cms.kanalindependen.id

Kategori: Daerah

  • Pelajar SMK Negeri 2 Sampit Menghilang, Diduga Tenggelam di Danau Bina Karya

    Pelajar SMK Negeri 2 Sampit Menghilang, Diduga Tenggelam di Danau Bina Karya

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Seorang pelajar SMK Negeri 2 Sampit dilaporkan menghilang dan diduga tenggelam saat berenang di Danau Bina Karya, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis sore  (26/2/2026).

    Korban diketahui bernama Ananda Putra Wijaya (19). Berdasarkan informasi awal, korban berenang bersama teman-temannya sebelum akhirnya diduga kelelahan dan tenggelam.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur Multazam, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB.

    “Korban berenang menuju titik tertentu untuk mengejar kawan-kawannya, jaraknya sekitar 75 sampai 100 meter dari tepi danau. Diduga karena kelelahan, korban kemudian tenggelam,” ujar Multazam.

    Usai menerima laporan, BPBD Kotim langsung bergerak cepat dengan menurunkan satu unit perahu karet ke lokasi kejadian. Tim gabungan melakukan upaya pencarian dengan penyelaman di sekitar titik korban terakhir terlihat.

    “Kami sudah meluncurkan satu unit perahu karet dan mencoba melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian,” tambahnya.

    Selain itu, BPBD Kotim juga telah berkoordinasi dengan Pos SAR Sampit untuk memperkuat upaya pencarian korban.

    “Kami masih menunggu bantuan dari Pos SAR Sampit, mudah-mudahan bisa segera berkolaborasi dalam proses pencarian,” katanya.

    Sementara itu, pihak keluarga korban telah dihubungi. Orang tua Ananda diketahui berada di Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Sampit.

    Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan dengan harapan korban dapat segera ditemukan. (***)

  • THR 2026 Wajib Dibayar H-7, Tapi Kenapa Tiap Tahun Masih Jadi Masalah?

    THR 2026 Wajib Dibayar H-7, Tapi Kenapa Tiap Tahun Masih Jadi Masalah?

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Menjelang hari raya keagamaan, harapan pekerja selalu sama: Tunjangan Hari Raya (THR) cair tepat waktu. Namun kenyataan di lapangan kerap tak seindah aturan. Setiap tahun, cerita THR terlambat, dicicil, bahkan tak dibayarkan, kembali berulang. Tahun 2026 ini pun tak otomatis bebas dari persoalan lama ini.

    Padahal, pemerintah sudah berbicara tegas. Melalui regulasi yang ditegaskan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Tidak boleh dicicil, tidak boleh diganti barang, dan tidak bisa ditunda dengan alasan apa pun.

    Aturan ini berlaku bagi seluruh pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan, baik berstatus PKWTT, PKWT, pekerja harian, hingga tenaga kerja asing. Termasuk pula pekerja alih daya, yang kewajiban THR-nya melekat pada perusahaan penyedia jasa.

    Disnakertrans Kotim Ingatkan Perusahaan

    Di Kotawaringin Timur, peringatan serupa disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kotim, Gatut Setyo Utomo, menegaskan bahwa THR bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi perusahaan.

    “THR ini bukan bonus atau kebijakan suka-suka perusahaan. Ini hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari raya,” ujar Gatut, mewakili Kepala Disnakertrans Kotawaringin Timur.

    Ia menegaskan, perusahaan yang menunda atau mencicil pembayaran THR telah melanggar ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

    “Kalau terlambat, ada denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Dan denda itu tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap membayar THR secara penuh,” tegasnya.

    Aturan Tegas, Tapi Pelanggaran Masih Terjadi

    Secara aturan, besaran THR sudah sangat jelas. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima satu bulan upah penuh, sementara yang masa kerjanya di bawah setahun tetap mendapatkan THR secara proporsional.

    Namun di lapangan, Gatut mengakui masih ada perusahaan yang mencoba menghindar dari kewajiban tersebut dengan berbagai alasan klasik.

    “Alasan keuangan sulit itu tidak bisa dijadikan pembenaran. Regulasi tidak mengenal alasan penundaan THR karena kondisi perusahaan,” ujarnya.

    Menurutnya, Disnakertrans Kotim akan membuka layanan pengaduan THR dan siap menindaklanjuti laporan dari pekerja yang haknya tidak dipenuhi.

