Kategori: Kotawaringin Timur

Ultimatum 14 Hari di Sebabi: Mangkir Lima Kali Sidang Adat, PT BAP Divonis Bersyarat Rp438,1 Miliar

SEBABI, kanalindependen.id – Lima kali panggilan persidangan dilayangkan. Lima kali pula Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai dibiarkan tanpa perwakilan dari PT Binasawit Abadipratama (PT BAP).

Korporasi itu hanya merespons rangkaian panggilan pada 10, 12, 14, 26, dan 27 Agustus 2026 tersebut lewat dua pucuk pesan dari telepon genggam.

Ketidakhadiran dalam persidangan sengketa agraria yang menggantung sejak 1996 ini berujung pada jatuhnya vonis denda total Rp438.110.620.000.

Putusan Nomor 002/MKMBH-KT/PTS/VIII/2026 itu dibacakan di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Jumat (28/8/2026).

Hukuman finansial ini dijatuhkan untuk mengganti kerugian masyarakat adat Desa Sebabi dan Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan.

”Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Takadu (PT Binasawit Abadi Pratama) adalah perbuatan yang tidak mencerminkan filosofi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dan juga tidak mencerminkan pada tatanan kehidupan bermasyarakat dengan menekuni Kasukup Belom Bahadat (Kelengkapan Hidup Berkesopanan, Beretika, Bermoral yang Tinggi) terhadap sesama,” kata Ketua Let Adat Wawan Embang, membacakan putusan di hadapan ratusan warga Sebabi.

Anatomi Denda Ratusan Miliar

Beban terbesar dalam putusan tersebut bertumpu pada kewajiban ganti untung senilai Rp437.361.120.000.

Angka ini dihitung sebagai 20 persen dari total nilai ekonomi pemanfaatan lahan seluas 1.607 hektare secara cuma-cuma selama 15 tahun (dari total 29 tahun sejak PT BAP menggarap kawasan itu pada 1996).

Penetapan 20 persen ini adalah angka yang diminta sendiri oleh pihak warga (Pangadu) kepada majelis, bukan potongan sepihak dari hasil pertimbangan hakim adat.

Majelis turut menjatuhkan dua sanksi adat (singer) terpisah di luar ganti untung utama. Pertama, denda Rp499.750.000 atas pelanggaran Pasal 90, 92, dan 95 Hukum Adat Dayak Tumbang Anoi 1894 terkait Koperasi Huas Sebabi.

Koperasi yang dibentuk PT BAP pada 1999 tersebut dinilai majelis tidak pernah menyalurkan hasilnya kepada warga.

Kedua, denda Rp249.750.000 atas ketidakkooperatifan korporasi sepanjang persidangan serta tindakan menghalangi Majelis Basara Hai saat menggelar sidang adat lapangan di lokasi sengketa pada 24 Agustus 2026. Denda kedua ini dibayarkan kepada majelis, bukan kepada warga.

Putusan turut mewajibkan PT BAP merealisasikan plasma 20 persen kepada masyarakat setelah ganti untung dibayar. Akses fasilitas umum berupa Jalan Begadang, Jalan Pungkok, dan Sungai Buluh Tibung hingga Jalan Simpang Ulin juga wajib dikembalikan.

Bila ganti untung dan plasma tidak direalisasikan, lahan seluas 1.607 hektare itu wajib dikembalikan utuh dalam kondisi saat ini kepada masyarakat Sebabi dan Bangkal.

Bom Waktu 14 Hari

Putusan ini belum otomatis final. Majelis memberi PT BAP waktu 14 hari kerja hingga Jumat, 18 September 2026, untuk berunding dan mencapai kesepakatan dengan perwakilan Sebabi dan Bangkal.

Jika sampai tanggal itu tidak tercapai kesepakatan, putusan dinyatakan final dan mengikat bagi para pihak.

Sengketa ini bermula dari klaim penggarapan paksa lahan ulayat masyarakat Dayak Sebabi dan Bangkal sejak 1996, saat alat berat PT BAP masuk menggusur ladang padi dan tanaman rotan warga.

Janji plasma dan ganti rugi yang dituangkan lewat pembentukan Koperasi Huas Sebabi pada 1999 tidak pernah terealisasi.

Pada 2001, sebanyak 1.000 lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama warga Sebabi justru diserahkan oleh PT BAP ke Bank BRI Palangka Raya, tanpa realisasi ganti rugi maupun plasma yang dijanjikan sampai saat ini.

Putusan ditandatangani sembilan Mantir Basara/Let Adat, dipimpin Ketua Let Adat Wawan Embang, didampingi delapan anggota, yakni Hermas Bintih Assan, Ardianson, Ethel Sumadi, Tenung, Syahrul Huda, Puja Guntara, Kuwi, dan Bambang Hermanto.

Komposisi ini memenuhi syarat kuorum sembilan anggota yang bersifat mutlak dalam persidangan adat ini. (ign)

Agustus 28, 2026
Api Tak Lagi Berhenti di Lahan, 8 Bangunan Terbakar di Kotim

SAMPIT, Kanalindependen.id – Kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) selama musim kemarau mulai mengancam bangunan warga.

Ancaman tidak hanya datang dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejumlah rumah, gudang, hingga bangunan usaha ikut terbakar di tengah kondisi cuaca yang kering dan maraknya titik api.

Sedikitnya delapan peristiwa kebakaran bangunan tercatat sejak status tanggap darurat karhutla dan kekeringan diberlakukan di Kotim mulai 30 Juli 2026.

Rangkaian kebakaran tersebut terjadi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Baamang, dan Kota Besi.

Kebakaran pertama terjadi pada Jumat, 7 Agustus 2026. Sebuah rumah semi permanen di Jalan DI Panjaitan, tepat di belakang SDN 3 Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, ludes terbakar.

Berikutnya pada Selasa, 11 Agustus 2026, kebakaran terjadi di Jalan Muchran Ali, Kecamatan Baamang. Api menghanguskan empat rumah dan satu gudang. Tiga bangunan lainnya turut terdampak.

Kebakaran kembali terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Sebuah rumah semi permanen di Jalan Diponegoro, Gang Garuda 2, Kelurahan Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi, terbakar.

Pada Senin, 17 Agustus 2026, api membakar gudang penyimpanan alat tulis sekolah di Jalan SPG Permai, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Lima hari kemudian, kebakaran melanda sebuah rumah kayu kosong di Jalan Pelita Barat, Gang Swadaya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Ancaman kebakaran berlanjut pada Selasa, 25 Agustus 2026. Dalam sehari, dua bangunan terbakar di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Kebakaran pertama menghanguskan bangunan bekas kandang babi di Jalan Pengaringan. Beberapa jam kemudian, api membakar sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Batu Mutiara.

