cms.kanalindependen.id

Tag: kotim

  • Satu Pasal Dua Realitas: Terdakwa Tunggal SPBE Sampit Dituntut Sembilan Bulan

    Satu Pasal Dua Realitas: Terdakwa Tunggal SPBE Sampit Dituntut Sembilan Bulan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Mesin pengisian yang didakwa luput dari kalibrasi menyeret pengelola dua stasiun pengisian gas lintas provinsi ke meja peradilan lewat jeratan undang-undang yang sama.

    Jejak perkaranya serupa, bermula dari temuan tabung melon kurang takaran dari muatan kendaraan berisi sekitar 560 tabung.

    Dakwaan kedua perkara ini juga menyoal pangkal masalah yang serupa: mesin pengisian yang beroperasi tanpa kalibrasi atau uji ulang.

    Ujung penyelesaian dua perkara ini justru membelah realitas. Kepolisian Daerah Banten bertindak lugas dengan menahan direktur sekaligus pemilik stasiun pengisian di Serang.

    Pertamina merespons dengan menyetop operasinya, disusul ketukan palu pengadilan yang memvonis sang direktur bersalah. Bentangan fakta berbeda tersaji di Sampit.

    Perkara ini hanya mendudukkan kepala operasional SPBE sebagai terdakwa tanpa pernah ditahan sejak tahap penyidikan, hingga jaksa akhirnya menyodorkan tuntutan sembilan bulan penjara pada Kamis (22/10/2026).

    Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kejari Kotim) membacakan tuntutan tersebut untuk Robby Candra bin Karliano (alm).

    Surat dakwaan memosisikannya selaku Kepala Operasional SPBE PT Naga Jaya Makmur (NJM) di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    Mengacu pada amar tuntutan yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sampit, jaksa meminta pidana sembilan bulan itu dijatuhkan “dengan perintah Terdakwa ditahan”.

    Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2026/PN Spt ini mengakar dari inspeksi Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama tim Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotawaringin Timur pada 11 Februari 2026. Sebanyak 46 dari 80 sampel tabung LPG 3 kilogram bersubsidi tercatat kurang takaran.

    Sembilan Bulan Tanpa Denda

    Pembacaan tuntutan baru pecah pada jadwal keempat. Tiga persidangan sebelumnya pada 1, 8, dan 15 Oktober berujung penundaan dengan keterangan tuntutan belum siap.

    Dalam amar tuntutan, jaksa menyatakan Robby terbukti melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal ini memegang ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Tuntutan sembilan bulan penjara setara dengan 15 persen dari batas maksimal ancaman tersebut berdasarkan hitungan redaksi.

    Rumusan Pasal 62 ayat (1) menyediakan pilihan pidana penjara atau pidana denda. Jaksa dalam perkara ini mengambil jalan menuntut pidana penjara tanpa denda.

    Pasal 63 UUPK juga membuka ruang hukuman tambahan, di antaranya pengumuman keputusan hakim dan pembayaran ganti rugi. Amar tuntutan tak memuat satu pun sanksi tambahan ini.

    KUHP yang berlaku sejak Januari 2026 mengatur bahwa pidana tambahan dapat dikenakan apabila pidana pokok dipandang tidak cukup mencapai tujuan pemidanaan, sesuai rumusan Pasal 66 ayat (2).

    Surat dakwaan menyebut kekurangan isi tabung itu “menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen akhir”, tanpa mencantumkan nilai kerugian.

    Kepingan detail penting juga tersimpan dalam rumusan penahanan pada amar tuntutan. Dokumen tersebut tidak memuat kata “tetap” maupun klausul pengurangan masa tahanan, dua frasa yang lazim melekat apabila terdakwa sudah ditahan.

    Permintaan penahanan itu memiliki pijakan hukum. Pasal 100 ayat (1) KUHAP baru membatasi penahanan pada tindak pidana berancaman penjara lima tahun atau lebih, dan batas maksimal Pasal 62 ayat (1) bertengger pas di angka tersebut.

    KUHAP juga mensyaratkan adanya alasan materiil, dan keputusan menahan atau tidak kini berada di tangan majelis hakim.

    Daftar barang bukti merekam sembilan lembar kalibrasi Unit Filling Machine (UFM) menggunakan batu timbangan beban 10 kilogram. Lembaran ini bertanggal 18 hari dalam rentang 22 Januari hingga 11 Februari 2026.

    Dakwaan merumuskan bahwa periode tersebut berlalu tanpa proses kalibrasi; Kanal Independen menurunkan laporan mendalam mengenai jejak dokumen ini pada 30 September lalu.

    Jaksa meminta lembar kalibrasi tersebut, bersama dua nozel, 80 tabung, dan sejumlah dokumen lain, dikembalikan kepada PT NJM melalui saksi Tino Ariyandi. Cara jaksa menimbang dokumen kalibrasi ini dalam analisisnya belum terbaca oleh publik karena SIPP hanya membuka akses untuk bagian amar tuntutan.

    Bayang-Bayang Kasus Serang

    Penanganan perkara di Banten menyuguhkan cermin perbandingan. Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Banten menindak pengurangan takaran elpiji di SPBE PT Erawan Multi Perkasa Abadi di Kecamatan Curug, Kota Serang, pada Rabu, 22 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 WIB.

    Polisi bergerak menindaklanjuti keluhan warga yang gigit jari akibat susutnya isi tabung melon. Waktu inspeksi yang sebangun terjadi saat polisi di Kalimantan Tengah mendatangi SPBE PT NJM pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.

    Sidak di Sampit menyusul keluhan warga yang merasa gas elpiji bersubsidi mereka lebih cepat habis.

    Skala operasional kedua stasiun pengisian ini berdekatan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten AKBP Bronto Budiyono, dikutip SuaraBanten pada 24 Desember 2025, menyatakan SPBE Serang melayani 14 agen dengan 560 tabung untuk setiap pesanan pengiriman.

    Dakwaan perkara Sampit mencatat SPBE PT NJM juga melayani 14 agen aktif. Alur distribusi di Sampit bermula dari agen menebus gas kepada Pertamina, Pertamina menerbitkan loading order, SPBE mengisi tabung, lalu Pertamina membayar jasa pengisian kepada stasiun pengisian.

    Pengambilan sampel perkara Sampit bersumber dari satu truk bermuatan sekitar 560 tabung.

    Kedua perkara ditakar dengan batas toleransi yang sama. Bronto menyebut toleransi kekurangan isi batasnya 0,045 kilogram per tabung, sedangkan hasil pengukuran di Serang menemukan defisit 0,30 hingga 0,45 kilogram, menurut pemberitaan detikcom.

    Ahli dari Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III Banjarbaru, yang keterangannya menjadi rujukan dakwaan perkara Sampit, mengacu pada batas kesalahan 45 gram untuk kategori T1 dan 90 gram untuk kategori T2.

    Hasil uji yang termuat dalam dakwaan menyatakan 18 kemasan melampaui batas T1 dan 28 kemasan menembus penyimpangan T2. Aturan baku metrologi tidak memperkenankan penyimpangan T2, sehingga hasil pengujian gas Pelangsian dinyatakan ditolak.

