cms.kanalindependen.id

Kategori: Berita Utama

  • Kayu Jembatan Akses Kebun di Cempaka Mulia Barat Dicuri Maling, Warga Kehilangan Penghubung Hidup

    Kayu Jembatan Akses Kebun di Cempaka Mulia Barat Dicuri Maling, Warga Kehilangan Penghubung Hidup

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Di Jalan Poros Pertanian, Desa Cempaka Mulia Barat, sebuah jembatan kecil menyimpan cerita besar. Ia bukan sekadar lintasan kayu yang menghubungkan dua sisi. Ia adalah jalan pulang, jalan kerja, sekaligus harapan bagi warga yang menggantungkan hidup dari kebun.

    Kini, jembatan itu tak lagi utuh.

    Fathur Rahman, warga setempat, menjadi salah satu yang pertama menyadari ada yang berubah. Bukan karena ada pemberitahuan resmi, melainkan dari kabar yang beredar pelan di antara warga.

    “Ini jembatan di jalan poros pertanian Cempaka Mulia Barat. Untuk akses ke kebun masyarakat dan kebun buah,” ujarnya.

    Awalnya, informasi soal kerusakan jembatan itu terdengar seperti kabar biasa. Namun, setelah sekitar sebulan isu itu beredar, Fathur memutuskan untuk mengecek langsung. Apa yang ia temukan justru mempertegas kekhawatiran warga.

    “Pas saya balik mengecek, ternyata benar,” katanya singkat.

    Sejumlah kayu penyangga jembatan disebut sudah hilang. Bukan lapuk dimakan usia, melainkan diduga kuat dicuri. Dugaan itu bukan tanpa dasar, meski hingga kini belum ada bukti kuat yang bisa dibawa ke ranah hukum.

    “Saya sudah amati. Ada saksi juga, cuma memang kurang alat bukti saja,” ungkap Fathur.

    Pengakuan itu membuka satu persoalan yang lebih besar: lemahnya pengawasan terhadap infrastruktur yang justru vital bagi masyarakat desa. Di tempat yang jauh dari sorotan, kehilangan bisa terjadi tanpa suara dan dampaknya langsung terasa.

    Bagi warga, hilangnya kayu jembatan bukan sekadar kerugian material. Itu berarti risiko setiap kali mereka melintas. Jalan menuju kebun yang seharusnya menjadi rutinitas, kini berubah menjadi ancaman.

    Tidak ada garis pengaman. Tidak ada peringatan. Hanya sisa jembatan yang mulai rapuh, dan warga yang terpaksa tetap melintas karena tak punya pilihan lain.

    Lebih ironis lagi, hingga saat ini belum ada tanda-tanda penanganan dari pihak terkait. Tidak ada perbaikan, tidak pula penyelidikan terbuka. Seolah kehilangan itu terlalu kecil untuk dianggap penting.

    Padahal, bagi warga Cempaka Mulia Barat, jembatan itu adalah penghubung hidup.

    Ketika kayunya dicuri, yang ikut hilang bukan hanya struktur fisik melainkan rasa aman dan kepastian. Dan selama tak ada tindakan nyata, warga hanya bisa berharap: sebelum jembatan itu benar-benar runtuh, ada yang akhirnya peduli. (***)

  • Skandal Hibah Rp40 Miliar di Kotim, Bidikan Jaksa Menyasar Pusaran Pokir DPRD

    Skandal Hibah Rp40 Miliar di Kotim, Bidikan Jaksa Menyasar Pusaran Pokir DPRD

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bidikan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur (Kotim) dalam sengkarut dana hibah senilai Rp40 miliar kini menukik tajam ke hulu penganggaran. Kasus yang menyeret organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan ini tidak lagi sekadar menyasar indikasi kecurangan di tingkat penerima.

    Titik apinya kini mengarah pada mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kotim. Dana aspirasi itu disinyalir menjadi pintu masuk bagi daftar penerima “titipan” bermasalah.

    Kejari Kotim tengah menelusuri alur tersebut secara maraton. Ratusan orang telah diperiksa dari total 251 penerima hibah keagamaan Bagian Kesra Setda Kotim tahun anggaran 2023–2024 tersebut.

    Penyelidikan dipastikan tidak berhenti di meja penerima, melainkan melacak jejak hulu untuk mengurai siapa pihak yang mengusulkan serta mengarahkan nama-nama tersebut.

    Penelusuran ini perlahan menyingkap tabir baru. Sejumlah alokasi dana hibah yang kini masuk radar penyidikan ternyata memiliki garis singgung dengan usulan pokir.

    Alokasi anggaran yang semestinya lahir dari aspirasi murni dan kebutuhan nyata masyarakat, diduga sengaja diarahkan kepada kelompok atau lembaga yang telah dikondisikan sebelumnya.

    ”Ada keterkaitan antara yang mengusulkan dengan yang menerima. Ini tidak berdiri sendiri,” ungkap sumber internal di Kejari Kotim.

    Sumber tersebut membeberkan adanya indikasi intervensi yang mengawal ketat sejak tahap pengusulan hingga nama penerima ditetapkan. Terdapat sejumlah usulan yang disinyalir “dipaksakan” untuk lolos ke dalam daftar pencairan, kendati tidak berpijak pada landasan kebutuhan riil masyarakat.

    Dalih Rumah Ibadah, Beda Cerita di Lapangan

    Indikasi modus operandi yang terendus penyidik pun tampak berlapis. Pengajuan dana hibah sering kali menggunakan dalih pembelian perlengkapan atau pembangunan rumah ibadah.

    Namun, aliran uang di lapangan diduga menyeberang jauh dari proposal awal, termasuk untuk pembelian lahan atau kepentingan lain yang sama sekali tidak tertulis dalam dokumen pengajuan.

    Guna menyamarkan jejak aliran dana tersebut, laporan pertanggungjawaban (LPJ) diduga direkayasa sedemikian rupa. Dokumen disusun rapi secara administratif agar tampak selaras dengan proposal, menutupi realitas penggunaan uang yang disinyalir berbeda drastis di lapangan.

    ”Ada proposalnya untuk rumah ibadah, tapi realisasinya berbeda. LPJ-nya dibuat seakan sesuai. Ini yang sedang didalami,” tegas sumber yang sama.

    Dalam fase pengembangan perkara, aroma keterlibatan oknum anggota DPRD Kotim pun menyeruak. Indikasi perannya diduga tidak berhenti pada tahapan pengusulan pokir, melainkan ikut mengawal ketat laju anggaran hingga proses pencairan.

