cms.kanalindependen.id

Kategori: Opini

  • Enam Bulan Tanpa Honor, Buruknya Tata Kelola dan Wajah Buram Negara di Level Terbawah

    Enam Bulan Tanpa Honor, Buruknya Tata Kelola dan Wajah Buram Negara di Level Terbawah

    Perangkat desa, RT, kader posyandu, hingga anggota BPD di Bantian pernah bekerja berbulan-bulan tanpa kepastian gaji.

    Sejak pertengahan 2025, honor mereka tertunda, bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga miskin tersendat, sementara pelayanan tetap berjalan.

    Gaji dan bantuan itu baru dibayar lunas pada 9 Februari 2026 setelah kecamatan, inspektorat, dan Pemkab turun tangan.

    Pelunasan di ujung tidak menghapus fakta bahwa selama enam bulan negara membiarkan layanan dasar di level desa berjalan di atas punggung orang-orang yang haknya digantung.

    Persoalan Bantian bukan sekadar masalah administratif, melainkan cermin buruknya tata kelola desa.

    Seorang Kaur Keuangan merangkap bendahara memegang terlalu banyak kendali, laporan berlarut, dan hak-hak perangkat macet sejak sekitar Juli hingga Desember 2025.

    Pada level atas, pengawasan kecamatan dan inspektorat baru tegas ketika kisruh sudah menjadi konsumsi publik, sementara DPRD harus bersuara keras menagih penjelasan DPMD dan Pemkab.

    Jika pola ini dibiarkan, desa-desa lain di Kotim berpotensi menyusul. Layanan publik tetap berjalan, tetapi orang-orang yang menggerakkannya kembali dipaksa bekerja dalam ketidakpastian.

    Laman: 1 2 3

  • Editorial: Mencuri di Titik Paling Lemah

    Editorial: Mencuri di Titik Paling Lemah

    Subsidi LPG 3 kilogram diberi label tepat sasaran dan melindungi masyarakat kecil. Negara menggelontorkan anggaran raksasa agar tabung melon itu bisa dibeli sekitar Rp22.000 di pangkalan.

    Dalam praktik di lapangan, anggaran besar terkadang beriringan dengan praktik curang. Dari korupsi besar-besaran hingga penyimpangan kecil-kecilan.

    Hasil operasi yang digelar Polda Kalteng, didukung tim dari Pemkab Kotim pada Rabu (12/2) lalu di Desa Pelangsian, menjadi isyarat pahit bagi masyarakat yang jadi sasaran program subsidi.

    Uji timbang di SPBE memperlihatkan tabung yang seharusnya berisi 3 kilogram gas, hanya terisi sekitar 2,7 hingga 2,8 kilogram.

    Selisih 0,2–0,3 kilogram itu mungkin tampak sepele di satu tabung, tetapi menjadi sangat serius ketika kita menyadari bahwa permainan terjadi di titik hulu pengisian.​

    Jika temuan itu benar, praktik yang diduga terjadi di SPBE bukan sekadar “kesalahan teknis”, melainkan bentuk penggerusan subsidi di titik paling lemah, yakni isi tabung yang tidak kasat mata.

    Warga tetap membayar harga subsidi penuh. Bahkan, di beberapa tempat lebih mahal di pengecer, tetapi tidak pernah benar‑benar menerima 3 kilogram gas seperti yang dijanjikan.

    Selisih Kecil, Kebocoran Besar

    Dari kasus di Pelangsian, kita tahu satu truk penyaluran memuat sekitar 560 tabung dan dijadikan dasar pengambilan 80 sampel timbang.

    Mengacu pada informasi selisih 0,2–0,3 kilogram per tabung yang diberitakan, tulisan ini menggunakan 0,2 kilogram sebagai ilustrasi konservatif.

    Jika tiap tabung kurang 0,2 kilogram, berarti setiap pembeli ”kehilangan” sekitar Rp1.466 nilai subsidi per tabung, jika memakai HET Rp22.000 sebagai acuan.​

    Dalam satu muatan truk 560 tabung, volume gas yang raib mencapai 112 kilogram—setara kira‑kira 37 tabung baru berisi penuh.

    Dinilai dengan HET, ini berarti sekitar Rp814.000 “tabung siluman” hanya dari satu kali pengisian truk. Jika pola ini terjadi setiap hari selama sebulan, potensi kebocorannya bisa menembus Rp24 jutaan.​

    Ingat, angka itu bukan vonis hasil penyidikan, tetapi ilustrasi matematis berdasar pola penyaluran dan kisaran selisih yang terpantau. Namun, cukup untuk menunjukkan betapa “sedikit” di timbangan bisa berarti ”banyak” keuntungan.