    Polda Banten menetapkan DD (45), direktur sekaligus pemilik SPBE Serang, sebagai tersangka dan menahannya di rutan. Menurut MediaBanten, keterangan saksi kepada penyidik menyebut penyetelan mesin pengisian terlahir dari perintah direktur.

    Pertamina bereaksi dengan menyetop operasi stasiun pengisian tersebut. “Sekarang lakukan stop operasi sampai jangka waktu yang tidak ditentukan,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, dalam konferensi pers bersama Polda Banten pada 24 Desember 2025.

    Menurut August, Pertamina menemukan indikasi kecurangan di lokasi itu sejak Maret 2025 dan sempat melakukan pembinaan. Pertamina juga dapat memutus kerja sama dengan SPBE tersebut bila pelanggaran terbukti di pengadilan.

    Polda Banten menjerat DD dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf c UUPK serta ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal. Berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serang pada 26 Januari 2026.

    DD divonis delapan bulan penjara pada 30 Maret 2026 karena terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, tanpa merinci pasalnya.

    Dakwaan Serang ini menyoal ketiadaan tera atau pengujian ulang terhadap 12 unit UFM, bersenjatakan sampel pemeriksaan sebanyak 50 dari 560 tabung.

    Karakter kedua perkara menyisakan bilik perbedaan. Kepolisian Banten menduga kecurangan di Serang beroperasi nyaris setahun dengan taksiran keuntungan mencapai Rp9,4 juta per hari.

    Dakwaan perkara Sampit lebih menyoroti rentang ketiadaan kalibrasi antara 22 Januari dan 11 Februari 2026, tanpa memuat uraian mengenai penyetelan mesin secara sengaja maupun rekam jejak keuntungan materiil perusahaan.

    Kursi Terdakwa Tunggal

    Kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Sampit hanya diisi Robby. Surat dakwaan menyebut ia bertindak selaku Kepala Operasional berdasarkan surat kuasa dan penunjukan tertanggal 16 April 2021.

    Daftar barang bukti mencatat surat kuasa itu berasal dari tangan Direktur PT NJM, dan dokumen tersebut diminta jaksa agar dikembalikan kepada saksi Noor Ivansyah.

    Pasal 61 UUPK mengatur penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. PT NJM sebagai entitas korporasi bebas dari jerat status terdakwa dalam perkara ini.

    Usai pemeriksaan, mesin stasiun pengisian di Jalan Niaga itu tetap menderu. Kepala DKUKMPP Kotim saat itu, Johny Tangkere, pada 17 Februari 2026 menyatakan kepada Kaltengoke bahwa garis polisi hanya membelit dua nozel.

    ”Sepuluh nozzle tetap beroperasi seperti biasa,” ujarnya. Penelusuran redaksi belum menemukan riwayat pernyataan resmi Pertamina terkait sanksi untuk SPBE tersebut.

    Klaim Seratus Persen dan Catatan BPK

    Perkara Sampit bergulir mengiringi klaim dari pemerintah pusat. Kementerian Perdagangan pada 14 September 2026 mengumumkan takaran elpiji 3 kilogram dalam pengawasannya telah 100 persen memenuhi ketentuan metrologi legal, khususnya kebenaran kuantitas.

    Kesimpulan ini diramu dari hasil pengawasan Direktorat Metrologi terhadap 17 SPBE di 12 daerah, membentang dari DKI Jakarta hingga Kabupaten Wajo. Tiga daerah lokasi pengawasan menancap di Kalimantan Selatan, tanpa satu pun wakil dari Kalimantan Tengah.

    Siaran pers kementerian merujuk pada Pasal 137 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang mewajibkan pelaku usaha pengemas menjamin kebenaran kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.

    Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyatakan 753 SPBE di Indonesia telah diaudit lembaga independen dan dinyatakan sesuai SOP.

    Perbaikan standar pengisian elpiji bersubsidi ini disepakati Kemendag, Kementerian ESDM, dan Pertamina Patra Niaga pada 2024 untuk diterapkan mulai 2025. Dakwaan perkara Sampit mencantumkan Peraturan PT Pertamina Patra Niaga Nomor 026/PND930000/2025-S3 tanggal 10 Januari 2025 sebagai dasar kewajiban kalibrasi, walau tidak membedah posisinya di dalam struktur SOP baru tersebut.

    Catatan operasional yang memantik tanya justru bersumber dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Monitorindonesia.com pada 21 Oktober 2026 memberitakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 29/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026.

    Dokumen ini menyoroti gain, yaitu selisih ketika stok elpiji aktual di stasiun pengisian lebih besar daripada catatan administrasi.

    Menurut pemberitaan itu, BPK menghitung Pertamina Patra Niaga memperoleh kelebihan penerimaan mencapai Rp35,88 miliar dari hasil penjualan gain sepanjang 2025.

    Penyebab gain antara lain bersumber dari tabung yang datang tidak dalam kondisi kosong dan alat ukur di tangki SPBE yang belum ditera.

    Pemberitaan tersebut juga mencatat perbaikan SOP pada 2024 merangkul aturan kalibrasi UFM, namun evaluasi atas penerapan SOP baru terbukti belum bisa memastikan penyebab turunnya gain.

    Giliran Pembelaan

    SIPP mencatat agenda pembelaan terdakwa akan mendarat pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB di Ruang Cakra. Kolom penasihat hukum tampak kosong di SIPP.

    Usai pembacaan pledoi, jaksa memegang hak menanggapi lewat replik, disusul pihak terdakwa membalas lewat duplik, sebelum majelis hakim menimbang putusan.

    Delapan bulan pascapenimbangan 80 tabung melon di Pelangsian, tuntutan sembilan bulan, permintaan penahanan, dan nasib sembilan lembar kalibrasi kini bersandar penuh pada ketukan palu hakim.

    Sampai putusan berkekuatan hukum tetap terbit, asas praduga tak bersalah pantang dilepaskan dari diri terdakwa. (ign)

  • Ring Satu Sampit Dikepung 177 Titik Panas, Ancaman Asap Makin Dekat ke Permukiman

    Ring Satu Sampit Dikepung 177 Titik Panas, Ancaman Asap Makin Dekat ke Permukiman

    SAMPIT, Kanalindependen.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin mengkhawatirkan. Titik panas kini terdeteksi di kawasan yang berbatasan langsung dengan pusat aktivitas dan permukiman Kota Sampit.

    Data rekapitulasi hotspot 24 jam terakhir yang dirilis BMKG dan BPBD Kotim per Rabu (2/9/2026) pukul 16.00 WIB mencatat 744 titik panas tersebar di seluruh wilayah Kotim.

    Dari jumlah tersebut, 177 titik panas terdeteksi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang. Keduanya merupakan kawasan utama perkotaan Sampit.

    177 Titik Panas di Dua Kecamatan Perkotaan

    Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang terdapat 96 titik panas. Rinciannya satu titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 93 tingkat menengah, dan dua titik tingkat kepercayaan tinggi.

