus berjalan, halaman syarat dan ketentuan Trakteer masih konsisten memuat larangan yang sama: pornografi tidak boleh diunggah, dipublikasikan, ataupun didanai lewat platform tersebut. (ign)

    3. Kabut Asap Ganggu Pelayaran Sampit, KSOP Sesuaikan Waktu Keberangkatan Kapal

      Kabut Asap Ganggu Pelayaran Sampit, KSOP Sesuaikan Waktu Keberangkatan Kapal

      SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, selama kurang lebih empat bulan terakhir turut mengancam kelancaran transportasi.

      Untuk menjaga keselamatan pelayaran di perairan Sampit, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit mengatur waktu keberangkatan kapal saat jarak pandang terganggu.

      ”Untuk kapal-kapal berukuran kecil, kami memberikan imbauan khusus dan tidak mengizinkan keberangkatan pada malam hari atau saat dini hari ketika kabut asap sangat tebal dan jarak pandang terbatas. Keberangkatan diarahkan pada pagi menjelang siang hari saat kondisi visual lebih aman,” kata Hotman Siagian saat acara coffee morning dan pelepasan Kepala KSOP Kelas III Sampit di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Selasa (20/10/2026).

      Di akhir  masa tugasnya, Kepala KSOP Kelas III Sampit Hotman Siagian kini berpindah tugas sebagai Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa, Jakarta Utara, pada 23 Oktober 2026.

      Sebelum meninggalkan Kota Sampit, ia masih menanggapi sejumlah pertanyaan awak media terkait situasi pelayaran di Pelabuhan Sampit saat kabut asap tebal mengganggu jarak pandang.

      Hotman Siagian  menegaskan, berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap tidak serta-merta membuat kapal dilarang berlayar.

      Langkah yang diambil adalah menunda keberangkatan apabila kondisi perairan belum memungkinkan untuk dilalui dengan aman.

      Pengaturan tersebut terutama diberlakukan terhadap kapal-kapal berukuran kecil yang menghadapi risiko lebih besar ketika harus bernavigasi dalam kondisi kabut tebal, khususnya pada malam hingga dini hari.

      ”Keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan operasional kapal. Karena itu, waktu keberangkatan perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca dan jarak pandang,” ujarnya.

      Penurunan jarak pandang menjadi salah satu persoalan yang harus diantisipasi dalam operasional kapal di perairan Sampit selama kabut asap melanda.

      Hotman menyebut, berdasarkan pemantauan terakhir yang disampaikannya, jarak pandang berada pada kisaran 800 meter. Dalam kondisi tertentu, jarak pandang sekitar 500 meter masih memungkinkan kapal bermanuver dengan aman pada kecepatan sekitar 10 knot.

      Sementara itu, kecepatan kapal penumpang rata-rata berkisar 6–10 knot, meskipun kapal Pelni dapat beroperasi dengan kecepatan lebih tinggi.

      ”Secara umum, pada kecepatan kapal sekitar 10 knot, jarak pandang 500 meter masih memungkinkan untuk bermanuver aman. Rata-rata kecepatan kapal penumpang berkisar 6 hingga 10 knot, bahkan kapal Pelni bisa lebih, dan sejauh ini navigasi tetap berjalan dengan aman serta terkendali,” ujarnya.

      Kondisi tersebut tetap membutuhkan kewaspadaan nakhoda karena kemampuan melihat objek di sekitar kapal merupakan faktor penting dalam bernavigasi. Ketika jarak pandang menurun, nakhoda harus menyesuaikan pengoperasian kapal dengan kondisi aktual di perairan.

      Hotman menegaskan, angka jarak pandang yang disampaikannya bukan berarti seluruh kapal otomatis dapat diberangkatkan pada kondisi yang sama.

      Keputusan operasional tetap harus mempertimbangkan prakiraan cuaca, kondisi kapal, kecepatan, serta persyaratan keselamatan pelayaran.

      Untuk mengantisipasi risiko pelayaran akibat kabut asap, KSOP Sampit telah mengeluarkan surat edaran dan imbauan kepada pengguna jasa maritim.

      Pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna memantau perkembangan cuaca serta jarak pandang di perairan Sampit.

      ”Terkait penurunan jarak pandang akibat kabut asap dalam beberapa bulan terakhir, kami telah mengeluarkan surat edaran dan imbauan kepada seluruh pengguna jasa maritim. Kami berkoordinasi secara intensif 24 jam dengan pihak BMKG untuk memantau prakiraan cuaca dan kondisi jarak pandang (visibility),” jelas Hotman yang telah bertugas selama 1 tahun 5 bulan sebagai Kepala KSOP Kelas III Sampit.

      Pemantauan tersebut menjadi dasar penting bagi petugas dan pengguna jasa maritim untuk mengantisipasi perubahan kondisi perairan. Sebab, jarak pandang yang masih memadai pada suatu waktu dapat berubah ketika kabut asap semakin tebal.

      Hotman menegaskan, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tetap harus memenuhi persyaratan teknis dan mempertimbangkan kondisi cuaca berdasarkan informasi BMKG.

      ”Sesuai arahan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, keselamatan berlayar adalah prioritas utama. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib memenuhi kelengkapan dokumen teknis serta memperhitungkan prakiraan cuaca dari BMKG,” tegasnya.

      Selain pemantauan cuaca, KSOP Sampit juga rutin melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal atau ramp check sebelum menerbitkan SPB. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kapal yang berangkat memenuhi persyaratan keselamatan.

      ”Kami terus mengimbau nakhoda untuk waspada dan berhati-hati. Kami juga rutin melaksanakan uji kelaiklautan kapal (ramp check) sebelum menerbitkan SPB guna memastikan seluruh kapal penumpang yang keluar masuk benar-benar laik laut,” katanya.

