Kategori: Kalteng

  • Akomodir Pemudik Kehabisan Tiket, NAM Air Sediakan Extra Flight Sampit–Surabaya H+1 Lebaran

    Akomodir Pemudik Kehabisan Tiket, NAM Air Sediakan Extra Flight Sampit–Surabaya H+1 Lebaran

    SAMPIT, kanalindependen.id – Maskapai NAM Air menyiapkan penerbangan tambahan (extra flight) rute Sampit–Surabaya pada H+1 Lebaran 2026 untuk mengakomodasi tingginya permintaan tiket mudik.

    Bahkan, sejak jauh hari sebelum Lebaran 1447 Hijriah, tiket arus mudik rute menuju Sampit dan Semarang sudah habis terjual sejak H-15 hingga hari Lebaran.

    Station Manager NAM Air Sampit Julianto Anggi mengatakan dari tiga rute penerbangan yang disediakan NAM Air di Bandar Udara (Bandara) Haji Asan Sampit sebagian besar sudah full seat.

    ”Jadwal penerbangan rute Sampit-Surabaya dan Sampit-Semarang sudah habis terjual sejak Januari 2026 terhitung H-15 sampai hari H Lebaran sudah full seat. Sementara, rute Sampit-Jakarta terhitung 12 Maret sampai 20 Maret hari H Lebaran juga sudah full seat. Untuk tanggal keberangkatan lainnya tiket masih tersedia,” kata Julianto Anggi, Kamis (5/3/2026).

    Dalam kesempatan sebelumnya, NAM Air telah mengumumkan pada masa angkutan Lebaran 1447 Hijriah, pihaknya tidak menambah layanan extra flight.

    Namun, baru-baru ini diinformasikan, adanya penambahan extra flight khususnya penerbangan rute Sampit-Surabaya pada periode 21 Maret 2026 atau H+1 Lebaran.

    “Ada pembaruan informasi untuk layanan extra flight dijadwalkan pada 21 Maret 2026 tetapi hanya rute SMQ-SUB dan SUB-SMQ. Tujuannya untuk mengakomodir masyarakat yang hendak mudik namun telah kehabisan tiket,” ujarnya.

    Penambahan jam terbang untuk layanan rute Sampit-Surabaya ini juga untuk menjawab permintaan masyarakat yang cukup tinggi pada rute tersebut.

    Sebagai informasi, sejak tahun 2025, NAM Air juga telah memaksimalkan kapasitas jumlah angkutan penumpang pesawat. Kapasitas pesawat yang sebelumnya sekitar 120 kursi, kini ditingkatkan menjadi 137 kursi termasuk kursi untuk kru.

    ”Kami tidak menyediakan kursi kelas bisnis, sehingga seat bertambah menjadi 137 seat termasuk kursi untuk kru pesawat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Anggi juga memastikan harga tiket pesawat tidak mengalami kenaikan harga, justru pada periode tertentu akan mengalami penurunan harga.

    ”Tidak ada kenaikan harga, yang ada harga tiket justru mengalami penurunan pada periode penerbangan 14-29 Maret 2026,” kata Julianto Anggi.

    Harga normal rute Sampit – Jakarta yang semula Rp1.466.263 turun menjadi Rp1.217.330, rute Sampit-Surabaya yang semula Rp1.195.939 turun menjadi Rp991.500 dan rute Sampit-Semarang yang semula Rp1.249.780 turun harga menjadi Rp1.036.480.

    Sementara itu, terkait jadwal keberangkatan tak mengalami perubahan jadwal. Untuk rute Sampit (SMQ) – Jakarta (CGK) dijadwalkan setiap hari. Pada Senin, Rabu, Jumat, Minggu keberangkatan jam 11.55 WIB, Kamis keberangkatan jam 16.05 dan Selasa, Sabtu dijadwalkan berangkat jam 08.05 WIB.

    Rute Sampit (SMQ) – Surabaya (SUB) dijadwalkan lima kali seminggu pada Senin, Rabu, Kamis, Jumat dan Minggu dengan jadwal keberangkatan jam 08.05 WIB.