    Ancaman Sanksi, Tapi Pekerja Masih Takut Melapor

    Meski sanksi administratif hingga pembekuan usaha telah diatur, realitasnya banyak pekerja masih memilih diam. Ketakutan kontrak tidak diperpanjang atau tekanan di tempat kerja membuat pelanggaran THR kerap dibiarkan berlalu begitu saja.

    Gatut pun mengingatkan bahwa negara telah menyiapkan mekanisme perlindungan bagi pekerja.

    “Kami mendorong pekerja untuk berani melapor. Identitas pelapor akan kami lindungi, dan pengawasan akan dilakukan sesuai ketentuan,” katanya.

    THR Bukan Hadiah, Tapi Ukuran Kepatuhan

    Di tengah kebutuhan ekonomi menjelang hari raya yang kian meningkat, THR seharusnya menjadi bentuk kehadiran negara melalui kepatuhan pengusaha terhadap hukum. Ketika THR tak dibayar tepat waktu, yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan pekerja, tetapi juga wibawa aturan itu sendiri.

    Tahun 2026 seharusnya menjadi titik balik. Bukan lagi tahun di mana THR selalu menjadi polemik musiman, tetapi momentum untuk memastikan satu hal sederhana: hak pekerja tidak boleh kalah oleh alasan apa pun. (***)

  • Ramadan Datang, Aksi Pencurian dan Pembobolan di Sampit Justru Meningkat, Ini Alasannya..

    Ramadan Datang, Aksi Pencurian dan Pembobolan di Sampit Justru Meningkat, Ini Alasannya..

    SAMPIT, Kanalindependen.id– Ramadan yang seharusnya menjadi momentum meningkatkan ketenangan dan keamanan justru diwarnai meningkatnya aksi kriminal di Sampit. Kasus pencurian dan pembobolan dilaporkan semakin sering terjadi, terutama pada malam hingga dini hari, saat lingkungan sepi dan pengawasan minim.

    Situasi ini memicu keresahan warga. Hampir setiap hari, laporan kehilangan dan upaya pembobolan berseliweran di media sosial maupun pemberitaan lokal.

    “Seminggu  ini selalu kerap mendengar kabar maling terus,” keluh Ramadhan, salah seorang warga, Selasa (25/2/2026).

    Terbaru, upaya pembobolan terjadi pada Rabu (25/2/2026) sekitar pukul 02.00 WIB di BRILink Trikarya yang berlokasi di Jalan Cristopel Mihing.

    Pelaku diduga masuk melalui pintu belakang dengan cara menjebol kunci menggunakan benda tajam. Aksi tersebut terekam kamera pengawas (CCTV). Dalam rekaman terlihat seorang pria mengenakan pakaian serba gelap dan menutupi wajah, diduga untuk menghindari identifikasi.

    Beruntung, pelaku tidak sempat membawa barang apa pun. Pemilik usaha memastikan tidak ada kerugian materiil dalam kejadian tersebut.

    “Barang tidak ada yang hilang, kerugian nihil,” ujarnya.

    Meski gagal, insiden ini menambah panjang daftar kejahatan yang membuat warga kian waswas. Maraknya pencurian, pembobolan, hingga perampokan dinilai telah menggerus rasa aman masyarakat, terlebih saat memasuki bulan suci Ramadan.

    Lalu, mengapa justru saat Ramadan angka kejahatan cenderung meningkat?

    Berdasarkan keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, lonjakan kriminalitas menjelang dan selama Ramadan kerap dipicu oleh tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini diperparah oleh perubahan pola aktivitas masyarakat, seperti rumah dan tempat usaha yang ditinggal saat tarawih, tadarus, atau sahur.

    Selain itu, kriminolog dari Universitas Indonesia menilai, meningkatnya konsumsi selama Ramadan tidak selalu diimbangi kemampuan ekonomi yang memadai. Hal ini menciptakan dorongan melakukan kejahatan, terutama saat peluang terbuka lebar akibat menurunnya kewaspadaan lingkungan di jam-jam ibadah malam.

    Kombinasi antara faktor ekonomi, kesempatan, dan lemahnya pengawasan inilah yang membuat Ramadan kerap menjadi momentum rawan kriminalitas.