    Pola ini memunculkan kecurigaan adanya dugaan penyimpangan yang terorganisir, bukan sekadar kelalaian hitungan di atas meja.

    Jejak Pola Serupa di Kotim

    Pola penyimpangan dana hibah semacam ini bukan barang baru di Kotim. Publik masih mengingat kasus korupsi hibah KONI Kotim periode 2021–2023 senilai Rp7,9 miliar yang kini telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara yang merugikan negara sebesar Rp7,46 miliar tersebut, eks Ketua KONI Kotim Ahyar Umar divonis tujuh tahun penjara setelah terbukti melakukan mark-up dan merekayasa LPJ.

    Paralel dengan hal itu, skandal hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotim senilai Rp40 miliar terkait Pilkada 2024 juga tengah dalam bidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah pascagelar perkara pada Januari 2026.

    Ketiga pusaran kasus ini disinyalir berbagi benang merah yang sama, yakni indikasi manipulasi dokumen, lemahnya verifikasi, dan lumpuhnya sistem pengawasan.

    Dua Lini Pengawasan yang Dipertanyakan

    Situasi ini sontak memantik pertanyaan serius mengenai kualitas pengawasan dari dua lini sekaligus, yakni internal pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Dinas terkait yang memikul tanggung jawab verifikasi proposal hingga realisasi di lapangan dinilai gagal bekerja maksimal.

    Pada saat yang sama, mekanisme kontrol legislatif terhadap produk pokir mereka sendiri juga nyaris tak terlihat wujudnya.

    Sementara itu, jajaran pimpinan DPRD Kotim sejauh ini belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum anggotanya dalam perkara ini.

    Merespons hal ini, aktivis antikorupsi Burhanurohman menegaskan, jika dugaan rekayasa LPJ dan penyimpangan realisasi ini terbukti, perbuatannya telah melampaui batas toleransi kelalaian administratif.

    ”Kalau proposalnya beda dengan realisasi, lalu LPJ-nya direkayasa, itu bukan lagi kelalaian. Itu sudah indikasi kuat penyalahgunaan anggaran. Harus diusut sampai ke pihak yang mengusulkan dan mengarahkan,” tegasnya.

    Burhanurohman mendesak aparat penegak hukum untuk tidak membatasi perburuan hanya pada para penerima hibah di tingkat bawah. Penelusuran harus berani menembus dinding aktor-aktor di balik layar penganggaran, tanpa terkecuali dari unsur legislatif.

    ”Jangan hanya yang di bawah yang disasar. Kalau ada oknum dewan terlibat, harus dibuka. Ini uang publik,” ujar Burhanurohman.

    Hingga saat ini, Kejari Kotim menegaskan masih terus mengumpulkan alat bukti guna menguatkan konstruksi perkara demi kepentingan penetapan tersangka.

    Pemanggilan dan permintaan keterangan dari berbagai pihak masih bergulir, seiring dengan upaya penyidik membongkar teka-teki alur pokir hingga ke akarnya. (ign)

  • Pantai yang Dicintai, Tapi Tak Dijaga, Kisah Lebaran di Ujung Pandaran

    Pantai yang Dicintai, Tapi Tak Dijaga, Kisah Lebaran di Ujung Pandaran

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Langit di Ujung Pandaran tetap sama biru yang luas, angin yang tak pernah benar-benar diam, dan ombak yang setia datang dan pergi. Tapi Lebaran tahun ini membawa sesuatu yang berbeda: manusia datang lebih banyak dari biasanya.

    Sejak hari H Idulfitri hingga H+3, arus wisatawan mengalir tanpa jeda ke pesisir Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Jalanan menuju pantai padat, area parkir meluber, dan garis pantai berubah menjadi hamparan manusia yang mencari jeda dari rutinitas.

    Di atas pasir, keluarga-keluarga membentang tikar. Anak-anak berlarian mengejar ombak, orang tua sibuk mengabadikan momen. Tawa terdengar di mana-mana, bercampur dengan suara debur laut. Ujung Pandaran kembali menjadi ruang pulang tempat orang-orang merayakan kebersamaan.

    Dari sisi ekonomi, denyutnya terasa. Penginapan di sekitar kawasan hampir tak menyisakan kamar kosong. Pelaku usaha kecil ikut kecipratan berkah. Libur Lebaran, seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu menjadi musim panen bagi kawasan ini.

    Wakil Bupati Kotim, Irawati, yang turun langsung ke lokasi pada Selasa (24/3/2026), mengakui lonjakan kunjungan tahun ini lebih tinggi dibanding sebelumnya.

    “Kalau kita lihat langsung di lapangan, pengunjung memang jauh lebih ramai. Bahkan dari laporan pengelola, tingkat kunjungan meningkat dibanding tahun lalu,” ujarnya.

    Wisatawan yang datang pun tak lagi didominasi warga lokal. Beberapa di antaranya berasal dari luar Kalimantan dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Ujung Pandaran semakin dikenal, semakin dicari.

    Namun, di balik keramaian itu, ada cerita lain yang tak selalu masuk ke dalam foto-foto liburan.

    Di sela tikar dan jejak kaki di pasir, sampah mulai terlihat. Bungkus makanan, botol plastik, hingga sisa-sisa yang ditinggalkan begitu saja. Pola lama yang kembali berulang: datang untuk menikmati, pergi tanpa benar-benar peduli.

    Lonjakan pengunjung membawa berkah, tapi juga meninggalkan persoalan yang sama kesadaran yang belum ikut tumbuh.

    “Kami minta kesadaran bersama. Datang menikmati pantai, tapi jangan tinggalkan sampah. Minimal bawa kantong sendiri dan buang di tempat yang tersedia,” tegas Irawati.

    Di lapangan, petugas dan relawan tampak menyisir kawasan pantai, memunguti sampah satu per satu. Pekerjaan yang seolah tak pernah selesai, terutama saat jumlah pengunjung melonjak drastis.

    Ironisnya, pantai yang begitu dicintai justru perlahan dibebani oleh perilaku pengunjungnya sendiri.

    Ujung Pandaran kini berada di persimpangan: antara menjadi destinasi yang terus tumbuh atau kawasan yang pelan-pelan kehilangan daya tariknya karena tak terjaga.

