cms.kanalindependen.id

Tag: sengketa lahan

  • Sengketa Tumbang Penyahuan: Kades Teken Usulan Izin, Tanah Ditelan Sawit, Dilaporkan ke Polda

    Sengketa Tumbang Penyahuan: Kades Teken Usulan Izin, Tanah Ditelan Sawit, Dilaporkan ke Polda

    TUMBANG PENYAHUAN, kanalindependen.id – Puluhan orang berkumpul di sebuah pondok di tengah hamparan sawit, Minggu menjelang siang (4/10/2026).

    Pondok itu didirikan Sempung di atas tanah yang ia klaim miliknya. Berjarak sekitar 23 kilometer dari kampung. Sebagian yang datang membawa plang perkara yang akan dipasang di setiap sudut lahan.

    Sebagian lagi merupakan pendamping dari Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR).

    Sempung bukan orang sembarangan. Dia Kepala Desa Tumbang Penyahuan, Kecamatan Bukit Santuai, Kotawaringin Timur. Dilantik pada Juni 2008, terpaut dua bulan setelah perusahaan sawit masuk ke wilayah desanya.

    Sejak masa awal jabatannya, tanda tangan Sempung menempel pada surat-surat desa yang mengurus sengketa tanah warga dengan perusahaan.

    Hari itu ia berada di sana bukan sebagai kepala desa, melainkan sebagai penggugat.

    ”Kami mempertahankan hak atas tanah kami, tetapi justru kami yang dilaporkan ke Polda Kalimantan Tengah. Padahal tanah tersebut belum pernah dibayarkan,” katanya.

    Gugatan dari Dalam Kebun

    Proses hukum bergulir cepat pada September. Kuasa hukum menerima surat kuasa pada 21 September 2026, disusul surat gugatan bertanggal 25 September.

    Perkara klasifikasi perbuatan melawan hukum itu resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Sampit pada Senin, 28 September 2026, dengan nomor 82/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Penggugatnya berjumlah empat orang: Sempung, Setia Wendy, Bahrun, dan Suling. Keempatnya menunjuk Sapriyadi sebagai kuasa hukum.

    Gugatan tersebut menyasar enam pihak, yakni PT Karya Makmur Sejahtera, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Menteri Kehutanan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, dan PT Agrinas Palma Nusantara. Pengadilan menjadwalkan sidang perdana pada 14 Oktober 2026.

    PT Karya Makmur Sejahtera (KMS) dan PT Agro Wana Lestari (AWL) adalah dua perusahaan di bawah Goodhope Group yang beroperasi berdampingan di Bukit Santuai. Menurut Sempung, lokasi yang disengketakan berada di wilayah PT KMS.

    ”Objek perkara ini masih dalam proses,” kata Sapriyadi dalam diskusi bersama perwakilan perusahaan di pondok itu.

    ”Kelapa sawit yang ada di sini tumbuh di atas tanah yang disengketakan. Segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah ini akan diuji kepemilikannya melalui proses perdata,” tegasnya.

    Sapriyadi menambahkan satu hal yang ia anggap janggal. ”Saat ini justru Pak Sempung dan kawan-kawan yang menggugat, bukan perusahaan. Seharusnya, apabila perusahaan merasa haknya dilanggar, perusahaan yang menggugat,” katanya.

    Jejak Kertas sebelum Alat Berat

    Berkas yang dipegang warga memperlihatkan persoalan ini jauh lebih tua dari gugatannya. Semua bermula pada 1980, ketika Tumbang Penyahuan masih masuk Kecamatan Mentaya Hulu.

    Kepala Desa saat itu, Ilot Buntal, menerbitkan surat keputusan bernomor 27/urpem/TP/1980. Dokumen itu menugaskan dua warga, Lide S. Garang dan Dagup Tundan, untuk mengatur masyarakat yang berusaha, berladang, bertani, dan berkebun di wilayah sepanjang Sungai Sakotu.

    Mulai dari Sungai Mahawai, sepanjang Sungai Simpang, serta sepanjang jalan PT Mentaya Kalang sampai Bukit Hawuk dan Tajahan Bukit Bambu, Sungai Egang, dan Purang. Dasarnya disebut hukum adat.

    Surat tugas itu diperbarui pada 10 Juni 2000 oleh Kepala Desa Sahaban Isa dengan nomor 593.21/07/Urpem, dengan batas wilayah yang persis sama.

    Dua puluh delapan tahun setelah surat pertama terbit, perusahaan masuk.

    ”Lahan yang kini menjadi sengketa pada awalnya kami ukur sebagai tanah ulayat masyarakat,” kata Sempung saat diwawancarai.

    ”Tanah itu secara turun-temurun berasal dari kakek, nenek, dan orang tua kami. Sebagai masyarakat Dayak, kami mengenal pola ladang berpindah. Di mana kami tinggal dan beraktivitas, di situ pula kami berladang,” katanya.

    Jawaban yang ia terima pada 2008 selalu sama. ”Saat itu disampaikan bahwa tanah tersebut masuk kawasan HCP, atau hutan konservasi bernilai tinggi, sehingga tidak dapat dibayarkan. Saya beberapa kali mendatangi bagian humas perusahaan untuk meminta penyelesaian atau pembayaran, tetapi selalu dijawab bahwa lahan itu tidak bisa dibayar karena masuk HCP,” ujarnya.

    Teguran yang Diabaikan

    Tahun yang sama, Lide S mengirim surat permohonan penyelesaian kasus penggarapan lahan oleh PT AWL bertanggal 23 Agustus 2008 kepada Pemerintah Kabupaten Kotim.

    Hampir tiga bulan berselang, Komisi B DPRD Kotim meresponsnya dengan undangan rapat dengar pendapat bernomor 84/Kom-B/DPRD/2008 untuk digelar pada 19 November 2008.

    Agenda yang tertulis dalam undangan itu: menindaklanjuti surat warga tentang penyerobotan lahan oleh PT AWL.

    Dua hari kemudian, Wakil Bupati M Amrullah Hadi menerbitkan undangan rapat koordinasi untuk digelar di ruang rapat kantor bupati pada 20 November 2008, sehari setelah jadwal RDP. Tim gabungan kabupaten kemudian turun mengecek lapangan pada 16 Desember 2008.

    Hasil pengecekan itu tertuang dalam surat Bupati Kotim M. Wahyudi K. Anwar tertanggal 14 Januari 2009 kepada pimpinan PT AWL.

    Isinya menyebutkan bahwa lahan yang diklaim Lide S dan kawan-kawan masih dalam sengketa. Perusahaan diminta untuk sementara tidak melakukan kegiatan penggarapan maupun pembukaan lahan, dan lahan itu akan didata oleh tim inventarisasi dari desa dan kecamatan.

    Surat tersebut ditembuskan ke Ketua DPRD, Kapolres, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kantor Pertanahan, camat, serta kepala desa.

    Lima hari kemudian, Kepala Desa Sempung D Kiting, nama yang ia gunakan dalam dokumen desa saat itu, bersurat ke perusahaan.

    Dia menyebut hasil pengecekan Tim Desa bersama Pemda dan instansi terkait menemukan bukti-bukti yang memperkuat bahwa lahan sengketa itu benar milik Lide S, sekaligus mendesak perusahaan segera menyelesaikannya.

    Setahun berselang, surat yang lebih keras keluar. Bupati Kotim menyurati pimpinan PT AWL dan PT KMS sekaligus pada 20 Januari 2010 perihal penghentian kegiatan.

    Memperhatikan banyaknya pengaduan masyarakat akibat kegiatan land clearing, perusahaan diminta menghentikan kegiatan itu, melakukan pendataan bersama masyarakat pemilik lahan dan garapan, serta menyelesaikan terlebih dahulu kelengkapan perizinan kebun dan pembebasan lahan dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kecamatan. Tembusannya sampai ke Gubernur Kalimantan Tengah.

    Perintah bupati itu kini hanya menjadi arsip tertulis. Sawit yang berdiri di lokasi sengketa hari ini, menurut Sempung, sudah berumur 17 sampai 18 tahun.

    Siklus Janji Tak Berujung

    Selepas instruksi bupati turun, penyelesaian sengketa justru berputar pada pola yang sama. Sempung kembali bersurat ke Humas PT AWL/KMS pada 28 November 2011.

    Ia menyebut banyak lahan warga yang tergusur atau digarap perusahaan, baik disengaja maupun tidak, dan meminta bagian humas menangani persoalan itu secara serius untuk menghindari kerawanan sosial. Surat itu dilampiri daftar sembilan pemilik tanah. Nama Suling ada di urutan ketujuh, Lide S di urutan delapan.

    Lima bulan kemudian, 6 Mei 2012, lima warga membuat kesepakatan di rumah kepala desa soal rencana ganti rugi lahan seluas 32 hektare.

    Harganya Rp2.000.000 per hektare, total Rp64.000.000, dengan rincian Rp1.500.000 untuk tim desa dan sisanya dibagi rata berlima. Suling menjadi salah satu penanda tangannya.

    Pertemuan digelar lagi pada 10 Mei 2012, kali ini membahas klaim empat warga atas lahan yang sudah tertanam di wilayah PT KMS. Salah satunya adalah klaim Lide S seluas 331 hektare di Purang Estate.

    Berita acara musyawarah 29 September 2012 memuat kronologi versi pemilik tanah. Lahan itu diukur pada 2008 seluas 331 hektare.

    Menurut keterangan perusahaan, lahan itu sudah dibayarkan kepada orang lain sehingga ganti rugi tidak bisa dilakukan.

    Pemilik lalu melapor ke pemerintah daerah, tim kabupaten turun, lahan ditarik dalam status quo, lalu 50 hektare dibayar. Sisanya disebut tumpang tindih dengan klaim PT Sarpatim. Beberapa tahun berselang, di atas tanah itu sudah berdiri sawit.

    Dokumen yang sama mendata keterangan perwakilan perusahaan, bahwa data yang mereka miliki menunjukkan lahan itu sudah dibayarkan kepada orang lain.

    Hasil rapat hari itu dicatat dalam dua poin. Pemilik lahan untuk sementara tidak akan membuka portal penutup area sampai ada kejelasan ganti rugi, sementara perusahaan meminta waktu menyampaikan hasil rapat kepada manajemen dalam waktu yang tidak lama.

    Portal itu kemudian dibuka. Undangan rapat kepala desa tertanggal 17 Oktober 2012 mencatat bahwa pengukuran ulang lahan telah dilakukan pada 4 Oktober 2012, dan portal lahan langsung dibuka setelah ada kesepakatan.

    Empat belas tahun setelah portal itu disingkirkan, plang pemberitahuan perkara perdata menggantikan posisinya.

    Membeli Tanah, Menghapus Leluhur

    Satu dokumen dalam berkas itu berdiri sendiri. Pada Senin, 23 Juni 2014, di kantor General Manager Office PT KMS/PT AWL, terbit Surat Kesepakatan antara Arifin Gusdur, warga Tumbang Penyahuan, dan Saniel, Humas PT KMS/PT AWL.

    Objek dokumen ini adalah tanah di wilayah kebun KMS Purang blok K 38-40 dan L 38-40 seluas lebih kurang 23,28 hektare.

    Harganya dipecah dua. Lebih kurang 21,28 hektare dibayar Rp5.000.000 per hektare. Lebih kurang 2 hektare, yang dalam surat itu disebut Tempat Keramat, dibayar lebih tinggi senilai Rp7.500.000 per hektare.

    Syarat ketat mengikat pada butir keempat surat yang sama. Pemilik lahan menyerahkan segala hak dan kepentingan atas tanah itu berikut benda-benda yang tumbuh di atasnya, dan memastikan tidak terdapat kuburan, keramat, tiang pantar, dan sandung sapundu di lokasi tersebut.

    Satu lembar bermeterai memuat dua klausul yang berdampingan. Perusahaan membayar harga Rp7.500.000 per hektare untuk tempat keramat, lalu pada butir lain meminta penjualnya menjamin tidak ada keramat di sana.

    Butir ketiga surat itu memuat hal lain lagi. Luas yang akan dibayar adalah hasil pengukuran ulang setelah penggarapan selesai dilakukan, dan serah terima uang ganti rugi dilakukan satu setengah bulan setelah land clearing selesai.

    Dokumen ini menunjukkan bahwa pada pertengahan 2014, pembukaan lahan masih berjalan dan bahkan menjadi dasar penghitungan pembayaran. Empat tahun sebelumnya, bupati sudah meminta kegiatan itu dihentikan.

    Sepuluh tahun kemudian, pada 26 Juni 2024, ahli waris almarhum Arifin Gusdur dipertemukan dengan Humas PT AWL-KMS di kantor GMO.

    Mereka membahas situs keramat di area berbeda, yakni Blok K37a Purang Estate. Berita acara pertemuan itu mencatat humas telah menjelaskan data ganti rugi tanam tumbuh di areal situs keramat tersebut, dengan penerimanya adalah orang tua para ahli waris.

    Ahli waris menyatakan menerima penjelasan itu, tidak akan mempermasalahkan lahan yang sudah diproses, dan tidak akan melakukan klaim apa pun di areal tersebut. Permintaan mereka hanya satu: agar bangunan keramat yang masih berdiri di tengah kebun itu diperbaiki.

    Dokumen itu ditandatangani Setia Wendy, Bahrun, dan Irfan dari pihak ahli waris, serta tiga orang dari pihak perusahaan.

    Setia Wendy dan Bahrun kini tercatat sebagai penggugat kedua dan ketiga dalam Perkara 82.

    ”Di lokasi itu juga terdapat keramat atau situs adat,” kata Sempung saat diwawancarai di pondok.

    ”Namun, area di seputar keramat sudah ditanami dan dikelilingi kelapa sawit. Seharusnya situs seperti itu dilestarikan dan dijaga karena memiliki nilai budaya,” ungkapnya.

    Kenyataan Pahit Usia 17 Tahun

    Bagi Sempung, semuanya kembali terbuka pada 29 Mei 2026. Warga RT 9 Dusun Mawai mendatanginya hari itu dan memberi tahu tanahnya sudah ditanami sawit. Ia langsung turun ke lapangan bersama perangkat desa, ketua RT, dan saksi batas. Yang ia temukan adalah hamparan sawit berumur 17 sampai 18 tahun.

    “Kalau demikian, berarti sejak tanah itu kami ukur pada 2008, lahan kami sudah langsung ditanami sawit, tetapi tidak pernah dibayarkan kepada kami,” katanya saat diwawancarai.

    Sempung turun lagi meninjau lokasi pada 1 Juni. Pada 3 Juni ia membuat surat dan mengantarkannya langsung ke bagian humas perusahaan.

    ”Isi surat itu memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah tanah saya yang pada 2008 disebut masuk kawasan HCP dan tidak dibayar, tetapi ternyata sudah ditanami sawit,” katanya.

    ”Kami menyampaikan surat tersebut agar perusahaan tidak melakukan kegiatan di atas tanah itu. Itulah awal persoalannya,” tambahnya.

    Tanahnya seluas 50 hektare. Dalam diskusi di pondok, ia menyebut bahwa di lokasi itu ada sekitar 185 hektare yang diklaim tiga pemilik dengan tiga surat keterangan tanah. Salah satunya adalah tanah Pak Wendy, dengan SKT terbit pada 2007, setahun sebelum perusahaan masuk.

    Bumerang Tanda Tangan Kepala Desa

    Bagian ini menjadi titik paling ganjil dari rentetan sengketa tersebut. Sempung adalah simpul administrasi paling bawah dalam urusan tanah di desanya.

    Tanda tangannya ada di surat yang membela Lide S pada 2009, di daftar sembilan pemilik tanah pada 2011, dan di kolom mengetahui pada berita acara musyawarah 2012.

    Sempung tidak menyembunyikan posisi itu. “Saya telah mengetahui secara langsung kegiatan PT AWL/KMS, mulai dari pembukaan lahan sampai proses perizinan,” katanya dalam diskusi. ”Saya tidak berbicara berdasarkan perkiraan,” tegasnya.

    Kalimat berikutnya ia tujukan langsung kepada perwakilan perusahaan di hadapannya.

    ”Perusahaan memiliki berbagai cara, tetapi terhadap kepala desa tidak bisa sembarangan karena saya mengetahui riwayatnya. Sejak awal PT AWL/KMS masuk, banyak dokumen yang saya tandatangani, termasuk SKT dan dokumen lain,” katanya.

    Tanda tangannya ada di berkas warga sekaligus di berkas usulan perizinan perusahaan. Sekitar 2024, ia menghadiri kegiatan di Hotel Aquarius, Sampit, dan ikut menandatangani usulan perizinan bersama sejumlah kepala desa yang wilayahnya berbatasan dengan PT KMS.

    ”Saya tegaskan, itu masih usulan, bukan HGU yang sudah terbit,” katanya saat diwawancarai.

    ”Saat penandatanganan pada 2024, saya belum mengetahui bahwa tanah saya telah ditanami sawit. Saya berharap, setelah gugatan perdata diajukan, proses HGU yang dulu kami tandatangani dalam bentuk usulan itu dapat ditinjau ulang oleh BPN.”