    Konsentrasi hotspot di wilayah ini antara lain berada di Bangkaung Makmur dengan 41 titik dan Kelurahan Pasir Putih sebanyak 19 titik.

    Sementara Kecamatan Baamang mencatat 81 titik panas. Sebanyak enam titik memiliki tingkat kepercayaan rendah, 73 menengah, dan dua titik masuk kategori tinggi.

    Hotspot di Baamang terkonsentrasi di Kelurahan Baamang Barat sebanyak 43 titik dan Baamang Hulu sebanyak 34 titik.

    Sebaran tersebut membuat ancaman karhutla berada semakin dekat dengan kawasan yang dipadati rumah, fasilitas umum, dan aktivitas masyarakat.

    Hotspot sendiri merupakan indikasi adanya anomali suhu yang terdeteksi satelit. Data tersebut tidak serta-merta menunjukkan seluruh titik merupakan api aktif di permukaan. Namun, peningkatan konsentrasi hotspot tetap menjadi indikator yang perlu diwaspadai, terutama ketika berada dekat permukiman.

    Teluk Sampit Masih Tertinggi

    Di tingkat kecamatan, Teluk Sampit menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 152 titik.

    Sebaran terbesar berada di Desa Lampuyang dengan 107 titik dan Ujung Pandaran sebanyak 28 titik.

    Selanjutnya terdapat Telawang dengan 79 titik dan Mentaya Hilir Utara dengan 70 titik.

    Dari total 744 hotspot tersebut, terdapat 24 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi atau High Confidence ≥80 persen.

    Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi tersebut tersebar di Teluk Sampit sebanyak 10 titik, Telawang tujuh titik, Pulau Hanaut tiga titik, Mentawa Baru Ketapang dua titik, dan Baamang dua titik.

    Keberadaan dua titik dengan tingkat kepercayaan tinggi di masing-masing kecamatan perkotaan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena lokasinya berada di wilayah yang berdekatan dengan aktivitas masyarakat.

    Ancaman Asap Bergantung Arah Angin

    Kondisi tersebut juga berpotensi memperburuk kualitas udara apabila kebakaran berkembang dan asap bergerak menuju pusat kota.

    Terlebih, sebagian wilayah Kotim memiliki lahan gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan. Api yang tidak tertangani secara tuntas dapat kembali muncul dan meluas ketika kondisi lahan tetap kering.

    Bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan Baamang Barat, Baamang Hulu, Pasir Putih, maupun wilayah lain yang berdekatan dengan lahan terbakar, perubahan arah angin menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

    Asap dari kebakaran di sekitar kota dapat bergerak mengikuti arah angin dan mengganggu jarak pandang serta kualitas udara.

    “Hari ini kita terbantu angin yang cukup untuk memecahkan sebaran asap,” ungkap Kepala BMKG Stasiun Meterorologi H Asan Sampit Mulyono Leo Nardo.

    Kondisi ini menuntut respons cepat dari tim penanganan karhutla. Patroli pada wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi juga menjadi penting untuk memastikan apakah anomali suhu yang terdeteksi satelit benar-benar berkaitan dengan kebakaran di lapangan.

    Warga juga perlu meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas pembakaran lahan secara terbuka, sekecil apa pun, berpotensi menjadi persoalan serius di tengah kondisi lahan yang kering.

    Data BMKG dan BPBD Kotim per 2 September 2026 mencatat 744 hotspot, terdiri dari 20 titik tingkat kepercayaan rendah, 700 tingkat menengah, dan 24 tingkat tinggi.

    Angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla belum menjauh dari Sampit. Sebaliknya, sebagian titik panas kini terdeteksi di dua kecamatan yang menjadi kawasan utama perkotaan. (***)

  • Kualitas Udara Kotim Masuk Kategori Berbahaya, Urutan Ketiga Tertinggi di Indonesia

    Kualitas Udara Kotim Masuk Kategori Berbahaya, Urutan Ketiga Tertinggi di Indonesia

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kualitas udara di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memburuk dan berada pada kondisi kritis. Berdasarkan data portal Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per Sabtu (29/8/2026) malam pukul 20.22 WIB, tingkat pencemaran udara di Kotim menduduki peringkat ketiga tertinggi di Indonesia.

    Nilai ISPU di stasiun pemantau Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotim, mencatatkan angka 620 dengan parameter kritis Partikulat (PM10). Angka ini menempatkan kualitas udara Kotim berada pada zona hitam atau Kategori Berbahaya (skala ISPU > 300).

    Kotim berada tepat di bawah Palangkaraya (Stasiun Jekan Raya) yang mencatatkan nilai ISPU terburuk nasional sebesar 1.086 (PM 2.5), dan Pontianak Tenggara di urutan kedua dengan angka 688 (PM 2.5).

    Tingginya angka konsentrasi partikulat di udara tersebut menunjukkan paparan kabut asap dan polutan yang sangat tebal, yang berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan pernapasan akut bagi warga.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Timur, Marjuki, mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan mengingat kondisi udara yang sudah tidak sehat bagi tubuh.

    “Melihat kondisi kualitas udara yang saat ini berada pada kategori berbahaya, kami meminta masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruangan. Apabila terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker untuk meminimalkan paparan partikel debu dan asap,” ujar Marjuki.

    Ia juga menegaskan agar warga tidak menambah perburukan kondisi udara dengan tindakan pembakaran lahan secara sembarangan.

    “Kami mengimbau keras kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan. Kerja sama dan kesadaran bersama sangat dibutuhkan agar kondisi kabut asap ini tidak semakin memburuk,” tambahnya.

    Pemerintah daerah bersama tim gabungan terus memantau perkembangan indikator ISPU secara berkala serta bersiap mengambil langkah penanganan lanjutan untuk mengantisipasi dampak kesehatan bagi masyarakat. (***)

  • Klaim Tanggung Jawab Penuh Lewat Media Sosial

    Klaim Tanggung Jawab Penuh Lewat Media Sosial

    Manajemen NAIDA Buka Suara Pasca Truk Air Mineral Remukkan Ibu dan Anak di Sungai Paring

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Eskalasi pasca-tragedi kemanusiaan di Jalur Trans Kalimantan yang merenggut nyawa Jumrah and putrinya Ica mulai memasuki babak baru dari sisi pertanggungjawaban korporasi. Setelah memicu gelombang duka and kecaman masif di ruang publik, manajemen perusahaan air minum kemasan merek NAIDA akhirnya merilis sikap resmi. Melalui manifes pernyataan terbuka yang diunggah pada akun Instagram resmi mereka mynaida.id pada Selasa (14/7/2026), perusahaan menyatakan siap bertanggung jawab secara penuh atas insiden maut tersebut.

    Manifes Belasungkawa Terbuka and Pengakuan Keluarga Besar Korporasi

    Unggahan digital tersebut menjadi sirkuit komunikasi perdana dari pihak korporasi setelah truk logistik berat yang mengangkut ratusan dus air mineral bermerek NAIDA terguling and menghancurkan nyawa ibu and anak di tepi jalan Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaga. Dalam pernyataan tertulisnya, manajemen NAIDA secara terbuka mengakui bahwa pihak armada and pengemudi yang terlibat dalam katastrofe tersebut merupakan bagian integral dari keluarga besar perusahaan mereka.