    Sebab pada akhirnya, mencintai tempat seperti pantai bukan hanya soal datang dan menikmati. Tapi juga tentang bagaimana meninggalkannya tetap bersih, tetap layak, dan tetap indah untuk kembali. (***)

  • Aspirasi yang Terbajak: Menyibak Ruang Gelap Dana Pokir Wakil Rakyat di Kotim

    Aspirasi yang Terbajak: Menyibak Ruang Gelap Dana Pokir Wakil Rakyat di Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) wakil rakyat di Kabupaten Kotawaringin Timur diduga kuat melenceng dari relnya. Sebuah ruang gelap pengelolaan pokir tersingkap di balik jargon untuk rakyat. Sarat pengondisian penerima, titipan program, hingga rekayasa di meja birokrasi.

    Sejumlah sumber terpercaya yang mengetahui skema tersebut mengungkap dugaan aliran dana yang diduga tak berjalan sebagaimana mestinya.

    Anggaran itu disebut-sebut bersalin rupa menjadi skema penyaluran hibah yang sudah dirancang sejak awal, dengan jejak intervensi politik, pengaturan anggaran, dan praktik di lapangan yang jauh dari transparan.

    Menurut sumber internal DPRD Kotim yang memahami mekanisme dana pokir, tidak semua penerima hibah ditentukan berdasarkan kebutuhan riil.

    ”Tidak semua penerima itu murni berdasarkan kebutuhan. Ada yang punya kedekatan dengan oknum tertentu. Ini yang sedang didalami,” ujarnya.

    Angka Raksasa di Balik Pokir

    Aturan main sebetulnya jelas. Pokir merupakan himpunan keluhan dan harapan warga yang diserap para wakil rakyat, lalu dijahit ke dalam sistem perencanaan daerah. Usulan ini wajib diuji kelayakannya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, baru dieksekusi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan.

    Nilainya pun bukan angka kecil. Menilik rekam jejak sebelum kebijakan efisiensi 2026, sejumlah pimpinan dan anggota dewan dalam berbagai pemberitaan lokal sempat menyebut jatah usulan program mereka bisa menyentuh angka sekitar Rp2 miliar per anggota setiap tahun.

    Kalikan dengan 40 kursi legislator, maka terdapat ruang anggaran sekitar Rp80 miliar yang berputar dalam satu tahun anggaran.

    Memasuki tahun 2026, keran itu disebut sedikit menyusut. Sumber internal DPRD mengungkap adanya pemangkasan jatah pokir menjadi kisaran sekitar Rp1 miliar per anggota, selaras dengan pernyataan penyesuaian pokir karena efisiensi anggaran yang pernah disampaikan pimpinan DPRD di media.

    Alasannya, daerah sedang mengencangkan ikat pinggang demi efisiensi fiskal.

    Menitip Program, Mengunci Penerima

    Idealnya, pokir menjadi jembatan beton antara aspirasi konstituen dengan program nyata pemerintah. Namun, kesaksian para sumber menggambarkan realita lain di lapangan. Mekanisme penyalur aspirasi ini diduga telah dibajak.

    Menurut sumber yang sama, fungsinya merosot menjadi loket penitipan program, mengarahkan aliran hibah, dan memastikan nama-nama tertentu sudah tercetak tebal sebagai penerima sejak titik nol.

    ”Sudah ditentukan dari awal siapa yang menerima. Dinas hanya menjalankan karena ada intervensi,” ujar sumber dari dinas teknis.

    Sumber-sumber yang dihimpun menggambarkan pola berulang, di mana kelompok masyarakat tetap diminta mengajukan proposal untuk memenuhi prosedur administratif, meskipun alokasi anggaran diduga telah ditentukan sebelumnya.

    Dalam kondisi tersebut, proposal berpotensi hanya menjadi formalitas administratif, sementara proses verifikasi disebut tidak lagi sepenuhnya menentukan hasil akhir.

    Sejumlah sumber juga menyebut adanya kecenderungan penerima hibah berasal dari kelompok yang memiliki kedekatan dengan pihak tertentu. Sementara itu, kelompok masyarakat lain yang tidak memiliki akses serupa berisiko tidak terakomodasi.

    Menyebar Titipan, Memecah Fokus Pengawas

    Agar tak terlalu mencolok, operasi penitipan anggaran diduga dipecah ke berbagai penjuru. Jejak dana hibah yang dikaitkan dengan pokir terendus menyebar di sejumlah OPD.

    Sumber lainnya dari eksternal DPRD Kotim yang mengetahui seluk-beluk praktik tersebut menuturkan, taktik sebar jaring ke banyak dinas amat ampuh untuk mengelabui radar pengawasan.

    Menurutnya, publik hanya akan melihat deretan kegiatan hibah kecil-kecilan yang terpisah. Mata pemeriksa sangat rentan terkecoh karena hanya mengamati kepingan teka-teki.

    Dia mencontohkan, satu paket di pariwisata, secuil di pertanian, dan sebagian lagi di koperasi. Publik dibuat luput melihat gambaran besarnya, yakni sebuah daftar penerima yang sudah dirajut rapi dan terafiliasi dengan pokir pihak tertentu.

    ”Pinjam Bendera” dalam Pelaksanaan

    Menurut sumber yang sama, praktik yang diduga menyimpang itu tidak berhenti di ranah anggaran. Saat tiba fase eksekusi lapangan, siasat baru kembali digelar. Aturan pengadaan barang dan jasa mewajibkan pengerjaan oleh pihak ketiga yang berkompeten dan bertanggung jawab.

    Sumber menyebut adanya praktik yang dikenal sebagai ”pinjam bendera”, di mana perusahaan digunakan sebagai pihak formal dalam dokumen, namun pelaksanaan kegiatan diduga dikendalikan oleh pihak internal.

    ”Secara dokumen terlihat pihak ketiga, tapi pelaksanaannya bukan sepenuhnya oleh mereka,” ujar sumber tersebut.

    Dalam praktik ini, perusahaan disebut hanya menerima imbalan tertentu atau fee, sementara proses belanja dan distribusi diduga dikendalikan pihak lain.

    Pola tersebut berpotensi menjadi ladang empuk untuk menggelembungkan harga, menyunat spesifikasi, hingga memastikan barang jatuh ke tangan yang tidak tepat. Dokumennya tampak memenuhi prosedur, namun, nyatanya, perusahaan itu tak lebih dari tameng administratif penutup jejak.

    Melampaui Kewenangan

    Praktisi hukum Agung Adisetiyono menilai, jika rangkaian dugaan tersebut terbukti, maka hal itu tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif.

    ”Kalau sejak awal sudah ada pengondisian proposal, pengaturan anggaran, sampai pelaksanaan yang direkayasa, maka ini bukan lagi kesalahan teknis. Ini sudah mengarah pada konstruksi perbuatan melawan hukum yang sistematis,” urai Agung.