    Dasar adat atas hamparan itu bukan buatannya. Dua kepala desa sebelumnya yang menandatangani surat 1980 dan 2000, masing-masing dua puluh delapan tahun dan delapan tahun sebelum ia dilantik.

    Ditanya saat sesi wawancara perihal posisinya, kepala desa yang ikut teken usulan izin tetapi tanahnya sendiri disengketakan, Sempung menjawab panjang.

    ”Betul. Seharusnya perusahaan memahami bahwa kepala desa memiliki dokumen dan mengetahui kondisi di wilayah desa. Hal-hal yang dilakukan perusahaan, baik atau buruk, biasanya diketahui kepala desa. Seharusnya mereka datang dan berkoordinasi dengan saya lebih dahulu, bukan langsung membuat laporan ke kepolisian,” tegasnya.

    Jawaban itu bersambung pada pengakuan yang jarang diucapkan pejabat desa mana pun.

    ”Dari situ saya melihat hubungan perusahaan dengan pemerintah desa mulai kurang baik,” lanjutnya.

    ”Selama kurang lebih 15 tahun, sejak 2008 sampai sekarang, masih banyak persoalan perusahaan,” katanya.

    Salah satunya persoalan plasma. ”Kewajiban plasma perusahaan seharusnya mencapai 991 hektare, tetapi sampai saat ini yang terealisasi hanya sekitar 284 hektare. Itu belum mencapai 50 persen,” katanya.

    ”Selama ini saya berupaya menjaga hubungan baik dengan perusahaan di hadapan masyarakat. Namun, saya kaget ketika justru saya sebagai kepala desa dilaporkan ke Polda,” ujarnya.

    Dalam catatan mediasi Pemerintah Kabupaten Kotim yang dipublikasikan pada Februari 2025, hanya memuat PT AWL. Luas areal yang tertanam di Desa Penyahuan 3.467,77 hektare, kewajiban 20 persen untuk Desa Tumbang Penyahuan 693,55 hektare, realisasi 183,1 hektare, dan sisa kewajiban 510,55 hektare.

    Dokumen yang sama mendata areal sisa seluas 700 hektare dalam wilayah perizinan PT AWL di Desa Tumbang Penyahuan belum berstatus clear and clean.

    Yang Dilaporkan Justru Kepala Desa

    Sempung mengaku telah dipanggil Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan sudah satu kali diperiksa. Laporannya, kata dia, terkait dugaan pencurian dengan kekerasan.

    ”Padahal kami tidak mengancam atau melakukan kekerasan terhadap siapa pun,” katanya.

    ”Kami hanya menjaga tanah kami dan membangun pondok di lokasi. Tidak ada tindakan kekerasan yang kami lakukan terhadap orang,” tegasnya.

    Dalam diskusi tersebut, ia mempersoalkan siapa pelapornya. ”Seharusnya manajemen perusahaan hadir langsung karena mereka mengetahui titik-titik sengketa yang kami maksud. Kami juga telah dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan,” katanya.

    Sementara itu, Sapriyadi menyatakan laporan tersebut masuk setelah aturan moratorium kepolisian berlaku.

    Kebijakan yang dimaksud adalah penangguhan sementara penanganan perkara pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural, yang disampaikan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Syahar Diantono pada 7 September 2026, menindaklanjuti kesimpulan rapat Komisi III DPR RI pada 26 Agustus 2026.

    Belum ada keterangan resmi apakah perkara Sempung masuk kategori penangguhan tersebut.

    ”Kami mendampingi Pak Sempung dan kawan-kawan. Saat dipanggil Polda Kalimantan Tengah, Pak Sempung bersikap kooperatif dan menghadiri panggilan,” katanya.

    Sapriyadi meruncingkan tegurannya saat berbicara di hadapan perwakilan perusahaan.

    ”Jangan sedikit-sedikit melapor, terlebih apabila yang dilaporkan adalah kepala desa sebagai pemimpin di wilayah ini. Perusahaan hadir untuk investasi, membuka lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Apabila tujuan perusahaan justru untuk mengkriminalisasi kepala desa, maka kami meminta pihak perusahaan membuka hati nurani. Sebelum perusahaan datang, kepala desa sudah ada, desa ini sudah ada, dan masyarakat sudah ada,” tegasnya.

    Dalam diskusi yang sama, perwakilan perusahaan Mahesa Aji Saputra menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui secara langsung perihal laporan ke kepolisian, karena hal itu merupakan kewenangan pimpinan perusahaan.

    Pendampingan Pasukan Merah

    Sejak Juli 2026, warga mendapat pendamping baru. Wismanto, yang menyandang gelar Panglima Riuh di Pasukan Merah TBBR, datang membawa surat kuasa pendampingan.

    ”Pasukan Merah TBBR siap mendampingi kelompok masyarakat yang mempertahankan hak adatnya, sejak Juli 2026 sampai proses persidangan memperoleh putusan,” katanya saat diwawancarai.

    Dalam diskusi di pondok, ia menyampaikan peringatan langsung kepada perwakilan perusahaan. Ia menyebut lima kelompok yang berada dalam pendampingan organisasinya, termasuk keempat penggugat Perkara 82.

    ”Apabila lima kelompok ini diganggu, maka pihak perusahaan akan berhadapan dengan kami di lapangan,” katanya.

    ”Dalam perkara perdata, perusahaan akan berhadapan dengan kuasa hukum warga,” ujarnya.

    Ia turut menyinggung soal pengerahan aparat. ”Jika masyarakat digertak dengan membawa aparat, kami juga memiliki pasukan. Pihak perusahaan memiliki aparat, kami memiliki pasukan,” tegasnya.

    Menurut Wismanto, belum pernah ada benturan fisik di lokasi. Namun sekitar tanggal 20, tanpa ia ingat persis tanggalnya, ia menerima informasi bahwa perusahaan akan masuk untuk panen dan membuat parit secara paksa.

    ”Atas informasi itu, kami dari Pasukan Merah TBBR turun ke lapangan untuk melakukan pengawalan. Namun, rencana tersebut tidak terjadi,” katanya.

    Kelompoknya sempat berjaga empat hari di lokasi menyusul masuknya informasi akan ada pembuatan parit dan panen paksa dengan pengawalan aparat dalam jumlah besar.

    ”Jangan mengulangi tindakan seperti sebelumnya, yakni kegiatan baru dihentikan ketika warga atau pendamping datang ke lokasi. Jangan sampai ada kesan aktivitas dilakukan diam-diam, termasuk panen sawit di area sengketa,” tegasnya.

    Secara jumlah, personel yang dikerahkan di lokasi berkisar 20-30 orang dan belum maksimal.

    Adapun Sapriyadi menutup persinggungan hari itu dengan nada berbeda.

    ”Kami menerima pihak perusahaan selama perusahaan bersikap baik dan saling menghargai. Kami tidak menginginkan permusuhan. Orang Dayak mencintai perdamaian,” katanya.

    Sempung mengulang permintaannya beberapa kali menjelang akhir diskusi tersebut.

    ”Kami meminta perusahaan tidak melakukan kegiatan pembuatan parit di dalam areal sengketa. Mari menunggu proses pengadilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Jangan ada alat berat masuk ke areal sengketa dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

    Sempung menutup perbincangan dengan sikap menghormati jalur hukum. ”Apabila hak kami tidak terbukti, kami akan mundur. Namun, apabila perusahaan menang, silakan mengambil areal itu sesuai putusan hukum. Kami tidak mengancam. Kami hanya meminta semua pihak menghormati proses gugatan perdata yang telah berjalan,” ucapnya.

    Sepuluh hari setelah plang perkara perdata itu dipasang, majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit akan membuka persidangan untuk mengurai sengketa ini. (ign)

  • Mediasi Buntu Konflik Irigasi Danau Lentang: Izin yang Luput Diperiksa

    Mediasi Buntu Konflik Irigasi Danau Lentang: Izin yang Luput Diperiksa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rentetan forum mediasi penyelesaian konflik Danau Lentang gagal memberikan kejelasan status lahan bagi masyarakat. Seluruh agenda pertemuan tersita untuk membahas batas kepemilikan tanah.

    Tidak satu pun di antaranya menyentuh keberadaan izin tertulis untuk mengubah atau membongkar jaringan irigasi Danau Lentang.

    Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menutup forum mediasi terakhir pada 29 September 2026.

    Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan memberitahukan penghentian fasilitasi mediasi melalui surat bernomor 500.17.4/727/DISCKTRP.4/2026 yang bersifat penting.

    ”Pihak PT Borneo Sawit Perdana dan perwakilan masyarakat Desa Sungai Paring tidak bersedia dilakukan konfirmasi data sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 500.17.4.1/630/DISCKTRP.4/2026 tanggal 7 September 2026,” tulis Diana dalam surat itu.

    ”Sehubungan pihak PT Borneo Sawit Perdana dan perwakilan masyarakat Desa Sungai Paring tidak bersedia untuk dilakukan konfirmasi, maka kegiatan fasilitasi mediasi tidak dapat dilanjutkan,” lanjutnya.

    Surat itu dialamatkan kepada tiga pihak: Riduwan Kesuma selaku kuasa masyarakat Desa Luwuk Bunter, perwakilan masyarakat Desa Sungai Paring, dan pimpinan manajemen PT Borneo Sawit Perdana. Tembusannya hanya mengarah ke atas, yakni kepada Bupati Kotawaringin Timur sebagai laporan.

    Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perkebunan, serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mendapat salinan. Berakhirnya forum tersebut sekadar menjadi laporan ke atasan, tidak disampaikan kepada instansi lain yang memegang instrumen penindakan.

    Satu Tanggal yang Hilang Dari Laporan

    Dokumen resmi pemkab mencatat empat agenda kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Pertanahan Kotim. Rangkaiannya berawal dari rapat mediasi 7 Juli 2026, pengecekan lapangan 6 Agustus 2026, konfirmasi data lahan masyarakat Desa Luwuk Bunter 1 September 2026, dan konfirmasi data lahan PT Borneo Sawit Perdana serta masyarakat Desa Sungai Paring pada 7 September 2026.

    Catatan birokrasi ini tidak mencantumkan tanggal 3 Juli 2026, saat sidang mediasi perdana batal terlaksana akibat ketidakhadiran perusahaan dan sejumlah pihak lain.

    Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kotim Oktav Pahlevi sebelumnya memaparkan empat tahap yang ditempuh pemerintah daerah dalam forum 7 Juli. Tahapannya meliputi pemaparan dasar kepemilikan dan penyerahan dokumen, pengecekan lapangan dan titik koordinat, konfrontasi data kepada para pihak, lalu pembacaan hasil analisa dan keputusan pemerintah daerah.

    Proses berhenti di tahap ketiga. Tahap keempat, satu-satunya tahap yang dirancang menghasilkan sikap resmi pemerintah daerah, tidak pernah digelar. Jarak 22 hari terbentang dari penolakan konfirmasi data pada 7 September hingga penerbitan surat penutup pada 29 September.

    Seluruh agenda tersebut berkutat pada satu soal: siapa pemilik tanah di kiri dan kanan saluran.

    Riduwan Kesuma, kuasa masyarakat Desa Luwuk Bunter yang mengajukan permohonan fasilitasi mediasi, menyatakan irigasi sempat muncul dalam forum meski sebatas sebagai latar belakang percakapan.

    ”Irigasi itu memang ada juga disinggung. Disinggung dalam pengertian bahwa itu kan proyek daerah,” katanya, Rabu (30/9/2026).

    Keempat tahapan mediasi itu murni membedah data lahan. Daftar agenda yang dicatat surat Setda sama sekali tidak menyentuh perizinan pengubahan jaringan irigasi tersebut.

    Data yang Tertahan di Satu Meja

    Daftar agenda dalam surat Setda menempatkan konfirmasi data lahan masyarakat Desa Luwuk Bunter pada 1 September sebagai tahapan yang telah dilaksanakan.

    Agenda serupa bagi PT Borneo Sawit Perdana dan masyarakat Desa Sungai Paring tercatat bergulir enam hari kemudian. Tahapan ini justru berujung pada ketidaksediaan para pihak untuk dikonfirmasi, sebagaimana tertuang dalam berita acara bertanggal sama.

    Proses itu berakhir dengan pemerintah daerah memegang data satu pihak, namun tidak memegang data pihak lain.

    Riduwan menyebut dokumen yang urung diserahkan adalah bukti kepemilikan.

    ”Tidak ada menyerahkan bukti, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi,” katanya.

    Riduwan tidak memastikan apakah perwakilan perusahaan hadir pada agenda tersebut. Kanal Independen belum memperoleh salinan berita acara 7 September untuk menguji keterangan ini.

    Tahap ketiga dalam peta jalan Pemkab mengagendakan konfrontasi data untuk menyandingkan dokumen kedua belah pihak di satu meja. Riduwan menilai pemerintah daerah tidak memiliki instrumen untuk memaksa penyerahan dokumen tersebut.

    ”Kita sebenarnya mengharapkan mereka itu kooperatif. Kalau seperti ini kan tidak kooperatif,” ujarnya.

    Aset yang Sunyi dari Perebutan

    Jaringan Irigasi Danau Lentang bukan parit liar. Infrastruktur ini lahir dari usulan Desa Luwuk Bunter pada 2003, dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan direhabilitasi lewat paket Rehabilitasi Jaringan Pengairan D.R. Luwuk Bunter III seluas 825 hektare pada 2012. Anggaran senilai Rp1,557 miliar dari APBD Kalteng memoles saluran sepanjang 9.100 meter, yang terdiri atas saluran primer dan bercabang menjadi 15 saluran sekunder.

    Statusnya mendapat pengakuan dari dua arah.

    Rody Kamislam, ketika masih menjabat Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kotim, menyatakan dalam keterangannya pada Maret 2026, kawasan irigasi itu berada di luar Hak Guna Usaha perusahaan.

    ”Tidak masuk di dalam izin HGU PT BSP, ya. Tapi dia masuk di lokasi,” katanya.

    Ia juga menyebut ada kewajiban yang melekat atas infrastruktur tersebut.

    ”Dalam perjalanannya, pemerintah daerah tetap menginstruksikan (irigasi) dilakukan pemeliharaan dan perawatan, tidak boleh diubah fungsi, dikurangi, atau ditambahkan. Jadi, ada kewajiban untuk dipelihara dan dirawat,” ujarnya.

    Pengakuan serupa pernah muncul dari sisi perusahaan. Manajer DNL PT BSP Rosi Andreas pada Februari 2026 menyebut saluran irigasi Danau Lentang sebagai aset negara yang tidak boleh disentuh, dan menempatkan persoalan di lapangan semata sebagai urusan jual beli lahan masyarakat di sekitar saluran.

    Tidak ada pihak yang mengklaim saluran itu miliknya. Kesunyian klaim inilah letak persoalan utamanya. Benda yang tidak diperebutkan siapa pun justru menjadi benda yang paling dilindungi oleh undang-undang.

    Lapis Pelindung Undang-Undang

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air melarang setiap orang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air. Larangan itu diatur dalam Pasal 42, dan ancamannya tertuang di Pasal 69 huruf d.

    ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” bunyi pasal tersebut.

    Undang-undang yang sama mengatur bila tindak pidana dilakukan badan usaha, pidana dendanya dijatuhkan dua kali lipat dari ketentuan tersebut, ditambah pidana penjara bagi pihak yang memberi perintah dan pimpinan badan usaha.

    Lapisan berikutnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pasal 53 ayat (1) menyatakan pengubahan dan pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati sesuai kewenangannya.

    Pasal 60 ayat (4) melarang mengubah dan membongkar bangunan irigasi, serta mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin pemerintah. Pasal 83 ayat (1) menyatakan alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali, salah satunya, terdapat perubahan rencana tata ruang wilayah.

    Peraturan yang sama memberikan batasan mengenai kewenangan perizinan. Pasal 18 huruf c menempatkan pengelolaan daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten dan luasnya kurang dari 1.000 hektare pada pemerintah kabupaten. Danau Lentang mengairi 825 hektare di dua desa yang sama-sama berada di Kotawaringin Timur.

    Kanal Independen belum menemukan catatan bahwa status resmi kawasan itu pernah dipublikasikan dalam daftar penetapan daerah irigasi.

    Ketentuan serupa berlaku pada sempadan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Pasal 14 menempatkan penetapan garis sempadan jaringan irigasi di bawah 1.000 hektare dalam satu kabupaten pada bupati atau wali kota.

    Pasal 20 menegaskan sempadan hanya diperuntukkan bagi pengelolaan irigasi. Kanal Independen juga tidak menemukan rekam jejak regulasi lokal yang mencatat penetapan batas sempadan Danau Lentang.

    Jejak Fisik di Antara Blok Sawit

    Warga bersama tim dokumentasi menyusuri saluran primer Danau Lentang menggunakan perahu hingga Dusun Teluk Tewah pada pertengahan Februari 2026. Penelusuran berlanjut dengan pemotretan udara pada 15 Februari 2026.

    Barisan pohon sawit tumbuh menempel di tepian kiri dan kanan saluran sepanjang ruas sekunder 6 sampai sekunder 12. Warga secara langsung menunjukkan potongan kanal yang diiris memanjang untuk membuka akses jalan tanah bagi kendaraan berat, serta ruas lain yang diurug hingga memampatkan aliran air dengan bibit sawit muda di atasnya.

