cms.kanalindependen.id

Tag: dprd kotim

  • Pagu Pendidikan Kotim Susut Rp114 Miliar Saat 2.488 Anak Putus Sekolah

    Pagu Pendidikan Kotim Susut Rp114 Miliar Saat 2.488 Anak Putus Sekolah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Keran anggaran pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) perlahan menyempit. Pagu awal yang sebelumnya tercatat Rp701,8 miliar pada 2025 kini terpangkas menjadi Rp587,4 miliar untuk APBD murni 2026.

    Penghematan tajam ini berhadapan langsung dengan data pahit dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sebanyak 2.488 anak Kotim putus sekolah, jumlah terbanyak di seantero Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Persimpangan antara tuntutan lapangan dan keterbatasan kas ini mewarnai penyampaian pemandangan umum enam fraksi dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I DPRD Kotim, Senin (26/10/2026).

    Mayoritas fraksi menggunakan ruang paripurna tersebut untuk menagih agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mampu memecahkan persoalan riil di lapangan.

    Empat fraksi menyuarakan tuntutan dengan frekuensi nada yang nyaris sama. Fraksi PKS NasDem menegaskan regulasi tersebut harus operasional dan solutif terhadap berbagai problem riil di lapangan.

    Fraksi Golkar menyebut pembentukan perda baru tidak boleh hanya sebatas penyesuaian aturan dan kewenangan, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata pendidikan daerah.

    Fraksi Gerindra menegaskan penyusunan raperda tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan aspek regulasi atau formalitas administrasi semata.

    Fraksi PKB turut memperkuat barisan dengan menyebut pembaruan regulasi tidak boleh hanya bersifat administratif, harus ada perbaikan substantif yang menjawab persoalan nyata di lapangan.

    Standar penerapan lapangan semacam ini sebenarnya pernah disuarakan oleh jajaran eksekutif.

    Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan berharap perda tersebut tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan di lapangan saat uji publik raperda September lalu.

    Rancangan regulasi ini kala itu masih menyandang nama Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

    Napas Kas Daerah yang Menyempit

    Fraksi PKS NasDem yang diketuai H. Suprianto mencatat pidato pengantar Bupati pada rapat paripurna sebelumnya memuat frasa penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

    Catatan spesifik itu diangkat saat membahas pendidikan inklusif dan afirmasi bagi keluarga prasejahtera.

    PKS NasDem meminta kejelasan instrumen agar layanan anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak sekadar bersifat simbolis, melainkan benar-benar terakomodasi secara terukur di setiap kecamatan.

    Kanal Independen mencatat frasa ketergantungan pada kas ini berulang kali meluncur dari pejabat Pemkab Kotim sepanjang tahun.

    Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan PNF Disdik Kotim Legendaria Okta Bellary Nusaku menyebut besaran insentif tiap daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangannya.

    ”Semua kembali pada kemampuan daerah masing-masing,” ujarnya, pada Mei 2026 lalu.

    Dia saat itu menegaskan Kotim setiap tahun selalu menyediakan pos anggaran insentif guru PAUD.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim Kamaruddin Makkalepu, pada bulan yang sama, menyebut PPPK paruh waktu akan ditingkatkan menjadi penuh waktu saat keuangan daerah membaik dan sesuai kebutuhan formasi.

    Wakil Bupati Irawati juga menegaskan prioritas pembangunan harus menyesuaikan kapasitas keuangan daerah ketika KUA-PPAS 2027 disepakati pada Juli 2026.

    Lima Persen untuk Menghidupkan Mutu

    Rincian pagu pendidikan 2026 yang mengering ini sempat dipaparkan Yolanda Lonita Fenisia pada Desember 2025 saat ia masih menjabat Pelaksana Tugas Kepala Disdik Kotim. Porsi alokasi untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan hanya tersisa sekitar 5 persen.

    Penyusutan paling tajam menghantam Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) bidang pendidikan. Pos yang penggunaannya sudah dikunci pusat ini menguap dari sekitar Rp100 miliar pada 2025 menjadi tersisa sekitar Rp8 miliar pada 2026.

    Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Bupati Halikinnor pada Oktober 2025 yang menyebut Kotim kehilangan transfer dari pusat mencapai Rp383 miliar akibat efisiensi.

    Gaji dan tunjangan ASN serta PPPK menyerap sekitar 57 persen pagu, dengan nilai sekitar Rp334 miliar. Porsi 38 persen lainnya berwujud dana nonfisik, meliputi BOS dan BOP Rp86,4 miliar, tunjangan profesi guru Rp125,9 miliar, tunjangan khusus guru Rp12,7 miliar, dan tambahan penghasilan guru sekitar Rp183 juta.

    Paparan tersebut juga merinci gaji tenaga kontrak dan PPPK paruh waktu Rp12,7 miliar, serta belanja rutin operasional kantor Disdik dan 17 koordinator wilayah kecamatan Rp1,9 miliar.

    Selain gaji, tunjangan, dana nonfisik, dan belanja rutin kantor, pos yang tersisa murni hanya BOS daerah Rp5 miliar dan DAU SG Rp8,3 miliar. Hitungan Kanal Independen menunjukkan seluruh pos yang dirinci itu berjumlah sekitar Rp587 miliar, menggenapi nilai pagu.

    Belanja daerah Kotim 2026 sebenarnya dirancang bertambah Rp90,27 miliar lewat KUPA dan Perubahan PPAS yang disepakati 10 Agustus 2026. Dana tambahan ini dialokasikan untuk membiayai kebutuhan prioritas, termasuk peningkatan kualitas SDM, kendati porsi spesifik untuk pendidikan belum terungkap di sumber terbuka.

    Hitungan persentase memperlihatkan pagu awal tersebut masih memenuhi batas aman konstitusi. Disdik menyatakan pemerintah daerah tetap mengalokasikan minimal 20 persen APBD untuk pendidikan.

    Pagu Rp587,4 miliar tersebut setara sekitar 30 persen dari total belanja APBD murni 2026 sebesar Rp1,981 triliun. Capaian ini tidak lepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-V/2007 yang menyatakan frasa “gaji pendidik dan” dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tidak lagi mengikat.

    Majelis hakim kala itu menilai hal ini memudahkan pemerintah memenuhi kewajiban anggaran pendidikan dengan memasukkan gaji pendidik ke dalam hitungan 20 persen.

    Pengelolaan porsi inilah yang disorot tajam oleh dewan. Fraksi PKB yang diketuai M. Abadi mengutip Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 49 UU Sisdiknas untuk mendesak anggaran pendidikan dikelola secara terbuka dan tepat sasaran.

    ”Anggaran diharapkan tidak hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Fraksi PKB.

    Fraksi Gerindra yang diketuai H. Rambat menyatakan, perda yang baik berpotensi tidak berjalan optimal di lapangan tanpa adanya jaminan komitmen penganggaran yang riil dari pemerintah daerah.

    ”Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari bertambahnya gedung, fasilitas, atau besarnya anggaran,” kata Fraksi Golkar mengingatkan. Berhasilnya pendidikan bermuara pada mutu pembelajaran, literasi, numerasi, kemampuan berpikir kritis, dan karakter.

    Fraksi PAN meminta komersialisasi pendidikan ditekan lewat tata kelola pengadaan dan operasional yang transparan serta bebas dari celah korupsi.

    PAN menyatakan dukungan pada penambahan anggaran pendidikan. ”Sepanjang dilaksanakan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan bebas dari persoalan tata kelola di masa lalu,” kata Fraksi PAN.

    Bupati Halikinnor memimpin rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi triwulan III pada hari yang sama dengan paripurna. Realisasi belanja APBD Kotim tercatat baru 57,65 persen, jauh tertinggal dari realisasi pendapatan yang mencapai 71,08 persen.

    Rancangan APBD 2027 yang disampaikan Wakil Bupati Irawati pada 14 September 2026 mematok belanja daerah Rp1,736 triliun. Proyeksi itu belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer lain dari pusat.

    Belasan Ribu Bangku Kosong

    Tuntutan Fraksi Golkar agar pemerintah daerah memperkuat pendataan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) memiliki fondasi data yang tebal. Data berbasis domisili anak di laman Kemendikdasmen yang diakses Kanal Independen pada Senin (26/10/2026) mencatat Kotim memiliki 11.038 ATS.

    Angka ini tersusun dari 4.550 anak belum pernah bersekolah, 2.488 putus sekolah, dan 4.000 lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

    Akumulasi anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan menempatkan Kotim di puncak klasemen se-Kalteng. Kabupaten Kapuas, yang mencatat total ATS tertinggi dengan 14.866 anak, memiliki 2.214 anak putus sekolah dan 3.673 anak lulus tidak melanjutkan.

    Data pada jenjang yang menjadi kewenangan kabupaten mencatat 677 anak putus sekolah di SD dan 860 di SMP. Ada pula 1.541 anak lulusan SD yang tercatat tidak melanjutkan ke SMP. Data juga merekam 1.119 anak berusia 7 sampai 12 tahun dan 1.059 anak berusia 13 sampai 15 tahun belum pernah merasakan bangku sekolah.

    Data ATS ini berproses melalui verifikasi dan validasi bersama operator desa, yang tahap keempatnya digelar di Kecamatan Parenggean pada 22 April 2026. Penelusuran lapangan bisa mengoreksi kekeliruan pencatatan statistik, bercermin dari temuan Disdikbud Kutai Timur yang mendapati lebih dari 3.000 anak tercatat ATS ternyata masih bersekolah.

    ”Tidak boleh ada lagi anak di Kotim yang putus sekolah karena terkendala ekonomi,” tegas Fraksi PKB.

    PKB meminta beasiswa dan bantuan disalurkan berbasis data valid, sebab faktanya masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang belum tersentuh bantuan.

    Fraksi PAN turut mendesak agar anggaran pendidikan menekan angka putus sekolah dan membuka akses bagi keluarga prasejahtera.

    Fraksi Golkar menyebut tiga regulasi yang harus diselaraskan agar jaring bantuan tidak tumpang tindih: Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu, serta Perbup Nomor 43 Tahun 2019 tentang bantuan seragam.

    Selain ketiga regulasi tersebut, salah satu penyaluran beasiswa yang tercatat di sumber terbuka adalah Beasiswa Gerbang Mentaya. Program itu pada 2024 mengalokasikan Rp1,7 miliar kepada 591 penerima. Golkar meminta sokongan sosial semacam ini terus berlanjut.

    Laju Merangkak Lama Sekolah

    Fraksi Golkar yang diketuai H Abdul Kadir membawa cerminan statistik ke ruang paripurna. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kotim, mengutip data BPS 2025, baru menyentuh 8,25 tahun, tertinggal di bawah Kalteng (8,96 tahun) dan Kotawaringin Barat (8,87 tahun).

    Fraksi itu meminta penjelasan eksekutif atas persoalan mendasar yang belum teratasi melalui kebijakan sebelumnya. Golkar juga mencatat harapan lama sekolah (HLS) Kotim 12,90 tahun.

    Penelusuran Kanal Independen menunjukkan angka tersebut berada di atas HLS Kalteng 12,78 tahun, meski masih merunduk di bawah rata-rata HLS nasional 13,30 tahun.

    Data BPS lebih lanjut menyingkap betapa lambatnya pergerakan RLS Kotim yang pada 2023 tercatat 8,17 tahun dan Kalteng 8,73 tahun.

    RLS Kotim hanya beranjak 0,08 tahun dalam rentang dua tahun, sementara provinsi berhasil naik 0,23 tahun.

    Kenaikan Kotim tercatat paling kecil dibandingkan tujuh kabupaten lain di Kalteng yang angkanya berhasil ditelusuri Kanal Independen. Jarak ketertinggalan Kotim dari rata-rata provinsi semakin melebar, dari 0,56 tahun menjadi 0,71 tahun.

    Sekolah di Ujung Sunyi dan Nasib Guru

    Jauhnya jalan menuju sekolah pernah diungkap Riskon Fabiansyah, anggota Komisi III yang juga Sekretaris Fraksi Golkar. Ia menyoroti minimnya dana revitalisasi tahun ini. Hal itu dia sampaikan pada wartawan 12 Mei 2026 lalu.

    Menurutnya, masih ada bangunan sekolah di desa dan kelurahan yang dari zaman Indonesia merdeka belum pernah tersentuh anggaran.

    Riskon membandingkan kondisi ini dengan Pulau Jawa, tempat anak mungkin cukup 10 hingga 15 menit untuk tiba di sekolah, sementara di pelosok Kotim jarak tempuhnya bisa berkilo-kilometer hingga menyulitkan orang tua mengantar anak.

    Dorongan perbaikan fisik turut disuarakan Fraksi PKS NasDem yang menagih strategi konkret rehabilitasi sekolah rusak dan perluasan digitalisasi hingga pelosok desa.

    Fraksi Gerindra memperluas spektrum dengan meminta pembangunan tidak berhenti pada fisik ruang kelas semata, tetapi juga mencakup sarana teknologi informasi dan lingkungan sekolah yang ramah anak.

    Urusan tenaga pendidik tidak luput dari sorotan. ”Masih banyak tenaga pendidik di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih bekerja dengan penghasilan di bawah kata layak,” kata Fraksi PKB.

    PKB mendesak insentif daerah bagi guru honorer. Fraksi PKS NasDem menanyakan jaminan perlindungan ekonomi bagi guru honorer di daerah terpencil yang menjadi garda terdepan pendidikan.

    Keterangan birokrasi sebelumnya menunjukkan alur yang berbeda. Kepala BKPSDM Kamaruddin Makkalepu menyatakan seluruh honorer Pemkab Kotim sudah dialihkan menjadi PPPK paruh waktu, dan instansinya tidak lagi mendata guru honorer di sekolah.

    ”Kalau masih ada non ASN itu juga tidak di wilayah kami,” katanya.

    Pagu 2026 untuk gaji tenaga kontrak dan PPPK paruh waktu memakan porsi Rp12,7 miliar. Jumlah resmi pahlawan tanpa tanda jasa berstatus honorer murni yang masih bertahan mengajar belum ditemukan di sumber terbuka.

    Gelombang Aturan dari Pusat

    Rancangan perda ini juga harus menahan gelombang kewajiban baru dari pusat. Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar di SD, SMP, dan madrasah, baik negeri maupun swasta.

    Mekanisme pelaksanaannya dapat dilakukan secara selektif dan bertahap. Pengelolaan SD dan SMP sendiri berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.

