cms.kanalindependen.id

Tag: sengketa lahan

  • Bos PT BAP Absen Mediasi, Nasib Gugatan Rp120,99 Miliar di Tangan Hakim Mediator

    Bos PT BAP Absen Mediasi, Nasib Gugatan Rp120,99 Miliar di Tangan Hakim Mediator

    SAMPIT, kanalindependen.id – Beban tuntutan hukum senilai Rp120,99 miliar membawa enam warga dari wilayah Sebabi, Kecamatan Telawang, melangkah ke Pengadilan Negeri (PN) Sampit, Selasa (20/10/2026).

    Mereka datang untuk menghadapi rentetan dalil perbuatan melawan hukum dari PT Binasawit Abadipratama (BAP). Namun, ketika pengadilan menggelar mediasi untuk mencari jalan damai, keseimbangan di ruang perundingan itu tidak tercipta.

    Anak usaha Golden Agri-Resources di bawah Sinar Mas Group tersebut tidak menghadirkan prinsipal perusahaannya. Mereka hanya mengutus kuasa hukum. Menyisakan ruang kosong di kursi pihak penggugat.

    Kekosongan ini langsung bergesekan dengan pedoman peradilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menempatkan kehadiran langsung sebagai sebuah kewajiban.

    Aturan ini memegang garis batas yang tegas. Jika mediator menilai penggugat tidak beriktikad baik, majelis hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

    Dalam perkara bernomor 81/Pdt.G/2026/PN Spt ini, enam nama tercatat sebagai tergugat, yakni Yastok SK, Y. Seruan, Petrus Limbas, Anti Panting, Priono SJ, dan Sardiono. Keenam warga ini tidak datang sendiri.

    Mereka menghadapi sang korporasi sawit dengan benteng pertahanan dari tim hukum Lembaga Bantuan Hukum Dewan Adat Dayak (LBH DAD) Provinsi Kalimantan Tengah.

    Tidak Ada Kata Tawar

    Setelah sidang dengan agenda pemeriksaan para pihak lalu mediasi, kuasa hukum tergugat, Oky Lampe, meluangkan waktu memperkenalkan timnya.

    Dia didampingi Okto Fadianus, Heronika Rahan, dan Anggi. Adapun kepengurusan LBH DAD Kalteng sendiri tercatat baru dilantik pada 22 Mei 2026 lalu.

    Menurut Oky, hakim mediator memberikan penekanan terkait kewajiban hadir bagi prinsipal. ”Jadi memang tidak ada kata tawar, karena memang prinsipal dari pihak masyarakat Sebabi sudah hadir,” kata Oky kepada wartawan usai persidangan.

    Pihaknya memastikan akan tetap menghormati jalannya proses hukum sembari menunggu respons perusahaan.

    ”Kami tunggu iktikad baik dari prinsipal pihak Binasawit Abadipratama untuk bisa hadir dan duduk bersama untuk bermediasi dengan masyarakat Sebabi,” ujarnya.

    Tim LBH DAD, kata Oky, bersiap mendampingi keenam warga tersebut menyusuri lorong peradilan hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

    Ketidakhadiran bos perusahaan ini tentu memantik tanya. Anggota tim hukum lainnya, Heronika, menuturkan alasan yang disampaikan pihak perusahaan kepada pengadilan.

    ”Alasannya karena memang sedang bekerja di luar kota dan mereka beralamat di Jakarta,” katanya.

    Menurut Heronika, aturan Mahkamah Agung mewajibkan prinsipal hadir karena tanpa kehadiran mereka, hakim mediator kehilangan pandangan untuk menakar tujuan dan harapan para pihak secara utuh.

    ”Kalau memang bahasanya di gugatan, ya bahasa-bahasa hukum yang sudah ditangani oleh kuasa hukum. Tapi kalau prinsipal, kita tahu seperti apa dia maunya,” tuturnya.

    Dia menjamin keenam warga tergugat memegang komitmen penuh untuk duduk di meja mediasi. ”Saya kira memang itu kewajiban semua pihak untuk menghadirkan prinsipal,” ujar Heronika.

    Sampai mediasi hari itu ditutup, belum ada kepastian apakah petinggi perusahaan akan muncul pada pertemuan berikutnya.

    ”Hakim mediator berharap, kami sangat berharap, karena tujuan dari mediasi ini adalah mencari jalan keluar terbaik. Nah, kalau ternyata tidak, berarti kan tidak ada jalan keluar terbaik dan bisa disebut dengan beritikad tidak baik,” katanya.

    Rentetan gugatan ke meja hijau ini turut menjadi sorotan Heronika. ”Jangan sedikit-sedikit menggugat, lalu kemudian masyarakat dipersoalkan sehingga akhirnya ini bisa bermasalah,” ujarnya.

    ”Seharusnya mereka hadir sebagai investor yang baik, bukan menjadi musuh dari masyarakat,” tambahnya.

    Dia menegaskan, perlawanan LBH DAD bersama warga. ”Kami dari LBH menyatakan untuk mendukung masyarakat melalui perlawanan hukum yang saat ini sedang kami tangani semaksimal mungkin,” katanya.

    Oky menambahkan pesan penutup yang menyentuh iklim investasi daerah. ”Kiranya ke depan, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah bisa terakomodir. Intinya adalah Kalimantan Tengah tidak anti pada investasi. Tapi investasi itu bisa membangun kesejahteraan untuk masyarakat Kalimantan Tengah khususnya,” ucapnya.

    Pengecualian yang Ketat

    Buku aturan hukum sebenarnya tidak sepenuhnya menutup mata bagi pihak yang berhalangan. Melalui Pasal 6, Perma 1/2016 memberi ruang ketidakhadiran langsung, tetapi dengan saringan yang sangat sempit.

    Izin absen hanya sah akibat kondisi kesehatan dengan bukti keterangan dokter, berada di bawah pengampuan, bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, maupun pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

    Pemerhati hukum Albert Aries, dalam telaahnya di Hukumonline pada Maret 2016, menilai klausul pengecualian tersebut cukup ketat.

    Dia juga mencatat satu syarat tambahan bila prinsipal benar-benar berhalangan dengan alasan yang sah, yakni surat kuasa harus memuat klausul yang memberi kewenangan bagi kuasa hukum untuk mengambil keputusan dalam mediasi.

    Bila merujuk murni pada aturan tersebut, alasan pekerjaan memang diakomodasi, sepanjang pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan. Namun, alasan berdomisili di Jakarta tidak mendapatkan tempat, karena pengecualian tempat tinggal atau kedudukan hanya berlaku bagi entitas di luar negeri.

    Andaipun jarak menjadi penghalang, hukum telah menyediakan jalan keluar di mana kehadiran melalui komunikasi audio visual jarak jauh tetap diakui sebagai kehadiran langsung.

    Sementara itu, palu penilaian iktikad tidak baik tidak serta-merta jatuh pada satu kali absensi. Pasal 7 menyerahkan wewenang itu kepada mediator lewat sejumlah ukuran, seperti tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah, atau sekadar menampakkan diri pada pertemuan pertama lalu menghilang tanpa jejak pada panggilan berikutnya.

    Akibat hukum yang diterima juga berbeda bagi tiap pihak. Pasal 22 mengunci konsekuensi bagi penggugat. Jika dinyatakan tidak beriktikad baik, majelis hakim akan memutus gugatannya tidak dapat diterima, dan penggugat wajib membayar biaya mediasi.

    Pada sisi seberang, Pasal 23 membebankan kewajiban membayar biaya mediasi bagi tergugat yang terbukti berada dalam posisi serupa.

    Sebulan Menuju 24 November

    Sidang itu digelar di ruang sidang Cakra dengan agenda pemeriksaan para pihak dan mediasi. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit memperlihatkan penetapan mediator dan dimulainya mediasi pada hari yang sama, dengan hakim Radhingga Dwi Setiana bertindak sebagai pemandu jalur damai.

    Pertemuan ini menjadi kali perdana warga hadir dalam perkara tersebut. Pada lembar sebelumnya, sidang perdana Selasa (6/10/2026), ditunda lantaran para tergugat tidak hadir, menyisakan hanya pihak penggugat di ruang sidang.

    Perkara yang meluncur ke pengadilan pada 25 September 2026 ini diperiksa oleh majelis hakim yang sama dengan sengketa gugatan Rp104 miliar milik PT BAP.

    Majelis itu dinakhodai oleh Gorga Guntur. Untuk perwakilan hukum, PT BAP pun konsisten memakai jasa kantor hukum Infinitum Law Office dari Jakarta lewat tangan Mikhael Togar P Sigalingging.

    Sebagai pengingat, ruang mediasi pada perkara Rp104 miliar sebelumnya berakhir buntu tanpa jabat tangan, membuat perkaranya berlanjut sampai pemeriksaan saksi dan ahli pada September lalu.

    Merujuk Pasal 24 Perma 1/2016, napas mediasi dibatasi maksimal 30 hari sejak penetapan perintah mediasi, dengan peluang perpanjangan 30 hari lagi atas kesepakatan bersama.

    Sidang lanjutan telah ditancapkan pada Selasa (24/11/2026). Laporan hakim mediator akan menentukan nasib perkara ini untuk mendingin dalam damai, memanas ke pemeriksaan pokok perkara, atau seketika kandas jika penggugat dinilai tidak beriktikad baik.

    Apabila perkara ini beringsut ke tahap pemeriksaan, ada satu permohonan provisi dari PT BAP yang ikut menanti ketukan palu.

    Dalam petitum gugatannya, korporasi tersebut meminta izin untuk memasuki, menguasai, mengusahakan, dan mengelola kegiatan usaha perkebunan di atas hamparan lahan seluas sekitar 1.327,65 hektare hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

    Kanal Independen belum memperoleh keterangan dari PT BAP soal ketidakhadiran prinsipalnya. Rentetan permintaan konfirmasi sepanjang liputan sengketa ini tak direspons perwakilan perusahaan. (ign)

  • Kamera, Roll, Sanksi: Menguji Tudingan Akting Bupati Gumas Sikat Perusahaan

    Kamera, Roll, Sanksi: Menguji Tudingan Akting Bupati Gumas Sikat Perusahaan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Satu gebrakan meja menjadi adegan pembuka video itu. Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong langsung menumpahkan teguran tajam kepada manajemen PT Bumi Agro Prima, Senin (12/10/2026).

    Amarah tersebut ditutup dengan selembar kertas yang berbicara lebih keras: surat keputusan penghentian kegiatan perkebunan sawit milik perusahaan tersebut.

    Hingga Jumat (16/10/2026), tayangan di akun Instagram pribadi Jaya itu telah disukai 19,3 ribu akun, melampaui 14,7 ribu pengikutnya sendiri, dan menyedot 2.716 komentar.

    Video yang sama juga beredar di TikTok dan diunggah ulang oleh akun gosip Lambe Turah yang diikuti jutaan akun. Ketegasan seorang bupati dari hulu Sungai Kahayan mendadak beralih panggung menjadi tontonan nasional.

    Reaksi penonton langsung terbelah. Sebagian warganet memintanya maju membidik kursi gubernur Kalteng, sementara kolom komentar Lambe Turah disesaki satu kesimpulan seragam: akting.

    Komentar paling populer di beranda akun Jaya sendiri menyematkan kalimat, ”Sutradara: atur secakep mungkin,” yang disukai 5.336 akun.

    Tudingan miring tersebut menembus ruang kerja Jaya. Tepat saat mengumumkan sanksi bagi dua perusahaan sawit lain pada Kamis (15/10/2026), sang bupati menepis cibiran itu terang-terangan di hadapan sorot lensa.

    ”Saya tegaskan, bukan pencitraan, bukan akting, bukan sandiwara,” katanya.

    Rekam jejak di luar layar digital menopang bantahan tersebut. Arsip April 2022 mencatat Jaya sudah menyebut perusahaan yang sama menerima surat peringatan ketiga.

    Dia juga tercatat sudah menghentikan operasional korporasi sawit lain lewat cara serupa setidaknya sejak Februari 2022, jauh mendahului tebalnya kabut asap tahun ini.

    Penelusuran Kanal Independen di sumber terbuka, atas ratusan komentar warganet, dokumen, dan arsip pemberitaan sejak 2022, menunjukkan sanksi itu bukan adegan buatan.

    Keputusan tersebut berdiri di atas dasar hukum, menuntut ongkos bagi perusahaan, dan dijaga oleh rekam jejak. Titik lemahnya justru bersembunyi di balik kata yang ikut dicibir warganet di Lambe Turah: sementara.

    Dari Kuala Kurun ke Jutaan Layar

    Kanal Independen menghimpun jejak respons dari tiga unggahan: video PT Bumi Agro Prima di akun Jaya, unggahan Lambe Turah, dan video penghentian PT Gumas Alam Subur serta PT Kurun Sumber Rezeki di akun Jaya.

    Guna menakar suara yang paling terlihat, Kanal Independen menghitung bobot suka pada komentar berupa teks yang tampil di salinan kolom komentar dan disukai sedikitnya 10 akun.

    Beranda akun Jaya mencatat 22 komentar semacam itu dengan total 13.501 suka. Sekitar 82 persen dari jumlah suka tersebut mengalir utuh ke komentar yang menuding video itu sandiwara, berbaris dari “Akting ah” (3.229 suka) sampai “aktingnya udah kaya sinetron azab di indosiar” (488 suka).

    Komentar yang memuji atau mendorong Jaya maju sebagai gubernur hanya meraup porsi sekitar 9 persen.

    Akun Lambe Turah, yang unggahannya disukai 9.232 akun dengan 1.115 komentar, memperlihatkan pola serupa dan nyaris menenggelamkan suara pembela bupati.

    Sebanyak 77 persen dari 6.881 suka pada komentar terpopuler di sana melesat ke tudingan akting, dipuncaki oleh seruan ”Camera, Roll, Action !!” (2.909 suka).

    Komentar pembela, termasuk akun yang menyebut sang penuding “kurang tau kondisi daerahnya gunung mas”, hanya mengumpulkan 30 suka.

    Sampel komentar terbaru yang direkam alat ekspor pada rentang 14 sampai 16 Oktober menguatkan pola keraguan itu.

    Hasil pembacaan atas masing-masing 97 komentar bermakna menyajikan rincian bahwa 59 persen komentar di Lambe Turah dan 71 persen komentar di akun Jaya kompak menuding sang bupati berakting. Nyaris tak satu pun menyematkan pembelaan.

    Gelombang tudingan itu menyasar kemasan visual. Warganet meributkan sudut kamera yang tidak menyorot lawan bicara, menyoroti ekspresi penjiwaan yang dinilai kurang, hingga mempertanyakan gebrakan meja yang dianggap kurang emosional.

    Sangat sedikit suara yang mau menyinggung isi keputusannya, yakni urusan kebun plasma yang belum dinikmati pihak koperasi.

    Lapisan curiga menyusul kemudian. Komentar “PT kamu ada 5 kan?? kita tutup 1 ya” meraup 1.096 suka, diiringi sejumlah komentar lain yang menuding ada permainan uang di balik layar tanpa menyertakan selembar bukti pun.

    Satu komentar di Lambe Turah justru membidik titik yang lebih substansial: “Mulai Panen 2014, baru diberhentikan sementara 2026????”

    Peta dukungan seketika bergeser ketika penontonnya merapat ke radius yang lebih dekat. Komentar berbahasa Dayak Ngaju yang meminta Jaya mencalonkan diri sebagai gubernur disukai 198 akun, sedangkan dorongan “Maju jadi Gubernur Kalteng pak, siap mendukung!!!!” mendulang 141 suka.

    Video pengumuman sanksi PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki membentangkan jarak respons itu dengan sangat gamblang.

    Analisis atas 32 komentar bermakna di unggahan Instagram tersebut sama sekali tidak menemukan ketikan tudingan akting.

    Sebanyak 24 komentar berisi pujian, doa, atau dorongan, dengan tujuh di antaranya terang-terangan menyinggung kursi gubernur. Delapan sisanya berupa pertanyaan dan tuntutan, mulai dari urusan pemulihan lahan hingga kepastian nasib karyawan.

    Video inilah yang menjadi wadah bantahan Jaya. Pilihan katanya seolah merespons langsung gemuruh kolom komentar yang disesaki sentimen akting, drama, dan pencitraan.

    Kepada jurnalis pada hari itu, ia juga menegaskan penutupan kebun sawit tersebut bukan pencitraan.

    Pembelaan sang bupati nyatanya baru disukai 918 akun saat data dihimpun. Angka interaksi ini tertinggal jauh di bawah popularitas video PT Bumi Agro Prima, sebagian karena usianya memang lebih muda.

    Narasi klarifikasi itu terpantau lebih banyak berputar di lingkar pendukung ketimbang memecah barikade audiens nasional yang telanjur skeptis.

    Kursi gubernur tak terelakkan ikut terseret ke dalam deretan komentar warganet. Kalimat ”Lebih mantap bapak bupati dri pd gubernurnya” mendulang 563 suka.

    Jaya sendiri saat ini tengah menjalani periode kedua kepemimpinannya, dari 2025 sampai 2030, berdampingan dengan Wakil Bupati Efrensia L.P. Umbing.

    Yang Tercatat di Balik Video

    Rekaman digital tersebut memang diproduksi, dan sebagian pengamatan teknis warganet menemui titik benarnya.

    Gebrakan meja diletakkan persis di awal sebagai pembuka layar, dan lensa kamera sengaja dikunci tanpa menyorot lawan bicara Jaya. Namun, kesimpulan warganet yang menuding Jaya sedang berbicara sendiri sangat bertolak belakang dengan jejak peristiwa di luar layar.

    Pemberitaan media mencatat SK sanksi itu diserahkan Jaya, didampingi langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nugroho Wisnu Pujoyono, Wakapolres Kompol Indras Purwoko, Tim Investasi Kabupaten, serta barisan pengurus Koperasi Kapakat Jaya Makmur.

    Laporan lainnya turut merekam teguran keras tersebut dilontarkan langsung ke arah manajemen PT Bumi Agro Prima.