      Meski kabut asap menurunkan jarak pandang di perairan Sampit, pelayanan kapal penumpang untuk rute menuju Semarang dan Surabaya masih berjalan.

      Hotman menyebut, kapal penumpang dari Sampit menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, maupun Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tetap terlayani.

      ”Untuk kapal penumpang tujuan Sampit–Tanjung Emas (Semarang) maupun Sampit–Tanjung Perak (Surabaya), operasional tetap berjalan dan terlayani dengan baik,” tandasnya. (hgn/ign)

    4. Hotman Siagian Pindah ke KSOP Sunda Kelapa, Ini Capaian Kinerjanya Selama 1,5 Tahun di Sampit

      Hotman Siagian Pindah ke KSOP Sunda Kelapa, Ini Capaian Kinerjanya Selama 1,5 Tahun di Sampit

      SAMPIT, kanalindependen.id – Hotman Siagian resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit dengan meninggalkan sejumlah capaian kinerja selama 1 tahun 5 bulan bertugas.

      Mulai dari realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai 135 persen dari target nasional pada 2025, peningkatan pengawasan keselamatan kapal, peningkatan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, hingga pengembangan inovasi digital pelayanan kepelabuhanan.

      Belasan capaian tersebut menjadi bagian dari hasil kerja yang dipaparkannya dalam acara Coffee Morning dan Pelepasan Kepala KSOP Kelas III Sampit di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Selasa (20/10/2026).

      ”Hari ini menjadi hari yang bersejarah dan penting bagi saya, karena setelah 1 tahun 5 bulan bertugas di Kantor KSOP Kelas III Sampit sejak 09 Mei 2025, saya menerima amanah tugas baru sebagai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa, Jakarta Utara mulai 23 Oktober 2026,” kata Hotman Siagian.

      Hotman menyampaikan pesan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengenai prinsip profesionalitas dalam rotasi jabatan. Menurutnya, penempatan pejabat harus mengedepankan kompetensi, rekam jejak, dan kinerja, bukan kepentingan pribadi.

      ”Perpindahan jabatan ini murni didasarkan pada penilaian profesional, rekam jejak, dan kinerja, tanpa adanya transaksi finansial maupun sekadar kedekatan pribadi,” katanya, mengutip arahan Menteri Perhubungan pada 14 Oktober 2026 saat ia dilantik sebagai Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa.

      Ia menegaskan, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi dan upaya penyegaran untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

      ”Mutasi atau rotasi yang terjadi dalam satu sistem organisasi merupakan satu hal yang sangat wajar dan harus dilakukan dengan baik oleh pejabat yang digantikan ataupun yang menggantikan dalam mewujudkan integritas pelayanan, optimis, humanis serta bekerja dengan hati,” ujar Hotman.

      PNBP Lampaui Target Nasional, Aktivitas Kepelabuhanan Meningkat

      Sebelum pamit, ia meninggalkan sejumlah capaian kinerja diantaranya, realisasi PNBP yang tercatat mencapai 135 persen dari target nasional, sedangkan serapan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mencapai 99,94 persen.

      Hingga 20 Oktober 2026, realisasi PNBP KSOP Sampit tercatat sebesar 84,64 persen, sedangkan realisasi DIPA mencapai 68,24 persen.

      Capaian tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan aktivitas pelayanan dan pengawasan keselamatan kapal. Sepanjang 2025, KSOP Kelas III Sampit menerbitkan 2.954 sertifikat keselamatan kapal, meningkat 56 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

      Aktivitas keluar masuk kapal dan bongkar muat juga mengalami peningkatan mencapai 16.206.406 ton, naik 55,73 persen. Sementara itu, data kunjungan dan keberangkatan kapal mencapai 9.493.390, meningkat 34,33 persen dibandingkan 2024.

      Hotman menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan semata-mata keberhasilan internal KSOP. Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pelayanan serta pengawasan transportasi laut.

      Semua tugas dan capaian tersebut dapat diraih, terealisasikan atas sinergitas, kolaborasi dan dukungan serta kerja sama dengan TNI/Polri, Kantor Kementerian/Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur/lembaga/instansi terkait, para pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit yang terus berupaya meningkatkan integritas pelayanan dan bekerja dengan hati nurani,” ungkapnya.

      Atas capaian kinerja tersebut, KSOP Kelas III Sampit juga meraih penghargaan terbaik kedua SMRT Challenge kategori Lomba Video Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

      KSOP Kelas III Sampit turut menyelenggarakan posko angkutan laut Natal 2025 dan angkutan Lebaran 2026 melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Atas keberhasilan mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, Hotman menerima penghargaan dari Bupati Kotim Halikinnor.

      ”Terima kasih kepada Pak Bupati Kotim atas penghargaan yang telah diberikan kepada kami,” ucap Hotman dihadapan Halikinnor yang juga turut hadir dalam acara Coffee Morning tersebut.

      Selain itu, KSOP Kelas III Sampit meraih predikat terbaik kedua 2026 dalam kategori penyusunan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) tingkat sedang se-Kalimantan Tengah dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

      Inovasi Digital dan Legalitas Kapal Jadi Perhatian

      Dalam aspek peningkatan pelayanan publik, Hotman menyampaikan pengembangan SI-JELAWAT, singkatan dari Sistem Integrasi Jajak Evaluasi, Layanan Administrasi dan Wadah Aspirasi Terpadu.

      Inovasi tersebut dikembangkan sebagai sarana monitoring dan evaluasi pelayanan yang transparan, responsif, serta akuntabel.

      Berdasarkan data yang disampaikan, mutu pelayanan melalui sistem tersebut memperoleh rata-rata nilai A atau kategori sangat baik selama periode 26 Januari hingga 20 Oktober 2026.

