Kategori: Kalteng

  • Jejak Linggis di Sela Doa: Menyingkap Lubang Keamanan Sampit selama Ramadan (Bagian 1)

    Jejak Linggis di Sela Doa: Menyingkap Lubang Keamanan Sampit selama Ramadan (Bagian 1)

    TUJUH kasus kejahatan menonjol ”menghantam” Kota Mentaya dalam dua pekan pertama Ramadan 1447 H.

    Mengincar uang tunai hingga melukai warga, para pelaku tampak begitu fasih memanfaatkan ritme ibadah sebagai celah untuk melancarkan aksi.

    Ramadan 2026 di Sampit bukan lagi sekadar tentang lengkingan sirine atau khidmatnya panggilan berbuka dan memulai puasa.

    Pada sela doa yang membubung ke langit, kota ini diam-diam berubah menjadi gelanggang aksi penjahat.

    Beberapa rumah warga dijarah saat jemaah memenuhi masjid. Agen layanan keuangan dirampok ketika warga mulai bersiap menyambut sahur, dan deretan minimarket di koridor utama kota diacak-acak pada jam ketika jalanan sudah lengang namun dapur belum benar-benar mengepul.

    Hanya dalam dua pekan pertama, sedikitnya tujuh kasus pencurian dan perampokan terjadi beruntun di Sampit.

    Rentetan ini bermula dari serangan di kediaman Marni di Perumahan Pandawa sekitar pukul 02.30 WIB, hingga aksi nekat perampokan agen BRILink di HM Arsyad pada hari yang sama.

    Tekanan tak berhenti di situ. Dua gerai Alfamart di Jalan Ahmad Yani turut dibobol dalam dua malam berturut-turut menjelang subuh.

    Pola waktunya begitu konsisten. Satu kediaman di Jalan Iskandar dijarah saat pemiliknya tengah tarawih, sementara empat kasus lain terkonsentrasi di rentang pukul 02.00–03.00 dini hari, tepat saat lingkungan cenderung sepi karena warga sedang atau baru saja beribadah.

    Laporan ini menelusuri bagaimana ritme suci yang seharusnya membawa ketenangan justru membuka celah bagi pelaku kriminal, dan sejauh mana aparat mampu mengejar mereka ketika jejaknya berserakan di jam-jam paling sunyi Ramadan.

    Tujuh Malam yang Mengguncang Sampit

    Rapatnya garis waktu serangan memberikan gambaran betapa terencana aksi para pelaku.

    Tiga hari pascapenetapan 1 Ramadan 1447 H, dua hantaman keras mengguncang Sampit dalam kurun kurang dari 12 jam.

    Marni, seorang ibu rumah tangga di Perumahan Pandawa Jalur 7, terjaga oleh derap langkah asing pada 20 Februari sekitar pukul 02.30 WIB.

    Kondisi listrik yang padam dan pintu rumah yang menganga menjadi awal petaka. Beberapa menit kemudian, Marni limbung bersimbah darah akibat sabetan senjata tajam serta hantaman benda tumpul.

    Kota belum benar-benar pulih dari kabar mencekam itu saat serangan kedua muncul pada siang hari, tepat pukul 13.15 WIB.

    Rekaman CCTV di depan Mentari Swalayan, Jalan HM Arsyad, menangkap sosok pria berhelm merah yang menyelinap masuk ke agen BRILink.

    Sebilah senjata tajam di tangan pelaku seketika menodong admin yang sedang bertugas sendiri, memaksa uang senilai Rp9 juta berpindah tangan sebelum pelaku melesat hilang.

    Satu rumah dan satu layanan keuangan di pusat kota lumpuh hampir tanpa jeda dalam satu hari di awal Ramadan.

    Pola serangan bergeser ke fase “kota menahan napas” menjelang sahur pada hari-hari berikutnya.

    Percobaan pembobolan menyasar BRILink Trikarya di kawasan Baamang pada 25 Februari sekitar pukul 02.00 dini hari. Pelaku diduga menjebol kunci pintu belakang, meski akhirnya gagal membawa kabur uang karena aksinya terdeteksi lebih awal.

    Mesin ATM Bank Sinarmas di koridor Ahmad Yani menyusul jadi sasaran pada pukul 03.00 WIB di hari yang sama.

    Kondisinya rusak parah. Monitor hingga brankas jebol dihantam linggis. Taksiran kerugian mencapai Rp10 juta.

    Rumah warga di kawasan Jalan Iskandar justru menjadi target saat pemiliknya menunaikan salat tarawih pada 26 Februari.

    Jendela kamar yang pecah dan ruangan yang diobrak-abrik menjadi saksi bisu raibnya uang tunai Rp8,5 juta hanya dalam hitungan menit.

    Kasus ini mungkin terlihat lebih kecil dibandingkan perampokan bersenjata, namun di sinilah eksploitasi ritme ibadah terlihat paling nyata.

    Ketika masjid penuh, rumah-rumah kosong berubah menjadi ladang jarahan yang menggiurkan.

    Rentetan aksi ini mencapai puncaknya pada pekan kedua hingga pertengahan Ramadan.

    Gerai ritel modern di ruas Ahmad Yani dibobol pada 3 Maret sekitar pukul 02.00 WIB. Rolling door yang dirusak menjadi jalan masuk bagi pelaku untuk menguras rak rokok dan uang kasir senilai sedikitnya Rp8 juta.

