cms.kanalindependen.id

Kategori: Berita Utama

  • Satu Laporan Kuak Rentetan Kejahatan di Sampit: Residivis Buka Suara usai Cat Ulang Motor Curian

    Satu Laporan Kuak Rentetan Kejahatan di Sampit: Residivis Buka Suara usai Cat Ulang Motor Curian

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kejahatan Rl (37) terbongkar dari satu penangkapan yang berujung pada rentetan pengakuan mengejutkan.

    Residivis yang baru bebas dalam hitungan bulan ini awalnya diringkus jajaran Satreskrim Polres Kotawaringin Timur (Kotim) dan Polsek Ketapang atas satu kasus pencurian resmi.

    Namun, proses interogasi justru menguak fakta bahwa ia telah melancarkan aksinya di lima tempat kejadian perkara (TKP) tambahan yang sebelumnya tak terendus aparat maupun korban.

    Kasus utama yang menjerat Rl berawal dari kelalaian pemilik sepeda motor Suzuki Smash Titan di Jalan Iskandar, tepatnya di area depan Toko New Repelita, Kelurahan Mentawa Baru Hulu.

    Kunci kontak yang masih menempel menjadi celah bagi tersangka untuk membawa kabur kendaraan tersebut.

    Pelarian tersangka diwarnai upaya penghilangan jejak. Ia sempat mengecat bodi motor curiannya menjadi hitam menggunakan cat semprot, lalu menyembunyikannya di belakang Masjid Nurul Ibadah.

    Jejak pelariannya terhenti saat aparat membekuknya ketika ia sedang menongkrong di kompleks belakang Eks Golden Theater.

    Atas kejahatan di Mentawa Baru Hulu ini, penyidik menjerat Rl dengan Pasal 476 KUHP yang membawa ancaman hukuman lima tahun penjara.

    Lima TKP Pengakuan Sukarela di Baamang

    Penangkapan di Eks Golden Theater itu menjadi titik tolak terungkapnya lima TKP curanmor lain. Melalui pengakuannya, Rl membeberkan rute kejahatan tambahan yang seluruhnya terpusat di wilayah Kecamatan Baamang.

    Kawasan Terowongan Nur Mentaya di sepanjang Jalan Cilik Riwut menjadi arena operasi utamanya.

    Pada rute ini, tersangka mengakui telah mencuri Yamaha Jupiter Z1 di area dekat Stadion 29 November, melarikan sebuah Yamaha Mio dari samping bangunan puskesmas, serta membawa kabur Honda Blade dari kawasan SPBU Semekto.

    Rentetan pengakuan ini juga mencakup dua titik lain di kecamatan yang sama. Tersangka mengaku telah menggasak Honda Supra 125 di area tikungan tambal ban Semekto, serta mencuri unit Yamaha MX King 150 di depan Hotel Aulia Dinar.

    Jeda Komunikasi dan Motor yang Belum Bertuan

    Anomali mencuat karena dari total enam kendaraan yang diakui telah dicuri, baru kasus Suzuki Smash Titan di Mentawa Baru Hulu yang memiliki Laporan Polisi (LP) resmi.

    Lima TKP di Baamang murni bersumber dari pengakuan sukarela tersangka, menandakan belum adanya laporan kehilangan dari para pemilik kendaraan.

    Situasi ini memperjelas teka-teki rendahnya angka pelaporan. Kasat Reskrim AKP Sugiharso menduga sebagian korban kemungkinan belum menyadari kendaraannya hilang, atau tidak mengetahui bahwa motor mereka telah diamankan aparat.

    ”Dari sejumlah perkara ini, baru dua orang yang melapor dan kami tindaklanjuti. Artinya, masih ada empat orang yang tidak mengetahui atau tidak melaporkan motornya yang hilang,” ungkap Sugiharso saat rilis di Polres Kotim, Senin (29/6/2026).

    Pada kesempatan tersebut, dia mengimbau kepada korban yang merasa kehilangan sepeda motor agar melapor hal tersebut, karena motornya sudah diamankan di Polsek Ketapang.

    Kapolsek Ketapang, AKP Anis menambahkan bahwa tersangka Rl diketahui sebagai residivis yang belum lama bebas dari masa hukuman penjara enam bulan yang lalu.

    ”Kami juga menyampaikan bahwa pelaku yang ada ini adalah mantan residivis yang keluar enam bulan yang lalu. Untuk TKP yang disampaikan Pak Kasatreskrim tadi, rata-rata empat TKP adalah di wilayah Baamang,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Selisih Harga Telur di Sampit Capai Rp50 Ribu: Peternak Lokal Merugi, Konsumen Tetap Beli Mahal

    Selisih Harga Telur di Sampit Capai Rp50 Ribu: Peternak Lokal Merugi, Konsumen Tetap Beli Mahal

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tiga puluh tujuh peternak ayam petelur lokal di Kotawaringin Timur (Kotim) tengah menghadapi situasi pelik.

    Selama tiga bulan terakhir, harga telur dari kandang mereka anjlok tajam, bertepatan dengan melambungnya harga pakan.

    Ironisnya, konsumen pasar tradisional Sampit tidak merasakan kelonggaran harga tersebut.

    Selisih margin yang menguap di jalur distribusi ini mendorong pemerintah daerah turun tangan.

    Wakil Bupati Kotim Irawati bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) meninjau empat lokasi distributor dan agen telur ayam ras di Sampit pada Senin (29/6/2026).

    Inspeksi mendadak ini merespons keluhan Aliansi Peternak Ayam Petelur Lokal Kotim sehari sebelumnya.

    Irawati mengatakan sasaran utama peninjauan adalah menelusuri titik distribusi yang menekan produsen lokal sekaligus membebani pembeli akhir.

    Temuan lapangan memperlihatkan mekanisme pembentukan harga.

    Irawati mencontohkan selisih harga dari hasil peninjauannya. Apabila distributor menjual telur sekitar Rp22.000 per kilogram kepada agen, peternak lokal terpaksa menjual sekitar Rp24.000 per kilogram, bahkan harga tingkat peternak bisa jatuh hingga sekitar Rp20.000 per kilogram.

    Angka ini, menurut Irawati, tertinggal jauh dari acuan yang disebutnya berkisar Rp26.500 hingga Rp30.000 per kilogram.

    ”Harga di distributor turun, tetapi belum berdampak kepada konsumen. Itu yang nanti akan kita awasi bersama. Agen juga harus menjual sesuai standar harga yang nantinya disepakati,” tegas Irawati.

    Kapasitas produksi menjadi sorotan tersendiri. Populasi ayam petelur se-Kalimantan Tengah tercatat baru mencapai 500 ribu ekor, sementara Irawati menyebut satu distributor raksasa bisa memiliki hingga dua juta ekor ayam.

    ”Kita tidak ingin saling menyalahkan. Yang ingin dilakukan pemerintah daerah adalah melindungi peternak ayam petelur lokal agar tetap bisa bertahan. Kalau mereka sampai gulung tikar, kita akan bergantung pada pasokan dari luar daerah dan itu bisa memicu inflasi,” kata Irawati.

    Usai peninjauan lapangan, Pemerintah Kabupaten Kotim berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD, distributor, agen, dan peternak untuk menetapkan harga acuan lokal.

    ”Aturan nasional mengenai HAP, perlu disesuaikan kembali mengingat perbedaan nilai uang dan kondisi wilayah Kalimantan Tengah,” tegasnya.

    Habib, seorang supervisor distributor Toko Perdagangan Telur Segar SJS Jalan DI Panjaitan yang mendatangkan telur dari Jawa, membeberkan patokan harga untuk agen-agennya kepada wartawan.

    “Itu agen-agen di sini dibuat harganya setara. Maksudnya dibuat harga 26.500, nanti dibuatkan HPP per kilonya,” kata Habib.

    Harga jual gudangnya hari itu dijual Rp245.000 per ikat isi enam krat, dengan berat satu ikat sekitar 10 hingga 11 kilogram. Kalkulasi tersebut memunculkan angka jual sekitar Rp24.000 hingga Rp24.500 per kilogram.

    Penurunan ini terpantau terjadi selama tiga bulan dan merosot tajam selama sepekan terakhir guna memenuhi permintaan pasar Sampit yang mencapai sekitar 2.000 ikat setiap bulan.

    ”Kalau biasanya kan di atas, rata-rata 300-an lah. Ini kan pas harga telur murah,” ucap Habib merujuk harga normal per ikat.

    Di lain tempat, Pedagang di Toko Hendry Telor Jalan Iskandar mengaku menjual harga telur ayam ras Rp 270 ribu per ikat atau Rp 27.000 per kg.

    ”Kalau kami mendukung saja sesuai ketentuan pemerintah. Tentukan saja acuan harganya, kami ngikut saja,” kata Hendry yang merespons baik kedatangan Wabup Kotim.

    Tri, Pedagang Toko Bilal 2 di Jalan Sukabumi Barat sebagai salah satu agen telur mengatakan, menjual harga sesuai dengan harga distributor Toko SJS tempat dia memesan telur.

    ”Saat ini kami jual harga sama saja jualnya dengan harga distributor. Kecuali, harga beli Rp 250 ribu per ikat, esoknya turun Rp 245 ribu, saya tetap jual telur nyesuaikan harga sebelumnya,” ujar Tri.

    Tri mengaku dulu dirinya menjual telur dari peternak ayam petelur lokal, namun dikarenakan harganya tidak bisa mengikuti harga telur dari Jawa sehingga pemesanan telur lebih banyak dari distributor telur dari Jawa.