      Peningkatan layanan juga dilakukan melalui pemanfaatan sistem Inaportnet dan MaritimHUB bagi pengguna jasa di wilayah Pelabuhan Sampit.

      Di bidang legalitas kapal, KSOP melaksanakan pengukuran dan penerbitan E-Pas Kecil untuk kapal di bawah GT 7, sosialisasi keselamatan pelayaran, serta pembagian jaket pelampung gratis di wilayah Pegatan.

      Hotman memaparkan, pada periode 2019–2021 telah diterbitkan 1.253 pas kecil. Sementara itu, sejak 2022 hingga 18 September 2026, penerbitan E-Pas Kecil mencapai 644 dokumen. Dengan demikian, total pas kecil yang diterbitkan dalam kedua periode tersebut mencapai 1.897 dokumen.

      ”Penerbitan dokumen ini menjadi bagian dari upaya kami memberikan kepastian legalitas kapal sekaligus mendorong pemenuhan ketentuan keselamatan pelayaran,” ujarnya.

      Pada 2026, KSOP Kelas III Sampit juga merealisasikan progres penggantian dermaga kapal patroli untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keandalan armada dalam menjalankan pengawasan serta menjaga keselamatan pelayaran.

      ”Realisasi kapal patroli di wilayah Bagendang, hngga saat ini sudah mencapai 60 persen, kami berharap pembangunannya selesai tahun ini,” ujarnya.

      Dalam kesempatan tersebut, Hotman menyampaikan sejak ia pindah tugas, posisi jabatan Kepala KSOP Kelas III Sampit dijabat oleh Capt Indra Novel Sinaga sebagai pelaksana tugas (Plt) terhitung sejak 15 Oktober 2026. Secara defenitif, Indra masih menjabat sebagai Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas III Sampit.

      Selain pergantian kepala kantor, posisi Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal yang sebelumnya dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Herianto,  juga digantikn oleh Luis Setiawan yang sebelumnya bertugas di KSOP Kelas I Balikpapan.

      Hotman memperkenalkan sekaligus menyambut kehadiran Luis dan berharap koordinasi serta kolaborasi yang telah dibangun dapat terus dilanjutkan.

      ”Kami doakan dan percaya bahwa Bapak Luis akan dapat melanjutkan perjuangan sinergitas dan kolaborasi untuk mewujudkan pelayanan prima di Kota Sampit yang kita cintai ini,” ujarnya.

      Sementara itu, Capt Indra Novel Sinaga, juga turut menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Hotman Siagian.

      Indra mengatakan, arahan dan evaluasi yang diberikan selama bekerja bersama Hotman menjadi bekal bagi jajaran KSOP untuk menjalankan tanggung jawab kedinasan dengan lebih baik.

      ”Selama bekerja bersama Bapak Hotman, banyak pelajaran dan pengalaman yang kami peroleh. Tugas di KSOP Kelas III Sampit mempertemukan kita dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, mulai dari pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, hingga koordinasi dengan instansi terkait,” ungkap Indra.

      Apresiasi juga disampaikan Bupati Kotim Halikinnor kepada Hotman Siagian atas pengabdian selama memimpin KSOP Kelas III Sampit.

      ”Atas nama pemerintah daerah dan mewakili seluruh masyarakat Kotawaringin Timur, kami menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Pak Hotman Siagian. Teriring doa semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan meraih kesuksesan yang lebih besar di tempat penugasan yang baru,” ujar Halikinnor.

      Ia menilai Hotman telah membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, serta menjalin komunikasi dengan pelaku usaha, masyarakat, dan insan pers.

      ”Kepemimpinan yang baik tidak diukur dari lamanya waktu, tetapi dari kesan, capaian dan manfaat yang ditinggalkan,” ujar Halikinnor.

      Menurutnya, sejumlah capaian selama masa kepemimpinan Hotman menjadi bagian dari rekam jejak yang patut diapresiasi. Salah satunya adalah pengembangan inovasi pelayanan digital yang terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan.

      ”Inovasi pelayanan dan kemitraan lintas instansi penting untuk dipertahankan agar kualitas pelayanan publik di sektor kepelabuhanan terus berkembang,” ujarnya.

      Ia juga menegaskan bahwa perpindahan tugas merupakan hal lumrah dalam perjalanan pengabdian seorang aparatur negara. Karena itu, hubungan baik yang telah terjalin diharapkan tidak berhenti hanya karena pergantian penugasan.

      Halikinnor berharap Hotman memperoleh kelancaran dalam menjalankan amanah baru sebagai Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa.

      Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama berinteraksi terdapat kekeliruan, baik dalam hubungan kedinasan maupun pribadi.

      ”Perpindahan tugas hanyalah rotasi tempat penugasan. Sebagai ASN, kita ibarat prajurit yang harus siap ditempatkan di mana saja. Namun, perpindahan tugas ini tentu tidak memutuskan tali silaturahmi yang sudah terjalin sangat erat selama ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada beliau di tempat tugas yang baru dan semoga tidak melupakan Kota Sampit,” pungkasnya. (hgn/ign)

    5. Puing Raksasa Kembali Ditemukan di Agro Bukit Kotim: Objek Berukuran Besar di Blok H-27 Perluas Zona Sebaran Roket China Zhuque 2E

      Puing Raksasa Kembali Ditemukan di Agro Bukit Kotim: Objek Berukuran Besar di Blok H-27 Perluas Zona Sebaran Roket China Zhuque 2E

      SAMPIT, Kanalindependen.id  – Teka-teki dan kepanikan akibat jatuhnya sampah antariksa (space debris) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali berlanjut. Hanya berselang sehari setelah ditemukannya serpihan roket di Blok G.37/38, warga dan pekerja perkebunan sawit PT Agro Bukit, Kilometer 26 Jalan Sampit–Pangkalan Bun, kembali mendapati benda misterius berukuran besar terserak di Blok H-27, Selasa (20/10/2026).