Kebakaran terbaru terjadi pada Rabu, 26 Agustus 2026, di kawasan Perumahan Sinar Fajar, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Api menghanguskan gudang produksi batako yang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan pupuk. Satu rumah yang sekaligus digunakan sebagai pangkalan elpiji juga terbakar.

Dari rangkaian kejadian tersebut, sebagian kebakaran bangunan diduga berkaitan dengan karhutla yang terjadi di sekitar lokasi. Kondisi lahan yang kering membuat api berpotensi menjalar ketika berada dekat dengan permukiman atau bangunan.

Wakil Bupati Kotim Irawati meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Ia mengingatkan warga agar tidak hanya memperhatikan lahan, tetapi juga rumah yang ditinggalkan.

“Jadi kami berpesan agar para warga yang mempunyai lahan, tolong dijaga lahannya. Dan juga rumah yang ditinggalkan tolong dititipkan kepada tetangga,” ujar Irawati, Rabu (26/8/2026).

Irawati juga meminta warga memastikan instalasi listrik dan perangkat elektronik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah.

“Karena rata-rata kebakaran saat ini selain panas juga terjadi akibat korsleting listrik. Itu adalah rata-rata rumah yang ditinggal, yang tidak ada penghuninya,” katanya.

Menurutnya, kebakaran bangunan di tengah maraknya karhutla juga dapat memperburuk kualitas udara dan menambah kabut asap di Kotim.

“Jadi kami berpesan bagaimana kita menjaga rumah agar tidak ikut terbakar pada saat musim karhutla seperti ini. Nah, tentunya ini menambah sumbangan asap di daerah kita,” ujarnya.

Kondisi kemarau yang masih berlangsung membuat kewaspadaan perlu diperluas. Rumah kosong, gudang, bangunan usaha, dan permukiman yang berada dekat lahan terbakar perlu mendapat perhatian lebih.

Masyarakat diminta memastikan lingkungan sekitar rumah bersih dari bahan mudah terbakar dan segera melaporkan jika menemukan api yang berpotensi menjalar ke permukiman.(***)

Agustus 27, 2026
Karhutla Kotim Makin Liar: Orangutan Eksodus ke Perkebunan Warga Luwuk Bunter

SAMPIT, Kanalindependen.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengamuk di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian tak terbendung. Amuk api yang melumat hamparan lahan gambut dan kawasan hutan di Kecamatan Cempaga kini tidak hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga memicu krisis ekologi hebat: mendorong orangutan (Pongo pygmaeus) keluar dari ruang hidupnya.

Laju kebakaran yang merusak bentang alam di kawasan tersebut memaksa satwa langka dilindungi itu melakukan eksodus masif menuju area perkebunan warga di Desa Luwuk Bunter.

Menanggapi laporan darurat dari warga setempat bernama Nako, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit mendatangi lokasi untuk melakukan penelusuran pada Rabu (26/8/2026).

Akses menuju lokasi penyisiran terbilang sangat berat. Tim BKSDA harus menggunakan mobil, menembus jalur darat dengan sepeda motor, hingga melanjutkan penyisiran berjalan kaki menyusuri kebun warga yang didominasi tanaman karet, semak belukar, dan kelapa sawit.

Meski keberadaan fisik orangutan belum berhasil dijumpai dalam penyisiran yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 13.20 WIB tersebut, tim menemukan bukti otentik aktivitas satwa liar berupa sisa umbut dan kulit pohon yang baru saja dikelupas untuk dimakan. Kondisi sisa pakan yang masih basah mengindikasikan satwa tersebut belum lama berada di lokasi perkebunan.

Kepala BKSDA Resort Sampit, Muriansyah, mengonfirmasi temuan jejak pakan tersebut. Selain melakukan penyisiran satwa, personel di lapangan juga membaur bersama aparat desa Luwuk Bunter dan Polsek Kota Besi untuk memadamkan titik kebakaran serta memasang spanduk imbauan pencegahan karhutla.

“Petugas menemukan bekas sisa umbut atau kulit pohon yang diduga kuat bekas dimakan orangutan dengan kondisi masih basah. Petugas memberikan pengarahan kepada kepala desa dan warga terkait perilaku orangutan serta meminta warga untuk segera melapor jika satwa tersebut kembali terlihat,” kata Muriansyah, Kamis (27/8/2026).

Fenomena orangutan yang merambah masuk ke kebun warga di Luwuk Bunter menelanjangi kerusakan parah pada koridor habitat alam akibat kepungan karhutla. Musnahnya sumber pakan dan ruang jelajah primer membuat satwa liar terdesak mengambil risiko bermigrasi ke kawasan aktivitas manusia demi bertahan hidup.

BKSDA Kalteng bersama Satgas Karhutla Kotim wajib menyiagakan unit evakuasi satwa (wildlife rescue unit) yang dilengkapi peralatan medis dan pembius di zona rawan kebakaran Cempaga. Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya konflik fisik atau aksi anarkis dari warga yang khawatir akan keamanan kebunnya. Di sisi lain, jajaran kepolisian dan pemerintah daerah harus menjamin perlindungan hukum bagi orangutan yang terdesak api, sembari mempercepat pemadaman karhutla yang memicu eksodus satwa tersebut.(***)

Agustus 27, 2026
Abaikan Udara Beracun ISPU 108, Warga Sampit Nekat Olahraga di Tengah Kepungan Asap

SAMPIT, Kanalindependen.id – Kepungan kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), pada Kamis sore (27/8/2026) tak kunjung menyurutkan antusiasme warga untuk berolahraga di luar ruangan. Sejumlah warga nekad memicu aktivitas fisik di ruang terbuka tanpa memedulikan risiko bahaya paparan polusi udara tingkat tinggi.

Pantauan di lapangan menunjukkan kawasan ikonik Terowongan Nur Mentaya Sampit dan Stadion 29 Nopember Sampit tetap ramai dikunjungi. Mulai dari remaja hingga orang dewasa tampak asyik berjalan kaki, berlari, bersepeda, hingga bermain basket di area terbuka yang diselimuti lapisan asap gambut tebal.

Padahal, data resmi Aplikasi ISPUnet Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kota Sampit pada pukul 17.00 WIB menyentuh angka 108 dengan parameter kritis PM10. Angka ini menempatkan kualitas udara Sampit berada dalam Kategori Tidak Sehat, status yang secara klinis merugikan kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Maraknya aktivitas fisik di tengah pekatnya polusi memicu respons tegas dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kotim. Kepala Dispora Kotim, Muhammad Irfansyah, meminta masyarakat untuk bersikap rasional dan menghentikan seluruh aktivitas olahraga luar ruangan demi menghindari gangguan pernapasan akut.

