cms.kanalindependen.id

Tag: perkebunan sawit

  • Warisan Asap Setengah Abad: Kayu Kalteng Dikuras, Triliunan Dana Reboisasi Sempat Mengendap

    Warisan Asap Setengah Abad: Kayu Kalteng Dikuras, Triliunan Dana Reboisasi Sempat Mengendap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut putih menelan pagi di tepian Sungai Mentaya. Jarak pandang amblas, menyisakan ruang pandang hanya sekitar dua meter.

    Masih duduk di bangku SD 12 Sampit, Gumarang meraba jalan seraya mendorong gerobak air. Jarum jam menunjuk kira-kira pukul enam pagi.

    Seekor anjing rupanya sudah berdiri tegak di dekat kakinya, tersembunyi sempurna di balik kepungan asap tanpa ia sadari.

    ”Jarak pandang cuma dua meter lebih waktu itu. Untung tiba-tiba anjing itu menggonggong, baru saya sadar dan lari,” kenang pengamat hukum dan kebijakan publik, Muhammad Gumarang, saat memutar kembali ingatan tahun 1973 itu dalam pernyataan tertulis kepada Kanal Independen, Minggu (25/10/2026).

    Kala itu, menurut Gumarang, pemerintah absen dari upaya pemadaman. ”Tanpa masker, sekolah tidak libur, tidak ada bantuan kesehatan. Masyarakat menganggapnya kejadian alam biasa, tanpa protes dalam bentuk apa pun, seakan pasrah dengan keadaan,” tuturnya.

    Media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta instrumen kontrol lain, katanya, masih sangat minim.

    Lima puluh tiga tahun berselang, jangkauan jerebu telah merentang jauh menembus tapal batas negara. Serian di Sarawak, Malaysia, mencatat Indeks Pencemar Udara 287 atau kategori sangat tidak sehat pada 5 September 2026.

    Pusat meteorologi ASEAN mendeteksi kepulan asap merayap dari Kalimantan menuju Sarawak, Sabah, hingga menyentuh langit Brunei. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kumulatif di Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 23.304,72 hektare hingga 12 Oktober 2026.

    Bagi Gumarang, perihnya mata di Sungai Mentaya setengah abad silam dan kelabunya langit Sarawak hari ini berbagi satu pangkal: ambruknya tata kelola hutan.

    ”Bencana kebakaran hutan dan lahan bukan kejadian langka. Sejak dulu sering terjadi di musim kemarau panjang, dan mulai dirasakan sejak dibukanya izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH),” katanya.

    Studi di jurnal Nature Geoscience (2009) yang ditulis Robert Field dan tim merekonstruksi sejarah kebakaran dari catatan jarak pandang bandara sejak 1960.

    Riset itu menyimpulkan hutan Kalimantan telah berubah wujud dari benteng alam yang sangat tahan api menjadi hamparan yang sangat rawan api di antara kemarau 1972 dan 1982. Transisi maut ini terjadi beriringan dengan naiknya kepadatan penduduk, deforestasi, serta beralihnya lahan menuju sistem pertanian dan kehutanan industri.

    Rentang waktu itu bertabrakan tepat dengan penebangan kayu skala besar di Kotawaringin Timur (Kotim) pada awal 1970-an.

    Gumarang pun menagih riwayat uang pemulihan yang dipungut dari setiap meter kubik kayu tebangan. Studi Center for International Forestry Research (CIFOR) memotret ke mana uang itu mengalir.

    Kementerian Kehutanan pada era Soeharto mengalirkan 600 juta dolar AS dari dana reboisasi untuk menopang berbagai proyek yang diistimewakan secara politik, melenceng jauh dari mandat pemulihan hutan.

    Jejak uang yang membeku juga terekam rapi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Mei 2020 membongkar bahwa Provinsi Kalteng menyimpan Rp299,44 miliar sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang belum terpakai.

    Angka ini bertengger di posisi puncak dibandingkan seluruh provinsi lain dalam daftar tersebut. Apabila angka milik provinsi disatukan dengan 13 kabupaten/kota se-Kalteng yang tertera dalam dokumen tersebut, tumpukan uang mengendap ini mencapai sekitar Rp1,17 triliun.

    Nilai itu merengkuh kira-kira seperempat dari total sisa DBH DR nasional yang berjumlah Rp4,56 triliun.

    Ramin Habis dari Tepi Sungai

    Eksploitasi alam menderu di awal 1970-an. Menurut Gumarang, pemerintah Orde Baru, yang memikul warisan ekonomi sulit dari Orde Lama, menjadikan hutan sebagai mesin cetak uang negara.

    Dasar hukumnya dipancang kuat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

    ”Pabrik-pabrik kayu seperti pabrik plywood, sawmill, dan pengolahan kayu lainnya mulai bermunculan di Kalimantan Tengah bagaikan jamur di musim hujan,” kata Gumarang.

    Dampak putaran uangnya terhadap warga memang sangat memukau, membuka lautan lapangan kerja baru dengan efek ekonomi berganda.

    Namun, gemuruh mesin tebang itu tidak diikuti pemulihan hutan. Sasaran utamanya adalah ramin dan balok komersial lain yang bersembunyi di rawa gambut. Penebangan, kata Gumarang, dimulai dari daerah tak jauh dari pinggiran sungai, lokasi yang strategis untuk membawa kayu ke pabrik pengolahan di tepi sungai.

    ”Sehingga hutan rawa atau gambut cepat gundul tanpa ada reboisasi, yang seharusnya dilakukan oleh pemegang izin HPH,” lanjutnya.

    Studi CIFOR karya Anne Casson (2001) mencatat ramin dikuras habis-habisan hingga praktis hanya bertahan di dalam kawasan hutan rawa Taman Nasional Tanjung Puting.

    Taman nasional itu pulalah yang pada pertengahan Oktober 2026 menjadi area kebakaran terluas yang masih ditangani di enam provinsi prioritas.

    Suharyanto, saat masih menjabat Kepala BNPB, melapor kepada Presiden pada 13 Oktober 2026, membeberkan luas area terbakar di sana mencapai 513,89 hektare.

    Jejak Dana Reboisasi

    Gundulnya hamparan lahan peninggalan HPH membuat Gumarang mempertanyakan triliunan rupiah uang pemulihan.

    ”Ke mana dana reboisasi yang sangat besar dan dikelola Kementerian Kehutanan? Hutan yang telah ditebang dibiarkan gundul tanpa reboisasi,” katanya.

    ”Andaikan dilakukan reboisasi, tidak mungkin terjadi seperti ini, dan tidak mungkin perkebunan sawit semasif ini,” lanjutnya.

    Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 bahkan menegaskan pungutan dana reboisasi sama sekali tidak meniadakan kewajiban pemegang HPH merawat dan melakukan permudaan hutan di areal garapan mereka.

    Angin reformasi membawa wewenang dana reboisasi bergeser ke Kementerian Keuangan, dan sebagian akhirnya dipulangkan ke daerah dengan nama DBH DR.

    Dokumen Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu bertanggal 27 Mei 2020 memperlihatkan tumpukan sisa DBH DR yang tak tersentuh: Provinsi Kalteng Rp299,44 miliar, Kabupaten Seruyan Rp248,91 miliar, dan Kabupaten Kotawaringin Timur memegang Rp70,71 miliar.

    Kementerian Keuangan pada 2019 menyatakan bahwa dana yang sudah disalurkan namun belum terpakai itu bisa dianggarkan untuk menumpas karhutla.

    Dari Kayu ke Sawit

    Kini, ucap Gumarang, tegakan kayu di kawasan rawa telah tinggal riwayat. ”Kawasan bukit rata-rata sudah berubah statusnya menjadi perkebunan kelapa sawit. Berubah fungsi karena HPH banyak yang tidak aktif lagi, potensi ekonomis tegakan kayunya sudah habis, dan tidak ada reboisasi,” ujarnya.

    Ia mencatat sejarah kebun sawit komersial pertama di Kalteng bermula di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, oleh PT Indo Turba yang membuka lahan sekitar 1990.

    Menurut Gumarang, menipisnya kayu rawa gambut memaksa mata rantai perambahan merangkak tajam ke Pegunungan Muller-Schwaner dan Meratus. Eksploitasi ekologi juga menyelinap lewat proyek pertanian gambut di Kapuas dan Pulang Pisau yang terbukti gagal.

    ”Kayunya untuk kepentingan pabrik plywood, pabrik kertas, dan pabrik pengolahan kayu, baik yang berlokasi di Kalimantan maupun di Pulau Jawa,” katanya.

    Proyek yang dimaksud adalah Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995, yang kemudian dihentikan pemerintahan BJ Habibie dan dinyatakan gagal.

    Kerusakan hutan dinilai Gumarang semakin brutal saat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan datang menggantikan regulasi lama.

    ”Perizinan untuk hak melakukan eksploitasi kayu yang diberikan pemerintah, baik kewenangan pusat maupun daerah, mengakibatkan kerusakan hutan semakin parah,” ujarnya.

    Menurut Gumarang, hutan produksi yang tak lagi ekonomis bagi perusahaan HPH kemudian ditinggalkan dan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Peralihan itu dinilai mengikuti kebijakan pemerintah saat itu, berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) hasil paduserasi tahun 1999.

    Tarik ulur aturan meledak saat Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan landasan tersebut tak lagi berlaku, mengembalikan acuan tata ruang ke Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), lalu disusul Undang-Undang Cipta Kerja.

    ”Sehingga banyak perkebunan kelapa sawit terkena kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas,” kata Gumarang. Analisis spasial CIFOR pada 2018 memindai 894.841 hektare sawit tumbuh di kawasan hutan Kalteng, termasuk 338.251 hektare di Kotim.

    Gumarang menangkap pergerakan ketika Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turun tangan.

    ”Akibatnya, dilakukan penyitaan atas nama negara oleh Satgas PKH di pemerintahan Presiden Prabowo. Kemudian lahan dengan status kawasan yang belum clear and clean diserahkan ke PT Agrinas untuk dikelola tanpa adanya perubahan status kawasan terlebih dulu,” katanya.

    Pada awal Juli 2026, manajemen PT Agrinas Palma Nusantara menyebut tengah menakhodai sekitar 4,1 juta hektare lahan dalam kawasan hutan, termasuk sekitar 627 ribu hektare luasan di Kalteng.

    Asap yang Kini Lebih Awet

    Gumarang mengakui penanganan karhutla masa kini jauh lebih serius dibanding dekade tujuh puluhan.

    ”Karhutla sekarang lebih luas kebakarannya, namun ada upaya besar dari para pihak untuk memadamkan, terutama peran pemerintah dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki, sehingga kabut asapnya tidak separah masa lalu,” ujarnya.

    Meski kepungan asap berkurang, ia menyorot daya tahannya yang berubah. ”Masa sekarang kabut asapnya awet lama, beda dengan dulu yang cepat hilang bila sudah siang hari. Dulu hutan rawanya sebagian besar masih ada, hanya yang di pinggiran sungai mulai habis digarap,” katanya.

    ”Kerapatan hutan gambut waktu itu masih mampu menyerap dan menyimpan air. Makanya asap sekarang menyebar sampai ke negara tetangga, karena eskalasi karhutla jauh lebih besar dan masif, karena hutan rawa gambut sudah habis,” lanjutnya.

    Asap tebal mengunci operasi dari udara. Laporan BNPB mencatat pada pertengahan Oktober, helikopter pengebom air, pesawat modifikasi cuaca, hingga penerbangan komersial di Kalteng sementara tidak dapat terbang akibat jarak pandang rendah.

    Sistem pemerintah di sisi pencegahan dinilai Gumarang sangat lemah. “Pemerintah sangat minim upaya pencegahan dan mitigasi sebelum karhutla di musim kemarau terjadi, padahal karhutla sudah dapat dipastikan terjadi di musim kemarau,” ujarnya.

    ”Tapi sangat disayangkan, pemerintah bertindak atas dasar setelah kejadian,” tambah Gumarang.

    Ancaman kemarau 2026 sebenarnya sudah diperingatkan sejak April. Usai rapat koordinasi pada 6 April 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan kemarau tahun ini datang lebih awal dengan durasi yang lebih panjang, menyusul keringnya Riau dan Kalimantan Barat sejak Januari.

    Pemerintah Provinsi Kalteng menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026, lalu menaikkannya menjadi Tanggap Darurat melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/230/2026 untuk 31 Agustus hingga 29 September.

    Pada 31 Agustus pula, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terbit.

    Terkait api, Gumarang tidak memberikan toleransi bagi pelanggaran hukum.

    ”Perkebunan kelapa sawit dilarang membuka lahan dengan membakar. Sangat disayangkan bila ada pihak pemerintah yang memberikan izin pembukaan lahan, ditambah pembukaan lahan oleh pihak perusahaan melalui pembakaran. Secara hukum keduanya kena,” tegasnya. Inpres itu juga menyasar pejabat publik yang memfasilitasi atau membiarkan pembakaran lahan.

    Sorotan untuk Menteri dan Kepala Daerah

    Kritik Gumarang bermuara telak pada Kementerian Kehutanan. ”Pihak Kementerian Kehutanan dinilai sangat buruk dalam tata kelola hutan, carut-marut, inkonsisten, sehingga banyak menimbulkan kerusakan hutan. Dana reboisasi yang sangat besar tidak tahu nasibnya, sedangkan hutan Kalimantan sudah dalam kondisi kritis,” katanya.