      Penemuan puing raksasa terbaru ini memperluas radius persebaran komponen material luar angkasa yang jatuh menembus atmosfer Kotim usai memicu dentuman dahsyat pada Minggu (18/10/2026) petang.

      Warga setempat, Ismail, mengonfirmasi bahwa lokasi ditemukannya puing kedua tersebut masih berada di dalam lanskap area konsesi perkebunan PT Agro Bukit.

      “Ya, dapat lagi serpihannya di Agro Bukit, Blok H-27, Km 26 Sampit–Pangkalan Bun. Ukurannya besar,” ungkap Ismail mengonfirmasi temuan tersebut, Selasa (20/10/2026).

      Perluas Zona Dampak Jatuhnya Roket Zhuque 2E, Dievakuasi Bersama TNI–Polri

      Sebelumnya, otoritas Bandara H. Asan Sampit bersama BRIN dan KNKT telah memverifikasi bahwa puing pertama di Blok G.37/38 merupakan bagian dari roket pembawa satelit milik China, Zhuque 2E, berdasarkan stampel kode manufaktur 2ZQE31-20-15.

      Temuan benda berukuran besar di Blok H-27 diduga kuat merupakan bagian utama (main stage) atau tangki pendorong tambahan (booster) dari roket Zhuque 2E yang pecah berhamburan saat mengalami gesekan ekstrem (re-entry) di atmosfer bumi.

      Meskipun BRIN menyatakan bahwa analisis serpihan pertama bebas dari paparan racun radiatif, penemuan puing berukuran besar di Blok H-27 menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Otoritas TNI, Polri, dan BPBD Kotim telah bergerak melokalisasi area guna melakukan sterilisasi serta evakuasi susulan menuju Lanud Iskandar Pangkalan Bun.

      Bertambahnya temuan objek raksasa di Blok H-27 mempertegas fakta bahwa area perkebunan PT Agro Bukit Km 26 merupakan zona hantaman utama (impact zone) guguran roket China Zhuque 2E. Membiarkan pekerja kebun beraktivitas tanpa penyisiran menyeluruh adalah tindakan berbahaya yang mempertaruhkan keselamatan jiwa.

      Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

      1. Gelar Penyisiran Udara dan Darat Gabungan (Sweeping Zone): Polres Kotim, Kodim 1015/Sampit, dan manajemen PT Agro Bukit didesak menerjunkan tim gabungan atau drone pemantau untuk menyisir seluruh blok perkebunan di Km 26. Langkah ini krusial guna memastikan tidak ada puing tajam atau komponen berbahaya lain yang tersembunyi di rimbunnya kelapa sawit.

      2. Edukasi Keras Larangan Memindahkan Puing: Pemkab Kotim dan Kepolisian dituntut mengeluarkan maklumat resmi agar warga serta buruh sawit tidak mendekat, membongkar, atau mengambil komponen kabel/logam dari puing roket sebagai cenderamata sebelum diverifikasi penuh oleh tim ahli BRIN dan KNKT. (***)

    6. Awan Hujan Mati Akibat El Nino, BMKG Pakai Dry Ice Tembas Asap Pekat Sumatra–Kalimantan

      Awan Hujan Mati Akibat El Nino, BMKG Pakai Dry Ice Tembas Asap Pekat Sumatra–Kalimantan

       Kanalindependen.id  – Kebuntuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akibat ketiadaan awan semai di atas langit Kalimantan dan Sumatra akhirnya direspons dengan inovasi taktis skala besar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonsolidasikan kekuatan bersama TNI, BNPB, Kemenhut, Kemenhan, dan BRIN untuk mengimplementasikan penyemaian es kering (dry ice) guna membongkar racun kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Selasa (20/10/2026).

      Langkah agresif ini diluncurkan guna menembus “tutup” lapisan inversi atmosfer fenomena jebakan udara panas yang menahan racun asap di dekat permukaan tanah pada ketinggian 6.000 hingga 7.000 kaki terutama saat bibit awan hujan alami mati akibat puncak kemarau El Nino.

      Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto, menegaskan bahwa sublimasi dry ice ditargetkan secara presisi dari atas pesawat udara untuk memicu pendinginan mendadak (flash cooling), sehingga membuka kembali “pintu” konveksi udara vertikal.

      “Lapisan inversi bertindak seperti tutup yang menghambat pergerakan udara vertikal. Sublimasi dry ice memicu penurunan suhu secara mendadak, sehingga ‘pintu’ aliran konveksi kembali terbuka dan asap dapat naik secara vertikal untuk terurai sekaligus memperbesar peluang tumbuh awan,” terang Tri Handoko Seto, Selasa (20/10/2026).

      Tolok Ukur Keberhasilan: Memulihkan Visibility Bandara dan Operasional Water Bombing

      Guna mengukur efektivitas pengerahan dry ice, BMKG menggunakan parameter terukur berupa peningkatan jarak pandang (visibility) dan penurunan konsentrasi partikel polutan beracun PM2.5.

      Hasil evaluasi beberapa hari pelaksanaan di wilayah Palembang dan sebagian Sumatra menunjukkan dampak positif. Jarak pandang berangsur membaik sehingga membantu pembukaan kembali rute penerbangan sipil serta melancarkan navigasi penerbangan helikopter water bombing dan pesawat patroli karhutla.

      Meski demikian, BMKG menggarisbawahi bahwa penyemaian dry ice merupakan bagian dari strategi intervensi atmosfer taktis, dan bukan satu-satunya solusi ajaib untuk memadamkan karhutla. Operasi udara wajib berjalan selaras dengan pemadaman ground fighting di darat, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, dan keterlibatan Masyarakat Peduli Api (MPA).