    Kemendikdasmen pada Juli 2025 sempat mengakui belum mampu menggratiskan seluruh SD dan SMP swasta akibat sempitnya ruang anggaran. Rencana anggaran pendidikan 2027 yang dibahas DPR pada September 2026 akhirnya memuat format uji coba pendidikan dasar gratis untuk jenjang SD dan SMP.

    Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Parimus menjabarkan sejumlah tujuan yang diharapkan terwujud lewat raperda ini.

    Salah satunya menjamin komitmen alokasi anggaran serta membebaskan pungutan biaya pendidikan dasar bagi masyarakat. Mereka juga berharap pijakan hukum ini mampu mengendalikan biaya sekolah swasta maupun negeri agar tidak berorientasi pada bisnis semata.

    Kebijakan nasional Wajib Belajar 13 Tahun yang mengejar tambahan satu tahun prasekolah juga dimasukkan Fraksi Golkar. Pidato pengantar Bupati, sebagaimana dikutip Fraksi PDI Perjuangan, menyebut raperda ini mengatur pendidikan formal pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar, serta mencakup pendidikan nonformal.

    Draf RUU Sisdiknas bertanggal 8 Juli 2026 saat ini masih berproses di DPR sebagai penyatuan sejumlah regulasi pendidikan nasional. Bila perda Kotim disahkan sebelum ketuk palu RUU tersebut rampung, regulasi daerah ini masih akan berpijak pada UU Nomor 20 Tahun 2003 yang sedang dirombak.

    Ruang Aman yang Masih Rapuh

    Kasus perundungan memancing keprihatinan mendalam yang tertulis di dokumen Fraksi PKB atas kasus yang sempat viral beberapa waktu lalu.

    PKB tidak menyebut spesifik kasus mana yang dimaksud, namun merujuk insiden viral tersebut sebagai bukti nyata bahwa hingga saat ini sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan masih lemah.

    Sejalan dengan seruan perlindungan ini, Fraksi Gerindra menuntut adanya klausul perlindungan anak yang memberi efek jera, serta evaluasi berkala atas pelaksanaan perda.

    Rentetan peristiwa yang mendadak viral pekan lalu menyangkut dugaan perundungan yang dialami seorang siswi madrasah ibtidaiyah berusia 10 tahun di Kecamatan Baamang. Bupati Halikinnor menemui korban di rumahnya pada 21 Oktober 2026.

    Dia lalu meminta Kementerian Agama (Kemenag) memanggil kepala madrasah, para guru, dan anak-anak yang diduga merundung. Jenjang madrasah ini berada murni di bawah kewenangan Kemenag, bukan pemerintah kabupaten.

    Bangunan budaya aman bagi sekolah di bawah naungan Pemkab sejatinya diikat oleh Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

    Regulasi yang diluncurkan pada Januari 2026 ini mematok tenggat enam bulan bagi daerah untuk membentuk kelompok kerja (pokja) yang diketuai oleh sekretaris daerah.

    Tenggat itu jatuh sekitar pertengahan 2026, tetapi hingga kini jejak pembentukan pokja di Kotim belum ditemukan. Regulasi itu juga mengatur bahwa selama pokja belum terbentuk, fungsi koordinasi dan rujukan dijalankan dinas pendidikan bersama dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

    Menurut pembagian urusan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pendidikan khusus bagi ABK merupakan kewenangan provinsi.

    Meski demikian, kabupaten memiliki porsi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah umum.

    Skema pendidikan inklusif ini juga tercantum dalam materi raperda yang dipaparkan Kepala Disdik Kotim Yolanda Lonita Fenisia saat uji publik.

    Menyikapi Raperda Pendidikan, Fraksi Gerindra dan PKB menyatakan menerima raperda untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi PAN menyatakan dukungan bersyarat, sementara Golkar menyambut positif.

    Fraksi PDI Perjuangan menyatakan berharap dan berkeyakinan pemerintah daerah mampu mewujudkan tujuan yang dipaparkannya.

    Fraksi PKS NasDem memungkasi pernyataannya dengan satu penegasan. ”Besar harapan kami agar pihak eksekutif dapat memberikan jawaban dan penjelasan komprehensif dalam agenda tanggapan berikutnya,” kata Suprianto, Ketua Fraksi PKS NasDem. (hgn/ign)

  • Manuver Syarat Raperda Baru: Siap-Siap Pendidikan Kotim Bergantung Kas Daerah

    Manuver Syarat Raperda Baru: Siap-Siap Pendidikan Kotim Bergantung Kas Daerah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua belas tahun silam, sebuah jaminan tertulis terukir tanpa celah tawar-menawar. Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memegang teguh satu rumusan lugas.

    ”Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar,” demikian rumusan itu tertulis.

    Arah kebijakan itu bersiap mencari rute baru. Pengantar rancangan peraturan daerah pengganti menyisipkan satu syarat yang sebelumnya absen dari kalimat mutlak tersebut, yakni kemampuan keuangan daerah.

    Jejak pergeseran ini terekam jelas dari mimbar wakil rakyat. Melalui pidato pengantarnya, Bupati Kotim Halikinnor mengurai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

    Wakil Bupati Irawati membacakan pidato pengantar itu pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I DPRD Kotim, Senin (26/10/2026).

    Agenda berlanjut dengan penyampaian pemandangan umum enam fraksi pada paripurna ke-6, lalu disusul jawaban Bupati atas pemandangan umum tersebut pada paripurna ke-7, yang seluruhnya berlangsung di hari yang sama.

    Pidato tersebut memasang sekat pertama pada penyediaan guru pendidikan khusus.

    ”Pendidikan inklusif menjadi salah satu pokok penting dalam raperda ini, termasuk perhatian terhadap kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas serta penyediaan guru pendidikan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Irawati.

    Sekat kedua membayangi keseluruhan hasil pembahasan raperda, termasuk urusan krusial pendanaan.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim berharap pembahasan aturan baru ini dapat menghasilkan pengaturan yang jelas mengenai kewenangan, tanggung jawab, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan.

    ”Dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Irawati.

    Pidato pengantar itu mengalir tanpa menawarkan rincian angka anggaran, target capaian, ataupun tenggat. Sebaliknya, perda yang tengah menunggu waktu pergantian ini justru mematok kewajiban dengan ukuran yang sangat rinci.

    Bab pendanaannya memuat tiga perintah bagi pemerintah daerah, yakni menyediakan anggaran pendidikan sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, mengalokasikan dana darurat untuk keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan, dan membiayai pendidikan dasar.

    Ukuran anggaran yang dipakai perda lama tersebut bahkan berdiri lebih ketat daripada aturan nasional saat ini.

    Perda 5/2014 ditetapkan Supian Hadi, Bupati Kotim saat itu, pada 19 Mei 2014. Berbekal pijakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

    Beberapa bulan berlalu, terbit UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menetapkan pengelolaan pendidikan menengah sebagai kewenangan provinsi, sementara perda lama tersebut merangkul bagian khusus tentang SMA dan SMK dari Pasal 40 sampai 46.

    Perubahan pembagian kewenangan pemerintahan inilah yang kemudian menjelma sebagai salah satu alasan pembaruan regulasi dalam pidato pengantar eksekutif.

    SIAP DIBAHAS: Wakil Bupati Kotim Irawati menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ke DPRD Kotim, Senin (27/10/2026). (Heny/Kanal Independen)

    Standar Ketat Anggaran

    Pasal 125 ayat (2) Perda 5/2014 merumuskan bahwa anggaran pendidikan wajib disediakan dengan hitungan ”selain gaji pendidik, dan biaya pendidikan kedinasan”. Rumusan tersebut melestarikan bunyi lama Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

    Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 kemudian menyatakan frasa ”gaji pendidik dan” tidak lagi mengikat.

    Semenjak putusan itu dibacakan pada 20 Februari 2008, gaji pendidik resmi ikut dihitung dalam porsi 20 persen secara nasional. Enam tahun setelah ketukan palu MK bergema, Perda 5/2014 ternyata masih mempertahankan rumusan lama.

    Saat memutus perkara tersebut, MK mencatat porsi anggaran pendidikan dalam APBN 2007 hanya menyentuh 11,8 persen apabila gaji pendidik tidak dihitung, dan baru bisa melonjak hingga 18 persen bila pos gaji itu dimasukkan.

    Angka di daerah membuktikan realitas yang menuntut kalkulasi teliti. Menurut paparan Yolanda Lonita Fenisia pada Desember 2025, saat menjabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, alokasi pendidikan Kotim turun dari Rp701,8 miliar pada 2025 menjadi Rp587,4 miliar sebagai pagu awal APBD murni 2026.

    Gaji dan tunjangan ASN serta PPPK menyerap sekitar Rp334 miliar atau 57 persen dari pagu tersebut. Telaah Kanal Independen menunjukkan pagu Rp587,4 miliar itu setara sekitar 30 persen dari belanja APBD murni 2026 sebesar Rp1,981 triliun, dengan catatan gaji sudah masuk ke dalam hitungan.

    Jurang selisih akan langsung melebar apabila ukuran perda lama dipakai sebagai pembanding.

    Jika seluruh pos gaji dan tunjangan Rp334 miliar dikeluarkan, sisa anggaran terpangkas menjadi sekitar Rp253 miliar atau sekitar 13 persen dari belanja APBD murni.

    Pos ini turut menampung tunjangan dan gaji pegawai nonguru yang absen dari pengecualian perda, sehingga angka sebenarnya berpotensi lebih tinggi.

    Namun, porsinya baru menyentuh batas 20 persen jika gaji guru yang dikeluarkan tidak lebih dari angka sekitar Rp191 miliar.

    Artinya, sedikitnya sekitar Rp143 miliar dari pos Rp334 miliar itu harus berupa tunjangan atau gaji pegawai nonguru. Rincian yang memisahkan gaji guru dari pos penganggaran tersebut belum ditemukan di sumber terbuka.

    Disdik, lewat Yolanda pada periode yang sama, menyatakan pemerintah daerah tetap mengalokasikan minimal 20 persen APBD untuk pendidikan selaras dengan amanat konstitusi.

    Pernyataan itu tidak menjabarkan lebih jauh ukuran hitungan mana yang menjadi landasan.

    Ribuan Anak Menunggu Kepastian

    Perda 5/2014 menitipkan beban tugas yang tidak ringan. Aturan ini mewajibkan warga berusia 7 sampai 15 tahun mengikuti pendidikan dasar sampai tamat melalui Pasal 5, dan menugaskan pemerintah daerah bertanggung jawab menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Pasal 79.

    Pasal 16 menambah bobot aturan dengan mewajibkan pemerintah daerah menyediakan dana penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan/atau sampai dua belas tahun.

    Layar data anak tidak sekolah (ATS) berbasis domisili pada laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang diakses Kanal Independen pada Senin (26/10/2026), memperlihatkan kewajiban itu masih menyisakan jalan panjang.

    Pada rentang usia wajib perda, 1.119 anak berusia 7 sampai 12 tahun dan 1.059 anak berusia 13 sampai 15 tahun tercatat belum pernah merasakan bangku sekolah. Totalnya mencapai 2.178 anak.

    Catatan yang sama menelusuri 677 anak putus sekolah di tingkat SD dan 860 di SMP, serta 1.541 lulusan SD yang tidak melanjutkan langkah ke SMP.

    Secara akumulatif pada seluruh jenjang, 2.488 anak Kotim menyandang status putus sekolah, menjadikannya yang terbanyak di antara 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

    Data ATS ini menjalani fase verifikasi dan validasi bersama operator desa, yang tahap keempatnya digelar di Kecamatan Parenggean pada 22 April 2026.

    Irawati tidak menyinggung isu putus sekolah. Kalimat yang berdekatan dengan urusan tersebut hanya menyebut komitmen pemerintah daerah.

    ”Untuk mendorong terselenggaranya pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berada dalam kondisi khusus dan peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi,” ucapnya.

    Isu anak tidak sekolah baru disinggung dalam jawaban Bupati pada paripurna ke-7, setelah Fraksi Golkar meminta pendataan dan penanganannya diperkuat. Eksekutif menyatakan penanganannya perlu menjadi perhatian, tanpa menyertakan rincian angka.

    Beban Biaya di Pundak Orang Tua

    Selain kewajiban sebesar itu, Perda 5/2014 juga meletakkan sebagian tanggung jawab biaya kepada orang tua. Pasal 8 ayat (4) menegaskan orang tua ”berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan”.

    Rumusan serupa diulang dalam Pasal 129 ayat (5), persis setelah ketentuan tentang biaya personal pada ayat (4), yakni pengeluaran yang harus ditanggung peserta didik agar bisa mengikuti pembelajaran secara teratur.

    Pengecualian baru berlaku bagi orang tua yang tidak mampu, yang kewajibannya beralih menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 124 ikut membuka keran pendanaan masyarakat melalui musyawarah dan sumbangan sukarela.

    Deretan ketentuan itu diracik bertahun-tahun sebelum Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terbit pada 27 Mei 2025, yang menitahkan negara untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta, dengan pola pelaksanaan yang boleh selektif dan bertahap.

    Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Parimus memasukkan kepastian pendanaan pendidikan sebagai salah satu pijakan tujuan raperda ini, termasuk sasaran untuk membebaskan pungutan biaya pendidikan dasar bagi masyarakat.

    Sementara itu, pidato pengantar eksekutif merumuskan tanggung jawab menjamin akses terhadap layanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, tanpa menyelipkan kata gratis maupun bebas pungutan.

    Melirik ke belakang, pada 2012 Bupati Kotim menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

    Perbup tersebut tercatat sebagai dasar hukum dalam Perbup Nomor 30 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru, sekaligus dalam Perbup tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).

    Status hukum perbup lawas itu saat ini belum ditemukan di sumber terbuka. Dalam pagu 2026, pos BOS daerah tercatat Rp5 miliar.

    Kesejahteraan Guru dan Syarat Keuangan

    Perda 5/2014 menaruh perhatian pada pendidik dengan menyebut guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial lewat Pasal 12.

    Bagi pendidik di sekolah bentukan masyarakat, perda menyebut pemerintah daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional (Pasal 102).

    ”Hingga saat ini masih banyak tenaga pendidik di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih bekerja dengan penghasilan di bawah kata layak,” kata Fraksi PKB yang diketuai M Abadi dalam pemandangan umumnya.