    Rekaman udara memperlihatkan sebagian jalur air menyusut menjadi garis tipis di antara blok tanaman, dan merekam alat berat beraktivitas di atas saluran.

    ”Dibilang tidak menutup saluran itu tidak benar. Kami lihat sendiri ada yang diiris, ada yang ditutup lalu ditanam sawit,” kata Isur, warga Luwuk Bunter yang ikut menyusuri saluran.

    Dokumen administrasi desa mencatat hal yang sejalan. Berkas Surat Pernyataan Tanah atas nama Chandra Tobing seluas 1,77 hektare di Desa Sungai Paring, yang ditandatangani 15 Juni 2025 dan diregistrasi 10 Juli 2025 dengan ganti rugi Rp15.930.000 dari PT BSP, mencantumkan batas utara lahan itu sebagai “Kerokan Primer”, sebutan lokal untuk saluran induk. Batas timurnya PT BSP, sementara batas selatan dan baratnya Koperasi Produsen MBS.

    Dokumen yang diterbitkan aparat desa menempatkan lahan yang dibebaskan perusahaan persis menempel pada saluran primer.

    Dua Versi yang Saling Menggugurkan

    Perusahaan membantah merusak jaringan irigasi, merujuk pada pemeriksaan Tim Pemda tanggal 9 Juni 2023 sebagai dasar argumen.

    Isur mempersoalkan jarak waktu rujukan tersebut.

    ”Waktu awal mereka mulai garap tahun 2023 memang ada pengecekan. Tapi setelah itu? Sekarang sudah 2026. Kondisinya jauh berbeda,” katanya.

    Hal lain yang belum terjelaskan muncul dari dua keterangan perusahaan yang saling bertolak belakang. Rosi Andreas pada Februari 2026 menempatkan area sengketa sebagai kawasan yang disiapkan untuk kebun plasma di luar kebun inti.

    Humas PT BSP Martin Tunius justru memaparkan peta yang menempatkan jalur irigasi berada di dalam area konsesi saat forum mediasi Kecamatan Cempaga 12 Maret 2026.

    ”(Lahan) itu di dalam HGU. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 2008. Kami tidak akan membebaskan lahan kalau berada di luar izin,” kata Martin.

    Klaim perusahaan itu berstatus pernyataan sepihak dan belum diuji oleh lembaga berwenang mana pun. Keterangan Martin berhadapan langsung dengan penegasan pejabat Pemkab Kotim bahwa kawasan irigasi tidak masuk dalam izin HGU PT BSP.

    Dokumen yang bisa memutus perbedaan itu sebenarnya sudah dihasilkan. Pengecekan lapangan dan titik koordinat pada 6 Agustus 2026 merupakan tahap kedua dalam peta jalan Pemkab. Agenda tersebut dirancang untuk memastikan posisi lahan yang dipersoalkan terhadap batas Hak Guna Usaha perusahaan.

    Riduwan menyatakan akan meminta hasil overlay tersebut kepada dinas teknis yang menangani pekerjaan umum dan tata ruang.

    ”Mengecek koordinat kemarin itu masuk di kawasan HGU mereka atau di luar,” katanya.

    Hasil pengecekan itu belum pernah dipublikasikan. Apabila versi perusahaan yang benar, konsekuensinya tidak secara otomatis menguntungkan pihak perusahaan.

    Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 membeberkan rentetan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha. Aturan ini mewajibkan pihak pemegang izin memelihara tanah, menjaga kelestarian lingkungan, mematuhi rencana tata ruang, memberikan akses jalan atau air bagi tanah yang terkurung, serta memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen.

    Semakin kuat klaim bahwa saluran itu berada di dalam konsesi, semakin melekat pula kewajiban tersebut.

    Kesimpulan Lisan yang Kehilangan Rujukan

    Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pernah mencari informasi mengenai kawasan irigasi ini. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalteng Dodik Mahendra menyampaikannya kepada Kanal Independen di kantornya pada 5 Mei 2026.

    Dodik menyebut ada aktivitas yang melintasi saluran, dan kondisinya kemudian dipulihkan.

    ”Ada yang melewati, setelah itu selesai, dan sudah diperbaiki lagi,” katanya.

    Fakta mengenai adanya perbaikan saluran ini mengemuka di tengah sikap perusahaan yang membantah telah merusak jaringan irigasi.

    Dia tidak memastikan kapan pemeriksaan itu dilakukan. Ditanya apakah tim kejaksaan pernah turun ke lokasi, ia menjawab “kemungkinan sudah”. Ia juga menyarankan Kanal Independen mewawancarai Kepala Desa Luwuk Bunter.

    Pengetahuannya bersumber dari pertanyaan yang pernah masuk sebelumnya, menurut penuturannya sendiri.

    ”Bukan Anda saja yang bertanya. Karena ada yang bertanya, saya tahu ceritanya,” ujarnya.

    Kesimpulan teknisnya berasal dari instansi lain. Keterangan dari orang irigasi di dinas terkait, menurut Dodik, menyebut tidak ada pengalihfungsian.

    Dia menilai kondisi saluran saat itu sudah normal, dan menyatakan keberadaan kebun sawit di sekelilingnya tidak menjadi masalah.

    Kanal Independen mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah pada 5 dan 6 Mei 2026 untuk meminta penjelasan mengenai kondisi jaringan irigasi Danau Lentang.

    Petugas keamanan mengarahkan Kanal Independen ke bagian yang menangani irigasi pada hari pertama. Pegawai di bagian itu meminta Kanal Independen kembali sekitar pukul 14.00 karena pejabat yang dituju sedang tidak berada di tempat.

    Pejabat tersebut masih belum ada pada jam yang dijanjikan, dan Kanal Independen diminta datang kembali keesokan harinya.

    Bagian yang menangani irigasi mengarahkan Kanal Independen ke bagian informasi pada 6 Mei, dengan alasan permintaan keterangan harus menempuh alur tersebut. Pejabat di bagian informasi juga sedang tidak berada di tempat, dan Kanal Independen kembali diminta datang pada hari berikutnya.

    Keterangan Dodik disampaikan tiga bulan sebelum Tim Terpadu Pemkab Kotim menggelar pengecekan lapangan dan titik koordinat pada 6 Agustus 2026.

    Istilah yang dipakai dalam penilaian tersebut juga berbeda dengan ketentuan yang mengatur jaringan irigasi.

    Pasal 69 huruf d UU Nomor 17 Tahun 2019 mengancam kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air, bukan alih fungsi. Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2006 mewajibkan izin untuk pengubahan dan pembongkaran jaringan, sedangkan Pasal 60 ayat (4) melarang mendirikan bangunan yang melintasi saluran tanpa izin pemerintah. Ketiganya berlaku tanpa bergantung pada ada atau tidaknya perubahan fungsi.

    Kanal Independen belum memperoleh dokumen hasil pemeriksaan yang dirujuk Dodik, maupun keterangan tertulis dinas yang ia sebut.

    Dua Cara Negara Menagih

    Bobot dari kejelasan izin ini tergambar nyata dari cara korporasi merespons instrumen tagihan negara di tempat lain. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk, entitas induk yang memegang 99,99 persen saham PT BSP, menyampaikan klarifikasi kepada publik pasar modal pada 1 dan 2 Juli 2026.

    Perseroan menyampaikan bahwa lahan dua anak usahanya diklaim berada di dalam kawasan hutan berdasarkan surat keputusan kementerian kehutanan bernomor 36 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025.

    Rinciannya meliputi PT Nusantara Sawit Persada seluas 1.762 hektare dan PT Borneo Sawit Perdana sebesar 261 hektare.

    Korporasi publik ini mencatatkan provisi Rp108 miliar per 31 Desember 2025, yang terdiri atas Rp51 miliar penurunan nilai aset dan pencadangan Rp57 miliar untuk potensi denda.

    Manajemen menyatakan masih melalui proses klarifikasi data areal tersebut berdasarkan semua dokumen perizinan yang telah diperoleh oleh anak usaha perseroan.

    Data silang yang menghubungkan 261 hektare tersebut dengan kawasan irigasi Danau Lentang belum tersedia, dan keduanya belum bisa dipastikan berada di satu hamparan tanpa uji koordinat.

    Namun, perbedaan pola respons tampak di permukaan. Pencadangan ratusan miliar rupiah dan klarifikasi resmi langsung muncul ketika negara datang menagih menggunakan instrumen ancaman denda.

    Sebaliknya, kursi perusahaan kosong pada 3 Juli, dan konfirmasi data tidak terlaksana pada 7 September, ketika pemerintah daerah datang dengan undangan perundingan.

    Mediasi memang tidak dirancang untuk memaksa. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur mediasi oleh kementerian dan kantor pertanahan serta rumusannya banyak diadopsi di daerah, menyatakan pada Pasal 44 ayat (3): “Dalam hal para pihak sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tetapi tidak hadir maka Mediasi dinyatakan gagal.” Tiga kali undangan, lalu berita acara.

    Daya Paksa di Ruang Penyidik

    Garis pemisah antara meja mediasi dan meja penyidik tidak diukur dari siapa pihak pengundangnya, melainkan dari konsekuensi saat panggilan diabaikan.

    Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik. Jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi disertai perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

    Pertanggungjawaban pidana korporat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Aturan ini menyatakan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan orang yang bekerja atau memiliki hubungan lain dengan korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

    Pasal 4 ayat (2) memberi tiga ukuran kesalahan: korporasi memperoleh keuntungan atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingannya, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, dan korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang diperlukan.

    Meski begitu, jalur pidana tidak seragam nasibnya.

    Laporan John Hendrik ke Polres Kotawaringin Timur, yang masuk pada Maret 2026 dengan pemeriksaan pelapor selama lima jam pada 14 April dan olah tempat kejadian perkara pada 17 Mei, bertumpu pada dugaan perusakan tanam tumbuh dan penyerobotan lahan.

    Delik semacam itu menuntut penyelesaian hak kepemilikan mendahului konstruksi pidananya. Syarat itu membuat perkaranya mewarisi beban sengketa perdata.

    Asas prejudicial geschil, yang selama ini bersandar pada Pasal 81 KUHP bersama Perma Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980, membuka kemungkinan pemeriksaan pidana ditangguhkan menunggu putusan perdata, meski hal tersebut murni kewenangan hakim dan bukan kewajiban.

    Publikasi penetapan tersangka dalam perkara ini belum pernah muncul hingga akhir September 2026.

    Dugaan perusakan prasarana sumber daya air berdiri di bangunan hukum yang berbeda. Unsur pasal pembuktiannya tidak menyebut kepemilikan tanah sama sekali: ada prasarana sumber daya air, ada kegiatan, kegiatan itu mengakibatkan kerusakan, dan dilakukan dengan sengaja.

    Tidak ada pihak yang mengklaim saluran itu miliknya, sehingga tidak ada sengketa keperdataan yang perlu diputus lebih dulu. Kanal Independen tidak menemukan catatan bahwa perkara ini pernah diperiksa dengan konstruksi pasal tersebut.

    Dua Pintu yang Belum Diketuk

    Koordinator Mantir Adat Kecamatan Cempaga, Apolo, sudah mempersoalkan keberadaan izin di atas aset irigasi itu jauh sebelum forum mediasi tingkat kabupaten digelar.

    ”Areal yang digarap ini sudah ada di dalam kawasan saluran irigasi dan jaringannya. Bagaimana bisa ada izin atau HGU di atas aset pemerintah yang sudah miliaran rupiah di situ?” katanya.

    Surat Setda menyediakan dua pintu bagi para pihak. Poin keempat mempersilakan keduanya bermusyawarah mencari kesepakatan secara kekeluargaan di luar payung fasilitasi pemerintah daerah.

    Poin kelima menyatakan bahwa permasalahan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan jika kesepakatan menemui jalan buntu.

    Riduwan menyatakan pihaknya belum mengambil langkah untuk menempuh kedua opsi tersebut.

    ”Kita pasif dulu menyikapinya, sambil pidananya jalan,” katanya.

    Gugatan perdata juga belum masuk dalam kerangka langkah warga. Mereka memilih menahan sikap sembari menanti laju pemeriksaan laporan pidana di Polres Kotawaringin Timur. Sikap itu bertumpu pada riwayat penguasaan fisik atas lahan yang dipersoalkan.

    ”Intinya, bahwa kita menguasai tanah itu dari dulu sampai sekarang dan seterusnya,” ujarnya.

    Surat tanggal 29 September ditutup dengan permintaan kepada semua pihak untuk menjaga kondusifitas, keamanan, dan ketertiban. Para pihak juga diminta tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (ign)

  • Gempuran Silang Sidang Rp104 Miliar: Korporasi Memburu Instruksi, Saksi Sebabi Mengunci Posisi

    Gempuran Silang Sidang Rp104 Miliar: Korporasi Memburu Instruksi, Saksi Sebabi Mengunci Posisi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ruang sidang Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (16/9/2026), menjadi arena ujian panjang bagi tiga warga Desa Sebabi.

    Selama tiga jam penuh, mereka bergantian duduk di kursi saksi, menghadapi hujan pertanyaan silang yang datang beruntun dari kuasa hukum penggugat, pengacara pembela, hingga majelis hakim.

    Materi cecaran menyebar tajam. Merambah hitungan matematis pembagian lahan sampai proses sidang hukum adat yang sebenarnya bergulir pada ranah terpisah.

    Sepanjang pusaran sidang yang kelak menentukan nasib gugatan senilai Rp104 miliar ini, kesaksian mereka terkait dalil inti gugatan tak bergeser.

    Rangkaian jawaban warga mengunci erat pada ketiadaan perintah dari Damang Yustinus Saling Kupang, Anggota DPRD Parimus, maupun Kades Dematius.

    Dua tergugat, Parimus dan Dematius hadir di ruang sidang sebagai prinsipal, pihak berperkara yang hadir sendiri mendampingi kuasa hukumnya.

    Keduanya duduk menyaksikan langsung rentetan pertanyaan dan kesaksian yang menyeret nama mereka ke meja hijau.

    Adapun tiga saksi yang dihadirkan, merupakan pemilik lahan yang tengah bersengketa, yakni Sardiono, Priono, dan Anti Panting.

    Ujian di Kursi Saksi

    Pemeriksaan bermula saat Sapriyadi, kuasa hukum ketiga tokoh, melempar pertanyaan lugas kepada Sardiono.

    Saksi pertama ini ditanya apakah ketiga tergugat pernah memerintahkan atau mengarahkan kegiatan klaim lahan. ”Kalau perintah tidak ada,” jawab Sardiono.

    Majelis hakim yang diketuai Gorga Guntur kemudian mengambil alih dan mendalami siapa pihak yang menginstruksikan pembangunan pondok serta penimbunan parit di atas objek sengketa.

    Sardiono memberikan kesaksian serupa. ”Tidak ada perintah itu,” ujarnya.

    Pengerahan alat berat di lokasi, menurutnya, murni sebagai hasil kesepakatan warga yang mengklaim lahan, bukan instruksi dari ketiga tokoh yang kini digugat.

    Priono, saksi kedua, menghadapi rentetan ujian senada. Kepada Sapriyadi, ia memberi penegasan mengenai ketiadaan perintah dari tiga tergugat untuk membangun pondok atau menguasai lahan.

    Saat disodorkan skenario spesifik berupa pertanyaan, “Apakah dalam rapat mereka pernah berkata, besok kamu harus ke lahan, buat pondok?” Priono menjawab tegas, “Tidak!”

    Arahan dari ketiga tokoh itu, menurut Priono, sebatas pesan menjaga kondusivitas.

    ”Tolong dijaga ketertiban dan kedamaian, karena ini hak kalian,” kata Priono menirukan ucapan mereka, sembari menambahkan pesan lain dari ketiga tokoh bahwa, “tidak tahu ini itu, yang penting kalian yang berjuang di situ.”

    Mikhael TP Sigalingging, kuasa hukum penggugat, mencoba menarik kesimpulan dari kalimat tersebut sebagai bentuk dukungan aktif warga.

    Priono membenarkan kalimat itu pernah terucap, tetapi menolak tegas jika ucapan tersebut disamakan dengan sebuah instruksi.

    ”Namanya hak kami. Bagaimanapun, walaupun mereka mendukung atau tidak, kami tetap berjuang, Pak,” katanya.

    Begitu didesak lebih jauh mengenai keberadaan arahan penguasaan lahan, ia merespons lugas. ”Kalau arahan enggak ada,” katanya.

    Saksi ketiga, Anti Panting, terhindar dari pertanyaan serupa karena ia mengaku tidak berada di lokasi saat warga membangun pondok dan menggali parit.

    Namun, ketika ditanya apakah tiga tergugat ikut memasuki atau menduduki objek sengketa setelah pengklaiman terjadi, kesaksiannya selaras dengan saksi sebelumnya. “Tidak ada.”

    Batas Representasi dan Asas Pembuktian

    Konsistensi keterangan para saksi ini menyentuh inti dalil PT Binasawit Abadipratama (BAP) dalam melayangkan gugatan Rp104 miliar.

    Usai sidang, Sapriyadi mengatakan, hukum administrasi memberi batasan terkait tanggung jawab pejabat publik atas kerugian pihak ketiga.