    ”Order telur ke distributor dua hari sekali 110 ikat. Karena, per 110 ikat ada potongan harga Rp 9.000 per ikat. Kalau telur lokal 100 ikat beli seminggu yang lalu Rp 290 ribu, ini masih belum habis. Dulu  telur peternal lokal masih murah, sekarang gak bisa ngikutin harga pasaran, jadi kami lebih banyak ambil telur dari Jawa,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Kotim, Arif Rahman Hakim, menyebut ketergantungan pasokan dari Jawa sangat memengaruhi harga di Kotim.

    Dia merinci kejatuhan harga di tingkat peternak dari sebelumnya Rp320.000–Rp330.000 menjadi Rp255.000 per ikat. Beban bertambah berat karena harga pakan melonjak dari Rp385.000 menjadi Rp425.000 per sak.

    ”Biaya produksi meningkat, berbanding terbalik dengan harga telur yang turun drastis. Itu yang membuat kami mengeluhkan nasib kami ke Pemda,” kata Arif.

    Populasi ayam petelur lokal di Kotim sejauh ini hanya mampu memenuhi 15 hingga 20 persen total kebutuhan masyarakat.

    Arif mengungkap ada selisih harga sekitar Rp50.000 per ikat antara distributor besar dengan peternak lokal akibat perbedaan skala produksi.

    ”Kalau kami menjual dengan harga tinggi per ikat, agen tidak mau beli,” ujar Arif mengungkap alasan peternak terpaksa mengikuti harga distributor meski berujung rugi.

    Keluhan lainnya, kejatuhan harga tingkat distributor dan peternak tidak mengalir ke ujung rantai konsumsi.

    ”Beberapa waktu lalu kami melakukan pengecekan di pasar. Ternyata masyarakat tidak menikmati penurunan harga ini karena di pasar tetap mahal,” tambah Arif.

    Benang Kusut Rantai Pasok Nasional

    Persoalan harga di daerah terjadi bersamaan dengan fluktuasi tingkat nasional. Catatan pemantauan Bapanas memperlihatkan tren harga telur ayam ras nasional merosot dari Rp27.236 (Maret 2026), menjadi Rp25.719 (April), Rp24.688 (Mei), hingga menyentuh Rp24.424 per kilogram pada awal Juni 2026.

    Langkah penertiban harga secara nasional telah diinstruksikan melalui surat resmi bernomor 285/TS.02.02/K/06/2026 tertanggal 9 Juni 2026.

    Menteri Pertanian yang juga Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menyurati Kepala Satuan Tugas Pangan Polri guna meminta pengawasan dan penindakan tegas jika ditemukan harga yang menyalahi aturan.

    Aturan baku yang menjadi dasar penindakan tersebut adalah Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 329 Tahun 2024.

    Dokumen resmi ini mematok Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen sebesar Rp26.500 per kilogram, serta harga acuan penjualan di tingkat konsumen sebesar Rp30.000 per kilogram.

    ”Kami meminta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur, HAP-nya adalah Rp26.500 per kilo,” ujar Amran, yang pelaksanaannya secara resmi telah diserahkan kepada kepolisian.

    Pada hari yang sama dengan sidak di Kotim, ratusan peternak dari Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PATERAIN) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.

    Isbandi, peternak asal Bojonegoro, mengungkap harga tingkat kandang telah menyentuh Rp16.000 per kilogram, jauh di bawah banderol normal Rp22.000–Rp24.000.

    ”Per kilogramnya kami rugi Rp7 ribu, setiap hari rata-rata panen telur itu 57-60 kilogram, kami rugi bisa sampai Rp400 ribu,” beber Isbandi.

    Anggota DPR RI Sonny Danaparamita turut menyoroti penegakan HAP seusai menerima audiensi Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur di Banyuwangi, Senin (22/6/2026).

    Dia menerima keluhan soal implementasi Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor SE/01/06/V/2026 terkait penyerapan telur lokal dan ketetapan HAP.

    ”Surat Edaran terkait ketetapan HAP yang dikeluarkan oleh BGN dan dikawal Satgas Pangan Polri itu hanya semacam macan ompong saja,” kritik Sonny.

    Persoalan rantai distribusi pangan ini sebelumnya sempat dibongkar Amran Sulaiman dalam forum di Karawang pada 23 April 2026.

    Amran mengungkap adanya penguasaan keuntungan oleh pihak perantara (middleman) di setiap lapisan distribusi pangan, mulai dari pengumpul hingga pengecer.

    ”Di middleman ini, untungnya bisa 10 persen, 20 persen, 30 persen,” kata Amran mengestimasi potensi kerugian ekonomi sistem ini mencapai Rp313 triliun secara nasional.

    Terkait dominasi pasar, Amran dalam rangkaian kegiatan pada April 2026 turut membeberkan fakta lain.

    Dia menyebut sekitar 70 persen industri ayam dan telur dalam negeri dikuasai oleh dua perusahaan besar, dengan perputaran uang yang dikantongi dua perusahaan itu menyentuh angka sekitar Rp380 triliun hingga Rp400 triliun.

    Fakta dominasi hulu ini selaras dengan data Asosiasi Produsen Pakan Ternak Indonesia (APPTI) 2023 yang mencatat Charoen Pokphand Indonesia dan Japfa Comfeed Indonesia menguasai lebih dari 60 persen pangsa pasar pakan dan anak ayam (DOC) nasional.

    Sektor ini berkontribusi langsung pada biaya produksi peternak melalui harga pakan.

    Pemerintah pusat melalui Bapanas masih menyusun pemetaan riil tata niaga komoditas ini.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan pencarian data jalur distribusi tengah berproses.

    ”Selama ini hulu kita tata, hilir kita tata, nah tengah-tengahnya ini juga kita cari datanya. Tentu kami sudah meminta tadi dengan teman-teman data-data distributor mereka,” jelas Ketut pada 12 Mei 2026 lalu.

    Hasil RDP di Sampit nantinya akan menjadi pedoman penentuan harga acuan penjualan telur ayam ras di Kotim, sekaligus bahan penyusunan skema pengawasan bersama Satgas Pangan Polres Kotim. (hgn/ign)

  • Siasat Teror Pertalite Berujung Petaka Luka Bakar 30 Persen: Polres Kotim Beberkan Motif Cemburu Buta Tersangka

    Siasat Teror Pertalite Berujung Petaka Luka Bakar 30 Persen: Polres Kotim Beberkan Motif Cemburu Buta Tersangka

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Tabir gelap di balik aksi pembakaran sadis yang menimpa seorang perempuan berinisial TLD (34), warga Jalan Metro TV, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, akhirnya dibongkar secara gamblang oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur (Kotim). Lewat sebuah konferensi pers resmi di Mapolres Kotim pada Senin (29/6/2026), polisi membeberkan kronologi mengerikan serta motif cemburu buta yang mendorong tersangka SM tega membakar kekasihnya sendiri hidup-hidup.

    Intimidasi Berdarah Menggunakan Jeriken Pertalite di Sepertiga Malam

    Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain menjelaskan bahwa peristiwa mengerikan tersebut terjadi di kediaman korban pada Rabu (24/6/2026) sekitar pukul 02.00 WIB. Pertikaian hebat yang meledak di sepertiga malam itu dipicu oleh bara api cemburu yang merusak rasionalitas tersangka SM. Dari hasil penyelidikan mendalam, diketahui bahwa tersangka telah mempersiapkan bahan bakar jenis pertalite dari luar sebelum menyatroni rumah korban.

    “Modus pelaku berawal dari cekcok atau pertengkaran karena sebelumnya tersangka dan korban memiliki hubungan asmara. Pertikaian itu dipicu rasa cemburu. Pelaku kemudian mendatangi rumah korban dengan niat awal mengancam menggunakan bahan bakar pertalite,” papar AKBP Resky Maulana Zulkarnain di hadapan awak media.

    Namun, drama intimidasi tersebut berujung pada aksi ekstrem yang tidak terkendali. Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), SM langsung menyiramkan cairan pertalite ke tubuh TLD. Tidak hanya itu, dalam kondisi gelap mata, pelaku juga menyiramkan sisa bahan bakar tersebut ke tubuhnya sendiri. Sejurus kemudian, SM memantik korek api gas hingga kobaran api langsung meledak and membakar tubuh keduanya secara mengerikan.

    Penyergapan di Rumah Keluarga and Ancaman Lima Tahun Penjara

    Akibat tindakan nekat tersebut, korban TLD menderita luka bakar serius yang mengonfirmasi tingkat kerusakan hingga 30 persen di tubuhnya. Hingga detik ini, korban masih harus berjuang melewati masa-masa kritis di bawah perawatan intensif tim medis RSUD dr Murjani Sampit.

    Di sisi lain, tersangka SM rupanya tidak luput dari jilatan api yang dinyalakannya sendiri. Usai mencabik ketenteraman Jalan Metro TV, pelaku yang menderita luka bakar sempat melarikan diri and bersembunyi di rumah keluarganya untuk mendapatkan perawatan medis darurat secara mandiri sebelum akhirnya diendus and disergap oleh Tim Reskrim Polres Kotim.

    Dalam pengungkapan kasus ini, korps berbaju cokelat tersebut turut memajang sejumlah barang bukti vital di atas meja penyidikan, antara lain: Satu jaket hoodie berwarna hijau yang kondisinya robek and hangus terbakar. Satu buah korek api gas berwarna biru yang digunakan sebagai pemantik maut. Satu buah jeriken bekas berlumur jelaga hitam yang menjadi wadah pertalite.