“Kami dari Dispora mengingatkan, jika menjaga kebugaran tubuh memang perlu, tapi lihat situasinya. Kami menyarankan olahraga indoor saja, di dalam ruangan sajalah. Kami mengharapkan agar dikurangi ataupun dihentikan olahraga luar ruangan kalau kabut asap sedang pekat,” tegas Muhammad Irfansyah, Kamis (27/8/2026).

Imbauan senada disampaikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Nugroho Kuncoro Yudho. Ia menekankan bahwa melakukan olahraga berat di luar ruangan saat kualitas udara memburuk sangat berbahaya bagi organ pernapasan. Kebutuhan pasokan oksigen yang melonjak tinggi saat olahraga intensif dapat memicu kondisi hipoksia (kekurangan oksigen) serta memungut racun partikulat PM10 jauh lebih dalam ke paru-paru jika memaksa menggunakan masker ketat.

Pemandangan warga yang tetap berolahraga berat di Terowongan Nur Mentaya dan Stadion 29 Nopember di tengah status ISPU 108 menelanjangi rendahnya tingkat kesadaran bahaya polusi racun partikulat PM10 di tingkat akar rumput. Membiarkan paru-paru bekerja ekstra saat polusi tinggi sama saja mempercepat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang saat ini tengah ditangani 21 puskesmas se-Kotim.

Pemkab Kotim tidak bisa hanya mengandalkan imbauan normatif di media massa. Dispora dan Satpol PP Kotim didesak untuk melakukan penertiban dan penutupan sementara fasilitas olahraga luar ruangan publik (open-air athletic venues) seperti kompleks Stadion 29 Nopember saat indeks ISPU berada di atas ambang batas aman. Di sisi lain, Dinas Kominfo Kotim wajib memasang papan tulisan Indeks ISPU digital di titik-titik keramaian seperti Terowongan Nur Mentaya agar warga mengetahui secara real-time tingkat racun udara yang sedang mereka hirup.

Sayangi paru-paru Anda, hentikan olahraga luar ruangan saat asap pekat! ISPU Sampit tembus 108 Kategori Tidak Sehat! Dispora dan Pemkab Kotim wajib tegas batasi fasilitas olahraga luar ruangan! (***)

Agustus 27, 2026
Bupati Kotim: UKPBJ Harus Pastikan Setiap Rupiah Anggaran Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

SAMPIT, kanalindependen.id – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menuntut Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) tidak sekadar memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prosedur.

Lebih dari itu, UKPBJ harus mampu memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah memberikan manfaat nyata, mulai dari mendorong ekonomi daerah hingga mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Halikinnor saat membuka Kegiatan Konsultasi dan Pendampingan Penyusunan Bukti Dukung dan Persiapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Menuju PKP-BJ Proaktif Wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2026.

”Pengadaan barang/jasa bukan hanya persoalan bagaimana mendapatkan barang/jasa, tetapi juga bagaimana setiap rupiah anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Halikinnor.

Halikinnor menegaskan UKPBJ harus mampu berkembang menjadi pusat keunggulan pengadaan yang memberikan nilai tambah terhadap pembangunan daerah.

”Transformasi UKPBJ tidak cukup hanya dengan membentuk organisasi dan melaksanakan proses pemilihan penyedia. UKPBJ harus mampu menjadi pusat keunggulan pengadaan yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia meminta UKPBJ bergerak lebih jauh dari sekadar menjalankan proses administratif.

UKPBJ, kata dia, harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan profesional.

”UKPBJ harus mampu bergerak dari sekadar menjalankan proses administratif menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, profesional, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, orientasi tersebut penting agar pengadaan barang/jasa pemerintah tidak berhenti pada terpenuhinya tahapan prosedural, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

PKP-BJ Proaktif Bukan Sekadar Predikat

Dalam kesempatan itu, Halikinnor juga mengingatkan seluruh UKPBJ agar tidak memandang PKP-BJ Proaktif sebatas sebuah predikat atau pencapaian administratif.

Ia menilai PKP-BJ Proaktif seharusnya mencerminkan tingkat kematangan organisasi dalam menjalankan fungsi pengadaan, termasuk profesionalisme, inovasi dan kualitas layanan yang diberikan.

”PKP-BJ Proaktif bukan sekadar predikat atau pencapaian administratif. Lebih dari itu, PKP-BJ harus menjadi gambaran mengenai kematangan, profesionalisme, inovasi, dan kemampuan UKPBJ dalam memberikan layanan pengadaan yang berkualitas,” katanya.

Karena itu, penyusunan bukti dukung juga harus dilakukan secara substantif. Bukti dukung tidak boleh sekadar dikumpulkan untuk memenuhi persyaratan penilaian.

Halikinnor ingin dokumen tersebut benar-benar menggambarkan kinerja dan proses yang telah dilakukan UKPBJ serta manfaatnya terhadap organisasi dan pembangunan daerah.

”Penyusunan bukti dukung jangan dipandang hanya sebagai kegiatan untuk memenuhi persyaratan penilaian. Bukti dukung harus menggambarkan apa yang benar-benar telah dilakukan oleh UKPBJ, bagaimana proses tersebut memberikan manfaat bagi organisasi, serta bagaimana inovasi dan layanan UKPBJ mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah,” tegasnya.

Pengadaan Harus Berdampak pada Ekonomi Daerah

Halikinnor kemudian menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen terus memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

Baginya, pengadaan bukan semata persoalan bagaimana pemerintah memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan program dan kegiatan.

”Pengadaan pemerintah harus mampu menjadi salah satu instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Selain itu, pengadaan juga harus diarahkan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memperkuat pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta koperasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah.

”Pengadaan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan UMK dan koperasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah,” kata Halikinnor.

Dengan demikian, keberhasilan pengadaan tidak hanya diukur dari terlaksananya proses pemilihan penyedia, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat.

Kompetensi dan Integritas UKPBJ Harus Diperkuat

Untuk mewujudkan UKPBJ yang semakin matang, Halikinnor meminta seluruh jajaran UKPBJ se-Kalimantan Tengah terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Ia secara khusus meminta UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Timur ikut memperkuat kemampuan tersebut, termasuk dalam hal integritas dan pemanfaatan teknologi.

”Untuk itu, saya meminta jajaran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Tengah, terutama Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta kemampuan memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pengadaan,” tuturnya.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pengadaan yang berkualitas.

Selain kemampuan teknis, integritas juga menjadi fondasi agar proses pengadaan pemerintah dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Halikinnor juga mendorong terbangunnya sinergi antara LKPP RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh UKPBJ.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin matang, profesional, inovatif dan berintegritas.