    Jaya bahkan secara terbuka mengajak warga yang tergabung di koperasi plasma untuk merapatkan barisan mengawasi jalannya keputusan tersebut.

    Dokumen yang disorongkan hari itu adalah SK Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha perkebunan sawit PT Bumi Agro Prima di Kecamatan Sepang dan Mihing Raya.

    Jaya menyebut penyerahan SK itu tindak lanjut rapat Selasa (6/10/2026). Ia menegaskan pihak perusahaan telah menerima surat peringatan pertama sampai ketiga tanpa menggubrisnya.

    Kata sementara memang melekat pada lembar sanksi tersebut. ”SK penghentian kegiatan perkebunan,” kata Jaya dalam rekamannya.

    Pemberitaan media merinci hukuman tersebut sebagai penghentian sementara sebagian usaha dengan masa berlaku enam bulan.

    Sebanyak 97 komentar terbaru di Lambe Turah merekam delapan komentar yang memuat kata tersebut. Padahal, kata yang sama tidak muncul sekali pun di dalam komentar video asli pada akun Jaya yang dihimpun Kanal.

    Mandat pengawasan sanksi diteruskan ke tangan Satpol PP dan tim investasi kabupaten, mengingat sifat pelanggarannya yang administratif, bukan pidana.

    Fakta hukum ini sekaligus menyapu kebingungan warganet yang sibuk mencari kemunculan sosok tersangka: Undang-Undang Perkebunan mengatur bahwa pelanggaran kewajiban plasma memang diselesaikan lewat jalur administratif.

    Kekeliruan mata publik dalam membaca narasi video sangat bisa dimengerti. Rekaman sang bupati meledak bertepatan dengan bencana kabut asap yang membekap napas warga Kalimantan Tengah.

    Data Kementerian Lingkungan Hidup yang dikutip Katadata mencatat Indeks Standar Pencemar Udara Gunung Mas pada Senin pagi (12/10/2026) mendaki hingga angka 1.644, sebuah indikator kategori berbahaya.

    Realitas lapangannya, sanksi untuk PT Bumi Agro Prima sama sekali tidak menyentuh urusan asap dan api, melainkan murni menyorot kewajiban kebun plasma.

    Telunjuk Jaya secara lugas menyorot hamparan plasma yang belum meneteskan hasil bagi pihak koperasi, padahal area kebun inti perusahaan sudah melenggang bebas memanen buah sejak 2014.

    ”Ingat ya, kalian itu berinvestasi di Gunung Mas!” ucapnya tajam.

    Lewat tayangan itu pula ia memaku penegasan. ”Koperasi belum dapat apa-apa. Pemisahan SK HGU-nya belum kalian lakukan sampai hari ini,” katanya.

    Dua video lanjutan yang diunggah Kamis (15/10/2026) semakin memperlebar luas panggung persoalan.

    Satu tayangan merekam figur Jaya berdiri di depan hamparan lahan yang hangus, berlatar plang nama PT Taiyoung Engreen yang masuk ke dalam bingkai kamera.

    Menjadikan lahan gosong itu sebagai rujukan, ia meminta Menteri Kehutanan mencabut izin perusahaan tersebut lantaran dinilai abai menjaga areal konsesi dari rambatan api.

    Video satu lagi merekam pengumuman SK penghentian kegiatan usaha untuk entitas PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki.

    Khusus penyelesaian dua nama terakhir, Jaya menjabarkan keberadaan SK tersebut sebagai puncak dari tahapan yang telah bergulir sejak rapat 18 Februari 2020.

    Pemberitaan media melengkapi jejak ini lewat informasi pertemuan sang bupati dengan manajemen kedua korporasi yang digelar di Desa Pilang Munduk, Kecamatan Kurun.

    Jejak Sejak 2022

    Tindakan tegas yang menimpa PT Bumi Agro Prima dipastikan bukan yang pertama. Jumat, 25 Februari 2022, Jaya tercatat sudah berani menghentikan jalannya operasional PT Agro Lestari Sentosa di Kecamatan Manuhing.

    Perusahaan ini diketahui mulai membuka kebun sejak 2005 tanpa membangun plasma.

    ”Operasional kebun ini saya hentikan, truk CPO tidak boleh keluar dari sini,” ujarnya mengultimatum saat itu.

    Dua bulan berselang, Dinas Pertanian Gunung Mas membuka paparan data. Kamis, 21 April 2022, dinas membeberkan enam nama perusahaan yang belum merealisasikan plasma minimal 20 persen.

    Barisan itu dihuni PT Bumi Agro Prima, PT Prasetya Mitra Muda, PT Archipelago Timur Abadi, PT Jaya Jadi Utama, PT Gumas Alam Subur, dan PT Berkala Maju Bersama wilayah Manuhing. Tiga nama terakhir disebut belum ada progres atau realisasi di lapangan.

    Sepekan kemudian, Jaya mengakui pahitnya fakta bahwa baru dua dari sebelas perusahaan sawit yang beroperasi di Gunung Mas menepati realisasi kebun plasma.

    Ia menyebut Pemkab sudah menuntut PT Agro Lestari Sentosa dan PT Kalimantan Hamparan Sawit merealisasikan plasma, dan keduanya telah melaksanakannya. Adapun PT Bumi Agro Prima dan PT Prasetya Mitra Muda dilaporkan sudah menerima surat peringatan kedua dan ketiga.

    Target sanksi beralih mengincar kawasan kebun dan pabrik PT Berkala Maju Bersama di Manuhing yang dipaksa berhenti beroperasi pada Kamis, 15 September 2022.

    Arsip pemberitaan saat peristiwa berlangsung mencatat, anak usaha CBIP Group asal Malaysia tersebut mengantongi HGU 1.685,11 hektare dan sudah menanam sawit di area seluas 1.129,5 hektare.

    Masalahnya, mereka belum juga membangun areal plasma semenjak izin lokasinya terbit pada 2011. Mesin pabrik dimatikan tepat pukul 14.00 WIB hari itu, ditutup dengan ancaman Jaya yang berniat mencabut izin bila jajaran perusahaan memutuskan terus membandel.

    Pola teguran ini kembali terulang pada Jumat, 3 November 2023. Jaya memblokir akses jalur angkut CPO dan TBS PT Archipelago Timur Abadi di Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun.

    Sanksi ini turun akibat mangkraknya kewajiban plasma dan bagi hasil kebun untuk empat desa di sekitar perusahaan, mengacu pada laporan InfoSAWIT. Mengimbangi hukuman itu, ia mewajibkan jajaran perusahaan agar tetap membayarkan hak pekerja selama akses ditutup.

    Satu capaian sempat diumumkan. Sabtu, 25 Mei 2024, tiga hari persis sebelum masa jabatan pertamanya habis, Jaya menyerahkan SK petani peserta plasma yang menjalin kemitraan dengan PT Bumi Agro Prima dan PT Prasetya Mitra Muda.

    Jaya yang menyebut kedua perusahaan patuh membangun plasma setelah menerima surat peringatan pertama hingga ketiga. SK tersebut menjadi landasan pembagian sisa hasil usaha bagi para petani.

    Gelombang Oktober 2026 kembali menyambung jejak sanksi tersebut. Terhitung dalam durasi 6 sampai 15 Oktober, kegiatan lima unit usaha dihentikan sementara, yakni PT Berkala Maju Bersama Regional Kurun dan Manuhing, PT Bumi Agro Prima, PT Gumas Alam Subur, serta PT Kurun Sumber Rezeki.

    Ditanya soal rumor perusahaan yang dibekingi orang kuat, Jaya menjawab singkat. ”Saya hanya takut dengan Tuhan,” katanya kepada wartawan. Perusahaan yang tidak menaati aturan, dipersilakan hengkang dari Gunung Mas.

    Deretan arsip pemberitaan membantah dua tudingan warganet sekaligus. Sanksi plasma di Gunung Mas sudah berjalan sejak periode pertama Jaya, jauh sebelum kabut asap tahun ini.

    Sasarannya juga bukan pemain kecil, melainkan deretan pemegang konsesi sawit seluas ribuan hektare.

    Ongkos Sebuah Penghentian

    Undang-Undang Perkebunan menyiapkan tiga sanksi administratif bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban plasma: denda, pemberhentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

    Pemerintah Kabupaten Gunung Mas konsisten menempuh jalur bertahap lewat surat peringatan, penghentian sementara, hingga ancaman pencabutan.

    Untuk PT Bumi Agro Prima, larangan selama sanksi berlaku mencakup penjualan tandan buah segar (TBS) maupun CPO, dengan masa berlaku enam bulan.

    Perusahaan yang beroperasi sejak 2013 dengan HGU lebih dari 3.500 hektare dan kebun inti terbuka sekitar 1.500 hektare itu praktis kehilangan pintu keluar hasil panennya.

    ”Jika selama enam bulan kewajibannya tidak diselesaikan, maka seluruh aktivitas perusahaan akan berhenti total,” kata Jaya. Ia juga menyebut izin usaha perusahaan bisa dicabut.

    Taruhan bagi pihak koperasi juga sama terangnya. Sekretaris Koperasi Kapakat Jaya Makmur, Asmak, menyebut warga belum pernah menerima sepeser pun dari plasma.

    Mengutip informasi perusahaan, ia merinci 174 hektare lahan plasma sudah panen sejak 2019, sementara perusahaan enggan mengambil kekurangan sekitar 125 hektare dari kebun inti untuk menggenapi 300 hektare.

    Bila dua keterangan itu disandingkan, kebun plasma tersebut sudah berbuah tujuh tahun tanpa hasil yang sampai ke tangan warga, menurut pengurus koperasinya.

    Hukuman penghentian sementara untuk PT Berkala Maju Bersama berlaku satu bulan, karena pemisahan HGU kebun inti dan plasma belum diselesaikan.

    Terkait PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki, keduanya tetap wajib menjaga aset dan mencegah kebakaran lahan selama dihentikan.

    Nasib karyawan ditekankan secara terpisah agar tidak menjadi korban. Melalui konten video yang diunggah 15 Oktober, Jaya menegaskan karyawan tetap bekerja seperti biasa dan perusahaan dilarang memutus hubungan kerja mereka akibat keputusan tersebut.

    Klausul perlindungan serupa pernah ia operasikan saat menutup akses PT Archipelago Timur Abadi pada 2023.

    Klausul perlindungan itu sekaligus menjawab kekhawatiran warganet soal nasib pekerja yang menganggur, meski mekanisme operasionalnya belum dijabarkan dalam pemberitaan yang ditelusuri Kanal Independen.

    Seorang warganet di akun Jaya terpantau masih bertanya bagaimana kegiatan usaha bisa dihentikan sementara karyawan tetap bekerja.

    Pihak perusahaan tentu memiliki jalur melawan. SK bupati adalah keputusan tata usaha negara yang bisa diuji, mulai dari keberatan administratif hingga gugatan ke PTUN.

    Salah satu preseden datang dari Sorong: bupatinya mencabut izin empat perusahaan sawit pada April 2021, dan tiga di antaranya merespons dengan menggugat.

    Gugatan mereka ditolak PTUN Jayapura, tetapi menurut Mongabay banding ketiganya dikabulkan PTTUN Makassar, dan bupati melanjutkan perlawanan lewat kasasi ke Mahkamah Agung.

    Untuk PT Sorong Agro Sawitindo, Mongabay pada 2024 mencatat gugatan itu berujung batalnya keputusan bupati.

    Lain cerita jika berhadapan dengan PT Taiyoung Engreen, ketegasan bupati terpaksa berhenti di batas kewenangan.

    Perusahaan itu memegang izin pemanfaatan hutan dari Menteri Kehutanan seluas sekitar 59.180 hektare di Gunung Mas, sehingga Jaya hanya bisa meminta pencabutan.

    Kajian WALHI 2020 mencatat dugaan perampasan tanah dan hutan adat serta penggundulan hutan dalam operasi perusahaan tersebut.

    Gesekan Jaya dengan perusahaan itu juga bukan hal baru. Januari 2022, Jaya memprotes angkutan perusahaan besar swasta yang melintasi jalan Kuala Kurun-Palangka Raya tanpa ikut memperbaikinya.

    Ia menyebut Taiyoung sebagai salah satu contohnya, seraya mengancam merekomendasikan izin perusahaan semacam itu ditinjau ulang.

    Opsi pencabutan melalui kementerian pusat bukan wacana semata. September 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin lima pemegang PBPH di Kalimantan yang lalai menjaga konsesinya dari api, dengan total konsesi 92.464 hektare dan area terbakar 1.169,13 hektare.

    Video permintaan Jaya diunggah pada hari yang sama ketika Raja Juli berkunjung ke Pangkalan Bun dan disambut demonstrasi warga terdampak asap.

    Tegas di Gunung Mas, Runding di Tempat Lain

    Instrumen yang diayunkan Jaya pada dasarnya tersedia bagi seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah, dan persoalannya membentang jauh lebih luas dari Gunung Mas.

    Pemantauan Komisi II DPRD Kalteng pada Oktober 2025, mencatat luas izin usaha perkebunan yang belum dibarengi realisasi plasma mencapai ratusan ribu hektare, sementara plasma yang terbangun baru puluhan ribu hektare.

    ”Pemerintah daerah berhak menindak secara bertahap hingga penghentian operasional bila ketidakpatuhan berlanjut,” kata Siti Nafsiah, Ketua Komisi II DPRD Kalteng saat itu.

    Gubernur memegang kewenangan serupa untuk perusahaan yang izinnya lintas kabupaten.

    Sepanjang penelusuran Kanal Independen, belum tercatat kepala daerah lain di Kalteng yang menjatuhkan penghentian sementara terhadap perusahaan sawit karena urusan plasma sepanjang 2026. Sengketa plasma yang tercatat di daerah lain lebih banyak bergerak di meja runding.

    Pergolakan di Kabupaten Seruyan menjadi contoh paling dekat. Tanggal 14 September 2026, Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal menyurati Gubernur Kalteng dan Ketua DAD Kalteng, meminta operasional PT Binasawit Abadipratama (BAP) dihentikan sementara dalam 14 hari kerja.

    Perusahaan Sinar Mas Group itu berbeda dari PT Bumi Agro Prima di Gunung Mas. Yang datang kemudian adalah opsi penyelesaian.

    Jumat (9/10/2026), Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda mendatangi tenda warga di kilometer 79 dan menawarkan opsi tersebut, seperti diberitakan Kanal Independen.

    Massa Bangkal menerima dan membubarkan diri, sedangkan massa Selunuk sempat menolak bubar. Dokumen Komitmen Bersama hari itu tidak diteken perusahaan, dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan.

    Bupati Seruyan sendiri, selaku pemberi izin usaha perusahaan itu, sebulan sebelumnya menyebut peluang plasma 20 persen ”belum tertutup, belum pasti”.

    Undang-undang memberinya wewenang menjatuhkan sanksi hingga mencabut izin, tetapi wewenang itu belum dipakai.

    Kotawaringin Timur menyimpan cerita serupa. Kewajiban realisasi plasma PT Buana Artha Sejahtera di Desa Biru Maju berputar dari skema dana talangan, yang menurut kepala desa tak pernah cair, berganti menjadi rencana pengadaan 15 unit dump truck berutang bank atas nama koperasi lewat berita acara di Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng pada Oktober 2024. Warga menolak skema itu.

    Perbedaannya bermuara pada instrumen, bukan pada nada bicara. Sengketa di Seruyan dan Biru Maju bergerak di meja runding yang hasilnya bergantung pada kesediaan perusahaan.

    Sebaliknya, Gunung Mas menekan perusahaan memakai SK penghentian kegiatan usaha, lengkap dengan tenggat dan ancaman pencabutan izin.

    Kata Sementara yang Belum Usai

    Tumpukan rekam jejak yang membantah tudingan akting ini juga membenarkan kecurigaan warganet soal kata sementara.

    Sepanjang yang tercatat di sumber terbuka, dalam empat tahun tangga sanksi di Gunung Mas belum sekali pun sampai ke anak tangga teratas: pencabutan izin.

    Sebagian tekanan Pemkab memang membuahkan kepatuhan, seperti disebut Jaya untuk PT Agro Lestari Sentosa dan PT Kalimantan Hamparan Sawit pada 2022, tetapi tiga perusahaan berikut menunjukkan pola berbeda.

    PT Berkala Maju Bersama ditutup dengan ancaman cabut izin pada September 2022, lalu kembali dihentikan sementara pada Oktober 2026.

    PT Bumi Agro Prima sudah menerima surat peringatan ketiga pada April 2022 dan dinyatakan patuh pada Mei 2024, tetapi koperasinya menyebut belum menerima sepeser pun hingga Oktober 2026.

    Data Dinas Pertanian pada April 2022 mencatat PT Gumas Alam Subur belum ada progres atau realisasi di lapangan, padahal menurut Jaya sudah dirapatkan sejak Februari 2020.

    Kekhawatiran itu bahkan merayap masuk ke kolom komentar pendukung Jaya sendiri. Seorang warganet yang memuji langkahnya bertanya apa tindakan setelah penghentian, sementara yang lain menulis, ”Penghentian jangan bersifat sementara..nanti berulah lagi perusahaan nakal seperti ini.”

    Nama keempat perusahaan sawit yang dihentikan sementara dalam gelombang Oktober ini juga tercantum dalam daftar pemerintah pusat. Lampiran II Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, daftar izin konsesi kawasan hutan yang dicabut mulai 6 Januari 2022, memuat PT Berkala Maju Bersama (8.559,45 hektare), PT Bumi Agro Prima (4.424,78 hektare), PT Gumas Alam Subur (10.435,98 hektare), dan PT Kurun Sumber Rezeki (9.505,35 hektare).

    Daftar itu hanya mencantumkan provinsi, bukan kabupaten. Namun, nomor SK pelepasan atas nama PT Gumas Alam Subur di dalamnya, 730/Menhut-II/2014, terverifikasi kembar dengan nomor yang tercantum dalam formulir perusahaan itu yang dapat diakses daring.