    Saat ini, SM telah resmi dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolres Kotim untuk mempertanggungjawabkan perbuatan brutalnya. Atas tindakan pidana luar biasa tersebut, penyidik menjerat SM dengan Pasal 466 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat atau perbuatan yang membahayakan nyawa menggunakan api, dengan ancaman hukuman pidana kurungan maksimal lima tahun penjara. Pihak kepolisian menegaskan sedang mempercepat proses pelengkapan berkas perkara agar bisa segera dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) demi keadilan hukum bagi korban.

    Keberhasilan Polres Kotim dalam membongkar kronologi and menangkap tersangka SM dalam waktu singkat patut mendapatkan apresiasi publik. Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh AKBP Resky Maulana Zulkarnain menunjukkan bahwa kepolisian tidak menoleransi segala bentuk kekerasan domestik yang menggunakan metode ekstrem di wilayah hukum Kotim. Namun, Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam terkait konstruksi pasal yang disematkan oleh penyidik kepada tersangka.

    Menjerat SM dengan Pasal 466 ayat (2) KUHP yang hanya mengancam pelaku dengan hukuman maksimal lima tahun penjara terasa sangat “jinak” and melukai rasa keadilan publik. Tindakan membawa jeriken pertalite dari luar rumah, mendatangi korban pada pukul dua dini hari, menyiramkannya ke tubuh korban, and memantik api secara sadar adalah indikasi kuat adanya unsur perencanaan yang matang (premeditated action) untuk mencelakai atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Luka bakar 30 persen pada tubuh TLD bukan sekadar dampak kelalaian dari sebuah ancaman, melainkan buah dari tindakan sadis yang berpotensi merusak masa depan, organ fisik, and psikologis korban secara permanen.

    Penyidik Satreskrim Polres Kotim seharusnya berani menerapkan pasal berlapis (subsidiaritas) yang lebih progresif and radikal. Masukkan Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 KUHP tentang Percobaan Pembunuhan Berencana, atau minimal Pasal 355 KUHP tentang Penganiayaan Berat yang Direncanakan dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Membakar manusia hidup-hidup dengan bensin bukanlah tindak pidana penganiayaan biasa; ini adalah teror kemanusiaan. Jika sanksi hukum yang dijatuhkan terlalu ringan, hal ini dikhawatirkan gagal memberikan efek jera (deterrent effect) and justru menciptakan preseden buruk bahwa harga atas rusaknya fisik seorang perempuan di Sampit hanya dihargai dengan lima tahun masa kurungan. Jaksa Penuntut Umum harus jeli and merombak dakwaan ini saat berkas dilimpahkan! (***)

  • Aset Disita, Hukuman Dipangkas: Perlawanan Pengendali Sabu Pontianak-Sampit Usai Vonis 15 Tahun

    Aset Disita, Hukuman Dipangkas: Perlawanan Pengendali Sabu Pontianak-Sampit Usai Vonis 15 Tahun

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hukuman 15 tahun penjara rupanya belum memadamkan perlawanan Zepri Bin Busri.

    Alih-alih menerima vonis yang sudah empat tahun lebih ringan dari tuntutan awal, pria yang diadili sebagai pengendali jalur sabu Pontianak-Sampit ini membalas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit dengan manuver lanjutan.

    Melalui kuasa hukumnya, Mahdianur, Zepri resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Jumat (26/6/2026), hanya sehari setelah palu keadilan tingkat pertama diketuk.

    Langkah cepat ini menahan vonis tersebut dari status berkekuatan hukum tetap, sekaligus mengonfirmasi pola pembelaan yang konsisten sejak perkara bernomor 33/Pid.Sus/2026/PN Spt ini bergulir pada Februari lalu.

    Disparitas Tuntutan dan Hilangnya Denda

    Perlawanan banding ini membuka babak baru dari persidangan yang sarat dinamika pembuktian. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini Zepri adalah perantara jual beli narkotika.

    Jaksa menuntutnya dengan hukuman 19 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan tambahan 190 hari usai asetnya dilelang.

    Namun, majelis hakim yang diketuai Wasis Priyanto mematahkan kerangka dakwaan tersebut.

    Hakim menilai dakwaan primair, yakni Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tentang perantara jual beli, gagal dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

    Sebagai gantinya, majelis hakim hanya mengabulkan dakwaan subsidair.

    ”Menyatakan Terdakwa Zepri Bin Busri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun,” ucap Wasis Priyanto saat membacakan amar putusan.

    Amar putusan tersebut sama sekali tidak memuat denda Rp1 miliar yang sebelumnya diajukan jaksa.

    Hakim hanya menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana utama dan memerintahkan perampasan sarana operasional jaringan untuk negara.

    Aset yang dirampas meliputi satu unit Honda HR-V putih, satu unit Honda Brio merah, serta empat unit telepon genggam (dua unit merek Oppo, satu Realme 8 Pro, dan satu Realme C2).

    Satu gawai lain merek Vivo Y19S dikembalikan kepada Deny Kurniawan selaku pemilik aslinya. Seluruh barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan.

    Jejak Operasi yang Terputus

    Putusan pengadilan tidak merinci secara eksplisit landasan yuridis di balik gugurnya dakwaan primair soal peran Zepri sebagai perantara jual beli.

    Namun, dokumen dakwaan SIPP mengurai rute perpindahan barang haram yang relevan dengan proses penangkapannya.

    Zepri awalnya mengambil sendiri pesanan narkotika dari buronan bernama Blade di kawasan Beting, Kalimantan Barat, pada 6 Oktober 2025.

    Paket sabu berbalut plastik hitam itu sempat ia simpan di kotak penyimpanan sandaran tangan tengah mobil Honda HR-V putih yang dikemudikannya.

    Perpindahan tangan terjadi di tengah perjalanan. Saat rombongan beriringan ini berhenti di sebuah rumah makan kawasan Sandai, Zepri menyerahkan paket tersebut kepada kurirnya, Noorhuda Ajirahman, sembari berkata, “Ini buahnya.”

    Sejak titik itu, muatan narkotika berpindah ke dalam Honda Brio merah, sementara Zepri melanjutkan perjalanan dengan HR-V yang sudah kosong dari barang bukti.

    Saat tim BNNP Kalimantan Tengah mencegatnya di depan Indomaret Desa Sebabi, penggeledahan terhadap mobilnya tidak menemukan satu pun narkotika.

    Barang baru ditemukan setelah petugas mengejar Brio merah hingga ke area perkebunan sawit PT Agro Indomas di Seruyan, tempat Noorhuda menyembunyikan paket di semak-semak.

    Jaksa mencatat dalam dakwaannya, seluruh narkotika tersebut diproyeksikan menghasilkan keuntungan sekitar Rp200 juta dari sabu dan Rp8,7 juta dari ekstasi jika berhasil terjual habis.

    Kini, pertarungan hukum bergeser ke tingkat banding. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya memegang wewenang penuh untuk memperkuat, memangkas, atau justru memperberat nasib Zepri. Sementara itu, sang pemasok utama, Blade, masih berstatus buron, membiarkan simpul puncak jaringan ini tak tersentuh hukum. (ign)

  • Babak Akhir Skandal Gedung Expo Sampit: Tuntutan Ringan Penikmat Rp3 Miliar

    Babak Akhir Skandal Gedung Expo Sampit: Tuntutan Ringan Penikmat Rp3 Miliar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan mengunci kerugian negara dari proyek Gedung Expo Sampit yang dibiayai APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019–2020 di angka Rp3.017.856.469,99.

    Jaksa menyebut 99,7 persen atau sekitar Rp3 miliar dari total kebocoran tersebut mengalir lurus ke kantong kontraktor pelaksana, Leonardus Minggo Nio.

    Proporsi raksasa itu justru bermuara pada tuntutan 5 tahun penjara pada persidangan Selasa (24/6/2026).

    Angka ini menyingkap sebuah ketimpangan mencolok karena sang penikmat porsi terbesar dituntut lebih ringan dibandingkan dua terdakwa lain yang sudah diganjar vonis 6 tahun penjara.

    Hampir Seluruh Kerugian Bermuara ke Satu Kantong

    Tuntutan yang dibacakan oleh jaksa Dyah Ayu Purwati mewakili tim gabungan Kejati Kalteng dan Kejari Kotim menegaskan posisi sang kontraktor.

    Jaksa menilai direktur PT Heral Eranio Jaya itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam dakwaan subsidair.

    ”Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leonardus Minggo Nio alias Leo bin Aslipin Nio dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah supaya tetap ditahan,” kata Dyah saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Palangka Raya.

    Jaksa juga menuntut Leonardus membayar denda seratus juta rupiah. ”Membayar denda sebesar Rp100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” lanjut kalimat tuntutan tersebut.

    Satu detail krusial terselip di balik kalimat tuntutan ini. Jaksa ternyata menjerat sang kontraktor menggunakan dakwaan subsidair, bukan dakwaan primair (Pasal 2 ayat 1 tentang memperkaya diri sendiri yang ancamannya lebih berat).

    Pergeseran pasal ini mempertebal kejanggalan dalam perkara ini. Seseorang yang sejak awal didakwa mengantongi nyaris seluruh uang negara secara langsung, pada akhirnya justru hanya dituntut menggunakan pasal turunan yang lebih ringan.

    Beban paling besar lantas diletakkan pada pengembalian kerugian negara. Tim jaksa menuntut Leonardus membayar uang pengganti penuh sebesar Rp3.017.856.469,99.

    Harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang jika uang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, Leonardus harus menggantinya dengan tambahan pidana penjara selama dua tahun.

    Terdakwa sendiri tercatat telah menyerahkan uang titipan sebesar Rp300 juta pada 17 Juni 2026.

    Jaksa meminta majelis hakim merampas uang titipan itu untuk disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti.