    Malam berikutnya, 4 Maret dini hari, Alfamart lain di depan SMA Negeri 1 Sampit, pada ruas jalan yang sama, mengalami nasib serupa.

    Pintu ”digembosi” dan toko diacak-acak saat warga tengah terlelap atau sibuk di dapur menyiapkan sahur. Kerugian masih terus didata saat laporan ini disusun.

    Dalam dua malam beruntun, dua titik di jalur urat nadi ekonomi kota diluluhlantakkan tepat saat warga terlelap atau baru saja memulai kesibukan di dapur untuk menyiapkan sahur.

    Jam Ibadah, Jam Lengah

    Garis lurus hampir terbentuk jika kronologi serangan ditumpangkan ke jam dinding. Satu rumah di Jalan Iskandar dijarah tepat saat pemiliknya menunaikan tarawih.

    Empat kasus lain, yakni serangan di Pandawa, percobaan pembobolan BRILink Trikarya, penghancuran ATM Sinarmas, hingga dua Alfamart di Ahmad Yani, berkumpul di rentang pukul 02.00–03.00 dini hari.

    Rentang waktu ketika kota mestinya paling hening ini justru menjadi saat para pelaku bekerja paling keras.

    Aparat penegak hukum tidak sepenuhnya menutup mata terhadap anomali ini.

    Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain mengakui adanya peningkatan laporan pencurian yang menyasar masjid, terminal, hingga minimarket selama Ramadan.

    ”Kami melakukan kegiatan patroli sesuai dengan kerawanan dan waktu yang sudah kita mapping. Saat ini, aktivitas masyarakat dalam menjalankan ibadah menjadi pertimbangan utama kami dalam menentukan jadwal patroli di lapangan,” katanya usai silaturahmi dengan PWI Kotim di Sampit, Rabu (4/3/2026).

    Patroli kini diklaim berjalan sesuai pemetaan tingkat kerawanan dan waktu, terutama saat masyarakat sedang menjalankan ibadah.

    Peringatan dari Kapolsek Baamang, AKP M Romadhon juga menegaskan bahwa aktivitas warga yang meningkat saat tarawih dan sahur kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

    Data lapangan membuktikan bahwa peringatan tersebut bukan hanya kalimat seremonial belaka.

    Awal Ramadan memperlihatkan dua jendela waktu yang menganga di peta kasus, yakni rumah kosong saat tarawih, serta lingkungan yang nyaris mati suri sekitar pukul 02.00–03.00.

    Ketika sebagian orang baru merebahkan diri setelah tarawih dan sebagian lain belum memulai aktivitas sahur. Jeda waktu itulah yang dimanfaatkan linggis untuk menari di depan ATM, pintu minimarket digerogoti, dan gerendel rumah di permukiman pelan-pelan digeser dari luar.

    Pola ini secara langsung menantang cara lama dalam membaca jam rawan.

    Fokus pengawasan yang hanya menebal saat jam pulang tarawih jelas terbukti tidak cukup, mengingat sebagian kasus terberat justru pecah beberapa jam kemudian, ketika jalanan lengang namun lampu dapur belum sepenuhnya menyala.

    Deret kasus ini tak hanya berulang di jam yang sama, tetapi juga di ruas jalan yang sama. Dalam laporan berikutnya, Kanal Independen menelusuri bagaimana koridor Ahmad Yani-HM Arsyad berubah dari arteri ekonomi menjadi jalur perburuan harta di tengah bulan suci. (ign)

  • Telusuri Dugaan Alih Fungsi Irigasi Jadi Kebun Sawit di Danau Lentang, DPRD Kotim Sambangi Pemprov Kalteng

    Telusuri Dugaan Alih Fungsi Irigasi Jadi Kebun Sawit di Danau Lentang, DPRD Kotim Sambangi Pemprov Kalteng

    SAMPIT, kanalindependen.id – Setelah isu dugaan alih fungsi jaringan irigasi di kawasan Danau Lentang, Kecamatan Cempaga, ramai diperbincangkan publik, DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur akhirnya turun tangan menelusuri kasus tersebut.

    Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu disebut-sebut beralih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT Bumi Sawit Permai (BSP) bersama Koperasi Produsen Mitra Borneo Sejahtera.

    Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, lembaganya telah memonitor laporan masyarakat dan pemberitaan media terkait dugaan penyalahgunaan aset irigasi tersebut.

    DPRD, ujarnya, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan status lahan dan titik koordinat jaringan irigasi yang diduga menjadi bagian dari konsesi perkebunan.

    ”Kami akan pastikan dulu posisi dan status asetnya karena irigasi itu dibangun dengan anggaran provinsi. Kalau benar terjadi penyalahgunaan, tentu harus ada tindakan,” kata Rimbun.

    Menurutnya, jika hasil penelusuran mengonfirmasi bahwa kawasan tersebut merupakan aset pemerintah provinsi, DPRD akan mendorong Pemprov Kalteng untuk mengambil langkah tegas, termasuk melibatkan BPK dan Inspektorat dalam pemeriksaan.

    ”Aset negara tidak boleh dialihfungsikan seenaknya. Kalau memang ada pelanggaran, harus ditindak,” ujarnya menegaskan.