”Mari kita bangun sinergi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI), Pemprov Kalteng, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh UKPBJ sehingga Kalimantan Tengah dapat memiliki ekosistem pengadaan yang semakin matang, profesional, inovatif, dan berintegritas,” ajaknya.

Halikinnor meminta para peserta tidak ragu berkonsultasi, berdiskusi, berbagi pengalaman maupun mempelajari praktik terbaik yang telah diterapkan daerah lain.

”Saya berharap seluruh UKPBJ Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dapat memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Jangan ragu untuk berkonsultasi, berdiskusi, berbagi pengalaman, dan belajar dari praktik terbaik yang telah dilakukan oleh daerah lain,” katanya.

Kehadiran LKPP RI dan UKPBJ Kota Depok sebagai narasumber memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan pembelajaran langsung mengenai strategi membangun UKPBJ yang semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sunarno, yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksana, dalam laporannya menjelaskan kegiatan tersebut diselenggarakan berdasarkan sejumlah regulasi dan kesepakatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Lima Target yang Ingin Dicapai

Sunarno menjelaskan terdapat lima tujuan utama dalam penyelenggaraan konsultasi dan pendampingan tersebut.

Pertama, meningkatkan pemahaman terhadap indikator dan capaian kematangan UKPBJ.

Kedua, meningkatkan pemahaman UKPBJ terhadap persyaratan dan mekanisme penilaian PKP-BJ Proaktif.

Ketiga, memberikan konsultasi dan pendampingan dalam penyusunan serta pemenuhan bukti dukung yang dipersyaratkan.

Keempat, menyusun langkah tindak lanjut dan strategi percepatan peningkatan kematangan UKPBJ menuju PKP-BJ.

Kelima, memperkuat koordinasi dan sinergi antar-UKPBJ di wilayah Kalimantan Tengah.

Dengan lima sasaran tersebut, kegiatan diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi menghasilkan langkah tindak lanjut yang dapat diterapkan masing-masing UKPBJ.

Diikuti Kepala UKPBJ se-Kalteng

Sunarno menyebut kegiatan diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

”Ada sekitar 35 peserta yang mengikuti kegiatan ini, terdiri atas Kepala UKPBJ se-Kalimantan Tengah dan pengelola kapabilitas UKPBJ,” ujarnya.

Adapun narasumber berasal dari Pembina Kapabilitas UKPBJ LKPP RI dan Pengelola Kapabilitas UKPBJ pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Depok.

Materi yang dibahas meliputi penyusunan bukti dukung dan persiapan UKPBJ menuju PKP-BJ Proaktif, berbagi strategi pencapaian UKPBJ PKP-BJ Proaktif, serta sesi helpdesk.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh UKPBJ di Kalimantan Tengah diharapkan memperoleh pendampingan yang komprehensif sehingga semakin siap memenuhi indikator PKP-BJ Proaktif.

Peningkatan kematangan UKPBJ juga diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di Kalimantan Tengah agar semakin profesional, transparan, akuntabel dan mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

”Kami ucapkan apresiasi kepada Pemkab Kotim yang telah mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan, serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan,” ujarnya.

Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret dalam membangun UKPBJ yang tidak hanya mampu memenuhi standar kematangan, tetapi juga profesional, berintegritas, inovatif, kolaboratif dan benar-benar berorientasi pada pelayanan serta manfaat pembangunan.

”Kami berharap melalui diskusi ini, kita bisa berbagi pengalaman, saling berkolaborasi untuk kemajuan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (hgn/ign)

Agustus 27, 2026
Cegah Perluasan Karhutla, Pemkab Kotim Turunkan Alat Berat Lakukan Metode Sekat Bakar

SAMPIT, kanalindependen.id – Keterbatasan armada dan sumber air membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membutuhkan strategi baru.

Pemkab Kotim mulai mengerahkan alat berat untuk mencegah perluasan api di lahan gambut dengan teknik sekat bakar di kawasan dengan intensitas kebakaran tinggi sekaligus memanfaatkan lubang yang dibuat sebagai sumber air baru untuk mendukung pemadaman.

Metode sekat bakar salah satunya dilakukan di Jalan Tjilik Riwut km 8. Titik lokasi kebakaran lahan ini menjadi perhatian, sebab sudah hampir sebulan Jalan Tjilik Riwut km 7 dan km 8 berkali-kali terbakar meski sudah berapa kali dipadamkan.

Pemadaman yang terus menerus pada satu kawasan yang sama, cukup menguras air dan tenaga personel.

Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya lahan yang terbakar berlokasi di kawasan gambut, api yang terlihat padam di atas permukaan, belum bisa dipastikan padam sepenuhnya.

Kedalaman gambut yang mencapai 2 meter dari dasar tanah, mengakibatkan api merembet dan berpotensi kembali menyala jika dipicu rumput atau ranting kering disertai hembusan angin.

BPBD Mulai Gunakan Ekskavator Buka Sekat Bakar

Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan upaya pengerukkan menggunakan bantuan ekskavator dengan membuat sekat bakar diharapkan dapat membatasi pergerakan api sekaligus membuka kemungkinan munculnya sumber air baru dari lubang yang dibuat alat berat.

“Mulai hari ini kami mencoba membuat sekat bakar di daerah dengan intensitas dan durasi kebakaran lahan yang panjang. Mudah-mudahan, sekat bakar ini bukan hanya membatasi kebakaran, tetapi lubang yang dibuka juga bisa menjadi embung air baru yang dapat digunakan untuk pemadaman,” kata Multazam saat ditemui di lokasi kebakaran lahan Jalan Tjilik Riwut km 8, Rabu (26/8/2026).

Multazam mengatakan ekskavator lengkap dengan operator yang dikerahkan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permjkiman (DSDABMBKPRKP) Kotim, mengerjakan pengerukkan untuk sekat bakar sepanjang satu kilometer.

”Kurang lebih sekitar satu kilometer yang kami coba kerjakan hari ini. Ada perintah dari para komandan agar alat berat terus digerakkan sesuai kebutuhan operasi. Pengerahan ekskavator juga telah diawasi langsung oleh Pak Bupati, Wakil Bupati dan Dandim,” ujarnya.

Hingga pukul 14.37 WIB, 26 Agustus 2026, BPBD Kotim mencatat sembilan titik kejadian yang masih ditangani petugas.

Namun, pada saat bersamaan masih terdapat sejumlah titik baru yang belum sempat ditangani.

Ia berharap pembuatan sekat bakar dapat membantu mempercepat penanganan sehingga pasukan darat dapat segera bergeser ke titik rawan lainnya.

”Memang ada beberapa titik baru yang belum sempat kami tangani,” katanya.

Menurutnya, kecepatan pasukan darat dalam membuat sekat bakar dan memanfaatkan sumber air yang tersedia menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat penanganan.

