cms.kanalindependen.id

Kategori: Kalteng

  • Kebutuhan Rp800 Miliar, Ruas 125 Km Cempaka Mulia-Kampung Melayu Dialokasikan Rp2,5 Miliar

    Kebutuhan Rp800 Miliar, Ruas 125 Km Cempaka Mulia-Kampung Melayu Dialokasikan Rp2,5 Miliar

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Ruas Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu membentang sepanjang sekitar 125 kilometer di seberang Sungai Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Jalur yang melintasi tiga kecamatan dan 23 desa menuju perbatasan Kabupaten Katingan ini masih didominasi tanah merah serta struktur jembatan darurat.

    Menjawab kondisi infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun ini mengalokasikan dana Rp2,5 miliar untuk membangun lima unit box culvert (gorong-gorong kotak).

    Kepastian alokasi anggaran itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, usai rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, Kamis, 10 Juli 2026.

    ”Penanganannya dilakukan secara bertahap. Tahun ini dialokasikan Rp 2,5 miliar untuk pembangunan lima unit box culvert,” kata Hafid, yang juga Ketua DPD PAN Kotawaringin Timur dan mantan Ketua PWI Kotim tersebut.

    Ia berharap pembangunan gorong-gorong ini dapat membantu mobilitas warga di kawasan yang selama ini minim akses infrastruktur layak.

    ”Kita berharap akses jalan untuk warga semakin baik dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Realita Fisik dan Estimasi Kebutuhan

    Alokasi Rp2,5 miliar tersebut masih berada jauh di bawah total kebutuhan pembenahan menyeluruh.

    Ruas jalan ini semula berstatus jalan kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/92/HUK-DPU/2014, sebelum akhirnya dialihkan menjadi jalan provinsi pada akhir 2024.

    Seiring alih status tersebut bergulir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim pada akhir 2024 memperkirakan kebutuhan dana untuk membuat jalur ini beraspal dan fungsional seutuhnya mencapai Rp800 miliar.

    Angka tersebut mencapai 320 kali lipat dari alokasi pembangunan lima box culvert tahun ini.

    Berdasarkan data teknis PUPR Kotim kala itu, dari total bentangan sekitar 125 kilometer, baru 662 meter jalan yang beraspal dalam kondisi baik.

    Sekitar 31,38 kilometer lainnya berupa timbunan tanah dengan titik kerusakan berat, sedangkan 92,95 kilometer sisanya masih berupa badan jalan tanpa perkerasan sama sekali.

    Mobilitas warga sehari-hari di jalur itu bertumpu pada jembatan kayu sementara yang menopang struktur gorong-gorong darurat.

    Tercatat ada tujuh unit single box culvert berukuran 2x2x15 meter, tujuh unit single box culvert 3x3x15 meter, dan empat unit double box culvert 3x3x15 meter yang tersebar di sepanjang rute.

    Ketika alih status kewenangan ke provinsi diumumkan pada akhir 2024, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim, Mentana Dhinar Tistama, saat itu menyambutnya dengan keyakinan baru.

    ”Saya optimis bahwa ruas jalan ini akan segera ditangani oleh PUPR Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya, pada November 2024 silam.

    Sebulan sebelum alih status tersebut resmi disahkan, proyek jalur ini sempat menerima suntikan dana Rp20 miliar dari program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah pada September 2024, hasil lobi Pemerintah Kabupaten Kotim ke pemerintah pusat.

    Namun, anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu menutup penanganan 3 hingga 4 kilometer jalan beraspal agregat.

    Pasang Surut Anggaran dan Isolasi Warga

    Pada tahun anggaran 2024, harapan perbaikan skala besar untuk membuka isolasi wilayah sempat muncul.

    Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng sempat mengalokasikan sekitar Rp200 miliar untuk menembuskan akses dari Cempaka Mulia menuju Mendawai, Kabupaten Katingan.

    Namun memasuki tahun 2025, anggaran besar untuk jalur penghubung tersebut batal terealisasi akibat kebijakan efisiensi di tingkat provinsi.

    Sisa dana yang tersedia akhirnya dialihkan hanya untuk pengaspalan ruas Cempaka Mulia-Terantang, dengan jarak tempuh yang jauh lebih pendek dari rencana awal.

    Bagi Rudianur, pembatalan anggaran tersebut berdampak langsung pada keterisolasian warga, terutama di Kecamatan Pulau Hanaut yang mencakup 14 desa.