    Dia menitikberatkan pada potensi pelanggaran batas kewenangan. Tugas utama dewan adalah legislasi, menyusun anggaran, dan mengawasi. Tidak ada satu pun celah aturan yang secara eksplisit mengizinkan mereka turun langsung mencampuri urusan teknis seperti pengadaan barang.

    ”Ketika ada intervensi hingga level teknis, itu sudah melampaui kewenangan dan berpotensi menjadi penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.

    Terkait fenomena sewa bendera, Agung melihat hal tersebut sebagai pintu masuk penting menuju ranah pidana korupsi.

    ”Pinjam nama perusahaan dengan imbalan tertentu adalah indikasi rekayasa pengadaan. Dalam perspektif hukum, ini bisa masuk persekongkolan dan membuka ruang terjadinya kerugian negara,” tuturnya memperingatkan.

    Memburu Aktor di Balik Skema

    Agung mendorong aparat penegak hukum menelusuri seluruh rantai permainan. Penelusuran, menurutnya, tidak boleh mandek pada pelaksana teknis di dinas yang sekadar menjalankan perintah. Fokus utama juga perlu diarahkan pada pihak-pihak yang diduga menjadi arsitek di balik layar.

    ”Biasanya dalam pola seperti ini, aktor intelektualnya justru yang paling menentukan. Itu yang harus diungkap,” ucapnya tajam.

    Dinas teknis sendiri memikul tanggung jawab mawas diri. Mereka dituntut kebal dari segala bentuk tekanan politik saat memverifikasi penerima hibah.

    ”Dinas harus selektif dan objektif. Jangan sampai ada tekanan atau titipan yang justru menyeret pada pelanggaran hukum,” tegas Agung.

    Inspektorat maupun aparat pengawas diminta membuka mata lebih lebar. Audit diingatkan agar tidak berhenti pada pencocokan tanda tangan dan kelengkapan berkas.

    ”Pengawasan harus memastikan barang benar ada, sesuai spesifikasi, dan tepat sasaran. Kalau tidak, potensi penyimpangan akan terus berulang,” imbuhnya.

    Hingga berita ini diturunkan, pimpinan DPRD Kotim belum memberikan penjelasan resmi merespons pusaran dugaan penyimpangan dana aspirasi tersebut.

    Agung menegaskan, jika kelak seluruh skema yang diduga manipulatif ini terbukti sah secara hukum, publik harus kembali menelan kenyataan pahit. Uang rakyat bisa dirampas melalui sistem yang di permukaan tampak seolah-olah taat aturan. (ign)

  • Skandal Dana Hibah Kotim: Dari Proyek Titipan hingga Organisasi “Hantu”, Siapa Pejabat Bakal Terseret?

    Skandal Dana Hibah Kotim: Dari Proyek Titipan hingga Organisasi “Hantu”, Siapa Pejabat Bakal Terseret?

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tabir gelap yang menyelimuti sengkarut dana hibah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) perlahan tersingkap.

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim tidak lagi sekadar berhadapan dengan tumpukan berkas administrasi yang lemah, melainkan sebuah dugaan pola penyimpangan anggaran yang terstruktur.

    Informasi yang dihimpun mengungkap indikasi pola permainan anggaran. Dana yang semestinya menjadi urat nadi kegiatan sosial masyarakat diduga mengalami penyimpangan sejak fase pengusulan, pengesahan, hingga pencairan.

    Salah satu pintu masuk utama yang dimanfaatkan adalah “titipan anggaran” melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif.

    Melalui skema ini, alokasi dana hibah mengalir deras, bukan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan riil, melainkan diarahkan kepada nama-nama yang diduga telah disiapkan sebelumnya.

    Praktik ini semakin terang ketika penyidik menelusuri dugaan penerima fiktif. Sejumlah organisasi beserta pengurusnya tercatat menerima dana, namun nihil aktivitas nyata di lapangan.

    Saat diperiksa, beberapa pihak bahkan mengaku terkejut karena tidak pernah mengetahui adanya proposal yang diajukan atas nama mereka.

    ”Ini yang jadi persoalan serius. Ada yang tidak bisa mempertanggungjawabkan, bahkan ada yang merasa namanya dicatut,” ungkap seorang sumber internal yang mengetahui jalannya pemeriksaan.

    Rentetan temuan ini kian menguatkan indikasi bahwa dana hibah tidak sekadar salah sasaran, melainkan diduga telah beralih fungsi menjadi ajang bancakan.

    Anggaran yang semestinya menjadi urat nadi kegiatan sosial dan keagamaan, disinyalir berpindah lintasan melalui skema berlapis yang sengaja dibuat buram dari pengawasan publik.

    Bayang-bayang keterlibatan oknum pejabat politik disebut-sebut mulai terlihat jelas. Pengembangan penyidikan disebut mulai mengarah pada pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam proses penentuan anggaran daerah.

    ”Prosesnya panjang, karena yang diperiksa banyak dan saling berkaitan. Tapi, persoalan intinya sudah terang, tinggal bagaimana penegakan hukumnya. Nama-nama sudah ada, tinggal pembuktian lebih lanjut. Ini tidak mungkin berdiri sendiri,” sebut sumber internal tersebut, mengisyaratkan adanya aktor di balik layar.

    Rentetan temuan ini memantik reaksi keras publik. Aktivis antikorupsi sekaligus mantan Ketua HMI Kotim, Burhanurohman, menilai indikasi ini bukan lagi sekadar kesalahan prosedur administrasi.

    “Kalau benar ada hibah fiktif dan titipan anggaran, ini sudah masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.

    Dia mengingatkan bahwa dana hibah mutlak milik publik dan bukan ajang kompromi atau berbagi jatah politik.

    Burhanurohman mendesak penegak hukum bergerak cepat, sebab penanganan yang berlarut hanya akan menghancurkan sisa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan legislatif.

    ”Kalau buktinya sudah mengarah, jangan ditahan-tahan lagi. Umumkan tersangkanya. Mau itu pejabat daerah atau oknum DPRD, harus dibuka. Jangan sampai publik menilai ada yang dilindungi,” tandasnya.