    Fraksi tersebut mendesak pemerintah daerah memberikan insentif daerah yang layak, tepat waktu dan berkeadilan bagi guru honorer dan tenaga pendidikan yang belum terakomodir PPPK.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim Kamaruddin Makkalepu pada Mei 2026 menyatakan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Kotim sudah dialihkan menjadi PPPK paruh waktu, dan instansinya tidak lagi mendata guru honorer di sekolah.

    Sementara itu, dalam pidato pengantar raperda, Irawati tidak menyinggung kesejahteraan guru secara umum. Satu-satunya pendidik yang disebut dalam pidato itu adalah guru pendidikan khusus, yang alokasi penyediaannya disandarkan pada kemampuan keuangan daerah.

    Frasa kemampuan keuangan daerah untuk guru pendidikan khusus tersebut direspons oleh Fraksi PKS NasDem yang diketuai H Suprianto.

    Fraksi ini mencatat bahwa urusan pendidikan inklusif sering kali terkendala minimnya fasilitas pendukung (seperti alat bantu belajar khusus) dan ketersediaan guru pendidikan khusus.

    PKS NasDem merangkum penggalan pidato itu sebagai penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah, kemudian menanyakan instrumen atau parameter yang disiapkan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) benar-benar terakomodasi secara terukur di setiap kecamatan.

    Irawati merespons pertanyaan itu pada paripurna ke-7. Dalam jawabannya, Wabup menyebut raperda mengatur penyediaan guru pendidikan khusus.

    Agar terukur, lanjutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan kebutuhan peserta didik dan pemetaan, yang hasilnya akan dirumuskan lebih lanjut melalui kebijakan teknis.

    Parameter per kecamatan yang ditanyakan PKS NasDem tidak disebut.

    Frasa kemampuan keuangan daerah juga dipakai Fraksi Golkar yang diketuai H Abdul Kadir. Golkar meminta agar pemerintah kabupaten memastikan keberlanjutan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk alokasi bantuan untuk jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi.

    Namun, kebijakan itu, menurut Golkar, dijalankan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

    Secara yuridis, Pasal 4 Perda 5/2014 menjamin warga yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

    Eksekusinya diwujudkan dalam bentuk sekolah luar biasa dan/atau kelas inklusif (Pasal 67). Begitu UU Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, wewenang pendidikan khusus bergeser ke provinsi, sementara jajaran kabupaten tetap memiliki ruang menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah umum.

    Pada tingkat nasional, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 menugaskan pemerintah daerah memfasilitasi dan menjamin penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

    Menunggu Kepastian Regulasi

    Irawati membacakan pidato Bupati dalam jawabannya atas pemandangan umum fraksi pada paripurna ke-7 menyebut, raperda mengatur pengalokasian anggaran pendidikan untuk menjamin ketersediaan dan ketercukupan pendanaan wajib belajar pendidikan 13 tahun.

    Frasa kemampuan keuangan daerah kembali muncul dalam jawaban itu, kali ini untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

    Raperda selanjutnya akan dibahas secara teknis antara eksekutif, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan komisi terkait.

    Draf lengkap raperda sejauh ini belum diperoleh Kanal Independen. Karena itu, nasib Pasal 126, Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (4) warisan Perda 5/2014 dalam rancangan aturan baru ini belum dapat dipastikan. (hgn/ign)

  • Sebelas Tahun Jembatan Cempaga: Rentannya Pilar Utama dan Tarik Ulur Fender di Balik Kabut

    Sebelas Tahun Jembatan Cempaga: Rentannya Pilar Utama dan Tarik Ulur Fender di Balik Kabut

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sebelas tahun lalu, 20 Oktober 2015, sejarah baru membentang di atas arus Sungai Mentaya. Peresmian Jembatan Cempaga oleh Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi disambut sebagai pembuka isolasi darat bagi Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut yang sekian lama hanya bertumpu pada jalur air.

    Kegembiraan itu terekam dari ucapan Camat Cempaga kala itu, Sugianto, saat warganya akhirnya memiliki jembatan penghubung.

    Kini, tepat pada Selasa, 20 Oktober 2026, jembatan yang sama memperingati hari jadinya dalam kondisi yang paling rentan.

    Pada usia itu, pilar utama jembatan dipaksa bertahan tanpa pelindung utuh, menyisakan satu tiang fender yang miring menahan arus.

    Tiang pengaman lainnya, yang semestinya menjadi perisai pertama dari laju lambung tongkang sebelum menyentuh pilar utama, rusak dihantam tongkang pengangkut crude palm oil (CPO) lebih dari tiga bulan lalu.

    Menurut Fraksi PKB DPRD Kotim, jejak pekerjaan fisik belum tampak di lapangan hingga awal pekan ini.

    Berdasarkan durasi pengerjaan yang disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim, sekalipun tiang pancang mulai ditanam pekan ini, perisai fender yang baru hanya akan rampung paling cepat pada Februari 2027.

    Risiko Masa Tunggu 16 Minggu

    Awal Oktober lalu, Kepala Dishub Kotim Raihansyah menjadwalkan pemancangan tiang fender mulai 14 Oktober 2026. Saat itu, pekerjaan masih menunggu kedatangan material tiang pancang dan peralatan.

    Seluruh tahapan perbaikan, mulai dari pemancangan, pemasangan bracing, pembesian, hingga pengecoran, diperkirakan membutuhkan napas panjang sekitar 16 minggu atau empat bulan.

    Fraksi PKB menyebut, tanggal 14 Oktober terlewati tanpa denyut pekerjaan apa pun. Dishub memiliki pandangan berbeda. Keterangan Raihansyah pada Senin (19/10) memastikan persiapan perbaikan mulai berjalan.

    Namun, persiapan tersebut tidak merombak durasi penyelesaian. Bila dihitung sejak hari tabrakan, pilar utama Jembatan Cempaga akan melewati waktu lebih dari setengah tahun tanpa perlindungan yang utuh.

    Selama masa tunggu yang genting tersebut, iring-iringan tongkang terus melintas membelah sungai tepat di bawah jembatan.

    Tenggat Tegas Fraksi PKB

    Desakan dari gedung DPRD Kotim terus bergema sejak awal bulan. Ketua DPRD Kotim Rimbun mendesak penabrak segera bertanggung jawab pada awal Oktober.

    Menyusul pada 7 Oktober, anggota DPRD Kotim yang membidangi jalan dan jembatan, Rinie, meminta jadwal perbaikan yang sudah ditetapkan benar-benar dieksekusi.

    Kini, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim M Abadi mempertanyakan letak keseriusan pemerintah daerah maupun pemilik tongkang yang menabrak fender tersebut.

    ”Empat bulan itu bukan waktu yang singkat. Sampai 14 Oktober kemarin, belum ada tanda-tanda perbaikan. Kalau memang serius, seharusnya sudah ada pekerjaan di lapangan, bukan hanya janji,” tegasnya, Senin (19/10).

    Kecemasan Abadi memiliki pijakan yang jelas. Sebagaimana dicatat Radar Sampit pada 7 Oktober dari keterangan anggota DPRD Rinie, armada tongkang pengangkut CPO maupun bauksit masih leluasa keluar masuk melintasi bawah Jembatan Cempaga.

    Tanpa pagar fender, jika ada lambung kapal yang kembali menyenggol, benturan bisa langsung menghantam tulang punggung pilar utama.

    ”Jangan sampai fender dibiarkan rusak, lalu tongkang kembali menyenggol pilar utama. Kalau sampai pilar rusak parah, akibatnya bisa fatal. Jangan tunggu kejadian dulu baru sibuk memperbaiki,” ujarnya.

    Abadi menilai pernyataan pemilik tongkang yang siap bertanggung jawab harus dibuktikan dengan pekerjaan nyata. Ia juga menuntut pemerintah tidak berdiam diri melihat janji yang belum terealisasi.

    ”Kalau memang bertanggung jawab, buktikan. Pemerintah juga harus tegas. Sudah empat bulan, tetapi perbaikan belum dimulai. Sampai kapan masyarakat harus menunggu?” katanya.

    Fraksi PKB mematok batas waktu hingga akhir Oktober. Bila tak ada tindak lanjut, fraksi tersebut akan membawa persoalan ini ke meja pembahasan yang lebih serius, termasuk mempertimbangkan langkah hukum.

    ”Kalau sampai akhir bulan ini tidak ada tindak lanjut, kami akan membawa masalah ini lebih serius. Jangan sampai persoalan seperti ini terus dibiarkan tanpa kepastian,” tegasnya.

    Tenggat itu menyangkut dimulainya pekerjaan. Mengacu pada durasi versi Dishub, perbaikan yang baru bergerak pada akhir Oktober tetap baru akan melahirkan fender utuh sekitar Februari 2027.

    Skenario Antisipasi di Tengah Kabut

    Ancaman yang mengintai di bawah jembatan kini berlipat ganda, seiring pekatnya udara yang sudah dikhawatirkan Dishub sejak musim kemarau.

    Pada akhir Juli, Raihansyah menyatakan kekhawatirannya bahwa kabut asap karhutla akan berdampak pada kapal-kapal yang melintasi Sungai Mentaya.

    Pertengahan Oktober ini, kabut asap kembali pekat hingga sempat melumpuhkan penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit, sementara para motoris kelotok di Sungai Mentaya diimbau mewaspadai terbatasnya jarak pandang.

    Kondisi tersebut sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang.

    Pasal 13 perda itu membolehkan petugas pos pengawasan terpadu menutup alur pelayaran bila kondisinya dinilai membahayakan keamanan jembatan.

    Bagian penjelasannya merinci kondisi bahaya mencakup cuaca berkabut, gelap, arus terlalu deras, hingga pendangkalan. Perda yang sama juga membatasi tongkang hanya boleh melintas pukul 06.00 hingga 17.00 WIB, kecuali di lokasi yang memiliki pos pengawasan terpadu.

    Mengenai ganti rugi dan sanksi, aturan perda ini memuat garis yang tegas. Kerusakan jembatan akibat pelanggaran wajib dibayar ganti rugi, dengan besaran yang dinilai Tim Investigasi bentukan Gubernur.

    Nakhoda dan anak buah kapal yang tidak mematuhi ketentuan berlayar diancam pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

    Seperti diulas Kanal Independen sebelumnya, ketentuan itu berlaku sepanjang Jembatan Cempaga masuk kategori jembatan bentang panjang. Status resmi ini, beserta keberadaan pos pengawasan terpadu di jembatan, belum dapat dipastikan dari dokumen terbuka.

    Nama Penabrak Belum Diungkap

    Merespons kerusakan fender, Raihansyah sebelumnya menegaskan bahwa pemilik tongkang bertanggung jawab penuh.

    Pembahasan perbaikan, katanya, sudah beberapa kali digelar bersama Dishub, Dinas SDABMBKPRKP, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), pengelola jasa pelayaran, dan pemilik tongkang.

    Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama, awal Oktober lalu, menaksir biaya perbaikan fender menyentuh angka sekitar Rp700 juta.

    Rangkaian rapat koordinasi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa identitas pemilik tongkang sesungguhnya sudah tergenggam oleh pemerintah. Namun, nama entitas bisnis tersebut belum diungkap dalam keterangan resmi pemerintah daerah yang tercatat di sumber terbuka.

    Situasi ini sangat kontras dengan insiden Jembatan Bajarum di Kota Besi pada Desember 2013 yang juga dihantam tongkang di aliran Sungai Mentaya.

    Dua hari setelah kejadian, portal industri tambang Petromindo melaporkan bahwa tongkang penabrak membawa bijih besi milik PT Feron Tambang Kalimantan.

    Bayang-Bayang Sejarah

    Menelusuri riwayatnya, Jembatan Cempaga sejak awal memang terus bersinggungan dengan bayang-bayang jalur tongkang.

    Proyek beranggaran sekitar Rp60 miliar dari APBD Kotim ini dibangun lewat skema tahun jamak mulai 2012.

    Pada Agustus 2013, Ketua DPRD Kotim masa itu, Jhon Krisli, mengungkapkan proyek tersebut terhenti, padahal tiang pancang penyangga bagian tengah belum terpasang. Rekanan saat itu beralasan alatnya rusak.

    Dalam laporan yang sama, pemberitaan media mencatat dugaan bahwa penghentian proyek berkaitan dengan permintaan sejumlah petinggi Pemkab dan pengusaha tambang, lantaran keberadaan tiang dinilai bakal mengganggu aktivitas tongkang pengangkut hasil tambang di Sungai Cempaga, anak Sungai Mentaya.

    Jembatan yang semula ditargetkan rampung pada 2014 itu akhirnya baru diresmikan pada Oktober 2015.

    Kurang dari sebelas tahun pascaperesmian, nyaris seluruh fender pelindung pilar jembatan justru rusak oleh lambung tongkang yang melintas.

    Bagi warga di seberang, jembatan ini adalah urat nadi utama. Pada Mei 2025, Plt Kepala Dishub Kotim kala itu, Rody Kamislam, menyebut Pemprov Kalteng telah mengambil alih ruas jalan dari Jembatan Cempaga yang melintasi Seranau hingga Pulau Hanaut sebagai jalan provinsi, dengan pembangunan yang dilanjutkan secara bertahap.

    Begitu isolasi terbuka, warga Seranau dan Pulau Hanaut yang hendak ke pusat Kota Sampit tetap harus memutar jauh melalui Jembatan Cempaga, sebab penyeberangan sungai Sampit-Seranau hanya melayani orang dan sepeda motor.

    Hari ini, satu tiang fender yang tersisa masih berdiri miring di bawah jembatan yang genap berusia sebelas tahun.

    Fraksi PKB menghitung mundur tenggat hingga akhir bulan ini. Jam pasir perbaikan 16 minggu dari Dishub bahkan belum dibalik, membiarkan pilar jembatan menahan risiko ancaman tongkang hingga 2027. (ign)

  • Harga Siluman Selembar ”Petunjuk”: Legislator Kotim Tagih Dasar Hukum Pungutan Surat Tanah

    Harga Siluman Selembar ”Petunjuk”: Legislator Kotim Tagih Dasar Hukum Pungutan Surat Tanah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Selembar kertas itu tidak bisa memastikan sebidang lahan menjadi milik sah pemegangnya. Secara hukum, ia murni berstatus sebagai petunjuk administrasi.

    Akan tetapi, bagi warga Kotawaringin Timur (Kotim), secarik dokumen tersebut bisa menjelma menjadi syarat dengan harga yang menguras kantong.