    Laman: 1 2 3

  • Editorial: Negara yang Gagal Menjaga Irigasi, Gagal Menjaga Warga

    Editorial: Negara yang Gagal Menjaga Irigasi, Gagal Menjaga Warga

    Negara sedang diuji dalam pusaran konflik kawasan irigasi Danau Lentang, Desa Luwuk Bunter, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Ada jaringan irigasi rawa yang sejak awal 2010‑an dibangun dan dipelihara dengan uang publik. Nilainya diperkirakan mendekati Rp10 miliar hanya untuk rehabilitasi dan pemeliharaan.

    Di sisi lain, ada warga yang berkali‑kali menyaksikan alat berat masuk ke jalur irigasi, kebun mereka digusur, dan hak atas tanah yang mereka rawat puluhan tahun diperdebatkan di atas kertas izin dan peta perizinan.

    Baca Juga: Negara Setengah Hati di Danau Lentang, Konflik Irigasi Dibiarkan Kembali Membara

    Konflik di Irigasi Danau Lentang bukan peristiwa spontan. Tahun 2023, warga Luwuk Bunter sudah mengeluhkan penggarapan di jalur irigasi, sampai Bupati Kotim turun tangan memerintahkan alat berat keluar dari lokasi.

    Api mereda, tapi tak padam. Akar persoalannya, status hukum irigasi, batas kawasan, hubungan dengan izin perusahaan, dan pemulihan hak warga.

    Tidak pernah benar‑benar diselesaikan tuntas. Awal 2026, pola yang sama terulang. Alat berat kembali datang, kebun warga kembali rata, somasi pertama dan kedua dilayangkan, dan negara lagi‑lagi datang terlambat, hanya setelah konflik membesar.

    Dari sisi anggaran, negara sebenarnya sudah lama ”hadir” di Danau Lentang. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Danau Lentang dibiayai melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan proyek rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan yang berulang hingga 2022.

    Anggota DPRD Kalteng Alexius Esliter mengakui bahwa salah satu paket pemeliharaan 2022 senilai sekitar Rp1,4 miliar dia ikut kawal, dan menegaskan bahwa irigasi itu adalah aset pemprov sekaligus APL cadangan ketahanan pangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan warga, bukan korporasi.

    Artinya, secara formal, Danau Lentang bukan ruang kosong, tetapi infrastruktur publik yang sudah ”dibeli” oleh rakyat melalui pajak dan anggaran.

    Namun, kehadiran negara di atas kertas tidak otomatis berubah menjadi perlindungan di lapangan. Warga seperti John Hendrik dan Apolo bersaksi bahwa lahan mereka di jalur irigasi, yang sudah ditanami sawit rakyat dan direncanakan untuk tanaman pangan, dibuka dengan alat berat tanpa persetujuan, lalu dipersiapkan sebagai bagian blok tanam perkebunan.

    Laman: 1 2

  • Editorial: Membaca Jejak Uang Narkoba, Menyamar Jadi Mesin Pencuci Uang

    Editorial: Membaca Jejak Uang Narkoba, Menyamar Jadi Mesin Pencuci Uang

    Serial trilogi tentang jejak uang haram jaringan narkoba Salihin alias Saleh bukan sekadar rangkaian berita perkara pidana. Artikel itu upaya menelanjangi bagaimana uang haram bekerja.

    Diam-diam, sistematis, dan berlapis. Di balik wajah ekonomi yang tampak biasa.

    Dari tambak ikan di Puntun, rekening kerabat yang mendadak aktif, hingga tanah dan ruko yang berubah kepemilikan, publik diperlihatkan satu pola.

    Uang haram tidak pernah berhenti di satu titik. Terus bergerak. Menyaru. Mencari bentuk yang lebih aman.

    Pengadilan kemudian membaca pergerakan itu sebagai rangkaian. Angka-angka dalam mutasi rekening tidak berdiri sendiri.

    Ia bertaut dengan relasi sosial, dengan nama keluarga, dengan properti yang terlihat sah.

    Kita diperlihatkan bagaimana pencucian uang bukan sekadar teknik menyamarkan dana, melainkan mekanisme yang memanfaatkan kepercayaan dan kedekatan.

    Kasus ini penting bukan semata karena besarannya, tetapi karena cara kerjanya.

    Menunjukkan bagaimana ekonomi bayangan bisa hidup berdampingan dengan ekonomi formal.

    Tambak ikan tetap tampak seperti usaha. Ruko tetap terlihat seperti investasi. Rekening tetap tampak seperti tabungan biasa. Padahal, di baliknya, ada aliran yang tidak pernah benar-benar netral.