    Dia menyoroti kendala teknis yang dihadapi petugas PLN saat merawat jaringan kabel listrik akibat rusaknya akses jalan.

    ”Sekarang saja lampu di sana kadang redup, kadang terang, bahkan bisa mati sampai dua hari,” ungkapnya, Agustus 2025 lalu.

    Selain masalah kelistrikan, kondisi jalan juga menahan pengembangan potensi ekonomi daerah, termasuk akses pariwisata menuju pantai di Desa Satiruk.

    Rudianur saat itu berharap anggaran yang sempat dipotong dapat dikembalikan pada 2026 agar jalur darat minimal bisa menembus Pulau Hanaut.

    Dampak pemangkasan anggaran provinsi terhadap denyut ekonomi desa-desa di sepanjang rute tersebut juga sempat menjadi sorotan laporan Berita Sampit pada pertengahan November 2025.

    Dalam periode yang sama, Abdul Hafid juga sempat menyuarakan urgensi perbaikan ruas ini sebagai kunci pemerataan pembangunan di desa.

    Komitmen Pengawalan di Tingkat Provinsi

    Kini, setelah alokasi Rp2,5 miliar untuk lima box culvert dipastikan berjalan tahun ini, Abdul Hafid menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan anggaran di tingkat provinsi karena kewenangan jalur tersebut sepenuhnya berada di tangan Pemprov Kalteng.

    ”Saya akan mengawal agar pembangunan jalan ini terus mendapatkan anggaran dari pemerintah provinsi,” pungkasnya.

    Sembari menanti realisasi lima unit gorong-gorong baru dari alokasi tahun ini, mobilitas harian warga di 23 desa sepanjang ruas Cempaka Mulia-Kampung Melayu tetap harus melintasi bentangan jalan tanah merah dan jembatan darurat di seberang Mentaya. (hgn/ign)

  • Taktik Filosofis Pengedar 1.600 Pil Zenith Gagal Total: Tak Berkutik Disergap Polisi dan GDAN

    Taktik Filosofis Pengedar 1.600 Pil Zenith Gagal Total: Tak Berkutik Disergap Polisi dan GDAN

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Aparat Satresnarkoba Polresta Palangka Raya bersama pengurus Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) menyergap sebuah kamar barak di Jalan Lele, Kelurahan Bukit Tunggal, Senin (13/7/2026).

    Dalam operasi itu, petugas mengamankan pria berinisial IM yang baru saja terbangun dari tidurnya.

    Pelaku menjadi target penindakan setelah pengurus GDAN menerima laporan bahwa ia berulang kali mencatut nama organisasi mereka untuk meyakinkan calon pembeli mengenai keamanan transaksi pil Zenith yang dijajakannya.

    Dari penggeledahan di kamar barak tersebut, petugas menyita sekitar 1.600 butir pil Zenith serta uang tunai jutaan rupiah yang diduga kuat merupakan hasil penjualan.

    Penindakan ini bermula dari laporan GDAN yang menerima informasi terkait aktivitas pelaku di lapangan.

    Dalam menjalankan aksinya, IM mengaku kepada sejumlah orang bahwa ia dapat menjual pil Zenith karena telah mendapat izin resmi dari organisasi tersebut.

    Klaim sepihak yang tidak benar ini mendorong pengurus GDAN menelusuri informasi tersebut dan melaporkannya langsung ke Mapolresta Palangka Raya.

    Saat diamankan petugas, IM sempat menyampaikan ungkapan, ”di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”

    Menurut Ketua GDAN Sadagori Henoch Binti atau yang akrab disapa Ririn Binti, ucapan tersebut bertolak belakang dengan dugaan perbuatan pelaku yang mengedarkan obat keras sekaligus mencatut nama organisasi yang konsisten membantu aparat memerangi narkoba.

    ”GDAN tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengedarkan narkoba maupun obat-obatan berbahaya. Justru kami hadir untuk memerangi peredaran narkoba di Kalimantan Tengah. Karena itu kami langsung melaporkan informasi tersebut kepada Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dan langsung ditindaklanjuti,” tegas Ririn.

    Menanggapi filosofi yang dilontarkan pelaku, Ririn mengingatkan bahwa prinsip menghormati aturan tempat tinggal harus dibuktikan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat.

    ”Kalau benar memegang prinsip itu, seharusnya ikut menjaga masyarakat Kalimantan Tengah, bukan justru mengedarkan obat keras yang dapat merusak generasi muda dan mencatut nama GDAN. Itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat Dayak,” ujarnya.