    Ia membidik pucuk kementerian tanpa kompromi. “Jangan Menteri Kehutanan sekarang, Raja Juli Antoni, seolah tidak ikut berdosa. Kinerjanya juga dinilai buruk dalam menyikapi bencana karhutla, lebih berbau politis dan tidak punya konsep jelas, karena dinilai minim kompetensi,” ujarnya.

    Raja Juli memiliki penjelasan tersendiri. Saat meninjau penanganan karhutla di Berau, Kalimantan Timur, pada Rabu (26/8/2026), ia menyebut karhutla tahun ini dipicu perubahan iklim yang luar biasa.

    Sementara saat merespons desakan mundur pascabanjir Sumatra pada Desember 2025, ia menyatakan siap dievaluasi Presiden.

    Kritik tajam justru menyeruak dari dalam barisan partai pendukung pemerintah. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora Rully Syumanda, pada Sabtu (29/8/2026), menyindir bahwa urusan pemadaman setelah kebakaran tidak memerlukan seorang Menteri Kehutanan.

    Seirama dengan hal itu, juru bicara Partai Gerindra Kamrussamad pada Selasa (20/10/2026) melontarkan dorongan perlunya evaluasi secara sungguh-sungguh jabatan menteri.

    Rabu (21/10/2026), Kementerian Kehutanan membekukan izin enam pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), menambah daftar korporasi yang dikenai sanksi administratif kehutanan menjadi 32 badan usaha.

    Sedikitnya tiga dari enam entitas terakhir berada di Kalteng, termasuk PT Hasil Kalimantan Jaya di Gunung Mas, yang 4.803 hektare dari konsesi seluas 36.745 hektare miliknya terbakar.

    Gumarang memastikan pejabat daerah juga tidak bisa lepas tangan. ”Mulai sekarang pemerintah harus sudah menyiapkan konsep dan tindakan upaya penanggulangan dan mitigasi, khususnya pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, menghadapi karhutla ke depannya,” katanya.

    Gumarang menambahkan, sengkarut perizinan perkebunan sawit yang keluar dari meja bupati, wali kota, dan gubernur tak lepas dari tanggung jawab mereka, baik atas kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang maupun yang diperoleh lewat pembagian kewenangan. ”Kedua kewenangan tersebut, kepala daerah bisa dituntut bila melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi jangan main-main,” tegasnya.

    Kekhawatiran itu pernah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Pada Juli 2011, Bupati Kapuas, Gunung Mas, Katingan, Barito Timur, dan Sukamara mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Kehutanan karena menyatakan terancam dipidana atas izin yang mereka terbitkan dan perpanjang di wilayah masing-masing. MK mengabulkan permohonan itu pada 21 Februari 2012.

    Sawit dan Akar Masalah

    Terlepas dari sikap keras terhadap keteledoran negara, Gumarang meminta semua pihak jujur menilai industri. ”Kita juga harus jujur mengakui, terlepas dari banyaknya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi kelapa sawit memiliki efek perubahan besar di segala aspek pembangunan,” ujarnya.

    ”Bahkan menjadi pilar ekonomi utama, khususnya Kalimantan Tengah, pascamerosotnya usaha kayu,” lanjut Gumarang.

    Namun, bagi Gumarang, besarnya sumbangan finansial itu tidak lantas memaklumi aksi perusakan lingkungan.

    ”Ada kebun sawit yang nakal, pembukaan lahan dengan membakar, yang sebetulnya dilarang. Yang benar metodenya rintis, tebas, imas, tebang, cincang, rumpuk untuk pembusukan,” katanya.

    Pembukaan lahan, kata Gumarang, wajib menyertakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) saat beroperasi di wilayah bertegakan kayu guna menyetorkan kewajiban Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan.

    Data titik panas 2026 memperlihatkan api tidak hanya menyala di kebun sawit. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat sekitar 74 persen dari 34.262 titik panas di Kalimantan sepanjang Januari hingga Juli 2026 terdeteksi di area konsesi.

    Rinciannya, 10.739 titik berada di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit, 7.880 titik di konsesi tambang, dan 6.905 titik di kawasan PBPH.

    Bagi Gumarang, kehadiran perkebunan sawit ikut berperan sebagai tameng dari kehancuran yang lebih buruk.

    ”Seandainya hutan yang gundul atau hanya tersisa semak belukar karena tidak dilakukan reboisasi itu tidak berubah jadi perkebunan sawit, kemudian lahannya semua terbakar, jelas keadaannya jauh lebih mengerikan,” katanya.

    “Jadi tidak selayaknya kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada perkebunan kelapa sawit, padahal akar masalahnya buruknya pengelolaan hutan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan sebagai leading sector,” tegasnya mengunci argumen.

    Gumarang menutup pernyataannya dengan kata putus bagi nyali penguasa daerah. ”Bila bupati, wali kota, atau gubernur tidak mampu, disarankan mundur saja. Karena kalau kejadian ini terulang lagi tahun depan, kekecewaan dan kemarahan masyarakat sulit dibendung,” tegasnya. (ign)

  • Kamera, Roll, Sanksi: Menguji Tudingan Akting Bupati Gumas Sikat Perusahaan

    Kamera, Roll, Sanksi: Menguji Tudingan Akting Bupati Gumas Sikat Perusahaan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Satu gebrakan meja menjadi adegan pembuka video itu. Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong langsung menumpahkan teguran tajam kepada manajemen PT Bumi Agro Prima, Senin (12/10/2026).

    Amarah tersebut ditutup dengan selembar kertas yang berbicara lebih keras: surat keputusan penghentian kegiatan perkebunan sawit milik perusahaan tersebut.

    Hingga Jumat (16/10/2026), tayangan di akun Instagram pribadi Jaya itu telah disukai 19,3 ribu akun, melampaui 14,7 ribu pengikutnya sendiri, dan menyedot 2.716 komentar.

    Video yang sama juga beredar di TikTok dan diunggah ulang oleh akun gosip Lambe Turah yang diikuti jutaan akun. Ketegasan seorang bupati dari hulu Sungai Kahayan mendadak beralih panggung menjadi tontonan nasional.

    Reaksi penonton langsung terbelah. Sebagian warganet memintanya maju membidik kursi gubernur Kalteng, sementara kolom komentar Lambe Turah disesaki satu kesimpulan seragam: akting.

    Komentar paling populer di beranda akun Jaya sendiri menyematkan kalimat, ”Sutradara: atur secakep mungkin,” yang disukai 5.336 akun.

    Tudingan miring tersebut menembus ruang kerja Jaya. Tepat saat mengumumkan sanksi bagi dua perusahaan sawit lain pada Kamis (15/10/2026), sang bupati menepis cibiran itu terang-terangan di hadapan sorot lensa.

    ”Saya tegaskan, bukan pencitraan, bukan akting, bukan sandiwara,” katanya.

    Rekam jejak di luar layar digital menopang bantahan tersebut. Arsip April 2022 mencatat Jaya sudah menyebut perusahaan yang sama menerima surat peringatan ketiga.

    Dia juga tercatat sudah menghentikan operasional korporasi sawit lain lewat cara serupa setidaknya sejak Februari 2022, jauh mendahului tebalnya kabut asap tahun ini.

    Penelusuran Kanal Independen di sumber terbuka, atas ratusan komentar warganet, dokumen, dan arsip pemberitaan sejak 2022, menunjukkan sanksi itu bukan adegan buatan.

    Keputusan tersebut berdiri di atas dasar hukum, menuntut ongkos bagi perusahaan, dan dijaga oleh rekam jejak. Titik lemahnya justru bersembunyi di balik kata yang ikut dicibir warganet di Lambe Turah: sementara.

    Dari Kuala Kurun ke Jutaan Layar

    Kanal Independen menghimpun jejak respons dari tiga unggahan: video PT Bumi Agro Prima di akun Jaya, unggahan Lambe Turah, dan video penghentian PT Gumas Alam Subur serta PT Kurun Sumber Rezeki di akun Jaya.

    Guna menakar suara yang paling terlihat, Kanal Independen menghitung bobot suka pada komentar berupa teks yang tampil di salinan kolom komentar dan disukai sedikitnya 10 akun.

    Beranda akun Jaya mencatat 22 komentar semacam itu dengan total 13.501 suka. Sekitar 82 persen dari jumlah suka tersebut mengalir utuh ke komentar yang menuding video itu sandiwara, berbaris dari “Akting ah” (3.229 suka) sampai “aktingnya udah kaya sinetron azab di indosiar” (488 suka).

    Komentar yang memuji atau mendorong Jaya maju sebagai gubernur hanya meraup porsi sekitar 9 persen.

    Akun Lambe Turah, yang unggahannya disukai 9.232 akun dengan 1.115 komentar, memperlihatkan pola serupa dan nyaris menenggelamkan suara pembela bupati.

    Sebanyak 77 persen dari 6.881 suka pada komentar terpopuler di sana melesat ke tudingan akting, dipuncaki oleh seruan ”Camera, Roll, Action !!” (2.909 suka).

    Komentar pembela, termasuk akun yang menyebut sang penuding “kurang tau kondisi daerahnya gunung mas”, hanya mengumpulkan 30 suka.

    Sampel komentar terbaru yang direkam alat ekspor pada rentang 14 sampai 16 Oktober menguatkan pola keraguan itu.

    Hasil pembacaan atas masing-masing 97 komentar bermakna menyajikan rincian bahwa 59 persen komentar di Lambe Turah dan 71 persen komentar di akun Jaya kompak menuding sang bupati berakting. Nyaris tak satu pun menyematkan pembelaan.

    Gelombang tudingan itu menyasar kemasan visual. Warganet meributkan sudut kamera yang tidak menyorot lawan bicara, menyoroti ekspresi penjiwaan yang dinilai kurang, hingga mempertanyakan gebrakan meja yang dianggap kurang emosional.

    Sangat sedikit suara yang mau menyinggung isi keputusannya, yakni urusan kebun plasma yang belum dinikmati pihak koperasi.

    Lapisan curiga menyusul kemudian. Komentar “PT kamu ada 5 kan?? kita tutup 1 ya” meraup 1.096 suka, diiringi sejumlah komentar lain yang menuding ada permainan uang di balik layar tanpa menyertakan selembar bukti pun.

    Satu komentar di Lambe Turah justru membidik titik yang lebih substansial: “Mulai Panen 2014, baru diberhentikan sementara 2026????”

    Peta dukungan seketika bergeser ketika penontonnya merapat ke radius yang lebih dekat. Komentar berbahasa Dayak Ngaju yang meminta Jaya mencalonkan diri sebagai gubernur disukai 198 akun, sedangkan dorongan “Maju jadi Gubernur Kalteng pak, siap mendukung!!!!” mendulang 141 suka.

    Video pengumuman sanksi PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki membentangkan jarak respons itu dengan sangat gamblang.

    Analisis atas 32 komentar bermakna di unggahan Instagram tersebut sama sekali tidak menemukan ketikan tudingan akting.

    Sebanyak 24 komentar berisi pujian, doa, atau dorongan, dengan tujuh di antaranya terang-terangan menyinggung kursi gubernur. Delapan sisanya berupa pertanyaan dan tuntutan, mulai dari urusan pemulihan lahan hingga kepastian nasib karyawan.

    Video inilah yang menjadi wadah bantahan Jaya. Pilihan katanya seolah merespons langsung gemuruh kolom komentar yang disesaki sentimen akting, drama, dan pencitraan.

    Kepada jurnalis pada hari itu, ia juga menegaskan penutupan kebun sawit tersebut bukan pencitraan.

    Pembelaan sang bupati nyatanya baru disukai 918 akun saat data dihimpun. Angka interaksi ini tertinggal jauh di bawah popularitas video PT Bumi Agro Prima, sebagian karena usianya memang lebih muda.

    Narasi klarifikasi itu terpantau lebih banyak berputar di lingkar pendukung ketimbang memecah barikade audiens nasional yang telanjur skeptis.

    Kursi gubernur tak terelakkan ikut terseret ke dalam deretan komentar warganet. Kalimat ”Lebih mantap bapak bupati dri pd gubernurnya” mendulang 563 suka.

    Jaya sendiri saat ini tengah menjalani periode kedua kepemimpinannya, dari 2025 sampai 2030, berdampingan dengan Wakil Bupati Efrensia L.P. Umbing.

    Yang Tercatat di Balik Video

    Rekaman digital tersebut memang diproduksi, dan sebagian pengamatan teknis warganet menemui titik benarnya.

    Gebrakan meja diletakkan persis di awal sebagai pembuka layar, dan lensa kamera sengaja dikunci tanpa menyorot lawan bicara Jaya. Namun, kesimpulan warganet yang menuding Jaya sedang berbicara sendiri sangat bertolak belakang dengan jejak peristiwa di luar layar.

    Pemberitaan media mencatat SK sanksi itu diserahkan Jaya, didampingi langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nugroho Wisnu Pujoyono, Wakapolres Kompol Indras Purwoko, Tim Investasi Kabupaten, serta barisan pengurus Koperasi Kapakat Jaya Makmur.

    Laporan lainnya turut merekam teguran keras tersebut dilontarkan langsung ke arah manajemen PT Bumi Agro Prima.