    ”Jadwal penerbangan masih sama seperti biasanya. Untuk rute Sampit (SMQ) – Semarang (SRG) hanya dijadwalkan tiga kali penerbangan dalam seminggu pada Selasa, Kamis Sabtu jam 10.45 WIB,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Empat Dapur MBG di Kotim Layani 11 Ribu Siswa hingga Ibu Hamil, Pemkab Siapkan Perluasan hingga Wilayah 3T

    Empat Dapur MBG di Kotim Layani 11 Ribu Siswa hingga Ibu Hamil, Pemkab Siapkan Perluasan hingga Wilayah 3T

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, terus diperluas.

    Hingga 24 Februari 2026 lalu, empat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani lebih dari 11 ribu penerima manfaat.

    Sejumlah dapur tambahan tengah disiapkan, termasuk di wilayah terpencil atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, mengatakan program MBG menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

    Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan, pertumbuhan anak, serta mendukung konsentrasi belajar di sekolah.

    ”Program ini kami harapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi generasi muda dan kelompok rentan di daerah,” kata Umar Kaderi, Pj Sekda Kotim, Jumat (6/3/2026).

    Plt Sekda Kotim Umar Kaderi.

    Umar menjelaskan, keempat dapur SPPG yang telah beroperasi di Kotim, letaknya berada di  Kelurahan Mentawa Baru Hilir dan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    Kemudian, di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, serta Kecamatan Parenggean.

    ”Masih ada dua dapur lainnya yang sedang dalam tahap persiapan operasional, yakni SPPG Baamang di Kelurahan Baamang Barat serta SPPG Cempaga Hulu di Desa Pelantaran. Kedua dapur ini merupakan SPPG yang berada di bawah dukungan Polri dan direncanakan segera beroperasi dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Pemkab Kotim juga memperluas jangkauan program MBG hingga wilayah terpencil. Saat ini Kotim telah memiliki dua SPPG kategori daerah 3T yang berada di Kecamatan Antang Kalang dan Kecamatan Telaga Antang.

    ”Saat ini yang tengah berlangsung proses pembangunan satu dapur SPPG 3T tambahan yang berlokasi di Desa Tumbang Ramei, Kecamatan Antang Kalang,” ujarnya.

    Dari sisi penerima manfaat, jumlah warga yang telah dilayani melalui program MBG di Kotim mencapai lebih dari 11.000 orang. Mereka terdiri dari siswa sekolah, tenaga pendidik dan nonkependidikan, santri pondok pesantren, serta kelompok 3B yaitu ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita.

    Laman: 1 2

  • Menepis Jerat Seumur Hidup, Terdakwa Tragedi Pembunuhan Tualan Hulu ”Serang” Konstruksi Pembunuhan Berencana

    Menepis Jerat Seumur Hidup, Terdakwa Tragedi Pembunuhan Tualan Hulu ”Serang” Konstruksi Pembunuhan Berencana

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jasmon alias Awo menolak pasrah pada tuntutan penjara seumur hidup yang menjeratnya. Nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan di Pengadilan Negeri Sampit menjadi serangan balik untuk meruntuhkan konstruksi Pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana yang disusun jaksa.

    Parlin Silitonga, penasihat hukum terdakwa, menguliti satu demi satu unsur dakwaan yang dianggapnya kehilangan pijakan fakta. Fokusnya membuktikan bahwa tidak ada elemen “rencana terlebih dahulu” dalam peristiwa maut tersebut.

    ”Fakta persidangan tidak menunjukkan adanya proses berpikir tenang, niat yang telah difinalisasi, maupun tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk merencanakan pembunuhan,” tegas Parlin saat membacakan pembelaan, Rabu (5/3/2026).

    Konstruksi hukum Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan “rencana” sebagai pembeda kasta hukuman. Tanpa adanya tenggang waktu bagi pelaku untuk berpikir tenang, tuduhan pembunuhan berencana seharusnya gugur.

    Parlin menegaskan, peristiwa di Jalan Desa Merah, Kecamatan Tualan Hulu pada 3 Oktober 2025 lalu, murni sebuah ledakan emosi.

    Kematian korban, menurut pembelaan, terjadi akibat perselisihan yang memuncak seketika di lokasi.

    ”Peristiwa yang menewaskan korban lebih merupakan kejadian spontan akibat emosi yang memuncak saat terjadi pertengkaran di lokasi kejadian,” ujar Parlin.