    Kasatresnarkoba Polresta Palangka Raya AKP Yonika Winner Te’Dang membenarkan adanya penangkapan di Jalan Lele tersebut.

    Menurutnya, penyidik masih melakukan pemeriksaan awal dan bersiap melakukan gelar perkara.

    ”Benar, terduga sudah kami amankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Barang bukti yang diamankan sekitar 1.600 butir dan akan dibawa ke Laboratorium Forensik di Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu akan dilakukan gelar perkara sebagai bagian dari proses penyidikan,” ujar Yonika.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepemilikan dan peredaran ribuan butir obat terlarang berpotensi membawa konsekuensi pidana berat.

    Apabila hasil penyidikan, uji forensik, dan gelar perkara nantinya membuktikan dugaan bahwa terperiksa berperan sebagai pengedar atau perantara jual beli, penyidik dapat menerapkan Pasal 114 ayat (1).

    Pasal ini memuat ancaman pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp1 miliar hingga maksimal Rp10 miliar.

    Bobot hukuman tersebut lebih berat dibandingkan Pasal 112 untuk kasus kepemilikan atau penguasaan semata, yang mengatur ancaman pidana penjara 4 hingga 12 tahun serta denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar.

    Pola Berulang di Jekan Raya

    Pengungkapan di barak Jalan Lele ini menambah catatan penindakan peredaran obat terlarang di kawasan Jekan Raya.

    Data operasi Satresnarkoba Polresta Palangka Raya menunjukkan pola serupa dalam beberapa bulan terakhir.

    Pada 14 Januari 2026, kepolisian menyita 84 butir obat sejenis seberat 43,13 gram dalam operasi yang bersamaan dengan pengungkapan kasus sabu.

    Dua bulan berselang, tepatnya 27 Maret 2026, aparat penegak hukum bersama pengurus GDAN juga menggerebek sebuah rumah kos di Jalan G Obos VIII, Kelurahan Menteng, dan mengamankan dua terduga pengedar beserta ratusan butir pil Zenith.

    Dalam kurun waktu kurang dari tujuh bulan, insiden di Jalan Lele menjadi penindakan ketiga dengan karakteristik lokasi serupa, yaitu kamar barak atau rumah kos padat penduduk di seputaran Jekan Raya.

    Keterlibatan GDAN dalam pelaporan dan pendampingan operasi ini sejalan dengan langkah organisasi sejak dideklarasikan pada 18 Oktober 2025 di Betang Hapakat Palangka Raya.

    Digagas oleh sejumlah tokoh adat dan agama, organisasi ini dalam sepuluh bulan terakhir telah menjalin koordinasi dengan Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, jajaran Ditresnarkoba, hingga Satresnarkoba Polresta Palangka Raya, serta ikut melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat ke Bidpropam Polda Kalteng.

    Langkah organisasi ini merespons situasi peredaran gelap di daerah, terutama setelah insiden di Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, pada awal Juli lalu yang mengakibatkan tiga personel Polres Katingan tewas saat menggerebek terduga bandar narkoba.

    Peristiwa tersebut mendorong Ririn Binti kembali menegaskan sikap perang total terhadap jaringan pengedar narkoba di Kalimantan Tengah.

    Zenith, Ancaman Lama yang Belum Selesai

    Persistensi temuan pil Zenith di lapangan menunjukkan bahwa obat berbahan aktif karisoprodol ini masih beredar di Palangka Raya.

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mencabut izin edar obat ini sejak 2009, sebelum pemerintah resmi memasukkannya ke dalam daftar Narkotika Golongan I melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018.

    Setahun sebelum aturan klasifikasi baru itu terbit, Badan Narkotika Nasional (BNN) sempat menetapkan Kalimantan Tengah berstatus darurat Zenith setelah Polresta Palangka Raya menggagalkan peredaran hampir 56 ribu butir dalam satu tahun kalender.

    Pada masa itu, harga jual yang berkisar Rp2.500 per butir membuat obat ini mudah dijangkau berbagai kalangan.

    Delapan tahun berselang, penindakan di Jalan Lele membuktikan obat yang sama masih ditemukan beredar di lingkungan permukiman kota.

    Saat ini, tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya masih melakukan pendalaman untuk melacak asal-usul pasokan 1.600 butir pil tersebut serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat.

    Bagi GDAN, penindakan ini menjadi pengingat agar masyarakat tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang menjual nama organisasi untuk melindungi aksi kejahatan.