    Tiga Komponen Kebocoran

    Kerugian tiga miliar rupiah itu tidak menguap dari satu titik. Surat dakwaan yang dibacakan sejak sidang perdana pada 26 Februari 2026 merinci tiga klaster pekerjaan yang dinilai melenceng dari kontrak namun tetap dibayar penuh.

    Klaster pertama mencakup pekerjaan penutup lantai dan dinding, plafon, beton ground reservoir, serta beton rumah genset yang volume dan mutunya susut. BPK menghitung kelebihan bayar di pos ini sebesar Rp152.600.222,03.

    Penyimpangan spesifikasi pada penutup lantai dan dinding, plafon, penutup dinding eksterior, ornamen gedung, hingga penutup atap menjadi klaster kedua. Kelebihan bayarnya mencapai Rp634.819.719,74.

    Pos ketiga yang menelan angka paling raksasa adalah konstruksi dinding miring di sisi kiri dan kanan gedung.

    Desain awalnya memadukan fungsi dinding partisi sekaligus atap. Kenyataannya, seluruh sisi bangunan bocor hingga gagal berfungsi.

    Angka kelebihan bayar untuk komponen tak terpakai ini menyentuh Rp2.489.152.518,22 (sudah dipotong pajak PPh 3 persen).

    Dinding miring inilah yang dalam penelusuran investigatif Kanal Independen sebelumnya dilabeli sebagai “perangkap air”.

    Audit teknis Politeknik Negeri Semarang pada 2022 membuktikan panel Aluminium Composite Panel (ACP) pada dinding hanya disandarkan pada rangka hollow kopong tanpa dinding masif pelindung.

    Kanopi datar berbahan ACP di empat sisi juga tidak didesain menahan guyuran hujan langsung.

    Cacat struktur ini menyulap ruang pameran menjadi kolam setiap kali hujan menderas di Sampit.

    ”Personel Hantu” dan Rantai Pengawasan Putus

    Dakwaan jaksa turut menguliti fakta soal deretan tenaga ahli yang hanya mentereng dalam dokumen kontrak namun gaib di lapangan.

    PT Heral Eranio Jaya menyusun formasi personel ideal dalam berkas penawarannya. Tersusun nama-nama pengisi posisi project manager, site manager, manajer mekanikal, elektrikal, K3, hingga operator khusus.

    Daftar susunan ini yang menjadi landasan penilaian bahwa perusahaan layak mengeksekusi paket puluhan miliar.

    Kondisi di lapangan justru berbanding terbalik. Posisi project manager yang seharusnya dipegang Hapsa Tjong justru kosong melompong saat pekerjaan berjalan. Kursi manajer K3 senasib.

    Beberapa jabatan teknis malah diisi orang-orang yang namanya tidak pernah tercantum dalam kontrak. Hapsa Tjong sendiri di lapangan merangkap peran sebagai site manager sekaligus pelaksana lapangan.

    Rombakan susunan personel ini fatalnya tidak pernah diajukan secara resmi kepada PPK.

    Syarat-syarat Umum Kontrak Angka 54.1 padahal mewajibkan penyedia mengantongi izin tertulis PPK sebelum menunjuk personel manajerial baru di luar lampiran kontrak.

    Prosedur pengawasan formal runtuh semenjak pelanggaran itu terjadi karena kontraktor merombak tim tanpa permisi, PPK membiarkan pekerjaan berjalan, dan konsultan pengawas diam mendampingi.

    Kontrak Sekarat yang Dipaksa Bernapas

    Kekacauan memuncak menjelang tenggat waktu. Proyek ini sesuai kesepakatan 18 September 2019 hanya diberi napas 420 hari kalender. Wujud fisik bangunan nyatanya masih jauh dari kata selesai hingga November 2020.

    Jaksa membeberkan rekayasa untuk menyambung nyawa kontrak yang secara hukum telah habis masanya.

    Fazriannur melalui grup WhatsApp pada 12 November 2020 melapor bahwa kontrak fisik telah kedaluwarsa.

    Zulhaidir menyahut berbekal informasi Kepala Bagian Pembangunan bahwa proyek harus terus berjalan dan penambahan waktu akan disusun bersama PPK.

    Rekayasa ini melahirkan “addendum kembar”. Fazriannur menerbitkan dua dokumen Addendum Kontrak-03 dengan nomor dan tanggal identik yakni 9 November 2020. Isinya justru berbeda.

    Satu dokumen memberi tambahan waktu 35 hari kalender, sedangkan versi lainnya 97 hari kalender. Kedua addendum itu faktanya baru ditandatangani pada 16 Desember 2020, lalu dibuat berlaku surut seakan-akan terbit sebelum masa kontrak habis.

    Pekerjaan tersebut tetap gagal tuntas meski sudah mendapat tambahan waktu. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Bersama pada 15 Februari 2021 merekam progres fisik baru menyentuh 87 persen.

    Rapat koordinasi lanjutan pada 22 Juni 2021 mendata progres merayap ke 90 persen dan mandek di komponen mekanikal-elektrikal akibat masalah pendanaan kontraktor.

    Anggaran proyek anehnya tetap dicairkan seratus persen penuh. Kunci persetujuan pencairan tanpa realisasi utuh inilah yang akhirnya menyeret para aktor ke meja hijau.

    Disparitas yang Mencolok

    Nasib keempat aktor ini berlainan arah secara tajam saat menghadapi putusan peradilan.

    Zulhaidir sang Pengguna Anggaran mulanya divonis 1,5 tahun oleh Pengadilan Tipikor Palangka Raya.

    Jaksa kemudian melawan. Pengadilan Tinggi justru memperberat hukumannya menjadi 7 tahun penjara dengan denda Rp350 juta.

    Mahkamah Agung lewat putusan kasasi Nomor 8861 K/Pid.Sus/2025 tertanggal 26 September 2025 memalu vonis akhir 6 tahun penjara dan denda Rp350 juta, yang kini berstatus berkekuatan hukum tetap.

    Fazriannur selaku konsultan pengawas yang dalam dakwaan disebut hanya menerima Rp10 juta menempuh rute serupa.

    Hukumannya melompat ke 6 tahun di tingkat banding setelah divonis 1,5 tahun di peradilan tingkat pertama.

    Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 8860 K/Pid.Sus/2025 menolak kasasi tersebut dan mengukuhkan vonis 6 tahun penjara beserta denda Rp300 juta. Putusan ini juga telah berkekuatan hukum tetap.

    Mukhammad Rikhie Zulkarnaen sang konsultan perencana menerima nasib paling ringan.

    Majelis hakim menilai ia tak memperkaya diri sendiri, tetapi tetap dianggap bersalah memuluskan korupsi dalam ranah perencanaan dengan hukuman di kisaran 1,5 tahun.

    Kontraktor Leonardus yang disebut jaksa menelan 99,7 persen kerugian negara justru kini hanya dituntut 5 tahun.

    Tuntutan ini berada di bawah vonis dua rekannya yang sudah diganjar 6 tahun dan telah berkekuatan hukum tetap.

    Angka lima tahun ini sebagai catatan masih berupa tuntutan jaksa dan bukan putusan akhir. Palu keadilan sepenuhnya berada di tangan majelis hakim usai agenda nota pembelaan terdakwa.

    Sejarah perkara ini merekam bahwa pola serupa pernah terjadi saat jaksa menuntut Zulhaidir 4 tahun, hakim PN menjatuhkan 1,5 tahun, lalu Pengadilan Tinggi mengoreksinya tajam ke angka 7 tahun.

    Buron 14 Bulan, Baru Diadili

    Faktor pembeda lainnya adalah pelarian sang kontraktor. Leonardus berstatus tersangka sejak 14 Juni 2024.

    Pria ini sudah raib saat panggilan pemeriksaan dilayangkan. Polda Kalimantan Tengah kemudian menerbitkan status Daftar Pencarian Orang pada 19 Juli 2024.

    Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng butuh waktu lebih dari setahun hingga berhasil meringkusnya di Jakarta Pusat pada 12 September 2025 dengan pengawalan ketat.

    Keterlambatan ini membuat sang kontraktor utama menjadi aktor paling akhir yang disidangkan. Fakta-fakta teknis dan keuangan padahal telah lebih dulu diuji di persidangan tiga terdakwa sebelumnya.

    Nama yang Belum Tersentuh

    Satu nama terus menggema di dalam berkas namun tak kunjung duduk di kursi terdakwa selama jalannya sidang, yakni M Tahir selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek.

    M Tahir adalah simpul sentral dalam dakwaan Leonardus. Dia yang mengajukan lelang, menandatangani kontrak, menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja, hingga ikut memproses addendum.

    Laporan Kanal Independen sebelumnya menyebut namanya sebagai pihak yang mempertahankan desain bermasalah atas dasar “permintaan bupati”, meski sempat ada tawaran solusi teknis mengganti material kanopi agar kedap air.

    Penyidik sejauh ini baru menetapkan empat orang tersangka hingga tuntutan Leo dibacakan. Sosok M. Tahir baru sebatas ornamen dalam konstruksi dakwaan pihak lain.

    Gedung yang Tetap Berdiri

    Bangunan pangkal perkara itu masih mematung di Jalan Tjilik Riwut. Gedung ini bertahun-tahun mangkrak dan disorot DPRD Kotim karena atap bocor serta plafon jebol sebelum akhirnya disentuh perbaikan pada awal 2026.

    Bukan oleh pemerintah daerah, melainkan oleh TNI yang merogoh dana ratusan juta rupiah untuk menyulapnya menjadi markas sementara bagi sekitar 500 prajurit.

    Warna cat baru dan atap yang ditambal tak akan sanggup menghapus angka kerugian negara yang sudah diukir di pengadilan.