    Kondisi tersebut mendorong warga dan pelaku usaha berharap adanya peningkatan patroli keamanan, penguatan ronda lingkungan, serta kesadaran kolektif agar Ramadan di Kota Sampit tidak terus dibayangi rasa takut, melainkan kembali menjadi bulan yang aman dan penuh ketenangan. (***)

  • Cerai Gugat Mendominasi, Potret Rapuhnya Ketahanan Keluarga di Kotim

    Cerai Gugat Mendominasi, Potret Rapuhnya Ketahanan Keluarga di Kotim

    SAMPIT, Kanalindependen.id–  Lonjakan perkara perceraian kembali menjadi cermin rapuhnya ketahanan keluarga di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Sepanjang 2025, Pengadilan Agama Sampit mencatat mayoritas perkara yang ditangani berasal dari gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri.

    Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, total 1.073 perkara ditangani Pengadilan Agama Sampit, terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara baru yang masuk sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, 996 perkara berhasil diputus, sementara 77 perkara masih menjadi tunggakan di akhir tahun.

    Data menunjukkan, cerai gugat mendominasi dengan 713 perkara, jauh melampaui cerai talak yang tercatat sebanyak 184 perkara. Selain perkara perceraian, pengadilan juga menangani perkara itsbat nikah, dispensasi kawin, serta penetapan ahli waris, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan perkara cerai.

    Faktor penyebab perceraian pun relatif seragam. Perselisihan dan pertengkaran rumah tangga menjadi pemicu utama dengan 683 perkara, disusul faktor meninggalkan pasangan dan persoalan ekonomi. Minimnya perkara yang disebabkan faktor lain menunjukkan konflik internal rumah tangga masih menjadi persoalan dominan.

    Dari sisi kinerja, Pengadilan Agama Sampit mencatat tingkat penyelesaian perkara yang tinggi. Sebagian besar perkara diputus dalam waktu kurang dari tiga bulan. Upaya hukum lanjutan juga tergolong minim, menandakan sebagian besar putusan diterima para pihak.

    Seluruh perkara yang masuk sepanjang 2025 tercatat 100 persen didaftarkan melalui sistem e-Court, menegaskan komitmen pengadilan dalam mendorong pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Namun di balik capaian tersebut, tingginya angka cerai gugat menjadi alarm serius bagi upaya penguatan ketahanan keluarga di Kotim. (***)

  • Pangkalan Habis, Eceran Menumpuk, Ada Apa dengan Distribusi LPG 3 Kg di Sampit?

    Pangkalan Habis, Eceran Menumpuk, Ada Apa dengan Distribusi LPG 3 Kg di Sampit?

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Informasi bahwa LPG 3 kilogram sudah kembali tersedia di pangkalan tak sepenuhnya membawa kelegaan. Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, warga justru menemukan kenyataan yang berlawanan: pangkalan kosong, sementara tabung gas justru menumpuk di pengecer dengan harga jauh lebih mahal.

    Seorang warga Mentawa Baru Ketapang mengaku mendatangi pangkalan setelah mendengar kabar pasokan gas LPG subsidi telah masuk. Namun harapan itu pupus.

    “Katanya hari ini gas sudah ada di pangkalan. Tapi pas didatangi, barangnya tidak ada dan dibilang sudah habis. Anehnya, di eceran malah banyak tabung isi LPG 3 kilo, harganya Rp35 ribu sampai Rp40 ribu lebih per tabung,” ujar Hidayat, Selasa (24/2/2026).

    Kondisi tersebut memicu pertanyaan di tengah warga. LPG 3 kilogram adalah gas bersubsidi yang seharusnya lebih dulu tersedia di pangkalan resmi dengan harga eceran tertinggi (HET). Jika pangkalan kosong, bagaimana pengecer justru memiliki stok melimpah?

    “Kalau di pangkalan habis, bagaimana caranya pengecer bisa punya banyak stok?” tambahnya.

    Situasi ini memperkuat kecurigaan warga bahwa distribusi LPG 3 kilogram tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akses warga kecil ke gas bersubsidi terasa makin sempit, sementara harga di tingkat pengecer terus melambung.