    Menurutnya, jerat hukum mensyaratkan adanya tindakan beriktikad buruk terhadap pihak ketiga, kecerobohan berat, atau manuver di luar kapasitas jabatan.

    ”Posisi kepala desa mewakili warganya, anggota dewan membawa suara pemilihnya, dan damang membina masyarakat adatnya,” jelasnya, seraya menegaskan, keterangan tiga saksi yang diperiksa membuktikan hal itu.

    Sapriyadi menambahkan, fungsi representasi melekat pada jabatan tersebut, bukan otomatis merupakan tindakan melawan hukum.

    Hakim Anggota Qurratul Aini Fikasari sempat menanyakan kepada Priono apakah ketiga tergugat telah menjalankan tugas sesuai kapasitas mereka.

    ”Sesuai kapasitas mereka saja, Bu,” jawab Priono.

    Saat ditanya mengapa polemik ini berujung ke ranah hukum, Priono menegaskan langkah itu lahir dari permintaan warga. ”Masyarakat yang minta untuk didampingi,” ucapnya.

    Bobot kesaksian ini tidak berdiri di atas satu orang saja. Sapriyadi menegaskan, Asas unus testis nullus testis, yang menyebut keterangan satu saksi tunggal tidak cukup sebagai alat bukti, tidak lagi menjadi soal di sini.

    Dua saksi independen, lanjutnya, diperiksa dalam sesi yang berlainan oleh kuasa hukum kedua belah pihak dan majelis hakim, tiba pada jawaban selaras yang mempersempit celah perdebatan.

    Menangkis Pertanyaan Berlapis

    Tekanan menyelimuti ruang sidang sepanjang pemeriksaan berlangsung. Sejumlah pertanyaan dirancang untuk meminta saksi menyimpulkan persoalan hukum di luar ranah kewenangan mereka.

    Mikhael mendesak Priono menilai mengapa kehadiran ketiga tergugat di lokasi pada 4 September tidak berhasil menengahi konflik, dan apakah hal tersebut menunjukkan kelalaian tugas pokok dan fungsi.

    ”Saya tidak paham. Pertanyaannya agak panjang,” kata Priono.

    Ujian logika matematis datang dari Ivan MP Tampubolon, kuasa PT BAP yang mempertanyakan hitungan pembagian klaim lahan sekitar 1.600 hektare untuk 1.600 warga, lalu mengaitkannya dengan luasan 50,38 hektare yang disengketakan.

    Priono memberikan rentetan jawaban sebelum mengunci posisinya, bahwa bidang tersebut diklaim sebagai milik, ”Kami semua, 1.600.”

    Upaya mencecar Sardiono dengan pertanyaan serupa terhenti menyusul munculnya keberatan Sapriyadi atas pertanyaan yang diulang-ulang.

    Majelis mengalihkan sasaran pertanyaan, yang kemudian dibalas Sardiono dengan singkat. ”Saya tidak tahu.”

    Persidangan juga menyinggung proses hukum adat yang bergulir terpisah dari sengketa 50,38 hektare ini.

    Ketika Ivan berupaya menggali ranah adat kepada Sardiono, ruang sidang diwarnai keberatan dari Sapriyadi.

    ”Yang Mulia, ini mendalami perkara lain. Kita fokus ke perkara ini saja, jangan sampai ke urusan adat. Itu urusannya adat. Kalau masalah adat tidak perlu ditanyakan,” katanya.

    Ketua Majelis Hakim Gorga Guntur lalu menengahi dan memperjelas pertanyaan kuasa penggugat.

    Ivan kemudian terus menggali proses hukum adat yang sudah berjalan. Catatan Kanal Independen, PT BAP tak pernah menghadiri semua proses sidang hingga putusan adat dibacakan. Langkah yang dinilai sejumlah tokoh adat sebagai bentuk pelecehan.

    ”Saya masih bertanya mengenai proses perkara adat tersebut,” kata Ivan, berniat melanjutkan.

    Sapriyadi langsung menyanggah. ”Silakan bertanya kepada damang saja. Ini saksi fakta, bukan ranah adat,” tegasnya.

    Momen itu menciptakan perdebatan kedua kubu yang langsung ditengahi hakim. Gorga Guntur lalu memperjelas pertanyaan Ivan soal sidang adat itu pada Sardiono.

    ”Ketika saudara mengadu dalam sidang adat, apakah pengaduannya dilakukan secara tertulis atau lisan?” kata Gorga Guntur

    ”Tertulis,” jawab Sardiono.

    Cecaran soal perkara adat itu kemudian dilanjutkan Ivan yang terus menggali kesaksian Sardiono, hingga Sardiono akhirnya mempertegas posisinya. ”Tidak mau jawab.”

    Pertanyaan soal perkara adat ini sempat beberapa kali muncul dari kuasa hukum penggugat hingga majelis hakim terhadap saksi lainnya.

    Hakim Anggota Qurratul Aini Fikasari, misalnya, sempat memastikan batas pemisahan objek antara perkara adat dengan perdata kepada Priono.

    Priono menyatakan bidang yang digugat telah ditarik ke ranah perdata, sehingga dikeluarkan dari proses sidang adat. Objek gugatan ini berdiri mandiri, lepas dari jalur hukum lainnya.

    Satu Peristiwa, Beda Ingatan

    Tiga saksi menyodorkan ingatan yang berbeda terkait kegiatan panen PT BAP pada 4 September 2025.

    Sardiono dan Priono menyebut perusahaan gagal memanen akibat dihalangi warga. Sebaliknya, Anti Panting bersaksi aktivitas panen tetap berlangsung hari itu, meski ia tidak mengetahui persis hasil akhirnya.

    Catatan Kanal Independen merekam 4 September 2025 sebagai hari penuh ketegangan bagi warga Sebabi.

    Ratusan pemanen sawit PT BAP turun ke lokasi mendapat pengawalan sekuriti dan aparat kepolisian bersenjata laras panjang.

    Momen ini terjadi sehari setelah kedua belah pihak menyepakati kesepahaman lisan untuk saling menahan diri.

    Konfrontasi pecah. Laras senjata, menurut penuturan warga saat itu, sempat terarah kepada Damang Yustinus.

    Peristiwa ini memicu penetapan Petrus Limbas, satu dari enam pengadu dalam proses adat Basara Hai, sebagai tersangka penganiayaan di Polres Kotim.

    Kendati diwarnai ketegangan tinggi, dua truk bermuatan hasil panen tercatat berhasil keluar dari lokasi.

    Latar belakang ini memberikan konteks pada perbedaan kesaksian di ruang sidang.

    Sardiono dan Priono, yang mengaku berada di antara warga yang menghadang rombongan, menafsirkan perlawanan mereka sebagai kegagalan panen pihak perusahaan.

    Anti Panting merespons dari sudut pandang hasil akhir, bahwa buah sawit tetap keluar dari area sengketa.

    ”Ingatan yang lahir dari titik pijak berbeda dalam satu peristiwa yang sama tidak otomatis mengartikan salah satu pihak memberikan kesaksian palsu,” kata Sapriyadi, menegaskan perbedaan keterangan tersebut.

    Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung dua pekan mendatang, Rabu (30/9/2026), dengan agenda menghadirkan seorang ahli agraria dan satu saksi fakta tambahan dari pihak penggugat. (ign)

  • Polda Kalteng Terapkan Moratorium, Klarifikasi Tiga Petani Sebabi untuk Pastikan Status Konflik Agraria

    Polda Kalteng Terapkan Moratorium, Klarifikasi Tiga Petani Sebabi untuk Pastikan Status Konflik Agraria

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kebijakan penangguhan proses pidana atau moratorium untuk perkara konflik agraria dipastikan berlaku di wilayah hukum Kalimantan Tengah.

    Penegasan tertulis dari Polda Kalteng itu merespons pemberitaan Kanal Independen mengenai proses hukum yang telah berjalan di lapangan.

    Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) terhadap tiga petani Desa Sebabi tercatat diterbitkan hanya dua hari setelah Kabareskrim Polri menegaskan ulang komitmen tersebut di Jakarta.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma merespons rentetan pertanyaan melalui pesan tertulis pada Minggu (13/9/2026) malam, pukul 20.57 WIB, sekitar dua jam setelah permintaan tersebut dikirim pada pukul 18.49 WIB.

    Dalam pesannya, Dodo menjelaskan tujuan klarifikasi yang dijadwalkan Senin pagi, 14 September 2026, terhadap ketiga petani tersebut.

    ”Penyidik Ditreskrimum Polda Kalteng melakukan Klarifikasi untuk memperoleh fakta, apakah peristiwa tersebut masuk kategori konflik agraria atau bukan,” katanya.

    Selain itu, lanjutnya, untuk memperoleh fakta secara berimbang, apakah dalam peristiwa tersebut dilakukan proses gugatan perdata atau belum.

    ”Apabila peristiwa tersebut termasuk dalam kategori konflik agraria, maka penyidik akan melakukan penyelesaian secara restoratif-humanis dengan mengedepankan mekanisme keadilan restoratif secara komprehensif,” tegas Dodo.

    Ia menambahkan satu kalimat soal kebijakan institusional. “Terhadap perkara tindak pidana yang berkaitan dengan konflik agraria dilaksanakan moratorium (penangguhan sementara),” ujarnya.

    Sprindik Terbit Mendahului Penentuan Status Agraria

    Jawaban Dodo menjadi konfirmasi tertulis dari Polda Kalteng kepada Kanal Independen bahwa kebijakan moratorium yang disampaikan Kabareskrim Syahar Diantono di Jakarta diterapkan di tingkat Polda Kalteng untuk perkara pidana yang berkaitan dengan konflik agraria.

    Berdasarkan keterangan itu, penentuan status “konflik agraria atau bukan” bagi kasus ini baru akan dilakukan melalui klarifikasi Senin pagi.

    Dodo tidak menyinggung kapan Sprindik itu sendiri diterbitkan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PID/ADV-SD/IX/2026 yang sebelumnya diterima Kanal Independen dari kuasa hukum warga, Surat Perintah Penyelidikan bernomor SP.Lidik/419/IX/RES 1.24/2026/Ditreskrimum tercatat terbit pada 9 September 2026, lima hari sebelum klarifikasi tersebut berlangsung.

    Ketiga petani sudah berstatus terlapor dan menunjuk kuasa hukum pidana sejak sebelum status agraria kasus ini dipastikan oleh polisi.

    Pertanyaan kedua yang disebut Dodo, soal ada tidaknya proses gugatan perdata, sebagian sudah terjawab dari pemberitaan Kanal Independen sebelumnya.

    Ahmad Robbi Hidayat dan Sinarto tercatat sebagai penggugat dalam Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt dan 62/Pdt.G/2026/PN Spt yang masih berjalan di PN Sampit, sementara gugatan Sarnudin J. dalam Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt telah diputus tidak dapat diterima dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

    Rincian Laporan yang Belum Terjawab

    Kanal Independen belum memperoleh penjelasan dari Dodo ihwal pertimbangan yang mendasari penerbitan sprindik sebelum status agraria peristiwa ini dipastikan.

    Peristiwa spesifik, lokasi, dan tanggal kejadian yang menjadi dasar Laporan Polisi Nomor LP/B/224/IX/2026 juga belum dijelaskan. Begitu pula identitas dan afiliasi pelapor, Nixon Pasaribu, dengan PT Bumi Sawit Kencana.

    Dodo menyatakan, apabila klarifikasi menyimpulkan peristiwa ini termasuk konflik agraria, penyidik akan mengarahkan penyelesaian lewat mekanisme Keadilan Restoratif, bukan meneruskan proses pidana biasa.

    Penjelasan ini sejalan dengan asas penundaan pidana prejudisial yang sebelumnya dikutip dari pernyataan Kabareskrim, maupun rujukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang disampaikan kuasa hukum ketiga petani, Sapriyadi, dalam pemberitaan sebelumnya.

    Klarifikasi terhadap Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin J. tetap dijadwalkan berlangsung di Ruang Riksa Subdit II/Hardabangtah Ditreskrimum Polda Kalteng, Jalan Tjilik Riwut Km 1, Palangka Raya, Senin pagi, 14 September 2026, pukul 09.00 WIB. (ign)

  • Dua Hari setelah Janji Moratorium Kabareskrim, Tiga Petani Sebabi Dibidik Pidana Polda Kalteng

    Dua Hari setelah Janji Moratorium Kabareskrim, Tiga Petani Sebabi Dibidik Pidana Polda Kalteng

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Syahar Diantono menegaskan ulang komitmen institusinya di hadapan Badan Legislasi DPR RI pada Senin, 7 September 2026.

    Bareskrim berjanji menghentikan sementara penanganan pidana yang bersinggungan dengan konflik agraria struktural. Namun, hanya dua hari berselang, komitmen dari Senayan itu langsung berhadapan dengan realitas di daerah.

    Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan pada Rabu, 9 September 2026.

    Surat penyelidikan tersebut ditujukan kepada tiga petani asal Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Ketiganya saat ini berstatus sebagai pihak yang tengah menempuh jalur perdata melawan dua perusahaan sawit terkait sengketa lahan adat.

    Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin J, kini berhadapan dengan instrumen penyelidikan.

    Pergerakan penyidik didasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/224/IX/2026/SPKT/POLDA KALIMANTAN TENGAH dari pelapor bernama Nixon Pasaribu tertanggal 1 September 2026.

    Melalui Subdit II/Hardabangtah, polisi menyangkakan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan/atau penyerobotan lahan.

    Beleid yang dirujuk adalah Pasal 477 dan/atau Pasal 502 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, bertalian dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

    Panggilan klarifikasi datang berlapis. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma menandatangani tiga surat undangan terpisah bernomor B/5036 untuk Ahmad, B/5035 untuk Sinarto, dan B/5037 untuk Sarnudin.

    Ketiganya diminta hadir dalam kapasitas selaku saksi, bukan tersangka, pada Senin, 14 September 2026, pukul 09.00 WIB, dengan membawa dokumen perkara ke Ruang Riksa Subdit II/Hardabangtah di Jalan Tjilik Riwut Km 1, Palangka Raya.

    Dalam menghadapi pemeriksaan ini, ketiga petani tidak berjalan sendiri. Kantor Hukum Sapriyadi, S.H. & Rekan telah menerima kuasa khusus untuk mendampingi mereka melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PID/ADV-SD/IX/2026 tertanggal 13 September 2026.

    Empat advokat turun langsung sebagai penerima kuasa, yakni Sapriyadi, Ardon, Inceng, dan Jhon Tamala Maruasas.

    Tiga Petani, Beda Status Perdata

    Jalur perdata yang sedang ditempuh ketiga petani memiliki status yang berbeda di pengadilan.

    Ahmad Robbi Hidayat adalah penggugat utama dalam Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, memperjuangkan lahan seluas 172,46 hektare melawan PT Bumi Sawit Kencana dan PT Agro Indomas.

    Sidang kedua perkara ini pada 2 September 2026 kembali tertunda, meski kuasa hukum kedua perusahaan akhirnya hadir memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Sampit.

    Sinarto menempuh langkah serupa. Ia bertindak sebagai penggugat tunggal dalam Perkara 62/Pdt.G/2026/PN Spt yang didaftarkan pada tanggal yang sama, dengan susunan tergugat yang identik dengan perkara Ahmad.

    Kedua perkara ini masih dalam proses persidangan dan belum memiliki putusan.

    Posisi berbeda ada pada Sarnudin. Gugatannya atas lahan 89 hektare dalam Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt telah diputus tidak dapat diterima oleh PN Sampit.

    Keputusan tersebut juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Putusan Nomor 55/PDT/2026/PT PLK.

    Ujian atas Asas Penundaan Pidana

    Komitmen penundaan proses pidana dalam konflik agraria sebenarnya sudah mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI bersama Konsorsium Pembaruan Agraria pada 18 Mei 2026.

    Isu serupa kembali digaungkan dalam rapat lanjutan 26 Agustus 2026, setelah Bareskrim sempat absen dari forum pada 20 Agustus. Puncaknya, janji itu ditegaskan secara institusional oleh Syahar di hadapan Baleg awal September.

    ”Sementara itu, dalam menyikapi esensi perjuangan hak atas tanah yang kental dengan aspek keperdataan maupun adat, Polri secara konsisten mengedepankan asas penundaan proses pidana prejudisial,” kata Syahar, sebagaimana dikutip dari pemberitaan sebelumnya.

    Asas prejudisial yang dimaksud merujuk pada penghentian proses pidana selama status kepemilikan lahan belum tuntas secara perdata atau adat, sejalan dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

    Posisi Ahmad dan Sinarto masuk secara presisi ke dalam kategori ini, mengingat klaim lahan mereka masih berproses secara perdata tanpa putusan mengikat.

    Namun, surat perintah penyelidikan bernomor SP.Lidik/419/IX/RES 1.24/2026/Ditreskrimum tetap terbit.

    Catatan waktu menunjukkan laporan polisi didaftarkan pada 1 September, delapan hari sebelum keluarnya surat penyelidikan, dan enam hari sebelum Syahar mengulang janji institusinya di Senayan.

    Bantahan Tuduhan Pencurian

    Kuasa hukum ketiga petani, Sapriyadi, menegaskan bahwa akar persoalan tetaplah klaim lahan yang telah lebih dulu bergulir di PN Sampit.