      Penggunaan teknologi dry ice oleh BMKG Pusat merupakan angin segar sekaligus tuntutan mendesak bagi pemulihan krisis udara di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Ketika jarak pandang di Kota Sampit sempat melumpuh hingga tersisa 100 meter akibat mengendapnya racun asap tanpa angin, penyemaian dry ice adalah kunci pembuka “tutup kompor” inversi di atas bumi Tambun Bungei.

      BMKG dan BNPB didesak tidak hanya memusatkan operasi dry ice di Palembang atau Palangka Raya. Langit Sampit, Seranau, dan Pulau Hanaut yang terkepung ribuan  titik panas wajib diprioritaskan menjadi zona gempuran dry ice guna mengurai kepekatan asap PM2.5.

      Harmonisasi Operasi Udara dan Penindakan Hukum Arson di Tapak: Terbukanya lapisan inversi asap dari udara harus dimanfaatkan secara optimal oleh Satgas Karhutla darat dan Polres Kotim untuk melakukan penetrasi pemadaman ke titik isolir Desa Ganepo dan Camba, serta memborgol mafia pembakar lahan yang memanfaatkan cuaca ekstrem.(***)

    7. Bos PT BAP Absen Mediasi, Nasib Gugatan Rp120,99 Miliar di Tangan Hakim Mediator

      Bos PT BAP Absen Mediasi, Nasib Gugatan Rp120,99 Miliar di Tangan Hakim Mediator

      SAMPIT, kanalindependen.id – Beban tuntutan hukum senilai Rp120,99 miliar membawa enam warga dari wilayah Sebabi, Kecamatan Telawang, melangkah ke Pengadilan Negeri (PN) Sampit, Selasa (20/10/2026).

      Mereka datang untuk menghadapi rentetan dalil perbuatan melawan hukum dari PT Binasawit Abadipratama (BAP). Namun, ketika pengadilan menggelar mediasi untuk mencari jalan damai, keseimbangan di ruang perundingan itu tidak tercipta.

      Anak usaha Golden Agri-Resources di bawah Sinar Mas Group tersebut tidak menghadirkan prinsipal perusahaannya. Mereka hanya mengutus kuasa hukum. Menyisakan ruang kosong di kursi pihak penggugat.

      Kekosongan ini langsung bergesekan dengan pedoman peradilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menempatkan kehadiran langsung sebagai sebuah kewajiban.

      Aturan ini memegang garis batas yang tegas. Jika mediator menilai penggugat tidak beriktikad baik, majelis hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

      Dalam perkara bernomor 81/Pdt.G/2026/PN Spt ini, enam nama tercatat sebagai tergugat, yakni Yastok SK, Y. Seruan, Petrus Limbas, Anti Panting, Priono SJ, dan Sardiono. Keenam warga ini tidak datang sendiri.

      Mereka menghadapi sang korporasi sawit dengan benteng pertahanan dari tim hukum Lembaga Bantuan Hukum Dewan Adat Dayak (LBH DAD) Provinsi Kalimantan Tengah.

      Tidak Ada Kata Tawar

      Setelah sidang dengan agenda pemeriksaan para pihak lalu mediasi, kuasa hukum tergugat, Oky Lampe, meluangkan waktu memperkenalkan timnya.

      Dia didampingi Okto Fadianus, Heronika Rahan, dan Anggi. Adapun kepengurusan LBH DAD Kalteng sendiri tercatat baru dilantik pada 22 Mei 2026 lalu.

      Menurut Oky, hakim mediator memberikan penekanan terkait kewajiban hadir bagi prinsipal. ”Jadi memang tidak ada kata tawar, karena memang prinsipal dari pihak masyarakat Sebabi sudah hadir,” kata Oky kepada wartawan usai persidangan.

      Pihaknya memastikan akan tetap menghormati jalannya proses hukum sembari menunggu respons perusahaan.

      ”Kami tunggu iktikad baik dari prinsipal pihak Binasawit Abadipratama untuk bisa hadir dan duduk bersama untuk bermediasi dengan masyarakat Sebabi,” ujarnya.

      Tim LBH DAD, kata Oky, bersiap mendampingi keenam warga tersebut menyusuri lorong peradilan hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

      Ketidakhadiran bos perusahaan ini tentu memantik tanya. Anggota tim hukum lainnya, Heronika, menuturkan alasan yang disampaikan pihak perusahaan kepada pengadilan.

      ”Alasannya karena memang sedang bekerja di luar kota dan mereka beralamat di Jakarta,” katanya.

      Menurut Heronika, aturan Mahkamah Agung mewajibkan prinsipal hadir karena tanpa kehadiran mereka, hakim mediator kehilangan pandangan untuk menakar tujuan dan harapan para pihak secara utuh.

      ”Kalau memang bahasanya di gugatan, ya bahasa-bahasa hukum yang sudah ditangani oleh kuasa hukum. Tapi kalau prinsipal, kita tahu seperti apa dia maunya,” tuturnya.

      Dia menjamin keenam warga tergugat memegang komitmen penuh untuk duduk di meja mediasi. ”Saya kira memang itu kewajiban semua pihak untuk menghadirkan prinsipal,” ujar Heronika.

      Sampai mediasi hari itu ditutup, belum ada kepastian apakah petinggi perusahaan akan muncul pada pertemuan berikutnya.

      ”Hakim mediator berharap, kami sangat berharap, karena tujuan dari mediasi ini adalah mencari jalan keluar terbaik. Nah, kalau ternyata tidak, berarti kan tidak ada jalan keluar terbaik dan bisa disebut dengan beritikad tidak baik,” katanya.

      Rentetan gugatan ke meja hijau ini turut menjadi sorotan Heronika. ”Jangan sedikit-sedikit menggugat, lalu kemudian masyarakat dipersoalkan sehingga akhirnya ini bisa bermasalah,” ujarnya.