    Padahal sebelumnya, pemerintah daerah melalui pernyataan resmi yang dimuat kanalindependen.id menegaskan bahwa kelangkaan LPG subsidi bukan disebabkan stok habis, melainkan gangguan teknis dan distribusi. Setelah inspeksi mendadak (sidak), harga pun diklaim akan kembali normal.

    Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Gas masih sulit ditemukan di pangkalan, sementara harga di pengecer tetap jauh di atas HET. Bagi warga, ini menimbulkan jarak antara klaim kebijakan dan realitas sehari-hari.

    Dalam kondisi terdesak, rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro tak punya banyak pilihan selain membeli di pengecer dengan harga mahal. Gas melon, yang seharusnya melindungi kelompok rentan dari lonjakan biaya hidup, justru berubah menjadi beban tambahan.

    Jika pemerintah menyatakan stok tersedia, maka pertanyaan kuncinya bukan lagi soal jumlah, melainkan ke mana gas itu mengalir. Tanpa pengawasan distribusi yang ketat dan transparan dari agen, pangkalan, hingga pengecer LPG 3 kilogram berisiko terus bocor dari jalur resmi.

    Selama pangkalan tetap kosong dan eceran terus menumpuk, wajar jika warga mempertanyakan efektivitas sidak dan pengawasan. Sebab bagi mereka, gas subsidi bukan sekadar angka dalam laporan melainkan kebutuhan harian yang menentukan apakah dapur bisa tetap menyala. (***)

  • Kelangkaan LPG Subsidi Dipastikan Bukan Karena Barang Habis, Tapi Gangguan Teknis dan Distribusi

    Kelangkaan LPG Subsidi Dipastikan Bukan Karena Barang Habis, Tapi Gangguan Teknis dan Distribusi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kelangkaan LPG 3 kg subsidi yang sempat menggerakkan warga untuk mencari gas melon di sejumlah pangkalan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bukan disebabkan karena stok habis, melainkan oleh kombinasi gangguan teknis pada fasilitas utama dan keseimbangan alokasi distribusi yang terkendala di lapangan.

    Sejak awal Ramadan 1447 Hijriah, banyak warga melaporkan pangkalan kosong, antre panjang, dan dapur rumahan harus menunda aktivitas memasak karena gas yang sulit didapat. Kondisi ini sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.

    Gangguan Kompresor dan Pengalihan Distribusi
    Menurut Robby, Kepala Operasional Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) , gangguan itu bermula dari kerusakan mesin kompresor di fasilitas pengisian unit SPBE Jalan HM Arsyad km 10 Sampit. Kompresor ini sangat vital karena berfungsi menyuplai gas ke seluruh nozel pengisian. Ketika mesin ini bermasalah, seluruh proses pengisian menjadi terganggu.

    “Kami langsung berkomunikasi dengan pihak Pertamina untuk pengalihan sebagian alokasi. Dari SPBE juga langsung pengadaan unit baru, dan baru hari ini bisa dioperasikan normal,” jelas Robby. Ia menambahkan bantuan alokasi dari Pertamina kini dibagi sebagian ke Pangkalan Bun dan sebagian lagi ke Titop atau daerah Tangkiling agar suplai tetap berjalan.

    Beberapa Nozel Sudah Normal, Ada yang Masih Disegel imbas penyegelan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah belum lama ini.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim Johny Tangkere, salah satu agen distribusi, menjelaskan dampak langsung dari gangguan teknis tersebut. Akibat kerusakan dan tindak lanjut petugas di lapangan, beberapa nozel sempat tidak berfungsi sehingga tampak “kosong”. Namun saat ini dari sebelas nozel yang tersedia, sembilan sudah beroperasi normal, sedangkan dua lainnya masih disegel oleh aparat.

    “Ini bukan kelangkaan karena barang tidak ada. Barangnya ada, hanya proses distribusinya yang terganggu akibat kerusakan alat dan proses pengambilan dari Pangkalan Bun yang harus antre,” ujar Johny. Ia menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam situasi ini.

    Masuk dari Luar Daerah Bukan karena Barang Habis
    Robby dan Johny sepakat bahwa LPG tetap tersedia di fasilitas pengisian, namun proses pengambilan harus menyesuaikan karena gangguan teknis di satu titik yang berdampak luas. Agen distribusi terpaksa mengambil gas dari Pangkalan Bun dan Palangka Raya, yang memakan waktu lebih lama dan membuat distribusi ke pangkalan lokal cukup tersendat.