    ”Yang pertama, akar masalahnya adalah klaim lahan. Klaim lahan ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Sampit, yaitu dalam perkara Sarnudin dan perkara Robi,” kata Sapriyadi kepada Kanal Independen.

    Ia secara spesifik membantah tuduhan pencurian yang menjadi dasar laporan terhadap Sarnudin, dengan alasan tidak pernah ada aktivitas panen di lahan yang dipersoalkan.

    ”Kedua, terkait tuduhan pencurian. Sarnudin tidak terbukti melakukan pencurian. Sebab, lahan tersebut tidak pernah dipanen ataupun diambil buahnya. Dengan demikian, tuduhan yang disampaikan perusahaan tidak mendasar,” ujarnya.

    Argumen perlindungan ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Hubungan Perkara Pidana dan Perdata. Beleid berusia tujuh dekade ini mengatur penangguhan pemeriksaan perkara pidana untuk menunggu putusan perdata atas objek barang yang sama.

    Meskipun kewenangan penangguhan dalam Perma ini bersifat fakultatif bagi penyidik, Kepala Biro Hukum Mahkamah Agung Sobandi pada Juli 2024 lalu menegaskan bahwa instrumen hukum ini masih berlaku sah.

    Fakta yang Belum Terjawab

    Tanggal dan lokasi pasti dugaan pemanenan yang menjadi dasar Laporan Polisi Nomor LP/B/224/IX/2026 belum bisa dipastikan oleh Kanal Independen.

    Identitas pelapor, Nixon Pasaribu, juga belum terkonfirmasi penuh. Informasi dari kuasa hukum warga menyebut pelapor berasal dari pihak PT Bumi Sawit Kencana.

    Kanal Independen telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma pada Minggu malam (13/9/2026).

    Permintaan mencakup dasar peristiwa laporan, pertimbangan atas status perdata ketiga petani, serta posisi Polda Kalteng terhadap arahan moratorium Kabareskrim. Hingga naskah ini tayang, belum ada tanggapan yang diberikan.

    Klarifikasi terhadap Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin dijadwalkan berlangsung Senin pagi (14/9/2026), pukul 09.00 WIB. Pemanggilan pidana ini bergulir tepat tujuh hari setelah Kabareskrim Polri menegaskan ulang komitmen moratorium di Jakarta. (ign)

  • Gema Moratorium Agraria Polri di Jakarta, Status Stagnan Petrus Limbas dan Kades Biru Maju di Polres Kotim

    Gema Moratorium Agraria Polri di Jakarta, Status Stagnan Petrus Limbas dan Kades Biru Maju di Polres Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jarak ratusan kilometer memisahkan ruang rapat parlemen di Senayan dari meja penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Timur.

    Instruksi moratorium penanganan perkara konflik agraria disuarakan lantang pimpinan kepolisian di Jakarta.

    Namun, komitmen dari pusat tersebut terbukti belum mampu menggeser realitas saat menyentuh tumpukan berkas perkara sengketa lahan di Sampit.

    Kalender meja penyidik terus berganti lembar, sementara status hukum Petrus Limbas membeku di titik yang sama sejak 18 Desember 2025.

    Status tersangka belum lekang dari Petrus Limbas. Surat Perintah Penyidikan miliknya terbit tertanggal 18 Desember 2025 atas sangkaan penganiayaan berbekal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

    Tuduhan ini berpangkal dari insiden 4 September 2025 pada area Blok Z14-15 kawasan operasional PT Binasawit Abadipratama (PT BAP). Hampir sembilan bulan berlalu, berkas perkara itu urung melangkah ke tahap P21.

    Pemandangan bertolak belakang tersaji di Ibu Kota. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono berdiri memaparkan komitmen lembaganya ke hadapan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (7/9/2026).

    Dia melontarkan kalimat yang substansinya sama persis dengan janjinya kurang dari empat bulan lalu.

    ”Kami telah mengambil langkah strategis dengan memberlakukan moratorium atau penangguhan sementara terhadap seluruh penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural,” kata Syahar menyikapi Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria, mengutip laporan Antara.

    Syahar memosisikan kebijakan ini tidak sebatas tameng perlindungan warga. Ia menyebutnya bentuk penyelarasan visi antara Polri dan parlemen yang sedang menggodok regulasi agraria.

    Jarak waktu antara pernyataan Bareskrim di Jakarta dan kebuntuan berkas di Kotim menjadi pembuktian nyata.

    Ujian atas kebijakan tersebut tidak lagi berpusat pada menanti pelaksanaannya menembus daerah, melainkan pada fakta bahwa instruksi serupa pernah terucap dan Kotim terbukti belum meresponsnya.

    Mengulang Komitmen di Senayan

    Pernyataan awal September itu merupakan pengulangan semata. Komitmen serupa lebih dulu terjalin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Polda Nusa Tenggara Timur pada 18 Mei 2026.

    Ketua Komisi III Habiburokhman saat itu sudah mendesak aparat penegak hukum menghentikan sementara perkara pidana sengketa struktural.

    Forum bulan Mei tersebut membeberkan laporan muram. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyerahkan rekaman 123 kasus pemidanaan yang menyeret 113 korban lintas 12 provinsi sepanjang tahun 2025 sampai 2026.

    Realitas kekerasan terekam jelas selama 211 hari masa kerja Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria sejak 2 Oktober 2025 hingga 1 Mei 2026.

    Angkanya mencakup 22 petani tertembak, 272 orang mengalami kekerasan, dan 450 warga menghadapi kriminalisasi.

    Janji bulan Mei rupanya gagal mengerem laju perkara. Angka kriminalisasi versi KPA justru merangkak naik menyentuh 147 kasus pada 11 provinsi bulan Agustus 2026.

    Situasi meruncing kala Bareskrim Polri absen dalam RDPU lanjutan pada 20 Agustus 2026, sebuah agenda yang secara khusus membahas nasib ratusan petani tersebut.

    Dewi Kartika tidak menutupi kekecewaannya. “Pertama, kami menyayangkan dan sangat kecewa karena pihak Kabareskrim dan Kapolri tidak hadir,” katanya melansir Zonautara.com.

    Pertemuan baru terealisasi enam hari kemudian, 26 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath membacakan poin kesimpulan yang mengikat Bareskrim.

    ”Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri dan Polda jajaran untuk melakukan moratorium (penangguhan sementara) seluruh perkara tindak pidana yang berkaitan dengan konflik agraria struktural,” ujarnya tegas.

    Rano memberikan pesan penekanan bagi aparat dengan nada personal.

    ”Kalau memang ada perbedaan atau ada tindakan masyarakat yang dianggap mengandung unsur pidana, kita harus melihat persoalan sebelumnya. Harapan kami, jangan langsung mengedepankan tindakan pidana,” katanya.

    Rangkaian desakan parlemen inilah yang memaksa lahirnya kembali pernyataan Syahar bulan September. Moratorium terbukti bukan inisiatif tunggal penegak hukum, melainkan produk tekanan politik berulang.

    Saringan Sepihak Kepolisian

    Polri menyodorkan kalkulasi berbeda. Hasil penyisiran internal mereka memangkas daftar 147 kasus milik KPA menjadi sekadar 32 laporan polisi resmi dan lima pengaduan masyarakat.

    Sengketa ini didominasi sektor perkebunan sebanyak 118 kasus, pertambangan 21 kasus, dan kehutanan delapan perkara.

    Kesenjangan angka ini menunjukkan satu kenyataan, yakni kewenangan verifikasi dikuasai sepenuhnya oleh kepolisian.

    Menentukan sebuah sengketa masuk golongan konflik agraria struktural merupakan hak mutlak internal penyidik tanpa keterlibatan pihak independen.

    Syahar memaparkan basis data E-MP milik institusinya yang mendeteksi 78 titik rawan konflik antara perusahaan dan masyarakat seluruh Indonesia.

    Komisi III DPR RI sebelumnya secara spesifik meminta moratorium diprioritaskan pada perkara yang berada di Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Konflik Agraria (LPRA KPA).

    Namun, kepastian status bagi rentetan konflik Kotim yang melibatkan entitas PT BAP, PT Buana Artha Sejahtera (PT BAS), PT Agro Indomas, dan PT Tapian Nadenggan urung terjawab apakah masuk dalam pantauan 78 titik rawan Polri tersebut, atau terdaftar resmi sebagai LPRA KPA.

    Menguji Asas Prejudisial

    Penundaan ini memiliki fondasi doktrinal spesifik. Syahar membungkusnya lewat istilah penundaan proses pidana prejudisial.

    ”Sementara itu, dalam menyikapi esensi perjuangan hak atas tanah yang kental dengan aspek keperdataan maupun adat, Polri secara konsisten mengedepankan asas penundaan proses pidana prejudisial,” tegas Syahar mengutip jaringan media nasional.

    Penerapan prinsip ini bermuara pada penghentian laju pidana apabila status kepemilikan lahan belum tuntas tertangani secara adat maupun perdata.

    Polri berjanji membuka pintu mediasi serta keadilan restoratif. ”Guna memastikan bahwa instrumen hukum pidana tidak mencederai esensi perjuangan hak masyarakat itu sendiri,” ucap Kabareskrim.

    Mereka menyandarkan penilaian hak ulayat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 terkait pedoman pengakuan masyarakat hukum adat.

    Frasa konsisten yang diucapkan Syahar menjadi pisau penguji bagi perkara Petrus Limbas.

    Apabila asas prejudisial benar berjalan, penyidikan mestinya tertahan sejak awal menyadari lahan Blok Z14-15 masih tersangkut sengketa adat dan perdata, jauh sebelum moratorium disuarakan dari Jakarta.

    Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Ahmad Heryawan memberikan batas demarkasi yang jelas. Merespons kekerasan berbeda di Sukajaya, Bogor, ia menilai tindak kekerasan murni tetap diproses pidana lepas dari substansi sengketa.

    ”Kita mengimbau semua pihak untuk menghindari kekerasan. Karena penanganan kekerasan itu tentu perkara lain. Perkara sengketa lahan adalah perkara khusus satu masalah, tapi kekerasan itu dalam masalah pidana, dalam masalah pelanggaran hak,” ungkapnya melalui situs resmi Parlementaria DPR RI.

    Realitas Stagnan di Daerah

    Berkas Petrus Limbas menempuh rute hukum yang menguji klaim Bareskrim Polri. Sprindik kasus ini terbit sebelum aturan baru berlaku.

    Ketentuan peralihan Pasal 361 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) memaksa perkara ini tunduk kembali pada rezim lama UU Nomor 8 Tahun 1981.

    Kedua produk perundang-undangan tersebut senyap soal terminologi moratorium. Jaring pengaman legal yang tersedia murni bertumpu pada instrumen Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau skema penangguhan penahanan.

    Nasib moratorium praktis menggantung pada rantai kebijakan berjenjang pimpinan institusi Polri, bukan otomatis mengikat penyidik.

    Kapolres Kotim sebelumnya memastikan penyidik berpegang pada dua alat bukti mencakup visum rumah sakit dan rekaman video.

    Pihaknya mempersilakan pengajuan praperadilan bagi pihak yang berkeberatan. Hingga tulisan ini tayang, sangkaan tersangka tetap melekat kuat.

    Sandera Hukum di Luar Sebabi

    Ketidakpastian hukum ini terjadi melampaui kawasan Sebabi. Kepala Desa Biru Maju Juliandi Asry Rozikin Yoyota dan Ketua Koperasi Bangkit Bersama turut tersandera laporan pasca penutupan kembali akses PT BAS pada Oktober 2024.

    Warga bereaksi keras menolak skema kemitraan 15 unit truk jungkit yang ditawarkan sebagai pengganti kewajiban plasma 20 persen.

    Juliandi mengonfirmasi pelaporan itu berupa pengaduan masyarakat.

    “Sampai sekarang tidak tahu status kami ini apa di Polres. Itulah yang digunakan pihak perusahaan untuk mengekang pergerakan kami,” paparnya kepada Kanal Independen.

    Ia membeberkan pengalaman ganjil saat mengklarifikasi nasib hukumnya.

    “Terakhir saya dipanggil kembali oleh Reskrim Polres Kotim dan saya datangi ke kantornya, tetapi anehnya yang bersangkutan lupa kalau hari itu saya diundang sama dia. Setelah saya telepon, orang Polres itu malah bilang, ya sudah kapan-kapan saja Pak,” kenang Juliandi.

    Pola ketidakjelasan status hukum ini terbukti bukan kasus tunggal di Kotim. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Tengah, didampingi Sapriyadi dan Ardon selaku kuasa hukum yang sama dalam penanganan sengketa Sebabi, menyerahkan pengaduan resmi ke Kementerian Hak Asasi Manusia pada 28 Juli 2026.

    Dokumen itu mencatat dugaan kriminalisasi sengketa lahan warga bersinggungan dengan PT Tapian Nadenggan dan PT Agro Indomas, hingga dugaan ancaman pengambilalihan lahan oleh PT Globalindo Alam Perkasa.

    Titik temu deretan kasus ini terlihat pekat. Status hukum yang menggantung tanpa kepastian dalam sektor yang sama di Kotim.

    Menanti Pembuktian Administratif

    Kabareskrim Polri dua kali menggaungkan komitmen penangguhan dalam siklus kurang dari empat bulan.

    Jeda di antara dua pernyataan itu hanya membuahkan rapat batal dan deret panjang angka kriminalisasi terbaru petani.

    Pergeseran kasus Petrus Limbas sejak Sprindik 18 Desember 2025 terbukti hanya berupa pergantian lembar penanggalan, tanpa ada pergantian status.

    Polri meyakini asas penundaan pidana prejudisial berjalan konsisten. Pengujian atas klaim pusat tersebut kini berpulang pada satu realitas administratif di daerah, yakni nasib berkas perkara yang masih membeku selama sembilan bulan di meja penyidik Polres Kotim. (ign)

  • Dua Dekade tanpa HGU: PT BAS Lolos dari Sanksi Pemkab meski Plasma Biru Maju Nihil

    Dua Dekade tanpa HGU: PT BAS Lolos dari Sanksi Pemkab meski Plasma Biru Maju Nihil

    SAMPIT, kanalindependen.id – Mesin-mesin pabrik PT Buana Artha Sejahtera (PT BAS) terus berputar dan memanen keuntungan dari hamparan sawit yang masuk wilayah Desa Biru Maju selama lebih dari dua dekade.

    Di atas bentang lahan yang kini telah diputihkan statusnya dari kawasan hutan tersebut, perusahaan beroperasi tanpa pernah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).

    Sementara warga Biru Maju terus menelan janji kebun plasma yang tak kunjung berwujud, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengakui sebuah fakta administratif yang mencolok. Pemkab belum pernah melayangkan satu pun surat teguran tertulis kepada perusahaan.

    Pertanyaan mendasar mengenai kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) PT BAS terhadap Desa Biru Maju mengerucut pada tiga kemungkinan: sudah terpenuhi, sedang berproses, atau belum terpenuhi sama sekali.

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Rody Kamislam, memberikan jawaban lugas atas pertanyaan tersebut.

    ”Belum terpenuhi,” kata Rody Kamislam saat diwawancarai mengenai status kewajiban perusahaan, Senin (7/9/2026).

    Mengacu pada rentetan dokumen resmi yang telah diberitakan Kanal Independen, kewajiban plasma tersebut seharusnya mulai mengalir sejak akhir Februari 2024.

    Saat ditanya sudah berapa kali Pemkab melayangkan surat peringatan atau sanksi teguran tertulis kepada PT BAS sejak tenggat waktu itu terlewati, Rody kembali memberikan jawaban tegas.

    ”Itu belum pernah,” katanya.

    Pengakuan pejabat daerah ini berdiri sejajar dengan keluhan warga di lapangan. Kepala Desa Biru Maju, Juliandi Asry Rozikin Yoyota, sebelumnya telah menyuarakan hal serupa secara terbuka di hadapan ribuan massa aksi pada 5 September lalu.

    ”SK CP Bupati pada Februari 2024 juga sudah keluar. Namun sampai sekarang, PT BAS Sinarmas Group tidak memberikan kami sepeser pun. Hak kami dirampas,” katanya.

    Pihak birokrasi dan masyarakat akar rumput, dua entitas yang kerap berseberangan dalam sengketa agraria, kali ini bertemu pada satu kesimpulan faktual yang sama. Realisasi hak warga masih nihil.

    Alasan Pemkab: Perusahaan Bersedia, Warga yang Menolak

    Ketiadaan surat teguran dari Pemkab Kotim ternyata dilandasi sebuah rumusan argumen struktural. Rody memaparkan logika di balik tertahannya sanksi administratif tersebut secara terperinci.

    Kewajiban FPKMS, menurut keterangannya, tidak dapat disempitkan maknanya sekadar sebagai kewajiban membangun kebun fisik.

    ”FPKMS itu bisa tiga skema. Bisa memberikan kebun, bisa usaha ekonomi produktif perkebunan, bisa usaha ekonomi produktif. Itu ketentuan yang secara nasional berlaku di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Dia menganalogikan bentuk skema ketiga dengan tawaran kegiatan usaha peternakan ayam petelur bagi warga sebagai ganti dari penyerahan fisik kebun sawit.