    Jejak pungutan bermasalah ini memanjang melintasi waktu. Polanya membekas dari operasi tangkap tangan terhadap seorang lurah di Baamang pada 2017, keluhan tarif Rp1,3 juta di Telaga Antang pada 2021, hingga laporan warga mengenai biaya Rp700.000 untuk selembar surat keterangan tanah (SKT) di sebuah desa di Kecamatan Cempaga Hulu pada 2024.

    Ironi nilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah tersebut tampak mencolok saat disandingkan dengan fungsi dokumen itu sendiri.

    Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, SKT, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, maupun dokumen sejenis dari kepala desa, lurah, atau camat bukanlah bukti kepemilikan. Kertas-kertas itu sekadar petunjuk dalam proses pendaftaran tanah.

    Gugusan persoalan inilah yang kembali disorot Anggota DPRD Kotim, Muhammad Abadi.

    Dia menagih transparansi dasar hukum atas setiap pungutan yang dibebankan aparat desa maupun kecamatan kepada warga.

    Politikus PKB tersebut mengingatkan jajaran birokrasi agar tidak mempersulit masyarakat yang tengah menempuh jalur administrasi pertanahan.

    Pelayanan, menurut dia, wajib mengalir transparan, mematuhi koridor kewenangan, dan bersih dari pungutan tanpa pijakan hukum.

    ”Jangan sampai masyarakat datang untuk mengurus administrasi tanah, tetapi justru dipersulit. Kalau persyaratannya sudah lengkap, proses sesuai aturan. Kalau masih ada kekurangan, sampaikan dengan jelas supaya warga tahu apa yang harus dilengkapi,” tegas Abadi.

    Sebatas Petunjuk

    Pejabat Pemerintah Kabupaten Kotim menyadari bahwa dokumen petunjuk semacam SKT memendam kerawanan untuk disalahgunakan. Rihel, saat menjabat Asisten I Setda Kotim, pada 5 Juli 2025, menyebut manipulasi SKT marak terjadi.

    Tumpang tindih klaim, kata dia, kerap muncul karena setiap pergantian kepala desa atau camat diikuti oleh penerbitan surat tanah baru.

    Urusan legalitas dokumen petunjuk ini tidak bisa lagi ditunda. Sejak PP 18/2021 diundangkan pada 2 Februari 2021, Pasal 96 regulasi tersebut memberi tenggang lima tahun bagi pemegang bukti tertulis tanah bekas milik adat untuk mendaftarkan aset mereka.

    Batas waktu itu telah jatuh pada 2 Februari 2026. Lewat tanggal tersebut, dokumen lama gugur sebagai alat pembuktian hak dan hanya tersisa sebagai petunjuk pendaftaran.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian, dalam wawancara bersama CNBC Indonesia pada 18 Februari 2026, memastikan negara tidak akan mengambil alih tanah warga.

    Namun, ia meminta masyarakat segera mendaftarkan aset dengan melampirkan dokumen lama yang dimiliki, karena sertifikat itulah alat bukti hak yang mampu memberi kepastian hukum.

    Surat dari meja desa, kelurahan, dan kecamatan termasuk dokumen petunjuk yang dibawa warga menuju proses pendaftaran tersebut.

    Menurut Abadi, pemerintah desa dan kecamatan memegang peranan vital dalam membantu masyarakat menyelesaikan urusan administrasi tanah.

    Oleh karena itu, aparatur berkewajiban memberikan panduan yang benderang mengenai persyaratan, prosedur, beserta biaya yang berlaku.

    Kewajiban yang Sudah Tertulis

    Abadi menegaskan, pelayanan administrasi harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Salah satu pijakannya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang memuat 12 asas, di antaranya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, hingga kecepatan dan kemudahan yang disandingkan dengan keterjangkauan.

    Permintaan Abadi agar urusan warga tidak dipersulit juga tertuang eksplisit dalam teks undang-undang. Pasal 34 huruf f UU Pelayanan Publik mewajibkan pelaksana layanan berperilaku tidak mempersulit warga, sedangkan huruf m melarang pelaksana menyalahgunakan jabatan atau kewenangan.

    Masyarakat, menurut Abadi, berhak menerima kepastian saat melangkah mengurus dokumen pertanahan.

    Aparatur pemerintah tidak boleh menjadikan kewenangan sebagai tameng untuk menghambat pelayanan atau membebani warga dengan syarat-syarat tanpa dasar hukum.

    Bagi pemerintah desa, kewajiban penyampaian kekurangan berkas bahkan dijaga oleh aturan yang spesifik.

    Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa mewajibkan pemerintah desa membuka informasi tentang kelengkapan persyaratan yang belum dipenuhi oleh warga.

    Regulasi itu juga menetapkan penyediaan data dan informasi pertanahan sebagai bagian dari layanan minimal desa.

    Untuk surat keterangan desa secara umum, aturan itu mewajibkan penyelesaian dalam tempo satu hari kerja apabila berkas warga telah lengkap. Bila target ini meleset, camat bertugas turun tangan melakukan pembinaan.

    Tarif Tak Boleh Sepihak

    Abadi mengingatkan agar biaya pengurusan dokumen dibeberkan secara terbuka. Setiap pungutan, kata dia, wajib bertumpu tegak pada dasar hukum dan pantang ditentukan secara sepihak.

    ”Kalau memang ada biaya yang diatur, jelaskan dasar hukumnya dan berapa besarannya. Jangan sampai masyarakat diminta membayar tanpa mengetahui aturan yang menjadi dasar pungutan tersebut,” ujarnya.

    Rambu penarikan biaya itu telah terpahat dalam undang-undang. UU Pelayanan Publik menempatkan biaya atau tarif sebagai komponen wajib dari sebuah standar pelayanan.

    Selain itu, Pasal 31 ayat (4) undang-undang tersebut mengatur bahwa penentuan biaya atau tarif harus ditetapkan melalui persetujuan DPRD serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

    Untuk lingkup desa, Permendagri 2/2017 mewajibkan aparatur menyebarluaskan informasi biaya dan waktu layanan kepada warga. Biaya penyelenggaraan standar pelayanan minimal desa ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

    Jalur penetapan pungutan desa pun diawasi ketat. Pasal 69 ayat (4) UU Desa mengharuskan rancangan peraturan desa tentang pungutan dievaluasi oleh bupati sebelum ditetapkan, sedangkan peraturan desa hanya bisa disahkan oleh kepala desa setelah melewati proses pembahasan dan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    Jejak dari Baamang ke Cempaga Hulu

    Persoalan tarif dokumen tanah dinilai perlu perhatian serius. Lembaran kasus yang menimpa Muhammad Adenan di Kelurahan Baamang Tengah pada 2017, menjadi salah satu catatan pengingat bagi publik Kotim.

    Adenan kala itu tengah mengurus surat keterangan penyerahan tanah dan dimintai sejumlah uang oleh lurah yang menjabat.

    Perkara tersebut menyeret mantan Lurah Baamang Tengah, Karyadi, menuju vonis delapan bulan penjara dalam kasus pungutan liar.

    Penangkapan lurah itu terjadi pada Jumat, 10 Maret 2017, sekitar pukul 10.00 WIB. Pejabat itu diduga meminta imbalan Rp2,5 juta sebagai upah jasa pembuatan SKT warga, namun sang warga rupanya hanya sanggup membawa uang Rp1,5 juta.

    Transaksi tetap berjalan dan dokumen terbit atas nama warga tersebut. Tak lama berselang, anggota Polres Kotim menemukan lembaran uang Rp1,5 juta itu terselip di dalam map arsip SKT.

    Empat tahun kemudian, gema keluhan serupa kembali menghantam meja DPRD Kotim. Pada April 2021, Sekretaris Komisi I DPRD Kotim saat itu, Hendra Sia, menampung keluhan warga dari salah satu desa di Kecamatan Telaga Antang.

    Biaya pembuatan SKT di wilayah tersebut dikabarkan menembus Rp1,3 juta. Hendra menilai besaran tarif tersebut sangat memberatkan warga.

    Dia berpendapat pembuatan SKT semestinya bisa diberikan secara cuma-cuma bila pemerintah desa beriktikad melayani, mengingat perangkat desa sudah menerima gaji dan kucuran dana desa terbilang besar.

    Memasuki November 2024, giliran Abadi yang menerima laporan serupa. Dia mengungkap laporan warga bahwa oknum kepala atau perangkat desa di salah satu desa di Cempaga Hulu mematok tarif Rp700.000 per SKT.

    Abadi meminta warga tidak ragu untuk melapor karena praktik kotor semacam itu masuk ke ranah pungutan liar. Pemerintah daerah, saran Abadi, perlu membangkitkan kembali tim sapu bersih pungli.

    Dalam kesempatan itu, kata Abadi, kalaupun ada biaya yang harus disetor, besarannya wajib diatur lewat peraturan daerah atau desa dan masuk sebagai pendapatan asli desa, bukan menguap ke kantong pribadi.

    Dia bahkan sempat melontarkan wacana pembentukan aturan daerah semacam harga eceran tertinggi pembuatan SKT agar biaya memiliki payung hukum pasti. Namun, penelusuran sumber terbuka yang dilakukan Kanal hingga kini belum menemukan aturan semacam itu di Kotim.

    Sebagai perbandingan konkret, negara mematok biaya persiapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalimantan Tengah sebesar Rp250.000.

    Angka dalam Surat Keputusan Bersama tiga menteri tahun 2017 ini sudah mencakup penyiapan dokumen, pengadaan patok dan meterai, hingga operasional petugas kelurahan atau desa.

    Shamy Ardian, dikutip detikcom pada 19 April 2026, menyebut pungutan yang terbang melampaui batas standar SKB tersebut tanpa dasar peraturan yang sah dapat dikategorikan sebagai pungli. Kendati demikian, PTSL dan pengurusan SKT memang berada di dua jalur layanan yang berbeda.

    Praktik biaya surat tanah di Kalimantan Tengah juga sempat dipotret lewat kajian Rikardo Simarmata terbitan 2015 dengan dukungan Kemitraan.

    Kajian itu mencatat rata-rata biaya administrasi untuk selembar Surat Pernyataan Tanah (SPT) adalah Rp250.000 sampai Rp350.000.

    Ke Mana Warga Mengadu

    Abadi berharap kepala desa dan camat di Kotim terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Jika ada aparatur yang diduga melenceng dengan memberikan pelayanan di luar ketentuan, ia mendesak warga untuk berani bersuara.

    ”Kalau memang ada warga yang mengalami kesulitan atau merasa dipersulit saat mengurus administrasi, silakan laporkan ke Inspektorat supaya bisa diperiksa dan dibina. Tujuannya agar pelayanan pemerintah semakin baik dan kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

    Menurut Abadi, pembinaan diperlukan agar aparatur sadar betul akan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik. Apabila kelak ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus disandarkan pada ketentuan yang berlaku.

    Berdasarkan UU Pelayanan Publik, selain melapor ke Inspektorat, warga dibekali hak untuk mengadu kepada penyelenggara layanan, Ombudsman, maupun DPRD kabupaten, lembaga tempat Abadi bernaung saat ini.

    Laporan ke Ombudsman dapat diajukan selama peristiwa belum melintasi batas dua tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dan dalam keadaan tertentu identitas pelapor dapat dirahasiakan.

    Untuk layanan di level desa, Permendagri 2/2017 mewajibkan pemerintah desa memfasilitasi pengaduan warga paling lama tiga hari kerja. Bila jarum jam melewati batas waktu tersebut tanpa ada penanganan, camat secara otomatis bertugas turun tangan untuk melakukan pembinaan.

    Persoalan pertanahan nyatanya menjadi arus aduan pelayanan publik terbesar secara nasional. Sepanjang 2025, Ombudsman RI mencatat 1.495 laporan soal agraria atau pertanahan, sementara pemerintah daerah menjadi entitas terlapor terbanyak lewat 4.766 laporan.

    Bentuk dugaan malaadministrasi yang paling sering muncul dari data tersebut adalah tidak memberikan pelayanan (40,68 persen) dan penundaan berlarut (21,25 persen).

    Abadi berharap pelayanan administrasi pertanahan di Kotim berjalan lebih tertib, transparan, dan sanggup memberikan kepastian kepada masyarakat.

    Deretan data laporan dan catatan evaluasi birokrasi tersebut menjadi proyektor yang menyorot satu fakta terang, yakni ketersediaan standar pelayanan dan jaminan kepastian hukum dalam tata kelola administrasi pertanahan masih menyisakan jalan terjal bagi pemerintah daerah. (ign)

  • Belanja Tambahan Rp111 Miliar Kotim Berpacu Waktu di Tengah Krisis Air Minum

    Belanja Tambahan Rp111 Miliar Kotim Berpacu Waktu di Tengah Krisis Air Minum

    SAMPIT, kanalindependen.id – Buku anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ditutup dengan menyisakan Rp258,5 miliar belanja daerah yang urung dieksekusi.

    Ketika sisa uang ratusan miliar tersebut ditata ulang untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026, ribuan warga di lima kecamatan justru berhadapan dengan krisis: air keran mereka berubah payau dan tak lagi layak diminum.

    Tumpukan belanja yang tidak terealisasi itu melahirkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp171,39 miliar.

    Angkanya memang menyusut lebih kecil dari total sisa belanja, lantaran realisasi pendapatan 2025 hanya mampu merayap hingga 92,76 persen dari target Rp2,22 triliun. SiLPA inilah yang kemudian dianggarkan sebagai sumber penerimaan pembiayaan APBD Perubahan 2026.

    Rancangan anggaran perubahan tersebut telah disepakati Pemkab dan DPRD Kotim pada 26 Agustus 2026.

    Posturnya memuat pendapatan sekitar Rp1,997 triliun, sementara belanja daerah dikerek naik Rp111,37 miliar menjadi Rp2,093 triliun.

    Adapun defisit senilai Rp96,01 miliar ditambal melalui penerimaan pembiayaan yang membesar dari Rp48,19 miliar menjadi Rp171,39 miliar. Setelah dipangkas pengeluaran pembiayaan Rp14,5 miliar, pembiayaan netto menetap di angka Rp156,89 miliar.

    Hitung mundur kini mulai bergema. Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur mengingatkan, waktu efektif untuk mengeksekusi tambahan belanja itu menyusut kian tipis, menyisakan sekitar satu bulan.