    Jaya bahkan secara terbuka mengajak warga yang tergabung di koperasi plasma untuk merapatkan barisan mengawasi jalannya keputusan tersebut.

    Dokumen yang disorongkan hari itu adalah SK Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha perkebunan sawit PT Bumi Agro Prima di Kecamatan Sepang dan Mihing Raya.

    Jaya menyebut penyerahan SK itu tindak lanjut rapat Selasa (6/10/2026). Ia menegaskan pihak perusahaan telah menerima surat peringatan pertama sampai ketiga tanpa menggubrisnya.

    Kata sementara memang melekat pada lembar sanksi tersebut. ”SK penghentian kegiatan perkebunan,” kata Jaya dalam rekamannya.

    Pemberitaan media merinci hukuman tersebut sebagai penghentian sementara sebagian usaha dengan masa berlaku enam bulan.

    Sebanyak 97 komentar terbaru di Lambe Turah merekam delapan komentar yang memuat kata tersebut. Padahal, kata yang sama tidak muncul sekali pun di dalam komentar video asli pada akun Jaya yang dihimpun Kanal.

    Mandat pengawasan sanksi diteruskan ke tangan Satpol PP dan tim investasi kabupaten, mengingat sifat pelanggarannya yang administratif, bukan pidana.

    Fakta hukum ini sekaligus menyapu kebingungan warganet yang sibuk mencari kemunculan sosok tersangka: Undang-Undang Perkebunan mengatur bahwa pelanggaran kewajiban plasma memang diselesaikan lewat jalur administratif.

    Kekeliruan mata publik dalam membaca narasi video sangat bisa dimengerti. Rekaman sang bupati meledak bertepatan dengan bencana kabut asap yang membekap napas warga Kalimantan Tengah.

    Data Kementerian Lingkungan Hidup yang dikutip Katadata mencatat Indeks Standar Pencemar Udara Gunung Mas pada Senin pagi (12/10/2026) mendaki hingga angka 1.644, sebuah indikator kategori berbahaya.

    Realitas lapangannya, sanksi untuk PT Bumi Agro Prima sama sekali tidak menyentuh urusan asap dan api, melainkan murni menyorot kewajiban kebun plasma.

    Telunjuk Jaya secara lugas menyorot hamparan plasma yang belum meneteskan hasil bagi pihak koperasi, padahal area kebun inti perusahaan sudah melenggang bebas memanen buah sejak 2014.

    ”Ingat ya, kalian itu berinvestasi di Gunung Mas!” ucapnya tajam.

    Lewat tayangan itu pula ia memaku penegasan. ”Koperasi belum dapat apa-apa. Pemisahan SK HGU-nya belum kalian lakukan sampai hari ini,” katanya.

    Dua video lanjutan yang diunggah Kamis (15/10/2026) semakin memperlebar luas panggung persoalan.

    Satu tayangan merekam figur Jaya berdiri di depan hamparan lahan yang hangus, berlatar plang nama PT Taiyoung Engreen yang masuk ke dalam bingkai kamera.

    Menjadikan lahan gosong itu sebagai rujukan, ia meminta Menteri Kehutanan mencabut izin perusahaan tersebut lantaran dinilai abai menjaga areal konsesi dari rambatan api.

    Video satu lagi merekam pengumuman SK penghentian kegiatan usaha untuk entitas PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki.

    Khusus penyelesaian dua nama terakhir, Jaya menjabarkan keberadaan SK tersebut sebagai puncak dari tahapan yang telah bergulir sejak rapat 18 Februari 2020.

    Pemberitaan media melengkapi jejak ini lewat informasi pertemuan sang bupati dengan manajemen kedua korporasi yang digelar di Desa Pilang Munduk, Kecamatan Kurun.

    Jejak Sejak 2022

    Tindakan tegas yang menimpa PT Bumi Agro Prima dipastikan bukan yang pertama. Jumat, 25 Februari 2022, Jaya tercatat sudah berani menghentikan jalannya operasional PT Agro Lestari Sentosa di Kecamatan Manuhing.

    Perusahaan ini diketahui mulai membuka kebun sejak 2005 tanpa membangun plasma.

    ”Operasional kebun ini saya hentikan, truk CPO tidak boleh keluar dari sini,” ujarnya mengultimatum saat itu.

    Dua bulan berselang, Dinas Pertanian Gunung Mas membuka paparan data. Kamis, 21 April 2022, dinas membeberkan enam nama perusahaan yang belum merealisasikan plasma minimal 20 persen.

    Barisan itu dihuni PT Bumi Agro Prima, PT Prasetya Mitra Muda, PT Archipelago Timur Abadi, PT Jaya Jadi Utama, PT Gumas Alam Subur, dan PT Berkala Maju Bersama wilayah Manuhing. Tiga nama terakhir disebut belum ada progres atau realisasi di lapangan.

    Sepekan kemudian, Jaya mengakui pahitnya fakta bahwa baru dua dari sebelas perusahaan sawit yang beroperasi di Gunung Mas menepati realisasi kebun plasma.

    Ia menyebut Pemkab sudah menuntut PT Agro Lestari Sentosa dan PT Kalimantan Hamparan Sawit merealisasikan plasma, dan keduanya telah melaksanakannya. Adapun PT Bumi Agro Prima dan PT Prasetya Mitra Muda dilaporkan sudah menerima surat peringatan kedua dan ketiga.

    Target sanksi beralih mengincar kawasan kebun dan pabrik PT Berkala Maju Bersama di Manuhing yang dipaksa berhenti beroperasi pada Kamis, 15 September 2022.

    Arsip pemberitaan saat peristiwa berlangsung mencatat, anak usaha CBIP Group asal Malaysia tersebut mengantongi HGU 1.685,11 hektare dan sudah menanam sawit di area seluas 1.129,5 hektare.

    Masalahnya, mereka belum juga membangun areal plasma semenjak izin lokasinya terbit pada 2011. Mesin pabrik dimatikan tepat pukul 14.00 WIB hari itu, ditutup dengan ancaman Jaya yang berniat mencabut izin bila jajaran perusahaan memutuskan terus membandel.

    Pola teguran ini kembali terulang pada Jumat, 3 November 2023. Jaya memblokir akses jalur angkut CPO dan TBS PT Archipelago Timur Abadi di Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun.

    Sanksi ini turun akibat mangkraknya kewajiban plasma dan bagi hasil kebun untuk empat desa di sekitar perusahaan, mengacu pada laporan InfoSAWIT. Mengimbangi hukuman itu, ia mewajibkan jajaran perusahaan agar tetap membayarkan hak pekerja selama akses ditutup.

    Satu capaian sempat diumumkan. Sabtu, 25 Mei 2024, tiga hari persis sebelum masa jabatan pertamanya habis, Jaya menyerahkan SK petani peserta plasma yang menjalin kemitraan dengan PT Bumi Agro Prima dan PT Prasetya Mitra Muda.

    Jaya yang menyebut kedua perusahaan patuh membangun plasma setelah menerima surat peringatan pertama hingga ketiga. SK tersebut menjadi landasan pembagian sisa hasil usaha bagi para petani.

    Gelombang Oktober 2026 kembali menyambung jejak sanksi tersebut. Terhitung dalam durasi 6 sampai 15 Oktober, kegiatan lima unit usaha dihentikan sementara, yakni PT Berkala Maju Bersama Regional Kurun dan Manuhing, PT Bumi Agro Prima, PT Gumas Alam Subur, serta PT Kurun Sumber Rezeki.

    Ditanya soal rumor perusahaan yang dibekingi orang kuat, Jaya menjawab singkat. ”Saya hanya takut dengan Tuhan,” katanya kepada wartawan. Perusahaan yang tidak menaati aturan, dipersilakan hengkang dari Gunung Mas.

    Deretan arsip pemberitaan membantah dua tudingan warganet sekaligus. Sanksi plasma di Gunung Mas sudah berjalan sejak periode pertama Jaya, jauh sebelum kabut asap tahun ini.

    Sasarannya juga bukan pemain kecil, melainkan deretan pemegang konsesi sawit seluas ribuan hektare.

    Ongkos Sebuah Penghentian

    Undang-Undang Perkebunan menyiapkan tiga sanksi administratif bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban plasma: denda, pemberhentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

    Pemerintah Kabupaten Gunung Mas konsisten menempuh jalur bertahap lewat surat peringatan, penghentian sementara, hingga ancaman pencabutan.

    Untuk PT Bumi Agro Prima, larangan selama sanksi berlaku mencakup penjualan tandan buah segar (TBS) maupun CPO, dengan masa berlaku enam bulan.

    Perusahaan yang beroperasi sejak 2013 dengan HGU lebih dari 3.500 hektare dan kebun inti terbuka sekitar 1.500 hektare itu praktis kehilangan pintu keluar hasil panennya.

    ”Jika selama enam bulan kewajibannya tidak diselesaikan, maka seluruh aktivitas perusahaan akan berhenti total,” kata Jaya. Ia juga menyebut izin usaha perusahaan bisa dicabut.

    Taruhan bagi pihak koperasi juga sama terangnya. Sekretaris Koperasi Kapakat Jaya Makmur, Asmak, menyebut warga belum pernah menerima sepeser pun dari plasma.

    Mengutip informasi perusahaan, ia merinci 174 hektare lahan plasma sudah panen sejak 2019, sementara perusahaan enggan mengambil kekurangan sekitar 125 hektare dari kebun inti untuk menggenapi 300 hektare.

    Bila dua keterangan itu disandingkan, kebun plasma tersebut sudah berbuah tujuh tahun tanpa hasil yang sampai ke tangan warga, menurut pengurus koperasinya.

    Hukuman penghentian sementara untuk PT Berkala Maju Bersama berlaku satu bulan, karena pemisahan HGU kebun inti dan plasma belum diselesaikan.

    Terkait PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki, keduanya tetap wajib menjaga aset dan mencegah kebakaran lahan selama dihentikan.

    Nasib karyawan ditekankan secara terpisah agar tidak menjadi korban. Melalui konten video yang diunggah 15 Oktober, Jaya menegaskan karyawan tetap bekerja seperti biasa dan perusahaan dilarang memutus hubungan kerja mereka akibat keputusan tersebut.

    Klausul perlindungan serupa pernah ia operasikan saat menutup akses PT Archipelago Timur Abadi pada 2023.

    Klausul perlindungan itu sekaligus menjawab kekhawatiran warganet soal nasib pekerja yang menganggur, meski mekanisme operasionalnya belum dijabarkan dalam pemberitaan yang ditelusuri Kanal Independen.

    Seorang warganet di akun Jaya terpantau masih bertanya bagaimana kegiatan usaha bisa dihentikan sementara karyawan tetap bekerja.

    Pihak perusahaan tentu memiliki jalur melawan. SK bupati adalah keputusan tata usaha negara yang bisa diuji, mulai dari keberatan administratif hingga gugatan ke PTUN.

    Salah satu preseden datang dari Sorong: bupatinya mencabut izin empat perusahaan sawit pada April 2021, dan tiga di antaranya merespons dengan menggugat.

    Gugatan mereka ditolak PTUN Jayapura, tetapi menurut Mongabay banding ketiganya dikabulkan PTTUN Makassar, dan bupati melanjutkan perlawanan lewat kasasi ke Mahkamah Agung.

    Untuk PT Sorong Agro Sawitindo, Mongabay pada 2024 mencatat gugatan itu berujung batalnya keputusan bupati.

    Lain cerita jika berhadapan dengan PT Taiyoung Engreen, ketegasan bupati terpaksa berhenti di batas kewenangan.

    Perusahaan itu memegang izin pemanfaatan hutan dari Menteri Kehutanan seluas sekitar 59.180 hektare di Gunung Mas, sehingga Jaya hanya bisa meminta pencabutan.

    Kajian WALHI 2020 mencatat dugaan perampasan tanah dan hutan adat serta penggundulan hutan dalam operasi perusahaan tersebut.

    Gesekan Jaya dengan perusahaan itu juga bukan hal baru. Januari 2022, Jaya memprotes angkutan perusahaan besar swasta yang melintasi jalan Kuala Kurun-Palangka Raya tanpa ikut memperbaikinya.

    Ia menyebut Taiyoung sebagai salah satu contohnya, seraya mengancam merekomendasikan izin perusahaan semacam itu ditinjau ulang.

    Opsi pencabutan melalui kementerian pusat bukan wacana semata. September 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin lima pemegang PBPH di Kalimantan yang lalai menjaga konsesinya dari api, dengan total konsesi 92.464 hektare dan area terbakar 1.169,13 hektare.

    Video permintaan Jaya diunggah pada hari yang sama ketika Raja Juli berkunjung ke Pangkalan Bun dan disambut demonstrasi warga terdampak asap.

    Tegas di Gunung Mas, Runding di Tempat Lain

    Instrumen yang diayunkan Jaya pada dasarnya tersedia bagi seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah, dan persoalannya membentang jauh lebih luas dari Gunung Mas.

    Pemantauan Komisi II DPRD Kalteng pada Oktober 2025, mencatat luas izin usaha perkebunan yang belum dibarengi realisasi plasma mencapai ratusan ribu hektare, sementara plasma yang terbangun baru puluhan ribu hektare.

    ”Pemerintah daerah berhak menindak secara bertahap hingga penghentian operasional bila ketidakpatuhan berlanjut,” kata Siti Nafsiah, Ketua Komisi II DPRD Kalteng saat itu.