    Seperti diketahui SPBE ini sempat diperiksa oleh pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim dan Polda Kalimantan Tengah.

    Menanggapi itu pihak SPBE memastikan tidak ada pengurangan volume atau praktik distribusi yang merugikan warga. Dari keterangan pihak SPBE, tidak ditemukan indikator pengurangan.

    “Tetapi pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan kepatuhan teknis dan prosedural di lapangan,” ungkap Robby.

    Sementara itu, dampak gangguan distribusi ini nyata dirasakan warga. Seperti diberitakan sebelumnya, banyak ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro di Sampit yang harus bersabar menunggu pasokan LPG tiba di pangkalan, bahkan harus berkeliling ke sejumlah tempat untuk mendapatkannya.

    Pengalaman ini sejalan dengan dinamika penataan distribusi LPG 3 kg bersubsidi yang diberlakukan pemerintah di tingkat nasional. Pemerintah memang telah merapikan sistem distribusi dengan menyesuaikan status pengecer menjadi sub-pangkalan resmi guna memastikan subsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau oleh masyarakat.

    Namun kenyataannya di lapangan, proses penyesuaian sistem distribusi ini memunculkan tantangan baru  antrean panjang, pemindahan titik distribusi, hingga kebutuhan sosialisasi yang belum sepenuhnya merata. Sejumlah lembaga pengawas juga mencatat masih adanya kelemahan dalam distribusi yang dapat berdampak pada keterjangkauan masyarakat.

    Kelangkaan LPG 3 kg subsidi di Kotim bukan karena stok hilang, melainkan akibat gangguan teknis dan proses distribusi yang belum pulih sepenuhnya. Masyarakat tetap diimbau untuk tenang karena suplai barang tersedia, dan pihak terkait terus menormalkan operasional serta pengawasan distribusi di pangkalan. (***)

  • Masak Tak Bisa Ditunda, Gas Subsidi Justru Tersendat

    Masak Tak Bisa Ditunda, Gas Subsidi Justru Tersendat

    SAMPIT, Kanalindpenden.id – Pagi hingga sore hari di sejumlah sudut Kota Sampit, satu pemandangan yang sama berulang: warga keluar-masuk warung dan pangkalan gas, berharap menemukan tabung elpiji 3 kilogram. Harapan itu kerap berujung kecewa.

    Memasuki awal Ramadan 1447 Hijriah, LPG (Liquefied Petroleum Gas) subsidi yang lebih dikenal sebagai gas melon dilaporkan sulit didapat di berbagai wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Tabung hijau yang selama ini menjadi sandaran dapur rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro mendadak menghilang dari rak-rak pengecer.

    Erna, warga Kecamatan Baamang, mengaku harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mendapatkan satu tabung gas.

    “Biasanya mudah. Tapi kemarin saya mutar ke beberapa warung dan pangkalan dulu enggak ada,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

    Keluhan serupa disampaikan Irus, warga Baamang lainnya. Ia mengatakan, sebagian besar pengecer yang didatangi memberikan jawaban yang sama.

    “Sudah mutar-mutar, jawabannya gas belum masuk atau sudah habis,” katanya.

    Bagi rumah tangga, kondisi ini terasa makin berat karena kebutuhan memasak meningkat. Sahur dan berbuka membuat aktivitas dapur tak bisa ditunda.

    “Kalau Ramadan kan lebih sering masak. Waktu gas habis dan susah dicari, jelas merepotkan,” tambah Erna.

    Dampaknya tak berhenti di dapur rumah tangga. Sejumlah pelaku usaha kecil pedagang gorengan hingga warung makan rumahan ikut terdampak. Beberapa di antaranya terpaksa mengurangi produksi karena pasokan gas tak kunjung didapat.

    Di tengah keresahan warga, pemerintah daerah angkat bicara. Wakil Bupati Kotim Irawati, menjelaskan bahwa gangguan distribusi terjadi akibat kendala teknis pada fasilitas pengisian elpiji.

    Menurutnya, satu alat pengisian mengalami kerusakan, sementara satu fasilitas lainnya disegel oleh Polda Kalimantan Tengah, sehingga proses pengisian tidak berjalan optimal.