    Pencabutan itu menyasar persetujuan pelepasan kawasan hutan, bukan HGU yang menjadi kewenangan ATR/BPN, seperti diberitakan Antara saat itu.

    Status akhir setiap perusahaan setelah proses verifikasi belum ditemukan di sumber terbuka. Luas atas nama PT Bumi Agro Prima dalam daftar itu, 4.424,78 hektare, lebih besar dari HGU 3.500-an hektare.

    Pertanyaan warganet soal siapa di balik perusahaan juga punya jejak. Laporan Mighty Earth edisi April 2021, yang dicantumkan Musim Mas sebagai dasar aduan atas PT Bumi Agro Prima, mencatat perusahaan dalam Grup Bumi Gading Prima (BGP) itu membuka 25 hektare hutan pada Oktober 2020 sampai Maret 2021.

    Aduan tersebut berstatus aktif di laman Musim Mas yang diperbarui Maret 2026.

    Jam pasir kini berjalan. SK untuk PT Bumi Agro Prima yang diserahkan 12 Oktober 2026 akan genap enam bulan pada April 2027.

    Bila pemisahan HGU dan plasma belum tuntas saat itu, Jaya sudah menyebut langkah berikutnya, yakni seluruh aktivitas perusahaan berhenti total dan izinnya bisa dicabut. Ancaman serupa pernah ia ucapkan untuk PT Berkala Maju Bersama empat tahun lalu. (ign)

  • Dari Meterai 2024 ke Taruhan 2026: Menguji Beda Kekuatan Gubernur atas Janji Plasma PT BAP Seruyan

    Dari Meterai 2024 ke Taruhan 2026: Menguji Beda Kekuatan Gubernur atas Janji Plasma PT BAP Seruyan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tuntas merampungkan dialog panjang selama satu jam lebih di bawah tenda warga Desa Bangkal, km 79, Jumat (9/10/2026), Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beranjak.

    Mengantongi kesepakatan dari tenda pertama, ia beserta rombongan pejabat melangkah menyusuri jarak sekitar seratus meter menuju tenda warga Desa Selunuk.

    Tak kurang dari seratus warga menyambut kedatangan mereka. Duduk melingkar di atas terpal. Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda memaparkan dua opsi penyelesaian tuntutan plasma.

    Menyambung paparan, Agustiar kembali menyodorkan sejumlah janji yang baru saja ia sampaikan di Bangkal.

    Namun, rentetan paparan dua kepala daerah itu membentur dinding keraguan warga. Kamarudin, Ketua Koperasi Selunuk Maju Bersama, angkat bicara tanpa menutupi kebingungannya.

    ”Kenapa saya katakan bingung? Tadi pagi kita di Kuala Pembuang bersama Pak Bupati. Di situ, Pak, dihadiri oleh CEO-nya PT BAP. Dan di situ keputusannya deadlock, Pak,” katanya.

    Dia lalu terang-terangan meragukan tawaran Gubernur. Mendapat respons kritis di hadapan warga, Agustiar menjawab dengan menegaskan kedudukannya.

    ”Kalau Bapak, contohnya bupati melawan perusahaan ini, dengan saya itu berbeda … kekuatannya,” ujar Agustiar.

    ”Bisa berapa kali lipat, begitu, ya kan? Namanya gubernur,” tambahnya.

    Hari itu, keraguan Kamarudin bertolak dari buntunya rapat pada Jumat pagi. Namun, ada jejak pengalaman pahit yang jauh lebih lama. Tertanam pada selembar kertas yang ia teken sendiri dua tahun silam.

    Pada 2 Mei 2024, di portal PT Binasawit Abadipratama (BAP) km 98, Kamarudin membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp10.000.

    Kolom sebelahnya, milik PT BAP, memuat empat nama berikut tanda tangan perwakilan perusahaan. Isi kertas itu menyatakan kesediaan PT BAP merealisasikan plasma 20 persen untuk warga Selunuk.

    Lima hari berselang, pertemuan lanjutan justru berakhir buntu. Sebulan setelah kertas itu diteken, warga yang marah turun menutup akses jalan dan pabrik perusahaan. Plasma yang tertulis di kertas bermeterai itu urung terwujud hingga hari ini.

    Kertas kesepakatan yang diteken di tenda Bangkal hari itu menawarkan pemandangan sebaliknya.

    Kolom penanda tangan bagi PT BAP lenyap. Tanda tangan teratas justru diisi oleh Agustiar dan Ahmad Selanorwanda.

    Kedua kertas beda masa itu menyimpan dua jenis kekuatan. Kertas 2024 memuat tanda tangan perusahaan, tetapi luput menyertakan tenggat waktu realisasi plasma.

    Satu-satunya konsekuensi tertulis dalam dokumen itu adalah warga akan kembali turun ke jalan.

    Kertas 2026 lahir tanpa goresan pena perwakilan perusahaan, tetapi membawa nama dua kepala daerah. Salah satu dari mereka bahkan berani mempertaruhkan namanya.

    Kanal Independen menyandingkan dua dokumen ini dengan ucapan Gubernur di dua tenda, menelusuri riwayat politiknya, dan mengukur peta kewenangan yang ia pegang.

    Empat Nama Tanpa Jabatan

    Dokumen dua halaman peninggalan tahun 2024 itu berjudul “Kesepakatan Bersama Masyarakat Desa Selunuk dan PT. BAP yang Dihadiri Unsur Muspida Kabupaten Seruyan”.

    Lokasi penandatanganannya tercatat di portal PT BAP km 98, sebuah gerbang yang kembali dikerumuni oleh sekitar 2.300 warga pada aksi 5 September 2026.

    Enam poin tercantum di dalamnya. Poin pertama menyatakan PT BAP dan warga Selunuk bersama-sama sepakat mengikuti regulasi yang berlaku tentang penyelesaian tuntutan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKMS) 20% yang berada di area konsesi perijinan PT BAP.

    Poin kedua berbunyi, PT BAP bersedia merealisasikan plasma 20% untuk warga Desa Selunuk mengacu pada poin pertama.Kesediaan itu sejak awal dikunci ketat pada regulasi FPKMS.

    Pada pertemuan 15 Agustus 2026 bersama Pemkab Seruyan dan warga empat desa, perwakilan PT BAP juga menegaskan skema yang berlaku adalah FPKMS, bukan plasma maupun kegiatan usaha produktif (KUP).

    Poin ketiga menunda keputusan akhir ke meja perundingan berikutnya. Pembahasan realisasi plasma dijadwalkan pada 7 dan 8 Mei 2024 di Aula Kantor Desa Selunuk.

    Pertemuan itu dicatat ”akan dihadiri oleh pihak PT. BAP yang dapat mengambil keputusan mutlak terhadap poin-poin tersebut di atas”.

    Rumusan ini menyiratkan bahwa pengambil keputusan mutlak dari pihak perusahaan belum hadir saat kertas itu diteken.

    Kontrasnya terlihat sangat jelas di poin kelima. Pihak warga Selunuk justru dicatat sudah menetapkan perwakilan yang dapat mengambil keputusan untuk rapat penetapan.

    Poin keempat merekam permintaan warga mengenai dana talangan selama proses penetapan plasma berlangsung.

    Nominal dana tersebut juga akan ditetapkan pada pertemuan lanjutan 7 dan 8 Mei. Bila tidak ada keputusan, catat poin itu, masyarakat akan kembali melakukan aksi. Poin terakhir menutup kesepakatan dengan komitmen semua pihak menjaga kondusivitas.

    Pada kertas bersejarah itu, empat nama mengisi kolom PT BAP tanpa satu pun keterangan jabatan, berdampingan dengan satu meterai Rp10.000.

    Sementara itu, kolom warga diwakili oleh Kamarudin yang saat itu bertindak sebagai koordinator aksi.

    Deret penanda tangan dari unsur pemerintah berhenti di level kepala bagian dan kecamatan.

    Mereka adalah Kepala Bagian Perekonomian Setda Seruyan Ashadi, Kepala Bagian Operasional Polres Seruyan, Kapolsek Danau Sembuluh, Camat Seruyan Raya, dan Danpos Seruyan Raya.

    Dari unsur desa, ikut meneken Sekretaris Desa Selunuk Elyas Teguh Harianto dan Ketua BPD Selunuk.

    Meski judul kesepakatan memampang kehadiran unsur Muspida kabupaten, kertas itu sama sekali tidak memuat tanda tangan bupati, kapolres, maupun dandim.

    Lima Hari Menuju Buntu

    Pertemuan penentuan yang dijanjikan di poin ketiga itu digelar pada Selasa (7/5/2024) di balai Desa Selunuk. Hasil pertemuan itu berakhir buntu.

    Kamarudin menyebut pihak perusahaan hanya menawarkan dana talangan. Padahal, poin keempat mencatat dana talangan diminta warga hanya untuk rentang masa selama proses penetapan plasma berjalan.

    Kesimpulan tertulis yang kembali diteken hari itu memuat satu ketegasan. Warga merencanakan turun lagi ke jalan.

    Rencana itu mereka tepati. Senin (3/6/2024), warga Selunuk menutup akses jalan dan pabrik PT BAP. Massa merangsek menerobos barisan aparat dan petugas keamanan perusahaan, setelah beberapa kali mediasi di lokasi tak membuahkan hasil.

    Dalam orasinya, Kamarudin merujuk kembali pada surat kesepakatan 2 Mei. Ia menyebutkan warga akan menutup pabrik bila tuntutan tak juga dikabulkan.

    Kapolres Seruyan saat itu, AKBP Priyo Purwanto, menyampaikan mediasi antara perusahaan dan warga terus dilakukan.

    Dua puluh sembilan bulan setelah kertas itu diteken, Kamarudin kembali dihadapkan pada janji plasma. Kali ini meluncur dari seorang gubernur. Namun bagi Selunuk, kertas bertanda tangan perusahaan pun sudah pernah mengecewakan mereka.

    Sebuah nama serupa juga muncul menjembatani dua kertas itu. Elyas Teguh Harianto meneken kesepakatan 2 Mei 2024 sebagai sekretaris desa.

    Sementara itu, kolom Kepala Desa Selunuk di versi resmi Komitmen Bersama 9 Oktober 2026 diteken atas nama Ellyas Teguh H.

    Kertas Tanpa Kolom Perusahaan

    Komitmen 9 Oktober 2026 lahir ke publik dalam dua versi. Surat yang diteken di tenda Bangkal memuat tanda tangan Gubernur, Bupati, Kapolres Seruyan, dua camat, Kepala Desa Bangkal, dan perwakilan warga.

    Versi resmi milik Pemkab Seruyan, yang diteken di Kecamatan Seruyan Raya, memuat tanda tangan Bupati, Wakil Ketua DPRD Seruyan, Kapolres Seruyan, Plh Perwira Penghubung Kodim 1015 Sampit, Plh Sekda Seruyan, dua camat, dan tiga perwakilan desa.

    Kolom bagi PT BAP sama sekali tidak tertera di kedua versi tersebut. Bila dibandingkan dengan dokumen 2024, deret penanda tangan unsur pemerintah naik kelas dari level kepala bagian dan kecamatan ke level gubernur, bupati, dan forum pimpinan daerah.

    Sebaliknya, posisi kolom perusahaan bergerak mundur, dari empat nama menjadi tidak ada sama sekali.

    Daya ikat kesepakatan ini pun mengarah membebani pemerintah. Opsi pertama memuat komitmen Pemprov Kalteng dan Pemkab Seruyan untuk mengawal dan memfasilitasi penyelesaian tuntutan plasma 20 persen, selambatnya sebulan.

    Opsi kedua, yakni skema SHU, baru akan mengikat PT BAP apabila kelak dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

    Opsi pertama dalam versi resmi juga dirumuskan sesuai hasil rapat Bupati dengan perwakilan PT BAP pada pagi yang sama.

    Rapat inilah yang disinggung Kamarudin berujung deadlock. Bupati sendiri menyebut bahwa rapat itu tidak bersepakat, sehingga ia memilih memutar kemudi untuk menjalankan fungsi kewenangan bupati.

    ”Pasti Didengarnya”

    Agustiar tidak menyembunyikan dari mana sumber keyakinannya berasal. Menjawab keraguan Kamarudin, ia membedakan jalurnya dengan jalur Bupati, yang menurut dia mungkin selama ini mengurusnya lewat CEO perusahaan.

    ”Saya ini gubernur, ya. Dengan Bapak ngurus, berbeda pasti, ya kan? Pasti didengarnya, kan begitu,” ujarnya.

    Kepada warga Bangkal, ia menyebut langkahnya tidak bertumpu pada keputusan instan. ”Saya panggil dulu mereka, serius enggak, dan sebagainya,” katanya.

    Pucuk korporasi pun ia sebut tak akan berani berbohong. ”Direktur utama, enggak beranilah bohong. Yakinlah, ya kan,” ujarnya di tenda yang sama.

    ”Kami tidak melebih-lebihkan, mengurangi, tapi kami yakin ini akan jalan, ya,” tambahnya kemudian.

    Agustiar juga menyinggung upayanya menelepon langsung. ”Saya melihat masyarakat begini, saya coba usahakan menelepon. Mudah-mudahan enggak dibohongi. Nah, kalau dia bohong, berarti sama-sama kita,” ujarnya di tenda Selunuk, membiarkan kalimat itu menggantung tanpa tuntas.

    Kata bohong menjadi kunci bingkai narasi yang ia bangun hari itu. Dengan menyebut direktur utama tak akan berani berbohong, Gubernur memosisikan dirinya sebagai pihak yang dijanjikan.

    Bila perusahaan kembali ingkar, yang dibohongi adalah seorang gubernur, selain ribuan warga empat desa. Kata yang sama ia pakai saat memasang taruhan akan berkantor di km 79.

    Sikap percaya diri itu selaras dengan cara Agustiar merespons tantangan. Kepada massa di Bangkal, ia menyebut cara berpikirnya berbanding terbalik dengan kebanyakan orang.

    ”Kalau orang sudah tantang tadi, ini, ini. Nah, saya sebaliknya. Saya akan bisa. Pastikan saya bisa, ya,” ujarnya, memicu gemuruh tepuk tangan.

    Dia turut menyinggung harga sosial yang harus ia bayar. ”Untungnya apa? Untung melihat Bapak-Ibu bahagia. Kalau di kami, kami sedih, kami. Kami dimusuhi orang, betul, Bapak-Ibu, ya,” katanya.

    Dua Jalur ke Istana

    Klaim ”namanya gubernur” memiliki pijakan politik yang tercatat. Setidaknya dua jalurnya mengarah lurus ke Istana. Jalur pertama terhubung melalui kepartaian.

    Agustiar mengundurkan diri dari PDI Perjuangan pada Mei 2024, lalu resmi berbaju Partai Gerindra, kendaraan yang lantas mengusungnya di Pilgub Kalteng.

    Mahkamah Partai Gerindra kala itu mengeluarkan perintah tegas agar seluruh kader memenangkannya.

    Usai unggul, Agustiar diterima oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, didampingi adiknya, Sugianto Sabran, yang saat itu masih menjabat gubernur, serta deretan petinggi Gerindra.

    Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra yang memberinya mandat maju.

    Jalur kedua bertumpu pada hukum ketatanegaraan. Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang bertugas membantu Presiden membina dan mengawasi pemerintahan kabupaten/kota.

    Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam kedudukannya tersebut, gubernur diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Presiden.

    Selain dua kekuatan formal itu, Agustiar memegang sabuk pengaman kultural sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng.

    Kekuatan ini terekam jelas dalam surat Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal tertanggal 14 September 2026.

    Surat yang mengadukan macetnya urusan plasma itu ditujukan kepadanya dengan menyematkan dua jabatan sekaligus: Ketua DAD dan Gubernur Kalteng.

    Arah kebijakan pusat pun sesungguhnya sejalan dengan napas tuntutan warga. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada Januari 2025 menegaskan bahwa perusahaan tidak lagi diberi HGU tanpa komitmen plasma.

    Prabowo sendiri, saat debat calon presiden 2019, menyatakan berani menaikkan alokasi kebun plasma di atas ambang 20 persen.

    Bagi provinsi ini, membawa urusan ke pusat bukanlah hal baru. Oktober 2023, aksi warga Bangkal menuntut plasma kepada PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) berujung pada bentrokan dengan aparat yang menewaskan seorang warga.

    Gubernur Kalteng saat itu, Sugianto Sabran, memohon Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan tidak memperpanjang HGU perusahaan yang mangkir dari kewajiban plasma.

    Pada Juni 2024, di hadapan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, ia terang-terangan meminta HGU perusahaan semacam itu dicabut.

    Pada peristiwa nahas Oktober 2023 itu, Agustiar selaku Ketua Umum DAD mendampingi Gubernur Sugianto menjenguk korban konflik Bangkal, lalu bertolak ke Sampit untuk bertemu para pihak.

    Pembebasan 20 warga yang ditahan oleh kepolisian turut dijamin langsung olehnya. Tiga tahun kemudian, kepada warga desa yang sama, ia kembali menawarkan selembar garansi.

    Kunci Hukum di Meja Bupati dan ATR/BPN

    Kepada warga Selunuk, Agustiar menyinggung kebijakan provinsi yang selama ini menahan izin perusahaan yang belum menyiapkan plasma.

    Untuk nasib PT BAP, tuas kewenangan yang menentukan sesungguhnya berada di tangan Bupati Seruyan dan Kementerian ATR/BPN.

    Izin usaha perkebunan dalam satu kabupaten diterbitkan mutlak oleh bupati, sedangkan gubernur hanya mengambil wewenang untuk perizinan lintas kabupaten (Pasal 48 UU Perkebunan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja).

    Izin usaha perkebunan PT BAP pun diterbitkan oleh Bupati Seruyan, tertuang lewat SK Nomor 297 Tahun 2013 dan SK Nomor 188.45/192/2015.

    Penilaian usaha perkebunan juga menjadi tugas wajib bupati; gubernur baru mengambil alih bila bupati tidak melaksanakannya (Pasal 69 PP Nomor 26 Tahun 2021).