    Gubernur memegang kewenangan serupa untuk perusahaan yang izinnya lintas kabupaten.

    Sepanjang penelusuran Kanal Independen, belum tercatat kepala daerah lain di Kalteng yang menjatuhkan penghentian sementara terhadap perusahaan sawit karena urusan plasma sepanjang 2026. Sengketa plasma yang tercatat di daerah lain lebih banyak bergerak di meja runding.

    Pergolakan di Kabupaten Seruyan menjadi contoh paling dekat. Tanggal 14 September 2026, Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal menyurati Gubernur Kalteng dan Ketua DAD Kalteng, meminta operasional PT Binasawit Abadipratama (BAP) dihentikan sementara dalam 14 hari kerja.

    Perusahaan Sinar Mas Group itu berbeda dari PT Bumi Agro Prima di Gunung Mas. Yang datang kemudian adalah opsi penyelesaian.

    Jumat (9/10/2026), Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda mendatangi tenda warga di kilometer 79 dan menawarkan opsi tersebut, seperti diberitakan Kanal Independen.

    Massa Bangkal menerima dan membubarkan diri, sedangkan massa Selunuk sempat menolak bubar. Dokumen Komitmen Bersama hari itu tidak diteken perusahaan, dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan.

    Bupati Seruyan sendiri, selaku pemberi izin usaha perusahaan itu, sebulan sebelumnya menyebut peluang plasma 20 persen ”belum tertutup, belum pasti”.

    Undang-undang memberinya wewenang menjatuhkan sanksi hingga mencabut izin, tetapi wewenang itu belum dipakai.

    Kotawaringin Timur menyimpan cerita serupa. Kewajiban realisasi plasma PT Buana Artha Sejahtera di Desa Biru Maju berputar dari skema dana talangan, yang menurut kepala desa tak pernah cair, berganti menjadi rencana pengadaan 15 unit dump truck berutang bank atas nama koperasi lewat berita acara di Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng pada Oktober 2024. Warga menolak skema itu.

    Perbedaannya bermuara pada instrumen, bukan pada nada bicara. Sengketa di Seruyan dan Biru Maju bergerak di meja runding yang hasilnya bergantung pada kesediaan perusahaan.

    Sebaliknya, Gunung Mas menekan perusahaan memakai SK penghentian kegiatan usaha, lengkap dengan tenggat dan ancaman pencabutan izin.

    Kata Sementara yang Belum Usai

    Tumpukan rekam jejak yang membantah tudingan akting ini juga membenarkan kecurigaan warganet soal kata sementara.

    Sepanjang yang tercatat di sumber terbuka, dalam empat tahun tangga sanksi di Gunung Mas belum sekali pun sampai ke anak tangga teratas: pencabutan izin.

    Sebagian tekanan Pemkab memang membuahkan kepatuhan, seperti disebut Jaya untuk PT Agro Lestari Sentosa dan PT Kalimantan Hamparan Sawit pada 2022, tetapi tiga perusahaan berikut menunjukkan pola berbeda.

    PT Berkala Maju Bersama ditutup dengan ancaman cabut izin pada September 2022, lalu kembali dihentikan sementara pada Oktober 2026.

    PT Bumi Agro Prima sudah menerima surat peringatan ketiga pada April 2022 dan dinyatakan patuh pada Mei 2024, tetapi koperasinya menyebut belum menerima sepeser pun hingga Oktober 2026.

    Data Dinas Pertanian pada April 2022 mencatat PT Gumas Alam Subur belum ada progres atau realisasi di lapangan, padahal menurut Jaya sudah dirapatkan sejak Februari 2020.

    Kekhawatiran itu bahkan merayap masuk ke kolom komentar pendukung Jaya sendiri. Seorang warganet yang memuji langkahnya bertanya apa tindakan setelah penghentian, sementara yang lain menulis, ”Penghentian jangan bersifat sementara..nanti berulah lagi perusahaan nakal seperti ini.”

    Nama keempat perusahaan sawit yang dihentikan sementara dalam gelombang Oktober ini juga tercantum dalam daftar pemerintah pusat. Lampiran II Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, daftar izin konsesi kawasan hutan yang dicabut mulai 6 Januari 2022, memuat PT Berkala Maju Bersama (8.559,45 hektare), PT Bumi Agro Prima (4.424,78 hektare), PT Gumas Alam Subur (10.435,98 hektare), dan PT Kurun Sumber Rezeki (9.505,35 hektare).

    Daftar itu hanya mencantumkan provinsi, bukan kabupaten. Namun, nomor SK pelepasan atas nama PT Gumas Alam Subur di dalamnya, 730/Menhut-II/2014, terverifikasi kembar dengan nomor yang tercantum dalam formulir perusahaan itu yang dapat diakses daring.

    Pencabutan itu menyasar persetujuan pelepasan kawasan hutan, bukan HGU yang menjadi kewenangan ATR/BPN, seperti diberitakan Antara saat itu.

    Status akhir setiap perusahaan setelah proses verifikasi belum ditemukan di sumber terbuka. Luas atas nama PT Bumi Agro Prima dalam daftar itu, 4.424,78 hektare, lebih besar dari HGU 3.500-an hektare.

    Pertanyaan warganet soal siapa di balik perusahaan juga punya jejak. Laporan Mighty Earth edisi April 2021, yang dicantumkan Musim Mas sebagai dasar aduan atas PT Bumi Agro Prima, mencatat perusahaan dalam Grup Bumi Gading Prima (BGP) itu membuka 25 hektare hutan pada Oktober 2020 sampai Maret 2021.

    Aduan tersebut berstatus aktif di laman Musim Mas yang diperbarui Maret 2026.

    Jam pasir kini berjalan. SK untuk PT Bumi Agro Prima yang diserahkan 12 Oktober 2026 akan genap enam bulan pada April 2027.

    Bila pemisahan HGU dan plasma belum tuntas saat itu, Jaya sudah menyebut langkah berikutnya, yakni seluruh aktivitas perusahaan berhenti total dan izinnya bisa dicabut. Ancaman serupa pernah ia ucapkan untuk PT Berkala Maju Bersama empat tahun lalu. (ign)

  • Sengketa Plasma hingga Kriminalisasi, Warga Dayak Kotim Bawa Bukti Empat Perusahaan Sawit ke ATR/BPN

    Sengketa Plasma hingga Kriminalisasi, Warga Dayak Kotim Bawa Bukti Empat Perusahaan Sawit ke ATR/BPN

    JAKARTA, kanalindependen.id – Ketidaksesuaian antara peta resmi pemerintah dan realitas penguasaan lahan di lapangan memicu warga adat Dayak Kotawaringin Timur mendatangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

    Rombongan warga mendesak kementerian turun tangan mengevaluasi legalitas empat perusahaan kelapa sawit, sekaligus menagih penyelesaian sengketa lahan yang membelit wilayah mereka.

    Persoalan yang dibawa rombongan yang dipimpin kuasa hukum warga Sapriyadi dan Ardon, serta Ketua Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah Erko Mojra ini beririsan dengan konteks kebijakan nasional yang sedang didorong kementerian.

    Pada akhir Desember 2025 lalu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan menunda penandatanganan 1,673 juta hektare permohonan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan pertambangan di seluruh Indonesia demi penataan ruang yang berkeadilan.

    Ia juga menegaskan kesiapannya menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut HGU perusahaan sawit yang beroperasi di atas tanah hak pengelolaan milik negara.

    Sapriyadi, menjelaskan bahwa persoalan utama yang memicu kedatangan mereka bermuara pada aspek legalitas penguasaan lahan.

    ”Persoalan ini pada akarnya adalah soal alas hak,” kata Sapriyadi.

    Sapriyadi mendesak kementerian segera mengaudit serta mengklarifikasi status HGU dari seluruh perusahaan yang dilaporkan warga.

    Desakan ini didasarkan pada data yang dipegang pelapor, termasuk peta resmi ATR/BPN sendiri, yang menunjukkan sebagian aktivitas perusahaan tersebut beroperasi di luar batas HGU, atau bahkan tanpa alas hak sama sekali.

    ”Kami minta kepastian hukum atas tanah adat kami, bukan pembiaran yang terus berlanjut,” ujarnya.

    Kedatangan rombongan ke ATR/BPN ini melengkapi rangkaian pelaporan warga ke sejumlah lembaga negara.

    Berkas aduan dengan substansi serupa sebelumnya juga diserahkan ke DPR RI dan Komnas HAM pada Senin (27/7/2026), serta Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian HAM pada hari yang sama dengan kunjungan ke ATR/BPN.

    Berkas tersebut memuat persoalan spesifik dari empat perusahaan berbeda. Pertama, terkait sengketa lahan yang berujung pada dugaan kriminalisasi warga yang berhadapan dengan PT Tapian Nadenggan dan PT Agro Indomas.

    Kedua, persoalan ancaman pengambilalihan lahan yang melibatkan PT Globalindo Alam Perkasa.

    Persoalan lainnya adalah sengketa kebun plasma dengan PT Sapta Karya Damai. Warga menuntut pembayaran tagihan dana talangan yang nilainya mencapai Rp69,483 miliar per Januari 2024.

    Tuntutan dari Kotawaringin Timur ini menambah panjang daftar aduan tumpang tindih lahan yang masuk ke kementerian.

    Pada 6 Mei 2026, Wali Kota Subulussalam Rasyid Bancin juga menemui Nusron Wahid untuk melaporkan dugaan pencaplokan lahan warga oleh PT Laot Bangko serta aktivitas PT Sawit Panen Terus di Aceh.

    Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Riau pada akhir April 2026, Nusron turut menyinggung kewajiban penyediaan lahan plasma oleh perusahaan sawit.

    Isu penyediaan plasma beserta sengketa HGU yang beririsan dengan kawasan hutan masih menjadi fokus yang terus dibahas oleh kementeriannya. (ign)

  • Delapan Bulan Pondok Perjuangan: Enam Petani Melawan Anak Usaha Sinar Mas dan Tudingan Putusan Palsu

    Delapan Bulan Pondok Perjuangan: Enam Petani Melawan Anak Usaha Sinar Mas dan Tudingan Putusan Palsu

    SAMPIT, kanalindependen.id – Musi lahir di Sebabi 62 tahun silam. Tubuhnya agak kurus dengan janggut tipis memutih.

    Meski usianya tak muda lagi, pria kelahiran 12 Juli 1964 itu masih sanggup naik motor di boncengan, berjalan lebih seratus meter menembus kebun sawit dengan kontur tanah yang tak rata dan berbukit.

    Dia ikut menunjuk ke arah patok beton bercat hijau yang tertancap bukan di tepi parit, melainkan di tengah hamparan pohon yang buahnya selama dua dekade dipanen perusahaan sawit.

    ”Tempat saya makan itu digarap. Marah, sakit rasanya,” kata Musi.

    Dia mengucapkan kalimat itu pendek tanpa dramatisasi. Lalu diam sejenak.

    Kanal Independen menemui Musi dan lima penggugat lainnya di pondok yang mereka dirikan dekat pintu masuk lahan sengketa, wilayah Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    ”Pondok perjuangan” itu berdiri di antara barisan sawit yang menjulang rapat. Rangkanya dari batang-batang kayu bulat yang dipotong seadanya.

    Terpal membentang menjadi atap. Lantainya papan. Dindingnya juga papan, tetapi tidak terpasang rapat. Antarbilah kayu menyisakan celah selebar telapak tangan di beberapa bagian.

    Dari sela-sela itulah cahaya, angin, dan suara kebun masuk tanpa perlu mengetuk. Tikar terbentang di dalamnya.

    Pakaian bergantung pada tiang penyangga. Galon air minum tersandar di sudut ruangan, sementara tas dan perlengkapan sehari-hari bertumpuk di dekat tempat tidur.

    Selama berbulan-bulan, bangunan sederhana itu tak hanya tempat berteduh. Pondok itu menjadi ruang makan, ruang rapat, tempat berjaga, sekaligus alamat sementara bagi mereka yang memilih bertahan di lahan yang sedang diperebutkan.

    ”Kami hidup lagi kembali ke alam. Seperti zaman dulu lagi,” ujar Musi. Sejumlah pondok yang didirikan delapan bulan lalu itu menjadi hunian Musi dan lima penggugat lainnya.

    Selain harus bertarung dengan dingin malam yang menusuk tulang, mereka juga harus bersiasat melawan nyamuk dengan menyalakan kayu bakar.

    Awal Petaka

    Jauh sebelum hamparan itu berubah menjadi sawit, Musi menanam karet. Dia juga memanen cempedak, durian, dan mangga. Pekerjaan hariannya adalah mengambil kayu, rotan, dan hasil bumi lainnya.

    Sistem lahannya dijalankan secara gotong royong. Bergilir bersama ayahnya dan warga sekitar. “Hari ini untuk saya, besok untuk Sendi,” tuturnya.

    Ketika alat berat perusahaan masuk meratakan lahan sekitar tahun 2005, tanah Musi ikut tergarap. Dia tak berkutik meski ruang hidupnya hilang.

    ”Dulu itu saya enggak berani. Namanya kita baru-baru melihat orang itu kan. Jangankan polisi, melihat satpam saja dulu saya takut,” ujarnya.