    ”Siapa pun pelakunya, sekalipun mengaku memiliki backing atau mencatut nama organisasi tertentu, akan tetap kami laporkan kepada aparat penegak hukum. Kami ingin Kalimantan Tengah terbebas dari peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya yang merusak generasi muda,” tegas Ririn. (ign)

  • Tragedi Tumbang Kalemei: Bayaran Mahal Lunaknya Jerat Hukum Pelaku Narkotika

    Tragedi Tumbang Kalemei: Bayaran Mahal Lunaknya Jerat Hukum Pelaku Narkotika

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hampir sepekan Bio menjadi buron paling dicari setelah kepungan massa di Desa Tumbang Kalemei merebutnya dari tangan Satresnarkoba Polres Katingan pada fajar 2 Juli 2026.

    Peristiwa yang meninggalkan tiga jasad polisi di tepi Sungai Katingan itu memicu pengejaran intensif menyeberangi batas provinsi.

    Pelarian tersebut putus di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu malam, 8 Juli 2026.

    Tim gabungan Subdirektorat IV dan Satuan Tugas Narcotic Investigation Center Bareskrim Polri menyergapnya bersama dua orang lain, Perie dan Ramblan alias Busu, sebelum menerbangkan ketiganya ke Jakarta malam itu juga untuk menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Polri.

    ”Ditangkap di Kalimantan Timur saat sedang dalam pelarian,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Eko Hadi Santoso.

    Catatan kriminal tersebut bukan lembaran baru bagi aparat penegak hukum. Sebelum pengejaran lintas provinsi ini terjadi, pengadilan yang menaungi wilayah hukum Katingan pernah mengadilinya dengan peran yang sangat berbeda.

    Kurir Sabu Berupah Rp300 ribu

    Empat tahun silam, tepatnya pada 30 Maret 2022, polisi membekuk Bio saat dia berada di atas kapal feri penyeberangan di Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei.

    Polisi menyita satu paket sabu seberat bersih 0,04 gram dari tas pinggangnya. Uraian perkara yang dikuatkan Pengadilan Negeri Kasongan mencatat bahwa Bio mengakui perannya bukan sebagai pemilik jaringan, melainkan perantara yang mencarikan pesanan sabu untuk orang lain.

    Dia membeli barang haram tersebut dari tiga pemasok dengan volume pesanan berkisar 2,5 hingga 5 gram per transaksi. Jasa kurir itu memberi Bio upah Rp300 ribu dari pemesan.

    Bio dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membawa ancaman hukuman yang berat untuk peran kecilnya di lapangan, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

    Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 6 tahun penjara. Majelis hakim pada 19 Juli 2022 menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp1,5 miliar subsider 6 bulan kurungan, putusan yang hanya terpaut enam bulan di atas batas hukuman paling ringan dalam pasal tersebut.

    Naik kelas, Bandar Sasaran 12 Personel Polisi

    Nama Bio kembali mencuat setelah vonis itu. Kali ini, dia diduga bukan lagi berada di level kurir.

    Bio menjadi target utama yang disebut secara eksplisit sejak awal perencanaan operasi 2 Juli 2026.

    Operasi tersebut mengerahkan 12 personel Satresnarkoba yang dibagi ke dalam dua tim taktis.

    Eko Hadi Santoso dalam keterangan resminya menyebut Bio sebagai residivis kasus narkotika.

    Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang turun langsung ke tempat kejadian perkara menemukan fakta lapangan yang melampaui catatan kriminal Bio.

    Hasil penelusuran Kompolnas terhadap kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat mengungkap bahwa keluarga sasaran operasi ini memiliki rekam jejak sosial yang kerap memicu keresahan.

    ”Ternyata menurut warga sekitar memang memiliki rekam sejarah sosial yang kurang baik. Banyak komplain terhadap keluarga tersebut,” kata Komisioner Kompolnas Mochammad Choirul Anam.

    Warga sekitar kerap mengeluhkan tindakan intimidatif keluarga itu, termasuk aksi menggedor rumah penduduk sambil membawa senjata tajam.

    Pola Vonis Ringan

    Fenomena yang melingkupi kasus Bio tercatat berulang di berbagai ruang sidang di Kalimantan Tengah.

    Narkotika merupakan klasifikasi perkara paling dominan di pengadilan-pengadilan utama provinsi ini.

    Laporan kinerja Pengadilan Negeri Sampit tahun 2024 mencatat 190 perkara narkotika, angka tertinggi dibandingkan seluruh jenis tindak pidana lainnya.

    Pengadilan Negeri Palangka Raya pada periode yang sama mengadili 137 perkara serupa.

    Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mengungkap 690 kasus narkotika dengan total 849 tersangka.

    Melihat volume perkara sebesar itu, vonis di bawah tuntutan jaksa bukan pengecualian.

    Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 26 Agustus 2025 menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Donny Martinus Samad yang terbukti menjadi perantara penyerahan narkotika golongan I, putusan yang terpotong tiga tahun dari tuntutan jaksa yang mengajukan angka 9 tahun.

    Kasus lain yang paling mencolok sempat memicu gejolak sosial di depan gedung pengadilan.

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada Mei 2022 memvonis bebas Salihin alias Saleh, terdakwa kepemilikan 200 gram sabu.

    Putusan itu memicu gelombang protes belasan organisasi kepemudaan dan masyarakat Dayak yang turun ke jalan. Menuntut ketiga hakim pemeriksa perkara dinonaktifkan.

    Pengadilan Tinggi Palangka Raya sampai memanggil ketiga hakim tersebut untuk menjalani klarifikasi tertulis di bawah bayang-bayang demonstrasi susulan.

    Mahkamah Agung kemudian membatalkan vonis bebas itu dan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Saleh.

    ”Kalau tidak demo besar-besaran sampai kasusnya di tingkat Mahkamah Agung, baru Saleh akhirnya divonis tujuh tahun,” kata Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) Kalimantan Tengah, Sadagori Henoch Binti, yang akrab disapa Ririen Binti, beberapa waktu lalu.

    GDAN kembali mengerahkan massa dua kali ke Pengadilan Negeri Palangka Raya pada November 2025 demi mendesak hukuman maksimal dalam perkara pencucian uang yang menjerat Saleh.

    ”Walaupun jaksa menuntut 6 tahun, hakim memakai pasal dengan ancaman maksimal 15 tahun dan menjatuhkan vonis 7 tahun. Bagi kami, ini keberhasilan karena kami mengawal supaya negara hadir dalam pemberantasan narkoba,” kata Ririen Binti.

    Putusan kedua ini membuat total akumulasi hukuman Saleh mencapai 14 tahun penjara.

    Ririen Binti memiliki analisis sendiri mengenai akar dari pola pengadilan yang berulang ini.

    ”Bandar besar susah ditangkap, karena di belakang mereka ada oknum aparat,” katanya.

    Alasan tersebut menjelaskan mengapa GDAN sejak dideklarasikan pada Oktober 2025 memilih turun langsung ke jalan dan permukiman warga di Palangka Raya, dengan dukungan terbuka dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Iwan Kurniawan.

    Regulasi Melonggar, Pintu Penjara Terbuka Lebar

    Bukan hanya dinamika di ruang persidangan. Sebuah fakta hukum yang mendahului vonis Bio turut memengaruhi jalurnya keluar dari sel tahanan.

    Sejak 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mewajibkan narapidana narkotika, setara dengan terpidana korupsi dan terorisme, menjadi justice collaborator sebagai syarat memperoleh remisi.

    Pada 28 Oktober 2021, sembilan bulan sebelum Bio ditangkap, Mahkamah Agung membatalkan syarat tersebut dan menyatakan hak remisi berlaku sejajar bagi seluruh narapidana.

    Sejak hari pertama menjalani masa hukuman, Bio berada di bawah perlindungan regulasi yang melonggar, tunduk pada aturan umum pembebasan bersyarat, yakni menjalani dua pertiga masa pidana serta melewati proses asimilasi setengah dari sisa masa pidana wajib.

    Dihitung bertahap mengikuti kalender remisi resmi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, hanya dengan mengandalkan Remisi Umum yang dipastikan cair setiap 17 Agustus, ambang dua pertiga masa pidana Bio sudah tercapai sekitar Agustus 2025, atau sekitar sepuluh bulan sebelum tragedi Tumbang Kalemei.

    Jika akumulasi Remisi Khusus keagamaan turut dihitung ke dalam formula, ambang batas itu terdorong lebih maju ke pertengahan tahun yang sama, lebih dari setahun sebelum kekerasan meletus.

    Lewat skenario mana pun, gerbang pembebasan bersyarat bagi perkara tersebut sudah terbuka secara legal jauh hari sebelum insiden berdarah terjadi.

    Merenggut nyawa tiga personel, yakni Aipda Anumerta Yudhie Perdana Putra, Ipda Anumerta Sumariyanto, dan Briptu Anumerta Nopandri Ramadhana.