    Merujuk pada tiga opsi regulasi tersebut, Rody menyebut PT BAS telah menyatakan kesediaan untuk menjalankan skema dana talangan maupun kegiatan usaha produktif perkebunan.

    Perusahaan hanya menolak rumusan skema pertama yang justru dituntut keras oleh warga, yakni pembangunan kebun fisik di area dalam kebun inti. Kondisi persimpangan inilah yang membuat Pemkab mengaku kesulitan menjatuhkan sanksi.

    ”Kalau misalnya kami memberikan surat teguran, tapi di satu sisi mereka siap mengikuti aturan dengan skema dua dan tiga, hanya tidak bisa untuk skema satu ini, sanksinya apa? Jadi kewajiban FPKMS itu jangan diasumsikan hanya untuk pembangunan kebun dua puluh persen,” katanya.

    Melalui kerangka berpikir tersebut, Pemkab memposisikan kebuntuan panjang ini sebagai kegagalan mencapai kesepakatan antara dua pihak, bukan murni sebagai penolakan sepihak dari korporasi.

    Label ”tidak menemukan kesepakatan” berulang kali muncul selama proses wawancara berlangsung.

    Opsi tiga skema turunan itu memang diakui valid secara yuridis. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar menetapkan bahwa fasilitasi dapat berwujud pembangunan kebun, pola kredit atau bagi hasil, maupun bentuk kemitraan lain yang disepakati secara bersama-sama.

    Satu variabel hukum yang luput diuraikan Rody adalah frasa “disepakati bersama”.

    Persetujuan atas bentuk skema pengganti membutuhkan penerimaan dari kedua belah pihak.

    Kesediaan sepihak dari korporasi untuk memilih skema alternatif semestinya tidak otomatis menggugurkan kewajiban pokok ketika masyarakat menolak opsi tawaran tersebut.

    Rody turut mengonfirmasi implikasi finansial di balik pilihan skema alternatif yang disodorkan perusahaan.

    Dia membenarkan bahwa skema pengganti berupa kegiatan usaha produktif perkebunan jauh lebih ringan karena bersifat satu kali putus, berbanding terbalik dengan tuntutan kebun fisik dari warga.

    ”Ya, kalau dilihat itu kan cuma sekali. Untuk sekali, sedangkan kalau yang ini kan sifatnya permanen,” katanya.

    Rody menambahkan bahwa kewajiban plasma kebun fisik akan terus mengikat selama perusahaan beroperasi. ”Sustainable selama perusahaan itu berdiri,” ujarnya.

    BERI PENJELASAN: Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotim Rody Kamislam saat ditemui Kanal Independen, Selasa (8/9/2026). (Heny/Kanal Independen)

    Lahan yang Terlepas dari Status Kawasan Hutan

    Satu informasi yang selama ini belum pernah diumumkan terbuka muncul di sela penjelasan birokrasi tersebut. Status lahan operasional PT BAS ternyata sudah mengalami pergeseran legal.

    ”Mereka sudah mendapatkan pelepasan kawasan hutan,” kata Rody saat ditanya mengenai status lahan PT BAS saat ini.

    ”Dan terakhir, saya sempat dengar, mereka sudah mendapatkan SK Penetapan Batas Kawasan Hutan,” tambahnya.

    Keterangan lisan pejabat ini mendapatkan penguatan dari penelusuran sumber terbuka.

    Basis data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihimpun mencantumkan nama PT Buana Artha Sejahtera sebanyak dua kali dalam daftar 184 perusahaan sawit Kalimantan Tengah yang masuk dalam antrean pemutihan lahan kawasan hutan.

    Rinciannya memuat permohonan seluas 8.113 hektare dengan status berproses 8.161 hektare, serta permohonan 84 hektare yang berproses pada luasan sama.

    Angka 8.161 hektare hasil pendataan tersebut hampir persis sama dengan luasan 8.161,34 hektare yang dirujuk PT BAS sebagai alas hak penguasaan lahannya dalam gugatan perdata senilai Rp153,55 miliar terhadap tiga warga Biru Maju pada Februari 2024 lalu.

    Rentetan data ini memastikan bahwa sebagian besar bentang lahan inti PT BAS kini memegang status Areal Penggunaan Lain, bukan lagi kawasan hutan yang berstatus abu-abu.

    Pasal yang Mengunci Kewajiban Plasma

    Perubahan status lahan tersebut seharusnya menghadirkan kewajiban hukum baru bagi PT BAS apabila ditilik lebih dalam melalui lembaran undang-undang yang berlaku.

    Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah diubah mekanismenya melalui Pasal 29 Undang-Undang Cipta Kerja.

    Rumusan lama menetapkan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat berlaku pukul rata bagi setiap perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan tanpa penambahan syarat rinci.

    Rumusan undang-undang baru mengubahnya menjadi jauh lebih spesifik.

    Kewajiban tersebut kini mengikat perusahaan perkebunan pemegang perizinan berusaha budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari Areal Penggunaan Lain di luar HGU, dan/atau areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

    Frasa penutup pasal tersebut secara harfiah merangkum status lahan PT BAS seperti yang diakui Rody Kamislam, yakni lahan yang berakar dari pelepasan kawasan hutan.

    Kategori ini bukanlah celah hukum yang meringankan, melainkan kunci regulasi yang ditegaskan undang-undang untuk menanggung kewajiban fasilitasi kebun 20 persen.

    Rumusan ketat undang-undang ini beroperasi terpisah dari skema “fase perizinan” yang sempat disinggung Rody, yakni argumen yang menyebut perusahaan dengan IUP terbit sebelum 28 Februari 2007 hanya diwajibkan menjalankan usaha ekonomi produktif.

    IUP PT BAS sendiri terbit pada 22 November 2004, jauh sebelum batas tanggal potong regulasi tersebut.

    Perbenturan dua rezim hukum berbeda ini, yang satu berpijak pada asal-usul lahan dan satunya pada tanggal terbit izin, menghasilkan lapis kerumitan yang belum pernah dibedah secara transparan kepada masyarakat Biru Maju dalam setiap meja mediasi.

    Beroperasi tanpa HGU, Menunggu Tindakan Aparat

    Absennya sertifikat HGU tidak secara otomatis melabeli seluruh operasional PT BAS sebagai kegiatan ilegal. Persoalan administratif dan pidana berdiri pada dua ruang yang berdekatan.

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 merombak tata aturan dengan mewajibkan entitas perkebunan mengantongi izin usaha sekaligus hak atas tanah secara bersamaan untuk bisa beroperasi secara sah.

    Putusan tersebut menganulir Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan yang mulanya hanya mensyaratkan satu di antara keduanya.

    Kendati mengikat kuat, putusan tata negara itu tidak berlaku surut. Penafsiran yang disampaikan seorang praktisi hukum kepada media lokal di Kalimantan Timur pada Oktober 2025 dan Mei 2026 menegaskan, perusahaan dengan izin usaha yang terbit mendahului putusan MK tersebut tetap dianggap sah beroperasi, sepanjang izin utamanya belum dicabut.

    IUP PT BAS terbit sebelas tahun sebelum palu hakim MK diketuk. Mengacu pada tafsir ini, ketiadaan HGU tidak serta merta membuat perusahaan cacat hukum secara operasional, selama garis aktivitasnya tidak melewati batas koordinat izin usahanya.

    Batas pidana justru akan berlaku ketika penguasaan lahan dilakukan di luar luasan izin yang sah.

    Ketentuan Pasal 55 juncto Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan menyiapkan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun serta denda Rp4 miliar bagi pihak yang menguasai, mengerjakan, atau memungut hasil perkebunan tanpa alas hak yang legal.

    Pasal ini pernah menjadi instrumen penegak hukum untuk menyeret perusahaan sawit yang kedapatan menanam di luar batas sertifikat HGU mereka.

    Kendati ada celah penafsiran mengenai izin operasional, Rody mengakui bahwa kepemilikan HGU tetap menjadi syarat mutlak bagi korporasi.

    Dia merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta perubahannya di Undang-Undang Cipta Kerja.

    ”Jadi, sebenarnya ini sesuatu yang mutlak yang harus dimiliki oleh perusahaan, sehingga kewajiban dia pada mengurus proses HGU itu memang itu adalah kewajiban yang diatur dalam ketentuan undang-undang,” katanya.

    Kementerian ATR/BPN mencatat persoalan HGU ini sebagai masalah struktural berskala nasional.

    Menteri Nusron Wahid pada akhir 2024 lalu mengungkap temuan 537 perusahaan sawit yang menguasai total 2,5 juta hektare lahan tanpa dibekali HGU meski telah memegang IUP, dan menargetkan penertibannya tuntas dalam 100 hari kerja kabinet saat itu.

    Dia menegaskan bahwa pelunasan kewajiban keuangan kepada negara tidak serta merta membuahkan sertifikat HGU, karena dokumen tersebut tetap bergantung pada iktikad baik perusahaan serta evaluasi pemerintah.

    Rody menggeser beban penindakan atas potensi pelanggaran area ini ke ranah kewenangan instansi lain di luar pemerintah daerah.

    ”Aparat penegak hukum pun boleh masuk karena pasalnya itu sudah jelas. Atas kewajiban itu sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan,” katanya.

    Pemkab Kotim, lanjutnya, hanya berkapasitas secara administratif untuk melakukan pembinaan, sembari menyerahkan interpretasi penindakan hukum kepada aparat penegak hukum.

    Pernyataan tersebut menyingkap posisi Pemkab Kotim. Konsekuensi hukum atas nihilnya HGU dibiarkan terbuka untuk ditindak aparat penegak hukum, sementara Pemkab hanya bertumpu pada kewajiban plasma yang melekat pada proses pengajuan HGU tersebut.

    Sanksi yang Menggantung

    Perangkat sanksi bagi entitas korporasi yang menunda kewajiban plasma telah dibentangkan dengan sangat jelas di dalam lembaran regulasi.

    Instrumen sanksi ini bahkan pernah dipakai sebagai rujukan penindakan dalam konflik serupa yang lokasinya berdekatan dengan Biru Maju.

    Ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 mewajibkan pemberian sanksi peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dengan tenggang waktu empat bulan, bagi perusahaan yang mengabaikan fasilitasi kebun masyarakat.

    Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 menaikkan beban sanksi menjadi denda, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan yang melalaikan kewajiban fasilitasi 20 persen dalam durasi tiga tahun.

    Rumus besaran dendanya dipatok tegas. Luas areal wajib fasilitasi dikalikan dengan biaya standar pembangunan kebun per hektare.

    Rujukan sanksi berjenjang ini pernah dikemukakan secara terbuka oleh Ifziwarti, peneliti hukum dari lembaga pemantau kehutanan Auriga Nusantara.

    Kutipan penjelasannya dimuat betahita.id pada Oktober 2023 dalam konteks menyoroti sengketa plasma yang menjadi biang konflik antara warga Desa Bangkal melawan PT Hamparan Masawit Bangun Persada di Kabupaten Seruyan.

    Catatan kepatuhan perusahaan sawit secara nasional turut merekam data muram.

    Evaluasi Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan yang dipublikasikan swadayaonline.com, mencatat bahwa angka realisasi plasma hanya menyentuh rentang 30 sampai 40 persen selama pemberlakuan masa moratorium izin perkebunan.

    Sampai laporan ini diturunkan, PT BAS tercatat belum pernah dijatuhi satu pun dari deretan sanksi administratif tersebut, kendati tenggat waktu pemenuhan janjinya terhadap Desa Biru Maju sejak akhir Februari 2024 sudah terlewati, dan kewajiban itu sendiri diakui Rody belum terpenuhi sampai sekarang.

    Kanal Independen telah berupaya meminta tanggapan resmi dari manajemen PT Buana Artha Sejahtera mengenai seluruh keterangan dalam naskah ini.

    Permintaan konfirmasi dikirimkan melalui Asean, Legal Manager Sinar Mas Group wilayah Kalimantan Tengah.

    Asean merupakan salah satu penanda tangan Berita Acara Mediasi pada 30 Agustus 2023 mewakili pihak perusahaan. Hingga naskah ini diturunkan, konfirmasi tersebut belum direspons.

    Lingkaran Setan di Meja BPN

    Menghindari penggunaan sanksi teguran, Pemkab Kotim bersandar pada proses tata usaha lain yang hingga kini masih merangkak, yakni penerbitan HGU PT BAS.

    Rody mengakui proses pendaftaran sertifikat tanah ini sudah berjalan lebih dari tiga tahun tanpa menemui titik akhir.

    ”Kami mendorong agar kedua belah pihak bisa sepakat pada saat pengajuan HGU nanti: delapan puluh persen untuk kebun inti, dua puluh persennya untuk Desa Biru Maju selaku penerima FPKMS dari PT BAS,” katanya.

    Pernyataan ini merujuk pada regulasi turunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang HGU.

    Ironisnya, jalur keluar yang diharapkan Pemkab ini berhadapan dengan syarat administratif yang membelit jalurnya sendiri.

    Rody membenarkan bahwa salah satu prasyarat absolut terbitnya HGU adalah pemenuhan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat secara tuntas terlebih dahulu, baik melalui penyerahan fisik lahan, usaha ekonomi produktif, maupun kegiatan usaha produktif perkebunan.

    ”Salah satu dari tiga ini harus dipenuhi dulu sebelum proses HGU itu,” katanya.

    Ketentuan ini mengunci kedua belah pihak dalam sebuah lingkaran setan administratif. Kebuntuan yang sama, yakni penolakan atas bentuk skema fasilitasi, kini menjelma menjadi dinding penghalang bagi penerbitan HGU yang justru diharap-harapkan sebagai senjata penyelesaian.

    Rody tampak menyadari putaran rumit birokrasi tersebut. ”Kenapa dalam proses HGU ini nggak tuntas-tuntas? Inilah yang kami dorong kepada Kementerian ATR/BPN melalui BPN-nya agar benar-benar mengawal, mempermudah prosesnya, bagaimana investasi bisa memberikan manfaat, kemudian juga kewajibannya juga harus dipenuhi agar hak masyarakat tidak terabaikan,” ujarnya.

    Sebelum menutup wawancara, ia menyebutkan bahwa rangkaian proses legalitas kebun melibatkan pengawasan berjenjang, mulai dari level bupati, gubernur, hingga jajaran kementerian di Jakarta. (hgn/ign)

  • Perangkat Desa Dipenjara, Hak Dilepas di Hotel: Bagaimana PT BAS dan RSPO ”Mengubur” Kasus Plasma Biru Maju

    Perangkat Desa Dipenjara, Hak Dilepas di Hotel: Bagaimana PT BAS dan RSPO ”Mengubur” Kasus Plasma Biru Maju

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua perangkat Desa Biru Maju harus mendekam di penjara lantaran memanen tandan buah sawit di atas lahan sengketa belasan tahun silam.

    Pada fase penyelesaian yang berbeda, hak seluruh warga desa untuk menuntut lahan plasma dilepaskan lewat dua lembar kertas yang diteken di sebuah hotel di Sampit pada April 2016.

    Kepala Desa Biru Maju saat itu menandatangani kesepakatan tertutup dengan perwakilan PT Buana Artha Sejahtera (PT BAS), menyetujui sebuah klausul yang mengesampingkan hak warga untuk melayangkan tuntutan di kemudian hari.

    Kesepakatan tersebut diumumkan ke publik sebagai keberhasilan mediasi. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), asosiasi nirlaba internasional yang menetapkan standar global kelapa sawit berkelanjutan, menjadikan dokumen itu sebagai dasar untuk menutup aduan konflik Biru Maju.

    Fakta yang tidak diumumkan adalah lahan plasma pengganti yang dijanjikan dalam kesepakatan itu tumpang tindih dengan perizinan koperasi lain di atas kawasan hutan negara.

    Memanen di Lahan Sendiri, Berujung Bui

    Rangkaian peristiwa ini terdokumentasi dalam penelitian ilmiah berjudul “Unequal access to justice: an evaluation of RSPO’s capacity to resolve palm oil conflicts in Indonesia”.

    Karya Afrizal beserta lima peneliti lainnya ini terbit di jurnal Agriculture and Human Values pada Oktober 2022 dengan status akses terbuka.

    Tim peneliti membedah 150 konflik antara masyarakat dan perusahaan sawit di empat provinsi.

    Mereka menelusuri 85 kasus di Indonesia yang masuk basis data resmi RSPO periode 2009 sampai 2020. Konflik Biru Maju melawan PT BAS menjadi salah satu dari tiga kasus yang diteliti mendalam melalui enam bulan kerja lapangan.

    Menurut catatan penelitian tersebut, warga Biru Maju berunjuk rasa pada 2011. Mereka menuntut perusahaan mengembalikan lahan yang menurut klaim warga diambil tanpa persetujuan dan tanpa ganti rugi, termasuk area yang sudah ditanami pohon karet.

    Demonstrasi dan negosiasi bilateral hanya membuahkan konsesi kecil. Warga lantas meminta pemerintah daerah turun tangan menjadi penengah.

    Tim pencari fakta bentukan pemerintah berpihak pada masyarakat. Rekomendasi mereka mengarahkan PT BAS untuk menghentikan aktivitasnya sampai konflik terselesaikan.