    Palu sudah diketuk keras bagi tiga terdakwa. Babak akhir bagi Leonardus kini tinggal menunggu nota pembelaan dan putusan.

    Putusan majelis hakim kelak akan menjadi penentu riwayat akhir perkara ini. Ketukan palu pengadilan bakal membuktikan apakah hukuman bagi sang penikmat 99,7 persen kerugian negara bisa sepadan dengan vonis 6 tahun milik koleganya, atau justru mengulang tren putusan ringan di tingkat pertama.

    Agenda sidang pembacaan nota pembelaan terdakwa menjadi tahapan selanjutnya sebelum vonis tersebut dijatuhkan.(ign)

  • Kabut Misteri Mayat Perempuan di Dermaga PPM Mulai Terkuak: Almarhumah Maslianur Mengidap Stroke Ringan dan Kerap Tercebur Sungai

    Kabut Misteri Mayat Perempuan di Dermaga PPM Mulai Terkuak: Almarhumah Maslianur Mengidap Stroke Ringan dan Kerap Tercebur Sungai

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Misteri penemuan mayat perempuan yang mengapung kaku and menggemparkan pengunjung Pelabuhan Taksi Air Susur Sungai, Kompleks Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit, akhirnya mulai menemukan titik terang. Pihak kepolisian resmi merilis identitas korban yang diketahui bernama Maslianur (62), seorang lansia yang tercatat sebagai warga Jalan Pasar Berdikari, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Manifes Patroli Satpolairud and Evakuasi Visum ke RSUD Murjani

    Peristiwa yang pecah pada Minggu sore (28/6/2026) tersebut sempat memicu histeria massal and viralitas rekaman video amatir di jagat media sosial urban Sampit. Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain, melalui Kasi Humas AKP Edy Wiyoko, membeberkan kronologi penemuan jasad korban yang bermula dari laporan taktis komunitas maritim pelabuhan.

    Personel Satpolairud Polres Kotim yang tengah melakukan patroli perairan langsung dikerahkan ke titik koordinat dermaga taksi air. Petugas kemudian melakukan isolasi area and berkoordinasi secara taktis dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kotim untuk mengangkat jasad Maslianur dari permukaan Sungai Mentaya.

    “Petugas langsung menuju tempat kejadian perkara setelah menerima laporan warga. Kami segera berkoordinasi dengan PMI untuk mengevakuasi korban ke RSUD dr Murjani Sampit guna dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum secara rigid,” urai AKP Edy Wiyoko saat memberikan konfirmasi resmi kepada media, Senin (29/6/2026).

    Keterangan Suami Korban and Penolakan Lembar Administrasi Autopsi

    Berdasarkan sirkuit penyelidikan and interogasi awal terhadap pihak keluarga, terungkap fakta medis and sosiologis yang melatarbelakangi tragedi memilukan ini. Suami korban memaparkan bahwa almarhumah Maslianur selama ini memang kerap melakukan aktivitas harian, seperti mencuci peralatan makan and mandi, di atas lanting atau bantaran Sungai Mentaya.

    Kondisi tersebut menjadi sangat berisiko lantaran korban mengidap gangguan penglihatan (rabun) and penyakit stroke ringan. Bahkan, pihak keluarga mengakui bahwa Maslianur sudah beberapa kali terpeleset and tercebur ke dalam arus deras Sungai Mentaya, namun pada insiden-insiden sebelumnya nyawa korban selalu berhasil diselamatkan oleh warga sekitar.

    Menerima kenyataan pahit tersebut sebagai musibah murni, pihak keluarga langsung membuat surat pernyataan resmi menolak dilakukannya tindakan autopsi bedah mayat. Pihak kedokteran forensik RSUD dr Murjani Sampit yang melakukan pemeriksaan luar (external examination) juga mempertegas bahwa tidak ditemukan adanya indikasi trauma fisik atau bekas kekerasan pada tubuh korban.

    “Hasil visum luar memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, berkas kasus penemuan mayat ini tetap berada dalam sirkuit penyelidikan Satpolairud Polres Kotim guna memastikan secara mutlak seluruh kronologi and penyebab kematian korban,” pungkas AKP Edy Wiyoko.

    Meskipun hasil visum luar tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan and keluarga menerima insiden ini sebagai musibah murni akibat stroke ringan, Kanal Independen memandang tragedi yang menimpa almarhumah Maslianur sebagai potret kelam dari hilangnya sistem perlindungan sosial bagi kelompok lansia rentan di Kotim. Fakta bahwa seorang lansia berusia 62 tahun dengan kondisi stroke ringan and rabun masih dibiarkan beraktivitas sendirian di atas lanting sungai—bahkan setelah berkali-kali tercebur—adalah sebuah kelalaian domestik and sosial yang berujung fatal.

    Lebih jauh lagi, kawasan Pelabuhan Taksi Air PPM Sampit adalah episentrum publik yang padat. Keberadaan lansia yang bolak-balik terjatuh ke sungai di sekitar area tersebut tanpa adanya intervensi keselamatan dari pengelola pelabuhan menelanjangi tiadanya standar keselamatan perairan (water safety standard) and minimnya fasilitas pagar pembatas yang aman di area dermaga. Pelabuhan PPM seolah dibiarkan menjadi ruang publik yang ramah ekonomi namun buta terhadap keselamatan jiwa manusia.

    Kanal Independen mendesak Pemkab Kotim, khususnya Dinas Perhubungan and Pengelola PPM Sampit, untuk segera melakukan audit fasilitas dermaga susur sungai. Pasang pagar pengaman yang memadai, tempatkan pelampung penyelamat (lifebuoy) di setiap sudut dermaga taksi air, and jalankan patroli pengawasan visual secara berkala. Kita tidak boleh menormalisasi kematian warga di Sungai Mentaya hanya dengan label “musibah terpeleset”. Negara harus hadir merombak infrastruktur publik agar tragedi memilukan yang dialami almarhumah Maslianur tidak kembali merenggut nyawa orang tua kita yang lain. (***)

  • Pesta Pernikahan Kuala Kuayan Berubah Jadi Tragedi Berdarah: Dua Warga Diparang Usai Organ Tunggal, Satu Tewas di Tempat

    Pesta Pernikahan Kuala Kuayan Berubah Jadi Tragedi Berdarah: Dua Warga Diparang Usai Organ Tunggal, Satu Tewas di Tempat

    SAMPIT,  Kanalindependen.id – Kesucian and kegembiraan pesta pernikahan di Jalan Eks Sarpatim, Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendadak runtuh and berganti menjadi histeria massal. Acara resepsi yang semula dipenuhi gelak tawa berubah drastis menjadi panggung pembantaian setelah aksi pengeroyokan bersenjata tajam pecah pada Minggu (28/6/2026) dini hari.

    Tragedi berdarah pasca-hiburan malam ini mengakibatkan satu orang meregang nyawa seketika di lokasi kejadian akibat luka bacok parah, sementara satu korban lainnya kini dalam kondisi kritis and tengah bertaruh nyawa di Puskesmas Mentaya Hulu.

    Skenario Maut Tiga Lawan Dua di Ujung Acara Hiburan Malam

    Informasi taktis yang dihimpun di tingkat tapak menyebutkan bahwa petaka ini meledak sesaat setelah dentuman musik organ tunggal yang memeriahkan pesta pernikahan tersebut resmi ditutup. Ketika para tamu mulai beranjak pulang di sepertiga malam, ketegangan hebat tiba-tiba pecah di sekitar area acara.

    Lurah Kuala Kuayan Dadang Arianto, saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa berdarah yang mengguncang ketenteraman wilayahnya tersebut. Berdasarkan laporan awal yang masuk ke mejanya, perkelahian tersebut berjalan tidak seimbang.

    “Informasi yang kami terima dari lapangan, perkelahian ini melibatkan tiga orang melawan dua orang. Kejadiannya pecah tepat setelah acara hiburan organ tunggal selesai. Akibat bentrokan tidak seimbang ini, satu orang dipastikan meninggal dunia di lokasi and satu orang lagi mengalami luka kritis,” papar Dadang Arianto secara lugas.

    Diduga kuat, kedua korban menjadi sasaran amuk pengeroyokan oleh tiga pria yang telah membekali diri dengan senjata tajam jenis mandau atau parang. Salah satu korban mengembuskan napas terakhirnya di atas tanah akibat pendarahan hebat dari luka robek yang dideritanya. Sementara rekan korban yang bersimbah darah langsung dievakuasi secara darurat oleh warga menuju Puskesmas Kuala Kuayan demi mendapatkan penanganan medis intensif.

    Penyelidikan Mandiri Polsek Mentaya Hulu and Perburuan Pelaku

    Hingga berita ini diturunkan, sirkuit informasi resmi dari pihak kepolisian setempat terkait identitas rigid para korban maupun pelaku masih tertutup rapat demi kelancaran taktis di lapangan. Otoritas penegak hukum dari Polsek Mentaya Hulu and Satreskrim Polres Kotim dilaporkan telah menerjunkan tim buser untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) and mengejar tiga pelaku pengeroyokan yang langsung melarikan diri ke dalam hutan pasca-kejadian. Motif utama yang memicu pertumpahan darah ini pun masih dalam proses penyelidikan mendalam.

    Tragedi berdarah di Kuala Kuayan ini bukanlah sebuah insiden kriminalitas yang berdiri sendiri, melainkan dampak langsung dari pembiaran atas mandulnya penegakan regulasi jam malam hiburan rakyat di Kotim. Kasus pembunuhan pasca-organ tunggal di pesta pernikahan adalah lagu lama yang terus berulang karena otoritas kecamatan and kepolisian kerap kali longgar dalam mengawasi izin keramaian. Acara musik yang digelar hingga dini hari hampir selalu bertransformasi menjadi magnet bagi peredaran minuman keras (miras), yang kemudian merusak kesadaran and memicu ego maskulinitas jalanan hingga berujung pada hilangnya nyawa manusia.

    Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam kepada Pemkab Kotim and Polres Kotim. Membiarkan acara organ tunggal berlangsung hingga dini hari di wilayah pelosok seperti Mentaya Hulu tanpa adanya pengamanan melekat dari aparat adalah sebuah kecerobohan taktis yang fatal. Alkohol, senjata tajam, and musik provokatif di larut malam adalah kombinasi maut yang siap meledak kapan saja.

    Polsek Mentaya Hulu tidak boleh hanya fokus pada perburuan tiga pelaku pengeroyokan. Lakukan tindakan represif and evaluasi total: periksa panitia penyelenggara pesta pernikahan, mintai pertanggungjawaban pemilik usaha organ tunggal yang melanggar batas jam operasional, and keluarkan kebijakan moratorium atau pelarangan total izin hiburan malam hingga dini hari di seluruh desa di Kotim. Negara tidak boleh kalah oleh ego kelompok pemuda mabuk yang dengan mudah mencabut nyawa orang lain and merusak kesakralan acara adat perkawinan warga! (***)

  • Pasien Jantung Tak Perlu Lagi Dirujuk ke Luar Daerah, RSUD dr Murjani Hadirkan Layanan Cath Lab Berstandar Nasional

    Pasien Jantung Tak Perlu Lagi Dirujuk ke Luar Daerah, RSUD dr Murjani Hadirkan Layanan Cath Lab Berstandar Nasional

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dan wilayah sekitarnya. Setelah melalui proses panjang selama tujuh tahun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit, akhirnya resmi mengoperasikan layanan catheterization laboratory (Cath Lab) dan melaksanakan tindakan Intervensi Non Bedah (INB).

    Kehadiran layanan tersebut membuat pasien yang membutuhkan tindakan diagnostik maupun intervensi jantung tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.

    Pencapaian ini sekaligus menandai RSUD dr Murjani sebagai rumah sakit umum daerah tingkat kabupaten pertama di Kalimantan Tengah yang mampu menghadirkan layanan Cath Lab berstandar nasional.

    Momentum bersejarah itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Jejaring Pengampuan Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, pada Jumat (26/6/2026).

    Penandatanganan kerja sama melibatkan RSUD dr Doris Sylvanus sebagai rumah sakit pengampu regional bersama 14 rumah sakit jejaring kabupaten/kota di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari percepatan pemerataan pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah.

    Selain penandatanganan PKS, kegiatan juga dirangkai dengan pembukaan program proctorship Intervensi Non Bedah (INB) perdana di RSUD dr Murjani Sampit serta peluncuran inovasi digital Si Penyang (Sistem Integrasi Penyangga Keselamatan Nyawa Ibu dan Bayi).

    Tonggak Baru Pelayanan Kesehatan

    Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

    Melalui kerja sama tersebut, RSUD dr Murjani akan mendapatkan pendampingan langsung dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita berupa transfer ilmu pengetahuan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga penguatan tata kelola pelayanan jantung.

    ”Alhamdulillah untuk pertama kalinya RSUD dr Murjani Sampit resmi membuka layanan cath lab jantung. Ini salah satu kemajuan di bidang kesehatan yang luar biasa. Karena, saat ini yang bisa melaksanakan operasi kateter jantung baru  di RSUD Doris Sylvanus, sekarang RSUD dr Murjani Sampit sudah bisa melayani layanan cath lab,” ujar Halikinnor.

    Halikinnor juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berinisiatif, berkoordinasi, dan bekerja keras hingga kerja sama tersebut dapat terlaksana.

    Ia berharap komitmen yang dibangun tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi diwujudkan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif dan berkelanjutan.

    ”Seperti yang tadi kita dengar dari Ibu Direktur, masih banyak hal yang harus diperhatikan ke depan. Apa yang kita mulai hari ini harus terus berjalan bahkan meningkat,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Kotim meresmikan penggunaan aplikasi Si Penyang (Sistem Integrasi Penyangga Keselamatan Nyawa Ibu dan Bayi) yang merupakan proyek perubahan Direktur RSUD dr Murjani Sampit saat mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Surabaya.

    Ia menjelaskan, kata “Penyang” berasal dari budaya Dayak yang bermakna kekuatan batin atau semangat.

    Halikinnor mengungkapkan bahwa inovasi tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masih tingginya risiko kematian ibu dan bayi akibat keterlambatan deteksi dini, sistem rujukan yang belum responsif, serta proses pelayanan yang masih dilakukan secara manual.

    Kondisi tersebut mendorong perlunya perubahan pendekatan pelayanan kesehatan dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada penanganan kuratif menjadi promotif dan preventif melalui sistem digital yang terintegrasi.

    ”Si Penyang merepresentasikan inovasi digital yang mengintegrasikan alur rujukan, pemantauan, dan koordinasi antar fasilitas kesehatan secara real time sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat,” ujarnya.

    Melalui sistem tersebut, RSUD dr. Murjani difungsikan sebagai Command Center Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang menghubungkan bidan desa, puskesmas, klinik hingga rumah sakit dalam satu ekosistem digital.

    Dengan sistem Si Penyang diharapkan proses deteksi risiko kehamilan menjadi lebih cepat, waktu rujukan semakin singkat, intervensi medis lebih responsif, sekaligus mampu menekan angka kematian ibu (AKI) maupun angka kematian bayi (AKB).

    Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta yang bersedia menjadi rumah sakit pengampu nasional serta RSUD dr. Doris Sylvanus sebagai pengampu regional.

    Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur siap mendukung penuh keberlangsungan layanan Cath Lab, termasuk dari sisi penganggaran.

    ”Walaupun kita sedang melakukan refocusing dan efisiensi anggaran, pelayanan kesehatan merupakan skala prioritas karena menyangkut nyawa manusia. Jalan masih bisa kita tunda pembangunannya, tetapi orang sakit tidak bisa menunda untuk mendapatkan pertolongan. Karena itu pemerintah daerah siap mendukung layanan ini,” tegas Halikinnor.

    Tujuh Tahun Alat Menganggur, Layanan Cath Lab Akhirnya Beroperasi

    Direktur RSUD dr Murjani Sampit dr Yulia Nofiany mengatakan pembukaan layanan Cath Lab menjadi salah satu pencapaian terbesar rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Pencapaian tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang memakan waktu hampir tujuh tahun.

    ”Perjalanan menghadirkan layanan Cath Lab bukanlah proses yang mudah. Alat Cath Lab sebenarnya telah tersedia di RSUD dr Murjani sejak 2019. Namun selama tujuh tahun rumah sakit harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah, mulai dari kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, kelengkapan sarana-prasarana hingga pemenuhan seluruh regulasi yang berlaku,” kata Yulia.

    Perjuangan itu bahkan hampir kandas beberapa hari sebelum pelaksanaan proctorship. Yulia mengungkapkan saat rapat finalisasi secara virtual bersama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, alat Cath Lab sempat mengalami gangguan teknis sehingga pelaksanaan proctorship nyaris dibatalkan.

    ”Waktu finalisasi rapat melalui zoom Rabu lalu, alat kami sempat mengalami gangguan. Saat itu kami benar-benar sport jantung, deg-degan karena tinggal hitungan hari tim dari Jakarta akan datang. Hampir saja kegiatan ini batal. Alhamdulillah berkat kerja keras seluruh direksi, manajemen dan tenaga fungsional, gangguan tersebut berhasil diatasi dengan mengganti spare part alat sehingga pelayanan Cath Lab akhirnya dapat diresmikan,” ungkapnya.

    Yulia mengatakan RSUD dr Murjani merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tercepat dan prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu tentu dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak.

    Karena itu, melalui penandatanganan kerja sama jejaring pelayanan kardiovaskular ini diharapkan menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan sekaligus memperkuat sistem rujukan dan mutu pelayanan rumah sakit.

    Pada hari yang sama, RSUD dr Murjani juga melaksanakan proctorship Intervensi Non Bedah (INB) perdana bersama tim RSUD dr Doris Sylvanus sebagai rumah sakit pengampu regional dan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai pengampu nasional.

    Sebanyak sembilan pasien asal Kotawaringin Timur mengikuti pelayanant. Tiga pasien menjalani tindakan pada Kamis (25/6/2026), sedangkan enam pasien lainnya ditangani pada Jumat (26/6/2026). Dari jumlah itu, delapan pasien menjalani tindakan terapi dan dua pasien lainnya tindakan diagnostik sesuai indikasi medis.

    Yulia menjelaskan, proctorship bukan sekadar pelaksanaan tindakan medis terhadap pasien, tetapi merupakan proses pendampingan langsung dari para ahli jantung nasional agar kemampuan tenaga medis RSUD dr Murjani meningkat sesuai standar pelayanan nasional.

    ”Melalui program pendampingan langsung ini kami ingin meningkatkan kemampuan dan keahlian tim medis dalam menangani tindakan jantung tingkat lanjut. Harapannya ilmu yang diperoleh akan mempercepat kemandirian tim kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

    Dengan hadirnya layanan Cath Lab, masyarakat dapat merasakan manfaat dan kemudahan layanan kesehatan.

    Yulia mengungkapkan, berdasarkan data rumah sakit menunjukkan sepanjang tahun 2025 terdapat 8.375 pasien yang menjalani pengobatan di Poli Jantung RSUD dr. Murjani.