    Argumen ini memposisikan perkara Jasmon lebih tepat masuk dalam kualifikasi pembunuhan biasa, bukan eksekusi yang dirancang.

    Fakta Alat: Tali Putih dan Papan, Bukan Persiapan

    Titik sengketa paling tajam dalam persidangan ini berpusat pada perbedaan antara tali biru dan tali putih. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya membangun narasi bahwa Jasmon telah menyiapkan seutas tali biru dari rumah, sebuah indikasi kuat adanya perencanaan.

    Namun, fakta yang terungkap di meja hijau justru mematahkan klaim tersebut.

    Dalam pledoi, Parlin juga menyoroti barang bukti berupa tali biru yang disebut dibawa terdakwa dari rumah.

    Laman: 1 2

  • 159 Personel Gabungan Amankan Arus Mudik Lebaran, Delapan Posko Disiagakan

    159 Personel Gabungan Amankan Arus Mudik Lebaran, Delapan Posko Disiagakan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kepolisian Resor Kotawaringin Timur (Polres Kotim) untuk mengamankan arus mudik Lebaran melalui Operasi Ketupat Telabang 2026.

    Persiapan tersebut dimatangkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang melibatkan jajaran TNI, Pemerintah Daerah, serta instansi terkait di Aula Polres Kotim, Jumat (6/3/2026).

    Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain mengatakan pola pengamanan Lebaran tahun ini diperluas.

    Tidak hanya terpaku pada kelancaran mobilitas pemudik, namun juga menjamin kekhusyukan ibadah umat Muslim selama Ramadan, pelaksanaan salat Id, hingga pengawalan ketat arus mudik dan balik.

    ”Operasi ketupat tahun ini tidak hanya sekadar mengatur lalu lintas pemudik. Paradigmanya berubah. Bagaimana menjaga kekhusyukan umat Muslim, dalam menjalankan ibadah tarawih selama Ramadan hingga Lebaran termasuk pengamanan arus mudik arus balik,” ujar Resky usai rapat koordinasi.

    Guna menopang kelancaran operasi, Polres Kotim menyiagakan delapan titik posko yang akan diaktifkan mulai 13 hingga 30 Maret 2026, selaras dengan instruksi Kementerian Perhubungan.

    Kekuatan posko tersebut terbagi menjadi dua pos terpadu, satu pos pelayanan, dan lima pos pengamanan. Sejumlah titik vital seperti Pelabuhan Sampit, Bandara Haji Asan, dan Terminal Patih Rumbih dipastikan masuk dalam jangkauan pengawasan intensif.

    ”Kami akan menyiagakan dua pos terpadu, satu pos pelayanan, dan lima pos pengamanan termasuk posko di Pelabuhan Sampit, Bandara Haji Asan, dan Terminal Patih Rumbih,” katanya.

    Dalam mengawal dinamika arus Lebaran, sebanyak 159 personel gabungan diterjunkan. Kekuatan ini mencakup personel Polri yang diperkuat dukungan TNI, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan dengan komposisi yang disesuaikan menurut kebutuhan di lapangan.

    “Menjelang H-2 Lebaran, kita juga akan melakukan operasi ke sejumlah pasar sebagai bentuk pengawasan dan monitoring terhadap kelangkaan dan pasokan pangan serta kemungkinan kenaikan harga menjelang Lebaran,” imbuhnya.

    Selain aspek keamanan fisik, Polres Kotim telah memetakan titik rawan kecelakaan lalu lintas, kemacetan, hingga potensi gangguan Kamtibmas di berbagai objek vital. Perhatian khusus juga diarahkan pada lokasi wisata serta antisipasi anomali cuaca merujuk pada prakiraan BMKG.

    “Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektoral yang kuat. Bismillah, Insya Allah kita dapat melaksanakan kegiatan operasi ketupat selama masa arus mudik hingga arus balik Lebaran dengan lancar,” kata Resky. (hgn/ign)

  • Pantang Menyerah Pertahankan Lahan, Peringatkan Potensi Konflik Besar di Danau Lentang

    Pantang Menyerah Pertahankan Lahan, Peringatkan Potensi Konflik Besar di Danau Lentang

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bertahun-tahun Hendrik merawat ladangnya di kawasan Irigasi Danau Lentang, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dia membeli sebagian lahan itu dengan uangnya sendiri, kemudian menanam, memelihara, hingga hasilnya bisa dipetik.