    Pasal 60 UU Perkebunan mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban fasilitasi kebun masyarakat, menjalar dari denda, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan izin.

    Bupati Seruyan, sebagai sang pemberi izin, sudah menyatakan memegang wewenang untuk mencabut izin itu saat menemui warga di km 98, 10 September 2026.

    Pemprov Kalteng di masa lalu pernah menyatakan batas kewenangan ini. ”Yang berhak mencabut izin adalah bupati/wali kota, bukan gubernur,” kata Sugianto Sabran, Gubernur Kalteng saat itu, pada 5 Februari 2020.

    Menurut Sugianto, provinsi baru berwenang mencabut izin bila tiga kali permintaan kepada kepala daerah tak diindahkan.

    Tuas HGU pun tidak dipegang oleh provinsi. Permohonan HGU diproses utuh oleh Kementerian ATR/BPN. Bupati atau pejabat yang ditunjuknya akan duduk di Panitia Pemeriksaan Tanah B, begitu pula perwakilan instansi teknis dari provinsi.

    Namun, posisi panitia ini memiliki celah. Penolakan dari anggota panitia hanya dicatat dan tidak bisa membatalkan risalah panitia (Pasal 140 dan 141 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021).

    Jika disandingkan dengan kesepakatan 2024, pembeda paling nyata justru terletak pada poros waktu.

    Saat kertas bermeterai km 98 diteken, areal 17.415,68 hektare yang menjadi dasar kewajiban kebun masyarakat belum dilepaskan dari status kawasan hutan.

    Pelepasannya lewat Keputusan Menteri LHK Nomor 1417 Tahun 2024 baru ditetapkan pada 2 Oktober 2024.

    Kini permohonan HGU PT BAP diyakini berada di tahap pengukuran kadastral, menurut keterangan Pemkab Seruyan seusai audiensi di Kementerian ATR/BPN.

    Begitu HGU diberikan, Pasal 58 ayat (3) UU Perkebunan akan memberi perusahaan waktu tiga tahun untuk secara nyata memenuhi kewajiban fasilitasi kebun masyarakat.

    Kekuatan politik Gubernur yang sedang berada di atas angin kini bertemu dengan titik rentan ketika PT BAP masih menunggu restu dari negara. Momen tawar-menawar yang kuat ini belum ada pada gejolak Mei 2024.

    Ujian di Meja MoU

    Kertas 2024 mewariskan sebuah pelajaran yang justru tertulis di poin ketiganya sendiri. Kesepakatan itu menggantungkan nasib pada kehadiran pihak PT. BAP yang dapat mengambil keputusan mutlak, dan keputusan mutlak itu tak kunjung lahir di tengah warga.

    Kini, Komitmen 2026 bersiap menghadapi ujian yang setara kerasnya di meja draf MoU skema SHU. Secara regulasi, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menempatkan jajaran direksi sebagai wakil perseroan di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98).

    Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada karyawan untuk perbuatan hukum tertentu atas nama perseroan (Pasal 103).

    Kertas bermeterai di km 98 tak pernah memperlihatkan bukti apakah empat nama di kolom perusahaan memegang kuasa mandat semacam itu.

    Ujian bagi MoU 2026 akan dinilai dari hal yang persis sama: siapa yang meneken atas nama PT BAP, dan berbekal kuasa apa.

    Hingga naskah ini diturunkan, belum ada pemberitaan terbuka yang mengulas kelanjutan tentang MoU tersebut.

    Sejak genderang konflik ini ditabuh, permintaan konfirmasi Kanal Independen kepada manajemen PT BAP belum kunjung mendapat balasan.

    Sebelum pamit dari tenda Bangkal hari itu, Agustiar menyebut akan menangani urusan yang menggantung itu sepulang dari sana. ”Mungkin setelah itu, ya, setelah kami pulang, kami akan tangani,” ujarnya memberi harapan.

    Kepada warga Selunuk, Agustiar menitipkan sebuah pegangan kultural. ”Ada peribahasa mengatakan, ‘Pemukul tidak patah, ular pun mati.’ Itu pegang sama gubernur, ya,” ujarnya, sesaat sebelum kembali menegaskan bahwa ruang investasi tetap diberi karpet merah, sementara kewajiban perusahaan wajib dijalankan.

    Tenggat waktu untuk menagih pegangan sang gubernur itu jatuh sekitar 9 November 2026. (ign)

  • Kontras di PN Sampit: Warga Sebabi Hadir Lengkap, Staf PT BSK Disebut Tanpa Surat Kuasa

    Kontras di PN Sampit: Warga Sebabi Hadir Lengkap, Staf PT BSK Disebut Tanpa Surat Kuasa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lima warga Desa Sebabi duduk memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (14/10/2026). Kehadiran utuh para penggugat ini menghadirkan sebuah kontras di dalam ruang sidang.

    Mereka berhadapan dengan Tergugat I, PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK). Jika sepekan sebelumnya anak perusahaan Wilmar Group itu absen karena alamatnya disebut tidak ditemukan, kali ini mereka muncul, meski hanya diwakili tiga orang staf.

    Menurut kuasa hukum warga, ketiga utusan tersebut menapaki ruang persidangan sekadar berbekal surat tugas, bukan surat kuasa khusus.

    Kehadiran tiga staf itu sontak memantik keberatan dari kubu penggugat. Ujungnya, majelis hakim kembali menunda persidangan lantaran ada beberapa tergugat yang urung hadir.

    ”Kami sekali lagi menyayangkan bahwa pihak tergugat, PT BSK, hari ini hadir dengan memberikan surat tugas kepada stafnya. Ada tiga orang yang hadir hari ini. Namun, di situ tidak kita dapatkan surat kuasa sebagaimana telah diatur di dalam HIR Pasal 123 ayat (1) atau RBg 147,” kata Sapriyadi, kuasa hukum para penggugat, seusai sidang.

    Menurut Sapriyadi, tanpa genggaman surat kuasa, ketiga staf perusahaan tersebut secara hukum tidak memiliki hak berbicara di muka persidangan.

    ”Mereka tidak ada hak untuk berbicara di dalam persidangan. Seharusnya pihak perusahaan wajib menunjuk siapa sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum dari perusahaan itu,” ujarnya.

    Penolakan Sapriyadi bukan tanpa pijakan. Argumennya mengakar pada aturan hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, termasuk Kalimantan.

    Pasal 147 ayat (1) RBg menggariskan aturan main bahwa pihak yang berperkara boleh dibantu atau diwakili oleh orang yang dikuasakan lewat surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Aturan kembar juga tertuang untuk Jawa dan Madura dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyalakan rambu yang sama, bahwa pihak yang sah mewakili perusahaan adalah direksi (Pasal 98 ayat 1).

    Undang-undang ini memang membukakan pintu bagi direksi untuk memberi kuasa tertulis kepada karyawan demi tindakan hukum tertentu atas nama perseroan.

    Artinya, staf tetap sah saja maju mewakili perusahaan, asalkan mereka membawa kuasa tertulis tersebut.

    Sapriyadi menegaskan kubunya menutup pintu persetujuan bagi ketiga staf itu untuk berbicara. Kendati demikian, majelis hakim tetap mendengarkan mereka.

    ”Namun, kita keberatan dan majelis hakim juga telah mempertimbangkan hal tersebut,” katanya. Kanal Independen belum memperoleh keterangan dari PN Sampit mengenai sikap majelis hakim atas keberatan tersebut.

    Menyangkut penundaan sidang, Sapriyadi mengonfirmasi alasannya. ”Ditunda karena harus pemanggilan para pihak, karena memang ada beberapa tergugat yang tidak hadir,” kata Sapriyadi.

    Jejak Kuasa Hukum di Balik Nama Besar

    PT BSK berstatus sebagai anak perusahaan Wilmar International Limited, sebuah raksasa agribisnis yang bernaung di Singapura. Sapriyadi menilai korporasi dengan rentang skala sebesar itu amat mampu untuk menunjuk kuasa hukum.

    ”Kita melihat bahwa PT BSK, anak dari Wilmar Group, ini perusahaan yang sangat besar. Tidak mungkin tidak mampu memberikan kuasa kepada kuasa hukum,” katanya.

    Rekam jejak perkara mengonfirmasi hal tersebut. PT BSK sebenarnya pernah diwakili oleh kuasa hukum saat menghadapi sengketa lahan di hamparan kawasan yang sama.

    Pada sidang 2 September 2026 untuk Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, yakni gugatan kelima warga ini sebelum didaftarkan ulang, kuasa hukum PT BSK hadir.

    Begitu pula dalam Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt terkait lahan di kawasan Sebabi yang digugat Sarnudin J, PT BSK memberikan kuasa kepada kantor advokat Arman Sinurat & Rekan.

    Kehadiran Perdana

    Kehadiran staf bersurat tugas ini menjadi wajah perdana PT BSK yang menampakkan diri di ruang sidang untuk Perkara 80/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Pada sidang 7 Oktober 2026, para penggugat mesti menanti dari pukul 09.00 hingga 16.30 WIB untuk sebuah sidang yang berlangsung tak sampai setengah jam.

    Saat itu PT BSK tidak hadir, dan menurut Sapriyadi, majelis hakim menyampaikan bahwa alamat perusahaan tidak ditemukan. Pihak PN Sampit lantas menyatakan akan memanggil ulang tergugat yang belum hadir.

    Persoalan pemanggilan ini juga pernah mewarnai perjalanan perkara saat gugatan ini masih bernomor 63.

    Menurut Ardon, kuasa hukum penggugat, panggilan untuk PT BSK pada sidang pertama 19 Agustus 2026 tidak sampai.

    Perkara 63 itu kemudian dicabut pada 23 September 2026 dan didaftarkan ulang sehari setelahnya sebagai Perkara 80, dengan komposisi lima penggugat dan enam tergugat yang sama persis.

    Jalur Perdata Pertahankan Tanah Adat

    Kelima penggugat, yakni Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo, menggugat PT BSK, PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, dan Menteri Kehutanan.

    Mereka mengklaim kepemilikan tanah adat seluas sekitar 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang menurut mereka tidak pernah diganti rugi.

    Dalam gugatannya, warga juga mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 milik PT BSK terbit di atas kawasan hutan sebelum adanya keputusan pelepasan kawasan hutan.

    Sapriyadi menambahkan, para penggugat memilih untuk terus melangkah di jalur perdata sembari merawat ketenangan di lapangan.

    ”Untuk para prinsipal, kita berproses secara perdata dan menjaga kondusivitas di lapangan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kita juga tetap pada koridor hukum, menjalankan alur untuk proses bersidang sampai nanti diputuskan siapa sebagai pemilik lahan itu,” katanya.

    Ia menyebut kelima penggugat hadir secara tertib dan mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pengadilan.

    ”Saya rasa pihak prinsipal hari ini sudah hadir secara tertib, baik, dan juga mengikuti jadwal yang sudah ditentukan,” ujarnya.

    Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari PT BSK atas keberatan yang diajukan kuasa hukum penggugat tersebut. (ign)

  • Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    SAMPIT, kanalindependen.id – Aktivitas memanen dan merawat kebun kelapa sawit di areal kelolaan eks Makin Group terus bergulir.

    Tugas PT Sapita Danu Nusantara (SDN) di hamparan tersebut memang sebatas itu, sebagaimana ditegaskan Humas perusahaan pada mediasi Mei lalu.

    Namun, rutinitas korporasi ini mengiringi penantian panjang sepuluh warga Dusun Trobos yang terasa kedap suara.

    Lima bulan setelah mediasi perdana pada 14 Mei 2026, janji PT Agrinas Palma Nusantara untuk mencari cara mengakomodasi harapan warga belum berwujud.

    Warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu ini memperjuangkan lahan seluas 29,01 hektare. Luasan tersebut memakan porsi kurang dari satu persen dari sekitar 3.000 hektare areal yang dikelola SDN sebagai mitra operasi Agrinas.

    Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah menyatakan lahan itu milik warga. Pengakuan ini tertuang dalam Kesimpulan Mediasi Nomor 250/DAD-KOTIM/X/2026 yang diteken enam anggota Tim Mediasi di Sampit, 6 Oktober 2026.

    Tim tersebut diketuai Gahara yang juga Ketua Harian DAD Kotim, serta melibatkan dua anggota yang merupakan wakil ketua DAD Kotim.

    Agrinas, menurut kuasa hukum warga, Sapriyadi, hanya hadir pada mediasi pertama.

    Jejak Kebun Karet yang Lenyap

    Sebelum ditanami sawit, lahan tersebut ditumbuhi kebun karet, rotan, cempedak, dan tanam tumbuh lain milik warga. Keterangan mengenai asal-usul ini disampaikan Sapriyadi dalam mediasi dan tercatat resmi dalam dokumen DAD.

    ”Mereka mempunyai kebun karet yang dikelola secara terus-menerus, secara turun-temurun. Bahkan, di situ merupakan mata pencaharian mereka,” kata Sapriyadi saat diwawancarai, Senin (12/10/2026). Ia berbicara didampingi para pemilik lahan.

    Lahan itu kemudian dimitrakan dengan PT Mukti Sawit Kahuripan (MSK), perusahaan di bawah bendera Makin Group.

    Warga bergabung melalui Koperasi Isen Mulang. Menurut penuturan Sapriyadi dalam mediasi, warga mendapatkan bagian 20 persen dari hasil kemitraan tersebut.

    ”Selama proses kemitraan tersebut, mereka mendapatkan hak-haknya. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa itulah sebagian penghasilan untuk menafkahi anak-anak dan keluarga mereka,” ujar Sapriyadi.

    Terkait legalitas, Sapriyadi menyebut Surat Keterangan Tanah (SKT) warga terbit pada 2008 dari pemerintahan desa. Dalam mediasi, ia menjelaskan warga hanya memegang fotokopi dokumen tersebut lantaran SKT asli diserahkan ke PT MSK sebagai syarat kemitraan.

    Arah angin berubah ketika areal eks Makin disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

    Pengelolaan aset sitaan diserahkan kepada Agrinas, sebuah badan usaha milik negara, yang lalu menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan SDN sejak Agustus 2025.

    Menurut klaim Sapriyadi, sitaan ini ibarat memutus urat nadi pendapatan warga dari kemitraan. ”Semenjak disita satgas, mereka tidak mendapatkan lagi hak-hak yang seharusnya mereka terima setiap bulan,” katanya.

    Dokumen DAD juga mencatat keterangan Sapriyadi, bahwa lahan warga awalnya masuk Koperasi Isen Mulang, tetapi tiba-tiba pindah ke lahan inti sehingga tertinggal. Dokumen tersebut tidak merinci kapan perpindahan itu terjadi.

    Tiga Bidang di Areal Sitaan

    Kantor Hukum Sapriyadi, SH dan Rekan mengajukan permohonan mediasi ke DAD Kotim pada 5 Mei 2026. Langkah ini ditempuh lantaran surat klarifikasi status lahan yang lebih dulu mereka kirim ke Agrinas seolah membentur tembok tanpa tanggapan.

    Mediasi digelar pada 14 Mei 2026 dengan menghadirkan perwakilan Agrinas dan SDN. Gahara selaku Ketua Tim Mediasi membuka pertemuan dengan membidik pokok perkaranya, yakni penguasaan lahan oleh Agrinas yang ber-KSO dengan SDN.

    Pertemuan diakhiri dengan simpulan Gahara terkait dua langkah lanjutan, yakni menginventarisasi pemilik lahan yang sebenarnya dan menjadwalkan cek lapangan untuk memverifikasi area sengketa.

    Cek lapangan berlangsung pada 9 Juni 2026 di areal sitaan Satgas PKH yang diserahkan kepada SDN. Hasil pengukuran mencatat tiga bidang tanah dengan luas masing-masing 19,57 hektare, 4,17 hektare, dan 5,27 hektare, lengkap dengan titik koordinatnya. Totalnya 29,01 hektare.

    Berdasarkan sejarah kepemilikan dan legalitas berupa SKT yang mereka miliki, DAD menyimpulkan lahan tersebut benar milik warga Dusun Trobos.

    Kepemilikannya tercatat atas nama Uwis, Setel, Iyan L, Ira, Sardia, Rahman, Madi, M Karya, Saliwa, dan Radit.

    DAD lantas merumuskan dua saran bagi warga. Mereka disarankan membentuk kelompok tani berbadan hukum untuk mengelola lahan, serta mengurus pelimpahan KSO secara resmi ke Satgas PKH atau Agrinas di Jakarta.

    Kesimpulan ini dibuat sebagai bahan rujukan atau rekomendasi untuk penyelesaian lebih lanjut demi kepastian hukum.

    ”Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui DAD ini, hak-hak masyarakat tidak dihilangkan,” ujar Sapriyadi.

    Sikap Agrinas dan SDN

    Dokumen DAD turut merekam sikap Agrinas dan SDN pada meja mediasi Mei lalu. Bambang Nugroho dari PT Agrinas menyebut perusahaannya sudah membentuk organisasi baru di Kalimantan Tengah.

    Ia menyatakan persoalan ini bisa dikomunikasikan lewat bagian legal Agrinas dan dibahas dengan duduk bersama SDN. Menurut Bambang, wilayah Parenggean saat itu hanya diurus empat orang yang terdiri dari satu GM, satu manajer, dan dua staf.

    Perwakilan legal Agrinas yang namanya tidak dicantumkan dalam dokumen menegaskan pihaknya sekadar menjalankan amanah Satgas PKH.

    Kewenangan pengembalian lahan, menurutnya, ada di tangan Satgas PKH, yang salah satunya melibatkan kejaksaan.

    Dia menambahkan, Agrinas punya program CSR yang akan dijalankan ke depan dan akan berkomunikasi dengan SDN soal cara mengakomodasi harapan masyarakat.

    Adapun Humas SDN, Indra, menyebut perusahaannya hanya memanen dan merawat kebun. Dia meminta warga tidak mengganggu aktivitas SDN di lapangan karena perusahaan memiliki kewajiban kepada negara.