Pembuatan sekat bakar juga tidak hanya dilakukan di satu lokasi.

Multazam mengatakan, langkah tersebut dimungkinkan diterapkan di wilayah lain dengan mempertimbangkan intensitas dan perkembangan kebakaran.

”Dimungkinkan dilakukan di lokasi lain. Namun, nanti kami melihat intensitas kebakarannya karena saat ini ada beberapa titik yang terus kami pantau. Sementara ini, personel tetap bergerak melakukan pemadaman,” jelasnya.

Kawasan Dekat Bandara Butuh Penanganan Ekstra

Dari sejumlah kejadian kebakaran yang terjadi, lokasi kebakaran di Jalan Jaksa Agung dan Jalan Tjilik Riwut menjadi perhatian yang paling diprioritaskan. Hal itu dikarenakan, titik lokasi kebakaran berada di kawasan Bandara Haji Asan Sampit.

Jarak titik kebakaran dari pinggir jalan atau posisi unit petugas diperkirakan sekitar 500 hingga 550 meter.

Penanganan di lokasi tersebut tidak mudah karena terdapat hutan sekunder atau vegetasi pionir yang menyulitkan pergerakan pasukan darat.

Selain itu, kondisi gambut yang cukup tebal juga menjadi tantangan tersendiri.

”Jarak titik kebakaran dari pinggir jalan, dari unit kami, kurang lebih 500 hingga 550 meter. Penanganannya cukup panjang karena di dalamnya terdapat hutan sekunder atau vegetasi pionir, sehingga pergerakan pasukan darat mengalami kesulitan. Selain itu, gambut di daerah tersebut juga cukup tebal,” ungkapnya.

Lokasi tersebut masuk kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP. Karena itu, penanganannya harus dilakukan ekstra agar asap maupun kebakaran tidak sampai mengganggu keselamatan penerbangan transportasi udara.

”Penanganannya perlu ekstra agar transportasi udara tetap bisa berjalan seperti biasa,” tegas Multazam.

Lebih lanjut, Multazam memastikan metode pembuatan sekat bakar menggunakan alat berat diharapkam efektif menyekat perluasan api.

”Metode sekat bakar menggunakan bantuan alat berat ini merupakan upaya awal. Mudah-mudahan efektif menahan perluasan kebakaran,” katanya.

Setelah pembuatan sekat bakar, BPBD juga berencana membuka embung baru atau memperdalam embung lama yang sudah mengering.

Rencana pengerukkan parit atau drainase untuk embung air difokuskan pada 12 titik diantaranya di dua titik di Jalan Tjilik Riwut km 9 dan km 10, dua titik di Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, lima titik di Jalan Ir Soekarno (Lingkar Utara), dua titik di Jalan Moh Hattq (Lingkar Selatan) dan satu titik di Jalan Bawi Jahawen dekat Jalan Pelita Barat.

Pengerukan menggunakan alat berat ini, menjadi langkah penting karena keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama dalam pemadaman.

”Informasinya, selain di Jalan Tjilik Riwut km 8, pengerukkan juga sudah dilakukan di Jalaj Bawi Jahawen tetapi pembuatan saluran airnya tidak bisa dilanjutkan karena terus keluar lumpur,” ujarnya.

BPBD Punya Bahan Tambahan Pemadam, Tapi Hanya Dua Jeriken

Di sisi lain, BPBD Kotim juga memiliki bahan tambahan untuk pemadaman yang dinilai dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran, khususnya di lahan gambut.

Multazam menjelaskan, bahan serupa pernah digunakan pada 2023 melalui bantuan rekan-rekan balai melalui Manggala Agni.

Untuk kebutuhan tahun ini, BPBD telah meminta bantuan secara lisan. Namun, hingga kini belum mendapat tambahan karena kemungkinan ketersediaan stok terbatas.

Saat ini terdapat dua jeriken bahan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Universitas Palangka Raya. Namun, bahan tersebut belum digunakan karena jumlahnya sangat terbatas.

”Kalau ada zat tambahan untuk pemadaman, kami bisa menghemat sekitar 30 hingga 35 persen, baik dari sisi waktu, sumber daya, maupun bahan bakar,” jelasnya.

Berdasarkan paparan teknis yang diterima BPBD, air yang dicampur dengan bahan tersebut dapat lebih cepat masuk ke dalam tanah dan pori-pori gambut sehingga membantu mempercepat pemadaman api di bagian bawah permukaan.

Namun, dua jeriken yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk sekitar dua kali operasi atau kebutuhan empat unit tangki. Karena itu, BPBD belum berani menggunakannya secara luas.

”Kami hanya memiliki dua jeriken. Jumlah itu diperkirakan hanya cukup untuk sekitar dua kali operasi, atau kebutuhan empat unit tangki. Kami belum berani menggunakannya lebih luas karena persediaannya belum mencukupi,” kata Multazam.

Akan Diuji pada Unit Tertentu

BPBD berencana menempatkan bahan tersebut pada unit tertentu untuk digunakan apabila diperlukan.

Penentuan unit dan lokasi penggunaannya masih menunggu perkembangan kondisi di lapangan.

Multazam mengatakan bahan tersebut terutama akan dipertimbangkan untuk penanganan kebakaran yang membutuhkan pemadaman cepat dan tuntas, khususnya lokasi yang mendekati permukiman.

”Terutama dalam pemadaman di lokasi yang mendekati permukiman. Di lokasi seperti itu, kami membutuhkan penanganan cepat dan pemadaman secara tuntas,” ujarnya.

Menurutnya, pemadaman yang tidak tuntas berpotensi membuat api kembali muncul dan menimbulkan kepanikan maupun kesulitan bagi masyarakat sekitar.

Ia mengatakan pengalaman petugas dalam uji coba nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui efektivitas bahan tersebut dalam mempercepat pemadaman, terutama pada kebakaran lahan gambut.

”Pengalaman petugas di lapangan juga akan menjadi masukan untuk menilai apakah bahan tersebut dapat mempercepat penanganan, terutama pada kebakaran di lahan gambut,” katanya.

Multazam memastikan dua jeriken yang tersedia bukan sisa stok dari 2023. Bahan tersebut diberikan secara cuma-cuma pada 2025 dan produknya berasal dari Jepang.

BPBD juga belum menentukan secara pasti lokasi penggunaan bahan tersebut.

Pihaknya akan melihat perkembangan situasi dan menyiapkan unit tertentu yang dilengkapi bahan tersebut sebelum dilakukan uji coba.

Berharap Ada Tambahan dari Kementerian Kehutanan

Untuk mendapatkan pasokan tambahan, BPBD Kotim masih berkomunikasi dengan Manggala Agni dan mengajukan permintaan kepada Kementerian Kehutanan.