    DPRD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Tengah selaku instansi teknis yang memiliki kewenangan atas infrastruktur tersebut. Mereka menilai keterlibatan instansi provinsi mutlak diperlukan karena irigasi tersebut bukan aset kabupaten. (ign)

  • Proyek Rp20 Miliar Mangkrak Hampir Sebelas Tahun di Sampit, Beban Berat Pejabat Baru Selesaikan Pasar Mangkikit

    Proyek Rp20 Miliar Mangkrak Hampir Sebelas Tahun di Sampit, Beban Berat Pejabat Baru Selesaikan Pasar Mangkikit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sebuah bangunan tiga lantai berdiri kusam di tepi Jalan Pangeran Antasari, Sampit. Dindingnya mengelupas, besinya berkarat, dan tangga beton ditumbuhi lumut.

    Warga setempat sudah lama menjulukinya sebagai monumen proyek mangkrak, simbol dari gagalnya rencana besar menghadirkan pusat perdagangan modern di jantung Kotawaringin Timur.

    Bangunan itulah Pasar Mangkikit. Proyek bernilai lebih dari Rp20 miliar yang kini menjadi beban baru bagi Muslih, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim.

    Hampir sebelas tahun setelah proyek dimulai, penyelesaiannya masih tersandera sengketa hukum antara pemerintah daerah dan pengembang, PT Heral Eranio Jaya (HEJ).

    Muslih, yang baru dilantik awal Maret 2026, mengakui kasus itu menjadi pekerjaan rumah paling mendesak di dinasnya.

    ”Saya sudah berdiskusi dengan Pak Johny (mantan kepala dinas) mengenai progresnya. Sekarang ada perkembangan positif dan ini akan terus kita kawal,” ujarnya kepada wartawan.

    Dia menargetkan sengketa bisa dituntaskan dalam satu hingga dua bulan, agar pemerintah daerah bisa segera mengambil langkah terhadap bangunan yang terbengkalai itu.

    Namun, kenyataannya, proses hukum di lapangan masih jauh dari harapan. Berdasarkan penelusuran, hingga kini gugatan Pemkab Kotim terhadap PT HEJ belum terdaftar di Pengadilan Negeri Sampit, meski rencana itu telah disampaikan sejak tahun lalu.

    Sementara itu, Direktur PT HEJ Leonardus Minggo sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya terkait perkara korupsi pada proyek lain, yakni Gedung Sampit Expo.

    Proyek Pasar Mangkikit bermula pada Februari 2015 ketika pemerintah daerah menyerahkan pembangunan kepada PT HEJ dengan sistem kerja sama pemanfaatan lahan.

    Namun, pembangunan berhenti sebelum rampung setelah perusahaan tersangkut persoalan hukum. Sejak itu, bangunan pasar terbengkalai tanpa kejelasan status. Baik dari sisi hukum maupun administratif.

    Selain menjadi simbol buruk tata kelola proyek publik, terbengkalainya pasar ini juga berdampak pada kegiatan ekonomi di sekitar kawasan.

    Sejumlah pedagang yang semula berharap dapat menempati kios di Pasar Mangkikit kini memilih membuka usaha di pinggir jalan dengan fasilitas seadanya.

    Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor pernah meninjau lokasi itu pada Mei 2025 dan meminta penyelesaian segera dicari melalui jalur hukum. Namun hingga kini, tindak lanjut konkret belum terlihat.

    Dengan kondisi seperti ini, beban penyelesaian sengketa Pasar Mangkikit kini benar-benar berada di pundak Muslih.

    Publik menanti apakah pejabat baru tersebut mampu menembus kebuntuan hukum dan mengakhiri satu dekade mangkraknya proyek yang seharusnya menjadi denyut baru perdagangan di Sampit. (ign)

  • Skenario Mafia Tanah di Irigasi Danau Lentang, Pengamat Ungkap Pola Sistematis dan Modus ”Cuci Tangan” Perkebunan

    Skenario Mafia Tanah di Irigasi Danau Lentang, Pengamat Ungkap Pola Sistematis dan Modus ”Cuci Tangan” Perkebunan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Konflik lahan di kawasan irigasi Danau Lentang, Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur terus menjadi sorotan tajam.

    Pengamat Kebijakan Publik di Kotim, Riduwan Kesuma, menilai sengkarut lahan ini bukan sekadar sengketa biasa, melainkan diduga hasil kerja mafia tanah yang bergerak secara sistematis di semua jenjang.

    ​Riduwan mensinyalir adanya pola yang terorganisir untuk menguasai lahan di sekitar saluran irigasi, terutama dengan keberadaan perusahaan besar swasta (PBS) di sekitar lokasi tersebut.

    ​Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, Riduwan mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa hampir seluruh lahan di kiri dan kanan irigasi sebenarnya sudah memiliki nama dan pemilik sah. Namun, muncul klaim dari pihak luar desa yang tidak memiliki dasar hukum kuat.

    ”Mereka yang mengklaim dari luar desa Luwuk Bunter itu tidak memiliki dokumen yang sah atas kepemilikan lahan di sekitar saluran irigasi. Dokumen saja tidak punya, apalagi perizinan, itu pasti tidak ada,” tegas Riduwan Kesuma, kepada Kanal Independen, Minggu (8/3/2026).

    ​Menurutnya, aktor yang paling diuntungkan dalam konflik ini adalah pihak yang menggunakan orang-orang tertentu untuk melakukan tekanan di lapangan.

    Riduwan melihat secara jelas adanya dukungan perusahaan terhadap oknum-oknum ini demi mendapatkan lahan dengan harga murah.

    ​”Ada orang-orang yang digunakan untuk melakukan surveilans maupun tekanan-tekanan tertentu. Saya lihat secara jelas pihak perusahaan mendukung mereka. Karena, perusahaan menginginkan lahan itu dijual murah, jadi mereka menggunakan berbagai cara melalui orang tertentu,” ungkapnya.