    “Dengan penuh rasa duka yang mendalam, keluarga besar NAIDA menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas musibah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Senin, 13 Juli 2026, yang mengakibatkan berpulangnya seorang ibu beserta putrinya,” tulis manajemen dalam taktik rilis resminya.

    Perusahaan juga menyertakan untaian doa agar kedua korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan serta menyatakan empati mendalam agar keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, and keikhlasan ekstra dalam menghadapi ujian berat ini.

    Janji Komitmen Hukum and Sirkuit Pendampingan Lini Depan bagi Keluarga Korban

    Selain menyampaikan narasi duka cita, manajemen NAIDA menegaskan bahwa mereka tidak akan mengambil langkah pasif atau bersembunyi dari jeratan hukum. Perusahaan mengklaim telah meluncurkan langkah penanganan darurat sejak detik pertama menerima sirkuit informasi kecelakaan. NAIDA menyatakan komitmen rigid mereka untuk menghormati and mendukung penuh seluruh sirkuit proses hukum and olah TKP forensik yang saat ini tengah digulirkan oleh jajaran Satlantas Polres Kotim.

    “Kami memahami bahwa pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut merupakan bagian dari Keluarga NAIDA. Sejak mengetahui kejadian ini, perusahaan telah berkoordinasi dengan pihak terkait dan berkomitmen untuk menghormati serta mendukung seluruh proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut manifes dari pihak manajemen.

    Lebih lanjut, perusahaan air minum ini berjanji akan menjalin sirkuit komunikasi langsung and memberikan pendampingan komprehensif kepada perwakilan keluarga korban yang berduka. Pendampingan tersebut diklaim sebagai wujud nyata kepedulian and empati korporasi untuk menyalurkan seluruh dukungan finansial maupun logistik darurat yang dibutuhkan oleh keluarga terdampak.

    Sementara itu, di tingkat tapak kepolisian, Unit Lantas Polres Kotim dilaporkan masih terus mendalami sirkuit penyelidikan secara intensif. Polisi terus membedah keterangan saksi mata, menguliti rekam jejak kelayakan teknis armada truk, serta memeriksa intensif sang sopir truk yang telah diamankan di sel tahanan guna memastikan faktor utama penyebab kendaraan tersebut kehilangan kendali.

    Langkah manajemen NAIDA merilis pernyataan mengaku bersalah and siap bertanggung jawab penuh lewat akun @mynaida.id patut diakui sebagai langkah Public Relations (PR) yang taktis and jarang diambil oleh korporasi logistik di Kalimantan yang biasanya cenderung menghindar. Namun, Kanal Independen mengingatkan dengan sangat tajam: selembar infografik duka cita di media sosial and deretan kalimat empati di Instagram sama sekali tidak berkuasa untuk menghapus noda darah Jumrah and Ica yang telanjangi brutalnya aspal Trans Kalimantan! Pernyataan digital ini jangan sampai menjadi strategi pelunakan opini publik (public softening) agar masyarakat melupakan esensi pidana dari kasus maut ini.

    Catatan investigatif yang paling krusial adalah bagaimana manifes kata “bertanggung jawab secara penuh” itu diwujudkan secara radikal di dunia nyata. NAIDA tidak boleh hanya memberikan santunan pemakaman alakadarnya lalu menganggap sirkuit kewajiban mereka selesai. Tanggung jawab penuh berarti perusahaan wajib membiayai seluruh kerugian jangka panjang keluarga yang ditinggalkan, memberikan beasiswa penuh jika ada anak lain yang kehilangan masa depan, and yang paling penting: melakukan perombakan total terhadap sistem manajemen keselamatan (safety management system) armada truk distribusi mereka!

    Polres Kotim tidak boleh mengendurkan sirkuit penyidikan hanya karena korporasi telah bersikap kooperatif di media sosial.

    Penyidik Lantas wajib membongkar apakah ada sirkuit kelalaian manajemen di internal NAIDA, seperti pembiaran truk overload (ODOL), pemaksaan jam kerja sopir yang melampaui batas kelelahan, atau pengabaian pemeliharaan rem hidrolik armada mereka.

    Jika Bareskrim and Polres Kotim membiarkan kasus ini menguap hanya dengan penyelesaian damai di bawah meja bermodalkan janji-janji Instagram, maka sirkuit hukum di Kotim resmi kalah telak oleh kekuatan citra korporasi, and jalanan umum akan terus menjadi ladang pembantaian murah bagi masyarakat kecil di sisa tahun 2026 ini. (***)

  • Wajah Tegang dan Tawa Lega di Cempaga, Jejak Bakti Tahunan PT BSP untuk Warga Desa

    Wajah Tegang dan Tawa Lega di Cempaga, Jejak Bakti Tahunan PT BSP untuk Warga Desa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ketegangan menyelimuti ruang Aula Hayak Membesei, Kantor Kecamatan Cempaga, Kamis (25/6/2026).

    Hamparan karpet berlapis tikar dan bantal sederhana menjadi alas bagi anak-anak yang berbaring menanti giliran.

    Sejumlah tim medis tampak cekatan melakukan tindakan secara lesehan. Membumi tanpa sekat.

    Deretan kursi pada bagian lain di aula ruangan dipenuhi para ibu yang menanti dengan cemas campur haru.

    Dari balik kaca jendela, tampak wajah anak-anak lain mengintip penasaran, merekam momen teman sekampung mereka yang sedang menjalani sunatan massal persembahan PT Borneo Sawit Perdana (BSP), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut.

    Hari itu, ketakutan khas masa kecil perlahan luruh, berganti menjadi tawa lega. Mengakses fasilitas kesehatan bagi warga pedesaan selama ini kerap bermuara pada dua kendala utama: biaya dan jarak tempuh menuju kota.

    Menjawab keresahan nyata tersebut, PT BSP hadir mengambil peran.

    Anak usaha dari Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Grup ini secara konsisten membawa layanan medis langsung ke pusat kecamatan, memangkas beban ekonomi keluarga dari delapan desa di sekitar area operasional perusahaan.

    Tercatat 70 anak dari Desa Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Timur, Cempaka Mulia Barat, Sungai Paring, hingga Luwuk Bunter menjadi penerima manfaat dalam kegiatan bertajuk “Generasi Maju, Sehat, dan Berakhlak Mulia demi Masa Depan Kotim Berkah” ini.

    Momen sarat nilai kemanusiaan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial belaka.

    Sebuah standing banner hijau berlogo NSS menjadi latar saksi pemandangan sinergi yang tergambar nyata.

    Tidak ada satu pun pejabat yang duduk manis di kursi VIP. Jajaran manajemen PT BSP memilih turun langsung memantau tindakan medis.