    “Kalau yang disampaikan, ada kerusakan satu alat, kemudian satu lagi disegel, sehingga tidak bisa melakukan pengisian. Akibatnya, distribusi tentu terganggu,” ujarnya.

    Kondisi tersebut membuat sejumlah agen terpaksa melakukan pengisian ke luar daerah, seperti Pangkalan Bun. Imbasnya, distribusi ke pangkalan-pangkalan di Kotim menjadi terlambat.

    Meski demikian, Irawati menegaskan stok LPG 3 kilogram sebenarnya masih tersedia. Persoalannya bukan pada ketiadaan gas, melainkan hambatan dalam proses pengisian dan pendistribusian.

    “Bukan tidak ada sama sekali. Gas tetap ada, hanya pengisiannya yang terganggu sehingga distribusinya tidak lancar,” tegasnya.

    Pemerintah daerah, kata dia, terus memantau perkembangan distribusi dan berharap pasokan segera kembali normal agar kebutuhan masyarakat selama Ramadan dapat terpenuhi.

    Namun bagi warga di lapangan, persoalan gas melon bukan semata soal penjelasan teknis. Yang mereka hadapi adalah kenyataan sehari-hari: warung kosong, stok tak menentu, dan dapur yang nyaris tak bisa digunakan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari dinas teknis terkait pengawasan distribusi di tingkat pengecer.

    Jika stok memang tersedia, pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa gas sulit ditemukan di tangan warga. Di titik inilah pengawasan distribusi menjadi krusial. Tanpa kontrol yang ketat dan transparan, LPG bersubsidi berpotensi tidak merata dan melenceng dari sasaran.

    Gas elpiji 3 kilogram bukan sekadar komoditas. Ia adalah penyangga hidup rumah tangga kecil dan usaha mikro. Selama distribusinya tersendat dan evaluasi tak kunjung terbuka, kelangkaan gas melon akan terus menjadi cerita berulang dan warga kembali diminta bersabar, sementara kebutuhan dapur tak pernah bisa menunggu.(***)

  • Harga Naik, Dapur Rumah Tangga Kian Sempit

    Harga Naik, Dapur Rumah Tangga Kian Sempit

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Pagi hari di pasar Sampit selalu dimulai dengan hitung-hitungan. Bukan hanya soal timbangan, tapi juga soal cukup atau tidaknya uang belanja hari ini. Saat Ramadan, hitungan itu terasa makin ketat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kotawaringin Timur mencatat inflasi di Sampit menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025 menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Angkanya naik, tapi yang lebih cepat naik adalah rasa khawatir di rumah-rumah warga.

    “Sekarang belanja harus pilih-pilih. Kalau dulu bisa beli ayam sama ikan, sekarang salah satu saja,” kata Hidayah, ibu rumah tangga di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ia mengaku pengeluaran dapur meningkat, sementara penghasilan suaminya tetap.

    Kenaikan paling terasa ada pada bahan pangan. Beras, cabai, telur, daging ayam, hingga gula perlahan naik. Bagi rumah tangga, komoditas itu bukan pilihan melainkan kebutuhan harian yang sulit dikurangi.

    Tekanan tak hanya dirasakan pembeli. Di lapak kecil Fauzi, pedagang sembako, juga ikut terjepit.

    “Modal naik terus, tapi kalau harga kami ikutkan naik terlalu tinggi, pembeli kabur,” ujarnya. Ia mengaku sering menurunkan margin keuntungan agar dagangan tetap laku, meski risikonya pendapatan harian makin menipis.

    Kepala BPS Kotim Eddy Surahman, menyebut lonjakan inflasi menjelang hari besar keagamaan memang pola berulang. Namun pada 2025, tekanannya lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi tahunan yang semula di kisaran 1–2 persen naik mendekati 3 persen, dan hingga awal 2026 masih bertahan di atas 2 persen.

    Masalahnya, penghasilan warga tak bergerak secepat harga. Sektor informal, buruh harian, hingga pedagang kecil menghadapi kenyataan yang sama: biaya hidup naik, daya beli turun.