    Hingga saat ini, Kejari Kotim belum merilis pernyataan resmi mengenai identitas pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Publik masih menunggu langkah berani aparat untuk menyeret aktor utama di balik dugaan skandal ini ke ruang terang. (ign)

  • Lima Temuan Penting Konflik Irigasi Danau Lentang: Ekspansi Sawit yang Mencengkeram Urat Nadi Irigasi

    Lima Temuan Penting Konflik Irigasi Danau Lentang: Ekspansi Sawit yang Mencengkeram Urat Nadi Irigasi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sengketa Irigasi Danau Lentang menyimpan anomali yang jauh melampaui konflik agraria biasa.

    Protes warga atas kebun yang dilindas ekskavator, adu peta Hak Guna Usaha (HGU) dari perusahaan, hingga kebuntuan mediasi pemerintah daerah hanyalah lapisan luar dari sebuah operasi spasial yang jauh lebih masif.

    Selama sebulan Kanal Independen membongkar lapisan konflik yang nyaris tak tersentuh pemberitaan harian dengan mengawinkan protes dan perlawanan warga, dokumen resmi terkait, peta spasial negara, hingga jejak uang miliaran rupiah di lantai bursa Jakarta.

    Baca Juga: Membongkar Ruang Gelap Konflik: Operasi Pengepungan Sawit di Irigasi Danau Lentang

    Berikut lima temuan krusial tentang bagaimana urat nadi pengairan publik perlahan tertelan ke dalam orbit konsesi raksasa.

    1. Proyek Miliaran Negara yang Ditelan Kebun Sawit

    Danau Lentang lahir dari cetak biru proyek strategis bernilai sekitar Rp1,557 miliar dari APBD Kalteng untuk menopang jaringan irigasi Luwuk Bunter III seluas 825 hektare.

    Kini, urat nadi pangan itu terdesak. Rekaman drone dan penelusuran tapak mengindikasikan sebagian saluran air negara telah diiris menjadi jalan kebun, ditimbun, lalu ditanami sawit muda.​

    Baca Juga: Melindas Urat Nadi: Invasi Alat Berat di Jantung Irigasi (1)

    Tumpang-tindih (overlay) data portal resmi BHUMI dan citra satelit memperlihatkan sebagian alur irigasi terindikasi berada sangat dekat, bahkan pada sejumlah segmen tampak berada dalam poligon konsesi perusahaan.

    2. Siasat Dokumen: Fulus Korporasi, Jubah Koperasi

    Dokumen pembebasan lahan 1,77 hektare milik warga bernama Chandra Tobing membongkar anomali administrasi di bibir irigasi.

    Kuitansi mencatat Chandra menerima pembayaran Rp15,93 juta dari PT Borneo Sawit Perdana (BSP).

    Namun pada hari yang sama, surat penyerahan hak justru mencatat lahan identik itu jatuh ke tangan Koperasi Produsen MBS.​

    Baca Juga: Siasat Administrasi Kawasan Irigasi Danau Lentang: Uang Perusahaan Berlabuh atas Nama Koperasi (2)

    Keanehan kian menganga ketika Ketua Koperasi MBS mengaku tak pernah menerima apalagi menandatangani dokumen tersebut. Hal itu sekaligus mengonfirmasi mengapa kolom tanda tangannya di atas kertas kosong melompong.

    Aliran uang bersumber dari kas korporasi, tetapi pencatatan aset mendarat sepihak atas nama koperasi.

    Akademisi menilai pola ini sebagai indikasi kuat pengaburan subjek pemegang hak yang sebenarnya di tepi saluran primer irigasi publik.​​

    3. Tiga Versi Kebenaran yang Saling Bertentangan

    Identitas penguasa sah lahan sengketa terpecah ke dalam tiga labirin klaim. Manajer PT BSP sempat melabeli area tersebut sebagai cadangan plasma, klaim yang kemudian dianulir oleh humas perusahaan dengan penegasan bahwa lahan itu murni berada di dalam HGU.​

    Pernyataan ini dipatahkan Ketua Koperasi MBS yang menolak mengakui blok tersebut sebagai plasma kelompoknya.

    Di sisi pemerintah daerah, Asisten II Setda Kotim Rody Kamislam menyatakan kawasan irigasi telah dienklaf dari izin HGU dan tidak boleh berubah fungsi.

    Tiga pemegang kuasa ruang, korporasi, koperasi, dan pemerintah, saling menegasikan di atas hamparan tanah yang sama.

    4. Jejak Dana Bursa dalam Ekspansi Kebun

    Laporan keuangan Grup Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) menempatkan BSP sebagai anak usaha utama sekaligus penerima besar dana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 2023 sekitar Rp453 miliar.

    Ratusan miliar rupiah mengalir untuk pembangunan pabrik kelapa sawit, terminal CPO, dan percepatan pengembangan kebun di koridor Cempaga–Seranau yang beririsan dengan lanskap Danau Lentang.​

    Baca Juga: Jejak Modal Korporasi: Mengendus Aliran Dana di Garis Sempadan Danau Lentang (3)

    Garis waktu penggunaan dana IPO dan pencairan kredit investasi bank BUMN berimpit erat dengan meledaknya konflik invasi alat berat di bibir irigasi Danau Lentang sejak pertengahan 2023.

    Akan tetapi, dokumen keuangan tersebut tidak secara spesifik merinci lokasi penggunaan dana hingga tingkat koordinat lahan.

    5. Jebakan Ruang dan Residu Pidana di Tingkat Warga

    Konflik ini bermuara pada pengepungan tata ruang yang sistematis. Analisis dokumen memperlihatkan formasi batas yang berulang: utara berbatasan langsung dengan saluran primer irigasi, timur diapit kebun inti PT BSP, selatan–barat dijepit oleh area berkode Koperasi MBS.

    Manuver ini menyisakan residu hukum di tingkat tapak. Pemilik lahan seperti John Hendrik akhirnya menempuh jalur pidana dengan melaporkan sedikitnya belasan orang yang diduga terlibat skema jual beli di atas lahan garapannya di koridor irigasi.

    Sebelum palu hakim sempat menguji legalitas kepemilikan, ekskavator sudah lebih dulu meratakan tanah menjadi blok sawit baru, meninggalkan warga menggenggam segel lama berhadapan dengan daftar pembebasan lahan versi perusahaan. (ign)

  • Maut di Alur Mentaya Sampit, Jejak Syahrir dan Pola Hilangnya Pekerja Kapal

    Maut di Alur Mentaya Sampit, Jejak Syahrir dan Pola Hilangnya Pekerja Kapal

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sungai Mentaya kembali meminta nyawa. Tubuh Muh Syahrir mengapung kaku pada Senin pagi (23/3/2026), sekitar pukul 07.30 WIB, di perairan Terantang, Kecamatan Seranau.