    ​Kondisi ini menyebabkan warga lokal yang memiliki surat sah justru merasa ketakutan.

    ”Ada saudara-saudara kita yang secara sah memiliki lahan tapi karena tekanan, mereka cenderung diam, mengalah, atau terpaksa menerima apa yang dinyatakan oknum tersebut. Ini tidak boleh kita biarkan,” ujarnya.

    ​​Riduwan juga mengkritik pola kerja perusahaan sawit yang dianggap sering menggunakan taktik lempar batu sembunyi tangan.

    Dia menyebut perusahaan cenderung membiarkan kerusuhan terjadi di tingkat bawah sementara mereka tetap berada di posisi aman.

    ”Ilmunya perusahaan sawit itu seperti itu. Mereka pasti cuci tangan. Orang di bawah yang dibikin rusuh dan repot, sementara mereka menunggu hasilnya,” tambahnya.

    ​Meski sempat terjadi pembiaran, Riduwan mengapresiasi gerak cepat aparatur pemerintahan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) setelah masalah ini diviralkan.

    ​Koordinasi intensif telah membuahkan pertemuan pendahuluan di kecamatan serta pengecekan titik GPS di lokasi. Rencananya, tanggal 12 mendatang akan menjadi momen krusial untuk menentukan status lahan melalui metode overlay (tumpang tindih) perizinan yang dimiliki perusahaan.

    ​”Kita tidak akan menyimpang dari aturan. Siapa yang mengklaim harus bisa membuktikan identitas dan surat-menyuratnya. Jika tidak selesai di tingkat bawah, persoalan ini akan kita tarik ke tingkat Kabupaten agar semuanya lebih terang benderang. Intinya, semua mafia tanah ini harus kita sikat,” katanya. (hgn/ign)

  • Jaga Kelancaran Mudik, Pj Sekda Kotim Instruksikan Nakes Siaga Penuh

    Jaga Kelancaran Mudik, Pj Sekda Kotim Instruksikan Nakes Siaga Penuh

    SAMPIT, kanalindependen.id – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur (Kotim), Umar Kaderi, memberikan instruksi tegas kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes) di wilayah Kotim untuk tetap bersiaga penuh selama masa mudik Lebaran 1447 Hijriah.

    Hal ini dilakukan untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu di tengah lonjakan arus mudik.

    ​Umar menegaskan bahwa nakes tidak diperkenankan meninggalkan tempat tugasnya, terutama di fasilitas kesehatan primer.

    ”Seluruh Puskesmas, IGD RSUD dr Murjani Sampit termasuk di posko tertentu sudah kami instruksikan agar tidak meninggalkan tempat. Paling tidak tenaga kesehatan yang bertugas di UGD standby 24 jam,” ujar Umar Kaderi saat diwawancarai usai agenda buka puasa bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) di Jalan Ais Nasution, Jumat (6/3/2026).

    ​Langkah ini diambil mengingat intensitas perjalanan masyarakat yang diprediksi meningkat tajam, sehingga kesiapan Unit Gawat Darurat (UGD) menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

    ”Tadi kami juga sudah melaksanakan rapat lintas sektoral melibatkan Dandim, Polres, KSOP, SOPD terkait membahas kesiapan menghadapi pengamanan mudik Lebaran. Ada delapan posko yang disediakan, seperti di Pelabuhan Sampit, Bandara Haji Asan Sampit, Posko Terminal Patih Rumbih dan posko lain di luar Kota Sampit,” ujarnya.

    Selain itu, Pemkab Kotim juga memperhatikan aspek keselamatan transportasi di titik-titik krusial, termasuk penyediaan posko di Terminal Patih Rumbih yang dilengkapi dengan layanan pemeriksaan kesehatan penumpang bus dan sopir pengemudi yang bertugas.

    Dinkes Kotim juga akan melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis yang melibatkan 10-15 nakes per setiap kegiatan termasuk melibatkan sejumlah nakes yang ditugaskan di setiap pokso pengamanan angkutan mudik Lebaran.

    ”Kita juga akan melakukan cek kesehatan gratis bagi para penumpang sebelum perjalanan menaiki bus dan pemeriksaan tes urine bagi para sopir,” jelasnya.

    Pemeriksaan urine ini bertujuan untuk memastikan para sopir tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkotika yang dapat membahayakan keselamatan penumpang.

    ​Dalam pelaksanaannya, selama posko diaktifkan per 13-30 Maret 2026, tim dari Dinas Kesehatan Kotim akan berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan Polres Kotim untuk mengecek kelayakan personel maupun armada transportasi.

    Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keamanan pangan selama Ramadan, Umar juga menyatakan akan melakukan pengawasan terhadap makanan atau takjil yang dijual di pasar-pasar Ramadan.

    ​Rencana pengawasan ini akan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan ntuk memastikan konsumsi masyarakat tetap aman dengan melakukan pengecekan kandungan bahan berbahaya pada jajanan buka puasa secara berkala.

    “Kami akan koordinasi dengan BPOM. Biasanya BPOM melakukan pengawasan dan pembinaan lapangan melibatkan OPD terkait di kabupaten setiap momen menjelang Lebaran dan Nataru,” tandasnya. (hgn/ign)

  • KSOP Sampit Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran Tahun Ini Naik 12,8 Persen

    KSOP Sampit Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran Tahun Ini Naik 12,8 Persen

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit memprediksi arus mudik melalui jalur laut pada Lebaran 2026 akan mengalami peningkatan sebesar 12,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Estimasi kenaikan ini didorong oleh penambahan jumlah armada kapal yang disiapkan untuk melayani rute Sampit menuju Surabaya dan Semarang.