    ”Kalau memang sudah ada putusan atas kepemilikan yang sah, maka kami siap melepas,” ujar Indra dalam pernyataan yang tercatat di dokumen DAD.

    Setelah pertemuan itu, menurut Sapriyadi, jejak Agrinas di meja mediasi seolah menguap. ”Pada mediasi pertama, pihak Agrinas Palma Nusantara hadir. Namun, pada mediasi-mediasi selanjutnya mereka tidak hadir,” katanya.

    Surat klarifikasi kuasa hukum ke Agrinas juga belum membuahkan jawaban terang.

    ”Sampai kemarin kami belum mendapatkan tanggapan yang pasti dari Agrinas,” ujarnya.

    ”Kami dari Kantor Hukum Sapriyadi sangat menyayangkan PT Agrinas Palma Nusantara karena tidak menghargai adat kita. Ini difasilitasi oleh DAD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ini sangat disayangkan,” tegas Sapriyadi.

    Pintu yang Terbuka dan Tertutup

    Berdasarkan keterangan dalam mediasi Mei, pola kerja sama yang diminta warga saat ini sebenarnya sudah berjalan di areal eks Makin.

    Legal Agrinas menyebut bahwa setelah menerima pengelolaan dari Satgas PKH, Agrinas bermitra dengan menunjuk pihak lain untuk KSO, misalnya koperasi.

    Keterangan Indra dari SDN menunjukkan pola tersebut dalam angka. Wilayah KSO perusahaannya di areal eks Makin semula sekitar 7.000 hektare. Sekitar 4.000 hektare di antaranya dilepas kepada koperasi yang menjalankan KSO sendiri.

    Areal yang tersisa untuk SDN berkisar di angka 3.000 hektare. Luasan 29,01 hektare milik sepuluh warga Trobos itu berada di bawah angka satu persen dari total lahan kelolaan tersebut.

    Sejalan dengan saran DAD, Sapriyadi menyebut kliennya mendahulukan jalur KSO.

    ”Harapan kita, kalau sesuai dengan mekanismenya, kita menuntut untuk di-KSO-kan. Namun, ketika nanti memang tidak sesuai, kami meminta agar lahan-lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat adat ini,” tuturnya.

    Namun, komunikasi dengan Koperasi Isen Mulang diklaim buntu. Koperasi yang menjadi wadah kemitraan warga dengan MSK di masa lalu itu kini terasa berjarak, dan tidak tercatat sebagai pihak dalam mediasi DAD.

    ”Sampai saat ini kami mencoba berkomunikasi dengan Koperasi Isen Mulang. Namun, ruang itu tertutup sehingga kami tidak mengetahui informasi lebih lanjut,” kata Sapriyadi.

    Ia menilai koperasi berhenti mengurus warga sejak lahan disita. “Faktanya, koperasi ini tidak pernah lagi mengurus masyarakat adat ini. Surat kepemilikan tanah mereka resmi, dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Namun, mereka tidak mengurus lagi setelah disita oleh tim satgas,” ujarnya.

    Masalah Baru dari Negara

    Bagi Sapriyadi, keberadaan Agrinas di lahan sitaan belum menjelma menjadi jalan keluar bagi warga lokal. ”Kehadiran mereka bukan menyejahterakan, tetapi membuat masalah baru,” katanya.

    Ia melontarkan kritik keras. ”Mereka mengajari masyarakat kita untuk mencuri dari hasil hutan tersebut,” ujar Sapriyadi. ”Padahal itu milik masyarakat sendiri,” tegasnya.

    Ia menggambarkan warga Trobos sebagai masyarakat yang hidup dari hasil hutan, kebun karet dan rotan, serta ladang berpindah.

    ”Dengan hilangnya mata pencaharian mereka, ini bukan menyejahterakan masyarakat adat, tetapi menyengsarakan. Jadi, kami berharap pemerintah memperhatikan masyarakat adat yang masih hidup,” tuturnya.

    Syarat dari SDN sudah digaungkan sejak Mei. Perusahaan siap melepas lahan bila ada putusan atas kepemilikan yang sah. Kini, sepuluh warga Trobos menggenggam kesimpulan DAD yang menyatakan lahan itu adalah milik masyarakat, meski dokumen tersebut berstatus rekomendasi. (ign)

  • Surat Tunda Dibalas Perlawanan: Warga Desak BPN Kotim Tegakkan Klausul Cetak Tebal

    Surat Tunda Dibalas Perlawanan: Warga Desak BPN Kotim Tegakkan Klausul Cetak Tebal

    SAMPIT, kanalindependen.id – Aturan tegas yang diracik Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini menguji konsistensi pembuatnya sendiri.

    Saat PT Tapian Nadenggan meminta penundaan rapat mediasi sengketa lahan, kuasa hukum warga, Sapriyadi, merespons cepat dengan surat keberatan bertanggal Selasa (6/10/2026).

    Dia membidik absennya korporasi tersebut dengan menuntut BPN menerapkan klausul cetak tebal di surat undangannya. Sebuah pijakan yang memastikan pihak tidak hadir dianggap menyetujui seluruh keputusan rapat.

    Penegasan aturan ini sudah Sapriyadi sampaikan secara lisan di dalam forum mediasi, sebagaimana diberitakan Kanal Independen sebelumnya.

    Keberatan itu bermula dari surat pemberitahuan BPN Kotim yang diterima Sapriyadi pada Senin (5/10/2026) pukul 17.00 WIB, 21 jam sebelum jadwal rapat koordinasi digelar.

    Pesan dari BPN Kotim itu meneruskan permohonan PT Tapian Nadenggan. Perusahaan beralasan memiliki kegiatan yang sudah diagendakan dan meminta jadwal ulang hingga minggu keempat Oktober 2026.

    Jeda waktu komunikasi ini menyisakan celah yang dipersoalkan. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Kanal Independen, surat perusahaan bernomor 03/PT TN/DL-SMPO/X/2026 itu bertanggal Jumat (2/10/2026).

    Setelah melewati akhir pekan, Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kotim baru terbit pada Senin, tanpa mencantumkan kapan persisnya permohonan korporasi itu masuk ke meja BPN.

    Tiga Tuntutan Mengikat

    Surat keberatan bernomor 85/SK/ADV-SD/X/2026 menjadi instrumen Sapriyadi mengunci situasi.

    Berbekal undangan rapat BPN bertanggal 1 Oktober dan surat pemberitahuan bertanggal 5 Oktober, Kantor Hukum Sapriyadi, S.H. & Rekan menolak alasan penundaan dari korporasi.

    Senjata utama Sapriyadi bersandar pada catatan ketiga undangan BPN yang dicetak tebal. Ketentuan itu menegaskan bahwa pihak yang tidak hadir pada waktu yang ditentukan, proses penanganan tetap dilanjutkan dan dianggap menyetujui seluruh keputusan atau kesimpulan.

    Ketentuan ini, menurut pandangan Sapriyadi, berlaku bagi semua pihak yang diundang, termasuk PT Tapian Nadenggan. Dokumen keberatan turut merekam bahwa perusahaan telah menerima undangan tersebut semenjak awal Oktober.

    ”Alasan adanya kegiatan yang sudah diagendakan tidak mengecualikan PT Tapian Nadenggan dari akibat yang diatur dalam poin nomor 3 Surat Undangan, sebab ketentuan tersebut tidak memuat pengecualian apa pun,” urai Sapriyadi dalam suratnya.

    Melalui lembaran itu, Sapriyadi mendesak Kepala Kantor Pertanahan merespons tiga permohonan. Pertama, menetapkan status persetujuan otomatis bagi perusahaan atas keputusan rapat 6 Oktober sesuai poin ketiga.

    Kedua, menolak permohonan jadwal ulang perusahaan. Terakhir, menyerahkan hasil kesimpulan rapat sekaligus jawaban tertulis dalam batas lima hari kerja. Merujuk pada waktu penerimaan surat di hari rapat, tenggat waktu bagi BPN jatuh pada Selasa (13/10/2026).

    Asas Keadilan Tersandung Jam Kerja

    Ketidaksesuaian rentang pengiriman dokumen turut menjadi sorotan tajam. Sapriyadi membedah lambatnya pemberitahuan yang baru ia terima pukul 17.00 WIB, sebuah waktu yang berada di luar jam kerja operasional dan tiba kurang dari 24 jam sebelum pertemuan.

    Sementara perihal surat PT Tapian Nadenggan memuat kata ”tanggapan”, isi tanggapan tersebut sama sekali tidak diuraikan dalam lembar pemberitahuan BPN.

    Dalam rapat hari Selasa, perwakilan BPN sekadar menginformasikan bahwa kantornya baru mendapat kabar dari perusahaan pada Senin sore, tanpa mengonfirmasi apakah wujud fisik surat itu benar-benar baru tiba hari itu.

    Cara pengelolaan informasi ini dinilai mencederai keadilan prosedural. Sapriyadi memandang pemberitahuan mendadak tersebut tidak sejalan dengan asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan, merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    Langkah mengakomodasi penundaan yang hanya datang dari satu belah pihak juga dinilainya bertentangan dengan asas ketidakberpihakan. Sapriyadi membidik BPN menggunakan empat dari delapan asas pemerintahan yang baik dalam undang-undang tersebut.

    Surat Kepala Kantor sendiri sekadar merujuk jadwal pelaksanaan rapat dan ditutup dengan kalimat normatif ”untuk dapat diketahui dan dimaklumi”.

    Dokumen itu tidak memuat ketetapan apa pun atas permintaan jadwal ulang. Menariknya, perwakilan BPN di dalam ruang rapat sempat mengakui permintaan jeda waktu korporasi terlalu panjang. “Kami anggap juga terlalu lama untuk bisa hadir,” ujarnya.

    Rapat Tanpa Kesimpulan

    Tuntutan Sapriyadi berpijak pada asumsi berlakunya kesimpulan rapat. Kenyataannya, pertemuan 6 Oktober itu berakhir tanpa simpulan akhir.

    Perwakilan BPN tidak membacakan keputusan apa pun. Pimpinan forum mengatakan akan melapor kepada Kepala Kantor menyangkut pencocokan titik koordinat lahan warga dengan peta hak guna usaha (HGU) perusahaan, atau overlay.

    Pejabat BPN itu juga mengutarakan bahwa lembaganya tidak bisa secara mutlak menginginkan apa yang dikehendakinya langsung diterima para pihak.

    Dia turut mempersilakan Sapriyadi menggunakan jalur surat-menyurat tertulis sebagai dokumen arsip serta bahan laporan ke pimpinan.

    Aturan internal pertanahan sebenarnya memiliki prosedur tersendiri menangani ketidakhadiran.

    Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang tercatat masih berlaku di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian ATR/BPN, mengatur sanksi melalui Pasal 44.

    Mediasi dinyatakan gagal bila para pihak tidak hadir usai tiga kali undangan patut, disusul pengambilan keputusan penyelesaian kasus.

    Kepastian yang Ditunggu

    Bagi warga, semua kerumitan prosedur itu bermuara pada satu kebutuhan esensial. ”Saya mau minta kepastian juga,” kata Musi, salah satu dari enam penggugat, seusai rapat.

    Pencarian kepastian ini meneruskan dua surat kementerian pada April dan Juli 2026, serta surat permohonan overlay dari kantor hukum warga pada 4 Agustus 2026.

    Keenam warga meyakini hamparan tanah 179,3 hektare di Hulu Sungai Paken, wilayah Desa Pantap, berada di luar izin korporasi, namun menurut Sapriyadi, perusahaan menyatakan sebaliknya.

    Pemberitaan Kanal Independen pada 16 Mei lalu menyebut klaim perusahaan yang menyatakan telah mengantongi HGU sejak 2005.

    Perkara perdata pokok bernomor 67/Pdt.G/2025/PN Spt ini telah diuji di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Palangka Raya memproses perkara tersebut dengan nomor 37/Pdt/2026/PT.Plk, menyusul penolakan gugatan warga oleh Pengadilan Negeri Sampit pada 27 April 2026.

    Nasib tuntutan warga sekarang terjepit di antara dua penanda waktu, yakni batas lima hari kerja yang ditagih Sapriyadi kepada BPN, dan tawaran pertemuan minggu keempat Oktober dari perusahaan. (ign)

  • Gugatan Rp5 Triliun Warga Sebabi: 7,5 Jam Menunggu, Sidang Tertunda karena Alamat PT BSK Tak Ditemukan

    Gugatan Rp5 Triliun Warga Sebabi: 7,5 Jam Menunggu, Sidang Tertunda karena Alamat PT BSK Tak Ditemukan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap pekat sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti perjalanan sejauh lebih 80 kilometer yang harus ditempuh para penggugat dari Desa Sebabi menuju Kota Sampit, Rabu (7/10/2026).

    Menghabiskan waktu sekitar satu setengah jam menembus jalanan berasap demi memperjuangkan hak mereka, warga justru dihadapkan pada ujian kesabaran baru setibanya di Pengadilan Negeri Sampit.

    Mereka menunggu dari pukul 09.00 hingga 16.30 WIB. Penantian panjang selama tujuh setengah jam itu berujung pada sidang gugatan terhadap PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK) yang berlangsung tak sampai setengah jam, lalu ditunda. Tergugat I, PT BSK, tidak hadir.

    ”Kami mengharapkan pihak dari perusahaan harus hadir,” kata Yanti U, salah satu penggugat.

    ”Soalnya kami dari penggugat mengharapkan dari tergugat harus sama-sama hadir,” tambahnya.

    Kuasa hukum penggugat, Sapriyadi, menyebut majelis hakim menyampaikan di persidangan bahwa alamat Tergugat I tidak ditemukan.

    ”Dalam persidangan tadi disampaikan oleh majelis hakim bahwa keterangan tidak hadirnya adalah alamatnya tidak ditemukan, sehingga memang mereka tidak dapat hadir,” kata Sapriyadi.

    Ia menyebut para penggugat sangat antusias dan kooperatif mengikuti jadwal persidangan, dan menyesalkan ketidakhadiran tergugat I.

    Tergugat yang hadir dalam sidang tersebut adalah perwakilan PT Agro Indomas dan pihak BPN. Pihak PN Sampit menyatakan tergugat yang belum hadir akan dipanggil ulang. Sidang ditunda sepekan.

    Alamat yang Disebut Tak Ditemukan

    Gugatan menuliskan alamat PT BSK sebagai Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

    Kalimat yang sama persis dipakai dalam gugatan sebelumnya, Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, yang sidangnya pada 2 September dihadiri oleh kuasa hukum PT BSK.

    Alamat yang sama juga tertera pada putusan Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt, perkara lain yang melibatkan PT BSK, tempat perusahaan itu diwakili oleh kuasa hukum.

    Yanti menegaskan, alamat yang dipakai tidak berubah. Ia menyebut di area perusahaan tidak ada jalan, gang, ataupun penanda RT/RW. Ia menggambarkan letaknya dari Simpang Sebabi.

    ”Kalau arah dari Simpang Sebabi masuk di Desa Sebabi, dia masuknya kiri,” kata Yanti, seraya menilai PT BSK hanya menghindar.

    Gugatan Dicabut, Didaftarkan Ulang

    Perkara ini bukan kelanjutan dari Perkara 63 yang sebelumnya diberitakan Kanal Independen, termasuk proses mediasi yang sempat tertunda pada 16 September.

    Menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit, gugatan itu dicabut pada 23 September 2026.

    Gugatan baru kemudian terdaftar sehari setelahnya dengan nomor 80/Pdt.G/2026/PN Spt, dengan lima penggugat yang sama: Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo.

    Sapriyadi menyebut ada sejumlah hal yang dipertimbangkan para penggugat sehingga gugatan didaftarkan ulang.

    “Dalilnya masih sama, hanya saja ada perbedaan luasan antara surat kuasa dengan gugatan,” katanya.

    Gugatan tersebut menyasar luas objek sekitar 172,46 hektare. Enam titik koordinat, batas-batas tanah, keenam tergugat, serta dalil dan petitum, sama seperti gugatan sebelumnya.

    Perbedaan yang ditemukan terletak pada surat kuasa khusus (Nomor 48/PDT/ADV-SD/VI/2026 tertanggal 12 Juli 2026 diganti Nomor 65/PDT/ADV-SD/IX/2026 tertanggal 23 September 2026), tanggal gugatan (3 Agustus menjadi 23 September), alamat tergugat Notaris Martina yang diperbarui, serta tambahan ”Surat Pernyataan Masyarakat Sekitar” sebagai penguat alat bukti alas hak penggugat.

    Tuntutan Rp5,005 Triliun dan Dalil Soal HGU

    Sapriyadi menyebut inti dari gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Para penggugat mengklaim memiliki lahan tanah adat yang, menurut dia, tidak diganti rugi oleh pihak perusahaan.

    Dalam gugatannya, kelima penggugat meminta pengadilan menyatakan mereka sebagai pemilik tanah adat seluas ± 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang mereka peroleh lewat hak membuka tanah dan memungut hasil hutan sebagaimana Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Mereka meminta PT BSK mengeluarkan objek itu dari lokasi perizinannya.

    Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 atas nama PT BSK seluas 11.471,707 hektare terbit di atas kawasan hutan tanpa Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu.

    Mereka meminta surat keputusan Kepala BPN yang mendasarinya dan sertifikat itu dinyatakan batal dengan sendirinya atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Gugatan menyebut objek sengketa berada di dalam areal HGU PT BSK, dan mendalilkan HGU itu sendiri cacat.

    Gugatan juga mendalilkan PT Agro Indomas menggarap dan menanami objek itu sejak 2005 tanpa ganti rugi.

    Penggugat merujuk pada Akta Perjanjian Penggantian Biaya Penanaman Pokok Sawit Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2013 sebagai dasar bahwa Agro Indomas telah salah menanam di dalam areal SHGU 31/2005 milik PT BSK.

    Atas klaim tersebut, mereka menuntut PT BSK dan PT Agro Indomas membayar ganti rugi Rp5,005 triliun, yang terdiri atas kerugian materiil Rp5 miliar dan immateriil Rp5 triliun.