    Pimpinan PT BSP, Ari Rachmanto, tampak berdiri berbaur, didampingi Safwan selaku Manajer Kebun Jemaras dan Rahmad Aidil RM, Manajer Kebun Terantang.

    Kehadiran manajemen menyatu dengan dukungan solid unsur Forkopimcam Cempaga. Kapolsek Cempaga AKP Hieronymus Tri Diantoro dan Danramil Cempaga Kapten Wiranto berdiri mengawal area tindakan dengan seragam dinasnya.

    Sosok Damang Cempaga Nur Imansyah juga hadir berwibawa dengan pakaian dan ikat kepala khas Dayak.

    Prosesi ini turut dikawal Kepala Puskesmas Cempaga Saifudin Ansari, Ketua Bhayangkari Ranting Cempaga Lilis Teguh, Sekcam Cempaga Hadi Ikhsan, serta Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Ari Cahyadi.

    Semuanya mengitari anak-anak, memberikan dukungan moril dan memastikan proses medis berjalan tanpa hambatan.

    Agenda sosial semacam ini telah mengakar menjadi tradisi perusahaan. PT BSP merancang sasaran desa secara bergilir guna memastikan pemerataan manfaat.

    Jejak rekam bakti serupa sebelumnya telah menyentuh Desa Sungai Paring pada 2023 dan Desa Terantang pada penghujung 2024.

    Waktu pelaksanaannya pun melalui perhitungan matang. Pemilihan masa libur sekolah sengaja diterapkan agar anak-anak dapat menjalani masa pemulihan tanpa mengorbankan jadwal pendidikan mereka.

    Usai melewati ketegangan ruang tindakan, setiap anak melangkah pulang membawa senyum, bingkisan, serta uang saku sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas keberanian mereka berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) ini.

    Sebagai penutup, manajemen PT BSP secara khusus menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Kecamatan Cempaga selaku penyedia fasilitas, tim medis yang bekerja keras hari itu, jajaran Polsek dan Koramil, serta seluruh kepala desa yang telah menjembatani pendaftaran warganya.

    Sinergi membumi yang tersaji di Aula Hayak Membesei ini memastikan satu hal: kesehatan dan masa depan generasi penerus Kotawaringin Timur akan selalu dirawat bersama-sama. (advertorial)

  • Lantai Kayu Lapuk Jembatan Patah Diganti Total, Akses Vital Ditutup 24 Jam Demi Hindari Petaka Malam

    Lantai Kayu Lapuk Jembatan Patah Diganti Total, Akses Vital Ditutup 24 Jam Demi Hindari Petaka Malam

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Urat nadi transportasi lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali mengalami sumbatan total. Terhitung sejak Kamis kemarin, akses penyeberangan di struktur krusial Jembatan Patah resmi ditutup total selama 24 jam penuh untuk seluruh jenis kendaraan.

    Penutupan ekstrem ini terpaksa diambil otoritas teknis guna menghindari risiko kecelakaan fatal menyusul dimulainya proyek pembongkaran dan pemeliharaan intensif di atas jembatan yang kondisinya kian memburuk.

    Kejar Tayang Proyek 90 Hari dan Kajian Kelayakan Lokasi Baru

    Langkah darurat ini diambil setelah struktur lantai jembatan yang didominasi material kayu mengalami pembusukan massal dan pelapukan struktural yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) Kotim, Mentana Dhinar Tristama, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kemewahan waktu untuk menunggu perencanaan jembatan beton permanen selesai di meja birokrasi.

    “Kami berkomitmen untuk memperbaiki Jembatan Patah. Ke depan memang akan kita ganti secara permanen, tetapi saat ini masih dalam proses Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan. Apakah tetap menggunakan lokasi jembatan lama dengan membangun di atasnya atau berpindah tempat, itu masih dalam kajian,” papar Mentana saat memberikan konfirmasi resmi pada Jumat (12/6/2026).

    Menurut Mentana, proyek tambal sulam ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Kotim guna memitigasi penurunan kualitas jembatan yang kian eksponensial.

    Dalam rancangan teknis pemeliharaan kali ini, seluruh bentang papan lantai kayu yang telah lapuk akan dikupas habis dan diganti secara menyeluruh dengan material kayu baru yang diklaim memiliki ketahanan taktis hingga satu tahun ke depan.

    “Kemungkinan satu tahun masih tahan. Intinya sampai nanti kita bangun jembatan permanen, insyaallah masih aman digunakan. Itu sudah kami kaji,” tegasnya optimis.

    Penggantian lantai ini ditargetkan mampu menjadi jembatan penghubung sementara selagi tim teknis merampungkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) serta perencanaan anggaran konstruksi permanen.

    Rambu Blokade Dipasang, Larangan Keras Menerobos Area Pekerjaan

    Secara operasional di lapangan, penutupan jalur ini dipantau ketat oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

    Plt Kepala UPTD Jalan, Jembatan, dan Drainase Kotim, Suhardiono, memastikan jembatan steril dari segala aktivitas publik, terutama pada malam hari ketika jarak pandang pengendara menurun drastis dan risiko terperosok ke sungai meningkat.

    “Selama pengerjaan ditutup total. Penutupan sudah dimulai sejak kemarin. Rambu-rambu peringatan juga sudah dipasang. Jembatan ditutup 24 jam demi keamanan. Kami berharap tidak ada masyarakat yang nekat menerobos area pekerjaan karena sangat membahayakan,” kata Suhardiono mengingatkan.

    Suhardiono menambahkan bahwa berdasarkan dokumen kontrak kerja, durasi pemeliharaan ini dialokasikan selama 90 hari kalender. Kendati demikian, melihat urgensi jembatan ini sebagai jalur ekonomi harian warga, pihaknya berjanji akan memacu para pekerja di lapangan agar proyek substitusi lantai kayu ini dapat rampung jauh lebih cepat dari target manifes kontrak.

    Keputusan DSDABMBKPRKP Kotim menutup total Jembatan Patah demi melakukan penggantian lantai kayu adalah langkah taktis yang wajib diapresiasi dari sudut pandang keselamatan publik.

    Namun, jika kita membedah realitas ini dengan kacamata anggaran yang lebih kritis, proyek pemeliharaan berdurasi 90 hari ini sebenarnya menelanjangi pola klasik kegagalan perencanaan infrastruktur jangka panjang di Kotim.

    Sangat menggelikan melihat sebuah jembatan vital di daerah yang mengklaim diri sebagai pusat industri perkebunan dan perdagangan di Kalteng masih harus bergantung pada material kayu yang memiliki usia pakai sangat pendek (hanya diproyeksikan bertahan 1 tahun).

    Formula tambal sulam ini adalah bentuk pemborosan anggaran yang berulang (efisiensi semu). Mengapa proses Feasibility Study (FS) dan penyusunan DED untuk jembatan permanen baru dimulai sekarang, setelah jembatan lama dalam kondisi kritis dan nyaris roboh?

    Pembiaran ini memaksa masyarakat membayar mahal dengan hilangnya akses mobilitas ekonomi selama berbulan-bulan akibat penutupan total.