    Sampai pada 2026, alat berat PT Borneo Sawit Perdana (BSP) datang dan menggusur semua yang telah ia bangun.

    ”PT BSP masuk membawa alat berat dan menggusur tanaman saya. Menurut versi mereka, lahan itu sudah dibeli dari Tobing dan kawan-kawan,” kata Hendrik, warga Desa Luwuk Bunter, Jumat (6/3/2026).

    Bagi Hendrik, yang lebih menyakitkan bukan hanya tanaman yang rata dengan tanah. Dia dituduh sebagai pihak yang mengklaim lahan milik orang lain.

    Padahal, dirinya bersama warga lain, seperti Apolo, justru merupakan pihak yang paling lama menguasai dan mengelola tanah tersebut.

    Hendrik membantah keras tudingan itu. Menurutnya, dasar klaim yang digunakan kelompok Tobing untuk kemudian menjual lahan kepada PT BSP hanya bertumpu pada satu alasan, batas wilayah administrasi desa.

    Lahan yang dia kelola diklaim masuk wilayah administrasi Desa Sungai Paring, bukan Desa Luwuk Bunter tempat ia bermukim.

    ”Batas wilayah administrasi desa tidak bisa dijadikan alasan menggugurkan hak kepemilikan seseorang,” tegasnya.

    Dia mempertanyakan logika yang dipakai dalam klaim tersebut. Bagaimana mungkin, katanya, hak seseorang atas tanah yang telah lama dikelola bisa gugur hanya karena perubahan atau penetapan batas administrasi desa.

    ”Apabila hanya karena perubahan atau penetapan wilayah administrasi, lalu hak orang bisa hilang begitu saja, tentu itu tidak masuk akal. Kami sudah ada di situ jauh sebelum batas administrasi itu ditetapkan. Kalau pakai logika mereka, rusak kehidupan sosial, karena kami bisa saja ambil paksa tanah orang di desa kami secara cuma-cuma,” ujarnya.

    Laman: 1 2

  • Ungkap Akar Konflik Lahan di Irigasi Danau Lentang, Tak Selesai Jika Syarat Ini Tak Dipatuhi

    Ungkap Akar Konflik Lahan di Irigasi Danau Lentang, Tak Selesai Jika Syarat Ini Tak Dipatuhi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pengamat politik dan kebijakan publik di Kabupaten Kotawaringin Timur, Riduwan Kesuma, menilai konflik lahan di kawasan Irigasi Danau Lentang, Kecamatan Cempaga, tidak akan pernah selesai tanpa itikad baik dan transparansi dari seluruh pihak yang terlibat.

    ”Penyelesaian konflik ini hanya mungkin terjadi jika semua pihak mau jujur dan terbuka dengan bukti kepemilikan yang sah. Termasuk PT Borneo Sawit Perdana (BSP), yang harus menunjukkan dokumen HGU-nya. Kalau itu tidak dilakukan, jangan harap masalah ini selesai,” tegas Riduwan yang mengikuti pengecekan lapangan bersama jajaran Pemkab Kotim, Kamis (5/3/2026).

    Dia menyoroti bahwa inti persoalan berada pada klaim sepihak oleh sebagian warga Desa Sungai Paring yang mengaku memiliki lahan di kawasan tersebut, sementara warga Desa Luwuk Bunter menyatakan lahan itu milik mereka.

    Riduwan menduga, dalam proses pembebasan lahan masyarakat, ada dukungan tidak langsung dari oknum perusahaan terhadap klaim yang tidak disertai dasar hukum kuat.

    ”Transparansi dokumen itu kunci. Baik warga maupun perusahaan sama-sama harus mau membuka bukti kepemilikan yang sah, apakah berupa surat tanah, dasar jual beli, atau izin resmi,” ujarnya.

    Sebelumnya, lokasi sengketa lahan di wilayah tersebut kembali diperiksa dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan objek lahan yang dipersoalkan sekaligus melihat apakah areal tersebut sudah digarap perusahaan.