    Dia mendesak mesin birokrasi segera dipacu agar program pembangunan, terutama sektor infrastruktur dan pendidikan, tidak berujung pada tumpukan pekerjaan menjelang tutup tahun.

    ”Semestinya pembangunan ini sudah berjalan. Apalagi mengingat waktu pelaksanaan kegiatan itu kurang lebih hanya tinggal satu bulan saja yang efektifnya, sebelum akhir 2026,” ujar politikus Golkar dari daerah pemilihan III itu, Senin (12/10/2026).

    Menurut Rudianur, percepatan juga mendesak untuk meredam dampak kekeringan yang mendera Kotim cukup panjang. Ia meminta hasil evaluasi gubernur atas APBD Perubahan segera ditindaklanjuti.

    Air Payau dan Dana Darurat yang Tersendat

    Desakan legislatif itu menemukan pembenarannya di lapangan. Pada pertengahan Oktober, Perumdam Tirta Mentaya menyatakan intrusi air laut telah merembes masuk hingga ke sumber air tawar.

    Pasokan di lima kecamatan, yakni Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Seranau, Mentaya Hilir Utara, dan Mentaya Hilir Selatan, dipastikan tidak layak diminum maupun dipakai memasak. Air yang mengalir ke pelanggan sebatas untuk mandi, cuci, dan kakus.

    Untuk keadaan darurat seperti karhutla dan kekeringan, pemerintah daerah bertumpu pada pencairan dana darurat.

    Akan tetapi, urusan ini memiliki riwayat tersendat. Pada 19 Agustus, hampir tiga pekan sejak status tanggap darurat karhutla dan kekeringan berlaku pada 30 Juli, Bupati Kotim Halikinnor menyebut Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp5 miliar belum terserap.

    Tertahannya aliran uang ini, diakui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kala itu, menjadi tantangan bagi operasi di lapangan.

    Sebagai siasat agar kegiatan tetap berjalan, BPBD menunda pembayaran kepada sejumlah penyedia (vendor) yang terlibat dalam penanganan karhutla.

    Demi memperkuat amunisi penanganan, Pemkab lantas menganggarkan tambahan Rp2 miliar lewat APBD Perubahan, mengangkat pagu BTT menjadi Rp7 miliar.

    Masalahnya, tambahan dana darurat itu ikut tertahan di meja gubernur, bersama anggaran infrastruktur dan pos lain dalam APBD Perubahan.

    Merujuk data pertanggungjawaban APBD 2025 yang diserahkan Bupati Halikinnor pada 22 Juni 2026, serapan daerah pada tahun sebelumnya juga tidak tuntas.

    Dari total belanja tak terealisasi, Belanja Operasi memakan porsi sekitar Rp192 miliar. Sementara Belanja Modal yang menjadi urat nadi pembangunan fisik terealisasi Rp323,07 miliar dari pagu Rp355,22 miliar.

    Kontras dengan kebutuhan mendesak pada tahun ini, BTT sebesar Rp5 miliar justru utuh tak tersentuh sepanjang 2025. Deretan sisa tersebut membuat SiLPA sebesar Rp171,39 miliar membengkak hingga 232,55 persen dari pagu SiLPA yang direncanakan.

    Padahal, sisa uang berlebih di masa lalu itu bersisian dengan ruang fiskal daerah yang makin ketat.

    Saat meracik APBD 2026 pada Oktober 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kotim menghitung adanya penyusutan anggaran sekitar Rp383 miliar dibanding APBD 2025, imbas pemangkasan dana transfer dari pusat.

    Dengan napas keuangan yang lebih berat, eksekusi APBD Perubahan itu memang berpusat pada satu tanda tangan akhir.

    Hingga Senin (12/10/2026), Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan menyebut evaluasi provinsi telah rampung dan dokumen tinggal menunggu tanda tangan gubernur.

    Ia menyatakan akan datang langsung ke Palangka Raya untuk mengurus dokumen tersebut.

    Bayang-Bayang Tanggal 10

    Fenomena kelambanan serapan tidak hanya mengungkung Kotim. Rapat koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kalteng pada 4 Agustus 2026 memaparkan, realisasi APBD kabupaten/kota per 31 Juli baru merayap di angka 39,65 persen secara keuangan.

    Lantaran Kotim tidak masuk dalam daftar tiga daerah teratas maupun terbawah, realisasinya dipastikan terselip di antara Barito Selatan dengan 33,90 persen dan Katingan dengan 44,98 persen.

    Laju serapan se-Kalteng itu masih tertatih mengejar patokan ideal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng yang berkisar 40 sampai 50 persen pada triwulan II.

    Per 31 Agustus, APBD konsolidasian se-Kalteng mencatat serapan belanja 46,61 persen yang justru membuahkan surplus sementara Rp2,58 triliun, padahal perencanaannya diproyeksikan defisit.

    Kepala Kanwil DJPb Kalteng Herry Hernawan, pada Senin (10/8/2026), memperingatkan bahwa penumpukan belanja di akhir tahun menanggung risiko terhadap kualitas pelaksanaan anggaran.

    Risiko penumpukan inilah yang ditekankan oleh Rudianur. Hitungan waktu efektif satu bulan yang ia suarakan punya landasan kuat: Peraturan Bupati Kotim Nomor 59 Tahun 2022 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara tegas menutup pengajuan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) bulan Desember paling lambat pada tanggal 10.

    Kini, roda birokrasi tengah berpacu melawan waktu untuk mengeksekusi anggaran sebelum tutup buku, sementara ribuan warga masih terus membuka keran air yang tak bisa mereka minum. (ign)

  • Gema Zona Hitam dari Wakil Rakyat: Rimbun Sokong Penuh Penggerebekan Eks Golden Sampit

    Gema Zona Hitam dari Wakil Rakyat: Rimbun Sokong Penuh Penggerebekan Eks Golden Sampit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sepuluh bulan lalu, bayang-bayang status darurat disuarakan dari dalam gedung DPRD Kotawaringin Timur (Kotim).

    Ketua DPRD Kotim Rimbun membeberkan data BNNK dan Polres yang menunjukkan Kotim sudah mengarah pada zona hitam peredaran narkoba.

    Gema dari rapat koordinasi itu seolah menemukan wujud nyatanya pada Jumat (9/10/2026), ketika aparat gabungan Polres Kotim turun menggerebek kawasan belakang eks Golden Sampit, salah satu pusaran rawan yang dibahas dalam ruangan tersebut.

    Tindakan tegas aparat itu langsung disambut baik pimpinan legislatif. Rimbun mengapresiasi langkah Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra beserta jajarannya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Bumi Habaring Hurung.

    ”Kami sangat mengapresiasi Kapolres Kotim beserta seluruh jajarannya atas langkah penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kami mendukung penuh upaya kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba di Bumi Habaring Hurung,” ujar Rimbun, baru-baru ini.

    Penggerebekan di kawasan Jalan Rahadi Usman, Sampit, itu berujung pada diamankannya 31 orang untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine.

    Dua belas orang dinyatakan positif narkoba dan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sebanyak 19 orang lainnya dikenakan kewajiban lapor sesuai keterangan kepolisian.

    Penindakan tersebut bertepatan dengan hari pertama Operasi Sarang Narkoba yang digelar serentak oleh Polri di berbagai daerah.

    Waktunya juga bergulir tepat sebulan setelah Kadek Dwi Yoga menerima jabatan sebagai Kapolres Kotim dari AKBP Resky Maulana Zulkarnain dalam serah terima di Mapolda Kalteng pada 9 September 2026.

    Peringatan Wakil Rakyat

    Peringatan Rimbun mengenai peredaran narkoba sudah mengudara semenjak BNNK Kotim mulai bertugas.

    Lembaga itu beroperasi sejak 1 Oktober 2025, ditandai serah terima aset dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) yang dipimpin Wakil Bupati Kotim Irawati, dikutip dari Antara.

    Sepekan berselang, 7 Oktober 2025, saat menyambut kehadiran Kepala BNNK, Rimbun menyebut Kotim sudah zona merah dan bahkan mendekati zona hitam.

    Pada 17 November 2025, narasi bergeser pada tindakan nyata saat DPRD bersama BNNK menggelar tes urine massal bagi camat, lurah, kepala desa, dan anggota dewan. Kepala BNNK Kotim AKBP Muhammad Fadli menyebut tes pengujian itu merupakan inisiatif bersama Rimbun, dikutip dari Mata Kalteng.

    Hasil uji urine tersebut memantik kekecewaan Rimbun. Dari 168 desa di Kotim, hanya 58 kepala desa yang mengikuti tes, dan tiga kepala desa serta dua aparatur sipil negara (ASN) terindikasi positif.

    Rimbun menyerahkan tindak lanjutnya kepada BNNK sembari memastikan DPRD akan terus mengembangkan program bersama Polres, BNNK, dan Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN).

    Kelima orang itu kemudian dikenai wajib lapor selama tiga bulan dengan pemantauan dua kali sepekan.

    Rimbun juga mendorong tes gelombang kedua bagi kepala desa yang absen agar seluruhnya tersaring. Menurut dia, kepala desa adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga semestinya menjadi panutan.

    Jejak Rawan Eks Golden

    Pada 1 Desember 2025, gedung DPRD menjadi titik temu rapat koordinasi persiapan operasi pemulihan kawasan rawan narkoba.

    Rapat itu mempertemukan BNNK, jajaran legislator yang dipimpin Rimbun, Kasat Narkoba Polres Kotim, tokoh adat, tokoh masyarakat, Camat Mentawa Baru Ketapang, dan Lurah Mentawa Baru Hulu. Salah satu sasaran utamanya adalah kawasan belakang eks Golden.

    Usai rapat, Fadli menjelaskan kawasan itu ditandai rawan karena di sanalah orang mencari narkoba dan penangkapan polisi terus berulang di titik yang sama.

    Beberapa hari sebelum pertemuan tersebut, ia bersama timnya mendatangi lokasi dengan menyamar.

    Enam pekan berlalu, tepatnya 12 Januari 2026, unsur DPRD ikut dalam tim gabungan yang mendatangi eks Golden bersama BNNK, Polres, Kodim 1015/Sampit, kejaksaan, pemerintah daerah, Dewan Adat Dayak (DAD), dan GDAN.

    Realitas kerawanan tergambar saat sejumlah orang di kawasan itu seketika berlarian kocar-kacir begitu rombongan tiba.

    Kegiatan yang dipusatkan di Musala Baitul Maghfiroh itu diwarnai penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta yang hadir. Fadli memosisikan aksi lapangan itu sebagai tindak lanjut rapat di gedung DPRD, dikutip dari Antara.

    Pada 27 Februari 2026, Rimbun mendampingi anggota DPD RI Agustin Teras Narang berkunjung ke kantor BNNK Kotim. Dalam kunjungan reses tersebut, Teras Narang memuji kolaborasi BNNK dengan DPRD Kotim dalam komitmen memberantas narkoba, dikutip dari Antara.

    Rencana Pos Terpadu dan Perda

    Dalam rapat Desember 2025, Rimbun turut menyoroti pergerakan Peraturan Daerah (Perda) Kotim Nomor 1 Tahun 2019 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

    Menurut dia kala itu, pelaksanaan perda oleh pemerintah dan pemangku kepentingan belum maksimal, padahal regulasi itu menjadi payung hukum keterlibatan daerah, termasuk penggunaan anggaran.

    Rimbun menegaskan perda produk DPRD itu wajib dijalankan seluruh pemangku kepentingan, dari pimpinan hingga tingkat RT. Salah satu amanat pentingnya, menurut Fadli pada November 2025, instansi pemerintah harus menggelar tes urine dua kali dalam setahun.

    Instrumen pencegahan lain yang pernah diusulkan dari kunjungan tim gabungan pada Januari 2026 adalah pembentukan pos terpadu di eks Golden.

    Pada Mei 2026, BNNK menyebut rencana itu masih dikaji. Fadli saat itu menggambarkan bahwa tanpa pengawasan tetap, siklus peredaran kembali normal setiap kali aparat selesai turun ke lapangan.

    Penelusuran Kanal Independen tidak menemukan kabar pos terpadu itu sudah berdiri hingga penggerebekan Jumat (9/10/2026).

    Model pos terpadu serupa sudah dimulai di Palangka Raya. Pemerintah Provinsi Kalteng, Polda Kalteng, Pemerintah Kota Palangka Raya, BNN, dan GDAN meletakkan batu pertama Pos Terpadu Anti Narkoba di kawasan Puntun pada 1 Juni 2026.

    Sinergi dan Tanggung Jawab Bersama

    Rimbun menilai pemberantasan narkoba menuntut tanggung jawab lintas elemen. Penindakan oleh kepolisian, kata dia, sangat membutuhkan sokongan masyarakat agar jaring peredaran narkotika tidak makin meluas dan menelan masa depan generasi muda.

    Dia meminta warga yang mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungannya untuk segera memberi informasi kepada aparat berwenang.

    ”Kami juga meminta dukungan masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai kita membiarkan persoalan ini terus berkembang dan merusak generasi muda,” tegas Rimbun.

    Menurut dia, kepingan informasi dari masyarakat dapat sangat membantu polisi menyelidiki dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.

    Namun, warga diharapkan tidak main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan dugaan tindak pidana kepada aparat berwenang.

    Rimbun berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat terus diperkuat, agar upaya menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kotim berjalan lebih efektif.

    ”Perlu kepedulian kita semua. Kalau mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba, segera sampaikan kepada aparat. Kita ingin Kotim tetap aman dan generasi muda terlindungi dari bahaya narkotika,” tegasnya. (ign)

  • Terkepung Asap Pekat: 296 SD-SMP Kotim Tetap Tatap Muka, Siswa Disuruh Kerja Bakti

    Terkepung Asap Pekat: 296 SD-SMP Kotim Tetap Tatap Muka, Siswa Disuruh Kerja Bakti

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap masih mengepung kawasan perkotaan Sampit dengan pekat. Sepanjang Jumat (9/10/2026), api terpantau melahap lahan di belasan titik.

    Kebakaran tersebut bahkan nyaris menjalar ke permukiman warga, yakni perumahan Chalin, Permata 1, dan Permata 2.

    Malam harinya, hingga pukul 21.00 WIB, data pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat jarak pandang tinggal 300 meter.