    Seorang warga yang diduga aktif dalam kelompok penyerang, Teriyo (40), juga tewas tertembak dalam bentrokan bersenjata itu.

    Kerasnya Perintah Presiden, Lunaknya Aturan

    Pemberantasan narkoba sejatinya menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo sejak dilantik 20 Oktober 2024.

    ”Saya minta, Kapolri, tiga hal Anda yang memimpin untuk saya. Satu, pemberantasan narkoba, dua, penyelundupan, tiga, judi online,” kata Prabowo.

    Namun, sepanjang periode Oktober 2024 hingga meletusnya tragedi Tumbang Kalemei pada Juli 2026, arsitektur hukum yang menentukan cepat lambatnya seorang residivis narkotika kembali ke tengah masyarakat sama sekali tidak berubah.

    Putusan Mahkamah Agung yang mempermudah pemberian remisi bagi terpidana narkotika telah berlaku sejak 2021. Tiga tahun sebelum Prabowo menjabat dan tidak ada ketok palu revisi kebijakan remisi maupun pembebasan bersyarat yang mengiringi seruan perang melawan narkoba tersebut.

    Memburu Jaringan, Mahalnya Risiko Lapangan

    Penangkapan Bio, Perie, dan Ramblan alias Busu menambah daftar panjang subyek hukum dalam tragedi ini menjadi sembilan orang tersangka yang telah diamankan, sementara tiga orang lainnya berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) yang masih diburu.

    Penyidik kepolisian menegaskan fokus penanganan perkara saat ini terus digulirkan untuk membongkar jaringan yang berada di atas struktur Bio.

    Dalam pemeriksaan awal di Bareskrim, Bio mengakui rumahnya menjadi pusat transaksi dan dirinya rutin memperoleh pasokan sabu dari seseorang bernama Pepe di Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nilai Rp30 juta setiap kali pengiriman.

    Sembari kepolisian memburu jaringan di atasnya, jejak hukum Bio yang sejalan dengan perkara Donny, Saleh, dan Yuel menyingkap realitas yang timpang di Kalimantan Tengah.

    Kerasnya ancaman undang-undang kerap melunak begitu memasuki ruang sidang dan gerbang pemasyarakatan.

    Ruang persidangan yang berulang kali menjatuhkan vonis batas bawah, dipadukan dengan jalur remisi yang melonggar tanpa filter ketat, menunjukkan bahwa sistem hukum masih memberi ruang toleransi bagi perkara peredaran gelap.

    Ketika penegakan hukum berjalan terlalu lembut dalam menindak perkara narkotika sejak dari meja hijau hingga pintu penjara, tragedi Tumbang Kalemei memperlihatkan besarnya risiko dan pertaruhan nyata di lapangan: hilangnya tiga nyawa personel kepolisian di aliran sungai. (ign)

  • DPRD Kalteng Minta Warga Kawal Proyek Rp10 Miliar Jalan HM Arsyad Sampit

    DPRD Kalteng Minta Warga Kawal Proyek Rp10 Miliar Jalan HM Arsyad Sampit

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Lubang di badan jalan yang menyamar di balik genangan air hujan, lapisan aspal yang mengelupas, hingga permukaan yang bergelombang terus berulang memicu kecelakaan di ruas Sampit-Samuda.

    Jalur utama di Kabupaten Kotawaringin Timur yang setiap harinya dilintasi kendaraan bertonase besar ini tercatat telah memakan korban luka hingga meninggal dunia.

    Menjawab keluhan panjang pengguna jalan atas risiko tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar dari APBD 2026 untuk perbaikan menyeluruh yang kini telah memasuki tahapan lelang.

    Kepastian penanganan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, usai rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, Kamis (10/7/2026).

    ”Sudah teranggarkan dari APBD tahun 2026 sebesar Rp10 miliar. Paket pekerjaannya juga sudah dilelang, kita tunggu saja,” kata Ketua DPD PAN Kotim tersebut, Minggu (12/7/2026).

    Hafid menjelaskan, proses lelang saat ini masih berada dalam masa sanggah. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, pekerjaan fisik ditargetkan mulai dilaksanakan pada pertengahan Juli hingga awal Agustus 2026.

    ”Dari keterangan Dinas PUPR dalam rapat tersebut, kegiatan itu sudah dilelang, namun masih ada yang menyanggah. Mereka (Dinas PUPR) memastikan pertengahan Juli atau awal Agustus sudah mulai dikerjakan,” ujarnya.