    Dinas SDABMBKPRKP di bawah komando Mentana Dhinar tidak boleh sekadar berlindung di balik dalih “masih proses FS”. Janji UPTD untuk mempercepat pekerjaan di bawah 90 hari harus ditagih secara konkret oleh masyarakat.

    Dinas juga harus transparan mengenai alokasi anggaran pemeliharaan ini; jangan sampai biaya untuk mengganti lantai kayu sementara ini justru menelan angka fantastis yang sebenarnya bisa dialokasikan langsung untuk struktur fondasi jembatan beton tetap.

    Selama manajemen infrastruktur Kotim masih bergaya “pemadam kebakaran”—baru bergerak agresif setelah ada fasilitas publik yang patah atau rusak parah—maka kenyamanan dan keselamatan berkendara warga Sampit akan selalu digadaikan di atas rapuhnya lembaran papan kayu. (***)

  • Tata Niaga Telur Kotim: Harga di Kandang Hancur, Peternak Tagih Pengawasan Satgas Pangan

    Tata Niaga Telur Kotim: Harga di Kandang Hancur, Peternak Tagih Pengawasan Satgas Pangan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Operasional kandang ayam petelur di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berhadapan dengan situasi timpang.

    Biaya pakan dan obat-obatan terus merangkak naik, namun harga jual telur dari peternak justru menukik tajam, jauh di bawah batas Harga Acuan Pembelian (HAP).

    Menghadapi kondisi ini, Asosiasi Peternak Ayam Petelur Kotim mengambil langkah. Aspirasi disuarakan langsung kepada Wakil Bupati Kotim Irawati, Asisten II Setda Kotim Rodi Kamislan, dan Kapolres Kotim AKBP Resky Zulkarnain.

    Fokus utamanya mendesak pemerintah dan aparat kepolisian melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi.

    Situasi saat ini membuat peternak semakin tertekan. Biaya operasional yang terus berjalan tidak sebanding dengan angka yang mereka terima dari penjualan.

    Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Kotim, Arif Rahman Hakim, menyatakan perlindungan terhadap tata niaga ini sangat mendesak.

    ”Kami meminta Pemerintah Kabupaten Kotim dan Polres Kotim melalui Satgas Pangan melakukan pengawasan terhadap harga telur di tingkat distributor. Jangan sampai harga yang diterima peternak jauh di bawah ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah,” kata Arif, Kamis (11/6/2026).

    Fenomena anjloknya harga ini tidak hanya terjadi di Kotim. Kondisi serupa tercatat di sejumlah daerah di Kalimantan.

    Peternak mandiri di Kalimantan Selatan melaporkan tren penurunan harga sejak akhir April, beriringan dengan naiknya harga pakan.

    Hal yang sama menghantam Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ketika harga turun dari Rp34.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, memaksa sebagian peternak memutar otak agar usaha tidak berhenti total.

    Akar persoalannya merujuk pada regulasi. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 329 Tahun 2024, HAP di tingkat peternak dipatok Rp26.500 per kilogram, sementara harga acuan penjualan di tingkat konsumen berada di angka Rp30.000.

    Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, pada 9 Juni 2026 menegaskan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua elemen, dari pengepul hingga pembeli akhir.

    Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 285/TS.02.02/K/06/2026 tertanggal 9 Juni 2026 juga telah diinstruksikan kepada Kepala Satgas Pangan Polri untuk mengawal HAP dan menindak pelanggar sesuai hukum yang berlaku.

    Ketimpangan ini dipertegas oleh temuan Kementerian Pertanian yang membongkar adanya permainan harga oleh middleman di lapangan.

    Secara nasional, harga rata-rata di tingkat peternak terpuruk hingga Rp21.000 per kilogram.

    Pada saat yang sama, konsumen harus menebus komoditas ini dengan banderol Rp29.000 hingga Rp30.000. Selisih sekitar Rp8.000 per kilogram tersebut dinikmati oleh tengkulak.

    Kondisi tersebut diperparah oleh surplus struktural yang melemahkan posisi tawar peternak.

    Guru Besar Fakultas Peternakan UGM, Budi Guntoro, mencatat Indonesia diproyeksikan memproduksi lebih dari 6,5 jiwa ton telur sepanjang tahun 2026, sedangkan kebutuhan konsumsi nasional berkisar 6,22 juta ton.

    Kelebihan pasokan ini memperlemah posisi tawar peternak rakyat dalam rantai distribusi.

    Arif menilai pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap rantai distribusi telur, mulai dari tingkat produsen hingga distributor.

    ”Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk memastikan tata niaga telur berjalan sehat. Jika harga di tingkat peternak terus berada di bawah HAP, tentu sangat memberatkan peternak yang harus menanggung biaya produksi setiap hari,” kata Arif.

    Para pelaku usaha peternakan rakyat ini tidak meminta perlakuan khusus, melainkan agar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

    Melalui penyampaian aspirasi kepada tiga pejabat Kotim tersebut, pihak asosiasi berharap langkah nyata segera diambil agar harga kembali stabil, peternak memperoleh keuntungan yang wajar, serta pasokan telur bagi masyarakat tetap terjaga. (ign)

  • Mesin Tambang Meraung di Sungai Tualan, Camat Parenggean Janji Turun ke Lapangan

    Mesin Tambang Meraung di Sungai Tualan, Camat Parenggean Janji Turun ke Lapangan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang membelah aliran Sungai Tualan, Dusun Tandang, Desa Sebungsu, Kecamatan Parenggean, rupanya tidak pernah terdengar hingga ke meja penguasa wilayah.

    Camat Parenggean, Muhammad Jais, mengaku baru mengetahui keberadaan puluhan lanting penyedot emas tersebut setelah informasinya mencuat melalui pemberitaan media.

    ”Kami baru mengetahui informasi ini dari pemberitaan media. Sebelumnya memang ada informasi yang beredar di masyarakat, tetapi kami belum mengetahui secara pasti seperti apa aktivitas yang dimaksud,” ujar Muhammad Jais, Jumat (5/6/2026).

    Sebelumnya, laporan warga menyebut keberadaan sekitar 30 lanting beroperasi nyaris setiap hari, mendulang emas secara terang-terangan di perairan tersebut.

    Aktivitas itu disinyalir berpengaruh pada air sungai yang berubah keruh dan menyengat akibat dugaan penggunaan bahan kimia berbahaya.

    Keberanian armada penambang itu memunculkan tanda tanya di kalangan warga mengenai adanya pihak lokal yang menjamin keamanan operasi tersebut.

    Pengakuan ketiadaan laporan resmi yang masuk ke meja kecamatan memunculkan ironi tersendiri.

    Rekam jejak hukum memperlihatkan bahwa wilayah administratif Parenggean adalah salah satu pusat pusaran industri tambang ilegal.

    Penelusuran dokumen Pengadilan Negeri Sampit membuktikan dua perkara PETI berskala besar dari kecamatan ini baru saja diputus pada Desember 2025.

    Perkara pertama menyeret Ariansyah alias Rian yang divonis 1 tahun penjara karena mengoperasikan fasilitas pengolahan emas menggunakan sianida di Desa Karya Bersama (perkara 478/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt).