    Dari jumlah tersebut, 4.756 pasien atau sekitar 56 persen merupakan penderita penyakit jantung koroner dan angina pektoris yang memerlukan tindakan Cath Lab.

    ”Kalau dihitung per hari, ada sekitar 13 sampai 15 warga kita yang memerlukan tindakan Cath Lab. Jadi bisa dibayangkan betapa besar manfaat layanan ini bagi masyarakat Kotawaringin Timur dan daerah sekitarnya,” ungkap Yulia.

    Yulia menegaskan manfaat utama pelaksanaan proctorship adalah memastikan RSUD dr Murjani telah memenuhi standar nasional untuk menyelenggarakan pelayanan jantung dan pembuluh darah.

    ”RSUD dr Murjani sudah dijustifikasi mampu dan layak secara standar nasional melaksanakan layanan jantung dan pembuluh darah. Jadi masyarakat Kotim dan sekitarnya tidak perlu khawatir karena pelayanan jantung di sini sudah sesuai mutu dan standar nasional,” katanya.

    Selain itu, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan tindakan Cath Lab.

    ”Selama ini pasien harus dirujuk ke luar daerah. Sekarang pelayanan itu sudah tersedia di Sampit sehingga masyarakat bisa mendapatkan penanganan lebih cepat,” ujarnya.

    Yulia juga menjelaskan mekanisme pengampuan pelayanan jantung di Kalimantan Tengah.

    Dalam hal ini, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita bertindak sebagai pengampu nasional, sedangkan RSUD dr Doris Sylvanus ditunjuk sebagai rumah sakit pengampu regional yang akan terus mendampingi rumah sakit di tingka5 kabupaten.

    ”Secara hierarki pelayanan, alurnya dari pusat ke provinsi lalu ke kabupaten. Jadi rumah sakit pengampu regional kita adalah RSUD dr Doris Sylvanus, sedangkan pengampu nasional adalah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dr Eddy Kelana mengatakan, penyakit jantung dan pembuluh darah hingga kini masih menjadi salah satu tantangan terbesar pembangunan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun di Kalimantan Tengah. Selain menjadi penyebab kematian yang tinggi, penyakit tersebut juga membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar.

    ”Yang paling memprihatinkan adalah tingginya angka mortalitas apabila penyakit ini tidak ditangani secara cepat dan tepat,” ujarnya.

    Ia mengatakan selama ini masyarakat Kalimantan Tengah yang membutuhkan tindakan intervensi jantung tingkat lanjut harus dirujuk ke luar daerah, bahkan ke luar Pulau Kalimantan.

    Kondisi tersebut tidak hanya memperpanjang waktu penanganan, tetapi juga menambah beban psikologis dan finansial bagi pasien maupun keluarganya.

    Karena itu,pelaksanaan proctorship perdana di RSUD dr Murjani merupakan jawaban nyata atas komitmen pemerintah dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

    ”Melalui bimbingan langsung dari rumah sakit pengampu nasional maupun regional, kita sedang memotong jarak dan waktu penanganan medis demi menyelamatkan lebih banyak nyawa masyarakat di Bumi Tambun Bungai,” katanya.

    Operasional Cath Lab Baru Awal, PR Sesungguhnya Baru Dimulai

    Direktur Pelayanan Operasional Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dr Haruddin, mengatakan penyakit jantung masih menjadi salah satu dari tiga penyebab kematian terbesar di Indonesia.

    Selain itu, penyakit tersebut juga termasuk tiga besar penyakit dengan pembiayaan tertinggi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus mendorong pemerataan layanan jantung di seluruh Indonesia untuk menutup disparitas pelayanan kesehatan yang selama ini masih terjadi.

    ”Pemerintah ingin mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Salah satunya dengan membuka akses layanan jantung yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

    Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk jejaring pelayanan kardiovaskular nasional yang melibatkan rumah sakit pengampu nasional, regional hingga rumah sakit kabupaten/kota.

    ”Harapan kami, masyarakat yang selama ini sulit mengakses pelayanan jantung kini lebih mudah memperoleh layanan tersebut. Masyarakat Sampit tidak perlu lagi pergi ke Palangka Raya atau luar daerah lain, karena layanan Cath Lab sudah tersedia di RSUD dr Murjani,” ujarnya.

    Namun Haruddin mengingatkan pembukaan layanan Cath Lab bukanlah akhir dari perjuangan.

    Menurutnya, justru setelah kegiatan proctorship selesai, tantangan sesungguhnya baru dimulai karena rumah sakit harus mampu mempertahankan pelayanan secara berkelanjutan.

    ”Yang kita intervensi hari ini baru sembilan pasien. Padahal berdasarkan data tahun 2025 terdapat lebih dari 8.300 pasien jantung yang datang berobat ke RSUD dr Murjani. Artinya masih ada ribuan pasien lain yang membutuhkan perhatian kita bersama,” katanya.

    Ia meminta jajaran manajemen dan tenaga medis RSUD dr Murjani terus meningkatkan kompetensi agar layanan tersebut berkembang menjadi pelayanan jantung yang mandiri dan berstandar nasional.

    Alat Kesehatan Saja Tidak Cukup

    Haruddin juga mengingatkan bahwa keberadaan alat Cath Lab saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan pelayanan.

    Menurutnya, operasional Cath Lab membutuhkan dukungan bahan habis pakai (BHP), pemeliharaan alat, sumber daya manusia yang kompeten, serta pembiayaan yang berkelanjutan.

    Karena itu ia berharap komitmen Bupati Kotawaringin Timur yang siap mendukung layanan tersebut dapat diikuti dukungan legislatif melalui penganggaran.

    ”Sinergi pemerintah daerah dan DPRD sangat penting. Jangan sampai alat sudah tersedia tetapi pelayanan tidak dapat berjalan optimal karena keterbatasan bahan habis pakai atau anggaran operasional,” tegasnya.

    Ia menilai pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Pemerintah pusat telah memberikan dukungan berupa bantuan alat kesehatan, pendampingan teknis, transfer ilmu hingga dukungan pendanaan. Sementara pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan terus berjalan.

    ”Kami berharap tidak terjadi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab bersama sesuai pembagian kewenangan yang telah diatur,” ujarnya.

    Hampir Gagal Karena Gangguan Alat

    Haruddin mengungkapkan tim Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, sempat khawatir pelaksanaan proctorship di Sampit batal.

    Pasalnya, beberapa hari sebelum tim berangkat dari Jakarta, sistem Cath Lab di RSUD dr Murjani mengalami gangguan teknis.

    Saat itu seluruh pasien telah dijadwalkan menjalani tindakan dan seluruh persiapan medis telah dilakukan.

    ”Kalau sampai batal, yang dipertaruhkan bukan hanya nama RSUD dr Murjani, tetapi juga rumah sakit pengampu regional, rumah sakit pengampu nasional, bahkan Kementerian Kesehatan. Syukurlah seluruh kendala dapat diatasi sehingga pelayanan tetap berjalan sesuai rencana,” katanya.

    Ia menambahkan saat bersamaan tim Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita juga melaksanakan proctorship di beberapa daerah lain, termasuk Papua Pegunungan dan Lumajang.

    Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pelayanan jantung di berbagai wilayah Indonesia.

    Target Seluruh Kabupaten/Kota Memiliki Layanan Cath Lab

    Haruddin berharap keberhasilan RSUD dr Murjani menjadi pemicu bagi rumah sakit lain di Kalimantan Tengah untuk segera menyusul.

    Menurutnya, seluruh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah telah masuk dalam jejaring pelayanan kardiovaskular dan diharapkan segera melaksanakan proctorship sesuai jadwal yang telah disusun.

    Ia memastikan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita bersama RSUD dr Doris Sylvanus akan terus membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi seluruh rumah sakit jejaring agar pengembangan pelayanan berjalan sesuai standar nasional.

    Dengan beroperasinya Cath Lab, RSUD dr. Murjani kini resmi menjadi rumah sakit umum daerah tingkat kabupaten pertama di Kalimantan Tengah yang mampu menyelenggarakan pelayanan jantung invasif berstandar nasional.

    Keberhasilan tersebut bukan sekadar menandai berakhirnya penantian selama tujuh tahun untuk mengoperasikan alat Cath Lab, tetapi juga menjadi tonggak penting pemerataan pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah.

    ”Melalui jejaring pengampuan nasional dan regional yang telah dibangun, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh pelayanan jantung berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah, sehingga penanganan pasien menjadi lebih cepat, angka keselamatan meningkat, dan beban biaya masyarakat dapat ditekan,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Misteri Kematian Perempuan Tanpa Identitas di Dermaga PPM Sampit

    Misteri Kematian Perempuan Tanpa Identitas di Dermaga PPM Sampit

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Aktivitas akhir pekan di kawasan ekonomi Pelabuhan Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mendadak lumpuh and digemparkan oleh peristiwa mengerikan. Sesosok mayat perempuan ditemukan mengapung kaku di sekitar dermaga pelabuhan pada Minggu sore (28/6/2026), memicu histeria massal and spekulasi liar di tengah ratusan warga yang memadati lokasi kejadian.

    Histeria di Tepian Sungai Mentaya and Viralitas Rekaman Digital

    Penemuan jasad ini dengan cepat menyebar bagai amukan api ke berbagai platform media sosial lokal. Dalam potongan video amatir berdurasi pendek yang beredar luas di jejaring grup percakapan, terlihat kerumunan warga and buruh pelabuhan berdesakan di bibir dermaga untuk menyaksikan proses penanganan awal yang dilakukan oleh tim darurat.

    Suasana mencekam and penuh tanda tanya terdengar jelas dari narasi warga yang merekam detik-detik penemuan mengerikan tersebut.