    Perbaikan ruas Jalan HM Arsyad terbilang mendesak, mengingat posisinya sebagai jalur strategis penghubung Kotawaringin Timur dan Seruyan yang menopang mobilitas harian masyarakat sekaligus distribusi barang dan aktivitas ekonomi antarwilayah.

    Kondisi jalur yang vital namun membahayakan itu selama ini menjadi keluhan warga yang setiap hari melintas, salah satunya Rahman. Ia menyebut kerusakan jalan sangat mengancam keselamatan, terutama pada malam hari.

    ”Kalau malam hari sangat berbahaya. Banyak lubang cukup dalam dan sering membuat pengendara motor hampir jatuh. Apalagi kalau kendaraan besar lewat, kami harus menghindar sambil mencari jalan yang tidak berlubang,” ungkapnya.

    Terkait rencana peningkatan jalan dengan anggaran Rp 10 miliar tersebut, Abdul Hafid meminta masyarakat ikut mengawal pelaksanaan proyek di lapangan agar kualitasnya sesuai ketentuan.

    ”Silakan masyarakat ikut mengawasi proses perbaikan jalan ini. Jika nanti ditemukan kekurangan atau pekerjaan yang tidak sesuai, sampaikan kepada kami agar bisa segera ditindaklanjuti bersama,” ucap mantan Ketua PWI Kotim tersebut.

    Dia berharap pengawasan langsung dari masyarakat dapat memastikan pekerjaan fisik berjalan maksimal, sehingga perbaikan ruas Jalan HM Arsyad benar-benar memberikan manfaat dan kualitas jalan yang lebih baik bagi seluruh pengguna. (hgn/ign)

  • Ancaman Gelombang Dua Setengah Meter Mengintai Perairan Teluk Sampit Nelayan Tradisional Kotim Diminta Siaga Penuh Awal Pekan

    Ancaman Gelombang Dua Setengah Meter Mengintai Perairan Teluk Sampit Nelayan Tradisional Kotim Diminta Siaga Penuh Awal Pekan

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Keselamatan maritim di perairan selatan Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam status siaga. Aktivitas pelayaran komersial and sirkuit penangkapan ikan di perairan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta untuk meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi menjelang awal pekan depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengeluarkan manifes prakiraan cuaca buruk yang memprediksi lonjakan tinggi gelombang di koridor Perairan Teluk Sampit and Kuala Pembuang hingga menembus angka 2,5 meter.

    Manifes Data BMKG: Eskalasi Gelombang dan Hembusan Angin Maksimum

    Berdasarkan data taktis cuaca maritim yang dirilis oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas III Iskandar, ancaman gelombang tinggi ini berlaku mengikat mulai Minggu (12/7/2026) hingga Selasa (14/7/2026). Meskipun kondisi pada hari Minggu diprakirakan masih relatif landai dengan ketinggian ombak normal berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sirkuit anomali akan mulai meledak pada Senin hingga Selasa.

    Rincian rigid parameter cuaca maritim di dua sektor perairan utama Kotim:

    • Perairan Kuala Pembuang: Peningkatan gelombang ekstrem diprediksi akan terjadi selama dua hari berturut-turut, yakni Senin and Selasa, dengan fluktuasi ketinggian ombak mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi atmosfer secara umum didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal, didukung suhu permukaan laut berkisar 28 sampai 29 derajat Celsius. Kecepatan angin dilaporkan berembus konstan pada kisaran 15 hingga 17 knot, dengan lonjakan hembusan maksimum (gusty) mencapai 26 knot.
    • Perairan Teluk Sampit: Kondisi serupa juga mengintai sektor ini. Setelah fase landai di hari Minggu, memasuki hari Selasa (14/7/2026) tinggi gelombang berpotensi meroket hingga 2,5 meter. Kecepatan angin di area ini juga dipatok pada kisaran 15 hingga 17 knot, dengan hantaman hembusan maksimum menyentuh angka 26 knot.

    “Meski cuaca didominasi kondisi berawan, peningkatan kecepatan angin tetap dapat memicu kenaikan tinggi gelombang. Karena itu, nelayan tradisional, kapal nelayan, kapal angkut, hingga pengguna jasa transportasi laut diminta memperhatikan kondisi cuaca sebelum berlayar,” tulis rilis peringatan dini BMKG demi meminimalisir fatalitas di laut.