      ”Seharusnya mereka hadir sebagai investor yang baik, bukan menjadi musuh dari masyarakat,” tambahnya.

      Dia menegaskan, perlawanan LBH DAD bersama warga. ”Kami dari LBH menyatakan untuk mendukung masyarakat melalui perlawanan hukum yang saat ini sedang kami tangani semaksimal mungkin,” katanya.

      Oky menambahkan pesan penutup yang menyentuh iklim investasi daerah. ”Kiranya ke depan, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah bisa terakomodir. Intinya adalah Kalimantan Tengah tidak anti pada investasi. Tapi investasi itu bisa membangun kesejahteraan untuk masyarakat Kalimantan Tengah khususnya,” ucapnya.

      Pengecualian yang Ketat

      Buku aturan hukum sebenarnya tidak sepenuhnya menutup mata bagi pihak yang berhalangan. Melalui Pasal 6, Perma 1/2016 memberi ruang ketidakhadiran langsung, tetapi dengan saringan yang sangat sempit.

      Izin absen hanya sah akibat kondisi kesehatan dengan bukti keterangan dokter, berada di bawah pengampuan, bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, maupun pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

      Pemerhati hukum Albert Aries, dalam telaahnya di Hukumonline pada Maret 2016, menilai klausul pengecualian tersebut cukup ketat.

      Dia juga mencatat satu syarat tambahan bila prinsipal benar-benar berhalangan dengan alasan yang sah, yakni surat kuasa harus memuat klausul yang memberi kewenangan bagi kuasa hukum untuk mengambil keputusan dalam mediasi.

      Bila merujuk murni pada aturan tersebut, alasan pekerjaan memang diakomodasi, sepanjang pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan. Namun, alasan berdomisili di Jakarta tidak mendapatkan tempat, karena pengecualian tempat tinggal atau kedudukan hanya berlaku bagi entitas di luar negeri.

      Andaipun jarak menjadi penghalang, hukum telah menyediakan jalan keluar di mana kehadiran melalui komunikasi audio visual jarak jauh tetap diakui sebagai kehadiran langsung.

      Sementara itu, palu penilaian iktikad tidak baik tidak serta-merta jatuh pada satu kali absensi. Pasal 7 menyerahkan wewenang itu kepada mediator lewat sejumlah ukuran, seperti tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah, atau sekadar menampakkan diri pada pertemuan pertama lalu menghilang tanpa jejak pada panggilan berikutnya.

      Akibat hukum yang diterima juga berbeda bagi tiap pihak. Pasal 22 mengunci konsekuensi bagi penggugat. Jika dinyatakan tidak beriktikad baik, majelis hakim akan memutus gugatannya tidak dapat diterima, dan penggugat wajib membayar biaya mediasi.

      Pada sisi seberang, Pasal 23 membebankan kewajiban membayar biaya mediasi bagi tergugat yang terbukti berada dalam posisi serupa.

      Sebulan Menuju 24 November

      Sidang itu digelar di ruang sidang Cakra dengan agenda pemeriksaan para pihak dan mediasi. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit memperlihatkan penetapan mediator dan dimulainya mediasi pada hari yang sama, dengan hakim Radhingga Dwi Setiana bertindak sebagai pemandu jalur damai.

      Pertemuan ini menjadi kali perdana warga hadir dalam perkara tersebut. Pada lembar sebelumnya, sidang perdana Selasa (6/10/2026), ditunda lantaran para tergugat tidak hadir, menyisakan hanya pihak penggugat di ruang sidang.

      Perkara yang meluncur ke pengadilan pada 25 September 2026 ini diperiksa oleh majelis hakim yang sama dengan sengketa gugatan Rp104 miliar milik PT BAP.

      Majelis itu dinakhodai oleh Gorga Guntur. Untuk perwakilan hukum, PT BAP pun konsisten memakai jasa kantor hukum Infinitum Law Office dari Jakarta lewat tangan Mikhael Togar P Sigalingging.

      Sebagai pengingat, ruang mediasi pada perkara Rp104 miliar sebelumnya berakhir buntu tanpa jabat tangan, membuat perkaranya berlanjut sampai pemeriksaan saksi dan ahli pada September lalu.

      Merujuk Pasal 24 Perma 1/2016, napas mediasi dibatasi maksimal 30 hari sejak penetapan perintah mediasi, dengan peluang perpanjangan 30 hari lagi atas kesepakatan bersama.

      Sidang lanjutan telah ditancapkan pada Selasa (24/11/2026). Laporan hakim mediator akan menentukan nasib perkara ini untuk mendingin dalam damai, memanas ke pemeriksaan pokok perkara, atau seketika kandas jika penggugat dinilai tidak beriktikad baik.

      Apabila perkara ini beringsut ke tahap pemeriksaan, ada satu permohonan provisi dari PT BAP yang ikut menanti ketukan palu.

      Dalam petitum gugatannya, korporasi tersebut meminta izin untuk memasuki, menguasai, mengusahakan, dan mengelola kegiatan usaha perkebunan di atas hamparan lahan seluas sekitar 1.327,65 hektare hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

      Kanal Independen belum memperoleh keterangan dari PT BAP soal ketidakhadiran prinsipalnya. Rentetan permintaan konfirmasi sepanjang liputan sengketa ini tak direspons perwakilan perusahaan. (ign)

    8. Kopi Asin Hingga Sumur Mati: Ketika Sumber Air Tak Lagi Bisa Diandalkan, 4.000 Liter Air TNI Diserbu Warga Ketapang

      Kopi Asin Hingga Sumur Mati: Ketika Sumber Air Tak Lagi Bisa Diandalkan, 4.000 Liter Air TNI Diserbu Warga Ketapang

      SAMPIT, Kanalindependen.Id – Lumpuhnya pasokan air tawar di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah memasuki fase paling darurat. Ketika sumber air tak lagi bisa diandalkan, ratusan warga di kawasan Jalan Bumi Ayu, RT 26 RW 07, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), terpaksa mengular antre demi menyegel pasokan air bersih gratis, Selasa (20/10/2026).