    Pada titik yang dicek, terlihat hamparan lahan, sebagian sudah ditanami bibit kelapa sawit berusia kurang dari satu bulan.

    Lahan itu berdampingan langsung dengan kebun milik PT BSP. Pada objek yang disengketakan terdapat pula saluran irigasi sekunder yang membentang dari arah timur ke barat dan bermuara ke saluran primer.

    Saluran ini tampak tidak terawat dan di beberapa bagian tertutup alat berat perusahaan yang sebelumnya digunakan menggarap lahan yang didominasi gambut tebal.

    Laman: 1 2

  • Deru Mesin dan Sertifikat Istri, Jejak Senyap Pencucian Uang Sang Bandar Sabu Sampit

    Deru Mesin dan Sertifikat Istri, Jejak Senyap Pencucian Uang Sang Bandar Sabu Sampit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sapuan warna merah muda pada lambung speedboat bertuliskan ”Banana Big Dhani” itu tampak mencolok. Dibeli tunai senilai Rp25 juta pada Maret 2025.

    Perahu cepat itu tak melaju sendiri. Ada mesin Yamaha Enduro 40 HP seharga Rp20 juta yang sudah dipasang sejak 2022.

    Lembar dakwaan nomor P-29 di Pengadilan Negeri Sampit kini mengubah fungsi kemudi aset tersebut.

    Jaksa membidiknya sebagai noktah dalam daftar panjang harta hasil perputaran kristal putih milik Said Muhammad Aulia.

    Said Muhammad Aulia Bin Said Usman Muhammad (Alm) kini menyandang status terdakwa pada usia 42 tahun.

    Pria yang beralamat di Jalan Baamang Hulu 1 ini mencantumkan profesi “karyawan swasta” dalam identitas resminya. Catatan jaksa mengungkap realitas yang jauh berbeda.

    Said berhenti menjadi tenaga pemasar mobil Suzuki sejak 2015 dan terkatung-katung tanpa pekerjaan tetap.

    Sejak Desember 2019, tak ada sumber nafkah lain yang menghidupinya selain dari laba gelap transaksi sabu dan pil ekstasi.

    Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menyematkan catatan khusus dalam berkas penahanannya. ”Tidak dilakukan penahanan, ditahan di perkara lain”.

    Persidangan ini memang mengarah pada hal yang lebih dalam dari kepemilikan paket sabu semata.

    Fokus utama bergeser pada upaya penegak hukum membedah aliran uang serta mengejar aset-aset yang diduga kuat merupakan metamorfosis dari bisnis haram yang ia geluti selama bertahun-tahun.

    Sergapan Senyap Dusun Trobos, Runtuhnya Dominasi Sang Bandar

    Jaksa Penuntut Umum Galang Nugrahaning Tunggal menyusun rangkaian peristiwa yang bermula dari sebuah pencegatan di Kecamatan Cempaga Hulu.

    Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah meringkus Said tepat pukul 11.00 WIB, Rabu, 23 April 2025, saat ia melintas di Jalan Dusun Trobos, Desa Bukit Raya. Lokasi sunyi itu menjadi saksi bisu runtuhnya pelarian Said.

    Penggeledahan menyasar satu unit Suzuki Jimny Jip built up kuning muda metalik dengan nomor polisi KH 1662 LD yang dikemudikan Said.

    Hasilnya mengejutkan. Petugas menemukan 41 paket sabu dengan berat bersih mencapai 482,27 gram. Tak berhenti di situ, sepuluh butir pil biru seberat 3,54 gram serta tiga butir pil merah muda seberat 1,17 gram turut ditemukan tersembunyi dalam kabin mobil tersebut.

    Seluruh paket sabu tersebut merupakan pasokan yang sudah direncanakan. Uraian jaksa menyebutkan bahwa barang bukti itu adalah sisa dari 53 paket sabu seberat 550 gram yang sebelumnya diborong Said dari pria bernama Bayu.

    Transaksi dilakukan secara “putus” tanpa tatap muka. Said mengambil kiriman tersebut di belakang pohon kelapa sawit, Jalan Jenderal Sudirman km 9, Selasa malam, 22 April 2025.