    Ratusan sekolah di Kotim tetap membuka kelas. Dashboard Status Pembelajaran milik Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, yang diakses Kanal Independen pada Minggu (11/10/2026), mencatat 296 dari 497 SD dan SMP berstatus tatap muka untuk jadwal Jumat tersebut.

    Hanya 51 sekolah yang menerapkan belajar dari rumah (BDR), sementara 150 lainnya tidak mengisi status.

    Hari itu pula, Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto H Syamsu membeberkan temuan ironis. Anak-anak ternyata masih dipanggil ke sekolah.

    Sebagian disuruh melakukan kerja bakti, sementara sebagian lagi berlatih untuk persiapan lomba yang dijadwalkan bulan ini.

    Dadang mengaku menerima banyak pengaduan dari orang tua murid, khususnya di jenjang SD dan SMP di Kota Sampit, terkait kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kualitas udara yang memburuk.

    ”Kami banyak mendapatkan keluhan atas kebijakan dinas dan sekolah. Parahnya, kami langsung menemukan beberapa sekolah yang disampaikan itu ternyata benar. Di tengah kabut asap, justru anak-anak itu ada di sekolah dan parahnya disuruh kerja bakti lagi,” tegas Dadang.

    Keluhan di Balik Kabut

    Dadang meminta Disdik Kotim memastikan kebijakan BDR berjalan sesuai kondisi udara, tanpa mengorbankan keselamatan siswa demi kegiatan yang masih bisa ditunda.

    ”Informasinya kegiatan lomba itu Oktober ini. Makanya, ini saya bilang Dinas Pendidikan kita tidak peka dengan kondisi yang ada di lapangan. Sekali lagi kami ingatkan, tolong pejabat Disdik ini lebih banyak turun ke lapangan di tengah kondisi asap ini. Jangan lepas tanggung jawab untuk urusan pendidikan di tengah kondisi ini,” sentilnya.

    Keluhan serupa datang dari seorang wali murid SD di Kota Sampit. Anaknya masih diwajibkan datang ke sekolah untuk latihan persiapan perkemahan di Islamic Centre yang dijadwalkan akhir Oktober.

    ”Kami juga minta DPRD dan Dinas untuk menunda atau membatalkan agenda itu karena kalau tidak dibatalkan, anak-anak kami itu akan terus disuruh turun ke sekolah untuk latihan persiapan. Kalau hanya ditunda, itu tetap saja turun dengan alasan untuk persiapan dan pematangan untuk lomba. Sebagai orang tua, kami sebenarnya berat hati,” tegasnya.

    Polemik kemah di Islamic Centre bukan isu baru. September lalu, rencana Kemah Ceria Penggalang (KCP) 2026 di Lapangan Islamic Centre menuai protes orang tua.

    Kegiatan yang digagas Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan semula dijadwalkan 2-3 Oktober itu dirancang melibatkan 1.116 orang, dengan agenda jelajah, ketangkasan baris-berbaris, tandu darurat, semaphore, outbound, hingga api unggun.

    Menanggapi keluhan sebulan lalu, Sekretaris K3S SD Mentawa Baru Ketapang Andrayu Muana pada 11 September menyatakan, kegiatan baru akan dilaksanakan ketika edaran karhutla dan kabut asap dicabut.

    Terkait latihan, K3S menyebut tiap sekolah akan mengondisikannya sesuai kesepakatan masing-masing.

    Sejauh penelusuran Kanal Independen, belum ditemukan pengumuman pencabutan edaran tersebut.

    Aturan yang Bertabrakan

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim sebenarnya sudah mengatur aktivitas belajar siswa. Surat Edaran (SE) Bupati tentang Adaptasi Kegiatan Pembelajaran di Musim Kemarau Tahun 2026 terbit pada 3 Agustus.

    Hingga 11 Oktober, dashboard pembelajaran Disdik Kotim masih memakai judul edaran tersebut.

    Edaran itu memuat ketentuan pada poin kelima: seluruh satuan pendidikan diminta meniadakan sementara kegiatan luar ruang, termasuk ekstrakurikuler, yang berpotensi menambah paparan asap. Poin ketujuh mewajibkan sekolah menyiram halaman secara berkala untuk mengurangi debu dan menjaga kebersihan lingkungan.

    Pemkab sempat memberlakukan BDR serentak lewat SE pada 20 Agustus. Namun, kebijakan itu dicabut tiga hari kemudian melalui SE 23 Agustus.

    SE pengganti ini menyerahkan pilihan BDR kepada sekolah yang terdampak, meski larangan kegiatan luar ruang tetap berlaku.

    Dua potret dashboard Disdik memperlihatkan jumlah sekolah BDR menyusut padahal asap belum surut. Per 27 September, dashboard mencatat 447 sekolah dari semua jenjang menerapkan BDR dan 388 tatap muka.

    Pada 9 Oktober, opsi BDR tinggal 262 sekolah, tatap muka naik menjadi 412 sekolah, dan 161 sekolah tidak mengisi status.

    Opsi tatap muka mendominasi jenjang SD dan SMP. Dari 379 SD di dashboard, 222 sekolah di antaranya tercatat memilih tatap muka dan hanya 42 yang menerapkan BDR.

    Jenjang SMP menunjukkan pola serupa. Sebanyak 74 dari 118 sekolah berstatus tatap muka, berbanding 9 yang BDR. Pola sebaliknya tampak pada sekolah berjenjang taman kanak-kanak (TK) dan kelompok bermain (KB), dengan 184 dari 300 sekolah memilih BDR.

    Dua kecamatan yang mencakup Kota Sampit, Mentawa Baru Ketapang dan Baamang, tidak berbeda. Dari 101 SD dan SMP di wilayah itu, 63 tercatat menggelar tatap muka, dan hanya 10 yang BDR.

    Baamang paling mencolok. Sebanyak 24 dari 26 SD tercatat tatap muka. Sebaliknya, di Kecamatan Kota Besi, 22 dari 28 SD dan SMP tercatat BDR.

    Kepala Disdik Kotim Yolanda Lonita Fenisia, dalam pernyataannya pada 7 Oktober, menyebut sekolah yang telanjur memilih tatap muka dapat memulangkan siswa lebih cepat bila asap menebal.

    Pola menyerahkan keputusan ke sekolah sesuai SE Bupati ini terus dipertahankan Pemkab Kotim hingga Oktober, berbeda dengan pedoman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    SE Nomor 20 Tahun 2026 yang diterbitkan kementerian lima hari setelah SE Bupati 23 Agustus, tepatnya pada 28 Agustus, mengatur bahwa moda pembelajaran ditentukan berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

    Pada kategori sedang (ISPU 51-100) saja, upacara, olahraga, dan ekstrakurikuler luar ruang sudah harus dibatasi atau dipindah ke dalam ruangan.

    Pada kategori tidak sehat (ISPU 101-200), anak PAUD, siswa SD kelas 1-3, siswa SLB, dan anak dengan penyakit penyerta wajib dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.

    Begitu ISPU melewati angka 300 atau berbahaya, seluruh kegiatan yang mengumpulkan siswa di sekolah dihentikan. Pedoman yang sama menyebut kegiatan kesiswaan yang mengumpulkan siswa dalam jumlah besar atau di luar ruangan dapat dijadwalkan ulang.

    Kewenangannya juga diatur jelas. Perubahan moda belajar untuk SD dan SMP ditetapkan oleh bupati melalui dinas pendidikan.

    Kepala sekolah dapat mengambil langkah pengamanan lebih dulu bila udara mendadak memburuk dan keputusan pejabat belum terbit, dengan kewajiban melapor paling lambat 1×24 jam.

    Pedoman itu juga meminta sekolah melaporkan kondisi pembelajaran setiap hari, termasuk moda belajar yang dipakai.

    Sementara itu, dashboard Disdik Kotim hingga Minggu (11/10/2026) dini hari masih mencatat 150 SD dan SMP tanpa status pelaporan untuk Jumat, 9 Oktober.

    Perlu dicatat, status dashboard ini merupakan input yang berlaku per sekolah, sehingga tidak terlihat apakah siswa kelas 1-3 di SD yang berstatus tatap muka sudah dialihkan ke pembelajaran jarak jauh sesuai instruksi kementerian.

    Ambang Batas Berbahaya

    Angka terakhir yang dilaporkan menunjukkan tingkat pencemaran udara Kotim jauh melampaui ambang batas berbahaya dalam pedoman kementerian.

    Pada Rabu (7/10/2026) sekitar pukul 07.00 WIB, angka ISPU dengan parameter kritis PM10 yang beredar di masyarakat mencapai 1.272. Angka itu lebih dari empat kali ambang bawah kategori berbahaya.

    Dinas Kesehatan Kotim mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) naik dari 2.119 pada Juli menjadi 2.656 pada Agustus.

    Pada 29 September, Pemkab Kotim kembali memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 15 Oktober 2026.

    Bupati Kotim Halikinnor menyebut status itu baru diakhiri bila hujan sudah cukup deras, serta titik api dan asap tidak ada lagi. Hingga tanggal tersebut, BPBD Kotim mencatat 1.176 kejadian kebakaran dengan luas lebih dari 2.009 hektare.

    Dadang meminta agar kegiatan yang tidak mendesak dan melibatkan siswa ditunda. ”Jangan dulu ada kegiatan-kegiatan yang tentunya membuat anak-anak sekolah terbebani. Tidak ada ruginya juga kalau kegiatan itu ditunda daripada paru-paru anak-anak ini yang dipertaruhkan,” tegasnya. (ign)

  • Tameng Atas Nama Warga Kotim: Taktik Surat NSP di Lahan Eks PT DAS

    Tameng Atas Nama Warga Kotim: Taktik Surat NSP di Lahan Eks PT DAS

    SAMPIT, kanalindependen.id – Selama hampir sebulan, kelanjutan rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) ditunda demi menunggu kehadiran satu tamu utama: masyarakat.

    Warga ini disebut-sebut memiliki hak atas sebagian kebun sawit eks PT Dinamika Alam Segar (DAS) di Kecamatan Kota Besi.

    Namun, mereka yang ditunggu tidak pernah menampakkan diri. Sebagai gantinya, menurut Ketua DPRD Kotim Rimbun, pihaknya menerima kiriman surat-surat atas nama masyarakat.

    Pengirim rangkaian dokumen itu bukanlah warga desa, melainkan PT Nusantara Sawit Persada (NSP).

    ”Kenapa berulang kali saya sampaikan NSP selalu mengatasnamakan masyarakat? Yang dilakukan NSP beberapa kali mengirim surat ini adalah NSP, ya kan? Bukan masyarakat,” kata Rimbun seusai memimpin RDP ketiga sekaligus terakhir soal kebun itu, Kamis (8/10/2026).

    Menurut Rimbun, penundaan itu sengaja diberikan sebagai kesempatan. Syaratnya, warga yang mengaku pemilik menghubungi dewan sendiri dan menyerahkan dokumen legalitas.

    ”Kami minta, kalau masyarakat, silakan masyarakat yang bersilaturahmi, berkirim surat, menyampaikan dokumen legalitas kepemilikannya supaya masyarakat ini bisa kami undang di dalam forum rapat. Tapi kalau tidak pernah masyarakat ini datang, ya tidak mungkin kami undang masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyebut perdebatan soal siapa ”masyarakat” itu sebagai debat kusir. ”Kalau berbicara masyarakat, se-Kotim ini semua masyarakat, kan begitu,” katanya.

    Hal yang dipersoalkan adalah areal sekitar 210 hektare. Lahan itu sudah ditertibkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (APN), lalu ditugaskan Agrinas kepada PT Tri Sawit Sejahtera Kalimantan (TSSK) melalui surat perintah kerja.

    Rantai penugasan inilah yang macet. TSSK meminta DPRD turun tangan karena lahan itu belum bisa mereka kelola di lapangan. Rapat Kamis menegaskan rantai itu.

    ”Kami tegak lurus dengan aturan yang sudah ada, yang sudah diputuskan, sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Maka hari ini kami membuat kesimpulan rapat: mewajibkan tunduk dan patuh kepada aturan yang saat ini berlaku,” kata Rimbun.

    Menurut catatan, kesimpulan rapat menyatakan APN berwenang mengelola areal itu sesuai dasar penugasan, sementara mitra wajib bekerja berdasarkan surat penugasan APN, mulai dari inventarisasi, pemanenan, dan pengangkutan hasil hingga perawatan kebun.

    DPRD juga meminta APN, TSSK, dan NSP menahan diri dan tidak bertindak sepihak.

    Setelah rangkaian rapat sejak 7 September dan satu kali turun ke lapangan, wajah sengketa ini makin terang: dua perseroan berhadapan di atas lahan sitaan negara, sementara masyarakat yang namanya terus disebut tidak pernah duduk di ruang rapat.

    Nama yang Sudah Tertulis Sejak Undangan

    Jejak NSP sebenarnya sudah tercetak jelas sejak persiapan rapat pertama. Undangan RDP Komisi I Nomor 400.14.6/347/DPRD.Kom-I/2026 tertanggal 24 Agustus 2026, yang salinannya diperoleh Kanal Independen, menyebut persoalan kebun eks PT DAS khususnya atas areal kurang lebih 210 hektare yang hingga saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh PT NSP.

    Surat itu diteken Ketua Komisi I Angga Aditya Nugraha dan Sekretaris Komisi I M. Abadi, dengan Rimbun tercantum sebagai Ketua DPRD yang mengetahui.

    Tujuannya memperoleh kejelasan status pengelolaan, pelaksanaan penugasan kepada TSSK, serta langkah penyelesaian. Tidak satu kalimat pun di tubuh surat menyebut klaim masyarakat.

    Daftar 27 undangan yang dilampirkan memperlihatkan peta para pihak. Ada unsur Forkopimda, sejumlah organisasi perangkat daerah, Kantor Pertanahan, camat dan kapolsek Kota Besi serta Parenggean, TSSK, NSP, dan empat unsur Agrinas, termasuk Manager Distrik 4.

    Tidak tercantum pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, koperasi, maupun lembaga adat.

    PT DAS, yang sebelumnya mengelola areal itu, juga tidak ada dalam daftar, meski menurut Antara ikut dilibatkan pada rapat 8 Oktober. Satgas PKH, lembaga yang belakangan disebut Rimbun sebagai alamat gugatan, pun tidak tercantum.

    Daftar itu bahkan menulis NSP sebagai PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSP), mencampur nama induk perusahaan terbuka dengan anak usahanya.