    Tiga hari sebelumnya, anak buah kapal (ABK) tongkang BG Marine Jaya II itu hanya tercatat ringkas sebagai “korban hilang” dalam berita acara kapal dan laporan darurat pencarian.

    Rekaman kamera pengawas (CCTV) merekam jejak terakhirnya pada Kamis malam (19/3/2026) pukul 22.44 WIB, tepat saat gema takbir Idulfitri berkumandang.

    Syahrir terlihat naik turun tangga, berjalan perlahan ke arah buritan tongkang, lalu lenyap ditelan gelap.

    Kru kapal baru menyadari absennya sang rekan saat tongkang bersandar di rede Sampit. Kepanikan pecah, tetapi penyisiran awal di lambung kapal tak membuahkan hasil.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam, membenarkan masuknya laporan insiden nahas tersebut.

    Tim SAR gabungan sempat menghentikan sementara penyisiran untuk menunaikan Salat Idulfitri sebelum kembali membelah pekatnya arus Mentaya.

    ”Jam 07.30 korban ditemukan oleh ABK kapal di Terantang dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Multazam saat dikonfirmasi wartawan.

    Penemuan jasad Syahrir oleh sesama pelaut dari kapal lain akhirnya menutup drama pencarian.

    Kabar duka ini mengoyak suasana Lebaran, sekaligus menambah daftar panjang pekerja yang diangkat dari dasar Mentaya menggunakan instrumen serupa: perahu karet, kantong jenazah, dan sirine ambulans di tepi dermaga.

    ABK Jatuh, Karam, dan Hilang

    Tragedi yang menimpa Syahrir sama sekali bukan insiden tunggal. Penelusuran Kanal Independen terhadap arsip pemberitaan menyingkap indikasi pola insiden serupa yang beberapa kali terjadi pada pekerja di alur sungai ini.

    Jarak antara ruang kerja dan ruang bahaya bagi para pelaut terbukti amat tipis.

    Agustus 2025 lalu, misalnya, tragedi serupa merenggut nyawa Bagus Isgiyanto. Berdasarkan catatan pemberitaan, ABK tongkang Karya Maju (TB Satria Raya) itu dilaporkan tergelincir dan tenggelam saat membersihkan tandon air kapal di perairan Kampung Teluk Tewah, Desa Luwuk Bunter. Jasadnya terperangkap arus bawah Mentaya.

    Mengutip laporan sejumlah media lokal pada periode tersebut, jasad Bagus akhirnya ditemukan sekitar pukul 17.55 WIB.

    Operasi penyisiran gabungan berhasil menemukan tubuh korban dalam radius sekitar 100 meter dari titik awal ia dilaporkan tenggelam.

    Jenazah Bagus kemudian dievakuasi ke RSUD dr Murjani Sampit untuk penanganan lebih lanjut.

    Pencarian dengan Arus Deras

    Rangkaian peristiwa ini merajut benang merah yang memilukan. Pekerja beraktivitas di geladak licin atau tepian kapal yang minim pagar pengaman, terpeleset jatuh ke sungai berarus deras, lenyap tak berjejak, lalu berujung pada penemuan jenazah dalam radius tak jauh dari titik jatuh.

    Dalam setiap operasi penyisiran di Mentaya, regu penyelamat selalu berhadapan dengan tabiat sungai yang tak pernah ramah.

    Dalam sejumlah keterangannya kepada publik terkait kecelakaan air di wilayah tersebut, pihak Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Palangka Raya kerap menekankan bahwa kuatnya arus bawah dan keruhnya air menjadi kendala utama operasi tim SAR gabungan.

    Setiap kali laporan pelaut hilang masuk ke meja piket, detik itu pula perlombaan melawan waktu dimulai.

    Secara administratif, prosedur pencarian berjalan dengan kerangka yang seragam: tim menyisir dari hulu ke hilir, memetakan radius hingga hitungan kilometer, lalu menyusun target operasi harian.

    Namun, rentetan insiden jatuhnya pekerja membenturkan prosedur rapi tersebut dengan kondisi keras di lapangan.

    Catatan insiden memperlihatkan indikasi celah keselamatan. Dalam sejumlah laporan kecelakaan serupa, faktor seperti geladak licin, minimnya pagar pengaman, hingga penggunaan alat keselamatan (life jacket) yang tidak optimal kerap disebut sebagai penyerta yang mengiringi laporan pelaut hilang.

    Syahrir di Ujung Daftar

    Nama Muh Syahrir kini menjadi catatan terbaru dari pola tersebut. Rekaman CCTV merekam langkah terakhirnya di geladak, laporan otoritas mendokumentasikan proses pencariannya, dan media merekam evakuasi jasadnya.

    Setelah sirine ambulans mereda, namanya menambah deret panjang pekerja perairan yang gagal menyelesaikan jadwal kerjanya.

    Kompilasi insiden di alur Mentaya ini mungkin tidak merekam seluruh kecelakaan kerja yang luput dari pantauan publik.

    Namun, pola dari kasus-kasus yang mencuat memperlihatkan benang merah yang terang: celah keselamatan kerja di atas tongkang dan kapal tunda berhadapan langsung dengan arus bawah Mentaya yang tak terduga.

    Sebuah kombinasi fatal yang sewaktu-waktu siap menarik nama baru ke dasar sungai. (ign)

  • Dua Hari Hilang di Mentaya, Tubuh Syahrir Ditemukan Mengapung di Terantang

    Dua Hari Hilang di Mentaya, Tubuh Syahrir Ditemukan Mengapung di Terantang

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Pencarian yang sempat terhenti saat gema takbir Idulfitri akhirnya berujung kepastian pahit. Muh Syahrir, anak buah kapal (ABK) yang dilaporkan hilang di Sungai Mentaya, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Minggu pagi (22/3/2026).

    Tubuhnya ditemukan sekitar pukul 07.30 WIB di wilayah Terantang. Bukan oleh tim penyelamat, melainkan oleh ABK kapal lain yang melintas di jalur perairan tersebut.
    Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam, memastikan temuan itu.

    “Jam 07.30 korban ditemukan oleh ABK kapal di Terantang dalam kondisi meninggal dunia,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

    Penemuan ini menutup pencarian yang sebelumnya berlangsung dalam ritme terputus. Tim gabungan sempat menyisir perairan Sungai Mentaya sejak laporan hilangnya korban pada Kamis malam (19/3). Namun, operasi dihentikan sementara saat Salat Idulfitri, sebelum akhirnya dilanjutkan kembali.