Multazam mengatakan, jika bahan tersebut tersedia dalam jumlah lebih banyak, penggunaannya dapat dimaksimalkan untuk membantu mempercepat penanganan karhutla.

”Kami masih melihat ketersediaannya. Kami juga terus berkomunikasi dengan rekan-rekan Manggala Agni. Mudah-mudahan ada bantuan lagi dari Kementerian Kehutanan,” katanya.

Ia menyebut bahan tersebut berdasarkan penelitian dinilai efektif, tetapi BPBD tetap akan melihat hasil penggunaannya secara langsung di lapangan.

”Berdasarkan hasil penelitian, bahan itu dinilai efektif. Namun, tentu kami akan melakukan uji coba di lapangan,” ujarnya.

Multazam menjelaskan, bahan tersebut disebut dapat menutup pori-pori oksigen sehingga kebakaran di bawah permukaan lebih cepat padam.

Namun, karena nama bahan tersebut tidak diingatnya secara pasti, BPBD masih menjadikan uji coba lapangan dan pengalaman petugas sebagai dasar untuk menilai efektivitasnya.

”Untuk saat ini, dua jeriken bahan kimia yang tersedia belum kami gunakan. Nanti akan kami uji coba di lapangan pada lokasi tertentu yang terjadi kebakaran lahan,” tandasnya. (hgn/ign)

Agustus 26, 2026
Sumber Air Jauh, Bupati Kotim Todong Perusahaan Sediakan Mobil Tangki Bantu Percepatan Pemadaman Karhutla

SAMPIT, kanalindependen.id – Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur masih menghadapi kendala serius pada ketersediaan air.

Jarak sumber air dengan titik kebakaran mencapai satu hingga lima kilometer, membuat armada harus berulang kali bolak-balik mengisi air sebelum kembali ke lokasi pemadaman.

Kebutuhan mempercepat suplai air itu membuat Bupati Kotim Halikinnor meminta perusahaan ikut turun tangan dengan menyediakan tambahan mobil tangki untuk mendukung pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau.

Bupati Kotim Halikinnor menegaskan, kebutuhan di lapangan saat ini bukan hanya armada mobil pemadam, tetapi kendaraan yang mampu membawa dan menyuplai air ke sejumlah titik lokasi kebakaran.

”Yang dibutuhkan adalah tangki air untuk menyuplai air ke lokasi pemadaman, bukan semata-mata mobil pemadam,” kata Halikinnor dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (24/8/2026).

Halikin meminta dukungan armada air disebarkan sesuai sebaran titik kebakaran. Jangan sampai kekuatan penanganan hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, sementara api meluas ke wilayah lainnya.

”Jangan sampai kebakaran hanya ditangani di seputar kota, sementara titik api meluas ke kawasan lain,” tegasnya.

Dalam rapat, sejumlah perusahaan seperti PT PT Nusantara Sawit Persada (PT NSP) membantu selang pemadaman 1,5 inn sebanyak 20 roll dan PT Borneo Sawit Perdana (PT BSP) membantu selang 1,5 inn sebanyak 26 roll dan PT Musirawas Grup membantu selang 40 roll.

Namun, Halikin menyebut kebutuhan yang kini dinilai lebih mendesak adalah armada untuk menyuplai air.

Halikinnor menyebut pemerintah daerah memang memiliki beberapa unit kendaraan penyedia air.

Tetapi, tambahan armada dari pihak lain tetap dibutuhkan untuk mempercepat distribusi air ke lokasi kebakaran.

Permintaan Bupati kemudian diarahkan kepada sejumlah perwakilam perusahaan yang hadir dalam rapat.

Halikinnor menanyakan apakah perusahaan dapat langsung memberikan bantuan mobil tangki atau masih harus meminta persetujuan manajemen.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penambahan armada, perwakilan Wilmar menyatakan kesanggupannya menyediakan satu unit mobil tangki.

Halikinnor kemudian meminta tambahan armada tersebut segera dipersiapkan untuk mendukung operasi karhutla.

Ia juga meminta perusahaan lain yang tidak memiliki mobil tangki untuk membantu dalam bentuk kendaraan dobel kabin beserta sopirnya.

Kendaraan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional di lapangan, termasuk membantu mobil tangki pemadam dalam menyuplai kebutuhan air.

Halikinnor juga meminta perusahaan segera berkoordinasi dengan pimpinan atau manajemen masing-masing untuk memastikan bentuk dukungan yang dapat diberikan.

Perusahaan Diminta Perkuat Peralatan di Lahan Konsesi

Permintaan bantuan tidak hanya ditujukan untuk mendukung operasi pemadaman yang sedang berlangsung.

Halikinnor menegaskan setiap perusahaan, termasuk perusahaan yang menjalankan kerja sama operasi (KSO), harus memiliki kesiapan peralatan untuk mencegah dan menangani kebakaran di wilayah kerja masing-masing.

Peralatan yang harus tersedia antara lain tangki air, selang, pompa dan personel.

Dalam rapat, perwakilan perusahaan menyampaikan kondisi wilayah kerja mereka sejauh ini aman. Peralatan penanganan api juga disebut telah tersedia di dalam area kerja.

Halikinnor meminta laporan mengenai kondisi tersebut tetap disampaikan kepada pimpinan dan manajemen perusahaan.

Ia juga meminta pemantauan dan koordinasi dengan Damkar maupun BPBD diperkuat untuk memastikan seluruh perusahaan dan KSO memiliki peralatan yang memadai.

”Jangan sampai kebakaran terjadi di area dalam, tetapi peralatannya tidak tersedia,” katanya.

Halikinnor menegaskan kesiapan perusahaan penting karena kebakaran yang terjadi di wilayah kerja harus dapat segera ditangani sebelum meluas ke kawasan lain.

Setelah operasi karhutla selesai, Damkar dan BPBD juga diminta melakukan evaluasi terhadap kesiapan peralatan perusahaan.

Halikinnor menilai perusahaan idealnya memiliki sedikitnya dua mobil tangki. Dengan demikian, satu unit tetap dapat digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan, sementara satu unit lainnya dapat diperbantukan ketika terjadi keadaan darurat.

Sumber Air Berjarak hingga 5 Kilometer

Persoalan armada tidak terlepas dari kondisi sumber air di lapangan.

BPBD Kotim melaporkan sejumlah sumber air yang digunakan untuk mendukung pemadaman tersebar di delapan titik, di Jalan HM Arsyad Sungai Mentawa, Jalan Pramuka Ring Drain, Sungai Tambulihan Jalan Tjilik Riwut km 10, Sungai Mentaya dekat Polsek KPM, Jalan Jenderal Sudirman km 5 dekat Warung Tahu Sumedang, sungai di belakang Perumahan Sultan serta beberapa lokasi lainnya.