    “Dari video ini adalah seorang perempuan mayatnya,” ujar salah seorang warga dengan nada bergetar dalam rekaman video yang viral di tingkat tapak.

    Aparat kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung bertindak taktis memasang barikade and melakukan pengamanan area sekitar pelabuhan untuk mengurai massa yang terus merangsek maju, demi memperlancar proses olah tempat kejadian perkara (TKP) awal.

    Evakuasi Taktis PMI Menuju Ruang Jenazah RSUD dr Murjani

    Menyikapi kedaruratan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI/Polri, BPBD, and Palang Merah Indonesia (PMI) Kotim segera melakukan lokalisasi and evakuasi jasad dari permukaan air Sungai Mentaya. Proses pengangkatan jenazah berjalan dramatis di bawah tatapan ribuan mata pengunjung pasar.

    Relawan PMI Kotawaringin Timur, Sidik, membenarkan bahwa operasi evakuasi taktis telah rampung dilaksanakan pada Minggu petang. Jenazah perempuan misterius tersebut langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat guna kepentingan autopsi and identifikasi rigid.

    “Benar, korban sudah berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan and langsung dibawa ke RSUD dr Murjani Sampit untuk proses penanganan medis lebih lanjut. Terkait apa and bagaimana dugaan penyebab kematian korban, kami belum tahu lagi, masih menunggu pemeriksaan tim dokter,” papar Sidik secara taktis di lokasi kejadian.

    Menariknya, di tengah kesimpangsiuran identitas korban, desas-desus di sekitar lokasi kejadian menyebutkan bahwa kabut misteri ini mulai menemui titik terang. Beberapa warga lokal mengklaim bahwa pihak keluarga korban telah mengendus kabar duka ini.

    “Infonya pihak keluarga sudah mengetahui kejadian ini. Bahkan, suaminya juga dikabarkan sudah mengetahui kabar penemuan ini and sedang bergerak cepat menuju kamar jenazah rumah sakit untuk memastikan kondisi fisik korban,” ungkap seorang warga sekitar pelabuhan yang enggan disebutkan namanya.

    Penemuan mayat perempuan di kawasan vital seperti Pelabuhan PPM Sampit adalah tamparan keras bagi sistem pengamanan and pemantauan ruang publik di Kotim. Sebagai pusat perputaran ekonomi and mobilitas warga, area dermaga PPM seharusnya steril dari titik buta (blind spot) kriminalitas. Keberadaan jasad yang mengapung di sore hari menelanjangi rapuhnya sistem patroli air and pengawasan visual (CCTV) di sepanjang koridor Sungai Mentaya.

    Kanal Independen memberikan catatan kritis terhadap penanganan awal kasus ini. Kabar burung bahwa “sang suami telah mengetahui and menuju rumah sakit” harus disikapi oleh penyidik Satreskrim Polres Kotim dengan kacamata skeptisisme jurnalisme investigatif yang tajam. Polisi tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan dini apakah korban meninggal akibat kecelakaan murni (tenggelam) atau merupakan korban dari tindak pidana pembunuhan (femicide) yang sengaja dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak.

    Ingat, sirkuit kekerasan terhadap perempuan di Kotim dalam beberapa pekan terakhir sedang berada pada grafik yang sangat mengkhawatirkan.

    Penyidik wajib melakukan tindakan represif ilmiah (scientific crime investigation). Jangan menyerahkan jenazah kepada keluarga sebelum dilakukan visum et repertum atau autopsi menyeluruh untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda kekerasan fisik, jeratan, atau kandungan zat kimia berbahaya dalam tubuh korban.

    Periksa data digital gawai korban, selidiki lini masa aktivitas terakhirnya di sekitar PPM, and mintai keterangan rigid dari sang suami serta saksi-saksi di pelabuhan. Publik Sampit berhak mendapatkan transparansi hukum; jangan biarkan kematian perempuan di dermaga ini menguap menjadi misteri tak berujung di bawah lembaran kertas arsip kepolisian! (***)

  • Aroma Jebakan Chat Asmara Berujung Pengeroyokan Brutal di Depan Masjid Jami Assalam Ketapang

    Aroma Jebakan Chat Asmara Berujung Pengeroyokan Brutal di Depan Masjid Jami Assalam Ketapang

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Tindakan main hakim sendiri (street justice) yang brutal kembali menodai ketertiban ruang publik di Kota Sampit. Seorang pria asal Kecamatan Baamang dilaporkan menjadi korban pengeroyokan massal setelah masuk ke dalam perangkap komunikasi yang sengaja dipasang di depan Masjid Jami Assalam, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sabtu (27/6/2026) dini hari.

    ​Siasat Pengambilalihan Gawai dan Histeria di Sepertiga Malam

    ​Lanskap kekerasan jalanan ini pecah di tengah keheningan sepertiga malam sekitar pukul 02.00 WIB. Berdasarkan rentetan data taktis yang dihimpun dari saksi mata di lokasi kejadian, petaka bermula dari komunikasi rahasia melalui pesan singkat antara korban and seorang perempuan yang statusnya telah bersuami.

    ​Aktivitas korespondensi digital tersebut rupanya berhasil diendus and dibongkar oleh sang suami. Alih-alih menyelesaikannya secara interpersonal, sang suami diduga kuat langsung mengambil alih kendali gawai and berpura-pura menjadi sang istri untuk memancing korban keluar dari sarangnya. Korban yang terpedaya tanpa curiga menyepakati titik pertemuan di depan Masjid Jami Assalam.

    ​Begitu korban tiba di lokasi tujuan dengan mengendarai sepeda motor and mengenakan jaket berwarna merah muda, ia langsung dikepung oleh sekelompok pemuda yang telah bersiap di dalam kegelapan. Tanpa ada proses klarifikasi, gerombolan tersebut langsung melancarkan serangan fisik bertubi-tubi ke arah tubuh korban.

    ​”Saya dengar ada yang berteriak minta tolong kencang sekali. Pas saya keluar and lihat ke lokasi, ada beberapa pemuda sedang memukul and mengeroyok seorang pria yang memakai jaket warna merah muda. Informasinya, pria Baamang itu diduga ketahuan hendak menemui istri orang,” urai Galih, salah seorang warga sekitar yang menyaksikan langsung aksi brutal tersebut.


    ​Jeritan minta tolong korban memicu kedaruratan komunal, memaksa sejumlah warga sekitar keluar rumah untuk melerai and memisahkan korban dari amukan massa sebelum situasi berkembang menjadi aksi pembantaian jalanan. Hingga kini, kondisi medis and tingkat keparahan luka fisik korban masih belum dapat dipastikan secara rigid.

    ​Mandeknya Laporan Resmi and Sikap Pasif Otoritas Hukum Ketapang

    ​Aksi pengeroyokan yang berlangsung di area pemukiman padat and di depan rumah ibadah ini mengundang perhatian serius dari warga kota. Namun, hingga beberapa jam pascakejadian, roda penegakan hukum formal tampaknya belum bergerak secara operasional akibat belum adanya laporan tertulis dari pihak korban.

    ​Kapolsek Ketapang, AKP Anis, saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut insiden yang menggegerkan wilayah hukumnya tersebut memberikan pernyataan yang sangat singkat.

    ​”Belum ada laporan resmi yang masuk ke kami terkait kejadian tersebut,” ujar AKP Anis singkat, Sabtu (27/6/2026).


    ​Meskipun kepolisian cenderung mengambil posisi pasif menunggu bola, desakan dari komunitas sipil menguat agar korps bhayangkara melakukan penelusuran mandiri guna mengidentifikasi para aktor intelektual and eksekutor pengeroyokan demi mencegah normalisasi tindakan main hakim sendiri di wilayah Kotim.

    ​Kasus pengeroyokan pria berbaju merah muda di depan Masjid Jami Assalam adalah potret nyata dari krisis hukum and mentalitas barbaritas komunal yang masih subur di Sampit. Menggunakan dalih “menjaga kehormatan keluarga” atau “menghukum perusak rumah tangga” untuk melegitimasi aksi kekerasan kolektif adalah sebuah kesesatan berpikir (logical fallacy) yang sangat berbahaya. Pelaku pengeroyokan tidak sedang menegakkan moralitas, melainkan sedang melakukan tindak pidana murni di bawah delusi heroisme jalanan.

    ​Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam terhadap tanggapan normatif Polsek Ketapang. Menghadapi kasus pengeroyokan terbuka (pengeroyokan di muka umum), pihak kepolisian seharusnya tidak perlu berlindung di balik kalimat “belum ada laporan”. Berdasarkan Pasal 170 KUHPidana, aksi pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum adalah delik biasa (public offense), bukan delik aduan. Polisi memiliki diskresi hukum penuh and kewajiban mutlak untuk langsung melakukan penyelidikan, mengamankan rekaman CCTV sekitar masjid, and menangkap para pelaku tanpa harus menunggu laporan korban.

    ​Jika polisi membiarkan kasus pengeroyokan bermotif asmara ini menguap begitu saja hanya karena alasan administratif laporan, maka sirkuit hukum kita sedang memberikan sinyal pembenaran bagi masyarakat bahwa siasat hitam menjebak and memukuli orang secara massal adalah tindakan yang legal di Kotim. Terlepas dari kesalahan moral korban yang mencoba menemui istri orang, hukum negara harus tetap berdiri tegak di atas segalanya. Amankan sang suami and gerombolan pemuda tersebut, tetapkan sebagai tersangka Pasal 170 KUHP, and buktikan bahwa Sampit adalah kota hukum, bukan hutan rimba tempat para pengadil jalanan berkuasa! (***)