      Membawa galon, jeriken, hingga mengangkutnya menggunakan gerobak dan sepeda motor, warga memadati armada pemadam kebakaran Kodim 1015/Sampit yang mendistribusikan 4.000 liter air bersih.

      Krisis ini berlipat ganda karena sumur-sumur bor warga telah mengering total akibat kemarau panjang, sementara air ledeng Perumdam Tirta Mentaya dan pasokan depo isi ulang berubah rasa menjadi asin akibat intrusi air laut yang kian parah di Sungai Mentaya.

      Rahmad, salah seorang warga Bumi Ayu, meluapkan kejengkolannya saat mendapati air tawar konsumsi harian keluarganya terkontaminasi garam.

      “Sangat terbantu. Enggak cuma air ledeng yang asin, air beli di depo isi ulang pun enggak enak. Sampai-sampai bikin kopi kok rasanya aneh,” keluh Rahmat,  di lokasi pembagian air Kodim 1015/Sampit, Selasa (20/10/2026).

      Ketua RT 26 RW 07 Kelurahan Ketapang, Bahrul Maji, menegaskan bahwa bantuan 4.000 liter dari TNI Kodim 1015/Sampit sangat krusial untuk menyelamatkan kebutuhan sanitasi dasar dan konsumsi mendesak warga.

      Guna mengantisipasi krisis air yang diprediksi bertahan hingga pertengahan November 2026, pihak RT berencana mengusulkan penyediaan tandon air komunal di setiap komplek pemukiman agar bantuan air dapat ditampung dan didistribusikan secara merata.

      “Ini upaya membantu masyarakat yang krisis air bersih. Air ledeng terasa payau dan cenderung asin, sementara air sumur bor warga sudah mengering. Nanti akan kami agendakan setiap komplek menyediakan satu tandon siap tampung,” terang Bahrul Maji.

      Fenomena “kopi rasa asin” dan matinya sumur bor warga merupakan bukti sah gagalnya penjaminan mutu air minum oleh Perumdam Tirta Mentaya dan Pemkab Kotim. Ketika sumber air tak lagi bisa diandalkan, membiarkan warga bergantung pada aksi sosial institusi militer tanpa ada pemulihan sistemik adalah bentuk pembiaran krisis.

      Pemkab Kotim dan Perumdam Tirta Mentaya didesak menerbitkan Kebijakan Pembebasan Tagihan (free of charge) atau pemotongan tarif kompensasi bagi warga di Mentawa Baru Ketapang dan Baamang yang menerima air leting asin berpolusi.

      BPBD Kotim dan Perumdam hendaknya menyusun jadwal pengiriman tangki air secara terstruktur ke titik-titik pemukiman rawan air asin, serta memfasilitasi pengadaan tandon darurat komunal di tiap RW. (***)

    9. Jelaga di Lahan Berplang Perumahan, Praktisi Hukum: Jangan Biarkan Warga Terus Menanggung Dampaknya

      Jelaga di Lahan Berplang Perumahan, Praktisi Hukum: Jangan Biarkan Warga Terus Menanggung Dampaknya

      SAMPIT, Kanalindependen.id – Hamparan gambut seluas sekitar satu hektare di Jalan Bumi Raya, Kecamatan Baamang, menyisakan jejak hangus, Jumat, 26 Juni 2026.

      Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur (Kotim) mendapati sebuah pemandangan ganjil di tengah jelaga sisa pembakaran itu. Papan nama perumahan berdiri tegak menancap di atas lahan.

      Titik panas di lokasi itu sebenarnya sudah memancar sejak malam sebelumnya. Tim BPBD langsung turun ke lapangan setelah menerima laporan dari Polsek Baamang, sebagaimana diberitakan detikKalimantan.

      Melihat pola presisi api yang melahap lahan, Kepala Pelaksana BPBD Kotim saat itu, Multazam, melontarkan kecurigaannya.

      ”Lahan yang terbakar ini kalau kita lihat lokasinya berbentuk segi empat, kemudian di atasnya ada tulisan nama perumahan,” katanya. Dari temuan visual tersebut, BPBD menduga api sengaja disulut demi kepentingan komersial.

      Tiga bulan berlalu, kecurigaan itu belum terjawab. Polres Kotim memang memaparkan hasil pengusutan karhutla, tetapi dari 11 tersangka yang ditetapkan hingga 1 Oktober 2026, seluruhnya adalah perorangan.

      Sepuluh orang mengaku membakar lahan milik sendiri, sedangkan satu orang lainnya membakar lahan orang lain setelah menerima bayaran Rp500 ribu.

      Pembaruan data kepolisian itu tidak merinci nasib perkara di lahan berplang perumahan. Dua pekan sebelumnya, dalam rilis 17 September 2026, Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra menyebut dugaan karhutla di kawasan Baamang tersebut masih berkutat pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan.

      Polisi tidak menyebut lokasi persis lahan yang diselidiki. Saat ditanya apakah ada pengembang perumahan yang ikut diperiksa, ia menjawab hingga saat itu belum ada.

      Praktisi hukum di Sampit, Bambang Nugroho, mengingatkan bahwa kepemilikan atas sebidang tanah terikat erat dengan tanggung jawab.

      ”Pemilik lahan jangan hanya merasa memiliki hak atas tanah, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban dan dampak dari pengelolaannya. Kalau lahannya berulang kali terbakar, harus ditelusuri penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Bambang.