    Perusahaan tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Sebagai bentuk protes, sejumlah warga nekat memanen sawit dari pohon yang tumbuh di lahan sengketa.

    Tindakan protes ini berujung pada penangkapan dua perangkat desa. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman enam bulan dan delapan belas bulan penjara kepada keduanya.

    Aduan ke Lembaga Sertifikasi Dunia

    Gagasan membawa sengketa ini ke ranah RSPO muncul belakangan atas saran organisasi Sawit Watch.

    Berbekal hasil pemetaan partisipatif untuk mendokumentasikan klaim lahan masyarakat, Sawit Watch bersama Walhi Kalimantan Tengah mendaftarkan aduan ke mekanisme penyelesaian konflik RSPO pada akhir 2012.

    Proses penanganan aduan ini berjalan lambat hingga memakan waktu empat tahun.

    Kades yang Kembali Menjabat

    Dua perangkat desa yang dipenjara akibat rentetan protes tersebut merupakan Purnomo Kadir, Kepala Desa pertama Biru Maju, dan sekretaris desanya saat itu, mendiang Mulyani Handoyo.

    Kepala Desa Biru Maju saat ini, Juliandi Asry Rozikin Yoyota, menuturkan bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Purnomo masih menjabat pada periode pertamanya.

    ”Seingat saya, Bapak Kades Purnomo dipolisikan karena dituduh mencuri buah,” kata Juliandi kepada Kanal Independen, Senin (7/9/2026).

    Dia menambahkan, sekretaris desa Mulyani Handoyo juga sedang menjabat aktif ketika insiden itu berlangsung.

    Kasus hukum itu membuat masa jabatan pertama Purnomo terputus. ”Ketika beliau masuk penjara sedang menjadi Kades, sehingga tidak sampai selesai jabatannya menjadi Kades, beliau sudah berhenti,” kata Juliandi.

    Jejak rekam pemenjaraan ini memberikan konteks penting di balik lahirnya dokumen 2016.

    Pengalaman personal berhadapan dengan jeruji besi pada masa lalu memberikan penjelasan motif yang masuk akal mengenai mengapa tokoh yang sama bersedia meneken kesepakatan tertutup yang melepaskan hak warganya sendiri.

    Purnomo mencalonkan diri kembali pada pemilihan berikutnya dan menang untuk periode kedua.

    Kesepakatan dengan PT BAS pada April 2016 diteken saat ia menjabat pada periode kedua, bukan pada masa jabatan pertamanya saat ia berurusan dengan kepolisian.

    Kesepakatan yang Melepaskan Hak Menuntut

    Dokumen Kesepakatan Bersama setebal dua halaman itu ditandatangani pada Kamis, 21 April 2016, di sebuah hotel di Sampit.

    Tanda tangan Purnomo Kadir yang mewakili masyarakat Desa Biru Maju bersanding dengan tanda tangan M. Nasir Effendi selaku Kuasa Direksi PT BAS.

    Kesepakatan ini merujuk pada Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 500/1702/Ek.SDA/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015.

    Keputusan tersebut mengatur tentang Penegasan Status Areal dan Penyelesaian Permasalahan PT Buana Artha Sejahtera dengan Masyarakat UPT Padas Sebut D.II.

    Temuan dokumen ini meluruskan dugaan Juliandi sebelumnya soal kemungkinan adanya SK Gubernur tahun 1995 terkait tumpang tindih peta transmigrasi Padas Sebut D.II.

    Dasar hukum persis yang mengatur sengketa tersebut adalah SK Bupati 2015, bukan SK Gubernur, kendati nama lokasinya identik.

    Isi kesepakatan itu memastikan perusahaan tetap menguasai lahan yang disengketakan.

    Sebagai kompensasi, perusahaan menyediakan lahan pengganti bagi masyarakat yang dilabeli sebagai lahan plasma.

    Golden Agri-Resources selaku induk usaha PT BAS mengumumkan kesepakatan itu di situs resminya sebagai hasil konsultasi multipihak yang intensif.

    Mengacu pada kesepakatan yang sama, Complaints Panel RSPO menyatakan perkara Biru Maju ditutup.

    Klaim keberhasilan itu bertolak belakang dengan kondisi warga yang mewarisi akibatnya.

    Diberi tahu bahwa kasus desanya pernah diumumkan sebagai “selesai” oleh perusahaan dan lembaga sertifikasi dunia padahal hak masyarakat sampai sekarang belum diterima, Juliandi memberikan tanggapan.

    ”Sangat sakit hati, karena masyarakat Desa Biru Maju tidak pernah bersepakat atau memberikan kuasa kepada kepala desa yang saat itu bersepakat dengan PT BAS,” katanya.

    Satu poin yang tidak pernah diumumkan ke hadapan publik adalah isi poin kedua dari dokumen tersebut.

    Klausulnya berbunyi, “Pihak Pertama di kemudian hari tidak akan mengajukan tuntutan dan/atau gugatan kepada Pihak Kedua dalam bentuk dan nama apapun juga, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

    Klausul pelepasan hak menuntut itu ditandatangani Purnomo dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat Desa Biru Maju.

    Menurut Juliandi, warga desa tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut saat itu.

    ”Ya jelas tidak tahu sampai itu bocor,” katanya.

    Kutipan ini membenarkan bahwa kesepakatan diteken secara sepihak oleh kepala desa tanpa sepengetahuan warga, sampai dokumen itu beredar.

    Temuan peneliti akademik yang mewawancarai aktivis lembaga swadaya masyarakat setempat mencatat keluhan serupa.

    Peneliti mendapati kepala desa saat itu menandatangani dokumen tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan aktivis maupun warganya, lalu menyesali keputusannya di kemudian hari.

    Poin ketiga dari kesepakatan mewajibkan PT BAS memfasilitasi Koperasi Bangkit Bersama untuk membangun kebun plasma.

    Anggota koperasi ini mencakup warga Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, desa yang selama ini bersengketa lahan dengan PT Binasawit Abadi Pratama, perusahaan lain di bawah bendera Golden Agri-Resources yang kini juga menghadapi tuntutan warga Seruyan.

    Poin kelima menjanjikan hal yang lebih kecil dan terpisah dari urusan plasma, yakni kebun desa seluas enam hektare masing-masing untuk Desa Biru Maju dan Desa Sebabi.

    Syaratnya, lahan calon kebun harus disediakan oleh desa masing-masing. Terkait kebun enam hektare ini, Juliandi memberi penegasan singkat, ”Tidak pernah terwujud.”

    Lahan Berstatus Hutan yang Dijelaskan Sebuah Surat

    Penelitian akademik rujukan laporan ini mencatat lahan plasma pengganti yang dijanjikan pada 2016 berada di area berstatus kawasan hutan resmi.

    Lahan dengan status ini tidak dapat dikonversi menjadi perkebunan tanpa lebih dulu memperoleh surat pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

    Syarat pelepasan ini tampak tidak bersedia atau tidak mampu dipenuhi oleh pihak perusahaan.

    Dokumen lanjutan yang diperoleh Kanal Independen menguraikan rincian mengapa benturan status lahan itu bisa terjadi.

    Sepucuk surat PT BAS tertanggal 10 September 2020 ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produksi Bangkit Bersama.

    Surat berperihal “Penjelasan kerja sama untuk Calon Lahan Plasma 586,86 Ha” itu menyatakan bahwa luasan lahan tumpang tindih dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat milik Koperasi Bhakti Karya Abadi.

    Dari total luasan yang diajukan, hasil survei kelayakan tanam internal PT BAS hanya menemukan 46,63 hektare yang berstatus layak tanam. Angka ini kurang dari delapan persen dari total pengajuan.

    Mayoritas lahan dinilai tidak layak karena berpasir pada lapisan atas dan berstruktur hardpan pada lapisan bawahnya.

    Secara aturan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat yang dikantongi Koperasi Bhakti Karya Abadi hanya diizinkan terbit di atas kawasan hutan negara, bukan di atas tanah berstatus Areal Penggunaan Lain.

    Benturan perizinan yang tertuang dalam surat 2020 itu menjadi konfirmasi tertulis pertama yang diperoleh Kanal Independen mengenai alasan pasti lahan plasma 2016 terganjal status kawasan hutan.

    Konfirmasi ini sejalan dengan temuan penelitian akademik, meski tidak ada jaminan seluruh 586,86 hektare lahan itu identik seratus persen dengan hamparan yang dirujuk oleh tim peneliti.

    Surat penolakan PT BAS itu memuat tanda tangan seseorang bernama Feredy.

    ”Kami tidak mengenal orang yang bernama Feredy dan tidak pernah nama itu mengurus urusan PT BAS dan Biru Maju sampai saat ini,” kata Juliandi.

    Surat itu ditutup dengan satu kalimat. ”Kami juga dapat bermitra dalam hal lain.”

    Kalimat ini menjadi pintu yang mengarah pada kesepakatan dana talangan 2023 yang diuraikan pada laporan sebelumnya.

    Menurut penuturan Juliandi, lahan 586,86 hektare yang ditolak dalam surat 2020 adalah blok area yang sama persis dengan objek Kesepakatan Bersama 2016, bukan sebuah pengajuan area baru.

    Menyusul surat penolakan tersebut, pergerakan realisasi plasma berhenti total sampai muncul tuntutan 20 persen yang melahirkan kesepakatan baru pada 2023.

    Perusahaan Kedua yang Ikut Disebut

    Terlepas dari jalur kesepakatan 2016, Juliandi menyampaikan sebuah klaim lain yang melibatkan entitas koperasi dan korporasi berbeda.

    ”Waktu itu pernah pengurus Koperasi Bakti Karya Abadi yang punya izin HTR/HKM itu ke Biru Maju dan menggusur paksa lahan masyarakat, namun masyarakat menolak lahannya digunakan oleh Koperasi Bakti Karya Abadi. Ternyata koperasi itu mau menanam akasia bekerja sama dengan PT Katulistiwa Bumi Pertiwi,” katanya.

    Penelusuran legalitas memastikan dua entitas yang disebutnya memang beroperasi secara resmi.

    Koperasi Bhakti Karya Abadi tercatat memegang izin HTR seluas 2.142 hektare di Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, Kotawaringin Timur.

    Data ini terekam dalam pemberitaan DPRD Kotim pada September 2025 yang menyoroti persoalan tumpang tindih izin koperasi tersebut dengan konsesi pertambangan.

    Sementara itu, PT Khatulistiwa Bumi Pertiwi tercatat sebagai badan hukum resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor registrasi 1089057.

    Perusahaan ini beralamat di Jalan Pelita Barat Nomor 86 JX, Kotawaringin Timur, didirikan pada 24 April 2020.

    Tanggal pendirian ini berjarak beberapa bulan sebelum PT BAS menerbitkan surat penolakan kelayakan lahan plasma Biru Maju.

    Model kerja sama korporasi tersebut juga didokumentasikan melalui proyek lain. Kantor Berita ANTARA melaporkan pada 2025 bahwa PT Khatulistiwa Bumi Pertiwi menjalin kerja sama dengan Kelompok Tani Hutan Batuah Jaya selaku pemegang izin Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

    Proyek ini bertujuan membangun hutan tanaman akasia. Pihak perusahaan menanggung beban pendanaan serta pengadaan bibit, sementara kelompok tani menangani operasional lapangan. Pola operasional ini searah dengan praktik yang dituduhkan terjadi di Biru Maju.

    Ditutup sebelum Dilaksanakan

    Proses penyelesaian yang dijalankan RSPO atas kasus Biru Maju turut dipaparkan dalam penelitian akademik rujukan.

    Tim peneliti mencatat bahwa RSPO kerap mendeklarasikan sebuah kasus telah selesai hanya karena kesepakatan bilateral sudah tercapai.

    Penutupan kasus dilakukan tanpa didahului investigasi lapangan, serta hanya bersandar pada laporan perusahaan dalam rentang waktu terbatas enam bulan.

    Dampaknya, Sekretariat RSPO menyatakan perkara tersebut ditutup sebelum perusahaan benar-benar menjalankan janji penyelesaiannya kepada warga.

    Tabel hasil penelitian itu mengklasifikasikan perkara Biru Maju melawan PT BAS sebagai kasus yang ditutup dengan solusi, dengan catatan bahwa masyarakat setempat tidak puas karena pelaksanaannya bermasalah.

    Data merekam bahwa dari 85 aduan masyarakat Indonesia yang masuk ke dalam basis data RSPO, sebanyak 30,1 persen berujung pada penolakan.

    Rincian dari sebelas kasus yang dibedah oleh peneliti menampakkan gambaran penanganan lembaga tersebut.

    Empat kasus ditolak, dua kasus ditutup dengan alasan pihak pengadu kalah atau meninggal dunia, dua kasus berakhir dengan penyelesaian yang arahannya tidak pernah dijalankan, dan hanya satu kasus tunggal yang realisasinya dilaksanakan hingga memuaskan warga.

    Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian konflik RSPO berpihak kepada perusahaan pada kriteria pengujian mereka, meliputi aksesibilitas, keadilan prosedural, dan hasil akhir.

    Standar sertifikasi yang menaungi kebun PT BAS memuat ketentuan yang bersinggungan langsung dengan persoalan ini. Dokumen RSPO Principles and Criteria 2018 memuat Indikator 4.8.2 bertanda kritis.

    Aturan itu menetapkan syarat bahwa konflik lahan tidak boleh terjadi di dalam area unit sertifikasi.

    Apabila konflik lahan telanjur terjadi, sebuah proses penyelesaian yang dapat diterima harus dijalankan dan disepakati oleh para pihak.

    Mengacu pada dokumen resmi RSPO, ketidaksesuaian terhadap indikator kritis ini akan tergolong sebagai Ketidaksesuaian Besar.

    Kunci yang Berada di Kementerian Agraria

    Rangkaian sengketa berlarut sejak 2016 ini bermuara pada satu tahapan krusial yang belum pernah berwujud nyata: penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT BAS.

    Mengacu pada pengakuan pejabat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, perizinan HGU tersebut hingga hari ini belum terbit, kendati kebun sudah dibuka selama lebih dari dua dekade.

    Kewajiban alokasi lahan masyarakat diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017.

    Pasal 40 huruf k juncto Pasal 64 mewajibkan setiap entitas perusahaan yang bertindak sebagai pemohon HGU untuk pertama kali membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitar paling rendah 20 persen dari total luas areal yang diusahakan.

    Aturan ini diperkuat oleh Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020.

    Mengingat PT BAS tidak memegang HGU sejak beroperasi, kewajiban ini akan langsung aktif mengikat begitu perusahaan mengajukan permohonan HGU untuk pertama kalinya.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan posisi regulasi ini secara terbuka pada April 2025.

    “Kalau ada perusahaan yang nggak mau plasma, akan kami tegur. Dan kalau nggak nurut juga, akan kami cabut HGU-nya. Ini aturan, bukan tawar-menawar,” katanya, sebagaimana dikutip haisawit.co.id.

    Dalam pernyataannya, ia menepis alasan yang kerap digunakan perusahaan mengenai kewajiban mencari area plasma di luar wilayah HGU. Ia menegaskan bahwa aturan penetapan posisi lahan plasma tersebut sudah jelas.

    Ombudsman Republik Indonesia pernah meletakkan standar sejenis dalam kasus berbeda.

    Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung pada Agustus 2023 memastikan bahwa tuntutan warga atas plasma 20 persen dari luasan HGU sebuah perusahaan sawit di Belitung merupakan langkah “wajar dan sesuai aturan”.

    Pernyataan ini merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

    Kendati demikian, kajian akademik terhadap regulasi ini mencatat dualisme yang selama bertahun-tahun dimanfaatkan perusahaan perkebunan untuk menunda kewajibannya.

    Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 mengatur luas kebun plasma 20 persen dihitung berdasarkan luas Izin Usaha Perkebunan.

    Sebaliknya, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan perhitungannya dari total luas areal yang diusahakan perusahaan. Dua basis hitungan ini kerap tidak identik.

    Sembilan tahun setelah Purnomo Kadir menandatangani klausul yang melepaskan hak menuntut warganya, dan enam tahun berselang sejak PT BAS mengeluarkan surat pernyataan bahwa lahan yang dijanjikan tidak layak tanam, poros penentu sengketa Biru Maju tidak lagi sama.

    Kunci penyelesaian sengketa panjang ini berada di meja yang belum pernah didatangi warga. Bukan di kantor kecamatan, kantor bupati, atau Dinas Perkebunan Provinsi, melainkan di ranah proses penerbitan HGU di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

    Kanal Independen telah berupaya meminta tanggapan PT Buana Artha Sejahtera melalui Asean, Legal Manager Sinar Mas Group.

    Dia merupakan salah satu perwakilan PT BAS yang menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Mediasi dengan masyarakat Desa Biru Maju pada 30 Agustus 2023. Namun, hingga naskah ini diturunkan, permintaan konfirmasi tersebut belum direspons. (ign)

  • Benturan di Garis Sengketa: Massa Desak Sekuriti Agro Indomas Keluar, Perang Argumen Status Hukum

    Benturan di Garis Sengketa: Massa Desak Sekuriti Agro Indomas Keluar, Perang Argumen Status Hukum

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pos satuan pengamanan PT Agro Indomas di Desa Sebabi itu seketika berubah menjadi titik didih konfrontasi menjelang siang, Selasa (25/8/2026).