    Sementara perkara kedua memvonis Muhammad Amin Gozali selama 5 bulan penjara lantaran perannya menampung dan menjual emas mentah di Toko Emas Anggun II, yang terhubung langsung dengan jaringan distribusi ke Banjarmasin (perkara 477/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt).

    Menyikapi desakan publik usai pemberitaan media, Muhammad Jais menyatakan langsung mengambil langkah koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), mencakup Polsek Parenggean, Koramil, serta perwakilan anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat.

    ”Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Koramil. Dalam waktu dekat kami siap turun ke lapangan bersama-sama untuk melihat langsung kondisi yang sebenarnya,” katanya.

    Meski demikian, pihak kecamatan belum bersedia memberikan kesimpulan apa pun terkait status legalitas operasi puluhan lanting di perairan Sungai Tualan.

    ”Untuk menjawab secara detail saat ini kami belum bisa karena belum melakukan kroscek ke lapangan. Kami harus memastikan dulu fakta yang sebenarnya,” tegasnya.

    Muhammad Jais memastikan pemerintah kecamatan tidak akan memberikan toleransi apabila operasi tersebut terbukti menabrak aturan hukum yang berlaku.

    ”Kalau memang itu ilegal, tentu akan kami minta untuk dihentikan. Namun saat ini kami masih perlu melihat langsung dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujarnya. (ign)

  • Deru Lanting Dusun Tandang: Mewariskan Racun, Rantai Tambang Ilegal Kotim yang Tak Pernah Putus

    Deru Lanting Dusun Tandang: Mewariskan Racun, Rantai Tambang Ilegal Kotim yang Tak Pernah Putus

    SAMPIT, kanalindependen.id – Warna sungai sudah berubah cokelat pekat sebelum warga Dusun Tandang, Desa Sebungsu, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur sempat melayangkan protes.

    Air berbau menyengat mengalir lebih deras dari hari-hari normal. Sekitar 30 lanting beroperasi nyaris setiap hari membelah aliran sungai, mendulang emas tanpa izin secara terang-terangan.

    ”Kemarin sempat berhenti, sekarang jalan lagi bahkan makin ramai,” kata seorang warga setempat yang meminta namanya tidak disebut, baru-baru ini.

    Warga tak berani bersuara lantaran takut.

    Pola Buka-Tutup dan Dugaan Beking

    Siklus penambangan di Dusun Tandang sudah menjadi rahasia umum. Ramai disorot, sepi sebentar, lalu mesin-mesin kembali dihidupkan.

    Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Parenggean sempat lumpuh pada awal 2025 usai menjadi sorotan media. Lanting ditarik, penambang menepi.

    Masa tenang itu berlalu singkat. Penambang kini turun kembali dengan jumlah armada yang bertambah.

    Keberanian armada penambang memunculkan tanda tanya di kalangan warga mengenai adanya pihak lokal yang menjamin keamanan operasi tersebut.

    Kanal Independen masih menelusuri kebenaran dugaan ini. Aparat kepolisian sendiri menyebut belum ada penindakan baru.

    Kasi Humas Polres Kotim, AKP Edy Wiyoko, pada 30 Januari 2026 lalu menyatakan belum ada pelaku PETI yang diamankan di wilayah Parenggean.

    ”Belum ada, cari informasi dulu dengan warga Parenggean atau anggota di sana,” ujarnya.

    Etalase Pencucian dan Tambang Bawah Tanah

    Penelusuran Kanal Independen terhadap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sampit membuktikan PETI di Kotawaringin Timur adalah industri berlapis.

    Ada modal raksasa, jaringan distribusi lintas daerah, dan sejumlah aktor pengendali yang namanya tercatat dalam perkara, tetapi belum berhasil dibawa ke meja hijau.

    Empat perkara PETI masuk ke PN Sampit sepanjang 2025 dan seluruhnya diputus pada Desember 2025.

    Perkara pertama (478/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt) menyeret Ariansyah alias Rian. Sejak awal 2025, dia mengoperasikan fasilitas pemurnian emas di Desa Karya Bersama.

    Fakta persidangan mengungkap detail bahan kimia yang digunakan: tong blender berkapasitas 5 ton dicampur dengan 6-7 kilogram sianida, 1,5 liter hidrogen peroksida, 1,5 kilogram soda api, 2 kilogram pupuk urea, dan 25 kilogram karbon aktif.

    Proses pembakarannya mengandalkan tabung oksigen dan gas LPG.

    Ariansyah bukan penambang biasa. Pria ini bertindak sebagai pusat jasa pengolahan bagi limbah emas gelondong milik masyarakat desa sekitarnya.

    Majelis hakim memvonisnya 1 tahun penjara dan denda Rp5 juta. Fakta bahwa ia melarikan diri pasca-penggerebekan memperlihatkan ia mampu bergerak lintas provinsi sebelum akhirnya diringkus di Kalimantan Selatan.

    Perkara kedua mengacu pada putusan 477/Pid.Sus-LH/2025/PN Seperti yang membongkar peran etalase toko perhiasan legal.

    Muhammad Amin Gozali divonis 5 bulan penjara dan denda Rp5 juta karena perannya di Toko Emas Anggun II.

    Supian (DPO) bertugas membeli emas mentah dari penambang di Toko Emas Anggun I.

    Emas itu lalu ditampung Amin di brankas Toko Anggun II menunggu instruksi pengiriman ke Banjarmasin dari sang majikan, Fauzi (DPO).

    Ketika polisi menggerebek, ditemukan 130,58 gram emas senilai ratusan juta rupiah beserta dua buku kuitansi dan bukti transfer modal operasional dari Fauzi senilai Rp249 juta.

    Perkara ketiga (459/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt) memperlihatkan terstrukturnya operasi tambang terowongan.

    Enam pekerja asal Jawa Barat direkrut oleh Ade Irpan (DPO). Saat mereka tiba di lokasi Jalan Poros PT KMB, Kecamatan Antang Kalang, seluruh alat berat sudah menanti, yakni mesin diesel AMEC dan Yanmar, jack hammer dengan tiga mata bor, gelondongan penghancur, hingga mesin blower dan pompa air merek Shimizu serta Panasonic.

    Deretan barang bukti ini memastikan mereka menggali terowongan dalam. Keenam pekerja divonis 8 bulan penjara, sementara Ade Irpan masih berstatus buron.

    Perkara keempat (469/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt) mengungkap sengkarut tata ruang dan realitas upah pekerja.

    Yolandria dan tiga rekannya menyedot emas menggunakan mesin domfeng di Sungai Ngabe.

    Berdasarkan analisis overlay menggunakan Minerba One Map Indonesia (MOMI), sistem peta resmi Kementerian ESDM, penyidik memastikan lokasi tambang itu berada persis di dalam wilayah pencadangan komoditas Pasir Kuarsa milik PT Sampit Energy Perkasa.