    Kanal Independen mengangkat serial ini bukan untuk mengulang dakwaan, apalagi membangun sensasi.

    Kami memilih membedah jejaknya karena publik berhak memahami bagaimana uang haram bergerak dan menjelma.

    Selama ini, pemberitaan narkoba sering berhenti pada penangkapan dan vonis. Padahal, yang lebih menentukan adalah bagaimana uangnya bekerja setelah itu.

    Uang haram yang dibiarkan berputar akan melahirkan ketimpangan baru. Ia membeli pengaruh, membangun legitimasi semu, bahkan bisa menata ulang struktur sosial di lingkungan kecil.

    Ketika aset berubah bentuk menjadi tanah dan bangunan, dampaknya tak lagi hanya soal hukum, tetapi juga soal distribusi ekonomi dan keadilan sosial.

    Sebagai media lokal, kami merasa berkewajiban melihat lebih jauh dari headline persidangan.

    Kami ingin pembaca memahami bahwa perkara ini bukan sekadar kisah satu terdakwa. Melainkan cermin tentang bagaimana sistem diuji.

    Bagaimana aparat membaca jejak keuangan, bagaimana pengadilan menilai bukti, dan bagaimana masyarakat perlu waspada terhadap ekonomi yang tumbuh terlalu cepat tanpa penjelasan rasional.

    Liputan ini adalah bagian dari komitmen itu. Membaca yang tersembunyi. Menjelaskan yang rumit. Dan memastikan bahwa ketika hukum bekerja, publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memahami konteksnya.

    Jejak uang mungkin berusaha disamarkan. Tetapi ketika ia terbaca, tugas kita adalah memastikan ia dipahami. (redaksi)

  • Dana Pemilu dan Senyap yang Mencurigakan

    Dana Pemilu dan Senyap yang Mencurigakan

    Pemilu memerlukan uang. Tidak sedikit. Karena itu, ia juga membutuhkan kejujuran yang jauh lebih besar. Tanpa itu, demokrasi hanya tinggal prosedur.

    Dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Timur menghadirkan persoalan yang tidak bisa disederhanakan sebagai kesalahan administratif.

    Hal yang dipersoalkan bukan sekadar nominal, melainkan cara dana publik itu dikelola, dicatat, dan dipertanggungjawabkan.

    Informasi yang beredar menunjukkan adanya kejanggalan. Dokumen yang patut diuji ulang, nilai belanja yang sulit dijelaskan secara rasional, serta pola penggunaan pihak ketiga yang menimbulkan tanda tanya.

    Semua itu berdiri di atas satu fakta dasar; dana tersebut berasal dari publik dan digunakan atas nama demokrasi.

    Dalam kondisi seperti ini, sikap lembaga menjadi penting. Transparansi bukan pilihan tambahan, melainkan kewajiban.

    Setiap keterlambatan penjelasan, setiap jawaban yang mengambang, dan setiap upaya meredam pertanyaan justru memperberat beban kecurigaan.

    Lebih ironis lagi jika dibandingkan dengan realitas kerja penyelenggara pemilu di lapangan. Petugas TPS bekerja dalam jam panjang, tekanan tinggi, dan tanggung jawab yang tidak kecil.

    Mereka menjaga suara rakyat agar tidak hilang. Ketika kemudian muncul dugaan pengelolaan dana yang tidak wajar di tingkat atas, rasa keadilan publik wajar terganggu.

    Dugaan bukanlah putusan. Tidak ada vonis di ruang redaksi Kanal Independen. Proses hukum harus berjalan pada jalurnya, tanpa dorongan, tanpa penggiringan.

    Namun, membiarkan kejanggalan berlalu tanpa pertanyaan juga bukan sikap yang bisa dibenarkan.

    Diam tidak selalu netral. Dalam perkara dana publik, diam acap kali dibaca sebagai penghindaran.

    Kasus ini semestinya menjadi cermin. Bukan hanya bagi satu lembaga atau satu daerah, tetapi bagi sistem hibah pilkada secara keseluruhan.

    Tanpa pengawasan yang ketat dan pertanggungjawaban yang benar-benar terbuka, dana pemilu akan selalu menjadi wilayah rawan.

    Demokrasi tidak runtuh karena kritik. Ia justru rapuh ketika kritik dianggap gangguan. Publik tidak sedang mencari sensasi. Publik hanya ingin tahu apakah uang yang dikeluarkan atas nama mereka benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.

    Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan terang, maka pemilu memang akan tetap berlangsung. Kotak suara tetap dibuka. Surat suara tetap dihitung. Tetapi kepercayaan—yang seharusnya menjadi inti demokrasi—akan terus terkikis. Perlahan, nyaris tanpa suara. (redaksi)