    ​Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan KSOP Kelas III Sampit, Gusti Muchlis, mengungkapkan, total penumpang yang akan bertolak dari Sampit selama masa arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, diperkirakan mencapai angka 12.000 orang.

    ”Estimasi kami kenaikan jumlah penumpang sekitar 12,8 persen. Jika semua kapal terpenuhi semua sesuai kapasitas, diperkirakan ada sekitar 12.000-an penumpang yang berangkat meninggalkan Sampit,” ujar Gusti Muchlis, usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral membahas kesiapan pengamanan mudik Lebaran di Mapolres Kotim, Jumat (6/3/2026).

    Meskipun posko penyelenggaraan angkutan Lebaran baru resmi dimulai pada 13 Maret hingga 30 Maret 2026, Gusti menyebut bahwa puncak arus mudik sebenarnya sudah mulai terasa.

    Hal itu dilihat berdasarkan data dari operator kapal, tiket keberangkatan untuk tanggal 12, 14, 15 hingga 18 Maret dilaporkan sudah terjual habis.

    ​Kenaikan jumlah penumpang tahun ini juga didukung oleh ketersediaan armada yang lebih banyak dibandingkan tahun lalu, meskipun durasi masa angkutan laut kali ini lebih pendek, yakni hanya 18 hari.

    Sebagai informasi, ada dua penyedia jasa operator kapal yang melayani angkutan penumpang di Pelabuhan Sampit.

    KSOP: Gusti Muchlis Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan KSOP Kelas III Sampit berfoto bersama jajarannya usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolres Kotim, Jumat (6/3/2026).

    PT Dharma Lautan Utama (DLU) menyediakan dua armada yaitu KM Kirana III dan KM Rucitra VI.

    Adapun PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)  yang semula hanya mengoperasikan satu armada yaitu KM Lawit, akan menambah dua armada yaitu KM Leuser dan KM Kelimutu selama masa angkutan mudik Lebaran 2026.

    ”Tahun ini jumlah armadanya lebih banyak, karena ada tambahan dua armada dari Pelni. Untuk sementara tercatat ada 11 call  keberangkatan. Namun, dalam waktu dekat KM Kelimutu akan masuk berlabuh ke Pelabuhan Sampit, sehingga total diperkirakan ada 13 call yang disediakan dua operator kapal selama masa angkutan Lebaran tahun ini,” ujarnya.

    Muchlis menambahkan, sebelum memasuki masa angkutan Lebaran, pihaknya telah melakukan persiapan ​dengan memastikan seluruh armada dalam kondisi aman dan siap berlayar melayani penumpang.”Persiapan menghadapi musim mudik Lebaran sudah kami lakukan diawali dengan melalukan proses uji petik (ramp check) yang telah selesai dilaksanakan pada akhir Februari. Ramp check ini dilakukan untuk memastikan aspek kelaikan laut terpenuhi bagi seluruh kapal yang melayari rute Sampit menuju Surabaya dan Semarang,” katanya. (hgn/ign)

  • Pelindo Sampit Siapkan Zona Penurunan Penumpang, Terminal Akan Didesain Ulang

    Pelindo Sampit Siapkan Zona Penurunan Penumpang, Terminal Akan Didesain Ulang

    SAMPIT, kanalindependen.id – PT Pelindo Regional 3 Sampit merancang pembenahan fasilitas dengan desain ulang area Terminal Penumpang di Pelabuhan Sampit. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa transportasi laut.

    Salah satu langkah strategis yang diambil dalam waktu dekat adalah penyediaan buffer area atau zona penurunan penumpang (drop zone) baru dengan memanfaatkan lahan Pelindo (eks-Kantor Bea Cukai Sampit) yang berlokasi di sisi utara atau samping kanan Terminal Penumpang Jalan Usman Harun.

    ​Junior Manager Pelayanan Terminal Pelindo Regional 3 Sampit, Tri Purbo Waluyojati, menjelaskan, selama ini proses penurunan penumpang (drop zone) dilakukan tepat di depan pintu masuk terminal, yang kerap memicu penumpukan kendaraan.

    ”Kami sedang menyiapkan lahan eks-Bea Cukai seluas kurang lebih 1.000 meter persegi untuk difungsikan sebagai buffer area atau drop zone. Targetnya, minggu depan fasilitas ini sudah mulai difungsikan,” kata Tri Purbo Waluyojati saat diwawancarai awak media, di Dermaga Pelabuhan Sampit, Sabtu (7/3/2026).

    ​Area baru ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 40 hingga 50 kendaraan roda empat dan sekitar 100 kendaraan roda dua. Dengan adanya fasilitas ini, area depan terminal penumpang akan disterilkan dari parkir kendaraan demi alasan keselamatan (safety) dan kerapian, terutama saat menghadapi puncak arus penumpang (peak season) seperti arus mudik Lebaran dan Nataru.

    ”Area ini sudah kami siapkan sejak akhir Januari 2026 lalu, dengan melakukan pemangkasan pohon yang mengganggu dan penimbunan urukan tanah, karena lahan eks Bea Cukai Sampit ini sudah lebih dari 20 tahun ditutup seng biru dan tidak difungsikan,” katanya.