    Dua puluh tahun ia pasrah. Sikap diam itu bukan karena mengakui penyerobotan tersebut sah, melainkan karena ia tidak tahu harus berbuat apa.

    Sebagai warga pedalaman, Musi dan rekannya tak punya dokumen dan tidak memiliki perangkat untuk mendokumentasikan apa pun yang menjadi jejak ruang hidupnya.

    ”Dulu belum ada menyimpan HP (handphone),” ujarnya.

    Setelah dua dekade, pemicu keberaniannya bukan pengacara atau aktivis. Lewat layar ponsel, ia melihat berita warga di daerah lain yang berhasil mengambil kembali tanah mereka dari tangan perusahaan.

    ”Ini caranya, ini caranya. Nah, dari itulah saya berkesimpulan sendiri, lalu mengajak teman-teman (untuk mendapatkan kembali hak atas tanah, Red),” katanya.

    Pada Oktober 2025, enam orang ini memulai perjuangannya mendirikan pondok dan portal di lahan yang selama dua dekade mereka tinggalkan karena takut.

    Dari enam kepala keluarga itu, total ada 50 lebih orang yang menjaga lahan tersebut.

    Ironi Singkong dan Gugatan Triliunan Rupiah

    Upaya mempertahankan ruang hidup seluas ratusan hektare itu berujung pada benturan hukum. Sembilan bidang tanah yang disengketakan tersebar di Hulu Sungai Paken.

    Musi mengklaim 30 hektare, begitu pula Kartono S.R.S. dan Sendi. Mulyadi mengklaim 31,4 hektare, Karsi Koleng 30,2 hektare dalam dua bidang, dan Gerakan 27,7 hektare yang terbagi menjadi tiga bidang.

    Total keseluruhannya 179,3 hektare, hampir seluas 252 lapangan sepak bola standar FIFA.

    Alih-alih mendapatkan kembali hak atas tanahnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit melalui Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Spt pada 27 April 2026 justru menyatakan para petani itu sebagai pihak yang bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

    Putusan itu dijatuhkan majelis yang diketuai Qurratul Aini Fikasari, didampingi dua hakim anggota, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, dan Ardhi Radhisshalhan.

    Sidang tingkat pertama tersebut turut merekam langkah PT Tapian Nadenggan yang melayangkan gugatan balik (rekonvensi) senilai Rp5 triliun terhadap para petani.

    Sebagai dasar klaim kerugian materiil dalam rekonvensi, Lukas Sumarsono, Estate Manager Kebun Sei Rindu PT Tapian Nadenggan menyebut aktivitas warga selama dua bulan, Oktober hingga November 2025, mengakibatkan perusahaan kehilangan hasil produksi senilai Rp2,4 miliar.

    Hakim menggugurkan konstruksi angka raksasa ini karena bukti bernomor T-26 yang disodorkan perusahaan dinilai sebatas perkiraan kerugian materiil, bukan kerugian nyata.

    Kendati lolos dari jerat triliunan, keenam petani tersebut tetap dihukum untuk angkat kaki dan membongkar seluruh bangunan pondok mereka.

    Ketimpangan itu terasa kian tajam bila membedah potensi ekonomi lahan sengketa tersebut.

    Berdasarkan simulasi konservatif menggunakan produktivitas referensi 16 ton TBS per hektare per tahun dan harga TBS sekitar Rp3.000 per kilogram berdasarkan penetapan harga Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, areal 179,3 hektare berpotensi menghasilkan nilai produksi TBS kotor sekitar Rp8,6 miliar per tahun.

    Angka itu merupakan estimasi nilai ekonomi berbasis asumsi umum perkebunan sawit, bukan hasil audit keuangan perusahaan.

    Potensi nilai produksi miliaran rupiah tersebut berbanding terbalik dengan kondisi perut warga.

    ”Kami untuk singkong, cabe aja susah sekarang, Pak,” ucap Musi.

    Patok di Tengah Kebun dan Jawaban Perusahaan

    Patok batas yang dipermasalahkan itu berdiri di tengah kebun, bukan di tepian. Fakta keberadaannya turut diuji di ruang sidang.

    Kuasa hukum warga, Sapriyadi, menanyakan langsung kepada Estate Manager Kebun Sei Rindu PT Tapian Nadenggan, Lukas Sumarsono.

    ”Apakah patok HGU berbentuk segi empat bercat hijau itu berada di pinggir parit atau di tengah-tengah kebun?” tanya Sapriyadi.

    ”Di tengah-tengah kebun,” jawab Lukas.

    Keterangan itu disampaikan Sendi dan para penggugat yang mengikuti jalannya persidangan.

    Lukas ketika itu hadir sebagai saksi perusahaan dan tidak disumpah karena pihak warga mengajukan keberatan.

    Warga mengatakan perbedaan cara perawatan tanaman tampak kasat mata di lapangan. Area dalam HGU dikelola rapi tanpa sisa pelepah ketika panen.

    Kondisi sebaliknya terlihat pada area sengketa yang dibiarkan berantakan. Namun, perusahaan tetap memanen di lokasi tersebut.

    ”Kami tahu itu di luar HGU dari patok BPN yang ada di tengah kebun,” kata Sendi.

    Lokasi patok itu berjarak sekitar satu kilometer dari pondok utama. Musi ikut ke lokasi siang itu tanpa sedikit pun keluhan.

    PT Tapian Nadenggan membantah seluruh klaim tersebut dalam jawaban resminya di persidangan.

    Perusahaan yang tercatat sebagai entitas Golden Agri-Resources dari Sinar Mas Group berdasarkan laporan tahunan PT SMART Tbk di Bursa Efek Indonesia itu menegaskan bahwa penguasaan mereka atas seluruh areal, termasuk 179,3 hektare yang disengketakan, bukan lahir dari klaim sepihak melainkan dari serangkaian izin yang diterbitkan pejabat negara yang berwenang dan tidak pernah dicabut.

    Rantai legalitas itu bermula dari izin lokasi yang diterbitkan Bupati Kotawaringin Timur dan Bupati Seruyan sejak 1995 dan 2003, berlanjut ke IUP yang diterbitkan Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2004, kemudian HGU Nomor 12 dan HGU Nomor 29 yang terbit 2005 atas nama PT Mitratama Abadi Makmur selaku pendahulu perusahaan.

    Status ini beralih ke PT Tapian Nadenggan melalui merger 2006 serta balik nama di BPN tahun 2009.

    ”Pemegang hak yang sah atas HGU Nomor 12 dan HGU Nomor 29 adalah Tergugat, dan hingga saat ini tidak pernah dibatalkan, dicabut, maupun dialihkan kepada pihak lain,” demikian posisi perusahaan sebagaimana tercatat dalam putusan.

    Terkait luasan 203,92 hektare yang ditambahkan melalui revisi IUP November 2025, perusahaan menolak tudingan bahwa areal itu bermasalah.

    Dalilnya bertumpu pada hamparan tersebut yang sejak awal sudah masuk dalam cakupan izin lokasi Keputusan Bupati tahun 2003.

    Revisi IUP diklaim bukan sebagai pengakuan kekosongan izin, melainkan penyesuaian administratif sebagai wujud kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berubah.

    Perusahaan menegaskan bahwa jangka waktu pengurusan setiap izin pada instansi yang berwenang tidak memiliki kepastian yang tegas kapan izin tersebut diterbitkan.

    Perusahaan juga menyandarkan argumen pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.985/2022, yang secara eksplisit menyatakan PT Tapian Nadenggan “berhak berada, menempati, dan mengelola serta melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dilepaskan.”

    Terhadap klaim warga soal tanaman karet, rotan, dan cempedak yang digusur tanpa ganti rugi, perusahaan menyatakan dalil itu spekulatif karena tidak didukung foto sebelum kerusakan, peta lokasi tanaman, data produktivitas, maupun citra satelit.

    Pemeriksaan lapangan oleh Majelis Hakim PN Sampit juga sampai ke area sengketa, setelah biaya pemeriksaan setempat Rp5.000.000 dibebankan kepada warga dan masuk dalam biaya perkara.

    Menurut warga di lapangan, pengecekan tersebut tidak pernah mencapai tapak patok HGU.

    PATOK HGU: Sendi (kanan) dan Kartono, penggugat PT Tapian Nadenggan memperlihatkan patok batas HGU yang memisahkan lahan yang mereka klaim. (Gunawan/Kanal Independen)

    Kuasa hukum perusahaan menolak pemeriksaan sampai ke batas HGU dan meminta peninjauan cukup berhenti di sekitar jalan masuk serta pondok. Petugas dari PN Sampit mengikuti permintaan tersebut.

    Seluruh hasil kunjungan lapangan itu terangkum seadanya dalam satu kalimat di halaman 92 putusan.

    ”Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Objek sengketa yang berada di Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana para pihak membenarkan objek yang didatangi oleh Majelis Hakim adalah Objek sengketa dalam perkara a quo,” demikian bunyi putusan itu.

    Tidak ada keterangan tertulis apakah patok terlihat. Catatan verifikasi koordinat tidak dilampirkan, begitu pula penjelasan mengenai seberapa jauh hakim berjalan dari pondok ke dalam kebun.

    Tiga kali warga berusaha mengajak perusahaan duduk bersama sebelum gugatan dilayangkan, tetapi tidak ada respons yang berarti.

    Tidak pernah ada mediasi di tingkat desa maupun kecamatan. Tawaran kebun plasma tidak muncul, apalagi perbincangan mengenai ganti rugi.

    ”Tidak pernah mereka menjanjikan sesuatu,” kata Musi.

    Izin yang Terbit di Tengah Sengketa

    Perkara hukum ini terus bergulir, sementara kepolisian juga menerima aduan. Warga sempat melaporkan kasus sengketa lahan ini ke Polda Kalteng, namun sampai liputan ini dibuat tidak ada penyidik yang datang ke lokasi.

    Musi dan Karsi Koleng tidak pernah dipanggil sebagai saksi. Status penyelidikannya mengambang tak jelas.

    Sebaliknya, sebagian dokumen legalitas yang turut menopang pertimbangan majelis hakim lahir dalam kondisi yang perlu diuraikan.

    Pertimbangan Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 525/1274/PUPKP3/XI/Disbun/2025, tertanggal 4 November 2025, secara eksplisit mengakui bahwa luasan 203,92 hektare yang diusulkan untuk ditambahkan ke dalam areal perusahaan selama ini berada di luar IUP yang berlaku.

    Dokumen tersebut turut mencatat bahwa seluruh area itu sudah ditanami kelapa sawit dengan tahun tanam 2006.

    Fakta administratif ini membuka sebuah pertanyaan tajam: atas dasar legalitas apa hamparan yang sudah ditanami sawit sejak 2006 itu dikelola, jauh sebelum arealnya dimohonkan masuk ke revisi IUP pada 2025?

    Meskipun memuat pengakuan tersebut, Disbun pada prinsipnya tetap merekomendasikan persetujuan penambahan. Sehari kemudian, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko resmi diterbitkan.

    Gugatan warga telah terdaftar di PN Sampit sejak 6 Oktober 2025. IUP revisi ini terbit tepat ketika perkara perdata sedang memanas di pengadilan. Berselang sebulan setelah gugatan didaftarkan.

    ”Yang kami pertanyakan, kenapa revisi IUP itu baru muncul ketika sengketa sudah berjalan dan masyarakat sudah lebih dulu mengklaim lahan tersebut,” kata Sapriyadi kepada wartawan, 8 Mei 2026.

    Pertimbangan majelis hakim di halaman 112-113 mencatat bahwa dokumen PKKPR yang menjadi salah satu fondasi izin hanya menyebut wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan secara umum, tanpa nama desa.

    Adapun IUP OSS Nomor 81201079207420068 menyebut desa-desa secara spesifik: Desa Tangar dan Biru Maju di Kotawaringin Timur, serta Desa Sandul, Durian Kait, dan Terawan di Kabupaten Seruyan.

    Dari dua lapis dokumen itu, hakim menyimpulkan izin tersebut “mencakup Objek sengketa” di Desa Pantap, tanpa satu kalimat pun menjelaskan bagaimana izin yang tidak menyebut nama desa tersebut bisa dianggap mencakup lokasi yang spesifik di sana. Padahal, nama Desa Pantap tidak disebut satu huruf pun dalam daftar lokasi IUP itu.

    Sementara persidangan perdata berlangsung, Ditreskrimsus Polda Kalteng tengah menyelidiki penerbitan IUP revisi tersebut atas dugaan tindak pidana korupsi.

    Penyelidikan itu sudah berjalan lebih dari dua bulan sebelum palu vonis diayunkan pada 27 April 2026. Putusan sama sekali tidak menyebut fakta penyelidikan ini satu kali pun.

    Sebuah dokumen lain dalam persidangan luput mendapat perhatian sebanding dengan bobotnya.

    Bukti T-24 adalah surat bertanggal 7 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Erko Mojra selaku Koordinator Koalisi Masyarakat Pengelola Kebun Sawit Luar Izin di Kawasan Lindung.

    Dalam putusan, Erko Mojra juga tercatat secara resmi sebagai penerima kuasa pendamping warga.

    Perusahaan mengajukan dokumen pendamping warga ini sebagai bukti, dan hakim menggunakannya sebagai landasan untuk menyatakan warga melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena memasuki area sengketa.