    Puluhan warga yang dikomandoi Sarnudin J, mendatangi bangunan tersebut, berhadap-hadapan langsung dengan barisan penjaga.

    Mereka membawa satu desakan tegas, menuntut sekuriti segera angkat kaki dari hamparan lahan yang diklaim sebagai tapal sengketa.

    Ketika desakan itu berbenturan dengan penolakan keras dari pihak keamanan, adu urat saraf tak terhindarkan.

    Emosi yang memanas berujung pada gesekan fisik, memicu aksi saling dorong yang pecah tepat di garis depan penjagaan.

    Saat ketegangan fisik perlahan menyurut, memberi celah bagi Sapriyadi, kuasa hukum Sarnudin, untuk mengambil alih komando.

    Berdiri di tengah terik matahari, ia kembali menekan pihak sekuriti agar segera meninggalkan area tersebut.

    ”Saya minta baik-baik. Secara tertulis sudah, dan sekarang secara lisan saya sampaikan. Silakan sekuriti keluar,” katanya.

    Kepala Keamanan di lokasi, Budi, bersikukuh menolak tuntutan tersebut.

    Budi menegaskan, pihaknya selama ini tidak pernah merusak spanduk serta portal warga, bahkan selalu menghentikan panen ketika mendapat larangan.

    ”Itu sepihak. Tidak bisa, Pak. Kami menjalankan fungsi sesuai tugas keamanan untuk menjaga situasi dan kondisi di sini,” ujarnya.

    Urat saraf kembali menegang ketika Sarnudin melontarkan tuduhan tajam. Masih di bawah terik matahari, ia mencecar Budi dengan menyebut pria itu menyambangi kediamannya pada malam sebelum aksi.

    Budi disebut menawarkan makan dan minum di sebuah kafe serta mengajak anak dan cucunya. Tawaran ini ditafsirkan Sarnudin sebagai siasat sogokan agar gerakan massa batal digelar.

    ”Saya tidak bisa disogok-sogok,” tegas Sarnudin.

    Budi langsung menepis tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai salah penafsiran.

    Dia mengatakan, kunjungan malam itu murni inisiatif pribadinya untuk menawarkan komunikasi agar benturan fisik di lapangan hari ini tidak terjadi.

    Kunjungan itu, klaim Budi, hanya mendapat izin dari Koordinator Government Relation PT Agro Indomas, Ilhar, tanpa sepengetahuan pimpinan lain.

    ”Begini, Pak, saya luruskan. Kalau Bapak merasa itu hak Bapak, kenapa saya datang ke rumah Bapak? Niat saya baik agar tidak terjadi konflik di lapangan,” katanya.

    ”Daripada terjadi bentrok fisik, saya ingin menawarkan diskusi dan komunikasi,” tambahnya.

    Melihat perdebatan yang terus berputar dan berpotensi memicu ulang gesekan fisik, kedua kubu akhirnya sepakat menurunkan tensi.

    Mereka menarik diri dari titik panas tersebut, lalu bergeser untuk melakukan mediasi di bawah sebuah tenda yang didirikan tak jauh dari pos satpam.

    Argumen Hukum di Bawah Tenda

    Ketua Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Dayak Kalteng, Erko Mojra, mengambil alih pembicaraan.

    Dia mendesak pihak pengamanan menggeser posisinya menuju Area Penggunaan Lain (APL) yang ia anggap bebas dari irisan kawasan hutan maupun tapal sengketa.

    Erko berpijak pada klaim bahwa lahan seluas sekitar 72 hektare itu berstatus hutan produksi.

    Ia menyatakan perkara ini sudah dilaporkan kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Agrinas, seraya menyodorkan ancaman sanksi administrasi hingga pidana bagi perusahaan.

    ”Ini kawasan hutan yang dilarang negara untuk dikuasai atau dikelola seperti ini apabila PT Agro tetap berada di sini. Anda juga melawan negara dalam hal ini,” katanya.

    Budi menanggapi peringatan itu dengan janji akan menghormati apa pun putusan pengadilan apabila sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

    Dia menantang Erko membuktikan tuduhan lewat dokumen tertulis dari pemerintah, bukan sekadar lisan.

    ”Kecuali apabila pihak perusahaan yang menang, maka kami tetap berada di sini,” ucapnya.

    Melihat adu argumen mulai melebar, Sapriyadi mengklarifikasi bahwa sebutan “negara” dari Erko semata-mata pengingat tentang eksistensi Satgas PKH, bukan klaim perwakilan institusi negara.

    Dia lalu membidik posisi hukum perusahaan.

    ”Kalau berbicara masalah hukum, coba baca dahulu Undang-Undang Perkebunan. Seseorang dapat mengambil, menguasai, atau menduduki suatu tempat apabila memiliki hak. Sementara Bapak tidak memegang HGU,” katanya.

    Celah Surat Manajemen dan Fakta Putusan

    Perdebatan kemudian mengerucut pada selembar surat bernomor PTAIM/GMO/VIII/2026/ yang diteken manajemen PT Agro Indomas pada 23 Agustus 2026.

    Manager Litigasi perusahaan, Dodi Yoanda Lubis, membeberkan isi surat yang sebelumnya dikirim kepada Sapriyadi tersebut.

    Surat manajemen menggunakan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 55/PDT/2026/PT PLK sebagai landasan.

    Putusan banding itu menguatkan vonis Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan gugatan Sarnudin tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

    Berbekal putusan tersebut, perusahaan menegaskan warga kehilangan pijakan yuridis untuk menguasai apalagi melarang kegiatan operasional kebun.

    Surat itu memunculkan ancaman pidana mengacu Pasal 335 KUHP atau Pasal 448 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemaksaan disertai kekerasan.

    Tetapi, nada tegas dalam surat itu justru dikoreksi sendiri oleh Dodi saat duduk berhadapan dengan warga.

    Dodi menyanggah jika pihaknya menganggap perkara sudah memiliki putusan hukum tetap, dan menyebut surat itu sekadar respons atas pertemuan sebelumnya antara Sarnudin dan Ilhar.

    ”Memang benar putusan tersebut belum inkrah. Kami mendapat informasi bahwa gugatan itu sudah naik ke tingkat kasasi,” katanya.

    Sapriyadi mengkritik keras narasi surat manajemen yang dinilainya melampaui proses hukum yang sedang berjalan.

    ”Kemarin ada kalimat yang tidak enak dibaca, yakni klaim sepihak bahwa perkara ini sudah inkrah,” katanya.

    Ihwal ancaman pidana dalam surat itu sendiri, rumusan yang dipakai mengenai “menghalangi kegiatan usaha yang disertai unsur pemaksaan atau gangguan ketertiban umum” bukanlah kutipan resmi bunyi undang-undang, melainkan rumusan sepihak dari manajemen.

    Teks asli Pasal 335 KUHP dan padanannya di Pasal 448 UU 1/2023 mensyaratkan unsur pemaksaan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

    Frasa karet “perbuatan tidak menyenangkan” yang dahulu marak dipakai untuk menjerat aksi protes tanpa kekerasan sudah dihapus Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013.

    Fakta hukum mencatat, putusan NO yang digenggam perusahaan hanyalah putusan formil.

    Berdasarkan salinan putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Spt yang diperoleh Kanal Independen, majelis hakim PN Sampit sama sekali tidak membedah siapa pemilik sah tanah tersebut, serta tidak menguji keabsahan dokumen kedua pihak.

    Gugatan Sarnudin gugur murni akibat cacat formil karena kurang pihak, setelah majelis hakim menemukan hamparan kebun BUMDes Selunuk masuk dalam poligon klaim Sarnudin, namun luput ditarik sebagai tergugat.

    Palu hakim tingkat banding sekadar menguatkan cacat formil tersebut, bukan menetapkan PT Agro Indomas berhak atas objek sengketa.

    Surat manajemen pada 23 Agustus tersebut juga tidak menyinggung satu fakta dari putusan yang sama.

    PT Agro Indomas sebenarnya ikut menelan kekalahan. Gugatan rekonvensi (gugatan balik) perusahaan yang menuntut ganti rugi materiil Rp3,24 miliar dan immateriil Rp10 miliar atas tuduhan penyerobotan turut dinyatakan tidak dapat diterima.

    Tidak ada pihak yang dimenangkan menyangkut pokok perkara dalam vonis tertanggal 3 Juni 2026 tersebut.

    Eskalasi Titik Sengketa dan Bubarnya Massa

    Sifat putusan NO karena kurang pihak, bukan karena nebis in idem atau lewat kedaluwarsa, secara hukum memastikan Sarnudin masih berhak penuh melayangkan gugatan baru kapan saja dengan menarik BUMDes Selunuk sebagai pihak.

    Putusan yang ada hanya menutup lembar gugatan lama, bukan merampas hak Sarnudin mengklaim tanah tersebut selamanya.

    Rangkaian aksi warga di Sebabi ini memanas secara beruntun. Peristiwa letupan di depan pos satpam meletus beberapa hari usai pendirian pondok warga di lahan PT Bumi Sawit Kencana, dan setelah sidang perdana perkara tanah adat seluas 172,46 hektare (Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt).

    Perkara teranyar ini menggugat legalitas HGU PT Bumi Sawit Kencana dan izin PT Agro Indomas yang posisinya bersebelahan langsung dengan objek sengketa Sarnudin, dengan tim kuasa hukum yang sama.

    Menjelang berakhirnya pertemuan, Erko meminta kerumunan massa membubarkan diri menuju pondok yang mereka didirikan, seraya melayangkan permohonan maaf kepada barisan sekuriti atas gesekan fisik yang sempat tersulut.

    ”Kita tidak perlu melanjutkan keributan, saling mendorong, ataupun pukul-memukul. Apabila persoalan ini meluas, maka akan semakin berbahaya,” katanya. (ign)

  • Buntut Sengketa Rp5 Triliun: Warga Sebabi Bangun Pondok Perlawanan, PT BSK Protes Akses Terhalang

    Buntut Sengketa Rp5 Triliun: Warga Sebabi Bangun Pondok Perlawanan, PT BSK Protes Akses Terhalang

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sengatan matahari pagi baru saja menyusup di sela-sela pelepah sawit ketika puluhan warga Desa Sebabi merampungkan pendirian sebuah pondok kayu.

    Bangunan sederhana itu sengaja mereka tegakkan di atas areal perkebunan di Kecamatan Telawang, Jumat (21/8/2026).

    Ketegangan langsung menguar tak lama setelah pondok berdiri, menyusul kedatangan belasan perwakilan beserta petugas keamanan PT Bumi Sawit Kencana ke titik lokasi sengketa senilai Rp5 triliun tersebut.

    Aksi pendudukan fisik ini terjadi dua hari setelah sidang perdana perkara Nomor 63/Pdt.G/2026/PN Spt ditunda pada Rabu (19/8/2026).

    Mayoritas tergugat, termasuk manajemen PT Bumi Sawit Kencana, absen dari panggilan pengadilan atas gugatan tanah adat seluas kurang lebih 172 hektare tersebut.

    Adu Urat Saraf di Lapangan

    Suasana memanas saat rombongan PT Bumi Sawit Kencana berhadapan langsung dengan warga yang bersiaga di sekitar pondok.

    Novar, yang bertindak sebagai humas perusahaan, meminta warga untuk tidak melanjutkan aktivitas di lokasi tersebut, termasuk merespons keberadaan bangunan dan rencana pembuatan portal jalan.

    Dia beralasan aktivitas warga akan menghambat akses operasional korporasi menuju lokasi lahan lain di luar objek sengketa.

    ”Perihal pendirian pondok menurut kami dari perusahaan, agar semua pihak menghargai ini. Seharusnya mungkin tidak ada aktivitas di sini dulu, seperti pendirian pondok ataupun pemortalan, karena otomatis mungkin akses perusahaan juga untuk menuju ke lokasi lahan yang mungkin terkait di luar ini kesulitan,” kata Novar.

    Permintaan tersebut ditolak Ketua Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Dayak Kalteng, Erko Mojra, yang mendampingi warga di lokasi.

    ”Masyarakat kan punya hak juga, nanti kalian buktikan nanti di pengadilan,” tegasnya.

    Para petani yang tergabung dalam aksi pendudukan itu juga menolak mundur. Salah seorang warga secara lugas menegaskan sikap mereka kepada perwakilan perusahaan.

    ”Bapak tidak bisa juga menghalang-halangi kami, sedangkan pengadilan pun tidak ada yang namanya seorang pengadilan melarang masyarakat buat pondok kalau memang masih lahan itu bermasalah,” ujar seorang warga kepada Novar.

    Warga lainnya menunjuk ke arah material bangunan yang mereka bawa ke lokasi.

    ”Barang-barang ini sudah kami beli. Jangan sampai nanti dibongkar sebelum proses pengadilan selesai. Belum ada surat dari pengadilan yang memerintahkan kami untuk mundur,” kata warga lainnya.

    Melihat kerasnya penolakan, pihak perusahaan akhirnya memilih mundur tanpa melakukan pembongkaran. Novar menegaskan akan menyampaikan hal itu kepada atasannya.

    Ia turut memastikan perusahaan akan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Pondok warga pun tetap berdiri di areal tersebut hingga akhir pertemuan.

    DEBAT: Pihak perusahaan adu argumen dengan warga terkait pendirian pondok. (Gunawan/Kanal Independen)

    Hukum Perdata dan Makam Leluhur

    Langkah warga menduduki lahan ini didasarkan pada dua landasan, yakni hukum perdata dan status tanah ulayat.

    Erko Mojra memaparkan, tindakan penguasaan fisik tersebut dilindungi oleh prinsip Bezit atau kedudukan berkuasa.

    ”Bezit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 529. Kedudukan seseorang yang menguasai atau menduduki suatu wilayah objek sengketa, termasuk menguasai kebun kelapa sawit yang berada di atas objek sengketa, dilindungi oleh hukum,” tuturnya.

    Selain landasan perdata, ada alasan kultural yang memperkuat klaim warga.

    Menurut keterangan warga dan Erko, kawasan tersebut adalah wilayah ulayat yang pernah menjadi tempat pelaksanaan ritual Tiwah, yakni upacara kematian tertinggi dalam kepercayaan Kaharingan masyarakat Dayak.

    Lebih jauh, warga yang hadir di lokasi turut mengungkap keberadaan makam yang pernah digusur secara spesifik di area yang mereka sebut Blok 25.

    Warga menyatakan masih menyimpan surat terkait penggusuran kubur tersebut, sementara kompensasinya tak kunjung dibayarkan.

    ”Tidak jauh dari lokasi ini terdapat makam yang telah digusur, dan persoalannya sampai sekarang belum selesai. Penggusuran itu dilakukan oleh PT BSK,” kata Erko.

    Riwayat Tiwah dan keberadaan makam inilah yang menjadi dasar Erko melibatkan KMHA untuk mengklaim kawasan tersebut sebagai wilayah adat, di luar kapasitas warga secara perorangan.

    Menghindari Konfrontasi Fisik

    Kuasa hukum penggugat, Ardon, turut berada di lapangan memantau situasi. Ia mendampingi kliennya yang diketuai Ahmad Robbi Hidayat, beserta warga dari beberapa desa yang terlibat dalam pendudukan.

    Ardon yang telah berdialog langsung dengan manajemen PT BSK dan petugas keamanan perusahaan, memastikan warga bergerak dalam koridor aturan hukum.

    ”Masyarakat berusaha mengikuti aturan hukum. Hari ini mereka juga mendirikan pondok karena merasa lokasi ini adalah tempat mereka, yaitu tanah ulayat atau tanah adat yang telah mereka miliki sejak dahulu,” kata Ardon.

    Meski perusahaan sempat meminta pendirian pondok dibatalkan, Ardon menggaransi kliennya berupaya menghindari benturan fisik.

    ”Masyarakat telah berbicara dengan pihak manajemen bahwa mereka bertindak sesuai aturan dan tidak melakukan kekerasan,” katanya.

    Namun, warga tetap bersikeras mempertahankan bangunan tersebut. “Masyarakat juga tidak menghendaki pondok itu dibongkar oleh pihak perusahaan,” ujarnya.

    Bara Konflik Sebabi

    Pendudukan lahan ini merupakan imbas lanjutan dari konflik agraria di Desa Sebabi. Dua gugatan perdata di PN Sampit menyasar entitas serupa, yakni PT Bumi Sawit Kencana, PT Agro Indomas, Notaris Martina, dan tiga instansi pemerintah.

    Selain Perkara Nomor 63 yang dimotori Ahmad Robbi Hidayat, ada pula Perkara Nomor 62 dengan penggugat tunggal Sinarto yang didaftarkan pada tanggal yang sama, yakni 5 Agustus 2026.

    Pola penguasaan lapangan serupa juga pernah ditempuh warga. Pada Juni 2026, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Desa Sebabi mendirikan pondok di areal PT Agro Indomas, menyusul kandasnya gugatan warga bernama Sarnudin J di tingkat pertama karena dinyatakan tidak dapat diterima.

    Sidang lanjutan untuk perkara Nomor 63/Pdt.G/2026/PN Spt ini dijadwalkan berlangsung pada 2 September 2026. (ign)