    ​Meskipun ada perubahan lokasi penurunan penumpang, Tri menegaskan, alur pemeriksaan atau check-in tetap berjalan seperti biasa.

    ”Untuk sementara, fasilitas buffer area ini kami gratiskan demi kelancaran pelayanan dan area depan terminal penumpang diberi pembatas sehingga steril dari kendaraan. Rencana ke depan, area terminal penumpang akan difungsikan sebagai ruang tunggu penumpang,” tambahnya.

    ​Selain pembenahan area parkir, Pelindo juga tengah mempersiapkan rencana besar (redesign) terminal penumpang yang dijadwalkan masuk tahap pelaksanaan atau rehab berat pada tahun 2027.

    ”Tujuan utama redesign ini untuk menambah kapasitas terminal. Saat ini kapasitasnya hanya 800 orang, dan akan kita tingkatkan minimal menjadi 1.200 orang. Bahkan, jika melihat kondisi peak season seperti Idulfitri yang bisa mencapai 1.500 penumpang, karena itu kami akan menyesuaikan desainnya agar bisa lebih maksimal,” jelas Tri.

    ​Proses desain saat ini sedang dikerjakan konsultan. Opsinya meliputi perubahan konstruksi bangunan secara menyeluruh atau memaksimalkan struktur yang ada dengan merombak tata letak interior, termasuk “makeover” kantor pelayanan yang juga akan dipercantik.

    ”Melihat kesiapan anggaran dari Pelindo Pusat, sepertinya opsi redesign tetap mempertahankan eksisting yang ada, hanya merubah layout agar dapat kapasitas ruang tunggu penumpang lebih maksimal,” ujarnya.

    ​Terkait fasilitas ruang tunggu saat ini, Tri mengakui bahwa meskipun ada lantai 2 yang bisa digunakan, banyak penumpang yang enggan naik karena faktor kenyamanan.

    Saat ini tersedia sekitar 550 kursi tunggu dari kapasitas maksimal 800 orang. Sebagian area sebelumnya dialihkan menjadi zona khusus, seperti smoking area.

    Selain itu, di terminal juga terdapat 10 unit kios berukuran 2 x 2 meter yang menjual makanan ringan bagi penumpang.

    Lebih lanjut Tri mengatakan, Pelindo berencana mengintegrasikan alur keberangkatan dan kedatangan (debarkasi) dalam satu pintu di terminal penumpang.

    Saat ini, penumpang yang baru datang masih diarahkan melalui terminal milik Dinas Perhubungan (Dishub).

    ”Ke depannya, desain jangka panjangnya nanti, keberangkatan, dan kedatangan akan satu pintu melalui terminal Pelindo, mirip dengan sistem di bandara. Jadi semuanya lebih teratur dalam satu area pelayanan,” katanya. (hgn/ign)

  • KM Kirana III Kembali Beroperasi usai Docking, DLU Siap Layani Angkutan Mudik Lebaran

    KM Kirana III Kembali Beroperasi usai Docking, DLU Siap Layani Angkutan Mudik Lebaran

    SAMPIT, kanalindependen.id – Setelah menyelesaikan proses docking atau perawatan rutin di galangan kapal, KM Kirana III milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) kembali beroperasi melayani penumpang, rute Sampit-Surabaya.

    Kehadiran kapal ini diharapkan memperkuat layanan angkutan laut menjelang arus mudik Lebaran 2026.

    ”Docking kapal sudah selesai. Kemarin KM Kirana III kembali beroperasi dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan membawa 29 penumpang. Kapal melanjutkan pelayaran menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan mengangkut 592 penumpang dan 20 unit kendaraan campuran,” kata Kacung Muhadi, Manager PT DLU Cabang Sampit, saat diwawancara usai melepas keberangkatan KM Kirana III di Dermaga Pelabuhan Sampit, Sabtu (7/3/2026).

    Kembali operasionalnya KM Kirana III membuat DLU bisa lebih maksimal melayani penumpang. Terutama selama masa angkutan arus mudik dan arus balik Lebaran yang umumnya selalu mengalami lonjakan.

    Selama masa angkutan Lebaran 2026, DLU menyediakan dua armada, yakni KM Kirana III berkapasitas 598 penumpang rute Sampit-Surabaya dan KM Rucitra VI berkapasitas 372 penumpang yang melayani rute Sampit-Semarang.

    ”Kami juga sudah usulkan dispensasi penambahan kapasitas penumpang ke KSOP, Insya Allah minggu depan di tanggal 15 Maret ada dua kapal DLU yang diberangkatkan dengan penambahan penumpang sesuai ketentuan dispensasi yang disetujui,” katanya.

    Namun, pihaknya masih menunggu keputusan resmi terkait jumlah penambahan kapasitas penumpang tersebut.

    ”Penambahannya berapa, masih belum tahu. Kami masih menunggu dispensasi. Kalau sudah dapat dispensasi, sistem penjualan tiket kapal bisa kembali kami buka, sehingga penumpang yang kehabisan tiket bisa terlayani,” ujarnya.

    Sebelumnya, PT DLU juga telah merilis jadwal terbaru rute Sampit-Surabaya untuk keberangkatan arus mudik Lebaran di tanggal 2 Maret, 7 Maret, 11 Maret, 15 Maret, 19 Maret.

    Kemudian, arus balik Lebaran kapal dijadwalkan berangkat 27 Maret, 31 Maret, 4 April, 8 April, 12 April, 16 April dan 20 April 2026.