    Padahal, dokumen yang disodorkan perusahaan itu sendiri mencantumkan perihal yang sejak awal menempatkan sengketa dalam bingkai klaim: Pemberitahuan Penguasaan Lokasi Tanaman Kelapa Sawit Yang Berada diluar Izin PT Tapian Nadenggan.

    Kontradiksi penggunaan dokumen ini tidak pernah diurai secara memadai dalam pertimbangan putusan.

    Dua dokumen lain berstatus tak biasa turut muncul sebagai pilar keyakinan hakim, yakni surat permohonan survei (T-27) dan permohonan pengukuran kadastral (T-28).

    Keduanya diajukan perusahaan kepada Kanwil BPN Kalimantan Tengah pada 5 Januari 2026.

    Hal ini menandakan bahwa setidaknya dalam deretan bukti yang dibedah dalam putusan, belum ada produk pengukuran akhir dari BPN yang menetapkan batas pasti HGU mencakup objek sengketa.

    Dalam konstruksi putusan, klaim spasial perusahaan atas hamparan 179,3 hektare lebih banyak ditopang dokumen perizinan administratif dan surat permohonan ukur, bukan uraian rinci peta batas faktual yang menjelaskan posisi objek sengketa terhadap HGU.

    Malam Sebelum Putusan dan Klaim Putusan Palsu

    Malam sebelum putusan dibacakan, kabar mengalir kencang di lingkungan warga. Isinya menyalakan harapan besar. Peluang memenangkan gugatan cukup besar.

    Deretan bukti di persidangan dinilai terlalu kuat. Patok HGU di tengah kebun tampak terlalu jelas, dan areal di luar izin terlalu nyata untuk diabaikan begitu saja.

    ”Kalau saya lihat itu dalam persidangan itu, dari segi saksi kami. Ada beberapa orang yang mengatakan 90 persen kami itu menang. Tapi ternyata tidak, tidak memuaskan kami. Justru mengecewakan,” kata Sendi.

    Keesokan harinya, 27 April 2026, putusan diketuk. Arahnya berbalik 180 derajat menabrak harapan semalam.

    Dalam surat resmi bertanggal 16 Mei 2026 yang dikirimkan kepada Kapolri, Kapolda Kalteng, dan jajaran kepolisian di bawahnya, Para Pembanding menyebut putusan PN Sampit itu sebagai putusan palsu.

    Dasar kemarahan warga mengerucut pada satu hal. Persidangan pembacaan putusan digelar via e-court, dan pihak warga tidak hadir secara fisik di PN Sampit.

    Namun, naskah putusan memuat kalimat yang menyatakan bahwa sidang “dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya.”

    Berbekal klaim keterangan tidak benar tersebut, mereka meminta Kapolri hingga Kapolsek memproses para hakim dan panitera pengganti.

    Dalam praktik e-court, kehadiran para pihak memang tidak diwajibkan secara fisik.

    Persidangan dijalankan sepenuhnya secara elektronik dan notifikasi dikirim lewat sistem peradilan.

    Kendati demikian, frasa “dihadiri oleh para pihak” yang tercetak resmi dalam teks putusan tanpa ada penjelasan menyertai bahwa itu merujuk pada kehadiran elektronik, telah membuka ruang tafsir yang wajar untuk dipersoalkan oleh para pencari keadilan.

    ”Entah apakah ada permainan, kita enggak tahu. Apakah orang ada main atau apa, kita kan enggak tahu. Kita tidak bisa menuduh, kan. Tidak ada bukti (adanya permainan),” ujar Sendi.

    Deru Mesin Mendahului Hukum

    Pada 13 Mei 2026, alat berat masuk mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selembar surat eksekusi pun tidak pernah ditunjukkan kepada warga.

    Tidak ada aparat negara yang mendampingi, melainkan murni pergerakan sekuriti perusahaan yang dikawal sejumlah orang berseragam loreng.

    Langkah banding sudah diajukan kuasa hukum warga pada 28 April 2026, tepat sehari setelah putusan dibacakan. Secara hukum, perkara perdata ini belum berstatus berkekuatan hukum tetap.

    Amar putusan nomor 5 sendiri menyatakan warga dihukum meninggalkan lahan “secara sukarela segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.”

    Syarat mengikat itu belum terpenuhi ketika mesin ekskavator menyala menerobos kebun.

    ”Tidak ada kami yang mau mukul apa. Kita cuma dorong-dorong supaya alat beratnya keluar. Jalan itu jalan usaha tani kami, sudah ada sebelum perusahaan masuk,” kata Musi.

    Hari itu, warga berhasil memukul mundur alat berat. Pondok kayu mereka masih berdiri menantang waktu.

    Perkara perdata ini kini berada dalam ranah Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Musi belum beranjak seinci pun dari pondoknya.

    Begitu juga lima petani lainnya. Mereka enggan menghabiskan waktu membicarakan kemungkinan kalah di tingkat banding dengan kalimat yang panjang.

    ”Yakin menang. Karena di luar HGU,” kata Musi.

    Kalimat keyakinan itu diucapkan tanpa elaborasi lebih jauh. Bentuknya sama seperti kalimat mengenai rasa sakit yang ia simpan rapat selama dua dekade. Pendek. Tidak dramatis.

    Tepat pada area luar pondok, deretan pohon sawit berumur 18 hingga 20 tahun berdiri rapat mendekati masa replanting.

    Buahnya dipanen rutin dua kali sebulan oleh pihak yang sampai detik ini mengantongi izin operasional yang lahir di tengah pusaran sengketa, bersandar pada selembar rekomendasi yang justru mencatat pohon-pohon itu sudah ditanam belasan tahun sebelum arealnya resmi dimohonkan masuk ke revisi IUP. (ign)

  • Pemkab Kotim Mediasi Klaim Lahan dengan Empat Perusahaan Sawit, Dua Perusahaan Tolak Ganti Rugi Ulang

    Pemkab Kotim Mediasi Klaim Lahan dengan Empat Perusahaan Sawit, Dua Perusahaan Tolak Ganti Rugi Ulang

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memfasilitasi mediasi antara masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan dengan empat perusahaan perkebunan kelapa sawit.

    Dalam pertemuan tersebut, PT Borneo Sawit Persada (BSP) dan PT Suka Jadi Sawit Mekar (SSM) secara tegas menolak tuntutan ganti rugi karena menganggap objek lahan yang dipersoalkan telah pernah diselesaikan melalui pembayaran sebelumnya, sementara klaim terhadap PT Karya Makmur Bahagia (KMB) masih menunggu verifikasi lapangan.

    Mediasi yang dipimpin Asisten I Setda Kotim Waren itu mempertemukan perwakilan masyarakat yang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Uluh Desa Kalimantan Tengah (LSM Pudka) dengan pihak perusahaan. Empat perusahaan yang menjadi objek pembahasan yakni PT BSP, PT SSM, PT KMB, dan PT Buana Adithama (BAT).

    Waren menjelaskan, pemerintah daerah hadir sebagai fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak dan mendengarkan tuntutan masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas lahan yang saat ini berada di dalam areal perusahaan.

    ”Ini pembahasan terkait klaim lahan oleh warga masyarakat yang dikuasakan kepada Pak Iyan Bajau selaku LSM Pudka untuk melakukan fasilitasi dan mediasi dengan pihak perusahaan. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan mediasi sehingga klaim-klaim warga itu dan tuntutan mereka terhadap perusahaan bisa kita dengarkan bersama,” kata Waren saat diwawancarai Kanal Independen di Ruang Kerjanya usai pertemuan berakhir, Rabu (3/6/2026).

    Dari hasil penelaahan sementara ditemukan bahwa sebagian objek lahan yang dipersoalkan ternyata telah melalui proses penyelesaian pada tahun-tahun sebelumnya.

    ”Dari hasil itu ternyata ada beberapa hal yang memang sudah pernah diganti rugikan. Sehingga klaim-klaim tersebut tidak bisa dilakukan ganti rugi beberapa kali. Klaim itu tidak bisa terpenuhi karena sebelumnya sudah pernah dilakukan upaya ganti rugi,” terang Waren.

    Waren menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan PT BSP dan PT SSM bukan persoalan baru. Kedua perusahaan tersebut sebelumnya telah menjalani proses mediasi baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

    Bahkan menurut pihak perusahaan, pembayaran ganti rugi atas lahan yang diklaim telah dilakukan kepada pihak yang pada saat itu mengajukan klaim.

    ”PT BSP dan PT SSM itu sudah pernah dilakukan mediasi di tingkat kabupaten. Sebelumnya juga sudah pernah dilakukan mediasi dan sudah pernah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat,” katanya.

    Namun dalam perkembangannya muncul pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan menyatakan belum pernah menerima pembayaran.

    ”Sebetulnya klaim itu ada pihak lain yang mengklaim setelah sebelumnya dibayarkan. Mereka merasa bahwa mereka belum pernah menerima ganti rugi. Jadi yang satu sudah mengklaim dan dibereskan, ternyata ada lagi yang mengklaim di atas objek yang sama,” jelasnya.

    Dari pertemuan mediasi yang berlangsung cukup lama tersebut, perusahaan terkait mengaku telah memiliki dokumen dan bukti pembayaran yang pernah dilakukan kepada pihak pengklaim sebelumnya.

    ”Mereka sudah melakukan itu dan ada di dokumen mereka. Itu juga sudah pernah dirapatkan sebelumnya untuk mediasi di tahun-tahun sebelumnya,” ujar Waren.

    Khusus PT BSP, perusahaan menegaskan tidak bersedia lagi melakukan pembayaran ganti rugi atas objek yang sama.

    ”Tadi pihak BSP menegaskan tidak mau lagi melakukan ganti rugi karena sudah pernah diganti. Mereka dipersilakan kalau mau bernegosiasi di luar forum rapat karena perwakilan yang datang belum bisa mengambil keputusan dan masih harus menunggu pimpinan yang lebih tinggi,” katanya.

    Sikap serupa juga disampaikan PT SSM yang menyatakan persoalan tersebut telah pernah diselesaikan.

    Meski demikian, dalam pertemuan itu LSM Pudka tetap mendorong adanya perhatian dari perusahaan kepada masyarakat yang mengajukan klaim.

    ”LSM Pudka berusaha mendorong apakah masih ada kemungkinan perusahaan memberikan bantuan lain, misalnya tali asih atau bentuk bantuan lainnya sehingga masyarakat merasa hak mereka tetap diperhatikan,” ujar Waren.

    Klaim Supian RDT Seluas 248 Hektare

    Salah satu klaim yang mencuat dalam mediasi berasal dari Supian Rugat Daun Tumun (RDT), warga Kecamatan Telawang yang mempermasalahkan lahan di wilayah PT SSM.

    Supian mengaku telah memperjuangkan persoalan tersebut selama kurang lebih 17 tahun, namun belum memperoleh penyelesaian yang dianggap adil.

    ”Saya mengurus sendiri selama kurang lebih 17 tahun tidak ada hasil sama sekali. Jawaban perusahaan itu selalu berbelit-belit. Padahal lahan kami itu sah dan kami punya legalitas yang jelas,” kata Supian.

    Ia mengklaim memiliki lahan seluas 248,29 hektare yang kini telah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan.

    Menurut Supian, sebelum digarap perusahaan, lahan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat karena terdapat kebun karet, jelutung, dan berbagai hasil hutan lainnya.

    ”Di lahan tersebut sebelum digarap perusahaan ada tanaman tumbuh seperti karet dan jelutung. Sekarang habis digarap sehingga mata pencaharian kami tidak ada,” ujarnya.

    Supian menolak anggapan bahwa lahan yang diklaimnya telah selesai diganti rugi.

    Menurut dia, pembayaran yang pernah dilakukan perusahaan diberikan kepada pihak lain yang bukan pemilik sebenarnya.

    ”Katanya sudah diganti rugi, tapi digantinya ke orang lain, bukan kepada yang punya hak dan legalitas,” tegasnya.

    Dia berharap Bupati Kotim Halikinnor dapat turun tangan untuk membantu penyelesaian sengketa tersebut.

    ”Kami minta kepada Bupati selaku kepala daerah Kotawaringin Timur bisa menekan perusahaan untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan kami yang seluas 248,29 hektare,” katanya.

    PT KMB Menunggu Verifikasi Lapangan

    Sementara itu, klaim terhadap PT KMB masih belum memasuki tahap penyelesaian karena menurut pemerintah daerah kasus tersebut belum pernah dimediasi di tingkat kabupaten.

    Waren mengatakan objek lahan yang dipersoalkan di wilayah PT KMB mencapai hampir 10 hektare.

    ”Yang diklaim itu hampir 10 hektar. Untuk KMB ini masih dalam proses dan masih berjalan,” katanya.

    Sebelumnya persoalan tersebut telah dibahas di tingkat kecamatan, namun belum mencapai kesepakatan sehingga dilimpahkan ke pemerintah kabupaten.

    Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan analisis data serta verifikasi lapangan sebelum menentukan langkah lanjutan.

    ”Nanti masih ada tindak lanjutnya. Perlu lagi kami analisis data yang ada, kemudian melakukan cek lapangan, baru dirapatkan kembali untuk mengambil langkah-langkah solusi terbaik, baik untuk perusahaan maupun masyarakat,” ujarnya.