    Syahrir sebelumnya dilaporkan hilang dari atas tongkang BG Marine Jaya II yang ditarik TB Ocean Marine 2. Rekaman CCTV menjadi petunjuk terakhir ia terlihat berjalan ke arah buritan kapal, lalu lenyap dari jangkauan kamera. Tidak ada saksi, tidak ada suara minta tolong. Hanya jeda, lalu kekosongan.

    Pencarian awal dilakukan kru kapal dengan menyisir badan tongkang hingga perairan sekitar. Hasilnya nihil. Upaya diperluas melibatkan tim gabungan, namun waktu berjalan lebih cepat dari pencarian itu sendiri.

    Dua hari kemudian, sungai mengembalikan tubuhnya.
    Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dihentikan. Jenazah Syahrir dievakuasi untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

    Di tengah suasana hari raya yang identik dengan kepulangan dan pertemuan, kabar ini justru datang sebagai kehilangan. Sungai Mentaya, yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas warga, sekali lagi menyisakan cerita yang tak sepenuhnya terjawab. (***)

  • Antara Takbir dan Pencarian, Syahrir yang Tak Pernah Pulang

    Antara Takbir dan Pencarian, Syahrir yang Tak Pernah Pulang

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Malam-malam terakhir Ramadan biasanya diisi gema takbir dan persiapan menyambut Hari Raya. Namun di tepian Sungai Mentaya, suasana itu terasa berbeda. Ada satu nama yang terus dipanggil dalam diam: Muh Syahrir.

    Ia adalah anak buah kapal (ABK) yang dilaporkan hilang dari sebuah tongkang di perairan Mentaya. Hingga Sabtu (21/3), keberadaannya masih menjadi tanda tanya.

    Kamis malam (19/3/2026) sekitar pukul 22.44 WIB, rekaman CCTV di atas tongkang BG Marine Jaya II merekam aktivitas terakhir Syahrir. Ia terlihat naik turun tangga, lalu berjalan ke arah buritan bagian paling belakang kapal. Setelah itu, ia tak lagi terlihat.
    Tak ada teriakan. Tak ada saksi.

    Beberapa jam berselang, Jumat dini hari (20/3/2026) sekitar pukul 01.07 WIB, kru kapal mulai menyadari ada yang tidak beres. Saat tongkang bersandar di rede Sampit, Syahrir tak ditemukan di mana pun. Pencarian awal dilakukan di seluruh bagian kapal dari ruang akomodasi hingga dek luar. Hasilnya nihil.

    Pencarian kemudian melebar. Kapten kapal memerintahkan penyisiran ke arah Luwuk Bunter mulai pukul 01.40 WIB hingga sekitar pukul 03.00 WIB. Upaya itu dilanjutkan kembali hingga pagi, namun jejak Syahrir tetap tak ditemukan.

    Di darat, tim gabungan juga bergerak. Posko didirikan, koordinasi dilakukan. Namun hingga kini, hasilnya masih sama: Syahrir belum ditemukan.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, mengatakan pihaknya masih menunggu langkah lanjutan setelah Salat Idulfitri.

    “Masih belum terkonfirmasi ditemukan. Kami tetap bersiaga di posko dan akan koordinasi lanjutan dengan tim SAR setelah Salat Id,” ujarnya.

    Keputusan menunda lanjutan pencarian hingga setelah Salat Id menyisakan pertanyaan. Di satu sisi, ini adalah momen besar keagamaan. Namun di sisi lain, waktu adalah faktor krusial dalam operasi pencarian.

    Di tengah gema takbir yang mulai berkumandang, ada keluarga yang menunggu kabar yang tak kunjung datang. Ada harapan yang bertahan, meski terus diuji.

    Peristiwa ini bukan sekadar kisah hilangnya seorang ABK. Ia membuka pertanyaan yang lebih luas: bagaimana sistem keselamatan kerja di atas kapal dijalankan? Mengapa tidak ada yang mengetahui saat seseorang menghilang di area terbuka seperti buritan?

    Dan sejauh mana pengawasan benar-benar dilakukan, terutama pada malam hari?

    CCTV memang merekam. Tapi rekaman itu baru disadari setelah semuanya terjadi.

    Kini, Sungai Mentaya kembali tenang di permukaan. Namun di balik arusnya, ada cerita yang belum selesai. Tentang seorang pekerja yang hilang di penghujung Ramadan dan tentang pencarian yang masih terus berjalan, di antara takbir dan harapan. (***)

  • Beda Generasi, Beda Gaya Lebaran: Ketika Gen Z Kirim Stiker WA dan Mudik Bawa Laptop

    Beda Generasi, Beda Gaya Lebaran: Ketika Gen Z Kirim Stiker WA dan Mudik Bawa Laptop

    SAMPIT, kanalindependen.id – Asap tipis dari tungku kayu bakar yang memanaskan opor ayam masih menyisakan aroma pekat di dapur.

    Sayup-sayup, gema takbir bersahutan dari pengeras suara masjid kampung.

    Duduk tegak di kursi kayu ruang tamu, seorang nenek merapikan letak selendangnya, menanti dengan sabar anak cucu yang sebentar lagi merunduk untuk sungkem.

    Pemandangan klasik ini berpadu dengan realitas baru sejengkal darinya. Seorang perempuan muda berusia 23 tahun bersandar di tembok, jarinya menari cepat di atas layar ponsel cerdas.

    Ia sedang mengirim ucapan Selamat Idulfitri ke puluhan kontak sekaligus lewat fitur siaran (broadcast) WhatsApp, lengkap dengan animasi ketupat bergoyang.

    Selamat datang di lanskap Lebaran tahun 2026. Momen suci yang sama, dirayakan oleh dua generasi yang seolah berdiri di semesta berbeda.

    Dari Kartu Pos ke Stiker Animasi

    Ingatan generasi yang lebih tua mungkin masih lekat pada lembaran kartu pos bergambar masjid.

    Benda itu harus dibeli, ditulisi untaian doa dengan pena, lalu dikirim berhari-hari sebelum tanggal merah tiba. Jika rindu tak tertahan, pilihan lainnya adalah berdiri mengantre panjang di bilik wartel demi mendengar suara keluarga di seberang pulau.

    Anak-anak muda masa kini telah meruntuhkan batas jarak dan waktu itu. Platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, hingga Snapchat mengambil alih peran Pak Pos.

    Untaian kalimat khidmat bertransformasi menjadi templat visual estetik bernuansa membumi (earth tone) yang dibagikan ulang tanpa henti.