    Sepuluh butir ekstasi biru dan tiga butir merah muda menjadi “bonus” yang diselipkan Bayu dalam transaksi besar tersebut.

    Rentetan kejadian ini menunjukkan bahwa penangkapan di Cempaga Hulu hanyalah satu fragmen dari aktivitas gelap yang menurut dakwaan telah berurat akar sejak 2019.

    Laman: 1 2 3

  • Mirisnya Nasib Atlet Kotim, Terpaksa Swadaya demi Menjaga Harga Diri Daerah

    Mirisnya Nasib Atlet Kotim, Terpaksa Swadaya demi Menjaga Harga Diri Daerah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Keringat atlet Kotim hari-hari ini bukan jatuh di gelanggang dengan dukungan penuh daerah, melainkan di arena latihan yang dibiayai dari kocek sendiri.

    Training center yang dijanjikan untuk mengawal mereka ke Porprov XIII Kalteng 2026 belum juga terwujud, tersangkut pada hibah KONI Rp3 miliar yang masih berkutat di urusan proposal dan administrasi.

    Padahal, mereka bertekad menjaga status Kotim sebagai juara umum dan harga diri daerah.

    Dukungan pendanaan sangat penting untuk mempersiapkan para atlet mengikuti Training Center (TC) sebelum menghadapi ajang kompetisi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tahun ini.

    Sebanyak 35 Cabang Olahraga (Cabor) secara resmi dipastikan akan dipertandingkan dalam gelaran Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

    ”Kami sampai saat masih menunggu dan berharap segera dilakukan TC sehingga kami bisa mempersiapkan atlet agar bisa berlatih secara intensif, menjaga kebugaran, teknik dan mempersiapkan mental bertanding,” kata seorang pengurus cabor olahraga di Kotim, Kamis (5/3/2026).

    Pengurus yang meminta namanya disamarkan ini mengatakan, Pengurus Cabor tingkat provinsi telah mengeluarkan surat edaran per Januari 2026 terkait syarat dan ketentuan umum pertandingan Porprov 2026.

    ”Ada belasan atlet di Kotim yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi Porprov 2026,” katanya.

    Laman: 1 2

  • Ingatkan Dosa Publik Merampas Hak Umat, Tokoh Agama Kotim Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Hibah Keagamaan

    Ingatkan Dosa Publik Merampas Hak Umat, Tokoh Agama Kotim Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Hibah Keagamaan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dugaan kasus korupsi dana hibah keagamaan yang tengah bergulir di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendapat perhatian serius dari kalangan tokoh agama.

    Ma’rufi, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Assa’adaat, secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara ini demi menjaga integritas lembaga keagamaan dan kepercayaan umat.

    Dalam penanganan persoalan kasus, ​Ma’rufi menyatakan dukungannya terhadap upaya Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penyimpangan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah ibadah dan kegiatan umat.

    Menurutnya, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu sangat krusial, mengingat dana tersebut menyangkut kepentingan orang banyak.

    ”Sebagai tokoh agama, saya menghargai upaya Kejaksaan dalam menegakkan hukum. Proses penyelidikan ini penting untuk memastikan kebenaran dan menegakkan keadilan bagi umat,” ujar Ma’rufi saat diwawancarai Kanal Independen, Kamis (5/3/2026).

    Dia menekankan, transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama.

    Ma’rufi mengimbau agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

    Dia memperingatkan bahwa keterlambatan dalam penanganan kasus dapat memicu apatisme dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah maupun lembaga keagamaan.

    ”Harapan saya, aparat penegak hukum bekerja profesional, objektif, dan tanpa tekanan. Proses hukum harus cepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jika tidak jelas, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Maka perlu ada keseriusan, koordinasi yang baik, dan komitmen untuk menuntaskan kasus sampai tuntas dan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan pada publik,” ujarnya.

    Secara spiritual, Ma’rufi mengungkapkan keprihatinan mendalam atas dugaan penyalahgunaan dana hibah keagamaan.

    Dia menegaskan, dalam pandangan agama, menyalahgunakan amanah, terlebih untuk kepentingan pribadi atau politik, adalah tindakan haram dan merupakan dosa besar.