    Ketiadaan unsur warga dalam undangan ini bertolak belakang dengan permintaan awal TSSK. Saat RDP pertama digelar pada Senin, 7 September 2026, Angga menyebut TSSK meminta DPRD mempertemukan Agrinas, pengelola kebun, dan masyarakat di wilayah Kota Besi.

    Rapat itu ditutup tanpa kesimpulan final karena sejumlah perusahaan yang diundang tidak hadir.

    Komisi I ketika itu menjadwalkan peninjauan lapangan untuk menjawab satu pertanyaan kunci.

    ”Kami ingin memastikan apakah itu benar dimiliki oleh masyarakat atau diswakelola oleh pihak perusahaan,” kata Angga, kala itu.

    Menurut Rimbun, pihaknya turun ke lokasi pada 8 September. Areal itu berada di Desa Hanjalipan. DPRD Kotim menyatakan masih perlu memastikan siapa masyarakat yang dimaksud serta apa dasar penguasaannya.

    Sebulan kemudian, hasil peninjauan itu hanya muncul sebagai satu kalimat umum dalam keterangan Rimbun seusai rapat.

    ”Dari dinamika lapangan, apa yang sudah kita bahas tadi, dari barang yang ditertibkan atau yang disita, masih ada kepemilikan hak dari pribadi masyarakat maupun dari perusahaan,” katanya.

    Siapa pribadi dan perusahaan itu, serta berapa luas yang masing-masing kuasai, tidak ia rinci.

    Saat ditanya wartawan soal keberadaan NSP dan masyarakat di lahan itu, Rimbun menyebut rapat tidak menyinggung hal tersebut. ”Memang itu internal antara APN dan mitra TSSK, ya, selaku mitra mereka,” ujarnya.

    Dari Aspal Panas ke Meja Rapat

    Peringatan soal klaim atas nama masyarakat bukan hal baru. Pada 10 Maret 2025, Rimbun, yang turut hadir dalam pemasangan plang penyitaan Satgas di kebun PT Agro Bukit, sudah menggambarkan pola itu.

    ”Perusahaan jangan berlindung di balik koperasi dan koperasi juga jangan berlindung di balik masyarakat. Kalau tidak seperti itu, akan memicu aktivitas panen massal ataupun pencurian massal hingga berujung penguasaan lahan dengan mengatasnamakan masyarakat,” katanya ketika itu.

    Enam bulan kemudian, Rimbun memilih duduk di barisan warga. Pada Rabu, 24 September 2025, ia bersila di atas aspal panas di depan Kantor DPRD Kotim bersama ratusan warga yang menolak kerja sama operasi (KSO) Agrinas.

    ”Apa yang selama ini dinikmati warga jangan sampai dirampas,” ucapnya.

    Kali ini, warga yang diatasnamakan tidak pernah muncul. Yang tersisa adalah tawaran jalur hukum.

    ”Kami memberikan apresiasi kepada mereka, NSP atau masyarakat. Ini sesuai dengan haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Mereka menggugat perdata, itu kami persilakan,” kata Rimbun.

    Untuk keberatan atas penertiban, ia menunjuk satu alamat. ”Kalau memang ada klaim dan keberatan terkait lahan yang ditertibkan, silakan menggugatnya ke Satgas PKH. Karena di dalam Satgas PKH semua logo departemen, baik di instansi vertikal, penegak hukum, semua ada di situ, ya kan?” ujarnya.

    Satgas PKH bukan pengadilan. Tindakannya dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara, dan jalur itu sudah pernah ditempuh.

    Pada 13 Januari 2026, PTUN Jakarta lewat Putusan Nomor 287/G/TF/2025/PTUN.JKT menolak seluruh gugatan atas pemasangan plang Satgas di 508,8 hektare kebun sawit di Riau. Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menguatkan putusan itu pada 7 April 2026.

    Arah sebaliknya juga terbuka bagi Agrinas. Rimbun menilai gangguan terhadap TSSK berpotensi merugikan negara.

    ”Karena ada dampak dari pemberhentian sepihak, dampak dari terganggunya aktivitas TSSK, maka itu merugikan negara,” katanya.

    Rimbun lalu menunjuk siapa yang semestinya bergerak. ”Silakan Agrinas yang mungkin nanti menyampaikan kepada penegak hukum atau siapa,” ujarnya.

    Rimbun tidak merinci potensi kerugian itu. Yang terganggu di lapangan adalah operasional TSSK, perseroan mitra pemegang penugasan Agrinas.

    Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang BUMN, yang dipertahankan dalam revisi keempat pada Oktober 2025, menegaskan keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.

    Jalur pidana di lahan kelolaan Agrinas sudah punya preseden di Kotim. Pada Maret 2026, Polres Kotim menangkap seorang terduga pelaku yang kedapatan memuat buah sawit di Estate Alam Sahara, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, areal perkebunan Agrinas.

    Rantai Aturan yang Belum Selesai

    Salah satu pijakan yang disebut Rimbun adalah berita acara bertanggal 23 April 2025.

    ”Karena dampak dari penertiban tadi, berita acara yang ditandatangani 23 April 2025 tadi, ini yang kita bahas hari ini,” kata Rimbun. Isi berita acara itu tidak dibuka dalam keterangan seusai rapat.

    Tanggalnya mendahului aturan yang oleh sejumlah liputan disebut sebagai dasar pelimpahan lahan sitaan kepada Agrinas.

    Pasal 35A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 mengatur bahwa penguasaan kembali kawasan hutan ditindaklanjuti dengan pelepasan kawasan dan/atau penetapan sebagai barang milik negara, serta bahwa Satgas melalui menteri BUMN menyerahkan pengelolaannya kepada BUMN yang ditunjuk.

    Penyerahan itu ditetapkan menteri BUMN. PP tersebut baru ditetapkan dan berlaku pada 19 September 2025, hampir lima bulan setelah berita acara 23 April 2025 diteken. Kewenangan menteri BUMN tersebut sejak revisi keempat Undang-Undang BUMN pada Oktober 2025 beralih kepada Kepala BP BUMN.

    Selisih waktu itu tidak hanya terjadi di Kotim. Aturan yang secara eksplisit mengatur penyerahan lahan hasil penertiban kepada BUMN baru terbit tujuh bulan setelah penyitaan dan penyerahan berjalan.

    Penyerahan perdana kebun eks Duta Palma pada 10 Maret 2025 bahkan berbentuk berita acara penitipan barang bukti dari Jaksa Agung kepada Menteri BUMN, yang diteruskan kepada Direktur Utama Agrinas.

    Status kelola Agrinas sendiri belum final. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada 6 Juli 2026, Direktur Utama Agrinas Abdul Ghani menyebut seluruh areal kelolaannya masih berstatus kawasan hutan, baik hutan produksi maupun hutan produksi yang dapat dikonversi.

    Menurut dia, Menteri Kehutanan pada 19 Juni 2026 meminta BP BUMN menugaskan Agrinas mengelola lahan hasil penguasaan kembali sampai statusnya ditetapkan, dan BP BUMN akan menerbitkan penugasan Agrinas sebagai pengelola sementara.

    Terbitnya penugasan itu tidak ditemukan dalam sumber terbuka hingga berita ini diturunkan.

    Skema inilah yang menjadi pijakan TSSK. Mereka memegang surat perintah kerja dari BUMN yang statusnya tengah disiapkan sebagai pengelola sementara.

    Profil PT Tri Sawit Sejahtera Kalimantan tidak ditemukan dalam sumber terbuka, sementara tanggal terbit dan penandatangan surat perintah kerjanya tidak disebut dalam keterangan seusai rapat.

    Kepala Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA) Ahmad Zazali, dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta, September 2026, menegaskan setiap tahap rantai itu punya dasar hukum, kewenangan, dan prosedur berbeda.

    Penguasaan kembali, menurut PURAKA, tidak otomatis menyelesaikan status kawasan maupun hak atas tanah.

    Skala rantai itu nasional. Dua hari sebelum rapat di Sampit, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan seluas 259.230,73 hektare di Kejaksaan Agung.

    Hingga hari itu, Satgas PKH mencatat 6.206.212,14 hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit dikuasai kembali, dan 4.253.177,68 hektare di antaranya diserahkan kepada Agrinas.

    Per Juli 2026, menurut Abdul Ghani, 627 ribu hektare areal kelolaan Agrinas berada di Kalimantan Tengah.

    Kesimpulan DPRD tidak mengubah rantai tersebut. Seperti diberitakan Antara, Rimbun menegaskan dewan tidak bermaksud mengambil alih kewenangan Satgas PKH maupun APN.

    Kesimpulan rapat dengar pendapat juga tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan; kajian hukum memosisikannya sebagai bentuk pengawasan politik.

    Batas kekuatan kesimpulan semacam ini terlihat di Indragiri Hilir, Riau. Setelah RDP umum DPRD setempat pada Mei 2026 menyepakati Agrinas mengevaluasi dan membatalkan KSO, Agrinas menolak Berita Acara Nomor 02/BA/RDPU-DPRD/V/2026 dengan alasan perwakilannya yang menandatangani tidak berwenang.

    Pintu Sempit bagi Warga

    Bagi warga yang benar-benar menggarap lahan di kawasan hutan, hukum menyediakan pintu yang sempit.

    Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 16 Oktober 2025 menyatakan larangan berkebun di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dikecualikan bagi masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan dan tidak untuk kepentingan komersial.

    Sawit Watch, salah satu pemohon perkara itu bersama Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), sejak awal menandai satu celah: peluang perusahaan memakai lahan di hutan atas nama masyarakat adat.

    Kepada BBC News Indonesia pada Oktober 2025, Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menyebut celah itu sangat bergantung pada penegakan hukum.

    Kementerian Kehutanan kemudian menyiapkan surat edaran untuk menindaklanjuti putusan itu. Surat edaran yang beredar, menurut Sawit Watch, memuat syarat batas waktu 20 tahun, tidak adanya rantai distribusi seperti pembeli, pengepul, atau pemodal, serta kewajiban masyarakat tercatat pada pemerintah daerah.

    Surambo, dalam webinar pada 4 September 2026, menilai syarat 20 tahun itu berada di luar putusan MK.

    Perlindungan itu berbentuk pengecualian dari larangan dan sanksi, bukan pengakuan hak milik.

    Meski begitu, syarat-syaratnya memberi ukuran yang terang bagi sengketa eks PT DAS. Klaim yang disalurkan lewat perusahaan berhadapan dengan syarat tanpa pemodal. Warga yang memenuhi syarat, sebaliknya, tercatat melalui pemerintah daerah.

    Jejak NSP

    PT Nusantara Sawit Persada adalah anak usaha PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS), emiten sawit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

    Laporan tahunan dan keberlanjutan NSSS 2022 mencatat kebun inti tertanam NSP seluas 12.322 hektare di Kotim.

    NSP juga punya urusan kawasan hutan sendiri. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 mengidentifikasi NSP sebagai salah satu anak usaha NSSS yang beroperasi di kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan yang dipersyaratkan.

    Dalam penjelasan yang diberitakan Bisnis.com pada 2 Juli 2026, NSSS menyebut areal NSP yang berpotensi terdampak sekitar 1.762 hektare.

    Perseroan telah mencadangkan provisi Rp108 miliar dalam laporan keuangan 2025, terdiri atas estimasi penurunan nilai aset Rp51 miliar dan estimasi denda administratif Rp57 miliar, serta menyatakan belum mengambil langkah hukum apa pun.

    Tidak ada dokumen terbuka yang menyebut areal 210 hektare eks PT DAS termasuk dalam 1.762 hektare itu.

    DPRD Kotim menyerahkan urusan penguasaan lahan itu kepada Agrinas dan, bila perlu, kepada penegak hukum. Masyarakat yang diatasnamakan dalam surat-surat NSP belum sekali pun datang memperkenalkan diri ke DPRD. (hgn/ign)

  • Benang Kusut Pasar Kotim: Dari Jejak Korupsi hingga Sengkarut Penguasaan Lapak

    Benang Kusut Pasar Kotim: Dari Jejak Korupsi hingga Sengkarut Penguasaan Lapak

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bangunan tiga lantai berkapasitas 578 kios berdiri bisu di Jalan Pangeran Antasari. Sejak tiang pertamanya terpancang 22 Februari 2015, Pasar Mangkikit yang menelan dana lebih dari Rp20 miliar ini tak pernah menyentuh fungsinya.

    Sebelas tahun berlalu, tumpukan beton tersebut justru memaksa seorang pedagang sayur bertahan hidup membaur dengan genangan lumpur pinggir jalan dekat Markas Kodim 1015/Sampit.

    ”Sudah lima tahun lebih di sini. Setiap hujan, pasti becek. Atap juga semrawut. Mau bagaimana lagi, ini satu-satunya tempat kami bisa berjualan,” katanya, April lalu.

    Kondisi fisik Pasar Mangkikit hanya satu keping dari teka-teki panjang aset daerah yang lumpuh di Kotawaringin Timur. Tumpukan masalah ini sekarang berpindah ke meja Muslih, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim yang baru dilantik 11 September lalu.

    Monumen Beton dan Ultimatum Legislatif

    Beban tersebut langsung berhadapan dengan peringatan keras dari kursi legislatif. Ketua DPRD Kotim Rimbun melontarkan ultimatum pada Kamis (1/10).

    ”Kalau kepala dinas baru tidak mampu membereskan ini, ya lebih baik mundur saja daripada tidak mampu. Dia ditempatkan di situ tentunya guna membereskan masalah di situ,” tegas Rimbun.

    Rotasi birokrasi, menurutnya, wajib menghasilkan kinerja riil. “Masalah-masalah seperti ini harus dibereskan. Jangan sampai terus menjadi persoalan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

    Muslih mewarisi ruang kerja yang menyimpan banyak janji tak tertagih. Pendahulunya, Johny Tangkere, pernah memegang posisi ini sebagai Pelaksana Tugas. Johny menjanjikan inventarisasi aset pasar secara menyeluruh pada Mei 2025.

    ”Kita sedang mendata satu per satu, apa saja yang masih ada di dalam, lalu kalau memang mangkrak kita akan coba usulkan untuk dimanfaatkan kembali,” kata Johny kala itu.

    Setahun lewat dari pernyataan tersebut, janji pelaporan publik itu menguap tanpa rupa.