    Secara ekonomi, sistem upah yang diterapkan memperlihatkan posisi rentan kelas pekerja: pendapatan dibagi hasil antara pemilik alat dan pekerja hanya setelah dipotong biaya operasional bahan bakar minyak (BBM).

    Tiga terdakwa divonis 10 bulan penjara dan satu lainnya 7 bulan penjara. Empat pekerja lain yakni Randu, Dirko, Sandi, dan Ramadan berstatus DPO.

    Alasan Emas Diincar

    Sungai-sungai di Kotawaringin Timur menjadi sasaran operasi alat berat karena alasan geologis.

    Inventarisasi Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM, mencatat Kotim memiliki potensi bahan galian mineral logam, termasuk endapan emas alluvial placer yang terbawa aliran sungai dari batuan induk di pegunungan selama ribuan tahun.

    Sebuah penelitian dalam Journal of Geochemical Exploration (1994) mendokumentasikan endapan emas placer yang luas di cekungan sungai dekat Kasongan, Katingan, yang berbatasan dengan Kotawaringin Timur.

    Mengacu Kajian Teknis Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, total produksi emas Kalteng tercatat mencapai 3.499,68 kilogram per tahun, sebuah angka masif yang menjelaskan alasan aktivitas penambangan skala kecil terus berkembang di provinsi ini.

    Kalkulasi Timpang dan Pengendali yang Masih Buron

    Realitas geologi dan empat perkara pengadilan tersebut menyusun gambaran utuh mengapa bisnis ini menolak mati.

    Modal satu unit lanting sungai berkisar Rp5-15 juta. Satu unit yang berhasil bisa meraup puluhan gram emas per hari.

    Mengacu pada tren harga emas Antam yang meroket menembus level jutaan rupiah per gram sepanjang awal 2026, potensi pendapatan per bulan dari aktivitas ini mencatatkan angka yang sangat besar.

    Risiko hukum bagi kelas pekerja sangat rendah. Vonis hanya berkisar 5 bulan hingga 1 tahun penjara.

    Angka ini amat jauh dari ancaman maksimal Pasal 158 UU Minerba yang mematok 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

    Walhi Kalteng dalam liputan Mongabay (Mei 2025) menyebut, selalu ada pemodal besar yang menyuplai logistik dan alat berat di belakang para penambang.

    Riset lapangan Keith Barney, Rini Astuti, dan Yayan Indriatmoko yang diterbitkan New Mandala (Januari 2025) menyimpulkan bahwa cukong beroperasi melalui negosiasi tingkat tinggi yang melibatkan oknum penegak hukum dan pemilik lahan.

    Catatan Pengadilan Negeri Sampit mengonfirmasi pola tersebut. Tujuh nama pengendali dan pekerja berstatus buron: Fauzi, Supian, Ade Irpan, Randu, Dirko, Sandi, dan Ramadan.

    Belum ada informasi dari Ditreskrimsus Polda Kalteng mengenai progres pengejaran nama-nama tersebut.

    Warisan Racun Sepanjang Masa

    Eksploitasi mineral ini meninggalkan jejak racun mematikan yang mengendap permanen. Dua kelompok penambang dalam berkas pengadilan terbukti memakai air raksa atau merkuri.

    Sementara kelompok pengolahan di Parenggean menggunakan sianida, soda api, dan pupuk urea.

    Limbah kimiawi ini meracuni urat-urat sungai. Penelitian Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Palangka Raya memaparkan konsentrasi merkuri di DAS Kapuas mencapai 7,029 mikrogram per liter, jauh melampaui batas aman 2,000 mikrogram per liter.

    Meski bukan hasil pengujian khusus di perairan Parenggean, temuan ini memberikan gambaran memprihatinkan tentang eskalasi risiko cemaran merkuri pada urat-urat sungai besar di Kalimantan Tengah.

    Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Timur belum memiliki catatan publik yang membuktikan adanya uji kualitas air sungai secara rutin di Parenggean atau Mentaya Hulu.

    Padahal, warga Dusun Tandang setiap hari masih merendam tubuh mereka di aliran sungai yang sama.

    Operasi Telabang 2025 sudah berlalu. Memasuki awal 2026, mesin lanting kembali meraung membelah sungai.

    Tujuh nama pengendali dan pekerja dalam berkas pengadilan masih berstatus buron. Ratusan kilometer dari meja hijau, warga Dusun Tandang terus menelan ketakutan mereka sendiri. (ign)

  • Dua Tahun Terpendam, Pos Jaga Sekolah di Sampit Jadi Lokasi Kekerasan Seksual Siswi

    Dua Tahun Terpendam, Pos Jaga Sekolah di Sampit Jadi Lokasi Kekerasan Seksual Siswi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Fasilitas pengamanan yang semestinya menjadi area terlindungi bagi siswa justru menjadi titik rawan kejahatan.

    Satuan Reserse Kriminal Polres Kotawaringin Timur (Kotim) menangkap seorang petugas satuan pengamanan (Satpam) berinisial MI (23) atas dugaan kekerasan seksual berulang terhadap siswi berusia 14 tahun.

    Kejadian ini luput dari pengawasan dan tertutup rapat selama dua tahun di lingkungan pendidikan tersebut.

    Rangkaian kasus ini tercatat bermula pada Selasa, 20 Februari 2024. Sekitar pukul 13.00 WIB, korban sedang duduk menunggu jemputan orang tuanya setelah jam pelajaran usai.

    Kondisi area sekolah yang berangsur sepi diduga dimanfaatkan tersangka untuk mendekati korban.

    “Tersangka memanggil korban masuk ke pos jaga, kemudian melakukan tindakan asusila. Saat korban melawan, pelaku membekap mulut dan mengancam,” ujar Kasi Humas Polres Kotim AKP Edy Wiyoko, Kamis (4/6/2026).

    Hasil pemeriksaan mengungkap insiden siang itu bukanlah yang terakhir. Polisi menduga tersangka mengulangi paksaan serupa hingga empat kali di lokasi yang sama.

    Fakta bahwa kekerasan seksual dapat terjadi berulang kali di dalam area pengawasan memunculkan pertanyaan serius mengenai standar keamanan internal sekolah.

    Kasus yang terpendam selama dua tahun ini baru terungkap ketika kerabat korban mendapati gambar tidak senonoh di dalam telepon genggam milik tersangka.

    Ayah korban yang menerima informasi tersebut langsung melakukan penelusuran guna memastikan kebenaran kejadian, lalu melapor ke Polres Kotim.

    Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kotim menangkap tersangka pada 7 Mei 2026.

    Petugas turut menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, meliputi satu stel seragam sekolah, pakaian dalam korban, serta sebuah telepon genggam merek TECNO POVA 5 berwarna emas milik tersangka.

    Tersangka kini ditahan dan menjalani penyidikan intensif atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.

    Peristiwa ini menambah catatan penanganan Unit PPA Polres Kotim, yang mendata sedikitnya enam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kotim sepanjang tahun 2026.

    Data ini mempertegas tingginya ancaman terhadap kelompok rentan yang sering kali bersarang di tempat yang seharusnya memberi perlindungan. (hgn)