    Untuk perjalanan kapal rute Sampit-Semarang dijadwalkan berangkat di tanggal 6 Maret, 11 Maret, 15 Maret, 18 Maret. Dan, untuk masa arus balik Lebaran dijadwalkan berangkat pada 28 Maret, 1 April, 6 April, 10 April dan 14 April 2026.

    ”Selama masa angkutan Lebaran DLU menjadwalkan 8 call keberangkatan, yang terbagi atas 4 kali keberangkatan menuju Semarang dan 4 kali keberangkatan menuju Surabaya. Sedangkan untuk arus balik, telah disiapkan sebanyak 3 kali keberangkatan,” ujarnya.

    Dia memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada pertengahan Maret 2026. Berdasarkan data penjualan, tiket untuk keberangkatan tanggal 15 Maret terpantau sudah habis terjual. Pada tanggal itu juga dijadwalkan dua kapal berangkat di hari yang sama dengan waktu berdekatan.

    Keberangkatan KM Kirana III rute Sampit-Surabaya dijadwalkan pukul 12.00 WIB dan keberangkatan KM Rucitra VI rute Sampit-Semarang pukul 14.00 WIB.

    ”Sampai dengan keberangkatan 7 Maret ini, belum ada peningkatan signifikan dari periode sebelumnya,  peningkatannya hanya sedikit sekitar 3 persen,” katanya.

    Pihaknya juga telah mengantisipasi apabila terjadi perubahan cuaca, dengan berkoordinasi dengan BMKG.

    ”BMKG selalu mengeluarkan prakiraan cuaca untuk keamanan pelayaran kapal. Kendala yang kami khawatirkan itu hanya kondisi pasang surut air. Kita berharap tidak ada penundaan keberangkatan. Semua penumpang bisa terlayani tepat waktu sesuai jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan,” katanya. (hgn/ign)

  • Anggaran Pendidikan Tercekik Efisiensi, 342 Murid di Kotim Berbagi Satu Toilet

    Anggaran Pendidikan Tercekik Efisiensi, 342 Murid di Kotim Berbagi Satu Toilet

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dunia pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur disuguhkan fakta pahit. Sebuah sekolah dasar di daerah pemilihan IV hanya memiliki satu toilet untuk 342 murid yang tercatat menempuh pendidikan di sekolah itu.

    Fakta itu sebelumnya juga mengemuka dalam laporan sejumlah media lokal. Dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses, anggota DPRD Kotim Dapil IV, Langkap, kembali mengangkat temuan itu sebagai persoalan yang tidak bisa lagi dianggap remeh.

    ”Bayangkan, satu sekolah dengan 342 siswa hanya memiliki satu kamar mandi. Ini tentu sangat tidak memadai,” ujar Langkap, baru-baru ini.

    Langkap tak menyebut secara terbuka nama dan lokasi pasti sekolah tersebut. Dia hanya menjelaskan bahwa sekolah itu berada di salah satu kecamatan di Dapil IV, yakni Kotabesi, Cempaga, Cempaga Hulu, atau Telawang.

    Menurutnya, persoalan itu muncul langsung dari pengaduan masyarakat yang ia temui di lapangan. Idealnya, satu toilet digunakan sekitar 16 – 20 siswa agar tetap layak dan nyaman.

    Jika ditarik ke kerangka aturan nasional, kondisi itu melenceng dari standar minimal pemerintah.

    Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan menyebutkan, setiap SD sedikitnya harus memiliki satu jamban untuk setiap 60 peserta didik laki-laki, satu jamban untuk setiap 50 peserta didik perempuan, serta satu jamban untuk guru, dengan minimal tiga unit jamban di setiap sekolah.

    Artinya, dengan ratusan murid hanya dilayani satu toilet, sekolah yang disorot Langkap jelas berada di luar batas kewajaran dan melanggar standar yang sudah ditetapkan negara.

    Pada forum resmi DPRD, Langkap tidak hanya membawa persoalan toilet. Dalam rangkaian reses di empat kecamatan, yakni Cempaga, Kotabesi, Telawang, dan Cempaga Hulu, dia juga menerima berbagai keluhan lain soal kondisi fisik sekolah, mulai atap yang bocor hingga plafon rusak.

    Dari Kecamatan Cempaga tercatat 34 usulan, sementara dari Kotabesi ada 65 usulan. Tema besarnya sama, kebutuhan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum terpenuhi dengan baik.​

    Selain soal pendidikan, lanjut Langkap, warga juga mengeluhkan pembangunan jalan yang dinilai tidak tepat waktu. Sejumlah penimbunan jalan dilakukan pada akhir Desember, saat musim hujan mulai intens. Akibatnya, tanah timbunan tak mampu bertahan dan jalan kembali rusak tergerus air.

    Pola demikian dinilai menunjukkan perencanaan pembangunan masih belum sepenuhnya berpijak pada kondisi lapangan dan kebutuhan riil masyarakat.

    ”Ini benar-benar pengaduan nyata dari masyarakat di daerah pemilihan kami,” ujar Langkap.

    Dia mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait mengevaluasi pola pelaksanaan pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan layanan dasar seperti sekolah dan jalan.

    Menurutnya, aspirasi yang muncul dalam reses harus dijadikan bahan pembelajaran bersama, agar perencanaan ke depan lebih terarah, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah, Pemkab Kotim sebenarnya telah menempatkan pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan infrastruktur, sebagai salah satu prioritas pembangunan.