    Janji Menguap dan Sandera Hukum

    Kemacetan proyek fisik di lapangan ternyata berakar langsung dari pelarian bos PT Heral Eranio Jaya (HEJ), mitra Pemkab Kotim dalam proyek tersebut. Bupati Kotim Halikinnor mengakui hilangnya kepastian kelanjutan proyek pasar terjadi akibat raibnya direktur perusahaan itu selama lebih dari setahun.

    Direktur Utama PT HEJ, Leonardus Minggo Nio, masuk Daftar Pencarian Orang sejak 19 Juli 2024 dan baru tertangkap di Jakarta pada 12 September 2025.

    Dia terseret perkara dugaan korupsi Gedung Expo Sampit tahun anggaran 2019-2020, sebuah proyek yang juga berada di bawah payung dinas tersebut.

    Pascapenangkapan Leonardus, Pemkab Kotim melayangkan gugatan perdata wanprestasi pada Februari 2026. Putusan final ditargetkan keluar pada pertengahan tahun, namun hingga awal Oktober statusnya belum menemui kejelasan.

    Sementara itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya telah menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara beserta uang pengganti Rp177.359.663 kepada Leonardus pada 13 Juli 2026 untuk kasus Expo Sampit.

    Mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotim, Zulhaidir, turut terseret dalam perkara yang sama. Ia divonis 1,5 tahun penjara dengan denda Rp50 juta dan kini menempuh jalur kasasi ke Mahkamah Agung.

    Proses birokrasi dan hukum yang berjalan lambat ini menghancurkan ketahanan ekonomi pedagang.

    Sekretaris Pengurus Pasar Mangkikit, Agus Sugianto, mengungkap bahwa kegagalan proyek ini membuat sejumlah pedagang bangkrut, jatuh sakit, hingga ada yang meninggal dunia.

    Ombudsman RI Perwakilan Kalteng sudah mendeteksi persoalan sejak 2020 lewat temuan maladministrasi penundaan berlarut yang memblokir akses jalan warga sekitar. Monitoring lanjutan lembaga ini pada 2021 mencatat perbaikan belum tuntas.

    Anggota DPRD Kotim Dapil I, Riskon Fabiansyah, pada Januari lalu sempat turun memantau lokasi sembari menaruh harapan pembangunan bisa dilanjutkan tahun ini atau paling lambat tahun depan. Sembilan bulan usai kunjungan, realitas bangunan tak berubah.

    Wabah Bangunan Kosong di Pelosok

    Penyakit infrastruktur mangkrak ini turut menyebar ke luar wilayah kota. Proyek pasar bernilai puluhan miliar rupiah tercatat terbengkalai di Kecamatan Kotabesi, Mentaya Hulu, Telawang, Mentaya Hilir Utara, Desa Samuda di Mentaya Hilir Selatan, hingga Desa Tumbang Sangai di Kecamatan Telaga Antang.

    Pengamat kebijakan publik Riduan Kesuma mencatat bangunan pasar di Tumbang Sangai rusak parah tanpa pernah difungsikan sejak rampung dikerjakan.

    Merespons banyaknya pasar tidak fungsional, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Muhammad Abadi sempat menyoroti kualitas perencanaan dinas teknis terkait pada pertengahan 2024 lalu.

    ”Kalau hanya satu atau dua pasar yang tidak fungsional, itu wajar. Di Kotim ini cukup banyak dan ini berjalan sudah sejak lama. Artinya kita ini tidak belajar dari kesalahan-kesalahan itu sehingga anggaran yang digunakan terbuang begitu saja,” nilainya.

    Pola identik yang terjadi hampir di setiap kecamatan membuat Ketua Umum Fordayak Kotim Audy Valent, pada periode yang sama, mendesak aparat penegak hukum mengambil langkah pengusutan.

    Beban Ganda dan Penguasaan Gelap

    Pusat perbelanjaan yang beroperasi juga tengah berjuang bertahan hidup. Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) dan Pasar Ikan Mentaya (PIM) perlahan kehilangan pembeli akibat pergeseran tren belanja daring dan kemunculan lokasi niaga baru.

    DPRD Kotim sempat menggelar rapat kerja khusus pada 7 November 2024, merumuskan tujuh rekomendasi mulai dari perbaikan sarana hingga wacana penghapusan retribusi.

    Sekretaris Pengurus PPM Yudhi menyebut momen itu sebagai kali pertama dalam 20 tahun pedagang dilibatkan berdiskusi dengan pemangku kepentingan. Hingga detik ini, tindak lanjut ketujuh rekomendasi itu belum dilaporkan secara terbuka.

    Tugas Muslih semakin berat saat Rimbun melempar persoalan baru yang masih menggantung soal status kepemilikan lapak. Ketua DPRD Kotim itu menuding ada penguasaan lapak dan los milik pemerintah daerah oleh kelompok tertentu tanpa landasan hukum.

    ”Jangan sampai pasar yang dibangun pemerintah, tetapi penguasaannya justru jatuh kepada orang-orang tertentu. Ini harus ditertibkan,” ucap Rimbun.

    Ia menuntut pemerintah daerah memiliki data konkret terkait penghuni, dasar pemanfaatan, serta status sewa fasilitas tersebut. Rimbun menegaskan pengelolaan pasar tidak boleh semata-mata berorientasi pada penerimaan retribusi daerah, melainkan harus memastikan pasar tertata dan pedagang mendapatkan lapak secara adil.

    Rimbun tidak merinci pasar mana yang ia maksud, dan penelusuran Kanal Independen belum menemukan catatan kasus spesifik serupa pada pemberitaan terdahulu.

    DPRD Kotim memastikan akan memantau ketat penyelesaian seluruh tunggakan birokrasi ini. Keberadaan Muslih di kursi kepala dinas kelak akan diukur dari kemampuannya membongkar warisan masalah pendahulunya.

    ”Dia ditempatkan di situ tentunya untuk membereskan masalah yang ada di situ,” ujar Rimbun menegaskan ulang. (ign)

  • Kualitas Udara Memburuk, DPRD Kotim Desak Pemkab Tegas Berlakukan BDR, Jangan Lempar Keputusan ke Sekolah

    Kualitas Udara Memburuk, DPRD Kotim Desak Pemkab Tegas Berlakukan BDR, Jangan Lempar Keputusan ke Sekolah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kualitas udara di Kabupaten Kotawaringin Timur kian memburuk. Kabut asap pekat akibat dampak karhutla yang menyelimuti Kota Sampit belum juga mereda.

    Situasi ini membuat proses pembelajaran di sekolah  tak seharusnya dipaksakan demi menjaga kesehatan  peserta didik.

    Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mendesak kebijakan Belajar dari Rumah Dari Rumah (BDR) diberlakukan dengan tegas agar melindungi kesehatan pelajar dan tidak lagi dilempar kepada masing-masing kepala sekolah.

    Desakan tersebut disampaikan Riskon, seiring dengan kondisi kualitas udara di Kota Sampit yang semakin memburuk. Terlebih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih masif terjadi disejumlah lokasi.

    Dalam pantauannya terakhir, ISPU berada pada angka 187 atau masuk kategori tidak sehat. Sementara, update per 19 September 2026 pukul 17.31 WIB, Air Quality Index (AQI) atau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Sampit mencapai 186 yang termasuk dalam kategori buruk.

    Riskon, menyebut kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang berlaku seragam di seluruh satuan pendidikan.

    Pemerintah dinilai tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menentukan sendiri apakah pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka atau dialihkan ke BDR.

    ”Kalau kualitas udara sudah tidak sehat, apalagi sampai di level berbahaya, pemerintah daerah harus tegas. Jangan keputusan ini sepenuhnya diserahkan kepada kepala sekolah,” tegas Riskon.

    Riskon menilai surat edaran yang sebelumnya diterbitkan pemerintah daerah belum memberikan kepastian yang cukup ketika kualitas udara memburuk.

    Kebijakan tersebut masih memberikan kewenangan kepada masing-masing kepala sekolah untuk mengajukan BDR berdasarkan kondisi kualitas udara. Pola seperti itu justru dapat membuat kepala sekolah berada dalam posisi dilematis.

    ”Kalau kepala sekolah yang menentukan sendiri, mereka tentu akan ragu. Mereka harus memilih antara tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka atau menerapkan BDR. Padahal ini menyangkut kondisi yang sama-sama dihadapi anak-anak kita,” ujarnya.

    Karena itu, ia meminta Pemkab Kotim menerbitkan SE baru dengan ketentuan yang lebih jelas dan tegas. Salah satu parameter yang didorong adalah pemberlakuan BDR ketika ISPU telah berada di atas angka 100.

    ”Harus ada indikator yang jelas. Kalau ISPU sudah di atas 100, maka BDR wajib diberlakukan. Jangan kepala sekolah lagi yang dibebani untuk mengambil keputusan,” katanya.

    Dengan aturan yang seragam, sekolah memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan pembelajaran sekaligus tidak berada dalam tekanan untuk menentukan sendiri langkah ketika kondisi udara memburuk.

    ”Persoalan BDR bukan semata mengenai perubahan metode belajar, tetapi menyangkut perlindungan kesehatan peserta didik selama daerah menghadapi kondisi karhutla,” tegasnya.

    Ia mengingatkan agar keberlangsungan pembelajaran tatap muka tidak ditempatkan di atas kebutuhan melindungi pelajar dari kondisi udara yang tidak sehat.

    ”Jangan pertaruhkan kesehatan anak-anak kita. Mereka adalah investasi bangsa. Mereka adalah investasi masa depan,” tegasnya.

    Menurut Riskon, pemerintah daerah harus melihat situasi tersebut sebagai kondisi khusus yang membutuhkan kebijakan khusus pula. Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas anak di lingkungan sekolah perlu dikurangi sebagai bagian dari upaya perlindungan.

    ”Pendidikan memang penting, tetapi kesehatan anak juga jauh lebih penting untuk dijaga. Jangan sampai karena ingin mengejar kehadiran di sekolah, kita mengabaikan kondisi udara yang sedang tidak sehat,” ujarnya.

    Jangan Kejar MBG, Kesehatan Anak Dipertaruhkan

    Riskon juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkaitan dengan aktivitas peserta didik di sekolah.

    Ia meminta pelaksanaan MBG tidak dijadikan alasan untuk mempertahankan kegiatan tatap muka apabila kondisi udara sudah tidak sehat.

    ”Jangan karena kita mengejar pelaksanaan MBG, tapi kesehatan anak-anak kita justru dipertaruhkan,” katanya.

    Menurutnya, pemerintah perlu mencari mekanisme agar kebutuhan peserta didik tetap terpenuhi tanpa mengabaikan faktor keselamatan dan kesehatan.

    Dalam kondisi darurat karhutla, setiap kebijakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan dampak paparan udara yang buruk.

    ”Anak-anak ini investasi kita ke depan. Jangan sampai kepentingan jangka pendek membuat kita mengorbankan kesehatan mereka,” lanjut Riskon.

    Kebakaran Lahan di Kawasan Properti Diminta Diusut

    Selain persoalan kegiatan belajar, Riskon juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memperhatikan sumber persoalan karhutla yang terjadi di dalam Kota Sampit.

    Ia menyebut terdapat indikasi kebakaran lahan yang belakangan terjadi berada di kawasan pengembangan properti. Karena itu, peristiwa tersebut perlu ditelusuri lebih jauh dan tidak cukup hanya ditangani melalui pemadaman.

    ”Kalau ada kebakaran lahan di dalam kota, apalagi berada di kawasan pengembangan properti, ini harus dilihat secara serius. Jangan setelah api padam kemudian persoalannya selesai,” ujarnya.

    Riskon mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk apakah peristiwa tersebut terjadi akibat kelalaian atau ada unsur kesengajaan.

    ”Harus diselidiki. Apakah kebakaran itu terjadi karena kelalaian atau memang sengaja dibakar, harus dibuktikan. Jangan sampai kita hanya sibuk memadamkan api, sementara penyebabnya tidak pernah diketahui,” tegasnya.

    Izin Pengembangan Properti Diminta Dibekukan Sementara

    Tidak hanya meminta penyelidikan, Riskon juga mendorong pemerintah daerah memberikan tindakan administratif terhadap kawasan pengembangan properti yang terbukti menjadi lokasi kebakaran.

    Ia meminta seluruh perizinan pengembangan properti di lokasi yang terbukti terbakar dapat dibekukan sementara sampai proses pemeriksaan dan penyelidikan memberikan kejelasan.

    ”Kalau memang terbukti kawasan itu menjadi lokasi kebakaran, pemerintah daerah harus berani mengambil tindakan. Salah satunya dengan membekukan sementara izin pengembangannya sampai persoalannya jelas,” kata Riskon.

    Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan kawasan tidak berjalan seolah-olah tidak ada persoalan ketika terjadi kebakaran di dalam areal yang dikembangkan.

    Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada upaya memadamkan api. Pengawasan terhadap lahan, penelusuran penyebab kebakaran dan pertanggungjawaban pengelola harus menjadi bagian dari penanganan secara menyeluruh.

    ”Pemerintah harus tegas dari sisi pencegahan dan penegakan tanggung jawab. Kalau ada kawasan yang terbakar, harus jelas siapa yang mengelola, bagaimana kebakaran bisa terjadi dan apa langkah yang dilakukan untuk mencegahnya,” ujarnya.

    Empat Langkah Didesak Segera Dilakukan

    Riskon merangkum sejumlah langkah yang menurutnya perlu segera dilakukan Pemkab Kotim dalam menghadapi kondisi tersebut.

    Pertama, menerbitkan SE baru yang mewajibkan BDR selama status tanggap darurat karhutla dan ketika ISPU berada di atas 100.

    Kedua, pemerintah daerah tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kepala sekolah. Ketentuan harus dibuat jelas agar seluruh satuan pendidikan memiliki dasar yang sama dalam menentukan kegiatan pembelajaran.

    Ketiga, meminta APH menyelidiki kebakaran lahan di kawasan pengembangan properti dalam Kota Sampit untuk memastikan penyebab serta ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun kesengajaan.

    Keempat, membekukan sementara izin pengembangan properti di lokasi yang terbukti terbakar sampai hasil pemeriksaan memberikan kejelasan.

    ”Yang kita perlukan sekarang adalah ketegasan pemerintah. Anak-anak harus dilindungi, sekolah harus mendapatkan kepastian, dan setiap kebakaran lahan harus ditelusuri penyebab serta tanggung jawabnya,” pungkas Riskon. (hgn/ign)