    Yanti menyampaikan klaim warga soal tidak adanya tanggapan dan ganti rugi lahan.

    ”Kami menuntutkan hak milik kami, tanah wilayah adat, dari berapa tahun, dari tahun 2005 sampai sekarang belum pernah ada tanggapan dari pihak perusahaan,” katanya.

    ”Memang belum pernah diganti rugi dari pihak perusahaan,” tegasnya.

    Dalam jawabannya di Perkara 79, PT BSK menyebut lahan HGU-nya diperoleh lewat pembelian dan ganti rugi kepada warga Desa Tangar dan Desa Sebabi pada 2005.

    Perkara itu menyangkut objek lain, dan PT BSK belum menanggapi klaim para penggugat di Perkara 80.

    Yanti menyatakan, proses hukum harus dihormati oleh semua pihak. ”Kami mengikuti proses hukum,” kata Yanti.

    ”Cuma, sayangnya, perusahaan kayaknya tidak menghormati. Kan kita kan negara Indonesia, sama-sama menghormati hukum,” jelasnya.

    Penggugat berharap PT BSK hadir pada sidang berikutnya. ”Apa pun yang terjadi, kami harus tetap mempertahankan hak kami di lapangan,” kata Yanti.

    Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari PT BSK atas gugatan tersebut maupun atas keterangan soal alamat itu. (ign)

  • PT KMS Jawab Gugatan Kades Penyahuan: Tegaskan Lahan Lunas, Ulangi Penjelasan 14 Tahun Silam

    PT KMS Jawab Gugatan Kades Penyahuan: Tegaskan Lahan Lunas, Ulangi Penjelasan 14 Tahun Silam

    SAMPIT, kanalindependen.id – PT Karya Makmur Sejahtera (KMS) menjawab gugatan empat warga Desa Tumbang Penyahuan lewat siaran pers.

    Dokumen yang diperoleh Kanal Independen itu dikeluarkan Departemen Humas perusahaan, bertanggal 6 Oktober 2026, dan menyatakan tidak ada bidang yang belum dibayar di dalam objek sengketa.

    ”Berdasarkan dokumen pembebasan lahan serta pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh (GRTT) yang dimiliki perusahaan, seluruh bidang yang menjadi objek klaim tersebut telah diselesaikan pembayarannya kepada warga penerima sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan,” demikian tertulis dalam rilis tersebut.

    Rilis itu terbit dua hari setelah diskusi di pondok lokasi sengketa pada Minggu, 4 Oktober 2026, dan delapan hari sebelum sidang perdana perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt di Pengadilan Negeri Sampit pada 14 Oktober 2026.

    Inilah keterangan pertama yang keluar dari institusi perusahaan sejak perkara bergulir. Sebelumnya, suara perusahaan datang dari perwakilan di lapangan, Mahesa Adji Saputra, yang menyatakan tidak memiliki kewenangan menjelaskan sejumlah isu substansial, seperti status lahan konservasi dan laporan kepolisian.

    Bola Dilempar ke Penggugat

    Perusahaan menyatakan penyelesaian GRTT itu ditopang berkas administratif yang menyangkut identitas penerima, pernyataan kepemilikan tanah, serta bukti pembayaran.

    ”Dokumen tersebut menjadi dasar perusahaan dalam menjelaskan riwayat penyelesaian lahan dan akan disampaikan sebagai bagian dari pembuktian melalui mekanisme pengadilan,” bunyi rilis itu.

    Dari situ perusahaan membalikkan beban penjelasan ke pihak penggugat.

    ”Perusahaan meminta agar pihak yang mengajukan klaim dapat menjelaskan secara terperinci identitas pengklaim, dasar hak, letak, batas, dan luas tanah, serta hubungannya dengan bidang-bidang yang telah menerima pembayaran GRTT,” tertulis dalam rilis tersebut.

    Meski meminta rincian dari penggugat, rilis perusahaan justru tampil tanpa rincian. Sama seperti klaim pembayaran, perusahaan tidak mencantumkan satu pun nomor bukti, nama penerima, letak blok, tanggal transaksi, maupun luas bidang yang dimaksud.

    Dokumen tersebut juga tidak memuat nama pejabat yang bertanggung jawab maupun narahubung, dan hanya ditutup dengan keterangan dikeluarkan oleh Departemen Humas PT Karya Makmur Sejahtera.

    Tanda Tangan Kades Jadi Sasaran

    Satu bagian dalam rilis itu diberi tajuk Keterlibatan Administratif Kepala Desa. Isinya langsung menunjuk penggugat pertama.

    ”Menurut perusahaan, Sempung, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Tumbang Penyahuan, sebelumnya telah menerbitkan sejumlah dokumen administratif yang digunakan sebagai persyaratan proses GRTT, termasuk surat pernyataan mengenai tanah milik warga yang menerima pembayaran,” tertulis dalam rilis.

    Perusahaan meminta dokumen itu diperiksa bersama bukti pembayaran, dokumen pembebasan lahan, dan data bidang tanah.

    ”Keterkaitan antara dokumen yang diterbitkan pemerintah desa dan klaim yang diajukan saat ini perlu dijelaskan secara terbuka agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai objek sengketa,” bunyi rilis tersebut.

    Perusahaan tidak menyebutkan nomor, tanggal, maupun nama penerima pada surat pernyataan yang dimaksud.

    Tanda tangan Sempung memang tersebar di berkas sengketa ini, dan tidak selalu berada di pihak perusahaan.

    Pada 19 Januari 2009 ia bersurat ke pimpinan PT AWL mendesak penyelesaian lahan Lide S. Hampir tiga tahun berselang, pada 28 November 2011, ia menyurati humas PT AWL/KMS dengan melampirkan daftar sembilan pemilik tanah yang lahannya tergusur atau digarap perusahaan, baik disengaja maupun tidak. Nama Suling, kini penggugat keempat, ada di urutan ketujuh.

    Dalam diskusi 4 Oktober, Sempung menyinggung posisinya sendiri di hadapan perwakilan perusahaan.

    ”Perusahaan memiliki berbagai cara, tetapi terhadap kepala desa tidak bisa sembarangan karena saya mengetahui riwayatnya,” katanya dalam diskusi itu.

    ”Sejak awal PT AWL/KMS masuk, banyak dokumen yang saya tandatangani, termasuk SKT dan dokumen lain,” tambahnya.

    Dalam wawancara terpisah hari itu, Sempung menyatakan perusahaan seharusnya menempuh jalur lain lebih dulu.

    ”Seharusnya perusahaan memahami bahwa kepala desa memiliki dokumen dan mengetahui kondisi di wilayah desa. Hal-hal yang dilakukan perusahaan, baik atau buruk, biasanya diketahui kepala desa,” katanya.

    ”Seharusnya mereka datang dan berkoordinasi dengan saya lebih dahulu, bukan langsung membuat laporan ke kepolisian,” tegasnya lagi.

    Silang Batas Aktivitas di Lapangan

    Bagian lain dalam rilis itu menyinggung apa yang terjadi di lapangan.

    ”Berdasarkan informasi dan dokumentasi lapangan perusahaan, sejumlah warga saat ini menguasai secara faktual areal yang disengketakan dengan mendirikan pondok dan menghentikan kegiatan operasional PT. Karya Makmur Sejahtera secara sepihak,” tertulis dalam rilis.

    Perusahaan menyatakan sampai tanggal rilis belum menerima dasar hukum yang membenarkan penghentian itu, baik berupa putusan maupun penetapan pengadilan yang berlaku.

    ”Perusahaan menegaskan bahwa pengajuan klaim atau gugatan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pihak penggugat untuk mengambil alih penguasaan areal maupun menghentikan kegiatan pihak lain secara sepihak,” bunyi rilis itu.

    Secara hukum acara, argumen itu berpijak pada dasar yang benar. Larangan beraktivitas di atas objek perkara lahir dari penetapan sita jaminan atau putusan provisi majelis hakim, bukan dari pendaftaran gugatan. Plang dan pondok bukan penetapan pengadilan.

    Dalil yang sama berlaku dua arah. Perusahaan juga tidak menunjukkan putusan atau penetapan pengadilan yang membenarkan pembuatan parit dan pemanenan di dalam objek sengketa.

    Pembatasan itu sebenarnya diucapkan sendiri oleh pihak penggugat di lapangan. Dalam diskusi 4 Oktober, Sapriyadi menyatakan permintaan penghentian hanya berlaku di dalam objek sengketa.

    ”Kami meminta agar situasi tetap aman dan tenteram, serta aktivitas perusahaan tidak terganggu di luar objek sengketa,” katanya dalam diskusi itu.

    ”Namun, terkait objek perkara, kami meminta agar tidak ada aktivitas perusahaan di dalam areal sengketa,” tegas Sapriyadi.

    Sempung menyampaikan batas yang sama. ”Kami meminta perusahaan tidak melakukan kegiatan pembuatan parit di dalam areal sengketa. Mari menunggu proses pengadilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap,” katanya.

    ”Aktivitas di luar objek sengketa silakan dilakukan, tetapi jangan masuk ke lokasi yang disengketakan,” ujarnya.

    Sapriyadi juga tidak menyembunyikan adanya penjagaan di lapangan. ”Nantinya akan ada rekan-rekan kami yang berjaga di lokasi,” ujarnya dalam diskusi itu.

    Rilis itu menyusun argumen hukumnya di atas empat pasal. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata soal kekuatan mengikat perjanjian yang sah dipakai untuk menopang GRTT.

    ”Perusahaan berpandangan bahwa kesepakatan GRTT yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik,” tertulis dalam rilis.

    Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg dipakai untuk soal beban pembuktian. Pemilihan RBg, bukan HIR, sesuai wilayah berlakunya di luar Jawa dan Madura. Perusahaan menyatakan prinsip itu berlaku bagi penggugat maupun dirinya.

    Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata muncul di akhir, sebagai dasar kemungkinan gugatan balik.

    ”Apabila tindakan penguasaan areal dan penghentian kegiatan oleh masyarakat terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian, perusahaan dapat mempertimbangkan tuntutan dengan berdasar kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” bunyi rilis itu.

    Pasal 1365 adalah dasar umum gugatan perbuatan melawan hukum, klasifikasi yang sama persis dengan yang dipakai empat warga saat mendaftarkan perkara 82 terhadap perusahaan.

    Perusahaan juga meminta pemerintah desa menjalankan perannya menjaga ketertiban, membantu klarifikasi administrasi, dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan secara berimbang. Permintaan itu ditujukan kepada pemerintahan desa yang kepala desanya menjadi penggugat pertama.

    Janji Pembuktian di Hadapan Majelis Hakim

    Perusahaan menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dan mempertahankan hak serta kepentingan hukumnya melalui pembuktian.

    ”Perusahaan akan mengajukan dokumen pembebasan lahan, bukti pembayaran GRTT, dokumen administratif desa, data identifikasi bidang tanah, serta alat bukti lain yang relevan,” tertulis dalam rilis.

    Seluruhnya akan dipakai untuk menjelaskan riwayat penyelesaian lahan dan hubungan antara bidang yang telah dibayar dengan objek gugatan.

    ”PT. Karya Makmur Sejahtera menghormati independensi pengadilan dan menyerahkan penilaian atas keabsahan klaim, kekuatan alat bukti, serta hak masing-masing pihak kepada majelis hakim,” bunyi rilis itu.

    Pintu luar pengadilan dinyatakan tetap terbuka, dengan syarat.

    ”PT. Karya Makmur Sejahtera tetap membuka ruang dialog dan mediasi berdasarkan identitas pihak yang jelas, data bidang tanah yang dapat diverifikasi, serta dokumen yang dapat diuji, dengan tetap menghormati proses persidangan,” tertulis dalam rilis.

    Pada bagian penutup, perusahaan menyampaikan harapan kepada media.

    ”PT. Karya Makmur Sejahtera berharap pemberitaan mengenai sengketa lahan disampaikan secara akurat dan berimbang, dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan,” bunyi rilis tersebut.

    Dua Makna Iktikad Baik di Tengah Sengketa

    Frasa iktikad baik muncul di kedua sisi dengan arah berlawanan. Perusahaan memakainya lewat Pasal 1338 untuk mengunci kesepakatan GRTT. Kuasa hukum warga memakainya untuk mempersoalkan cara perusahaan menempuh jalur pidana.

    ”Kami menyesalkan sikap perusahaan,” kata Sapriyadi di lokasi sengketa.

    ”Objek ini masih dalam proses perkara perdata, tetapi mengapa setiap persoalan langsung dilaporkan ke kepolisian? Seharusnya persoalan ini lebih dahulu diselesaikan melalui iktikad baik,” tegasnya.

    Potensi gugatan balik berdasarkan Pasal 1365 dalam rilis itu juga telah didahului pertanyaan Sapriyadi di hadapan perwakilan perusahaan dua hari sebelumnya.

    ”Saat ini justru Pak Sempung dan kawan-kawan yang menggugat, bukan perusahaan. Seharusnya, apabila perusahaan merasa haknya dilanggar, perusahaan yang menggugat,” katanya.

    Soal sawit yang kini berdiri di atas lahan, ia menempatkannya sebagai bagian dari yang akan diuji. ”Kelapa sawit yang ada di sini tumbuh di atas tanah yang disengketakan. Segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah ini akan diuji kepemilikannya melalui proses perdata,” tegasnya.

    Terhadap sorotan perusahaan atas peran kepala desa, Sapriyadi sudah lebih dulu merespons dengan nada peringatan.

    ”Jangan sedikit-sedikit melapor, terlebih apabila yang dilaporkan adalah kepala desa sebagai pemimpin di wilayah ini,” katanya kepada perwakilan perusahaan, Mahesa Adji Saputra saat diskusi.

    ”Apabila tujuan perusahaan justru untuk mengkriminalisasi kepala desa, maka kami meminta pihak perusahaan membuka hati nurani. Sebelum perusahaan datang, kepala desa sudah ada, desa ini sudah ada, dan masyarakat sudah ada,” tambahnya.

    Memori Ganti Rugi di Arsip Desa 2012

    Kalimat kunci rilis itu, bahwa seluruh objek klaim sudah dibayar kepada warga penerima, bukan rumusan baru di Tumbang Penyahuan.

    Berita acara musyawarah bertanggal 29 September 2012, yang digelar di rumah kepala desa untuk membahas klaim lahan Lide S, mencatat jawaban perwakilan PT AWL/KMS. Isinya menyebutkan bahwa menurut data yang ada pada mereka, lahan itu sudah dibayarkan kepada orang lain.

    Dokumen yang sama memuat kronologi versi pemilik tanah. Lahan diukur pada 2008 seluas 331 hektare, lalu ganti rugi tidak bisa dilakukan karena menurut perusahaan sudah dibayarkan kepada orang lain.

    Pemilik melapor ke pemerintah daerah, tim kabupaten turun, lahan ditarik dalam status quo, kemudian 50 hektare dibayar, sedangkan sisanya disebut tumpang tindih dengan klaim PT Sarpatim. Beberapa tahun berselang, di atas tanah itu sudah berdiri sawit.

    Pola jawaban yang mirip tercatat pula dalam hasil pertemuan 10 Mei 2012 di kediaman kepala desa, yang membahas klaim empat warga atas lahan yang sudah tertanam di wilayah PT KMS.

    Atas klaim Bu Ica, dokumen itu mencatat kesaksian dua warga bahwa lahan yang bersangkutan di wilayah tersebut benar, tetapi sudah dilepas pada waktu itu dan tidak ada sisa lagi.

    Atas klaim Lidey, yang dalam dokumen desa lain ditulis Lide S, seluas 331 hektare di Purang Estate, dokumen yang sama mencatat keterangan perusahaan bahwa sisa lahan yang dituntut masuk wilayah klaim PT Sarpatim, sehingga perusahaan tidak diperbolehkan mengadakan aktivitas di sana.

    Catatan berikutnya dalam dokumen itu menyebutkan kenyataan di lapangan berbeda, yakni areal yang disebut klaim PT Sarpatim telah ditanam dan dipanen pihak perusahaan.

    Empat belas tahun berselang, jawaban yang sama kembali muncul: sudah dibayar kepada orang lain.

    Sempung menyatakan persoalan ini baru terbuka kembali pada pertengahan 2026. ”Kami baru mengetahui adanya persoalan tanah yang belum dibayar pada Juni,” katanya.

    ”Dulu tanah tersebut tidak dibayar dan tidak ditanami sawit. Sekarang ditanami sawit, sehingga kami mengajukan gugatan,” ungkapnya.

    Di sisi lain, jawaban yang selalu diterima Sempung sejak 2008 justru berbeda arah. ”Saat itu disampaikan bahwa tanah tersebut masuk kawasan HCP, atau hutan konservasi bernilai tinggi, sehingga tidak dapat dibayarkan,” katanya.

    Dia mengaku sudah beberapa kali mendatangi bagian humas perusahaan untuk meminta penyelesaian atau pembayaran. Akan tetapi, selalu dijawab bahwa lahan itu tidak bisa dibayar karena masuk HCP.

    Tidak dapat dibayarkan karena konservasi, dan telah diselesaikan pembayarannya kepada warga penerima, merupakan dua keterangan yang tidak bisa sama-sama berlaku untuk bidang yang sama. Rilis 6 Oktober tidak menjelaskan bagaimana keduanya didudukkan.

    Berita Acara Pewaris di Blok Purang

    Pada bidang tertentu, klaim GRTT perusahaan berlandaskan bukti tertulis.

    Surat Kesepakatan tertanggal Senin, 23 Juni 2014, dibuat di kantor General Manager Office PT KMS/PT AWL antara Arifin Gusdur, warga Tumbang Penyahuan, dan Saniel dari bagian humas perusahaan.

    Objeknya tanah di kebun KMS Purang blok K 38-40 dan L 38-40 seluas lebih kurang 23,28 hektare, dengan lebih kurang 21,28 hektare dibayar Rp5.000.000 per hektare dan lebih kurang 2 hektare yang disebut Tempat Keramat dibayar Rp7.500.000 per hektare.