    Ada kalanya ucapan itu dikirim berupa pesan suara sepuluh detik, direkam dengan napas yang masih terengah usai berjalan pulang dari lapangan tempat Salat Id.

    Ironi manisnya terhampar jelas. Seorang anak muda hari ini bisa menjangkau ratusan kerabat dalam hitungan detik. Sebuah keajaiban yang mustahil dilakukan orang tuanya dahulu meski memborong berkarung-karung kartu pos.

    Amplop Cokelat vs Transfer GoPay

    Anak-anak yang tumbuh di era 90-an pasti mengenal debaran saat menanti pamit pulang. Itulah momen pamungkas ketika paman atau bibi akan menyelipkan amplop cokelat atau merah berbau uang kertas baru ke dalam genggaman.

    Tradisi salam tempel itu kini menemukan bentuk barunya. Para Gen Z tumbuh menjadi generasi yang mendewakan kepraktisan.

    Uang kertas perlahan digantikan oleh rentetan notifikasi dompet digital. Aplikasi seperti GoPay, OVO, DANA, hingga ShopeePay menjelma menjadi amplop virtual.

    Tidak ada lagi drama mengantre di bank untuk menukarkan pecahan uang. Saldo yang masuk pun bisa langsung dihabiskan untuk melunasi keranjang belanja di e-commerce. Lembaran uang fisik memang belum sepenuhnya punah. Maknanya perlahan bergeser dari sebuah keharusan menjadi sekadar pemicu nostalgia.

    Kewajiban Baju Baru yang Mulai Dipertanyakan

    Memasuki hari kemenangan tanpa mengenakan pakaian baru pernah dianggap sebagai sebuah kekurangan besar, setidaknya bagi mereka yang besar di awal tahun 2000-an. Baju baru adalah simbol sakral pembeda hari raya dari hari biasa.

    Pola pikir pragmatis perlahan meruntuhkan tradisi lama. Di kalangan Gen Z, Lebaran tidak lagi melulu soal mematut diri dengan pakaian anyar yang menguras kantong.

    Sebuah pergeseran nilai mulai tampak, mereka lebih mengutamakan fungsi dan kelayakan pakaian yang sudah ada di lemari, demi menjaga napas keuangan tetap sehat pasca-hari raya.

    Pilihan untuk tidak membeli baju baru kini bukan lagi simbol kekurangan, melainkan sebuah pernyataan gaya hidup yang lebih sadar finansial.

    Fokus mereka bergeser. Dari sekadar mengejar penampilan fisik, menjadi upaya memastikan kondisi tabungan tidak goyah hanya demi perayaan satu hari.

    Menariknya, tren yang justru terasa melonjak adalah pembelian baju sarimbit atau seragam keluarga.

    Kini, pemandangan keluarga besar tampil dengan warna dan corak senada hampir selalu menghiasi linimasa media sosial setiap hari raya.

    Motif utamanya sering kali melenceng dari urusan tradisi. Sebagian besar anak muda menyukai baju seragam karena alasan visual. Memastikan foto keluarga terlihat rapi dan pantas dipajang di galeri Instagram.

    Kewajiban Pulang vs “Lebaran di Kota Aja”

    Memutuskan untuk tidak pulang kampung saat Lebaran adalah pantangan besar bagi orang tua zaman dulu. Keputusan itu sulit dijelaskan kepada kerabat, dan jauh lebih sulit lagi dimaafkan oleh ibu yang menunggu di depan pintu rumah.

    Pola ini retak ketika fenomena “Lebaran di kota” makin lazim diadopsi Gen Z dan milenial.

    Ongkos tiket perjalanan yang mahal, tuntutan pekerjaan yang enggan kompromi, hingga alasan personal menghindari rentetan pertanyaan tajam seputar kehidupan pribadi dari keluarga besar, menjadi pembenar untuk tetap bertahan di perantauan.

    Kelompok yang memutuskan tetap mudik pun menghadirkan anomali gaya baru. Lelucon di platform X kerap memotret realitas ini dengan tajam.

    Meme soal anak muda yang pulang kampung bukan membawa cerita kesuksesan, melainkan menenteng laptop kerja, kerap muncul di platform X setiap musim Lebaran dan disambut ribuan pengakuan serupa.

    Momen kumpul keluarga kini sering kali dijeda oleh rapat Zoom dengan latar belakang gorden batik lawas milik nenek, sementara tenggat waktu pekerjaan tetap mengejar di tengah lantunan takbir.

    Ruang Privat vs Publik

    Perbedaan paling mencolok terlihat dari cara kedua generasi ini merawat memori. Generasi sepuh memperlakukan momen Lebaran sebagai harta karun pribadi.

    Foto keluarga dicetak dengan hati-hati, lalu ditempel di dinding ruang tamu atau dimasukkan ke dalam album tebal yang hanya akan dikeluarkan saat ada tamu berkunjung.

    Cara kerja mesin memori Gen Z jauh lebih terbuka. Mereka mendokumentasikan sekaligus menyiarkan setiap detik perayaan.

    Prosesinya terencana; mulai dari swafoto usai Salat Id, video transisi berganti pakaian tidur menjadi baju koko, hingga vlog perjalanan menembus jalanan menuju halaman rumah kampung halaman.

    Lebaran tidak sekadar dirayakan, melainkan dikurasi ketat sebelum dipublikasikan ke dunia maya. Ada semacam keyakinan baru yang tak tertulis: sebuah perayaan belum benar-benar sahih jika jejak digitalnya tidak terukir di media sosial.

    Esensi yang Menolak Usang

    Mengotakkan fenomena ini ke dalam perdebatan tentang siapa yang paling benar adalah sebuah kesia-siaan. Menyibak semua lapisan perbedaan teknis tersebut, ada satu benang merah yang mengikat erat antargenerasi: insting manusia untuk saling terhubung.

    Nenek yang duduk tenang menunggu di ruang tamu dan cucunya yang sibuk menatap layar membagikan pesan siaran sedang melakukan pekerjaan yang sama.

    Keduanya sedang berusaha merawat ingatan, mengirimkan sinyal tak kasat mata bahwa mereka masih saling mengingat dan memedulikan.

    Bahasanya sudah berubah. Medium penyampaiannya juga telah berganti rupa. Namun, pesan yang dibawa mengarungi puluhan tahun pergantian zaman tetap sama dan tidak pernah membutuhkan pembaruan versi: Mohon maaf lahir dan batin. (ign)