    ”Saya sangat prihatin, dana yang diperuntukkan untuk kebaikan umat seharusnya dijaga dengan amanah. Penyimpangan seperti ini menyakiti hati masyarakat dan merusak nilai-nilai keagamaan,” ucapnya.

    Laman: 1 2

  • KPPN Sampit Berikan Pendampingan Teknis, Percepat Proses Pengajuan dan Pembayaran THR 2026 bagi Satker

    KPPN Sampit Berikan Pendampingan Teknis, Percepat Proses Pengajuan dan Pembayaran THR 2026 bagi Satker

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sampit memberikan Pendampingan Teknis Online (PENTOL) untuk memastikan satuan kerja (satker) di wilayah kerjanya memahami prosedur pengajuan hingga pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026.

    Melalui kegiatan pendampingan secara virtual ini, KPPN Sampit mendorong satker mempersiapkan administrasi lebih awal agar proses pembayaran THR dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Sampit, Joko Tri Prasetyo juga memaparkan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Sampit hingga akhir Februari 2026.

    Berdasarkan data sistem myintress.kemenkeu.go.id, realisasi penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Sampit hingga 28 Februari 2026 tercatat mencapai Rp344,73 miliar. Penerimaan tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp332,15 miliar.

    ”Per 28 Februari 2026, realisasi penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Sampit telah mencapai Rp344,73 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp332,15 miliar,” ujar Joko Tri Prasetyo, Kamis (5/3/2026).

    Sementara itu, dari sisi belanja negara, realisasi telah mencapai Rp631,65 miliar atau sekitar 17 persen dari total pagu anggaran. Capaian tersebut dinilai menunjukkan bahwa satuan kerja di wilayah KPPN Sampit mulai bergerak cukup cepat dalam melakukan penyerapan anggaran sejak awal tahun anggaran.

    ”Angka ini menggambarkan bahwa satker di wilayah kerja KPPN Sampit sudah mulai aktif mengeksekusi anggaran sejak awal tahun,” katanya.

    Pada sesi materi teknis, Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir KPPN Sampit, Mohammad Irfan Basuki, memaparkan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR tahun 2026 yang harus dipahami dan diikuti oleh seluruh satuan kerja.

    Ia menjelaskan beberapa ketentuan penting, di antaranya kewajiban penggunaan aplikasi gaji versi terbaru dalam penyusunan Surat Perintah Membayar (SPM) THR, jadwal rekonsiliasi gaji, hingga waktu pengajuan SPM THR ke KPPN.

    Menurut Irfan, proses rekonsiliasi gaji telah dimulai sejak 4 Maret 2026, sementara pengajuan SPM THR oleh satuan kerja telah dibuka mulai 5 Maret 2026.

    ”Satker perlu memastikan seluruh proses penyusunan dan pengajuan SPM THR dilakukan tepat waktu. Aplikasi gaji yang digunakan juga harus menggunakan versi terbaru agar tidak terjadi kendala teknis pada saat pengajuan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, percepatan proses administrasi ini bertujuan agar pembayaran THR bagi aparatur sipil negara dan penerima manfaat lainnya dapat dilakukan secara serentak dan tidak mengalami hambatan dalam proses pencairan.

    Selain itu, Irfan juga mengingatkan satuan kerja agar memprioritaskan proses pembayaran THR dan THR Keagamaan 2026, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada pegawai maupun pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut.

    Seluruh proses pengajuan dan pencairan THR, lanjutnya, harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI serta berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    ”Jika seluruh satker mengikuti alur dan ketentuan yang telah diatur dalam juknis serta Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI, maka proses pembayaran THR 2026 dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan tanpa kendala berarti,” ujarnya.

    Melalui kegiatan PENTOL Sampit ini, KPPN Sampit berharap satuan kerja di wilayah kerjanya dapat memahami secara menyeluruh mekanisme pengajuan pembayaran THR, sehingga proses administrasi dapat diselesaikan lebih cepat dan pembayaran kepada pegawai dapat direalisasikan tepat waktu.

    Kegiatan pendampingan teknis secara daring juga menjadi bagian dari upaya KPPN Sampit untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada satuan kerja sekaligus memastikan pelaksanaan APBN berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. (hgn/ign)