    Sepuluh tahun kemudian, berita acara bertanggal 26 Juni 2024 mencatat pertemuan ahli waris almarhum Arifin Gusdur dengan humas PT AWL-KMS di kantor GMO untuk membahas situs keramat di Blok K37a Purang Estate.

    Dokumen itu mencatat penjelasan humas terkait data GRTT di areal tersebut, dengan penerima adalah orang tua para ahli waris.

    Poin kedua berita acara itu menyebutkan ahli waris menerima penjelasan tersebut, tidak akan mempermasalahkan lahan yang sudah di-GRTT, serta tidak akan melakukan klaim atau sejenisnya di areal tersebut. Permintaan mereka hanya satu, yakni agar bangunan keramat yang masih berdiri diperbaiki.

    Dokumen itu ditandatangani Setia Wendi, Bahrun, dan Irfan dari pihak ahli waris, serta Saniel SH, Susi Darkoni SP, dan Waluyo dari pihak perusahaan.

    Setia Wendy dan Bahrun kini tercatat sebagai penggugat kedua dan ketiga dalam perkara 82. Berita acara itu termasuk kategori dokumen yang disebut perusahaan akan diajukan ke persidangan.

    Dua Hari, Dua Posisi

    Sempung sempat meragukan pesannya akan sampai kepada manajemen saat di pondok lokasi sengketa pada 4 Oktober.

    ”Pertanyaan saya, apakah semua yang disampaikan kuasa hukum kami hari ini dapat benar-benar dipertanggungjawabkan dan diteruskan kepada manajemen perusahaan?” katanya.

    ”Kami khawatir apa yang kami sampaikan di lapangan tidak sampai kepada pimpinan perusahaan. Seharusnya manajemen perusahaan hadir langsung karena mereka mengetahui titik-titik sengketa yang kami maksud,” ujarnya pada perwakilan perusahaan.

    Dua hari kemudian, pada 6 Oktober 2026, manajemen bersuara melalui siaran pers yang menyatakan posisi resmi korporasi.

    Dalam diskusi itu, Mahesa menyebut adanya peluang penghentian operasional. ”Terkait proses peradilan, secara sistematis operasional perusahaan dapat dihentikan sementara sambil menunggu hasil persidangan,” katanya.

    Dalam wawancara terpisah di lokasi yang sama hari itu, ia menegaskan sikap lisan serupa. ”Seluruh masukan yang disampaikan kepada kami akan diterima. Kami menghormati masyarakat yang meminta agar operasional tidak dilanjutkan,” ujarnya.

    Dua hari berselang, Departemen Humas menyatakan perusahaan belum menerima dasar hukum yang membenarkan penghentian kegiatan tersebut.

    Dasar klaim atas arealnya juga bergeser. Dalam diskusi 4 Oktober, Mahesa menyandarkan kegiatan perusahaan pada hak guna usaha.

    ”Perusahaan mengelola areal tersebut karena menurut kami, areal itu telah masuk dalam HGU perusahaan. Kegiatan, termasuk pembuatan parit di dalam areal HGU, kami lakukan berdasarkan perintah manajemen,” ujarnya.

    Sapriyadi membantahnya langsung di forum yang sama. ”Saya pastikan bahwa objek perkara ini tidak berada dalam sertifikat HGU. Apabila Bapak menyampaikan bahwa lokasi ini masuk HGU, maka hal itu akan kita buktikan di pengadilan,” tegasnya.

    Rilis resmi 6 Oktober tidak mengulang klaim HGU itu sama sekali. Seluruh argumen perusahaan dibangun di atas dokumen GRTT.

    Empat Fakta di Luar Penjelasan Humas

    Sepanjang rilis itu, sejumlah persoalan yang menjadi inti gugatan tidak disentuh.

    Tidak ada penjelasan soal laporan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Sempung menyatakan sudah satu kali diperiksa atas dugaan pencurian dengan kekerasan di atas tanah yang ia gugat, sementara Sapriyadi menyatakan laporan itu masuk setelah moratorium perkara agraria yang disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Syahar Diantono pada 7 September 2026.

    Rilis tidak menyebut perusahaan sebagai pelapor, namun menguraikan perbuatan warga dengan rumusan yang berdekatan dengan dasar laporan itu, yakni menguasai secara faktual, mendirikan pondok, dan menghentikan kegiatan secara sepihak.

    Tidak ada penjelasan soal status kawasan. Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 yang terbit pada 6 Februari 2025 mencatat permohonan PT KMS seluas 10.803 hektare berdasarkan kriteria Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja, dengan 2.873 hektare berproses dan 7.930 hektare ditolak.

    Lima dari enam tergugat dalam perkara 82 adalah instansi negara yang berkaitan erat dengan status kawasan kehutanan tersebut.

    Tidak ada penjelasan soal kerja sama operasi (KSO) dengan PT Agrinas Palma Nusantara, yang disebut Mahesa dalam wawancara mencakup lahan sekitar 1.400 hektare lebih.

    Tidak ada pula penjelasan soal perintah bupati yang pernah turun. Surat Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 20 Januari 2010 meminta pimpinan PT Agro Wana Lestari dan PT Karya Makmur Sejahtera menghentikan kegiatan land clearing, melakukan pendataan bersama masyarakat pemilik lahan dan garapan, serta menyelesaikan terlebih dahulu kelengkapan perizinan kebun dan pembebasan lahan.

    Setahun sebelumnya, Surat Bupati tertanggal 14 Januari 2009 meminta PT Agro Wana Lestari untuk sementara tidak melakukan kegiatan penggarapan maupun pembukaan lahan atas bidang yang masih disengketakan.

    Rilis yang menyatakan perusahaan akan mematuhi setiap putusan, penetapan, atau keputusan pejabat berwenang tidak mengurai status dua surat bupati itu.

    Hitung Mundur Menuju Meja Hijau

    Perusahaan menutup rilisnya dengan permintaan menahan diri kepada semua pihak, serta menyatakan akan mendokumentasikan dampak penghentian kegiatan dan mempertimbangkan langkah hukum yang diperlukan secara proporsional berdasarkan bukti.

    Permintaan menahan diri itu bersisian dengan kehadiran kelompok pendamping di lokasi. Wismanto, yang menyandang gelar Panglima Riuh di Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng, menyatakan organisasinya mendampingi lima kelompok warga sejak Juli 2026.

    ”Apabila lima kelompok ini diganggu, maka pihak perusahaan akan berhadapan dengan kami di lapangan. Dalam perkara perdata, perusahaan akan berhadapan dengan kuasa hukum warga,” katanya.

    Rilis perusahaan tidak menyebut TBBR. Adapun Sapriyadi menyatakan posisi yang sama soal jalur pengadilan dalam diskusi 4 Oktober.

    ”Mari buktikan di pengadilan. Tolong sampaikan kepada pimpinan perusahaan agar menyiapkan kuasa hukum. Kita akan menguji perkara ini secara perdata di pengadilan negeri,” katanya.

    Sempung menutup diskusi hari itu dengan kalimat yang kini bersisian dengan rilis perusahaan.

    ”Apabila hak kami tidak terbukti, kami akan mundur. Namun, apabila perusahaan menang, silakan mengambil areal itu sesuai putusan hukum,” katanya dalam diskusi tersebut.

    ”Kami tidak mengancam. Kami hanya meminta semua pihak menghormati proses gugatan perdata yang telah berjalan.”

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit membuka persidangan perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt pada 14 Oktober 2026. (ign)

  • Dari Pondok ke Meja BPN: Kursi Korporasi Kosong, Kepastian Uji Koordinat Tertahan

    Dari Pondok ke Meja BPN: Kursi Korporasi Kosong, Kepastian Uji Koordinat Tertahan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Musi (62) kehilangan ruang hidupnya setelah kebun karet dan cempedaknya rata menjadi hamparan sawit.

    Perjuangan merebut kembali hak atas tanah itu membawa Musi dan lima warga lainnya menginjakkan kaki di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Selasa (6/10/2026).

    Musi bersama rekannya merupakan penggugat dalam sengketa lahan 179,3 hektare yang masuk wilayah Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu.

    Didampingi kuasa hukum Sapriyadi, keenam petani yang telah mendirikan pondok perjuangan di lokasi sengketa itu tiba untuk menghadiri rapat yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB. Pihak lain yang diundang, PT Tapian Nadenggan, tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

    Surat undangan yang diteken Kepala Kantor Pertanahan Kotim, Mumin Haryanto, memuat catatan yang dicetak tebal: pihak yang tidak hadir “dianggap menyetujui seluruh Keputusan/Kesimpulan yang ditetapkan”.

    Namun, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotim yang memimpin pertemuan menyatakan lembaganya tidak bisa secara mutlak menginginkan apa yang dikehendakinya langsung diterima para pihak, tanpa menyebut klausul itu dicabut.

    Para penggugat meminta BPN mencocokkan titik koordinat lahan sengketa dengan peta Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan (overlay).

    ”Supaya saya tahu tempatnya itu titiknya,” kata Musi saat ditanya tujuan pihaknya mendatangi BPN.

    Perwakilan BPN belum memastikan metode, waktu, maupun keputusan akhirnya, dan menyatakan akan melapor kepada Kepala Kantor dalam satu sampai dua hari.

    Pemberitahuan Sehari Sebelumnya

    Perwakilan BPN menyatakan kantornya baru mendapat kabar pada Senin (5/10/2026) sore, satu hari sebelum rapat, bahwa PT Tapian Nadenggan tidak bisa hadir. ”Mereka memohon supaya bisa dijadwal ulang di minggu keempat Oktober,” katanya.

    BPN, kata perwakilan itu, sudah meminta waktu yang lebih cepat. ”Kami anggap juga terlalu lama untuk bisa hadir,” ujarnya.

    Pihaknya telah mendesak perusahaan agar penanganan pengaduan ini tidak berlarut-larut. Alasan perusahaan tidak disebutkan.

    Sapriyadi, merespons ketidakhadiran perusahaan tersebut. ”Kalau berkenaan alasan mereka jauh ataupun apa ataupun ada urusan, mungkin saya rasa para penggugat ini juga sama mempunyai kesibukan masing-masing. Mereka juga jauh tempatnya,” katanya.

    Ia mengingatkan bahwa warga datang dari kampung dengan kendaraan dan menanggung biaya penginapan serta makan.

    ”Tentu ketika jauh datang dari kampung, datang dari desa untuk ke Sampit ini tentu mempertaruhkan keselamatan mereka juga,” ujarnya.

    Menanti Kepastian Pertanahan

    Musi, yang menghuni pondok beratap terpal dengan dinding papan bercelah di lahan sengketa, ditemui seusai rapat. Dia menegaskan, yang pihaknya kejar dari BPN adalah kepastian.

    ”Saya mau minta kepastian juga,” ujarnya.

    Ia menyebut BPN harus turun ke lapangan, dan surat yang ia harapkan adalah kepastian bahwa lahan itu berada di luar izin resmi PT Tapian Nadenggan.

    Ketika ditanya apa yang membuatnya yakin lahan itu miliknya, Musi menjawab dengan tegas. ”Itu hak milik saya. Bukan hak milik perusahaan. Saya pernah bikin ladang, ladang berpindah artinya bertanam tumbuh apa saja di situ. Saya tanamin,” katanya.

    ”Berburu apa saja, tempat saya cari makan hari-hari,” tambahnya.

    Ditanya apakah lahan itu tanah adat, ia menjawab, ”Iya. Tanah adat. Karena aturan kami Dayak ini begitulah, Pak.”

    Ladang itu, kata dia, berpindah-pindah. ”Ladangnya di sini, pindah lagi sebelah sana,” ujarnya menjelaskan sistem ladang berpindah yang jadi bagian kehidupan masyarakat Dayak.

    Hamparan 179,3 hektare yang dipertahankan Musi dan lima orang lainnya itu terbagi atas sembilan bidang tanah. Musi mengklaim 30 hektare, begitu pula Kartono S.R.S. dan Sendi.

    Karsi Koleng menuntut 30,2 hektare dalam dua bidang, sementara Gerakan mengklaim 27,7 hektare yang terbagi dalam tiga bidang.

    Satu penggugat lainnya, Mulyadi, yang mengklaim 31,4 hektare, kini telah meninggal dunia dan posisinya sebagai penggugat diteruskan oleh ahli warisnya.

    Kepastian titik HGU yang dicari Musi bersandar pada temuan fisik. Dalam laporan Kanal Independen sebelumnya, warga mendapati patok beton bercat hijau tertancap di tengah hamparan sawit perusahaan, bukan di tepi parit batas areal.

    Fakta ini bahkan diakui oleh Estate Manager Kebun Sei Rindu PT Tapian Nadenggan, Lukas Sumarsono, saat bersaksi di pengadilan. Temuan inilah yang mendorong warga menuntut BPN segera membuka peta.

    Soal ganti rugi, Musi menjawab singkat. ”Tidak ada sama sekali,” katanya. “Sampai sekarang. Tidak ada ganti rugi,” tegasnya.

    Musi dan lima penggugat lain telah menunggu kepastian atas objek yang sama sejak mendirikan pondok perjuangan pada Oktober 2025.

    Rapat 6 Oktober berlangsung 63 hari setelah Kantor Hukum Sapriyadi meminta overlay, dan perusahaan meminta jadwal ulang ke minggu keempat Oktober, waktu yang oleh BPN dinilai terlalu lama. Soal ketidakhadiran itu, Musi hanya berkata, ”Saya enggak tahu apa masalahnya.”

    Klausul yang Dicetak Tebal

    Undangan bernomor 2296/UND-62.02.MP/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026 itu memuat tiga catatan. Peserta membawa asli dokumen kepemilikan tanah beserta dokumen pendukung, hadir tepat waktu, dan catatan ketiga yang dicetak tebal.

    Catatan itu berbunyi: ”Apabila Bapak/Ibu/Saudara(i) tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan, proses fasilitasi/penanganan tetap dilanjutkan dan dianggap menyetujui seluruh Keputusan/Kesimpulan yang ditetapkan.”

    Sapriyadi mengutip catatan ketiga itu di hadapan perwakilan BPN. ”Artinya BPN sudah mengambil sikap bahwasanya memang apabila mereka tidak hadir, saya berharap kita akan memutuskan pada hari ini,” ujarnya seraya meminta BPN turun ke lapangan.

    Perwakilan BPN menanggapi keberadaan kalimat tersebut. ”Mungkin memang di dalam surat undangan itu ada kalimat seperti itu. Tapi, dalam penanganan mediasi atau ruang dialog ini, memang kami tidak bisa secara mutlak menginginkan apa yang kami inginkan langsung diterima oleh para pihak,” katanya.

    ”Kita tetap membuka ruang dialog komunikasi,” tambahnya.

    Kepala Kantor, menurut perwakilan itu, mengarahkan agar semua pihak yang diundang tetap diterima. Dia tidak menyebut klausul tersebut dicabut.

    Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang tercatat masih berlaku di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian ATR/BPN, mengatur akibat ketidakhadiran dengan rumusan lain.

    Pasal 44 ayat (3) menyatakan mediasi dinyatakan gagal bila para pihak sudah diundang tiga kali secara patut tetapi tidak hadir, dan ayat (7) menyebut BPN kemudian mengambil keputusan penyelesaian kasus.

    Rapat koordinasi, menurut Pasal 14, ditujukan untuk memperoleh masukan dari ahli atau instansi terkait, dengan kesimpulan berupa penyelesaian kasus atau rekomendasi.

    Kanal Independen tidak menemukan rumusan ”dianggap menyetujui” dalam salinan teks Pasal 14, 43, dan 44 peraturan itu.

    Hitungan tiga kali undangan patut tersebut belum bisa diuji. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kotim Fitriansyah yang ditemui seusai rapat menyebut, undangan itu bukan baru satu kali ini, tapi sudah berkali-kali.

    Ketika ditanya sudah berapa kali, ia menjawab, ”Saya agak lupa ya, berapa kali ya.”

    Pengambilan Titik Koordinat

    Dasar permintaan warga adalah surat dari Kantor Hukum Sapriyadi, S.H. & Rekan bernomor 62/pm/ADV-SD/VIII/2026 tanggal 4 Agustus 2026.

    Rapat 6 Oktober berlangsung 63 hari setelah tanggal surat itu. ”Karena ini terlalu lama, kami sudah menunggu lama sekali, Pak,” kata Sapriyadi.

    Warga meyakini lahan itu berada di luar HGU. Menurut Sapriyadi, perusahaan selaku tergugat menyatakan lahan itu berada di dalam HGU mereka.

    ”Kami berharap dengan overlay-nya nanti kami mendapatkan informasi publik yang valid, tidak mengira-ngira,” ujarnya.

    Sapriyadi menawarkan dua jalan. BPN turun ke lapangan mengambil titik, atau overlay dilakukan dengan koordinat yang sudah ada.

    Koordinat itu, katanya, diambil saat pemeriksaan setempat dalam proses persidangan, bersama majelis hakim dan perusahaan, atas penunjukan warga. Menurutnya, salinan titik koordinat itu sudah diserahkan kepada BPN.

    Secara umum, pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. Pengukuran di dalamnya tidak selalu dilakukan petugas BPN.

    Sapriyadi menyebut aplikasi BHUMI ATR/BPN menunjukkan lahan itu di luar HGU perusahaan, tetapi warga tetap meminta pemeriksaan resmi.

    Letak Lahan terhadap HGU

    Sapriyadi menyebut permintaan overlay itu sebagai permintaan informasi publik tentang HGU. Mahkamah Agung, lewat putusan 121 K/TUN/2017 tertanggal 6 Maret 2017, memperkuat putusan Komisi Informasi Pusat atas permohonan Forest Watch Indonesia yang menyatakan data HGU terbuka.

    Putusan itu mencakup data HGU yang berlaku hingga 2016 di Kalimantan Tengah dan empat provinsi lain di Kalimantan, termasuk peta areal berikut titik koordinat.