    Namun rencana verifikasi ulang tersebut mendapat tanggapan dari Ketua LSM Pudka Kalimantan Tengah, Iyan Bajau.

    Menurutnya, lokasi yang dipersoalkan sebelumnya telah beberapa kali dilakukan pengecekan bersama pemerintah kecamatan.

    ”Kami bersama Camat Antang Kalang sudah cek. Fotonya ada, dokumentasi kami lengkap. Kalau sekarang masih mau dijadwalkan cek lapangan ulang, berarti percuma saja camat kemarin hadir di sana,” katanya.

    Sementara itu, Iyan Bajau menegaskan dirinya menerima kuasa dari empat kelompok masyarakat yang berasal dari Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, Cempaga dan Telawang.

    Masing-masing berhadapan dengan PT KMB, PT BAT, PT BSP dan PT SSM.

    Ia menyebut tuntutan utama seluruh kelompok masyarakat tersebut adalah pembayaran ganti rugi atas lahan yang mereka yakini sebagai milik sah.

    ”Ganti rugi. Kami minta ganti rugi, bukan tali asih, bukan kompensasi. Karena para pemilik ini adalah pemilik asli dan riil pemilik awal,” tegasnya.

    Menurut Iyan, persoalan yang dihadapi masyarakat berawal dari pembayaran ganti rugi yang menurut perusahaan telah dilakukan kepada pihak lain.

    ”Pihak perusahaan menjawab bahwa mereka sudah mengganti rugi tanah yang diklaim itu, tetapi kepada pihak yang bukan pemilik asal. Pemilik asalnya ya mereka-mereka ini,” ujarnya.

    Iyan juga mengungkapkan bahwa sebelum mediasi berlangsung pihaknya sempat merencanakan aksi unjuk rasa di depan Polres Kotim.

    Namun, rencana tersebut ditunda setelah adanya komunikasi yang menjanjikan fasilitasi penyelesaian dengan pemerintah daerah.

    Selain itu, Iyan menyayangkan tidak hadirnya Bupati Kotim dalam mediasi tersebut. Menurutnya, masyarakat berharap kepala daerah turun langsung menangani persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

    ”Kami berharap bupati yang hadir karena masyarakat ingin mendengar langsung sikap kepala daerah terhadap persoalan ini,” katanya.

    PT BAT Belum Dibahas

    Dalam mediasi tersebut, PT BAT tidak menghadiri pertemuan sehingga pembahasan tidak dapat dilakukan secara rinci.

    ”BAT tadi tidak hadir, jadi tidak dibahas secara rinci lagi, meskipun sebelumnya sudah pernah juga kita mediasi di sini,” kata Waren.

    Hingga pertemuan berakhir belum tercapai kesepakatan antara para pengklaim dan pihak perusahaan. PT BSP dan PT SSM tetap berpegang teguh bahwa objek lahan yang dipersoalkan telah pernah diselesaikan melalui pembayaran ganti rugi sebelumnya dan denyan tegas menolak ganti rugi ulang.

    “Hasil kesimpulan mediasi, dua perusahaan yaitu PT BSP dan PT SSM tetap menolak membayar ganti rugi ulang karena mereka mengaku sudah membayar biaya ganti rugi. Sementara klaim terhadap PT KMB akan ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan, sedangkan pembahasan dengan PT BAT akan dijadwalkan kembali karena pihak perusahaan tidak hadir dalam mediasi tersebut,” tandasnya. (hgn)

  • Evolusi Operasi Pencurian Sawit di Kotim: Manuver Kelotok dan Jejak Pelat Palsu

    Evolusi Operasi Pencurian Sawit di Kotim: Manuver Kelotok dan Jejak Pelat Palsu

    SAMPIT, kanalindependen.id – Cahaya senter menyapu celah pelepah sawit di Blok I29 Divisi 13, menembus gelap area perkebunan PT Sapta Karya Damai (SKD) Natai Baru.

    Empat siluet bergerak tanpa suara. Dua egrek berayun meruntuhkan tandan buah segar, dua angkong bergerak memindahkan hasilnya menuju perbatasan blok. Di sungai, dua perahu kelotok sudah menunggu.

    Ritme komplotan ini pecah ketika tim patroli keamanan menyergap mendadak dari kegelapan.

    Tiga pelaku melarikan diri menembus rimbunnya kebun. Satu rekannya, Nurhadi alias Eca (33), gagal lolos dan diringkus malam itu juga, 24 Mei 2026.

    Keesokan paginya, 25 Mei, Nurhadi diserahkan ke Polres Kotim. Bukti kejahatan ikut disita, yakni 46 janjang sawit seberat 700 kilogram, dua perahu kelotok, satu egrek, satu tojok, dan dua angkong.

    Turut diamankan satu lembar nota timbangan dari Peron CV. Mitra Arizon Driesindo bertanggal 25 Mei 2026, yang mencantumkan berat netto 700 kilogram.

    Satu bulan sebelumnya, pola terorganisir serupa juga terekam di Estate Sungai Binti PT Agro Bukit.

    Berdasarkan kronologi yang diungkap Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Resky Maulana Zulkarnain dalam konferensi pers Sabtu (30/5/2026), menjelang pukul 19.00 WIB pada 9 April 2026, petugas pos keamanan mencegat sebuah mobil Daihatsu Sigra cokelat metalik yang berusaha keluar dari areal perkebunan.

    Kendaraan tersebut memuat 600 kilogram sawit, terbagi dalam 20 karung brondolan dan 6 janjang TBS yang raib dari Blok E37/E38.

    Mobil operasional ini menggunakan pelat nomor palsu (KH 1311 UT) untuk mengelabui pantauan pos jaga. Dua pria di dalamnya, Kuwat Hidayat (27) dan Hendra Kirana (27), langsung diamankan.

    ”Modus dilakukan dengan cara mengambil tanpa izin dari pihak perusahaan PT Agro Bukit, kemudian hasil tersebut rencananya akan dijual guna memperoleh keuntungan untuk diri sendiri,” kata Resky.

    Rentetan kasus ini mencerminkan pergeseran pola pencurian sawit yang sudah lama menjadi perhatian aparat.

    Selama ini, pencurian sawit di Kotim identik dengan aksi sporadis. Satu atau dua orang menyusup pada malam hari, memotong beberapa janjang, lalu memikulnya ke pengepul terdekat.

    Penangkapan Kuwat dan Nurhadi membongkar level operasi yang terorganisir. Kendaraan berpelat palsu disiagakan, peran lapangan dibagi ketat, dan jalur air dieksploitasi sebagai rute pelarian. Peron distribusi bahkan sudah menunggu hasil jarahan sebelum fajar.

    Sementara itu, data Polres Kotim sebelumnya memperlihatkan lonjakan kriminalitas sektor perkebunan dari 52 kasus pada 2024 menjadi 85 kasus sepanjang 2025.

    Nilai kerugian materiel melonjak dari Rp317 juta menjadi lebih dari Rp668 juta, diiringi peningkatan volume sawit sitaan hingga dua kali lipat.

    Kini, Kuwat, Hendra, dan Nurhadi dijerat Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 477 ayat (1) huruf g UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman tujuh tahun penjara. Tiga pelaku yang kabur dari Blok I29 malam itu belum tertangkap. Penyelidikan masih berlanjut. (ign)

  • Mediasi Disbun Kalteng Sepakati Proses Plasma Tumbang Sapiri, Eksekusi Beralih ke Pemkab Kotim

    Mediasi Disbun Kalteng Sepakati Proses Plasma Tumbang Sapiri, Eksekusi Beralih ke Pemkab Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Setelah lebih dari setahun berproses di berbagai tingkat mediasi, sengketa kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) 20 persen antara warga Desa Tumbang Sapiri dan PT Karya Makmur Abadi (KMA) memasuki babak baru.

    Mediasi yang difasilitasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah itu menyepakati penyelesaian hak plasma warga akan dilimpahkan secara teknis kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Dokumen notulensi kesimpulan rapat mencatat posisi riil penyaluran plasma perusahaan.

    Dari total realisasi kewajiban seluas 1.813,78 hektare atau 18,65 persen yang tersebar di lima kelompok, warga Desa Tumbang Sapiri yang tergabung dalam Koperasi Produsen Dayak Misik secara eksplisit dicatat “belum diakomodir”.

    ”Notulen itu menjadi landasan pelimpahan penyelesaian ke tingkat kabupaten,” kata Antoni, Ketua Koperasi Dayak Misik, Selasa (26/5/2026).

    Antoni membenarkan pergeseran kewenangan eksekusi tersebut. Menurutnya, pertemuan di provinsi menghasilkan komitmen awal yang baik dari perusahaan.

    ”Hasil dari provinsi kemarin positif. Perusahaan akhirnya bersedia merealisasikan plasma di bawah Koperasi Dayak Misik,” kata Antoni.

    ”Saya sudah kirim surat ke Pemkab Kotim untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

    Surat permohonan mediasi lanjutan bernomor 003/Kop-P-DMTS/DS/TS/V/2026 itu ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Daerah pada 18 Mei 2026.

    Salinan surat turut dikirimkan ke Camat Mentaya Hulu, Danramil 1015-08, Kapolsek Mentaya Hulu, dan Kepala Desa Tumbang Sapiri.

    Dokumen kesimpulan rapat provinsi mengamanatkan pemerintah daerah setempat untuk menangani penyelesaian dengan pendekatan luas wilayah administrasi desa secara proporsional, melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, dan melaporkan hasilnya kembali kepada Gubernur Kalimantan Tengah.  (ign)

  • Aksi Ratusan Warga Dayak: Sekuriti Tapian Nadenggan Tinggalkan Lokasi Sengketa Desa Pantap

    Aksi Ratusan Warga Dayak: Sekuriti Tapian Nadenggan Tinggalkan Lokasi Sengketa Desa Pantap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Barikade manusia berhadapan langsung dengan petugas pengamanan korporasi pada kawasan Sei Rindu Estate, Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, Kotawaringin Timur, Senin (25/5/2026).

    Ratusan anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah turun merapatkan barisan ke lokasi sengketa.

    Demonstrasi yang sebelumnya telah tersurat resmi ke kepolisian ini berjalan sesuai rencana, meski suhu ketegangan sempat memanas saat kedua kubu berhadap-hadapan.

    Manajemen PT Tapian Nadenggan, jejaring Sinar Mas Group, sempat duduk bersama perwakilan warga dalam sebuah forum mediasi.

    Menurut Erko Mojra, penanggung jawab aksi sekaligus Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Provinsi Kalimantan Tengah yang juga koordinator aksi, Camat Mentaya Hulu, Kapolsek Mentaya Hulu, serta Kapolsek Telawang turun tangan langsung memfasilitasi perundingan tersebut.

    Tuntutan warga di antaranya, seluruh personel sekuriti perusahaan harus angkat kaki dari lokasi objek sengketa.

    Pihak manajemen menolak tuntutan tersebut. Perusahaan bersikeras mempertahankan pasukan pengamanannya untuk tetap berjaga di lapangan. Perundingan buntu dan kesepakatan urung tercapai.

    Kebuntuan meja mediasi membuat massa mengambil sikap tegas. Mengantongi keyakinan hukum atas status lahan yang sedang disengketakan, warga secara langsung meminta barisan pengamanan korporasi untuk segera meninggalkan area tersebut.

    ”Karena pertemuan dengan pihak manajemen PT Tapian Nadenggan tidak mendapatkan kesepakatan, maka kami mengambil sikap dan tindakan tegas mengeluarkan seluruh sekuriti yang masih berjaga di lokasi sengketa,” kata Erko.

    Menghadapi tekanan ratusan massa, barisan pengamanan perusahaan meninggalkan lokasi sengketa secara sukarela.

    ”Ketika kami minta agar seluruh sekuriti perusahaan yang berjaga keluar dari lokasi, mereka keluar sendiri tanpa ada perlawanan. Mereka memahami bahwa akan terjadi bentrokan apabila tidak keluar dari lokasi,” tegas Erko.

    Erko menambahkan, tuntutan pengosongan lahan ini memiliki pijakan hukum yang konsisten dipegang oleh warga semenjak perkara bergulir.

    Perusahaan tidak memiliki hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) atas lokasi objek sengketa.

    Ketiadaan HGU secara otomatis menggugurkan dasar legalitas sekuriti perusahaan untuk menduduki dan berjaga pada areal tersebut.

    Sikap tegas warga ini sejalan dengan temuan laporan Kanal Independen sebelumnya.

    Menelaah lima dokumen perizinan yang menjadi landasan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Spt tertanggal 27 April 2026, tidak satu pun dari lembaran tersebut mencantumkan Desa Pantap sebagai lokasi perlindungan izin PT Tapian Nadenggan. Berkas banding perkara perdata ini tengah berproses menuju Pengadilan Tinggi Palangka Raya. (ign)

  • Hantaman Kebijakan Ekspor: Harga Sawit Terjun Bebas, Kadin Kotim Serukan Sinergi Selamatkan ”Emas Hijau” Petani

    Hantaman Kebijakan Ekspor: Harga Sawit Terjun Bebas, Kadin Kotim Serukan Sinergi Selamatkan ”Emas Hijau” Petani

    SAMPIT, kanalindependen.id – Gelombang kecemasan kini tengah melanda petani sawit swadaya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Hanya dalam hitungan hari pasca pengumuman tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani langsung terjun bebas hingga menyentuh angka kritis di bawah Rp2.000 per kilogram.