Selain itu, adapula dua titik sumur bor baru yang dibuat Manggala Agni berada di titik Jalan Tjilik Riwut km 7 dan Simpang Kandan.

Wakil Ketua Harian III Posko Karhutla dan Kekeringab Kotim Rihel menjelaskan bahwa jarak antara sumber air dan titik kebakaran di sejumlah lokasi berkisar satu hingga lima kilometer.

”Jarak yang cukup jauh membuat kendaraan harus berulang kali keluar dari lokasi pemadaman untuk mengambil air, kemudian kembali membawa pasokan ke titik api,” jelas Rihel.

Pola pengisian berulang itu membutuhkan waktu, terlebih ketika kebakaran berada jauh masuk ke dalam lahan dan membutuhkan pasokan air secara terus-menerus.

”Persoalan lain juga dihadapi personel di lapangan saat melakukan pemadaman yang cukup jauh, kami membutuhkan selang yang cukup. Panjang selang yang tersedia sebelumnya juga belum mencukupi untuk mencapai sumber air. Selang kemudian diperpanjang dan dipasang, tetapi air yang terus menyusut masih menjadi hambatan,” ungkap Rihel.

Mobil Tangki Pemadam Disiagakan 18 Unit

BPBD mencatat jumlah mobil tangki air yang tersedia saat ini sekitar 18 unit. Jumlah itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang sekitar 14 unit.

Sebanyak tujuh unit milik BPBD siap digunakan, termasuk armada yang berada di posko dan Posko Dapur.

Selain armada pemerintah, dukungan juga datang dari relawan, Yon TP/923, Kodim 1015, Polres Kotim, Disdamkarmat, KPHP, seluruh SOPD dan sejumlah perusahaan serta 38 unit mobil suplai air yang dibawa menggunakan profil tank.

Namun, bertambahnya jumlah armada belum otomatis menyelesaikan persoalan suplai air.

Mobil tangki berkapasitas 12.000 liter, misalnya, tidak dapat digunakan di semua lokasi karena bobot kendaraan berisiko merusak jalan.

Karakteristik medan dan akses menuju titik api akhirnya menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis armada yang dapat digunakan.

Karena itu, kebutuhan di lapangan bukan sekadar menambah jumlah mobil pemadam, melainkan memastikan tersedia kendaraan yang mampu membawa air mendekati titik kebakaran sesuai kondisi akses.

Pertamina Hanya Layani Pasokan Air Hari Kerja

BPBD juga menyampaikan bahwa Depo Pertamina dapat membantu pasokan air pada hari kerja, Senin hingga Jumat. Namun, layanan tersebut tidak tersedia pada Sabtu dan Minggu.

Keterbatasan waktu layanan membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber air alternatif yang dapat digunakan ketika bantuan dari depo tidak tersedia.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah membangun atau mengeruk kolam penampungan air di kawasan yang membutuhkan.

Lokasi yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain Lingkar Selatan, Lingkar Utara dan Jalan Jaksa Agung R Soeprapto.

Pemkab Kotim juga telah merencanakan 12 titik yang dekat dengan lahan terbakar untuk pengerukkan parit untuk embung air yang nantinya menjadi sumber air yang dapat digunakan untuk pemadaman.

”Pengerukan parit ini ada sekitar 12 titik yang mulai dikerjakan oleh DSDABMBKPRKP Kotim. Hari ini pengerukkan embung air dikerjakan di Jalan Bawi Jahawen dekat simpang Jalan Pelita Barat dan pengerukkan untuk penyekatan area lahan yang terbakar agar tidak semakin meluas di Jalan Tjilik Riwut km 8,” pungkas Rihel. (hgn/ign)

Agustus 26, 2026
Karhutla Sampit Jadi Kuburan Massal Satwa: Puluhan Ular dan Biawak Ditemukan Terpanggang

SAMPIT – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung wilayah Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, menyisakan jejak kelam bagi kelangsungan hidup satwa liar.

Hutan yang terbakar tak sekadar hangus melalap pepohonan, tetapi telah berubah menjadi kuburan massal bagi beragam jenis satwa yang tak sempat menyelamatkan diri dari kepungan api.

Dampak memprihatinkan ini ditemukan langsung oleh komunitas pencinta reptil di Sampit. Dalam kurun dua pekan terakhir penelusuran di lokasi terdampak karhutla, mereka justru mendapati puluhan ekor satwa liar telah tewas mengenaskan dalam kondisi menjadi bangkai terpanggang.

Harry Siswanto, salah seorang pencinta reptil Sampit, mengungkapkan bahwa seluruh temuan satwa selama dua minggu belakangan mulai dari 20 ekor sanca kembang (Malayopython reticulatus), satu ekor king cobra, tiga ekor ular dipong, satu ekor ular air, hingga satu ekor biawak ditemukan sudah tak bernyawa akibat terbakar.

“Itu yang kami temukan, lalu bagaimana di lokasi yang tak dapat kami jangkau?” ucapnya dengan lesu.

Harry mengaku sangat sedih dan prihatin melihat maraknya bencana karhutla yang merenggut nyawa satwa-satwa tersebut.

Ia menaruh harapan besar agar peristiwa tragis ini tidak terus berulang dan jumlah satwa yang menjadi korban terpanggang tidak semakin bertambah.

Bagi Harry dan para pencinta satwa, keberadaan reptil maupun predator alami di kawasan hutan Kotim merupakan penyeimbang ekosistem yang sangat krusial dalam menjaga rantai makanan tetap stabil.

Kondisi ini juga mendapat perhatian serius dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit. Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, turut menyampaikan keprihatinannya atas masifnya kematian satwa liar di lokasi kebakaran.

Pihaknya merasa heran sekaligus miris melihat satwa secepat biawak pun ikut tewas terpanggang. Menurut Muriansyah, biawak yang dikenal lincah dan mampu bergerak cepat tersebut diduga kuat terkurung di tengah kepungan kobaran api yang membesar dengan sangat cepat, sehingga terjebak dan tidak sempat melarikan diri ke tempat aman.

Muriansyah menekankan bahwa BKSDA sangat resah dan khawatir terhadap masa depan serta keberlangsungan hidup satwa liar jika karhutla terus berulang.

“Musnahnya vegetasi dan terputusnya rantai makanan di dalam hutan memicu ancaman baru, yakni migrasi satwa yang tersisa ke kawasan pemukiman warga,” katanya.