    Pada kasus 342 murid yang hanya memiliki satu toilet, menunjukkan bahwa di level implementasi masih ada titik-titik krusial yang luput dari perhatian, terutama di sekolah-sekolah di wilayah luar kota.

    Fasilitas sekolah yang memprihatinkan itu jadi tantangan serius bagi Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur yang sedang menghadapi tekanan di sektor anggaran.

    Pagu Disdik Kotim tahun ini yang semula sekitar Rp696,6 miliar dipangkas lebih dari Rp90 miliar sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat yang berdampak ke daerah.

    Kepala Disdik Kotim, Yolanda Lonita Fenisia, sebelumnya mengatakan, pemangkasan mengurangi ruang gerak program, termasuk rencana revitalisasi sarana dan prasarana puluhan sekolah yang selama ini mengandalkan dukungan pendanaan dari pusat.

    Yolanda menyebut, Disdik telah mengusulkan program revitalisasi untuk 69 SD dan 20 SMP di Kotim ke pemerintah pusat. Terutama untuk sekolah-sekolah yang masuk kategori kerusakan sedang hingga berat berdasarkan data Dapodik dan masukan reses DPRD.

    Usulan itu saat ini masih dalam tahap verifikasi kementerian. Apabila tidak seluruhnya disetujui, sejumlah sekolah terancam harus lebih lama bertahan dengan bangunan rusak dan fasilitas pendukung yang minim.

    Penjelasan Disdik yang dikutip dari sejumlah pemberitaan sebelumnya menunjukkan persoalan ini tidak berdiri sendiri.

    Efisiensi anggaran dan ketergantungan pada program revitalisasi dari pemerintah pusat, membuat perbaikan fasilitas sekolah berpotensi tertunda lebih lama. Jika usulan revitalisasi tidak seluruhnya disetujui, murid-murid di sekolah tersebut berisiko lebih lama bertahan dengan kondisi sanitasi yang tidak layak. (ign)

  • Terapkan Tarif Tuslah, Puncak Arus Mudik Pelabuhan Sampit Diprediksi 15 dan 19 Maret 2026

    Terapkan Tarif Tuslah, Puncak Arus Mudik Pelabuhan Sampit Diprediksi 15 dan 19 Maret 2026

    SAMPIT, kanalindependen.id – PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Sampit menerapkan tarif tuslah (penambahan biaya di luar tarif normal) secara bertahap hingga menjelang Lebaran 1447 Hijriah.

    Pemberlakuan tarif tuslah selain untuk menutupi lonjakan biaya operasional, juga untuk mendorong masyarakat melakukan mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang.

    ”Saat ini sudah masuk tahap empat, terhitung periode 27 Februari -10 Maret dengan penyesuaian tarif naik 20 persen dan pada tahap lima periode 11-19 Maret tarif tiket kapal naik 40 persen dari harga normal,” kata Kacung Muhadi, Manager PT DLU Cabang Sampit saat diwawancarai di Dermaga Pelabuhan Sampit, Jumat (6/3/2026)

    Di tahap sebelumnya, DLU juga menawarkan program diskon tarif 20 persen terhitung 20 Januari – 8 Februari 2026 dan diskon tarif 15 persen dari periode 20-26 Februari 2026.

    Tarif normal untuk rute Sampit-Surabaya dikenakan seharga Rp 325.000 dan tarif tiket rute Sampit-Semarang seharga Rp 300.000.

    Dari pantauan Kanal Independen, pergerakan penumpang rute Sampit–Semarang yang dijadwalkan berangkat pukul 17.00 WIB terpantau ramai namun masih lancar.

    Masih belum terlihat lonjakan penumpang, dikarenakan belum memasuki arus mudik Lebaran.

    ”KM Dharma Rucitra VI pada perjalanan sebelumnya menurunkan sekitar 200 penumpang dan pada sore ini yang berangkat berjumlah 349 penumpang beserta 15 unit kendaraan campuran,” katanya.

    Selama masa angkutan Lebaran, DLU menyediakan dua armada KM Kirana III berkapasitas 598 penumpang rute Sampit-Surabaya dan KM Rucitra VI berkapasitas 372 penumpang yang melayani rute Sampit-Semarang.

    ”Selama masa angkutan Lebaran DLU menjadwalkan 8 call keberangkatan, yang terbagi atas 4 kali keberangkatan menuju Semarang dan 4 kali keberangkatan menuju Surabaya. Sedangkan untuk arus balik, telah disiapkan sebanyak 3 kali keberangkatan,” ujarnya.

    ​Kacung memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada pertengahan Maret 2026. Berdasarkan data penjualan, tiket untuk keberangkatan tanggal 15 Maret terpantau sudah habis terjual.

    Pada 15 Maret 2026 juga dijadwalkan dua kapal berangkat dihari yang sama dan di waktu yang berdekatan. Keberangkatan KM Kirana III rute Sampit-Surabaya dijadwalkan jam 12.00 WIB dan keberangkatan KM Rucitra VI rute Sampit-Semarang dijadwalkan jam 14.00 WIB.

    “Penjualan tiket masih tersedia untuk trip keberangkatan 18 Maret tujuan ke Semarang dan 19 Maret tujuan Surabaya, masyarakat Kotim yang ingin mudik bisa datang langsung ke loket kantor DLU di Jalan Ayani atau memesan melalui aplikasi resmi DLU,” tandasnya. (hgn/ign)