    Menanggapi situasi tersebut, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kotim Susilo blak-blakan mengungkap dampak domino kebijakan pusat yang kini mulai menekan rantai pasok sawit paling bawah di daerah.

    Dia mendesak pemerintah daerah, DPRD, perusahaan besar swasta (PBS), hingga pelaku usaha sawit untuk segera membangun sinergi guna mencegah kondisi ini berkembang menjadi krisis ekonomi regional.

    ”Setelah adanya pidato Bapak Presiden Prabowo terkait dibukanya pintu ekspor sumber daya alam melalui satu pintu BUMN, ini membuat kecemasan bagi dunia usaha yang selama ini melakukan ekspor. Imbasnya harga tandan buah segar sawit turun sangat tajam,” ujar Susilo, baru-baru ini.

    Strategi tata kelola perdagangan baru yang digagas pemerintah pusat tersebut pada dasarnya mewajibkan seluruh ekspor komoditas SDA strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan komoditas lainnya disalurkan melalui satu pintu BUMN khusus.

    Meski kebijakan ini ditargetkan baru akan berlaku penuh pada 1 Januari 2027 dengan tujuan untuk memperbaiki pengawasan, mencegah praktik curang seperti under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan devisa negara, namun riak psikologis pasar di tingkat petani sudah lebih dulu mengguncang sektor usaha, terutama di daerah Kotim sebagai salah satu kabupaten penghasil sawit terbesar di Kalteng.

    Susilo mengatakan, saat ini dunia usaha merespons kebijakan tersebut dengan penuh kekhawatiran karena selama ini sektor ekspor dijalankan secara mandiri oleh perusahaan swasta.

    Ketidakpastian pola transisi membuat pasar bergerak liar dan berdampak langsung terhadap harga sawit di tingkat pabrik.

    Dia menyebut harga TBS di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) yang sebelumnya hampir menyentuh Rp3.000 per kilogram, kini anjlok ke kisaran Rp2.500 hingga Rp2.550 per kilogram hanya dalam waktu singkat.

    ”Bahkan di pengepul atau di tengkulak itu, harganya jauh lebih murah, yaitu berkisar antara Rp2.000 atau bahkan di bawah itu. Mengingat harga industri yang sangat tinggi, bagi dunia usaha ini sangat memprihatinkan,” katanya.

    Meski demikian, Susilo mengaku memahami langkah pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi menjaga kestabilan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

    ”Tetapi kita sebagai pengusaha, ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan sistem ekonomi yang ada di Indonesia,” lanjutnya.

    Pengepul Terpaksa Naikkan Potongan Operasional

    Anjloknya harga di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) membuat mata rantai perdagangan sawit di bawahnya ikut terguncang.

    Susilo menjelaskan, selama harga pabrik berada di kisaran Rp3.000 per kilogram, pengepul biasanya hanya mengambil margin operasional sekitar Rp350 per kilogram.

    Namun, ketika harga jatuh ke angka Rp2.500, skema tersebut tidak lagi mampu menutup biaya operasional lapangan.

    ”Kalau hanya mengambil keuntungan Rp350 atau kurang lebih Rp360–Rp370 itu hanya habis untuk operasional,” jelas Susilo.

    Pengepul kini terpaksa menaikkan potongan operasional dan keuntungan hingga lebih dari Rp400 sampai Rp500 per kilogram untuk menutup biaya armada angkut, logistik lapangan, hingga kebutuhan teknis lainnya.

    ”Pengepul harus membeli harga jauh dari harapan itu ke petani, yaitu pengepul mengambil overhead kurang lebih Rp500 per kilogram untuk operasional dan plus keuntungan. Wajar, namanya pengepul sebagai pemilik modal,” ujarnya.

    Kondisi tersebut akhirnya membuat harga beli TBS di tingkat petani swadaya makin tertekan, terutama di wilayah pedalaman yang akses distribusinya cukup sulit.

    Ancaman Penolakan Buah Milik Masyarakat

    Situasi semakin mengkhawatirkan setelah muncul fenomena sejumlah perusahaan perkebunan yang mulai membatasi bahkan menolak menerima TBS milik masyarakat.

    ”Apalagi saat ini banyak perkebunan yang sudah mulai tidak menerima TBS milik masyarakat. Ini yang akan menjadi PR kita yang perlu kita bicarakan bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan DPRD, dengan pelaku usahanya, PBS-nya, perkebunan kelapa sawitnya, supaya menjadi sinergi yang lebih baik,” tegas Susilo.

    Fenomena ini dinilai sangat berbahaya karena sawit merupakan komoditas yang harus segera diolah.

    Jika terlambat masuk pabrik, kualitas buah akan turun drastis dan berimbas langsung terhadap harga jual petani.

    Karena itu, Kadin Kotim mendesak adanya ruang dialog cepat antara pemerintah daerah, DPRD, perusahaan sawit, asosiasi petani, hingga pelaku usaha pengumpul sawit untuk mencari solusi bersama.

    Langkah tersebut dinilai penting agar gejolak harga tidak terus berlarut dan memicu efek ekonomi yang lebih luas di daerah.

    Sawit Tetap Jadi ”Emas Hijau” Penopang Ekonomi

    Di tengah kondisi yang membuat petani resah, Susilo tetap mencoba menyuarakan optimisme.

    Dia menegaskan, sawit masih menjadi ”emas hijau” yang menopang ekonomi masyarakat dan menjadi sektor unggulan di daerah.

    ”Saya selaku Ketua Kadin Kotim menyikapi dan prihatin atas fenomena saat ini. Namun bagi petani, sawit adalah emas hijau yang saat ini menjadi primadona yang didamba-dambakan pada sistem ekonomi berkelanjutan,” kata Susilo.

    Ia tidak menampik bahwa penurunan harga dalam beberapa hari terakhir membuat banyak petani mulai was-was, terutama terkait keberlanjutan perawatan kebun dan biaya produksi.

    ”Dengan harga yang sangat turun, ini menimbulkan rasa was-was bagi petani sawit untuk melangkah lebih jauh,” ucapnya.

    Meski begitu, Susilo berharap petani tetap bertahan dan percaya kondisi ini dapat dilalui bersama melalui kolaborasi semua pihak.

    ”Tapi percayalah, insya Allah, segala sesuatunya ada hikmah dan manfaatnya bagi petani Indonesia, khususnya di Kotim agar bisa menjadi petani yang maju, petani yang bermartabat, petani yang hebat untuk membangun perekonomian di daerah Kotim lebih baik lagi ke depannya,” katanya.

    Biaya Tidak Turun, Pupuk Kian Mahal

    Sementara itu, sejumlah petani sawit swadaya di Kotim mengaku langsung merasakan tekanan itu sejak pekan lalu, bersamaan dengan munculnya kebijakan baru pemerintah.

    Beny, petani sawit asal Kecamatan Cempaga Hulu, mengatakan penurunan harga yang diterimanya terjadi sangat cepat. Ia menyebut selisih antara harga di tingkat pabrik dengan yang sampai ke tangan petani melalui jalur pengepul bisa mencapai sekitar Rp800 per kilogram.

    ”Kalau lewat pengepul, selisihnya bisa sampai Rp800 per kilogram. Jadi yang diterima petani lebih rendah,” katanya.

    Sementara itu, beban operasional kebun tidak ikut menyesuaikan. Beny menyebut biaya sekali pemupukan menggunakan urea, RP, dan KCl bisa menghabiskan sekitar Rp3 juta per hektare, dan harga pupuk justru cenderung naik belakangan ini.

    Kondisi itu memaksanya memangkas pemupukan hingga 50 persen demi menekan pengeluaran. Langkah darurat yang ia akui berisiko terhadap produktivitas ke depan.

    ”Kalau pemupukan dikurangi, produksi pasti turun. Tapi sekarang petani juga bingung karena biaya tinggi sementara harga rendah,” ujarnya. (hgn/ign)

  • Dua Warga Tumbang Kaminting Kotim Ditahan, Warga Blokir Akses Perkebunan Sawit

    Dua Warga Tumbang Kaminting Kotim Ditahan, Warga Blokir Akses Perkebunan Sawit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sejumlah armada truk pengangkut tandan buah segar (TBS) milik PT Agro Wana Lestari (AWL) terhenti.

    Akses jalan utama perusahaan ditutup warga Desa Tumbang Kaminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, sejak Selasa (19/5/2026).

    Pemblokiran jalur urat nadi perusahaan ini merupakan reaksi langsung atas penangkapan dua warga desa oleh aparat kepolisian sehari sebelumnya.

    Kedua warga tersebut ditahan pada 18 Mei 2026 saat berada di area lahan yang statusnya masih disengketakan.

    Menurut perwakilan warga, Bony, lahan tersebut diklaim sebagai milik keluarga mereka dengan bermodalkan segel tanah dan berkas pengurusan administrasi yang tercatat sejak 2012.

    Warga menyatakan mereka beraktivitas di lokasi tersebut setelah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan, tanpa menunggu respons balik.

    ”Sebelum kejadian, dua warga ini sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada perusahaan bahwa mereka akan melakukan aktivitas di lahan tersebut sebagai bentuk administrasi dan itikad baik,” kata Bony, Sabtu (23/5/2026).

    Langkah itu berujung pada penindakan. Aparat kepolisian yang bertugas di area perusahaan langsung membawa kedua warga ke Sampit sesaat setelah mereka tiba di lokasi sengketa.

    Penindakan aparat ini menuai protes karena pihak desa menilai prosesnya berjalan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah desa maupun Polsek Kuayan.

    ”Warga menilai penangkapan ini seperti hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujarnya.

    Satu hari pascapenahanan, kepala desa bersama warga mendatangi kantor PT AWL guna meminta penjelasan.

    Pertemuan berujung buntu. Pimpinan perusahaan sedang tidak berada di tempat, sementara perwakilan yang menerima warga tidak memiliki kapasitas pengambil keputusan. Kegagalan komunikasi ini memicu aksi penutupan akses secara penuh.

    Pihak perusahaan sempat bermanuver menggunakan jalur alternatif untuk mengeluarkan hasil panen.

    Manuver ini digagalkan warga yang kembali memblokir rute tersebut. Satu unit truk pengangkut sempat ditahan massa, sebelum aparat kepolisian tiba di lokasi untuk menenangkan situasi.

    Pertemuan lintas sektor yang melibatkan unsur kecamatan, pemerintah desa, dan humas perusahaan kemudian digelar.

    Rapat koordinasi ini tetap gagal mencapai titik temu. Warga bersikeras menyodorkan empat tuntutan utama: pencabutan laporan polisi, pembebasan tanpa syarat kedua warga, penghentian angkutan TBS dari lahan sengketa hingga ada putusan hukum tetap, serta kewajiban perusahaan memberi tahu pemerintah desa jika ada penindakan hukum lanjutan.

    ”Mereka hanya meminta agar penutupan dihentikan, tetapi keluarga dari dua warga yang ditahan dan seluruh masyarakat Desa Tumbang Kaminting tidak mau membuka akses jalan. Kalau perusahaan mencabut tuntutan terhadap dua orang ini, maka kami siap membuka jalan kembali,” tegas Bony.

    Warga menyertakan ultimatum lanjutan. Apabila dua orang yang ditahan tidak segera dibebaskan, massa merencanakan penghentian paksa operasional pabrik kelapa sawit PT AWL sekaligus menggelar panen massal di atas lahan sengketa tersebut.

    Persoalan Struktural Plasma

    Riwayat sengketa lahan ini merupakan rentetan dari persoalan struktural yang lebih besar.

    Muara masalahnya mengarah pada klaim warga terkait kewajiban plasma yang belum direalisasikan penuh oleh PT AWL, khususnya untuk luasan area yang masuk wilayah Desa Tumbang Kaminting.

    Ketegangan serupa di lahan yang sama pernah terjadi pada Mei 2025. Saat itu, aktivitas produksi PT AWL juga dihentikan paksa oleh warga, namun janji mediasi dari perusahaan gagal terealisasi.

    Tuntutan hak plasma juga disuarakan oleh sekitar 315 warga Desa Tumbang Sangai pada Maret 2023 yang menuntut alokasi 20 persen.

    Berdasarkan dokumen induk usaha PT AWL, Goodhope Asia Holdings Ltd, kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) awal 2023, Desa Tumbang Kaminting secara administratif tercatat dalam daftar delapan desa sasaran pengembangan plasma seluas 2.226,96 hektare.

    Dokumen ini telah melewati verifikasi lapangan auditor SGS Indonesia pada September 2022.

    Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 mewajibkan perusahaan mengalokasikan minimal 20 persen dari total luas Hak Guna Usaha (HGU) untuk kebun masyarakat.

    HGU PT AWL sendiri diterbitkan pada 7 Juli 2014 dengan nomor 98/HGU/BPN/RI/2014. Rincian total luas HGU beserta persentase pasti realisasi plasma di Desa Tumbang Kaminting masih menunggu verifikasi silang mengingat belum ada konfirmasi dari pihak perusahaan.

    ”Kami seluruh masyarakat Desa Tumbang Kaminting meminta kepada instansi pemerintah dan para wakil rakyat yang memiliki jabatan, kekuasaan dan wewenang agar membantu masyarakat dalam penyelesaian persoalan ini,” kata Bony. (ign)