    Pemerintah daerah merespons dengan langkah-langkah klasik operasi pasar, pengawasan distribusi, dan koordinasi antarinstansi. Namun bagi warga dan pedagang kecil, pertanyaannya sederhana: seberapa jauh kebijakan itu benar-benar menahan harga di lapangan?
    Inflasi bukan sekadar angka di rilis statistik. Ia hadir di dapur rumah tangga, di lapak kecil pasar, dan di keputusan harian warga apakah lauk hari ini dikurangi, atau kebutuhan lain ditunda.

    Tanpa kebijakan yang lebih berani dan tepat sasaran mulai dari jaminan pasokan pangan, perlindungan pedagang kecil, hingga intervensi harga yang konsisten inflasi akan terus menjadi beban yang diam-diam dipikul rumah tangga. Dan dalam kondisi itu, warga hanya bisa terus menyesuaikan diri, sementara harga melaju lebih cepat dari kemampuan mereka mengejar. (***)

  • Sungai yang Dihidupi Warga, Kini Dihuni Ancaman

    Sungai yang Dihidupi Warga, Kini Dihuni Ancaman

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Sungai Mentaya sore itu tampak seperti biasa. Air mengalir pelan di tepian Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Beberapa warga masih beraktivitas, sebagian lainnya sekadar duduk di lanting. Hingga seekor buaya muncul ke permukaan dan memperlihatkan sesuatu yang membuat jantung berdegup lebih cepat.

    Dalam rekaman video warga yang beredar luas, Sabtu sore (21/2/2026), buaya tersebut terlihat sedang menyantap mangsanya. Tubuhnya mengapung sesaat, rahangnya bekerja, lalu perlahan menghilang kembali ke dalam sungai.

    “Nah tenggelam, susah selesai buayanya makan ayam,” ucap seorang perempuan dalam video itu, suaranya terdengar tegang.

    Bagi warga Pelangsian, pemandangan itu bukan sekadar tontonan. Sungai Mentaya masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari tempat mandi, mencuci, memancing, hingga jalur aktivitas warga. Karena itu, kemunculan buaya yang terekam jelas sedang makan memunculkan kembali rasa waswas.

    Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sungai yang sama telah berulang kali menjadi lokasi kemunculan buaya, bahkan konflik antara manusia dan satwa liar. Video sore itu seperti pengingat bahwa ancaman tersebut belum benar-benar pergi.

    Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Sampit Muriansyah, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Untuk sementara, warga diminta mengurangi aktivitas di Sungai Mentaya, terutama di sekitar lokasi kemunculan buaya.

    “Kami minta masyarakat berhati-hati saat beraktivitas di sungai, khususnya di titik-titik yang sering muncul buaya,” ujarnya.

    Menurut Muriansyah, kemunculan buaya di sekitar permukiman umumnya dipicu oleh ketersediaan makanan. Bangkai hewan, sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai, serta ternak yang dipelihara di bantaran sungai membuat buaya terbiasa mendekat.

    “Kalau sungai menjadi sumber makanan, buaya akan terus kembali. Lama-kelamaan mereka menganggap area itu sebagai wilayah aman,” jelasnya.

    Kekhawatiran warga Pelangsian juga bukan tanpa dasar. Data kejadian konflik buaya–manusia di Kotawaringin Timur sepanjang 2010–2025 mencatat lebih dari 50 insiden, dengan Sungai Mentaya menjadi lokasi yang paling sering muncul. Korban bukan hanya luka-luka, tetapi juga meninggal dunia. Aktivitas korban pun beragam mulai dari mandi, mencuci, memancing, hingga beraktivitas di lanting.

    Artinya, kemunculan buaya yang terekam kamera sore itu bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola panjang konflik manusia dan satwa liar di sungai yang sama.

    Karena itu, BKSDA kembali mengingatkan pentingnya peran warga dalam menjaga sungai. Tidak membuang bangkai atau sampah ke aliran air, tidak memelihara ternak di bantaran sungai, serta segera melapor jika melihat buaya muncul ke permukaan.

    “Kami berharap masyarakat ikut menjaga lingkungan sungai. Pencegahan hanya bisa berjalan kalau ada kesadaran bersama,” tegas Muriansyah.