      Menurut dia, bila kebakaran terbukti dilakukan atas perintah pemilik lahan, sang empunya tanah juga dapat diproses hukum sesuai perannya dan bukti yang ditemukan.

      Koridor Api Bumi Raya

      Lahan yang menghitam pada Juni itu bukan satu-satunya titik api di sepanjang koridor Jalan Bumi Raya. Pada 17 Agustus 2026, rambatan kobaran di Jalan Bumi Raya 1, Kelurahan Baamang Barat, menelan sebuah pondok di lahan warga.

      Sejumlah lokasi karhutla di kawasan ini sempat dipasangi garis polisi, sebelum akhirnya dilepas kembali.

      Kapolres Kotim saat itu, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, menegaskan penyelidikan tetap berjalan meski garis polisi telah dilepas.

      Pada 15 September, anggota Satgas Aman Nusa II yang sedang berpatroli memergoki seorang pria menyulut api di lahan Jalan Bumi Raya 1.

      Kepada polisi, pria itu menyebut lahan tersebut miliknya. Ia mengaku membakar untuk membersihkan bekas kebakaran sebelumnya, dan lahan itu rencananya ditanami nanas.

      Dua hari kemudian, rilis Polres Kotim memaparkan dua tersangka di Kelurahan Baamang Barat. Satu perkara menjerat tersangka M dengan luas kebakaran sekitar 0,1 hektare di Jalan Bumi Raya 1.

      Satu lagi menjerat WN di Jalan Wengga Agung Raya 2, yang diduga membakar tumpukan ranting.

      Melacak sosok di balik hamparan tanah terbakar ini tak ubahnya mencari jejak bayangan. Pada Februari 2023, Kepala BPBD Kotim saat itu, Rihel, mengaku kesulitan saat lahan di Jalan Bukit Raya, Kelurahan Baamang Barat, diamuk api.

      ”Kami masih belum mengetahui dengan jelas siapa pemilik lahan tersebut, sehingga menyulitkan kami untuk memberikan teguran maupun peringatan kepada pemiliknya,” katanya.

      Juli 2025, saat lahan di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Baamang Hulu terbakar, BPBD juga menyatakan identitas pemilik lahannya masih dalam proses penyelidikan.

      Situasi berulang seperti inilah yang ditentang Bambang. ”Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampaknya, sementara persoalan di lahannya tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.

      Lebih jauh Bambang menekankan, pemilik lahan tidak otomatis berkalung jerat pidana hanya karena jilatan api melahap tanahnya. Penyebab kebakaran, peranan pihak tertentu, hingga unsur pelanggaran hukum harus ditelusuri dan dibuktikan.

      Untuk pembukaan lahan dengan cara membakar, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memancangkan larangan tegas. Setelah penyesuaian lewat UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pelanggarnya diintai ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

      Undang-undang yang sama juga sanggup menjangkau entitas badan usaha. Pasal 116 memungkinkan tuntutan dan sanksi pidana ditimpakan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan, bila tindak pidana lingkungan itu dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

      Sertifikat Tak Otomatis Hilang

      Bambang juga menyinggung nasib hamparan tanah yang dibiarkan bertahun-tahun. ”Tanah yang dibiarkan puluhan tahun bukan berarti otomatis kehilangan sertifikat. Namun, jika kondisi dan bukti di lapangan memenuhi kriteria dalam peraturan, penertiban dapat diproses pemerintah melalui mekanisme pertanahan,” ujarnya.

      Menurut Bambang, pedang penertiban tidak bisa diayunkan sepihak hanya dengan alasan lahan terbakar. Pemerintah wajib meniti setiap tahapan, termasuk melayangkan peringatan resmi kepada sang pemegang hak.

      Jalan panjang tahapan itu kini diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Prosesnya merangkak dari inventarisasi tanah terindikasi telantar yang dilaksanakan Menteri ATR/BPN, beralih ke evaluasi, peringatan, hingga akhirnya bermuara pada penetapan.

      Khusus untuk tanah hak milik, pintunya teramat sempit. PP tersebut membentengi tanah hak milik agar tidak menjadi objek penertiban, kecuali secara sengaja dibiarkan sehingga dikuasai masyarakat menjadi perkampungan, dikuasai pihak lain terus-menerus selama 20 tahun tanpa hubungan hukum dengan pemegang hak, atau fungsi sosial hak atas tanahnya tidak terpenuhi.

      Bila ujungnya ditetapkan sebagai tanah telantar, pertalian hukum sang pemegang hak dengan tanahnya terputus dan lahan itu dikuasai negara. Aset tersebut kemudian bergeser menjadi milik Bank Tanah dan/atau berstatus Tanah Cadangan Umum Negara.

      Jalur pertanahan berliku inilah yang disentuh Bupati Kotim Halikinnor saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau karhutla di Sampit, Sabtu malam, 17 Oktober 2026.

      ”Saya juga mohon dengan Pak Menhut, lahan-lahan yang terlantar, mungkin koordinasi dengan ATR/BPN, bagaimana lahan-lahan yang notabene orangnya ada di luar negeri, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Ini kalau tidak terkelola dengan baik, bagaimana penanganannya,” ujar Halikinnor.

      Raja Juli menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN. Jika lahan tersebut memenuhi ketentuan tanah telantar, kata dia, penanganannya dapat dikoordinasikan lebih lanjut.

      Sejak akhir September, Pemkab Kotim juga meminta camat dan lurah menginventarisasi lahan kosong yang belum dimanfaatkan.

      Keberadaan papan nama perumahan di tengah jelaga Bumi Raya bagi BPBD merupakan petunjuk kuat yang mempertebal dugaan bahwa api sengaja dipantik untuk kepentingan komersial. Akan tetapi, dalam rilis aparat, belum satu pun pengembang perumahan yang diperiksa polisi dalam perkara karhutla. (ign)