Ancaman tersebut kini telah menjadi kenyataan di lapangan. Dalam beberapa hari terakhir, BKSDA kerap menerima laporan mengenai hadirnya satwa seperti orangutan dan beruang yang mulai masuk ke perkebunan warga hingga mendekati pemukiman akibat terdesak oleh asap dan kobaran api. (***)

Agustus 26, 2026
Kebakaran Sinar Fajar, Gudang Solar dan Pangkalan LPG di Baamang Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Tembus Rp500 Juta

SAMPIT, Kanalindependen.id – Kebakaran di Jalan Sinar Fajar, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, pada Rabu pagi (26/8/2026), ternyata tak hanya memakan satu tempat usaha warga. ini juga difungsikan sebagai pangkalan LPG serta gudang penyimpanan pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

“Bangunan berukuran 20 x 30 meter milik warga bernama Suprianto ini juga difunsgikan sebagai tempat tinggal,” ungkap Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha Disdamkarmat Kotim Nursinggih.

Amuk si jago merah yang menghanguskan struktur bangunan tersebut terjadi sekitar pukul 10.06 WIB. Keberadaan tabung gas dan tumpukan BBM di dalam bangunan memicu kobaran api membesar dengan sangat cepat. Saat insiden berlangsung, bangunan tersebut hanya dijaga oleh seorang perempuan bernama Sumina.

Pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim bergerak cepat begitu menerima laporan darurat pada pukul 10.06 WIB. Lima unit armada pemadam dikerahkan penuh dan tiba di lokasi dalam kurun waktu sepuluh menit. Operasi penanganan berlangsung sengit dengan melibatkan sinergi lintas instansi, mulai dari Tim Posko Karhutla, TNI, Polres Kotim, BPBD, PLN, Dinas Lingkungan Hidup, PMI, hingga jajaran relawan pemadam kebakaran.

Nursinggih mengonfirmasi bahwa seluruh kobaran api berhasil dilokalisir dan proses pendinginan (mopping up) diselesaikan total pada pukul 12.09 WIB.

“Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut,” imbuhnya

Sementara penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan pihak berwajib. Kerugian sementara ditaksir mencapai Rp500 juta.

Rangkaian musibah ini makin memperpanjang daftar kelam rentetan kebakaran pemukiman di wilayah perkotaan Sampit dalam kurun waktu dua hari terakhir, menyusul insiden rumah ludes di Jalan Batu Mutiara, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, pada Selasa malam.

Terungkapnya fungsi asli bangunan di Sinar Fajar sebagai pangkalan LPG dan gudang penyimpanan solar menelanjangi lemahnya pengawasan zonasi keselamatan bangunan usaha yang menyatu dengan kawasan permukiman warga. Menjadikan rumah tinggal sebagai tempat penimbunan BBM dan gas elpiji di tengah cuaca kemarau ekstrem sama saja menanam bom waktu di lingkungan warga.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) bersama Satpol PP Kotim didesak untuk segera menggelar audit perizinan dan inspeksi kelayakan terhadap seluruh pangkalan LPG serta tempat penyimpanan BBM eceran yang beroperasi di kawasan padat penduduk. Di sisi lain, jajaran Polres Kotim wajib mengusut tuntas standar keselamatan dan prosedur penyimpanan solar di lokasi tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian pemicu kebakaran. (***)

Agustus 26, 2026
Sampit Dikepung Gelombang Kebakaran: Tiga Musibah Beruntun Hantam Pemukiman dan Tempat Usaha dalam 24 Jam

SAMPIT, Kanalindependen.id – Gelombang teror kebakaran di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), makin tak terkendali. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, tiga musibah kebakaran hebat melanda berbagai penjuru kota, mulai dari area pemukiman padat hingga kawasan usaha warga.

Musibah terbaru mengguncang kawasan Sinar Fajar, Jalan Ir Soekarno, Lingkar Utara Sampit, pada Rabu pagi (26/8/2026). Kobaran api melumat habis sebuah bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha penjualan batako dan bata.

Lokasi kebakaran yang berdempetan dengan perumahan warga memicu kepanikan masal sebelum akhirnya enam unit armada pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk mengisolasi api. Seorang warga sekitar, Teguh, membenarkan kepanikan warga di jalur utama Lingkar Utara tersebut.

“Benar ada kebakaran di Sinar Fajar, Jalan Ir Soekarno Lingkar Utara. Yang terbakar tempat jual batako dan bata, lokasinya dekat perumahan,” ujar Teguh di lokasi kejadian, Rabu (26/8/2026).

Insiden Rabu pagi ini menyusul musibah mematikan pada Selasa malam (25/8/2026) sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Batu Mutiara, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Sebuah rumah panggung berbahan kayu ludes terbakar saat ditinggal pergi penghuninya.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim beserta relawan yang menerjunkan lima unit armada sempat mengalami kendala kritis akibat keringnya anak-anak sungai di sekitar lokasi akibat musim kemarau.

Komandan Peleton I Disdamkarmat Kotim, Ahmad Ilham Wahyudi, membeberkan perjuangan berat personelnya di tengah krisis air baku di lapangan.

“Mengingat kita musim kemarau, kita memang agak kesulitan untuk pengambilan air karena beberapa anak sungai sudah kering. Kita harus bolak-balik ke mako Damkarmat untuk suplai air. Beruntung kobaran api berhasil dilokalisir sehingga tidak menghanguskan seluruh bangunan di sebelahnya,” ungkap Ahmad Ilham Wahyudi, Selasa malam (25/8/2026).

Rangkaian musibah ini melengkapi insiden Selasa siang sebelumnya, di mana sebuah bangunan kayu di sekitar Pengaringan Permai, Jalan Jenderal Soedirman, juga dilaporkan terbakar. Hingga kini, pihak Kepolisian bersama Disdamkarmat Kotim masih melakukan penyelidikan intensif guna mengidentifikasi penyebab pasti serta total kerugian materiil dari tiga lokasi kebakaran tersebut.

Rentetan tiga peristiwa kebakaran dalam kurun 24 jam di Sampit menelanjangi krisis ketahanan armada pemadam saat menghadapi kekeringan ekstrem di musim kemarau. Keringnya pasokan air baku di anak-anak sungai perkotaan menjadi sinyal bahaya bagi keselamatan aset dan nyawa warga Kotim.

Pengambilan air baku yang harus bolak-balik ke Mako Disdamkarmat memakan waktu krusial (response time). Pemkab Kotim didesak untuk segera membuat titik pangkalan air (water intake point) darurat menggunakan tangki penyimpan kapasitas besar di tiap kelurahan rawan kebakaran. Di sisi lain, tingginya frekuensi kebakaran di siang dan malam hari mengindikasikan tingginya risiko korsleting listrik serta kecenderungan perambatan api di lingkungan sekitar bangunan yang mengering. Pemkab Kotim wajib menggalakkan patroli siaga pemukiman dan instruksi pembersihan vegetasi kering di sekitar tempat usaha dan rumah warga. (***)

Agustus 26, 2026