    Sore telah berlalu, buaya kembali tenggelam. Namun bagi warga Pelangsian, rasa cemas belum sepenuhnya surut. Sungai yang selama ini menjadi sumber hidup kini kembali mengingatkan: ada bahaya yang mengintai, tepat di bawah permukaan air yang tampak tenang. (***)

  • Perampokan BRILink di HM Arsyad Jadi Alarm Tata Ruang Keamanan, Pelaku Dimudahkan Desain Gerai

    Perampokan BRILink di HM Arsyad Jadi Alarm Tata Ruang Keamanan, Pelaku Dimudahkan Desain Gerai

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Aksi perampokan di sebuah gerai BRILink di Jalan HM Arsyad, Sampit, membuka fakta lain di balik kejahatan tersebut. Bukan semata keberanian pelaku, melainkan lemahnya tata ruang keamanan yang membuat aksi berlangsung cepat, senyap, dan berakhir tanpa hambatan berarti.

    Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku berhelm merah terlihat langsung mengarah ke meja kasir, mengeluarkan senjata tajam, lalu meminta uang. Kurang dari satu menit, pelaku berhasil kabur melalui pintu yang sama saat ia masuk. Tidak ada penghalang, tidak ada jeda waktu, dan tidak terlihat sistem pengamanan aktif yang mampu memperlambat aksi.

    “Ruang transaksi seperti ini terlalu ‘ramah’ bagi pelaku kejahatan. Aksesnya lurus, jarak kasir sangat dekat, dan tidak ada buffer keamanan,” ujar Teguh Wibowo, salah seorang pejabat perbankan di Sampit yang dimintai pendapat.

    Kasir Terlalu Terbuka
    Dari evaluasi visual CCTV, posisi kasir berada di sudut sempit dan langsung berhadapan dengan pintu masuk. Meja kasir rendah tanpa pembatas fisik membuat pelaku berada dalam jangkauan langsung senjata tajam. Situasi ini, menurut ahli, menempatkan petugas pada risiko tinggi dan memperkecil peluang menyelamatkan diri.
    Selain itu, jalur masuk yang sama berfungsi sebagai jalur kabur. “Pelaku tidak perlu berpikir. Masuk, ancam, ambil uang, keluar. Desain ruang seperti ini memangkas waktu kejahatan secara ekstrem,” jelasnya.

    Kamera Ada, Tapi Tak Menekan
    Meski gerai dilengkapi kamera CCTV, posisinya berada di sudut atas ruangan. Kamera jenis ini dinilai lebih berfungsi sebagai dokumentasi, bukan pencegah.
    “Pelaku justru lebih takut kamera sejajar wajah. Kamera plafon sering tidak memberi efek psikologis,” katanya.

    Tak ditemukan pula tombol panik, alarm senyap, atau sistem pengunci tertunda (delay system) yang dapat menahan pelaku beberapa detik waktu krusial untuk respons lingkungan sekitar.

    Rekomendasi Perbaikan Mendesak
    Ahli merekomendasikan sejumlah langkah realistis untuk gerai BRILink skala kecil, terutama yang berada di jalur padat seperti Jalan HM Arsyad.

    Pertama, mengubah tata letak kasir dengan counter lebih tinggi dan pembatas akrilik tebal guna menciptakan jarak aman. Kedua, posisi meja kasir sebaiknya tidak menghadap langsung pintu masuk, melainkan menyamping agar tidak mudah diserobot.

    Ketiga, pemasangan tombol panik tersembunyi yang terhubung ke sirene luar atau ponsel pemilik. Keempat, penambahan kamera eye-level dengan penanda “wajah terekam jelas”. Kelima, penerapan aturan wajib membuka helm dan penutup wajah bagi seluruh pelanggan.

    “Banyak aksi kriminal batal hanya karena pelaku dipaksa membuka helm,” tegasnya.

    Batasi Uang, Selamatkan Nyawa
    Langkah operasional juga dinilai penting. Di antaranya membatasi uang tunai di meja kasir, terutama pada jam rawan siang hari dan menjelang magrib. Menurut ahli, keselamatan petugas harus menjadi prioritas utama.

    “Uang bisa dicari, nyawa tidak. Tata ruang yang aman akan membuat pelaku ragu sejak awal,” pungkasnya.

    Kasus ini diharapkan menjadi peringatan bagi pemilik gerai BRILink dan usaha sejenis di Sampit agar tidak lagi menyepelekan desain ruang. Sebab, dalam banyak kasus, kejahatan terjadi bukan karena peluang semata, tetapi karena ruang yang memudahkan. (***)