    Peraturan Menteri ATR/BPN 32/2021 tentang Layanan Informasi Publik, yang diundangkan 7 Oktober 2021, mencantumkan Data HGU, yakni nama pemilik, dokumen, dan peta HGU serta daftar HGU terlantar, dalam Lampiran II tentang informasi yang dikecualikan.

    Peraturan yang sama menyebut pengecualian bersifat ketat dan terbatas serta didasarkan pada pengujian konsekuensi, dan lampiran itu juga memuat Dokumen Penanganan Kasus Pertanahan dalam daftar dikecualikan.

    Perkara perdata pokok, Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Spt, belum berkekuatan hukum tetap. Sapriyadi mengakui objek yang sama sudah diperiksa pengadilan, namun warga tetap berhak memperoleh kepastian hukum dari Kantor Pertanahan.

    Perwakilan BPN, dalam tanggapannya, meringkas tujuan permintaan itu sebagai upaya memastikan apakah bidang tanah enam warga itu memang di luar atau di dalam HGU.

    Pertemuan berikutnya belum ditetapkan jadwal kepastiannya. BPN menyatakan posisinya berdiri di tengah sebagai pelayan masyarakat yang berpegang pada aturan.

    ”Sesuai dengan kewenangan yang ada di Kantor Pertanahan. Kalau di luar kewenangan kami, ya enggak bisa,” kata Fitriansyah. (ign)

  • Disita Negara, Jatuh ke Tangan Lama: Akal-akalan Pengelolaan 7.930 Hektare Sawit Tumbang Penyahuan

    Disita Negara, Jatuh ke Tangan Lama: Akal-akalan Pengelolaan 7.930 Hektare Sawit Tumbang Penyahuan

    TUMBANG PENYAHUAN, kanalindependen.id – Empat warga Desa Tumbang Penyahuan melayangkan perlawanan hukum dengan menempatkan PT Karya Makmur Sejahtera beserta jajaran instansi negara sebagai pihak tergugat.

    Gugatan perdata bernomor 82/Pdt.G/2026/PN Spt itu resmi bergulir di Pengadilan Negeri Sampit pada Senin, 28 September 2026.

    Daftar panjang gugatan itu mencakup Menteri Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, hingga perusahaan negara PT Agrinas Palma Nusantara.

    Empat warga desa, yang salah satunya kepala desa ini menggugat korporasi swasta, dua kementerian, satu kantor pertanahan, satu satuan tugas bentukan presiden, dan satu BUMN sekaligus.

    Untuk memahami mengapa deretan pihak tergugat ini memanjang hingga ke tingkat kementerian, persoalannya harus dilihat dari sisi dokumen negara.

    Baca Juga: Sengketa Tumbang Penyahuan: Kades Teken Usulan Izin, Tanah Ditelan Sawit, Dilaporkan ke Polda

    Kandasnya Izin di Atas Kertas

    Kades Tumbang Penyahuan Sempung menyebut PT Karya Makmur Sejahtera (KMS) tidak pernah mengantongi hak guna usaha (HGU) dan hanya bermodalkan izin usaha perkebunan yang terbit pada 2006.

    ”Kami yang berada di lapangan mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk soal izin dan HGU,” katanya saat diwawancarai di lokasi sengketa, Minggu (4/10/2026).

    ”Intinya, menurut pengetahuan saya, PT KMS tidak memiliki HGU. Kalau sekarang ada informasi yang disampaikan bahwa lokasi ini telah memiliki HGU, itu menurut saya hanya versi perusahaan karena prosesnya masih berjalan,” tegasnya.

    Saat berdiskusi bersama perwakilan perusahaan, ia melontarkan argumen hukum tambahan.

    ”Apabila dalam proses pengajuan HGU terdapat sengketa, ATR/BPN tidak akan menerbitkan HGU. HGU yang saya ketahui ada hanya untuk PT AWL, bukan PT KMS,” jelasnya.

    Keterangan Sempung sejalan dengan catatan resmi pemerintah. Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 yang terbit pada 6 Februari 2025 mendokumentasikan daftar subjek hukum perkebunan sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan, berikut status permohonannya yang berproses atau ditolak berdasarkan kriteria Pasal 110A UU Cipta Kerja.

    Merujuk daftar untuk wilayah Kalimantan Tengah, PT KMS mengajukan luasan 10.803 hektare. Angka yang berproses tercatat 2.873 hektare, sedangkan 7.930 hektare sisanya resmi ditolak.

    Nama entitas lain di bawah bendera Goodhope Group, PT Agro Wana Lestari (AWL), muncul dua kali dalam dokumen tersebut.

    Perusahaan ini mengajukan permohonan 3.696 hektare dan 1.013 hektare, dengan status berproses masing-masing seluas 2.661 hektare dan 979 hektare.

    Catatan itu mengonfirmasi bahwa hampir tiga perempat luasan yang dimohonkan PT KMS tidak lolos di kementerian.

    Tanpa adanya pelepasan kawasan hutan, hak guna usaha atas areal yang berada di dalam kawasan hutan memang tidak bisa terbit. Pada Februari 2025, Ketua DPRD Kotim Rimbun juga menyebut PT KMS termasuk perusahaan di Kotim yang belum ber-HGU, menyangkut hamparan seluas 13.000 hektare.

    Pada 18 Januari 2026, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyebut sejumlah perusahaan di Kotim belum memenuhi panggilan. Daftar itu mencakup PT Agro Bukit, PT KMS, dan PT AWL, serta PT Rim Capital Kalimantan.

    Sita Negara yang Jatuh ke Tangan Lama

    Lahan sengketa itu kemudian berpindah penguasaan, tanpa benar-benar berganti tangan.

    Pemerintah membentuk Satgas PKH melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar lahan yang dikuasai kembali oleh satgas tidak dikembalikan menjadi hutan.

    Dari sekitar 5,88 juta hektare yang diklaim Satgas PKH telah dikuasai kembali secara nasional, sekitar 4,12 juta hektare diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, perusahaan pelat merah yang sebelumnya bernama PT Indra Karya.

    Landasan hukum penyerahan itu berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tertanggal 19 September 2025, perubahan atas PP 24/2021.

    Klausul spesifik pada Pasal 35A ayat 4 dan 5 mengatur penyerahan pengelolaan kegiatan usaha perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lain yang melanggar kepada Kementerian BUMN.

    Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak merinci alurnya berjalan dari Satgas ke Kementerian Keuangan, lalu ke BPI Danantara, baru ke Agrinas.

    Perusahaan negara ini kemudian membuka beberapa skema pengelolaan, meliputi dikelola sendiri, kemitraan, kerja sama operasi, kerja sama dengan koperasi masyarakat, maupun diserahkan ke pihak ketiga.

    Dasar hukum itu sendiri menjadi sorotan. PP 45/2025 baru terbit pada 19 September 2025, sementara penyerahan lahan sitaan ke pihak Agrinas sudah berlangsung sejak Maret di tahun yang sama.

    Peneliti sekaligus advokat Yayasan Auriga Nusantara, Roni Saputra, mempersoalkan keabsahan penyerahan lahan sitaan negara sepanjang periode Februari hingga September 2025 tersebut.

    Perwakilan perusahaan, Mahesa Aji Saputra, menyatakan dalam wawancara di lokasi bahwa perusahaan memiliki keterikatan kerja sama operasi dengan Agrinas.

    ”Luas pengelolaan bersama Agrinas sekitar 1.400 hektare lebih,” katanya. Ia menyebut areal hak guna usaha perusahaan sekitar 255 hektare, dan berada pada PT AWL.

    Merujuk angka yang ia sebut sendiri, areal yang dikelola bersama Agrinas lebih dari lima kali lipat luas HGU yang ia akui. Ketika ditanya apakah areal 1.400 hektare itu termasuk objek sengketa, ia tidak memberikan jawaban tegas.

    Pola serupa pernah menjadi sorotan di Kotim pada awal 2026, sebagaimana diberitakan sejumlah media. Lahan sitaan seluas 3.351 hektare milik PT Agro Karya Prima Lestari (Grup Sinar Mas) disebut kembali dikelola perusahaan lama melalui kerja sama operasi dengan Agrinas, sementara warga berharap pengelolaannya diserahkan kepada koperasi masyarakat.

    Jejak pola itu tertinggal pada selembar berita acara tulisan tangan berkop Desa Tumbang Penyahuan tertanggal 29 Mei 2026.

    Dokumen itu mencatat telah terjadi pertemuan pihak Agrinas dengan masyarakat. Poin utamanya berisi penolakan warga atas mediasi dan aktivitas panen PT AWL/KMS, dengan alasan mediasi sudah berlangsung berkali-kali sejak 2008 tanpa pembayaran.

    Kolom tanda tangan untuk “Pihak AGRINAS” memuat tulisan CIF AWL KMS, disertai nama Darius. Daftar hadir rapat desa sepekan setelahnya mengonfirmasi Darius tercatat dengan jabatan chief.

    Warga duduk berhadapan dengan Agrinas, namun pena perwakilan negara hari itu dipegang oleh orang perusahaan.

    Delapan hari kemudian, 6 Juni 2026, rapat koordinasi digelar di Kantor Desa Tumbang Penyahuan, mempertemukan enam kelompok masyarakat dengan pihak yang dalam notulen disebut RH 2 HK Agrinas.

    Notulen rapat mencatat warga menyatakan lahan itu tanah ulayat warisan turun-temurun sebelum perusahaan beroperasi dan belum pernah ada ganti rugi atau pelepasan hak yang sah.

    Jawaban Agrinas tercatat singkat. ”Tidak bisa memberi keputusan, hanya bisa memberi solusi dalam waktu yang singkat, dan akan menyampaikan tuntutan masyarakat,” demikian bunyi notulen tersebut.

    Notulen ditandatangani Brigadir Jenderal Purnawirawan Mudasir, yang dalam daftar hadir tercatat sebagai General Manager HK Agrinas Palma Nusantara.

    Suling, yang kini menjadi penggugat keempat, menyatakan tanah itu akan tetap ia pertahankan dan dikelola. Dia menolak lahannya dijadikan plasma untuk orang banyak, dengan alasan plasma diambil dari lahan inti.

    Peserta lain, yang dalam notulen tercatat sebagai Setiawan, menyatakan lahan miliknya tetap akan ia ambil karena merasa sudah dibohongi, dan menyebut tempat keramat orang tuanya sudah dihina. Ia menolak situs budayanya diperlakukan seperti itu.

    Hitungan Sempung memperinci dari 50 hektare tanahnya, sekitar 25 hektare terkena penyitaan atau pengelolaan Agrinas, dan sekitar 25 hektare sisanya disebut telah diputihkan atau dijadikan areal penggunaan lain pada 2023.

    ”Sebelumnya dikelola Agrinas. Namun, sejak kami menghentikan kegiatan di lokasi beberapa bulan terakhir, mereka tidak lagi melakukan aktivitas,” katanya.

    Dalih Konservasi di Tengah Kebun Sawit

    Alasan yang selalu diterima Sempung sejak 2008 adalah tanahnya masuk kawasan konservasi sehingga tidak bisa dibayar.

    “Pihak pemerintah daerah pernah menyatakan kawasan itu HCPI, yaitu koridor satwa dari Bukit Habuk ke Bukit Sentuai,” katanya dalam diskusi.

    ”Namun, jika benar koridor satwa, mengapa di lapangan justru ditanami sawit? Itu yang kami pertanyakan,” ujarnya.

    HCP dan HCPI yang ia sebut merujuk pada kawasan bernilai konservasi tinggi, yang dalam dokumen perusahaan ditulis sebagai high conservation value. Kawasan dengan nama itu memang ada.

    Ringkasan penilaian nilai konservasi tinggi PT KMS yang diunggah ke Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mencantumkan Koridor Bukit Santuai-Bukit Hawuk seluas 97,32 hektare, bagian dari total areal bernilai konservasi tinggi di konsesi itu seluas 1.870,60 hektare.

    Dokumen itu juga mencatat Bukit Santuai seluas 677,52 hektare, Bukit Hawuk 285,80 hektare, serta sempadan Sungai Egang, Sungai Purang, dan zona Tajahan.

    Sebagian nama itu sama dengan toponimi yang ditulis pemerintah Desa Tumbang Penyahuan dalam surat keputusan tahun 1980 ketika menetapkan wilayah berladang warganya, yaitu Bukit Hawuk, Tajahan, Sungai Egang, dan Purang.

    Melalui dokumen RSPO yang sama, perusahaan menyatakan telah menanam sawit sekitar 1.017,60 hektare pada periode 2010 sampai 2014, dan menyatakan tidak ada areal bernilai konservasi tinggi yang ditanami.

    ”Kami mempertanyakan mengapa tanah tersebut disebut HCP dan tidak dibayarkan, tetapi justru sudah ditanami sawit,” kata Sempung.

    ”Masyarakat bingung, karena merasa ada informasi yang tidak terbuka dari pihak perusahaan,” tambahnya.

    Ketika ditanya perihal lahan konservasi yang ditanami sawit, Mahesa menyatakan dalam wawancara bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan menjelaskan, dan menyebut hal itu merupakan kewenangan manajemen serta bagian legal perusahaan.

    Dipolisikan Setelah Moratorium

    Sempung menyatakan ia dipanggil dan sudah satu kali diperiksa Polda Kalimantan Tengah atas laporan dugaan pencurian dengan kekerasan di atas tanah yang ia gugat.

    Kuasa hukumnya, Sapriyadi, menyatakan laporan pidana itu masuk setelah moratorium berlaku.

    Pada 26 Agustus 2026, Komisi III DPR RI lewat kesimpulan rapat yang dibacakan Wakil Ketua Rano Alfath, meminta Bareskrim Polri dan Polda jajaran melakukan moratorium perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural, terutama perkara di Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Konflik Agraria.

    Pada 7 September 2026, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Syahar Diantono menyatakan di Badan Legislasi DPR bahwa Polri telah memberlakukan moratorium itu. Ia menegaskan konsistensi untuk mengedepankan asas penundaan proses pidana prejudisial bagi perkara yang kental aspek keperdataan maupun adat.

    Pada 10 September 2026, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyatakan kebijakan moratorium Bareskrim harus dipatuhi seluruh jajaran Polri, termasuk Polda, Polres, dan Polsek.

    Polri juga menyatakan tetap membedakan tindak pidana murni dari perjuangan masyarakat mempertahankan hak atas tanah. Belum ada keterangan resmi apakah perkara Sempung masuk kategori yang ditangguhkan, dan data terbuka tidak mencatat lokasi sengketa ini masuk daftar Lokasi Prioritas Reforma Agraria.

    ”Kami menyesalkan sikap perusahaan,” kata Sapriyadi.

    ”Objek ini masih dalam proses perkara perdata, tetapi mengapa setiap persoalan langsung dilaporkan ke kepolisian? Seharusnya persoalan ini lebih dahulu diselesaikan melalui iktikad baik,” tegasnya.

    Klaim Warga yang Menguap

    Sepanjang rantai perizinan dan penguasaan lahan ini, tidak ada satu tahap pun yang secara khusus menguji klaim kepemilikan riil warga atas bidang yang dipersoalkan.

    Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja menguji hubungan hukum perusahaan dengan status kawasan hutan. Satgas PKH turun untuk menguji apakah perusahaan melanggar luasan kawasan hutan. PP 45/2025 mengatur ke mana lahan diserahkan setelah dikuasai negara. Agrinas hadir untuk mengurus kelanjutan produksinya.

    Tidak ada mekanisme di antaranya yang bertanya tanah siapa itu sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan di peta, dan apakah hak warga sudah dibayar.

    Masyarakat yang pada 2008 berhadapan dengan perusahaan swasta, pada 2026 berhadapan dengan negara.

    Saat berdiskusi di pondok pada 4 Oktober itu, Mahesa Aji Saputra menyatakan perusahaan tidak bermaksud bertindak semena-mena.

    ”Perusahaan mengelola areal tersebut karena menurut kami, areal itu telah masuk dalam HGU perusahaan. Kegiatan, termasuk pembuatan parit di dalam areal HGU, kami lakukan berdasarkan perintah manajemen,” ujarnya.

    Satu-satunya HGU yang ia sebut dalam wawancara adalah milik PT AWL seluas sekitar 255 hektare. Sementara itu, pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara 82 adalah PT KMS, korporasi yang menurut Sempung belum mengantongi HGU.

    Sapriyadi langsung menjawab. ”Saya pastikan bahwa objek perkara ini tidak berada dalam sertifikat HGU. Apabila Bapak menyampaikan bahwa lokasi ini masuk HGU, maka hal itu akan kita buktikan di pengadilan. Kami berani menyampaikan hal ini karena memiliki alasan dan dasar,” tegasnya.

    Menjelang diskusi berakhir, Mahesa menyampaikan akan meneruskan semua aspirasi ke pimpinan. ”Kami datang ke sini untuk berdiskusi, bukan untuk memicu persoalan. Kami ingin mencari jalan tengah,” katanya.

    ”Terkait proses peradilan, secara sistematis operasional perusahaan dapat dihentikan sementara sambil menunggu hasil persidangan,” tambahnya.

    Dalam wawancara terpisah di lokasi yang sama, ia menegaskan perusahaan menghormati keinginan masyarakat menempuh gugatan perdata dan siap menjalani prosesnya.

    Agrinas tidak hadir di lokasi hari itu. Sidang perdana perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt dijadwalkan 14 Oktober 2026. (ign)

    Catatan Redaksi

    Artikel ini diperbarui pada 6 Oktober 2026, pukul 18.32 WIB. Sebelumnya tertulis izin usaha perkebunan PT Karya Makmur Sejahtera terbit pada 2014, mengikuti keterangan Kepala Desa Tumbang Penyahuan Sempung saat diwawancarai. Sempung kemudian menghubungi redaksi dan menyatakan keliru menyebut tahun, dan memperbaikinya menjadi 2006. Kalimat terkait telah disesuaikan.