    Sinyal Bahaya Keselamatan bagi Armada Kapal Berukuran Kecil

    Pihak otoritas meteorologi menegaskan bahwa perubahan radikal pada tinggi gelombang and kecepatan angin ini memiliki probabilitas tinggi untuk memengaruhi keselamatan sirkuit pelayaran secara makro. Kerentanan terbesar mengancam armada kapal berukuran kecil atau perahu motor tradisional yang kerap beroperasi di sekitar Teluk Sampit and Kuala Pembuang. Warga pesisir and pelaku usaha transportasi air diimbau untuk terus memperbarui manifes informasi cuaca maritim and mematuhi alarm peringatan dini yang dikeluarkan secara berkala. Langkah mitigasi ini sangat krusial untuk mengantisipasi potensi risiko kecelakaan laut akibat perubahan cuaca yang ugal-ugalan dalam beberapa hari ke depan.

    Peringatan dini BMKG mengenai potensi gelombang 2,5 meter and hembusan angin hingga 26 knot di Teluk Sampit and Kuala Pembuang harus dibaca sebagai peringatan darurat kemanusiaan, bukan sekadar rutinitas sebaran data cuaca di grup WhatsApp. Mengimbau nelayan tradisional untuk “waspada” atau “tidak melaut” adalah bentuk penyelesaian masalah di hilir yang sangat klise. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bagi sebagian besar nelayan kecil di pesisir Kotim, tidak melaut berarti dapur berhenti mengepul. Pilihan yang mereka hadapi sangat tidak adil: bertaruh nyawa di tengah gulungan ombak dua setengah meter atau pasrah menghadapi kelaparan di darat.

    Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang tajam. Krisis keselamatan maritim yang berulang setiap memasuki musim angin kencang ini menelanjangi kegagalan struktural Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pemkab Kotim dalam membangun jaring pengaman maritim bagi nelayan kecil. Mengapa kapal berukuran kecil selalu berada dalam status bahaya fatal? Karena hingga pertengahan tahun 2026 ini, program modernisasi armada, subsidi alat keselamatan (seperti life jacket standar, radio panggil darurat, and GPS pelacak), serta sistem asuransi kecelakaan laut bagi nelayan tradisional di wilayah pesisir Sampit masih sangat minim and berjalan amatiran.

    Pemerintah daerah bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tidak boleh bersikap pasif and hanya menunggu rilis BMKG.

    Terapkan intervensi nyata di lapangan sekarang juga: aktifkan posko pengawasan ketat di pintu-pintu keluar muara, larang tegas keberangkatan kapal yang tidak memenuhi standar kelaikan laut selama sirkuit bahaya Senin-Selasa ini, and salurkan bantuan logistik darurat pangan bagi komunitas nelayan tradisional yang terpaksa lumpuh tidak bisa melaut.

    Jika tata kelola maritim ini hanya dikelola dengan mengandalkan imbauan di atas kertas tanpa adanya aksi represif penyelamatan di tingkat tapak pantai, maka sirkuit cuaca buruk Juli 2026 ini akan dengan mudah memakan korban jiwa and menyisakan air mata kemiskinan baru di pesisir Kotim!Izin layar perketat! Selamatkan nelayan!(***)

  • Gagal Meloloskan Ronjong Revo Berisi Ratusan Kilo Sawit Curian: DM Diringkus di Areal Perkebunan PT KMB Antang Kalang

    Gagal Meloloskan Ronjong Revo Berisi Ratusan Kilo Sawit Curian: DM Diringkus di Areal Perkebunan PT KMB Antang Kalang

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Sirkuit keamanan industri perkebunan kelapa sawit di wilayah hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali diguncang oleh aksi penjarahan komoditas. Upaya membawa kabur puluhan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari konsesi raksasa kelapa sawit berhasil digagalkan oleh patroli internal perusahaan. Seorang pemuda berinisial DM (25) tidak berkutik saat diringkus jajaran keamanan di kawasan perkebunan PT Karya Makmur Bahagia (KMB), Desa Luwuk Kowan, Kecamatan Antang Kalang, sementara satu kolega kejahatannya berhasil meloloskan diri ke dalam lebatnya hutan.

    Aksi Kepergok Petugas Patroli di Blok U21A Gunung Makmur Estate

    Eksekusi penjarahan ini meletus pada Rabu siang (8/7/2026) sekitar pukul 13.00 WIB, tepatnya di koridor Blok U21A Divisi 4 Gunung Makmur Estate (GMKE). Kasus ini berhasil diendus berkat kejelian petugas keamanan perusahaan yang sedang melancarkan sirkuit patroli rutin di kawasan rawan konflik perkebunan tersebut.

    Saat melintasi blok tersebut, kesunyian kebun pecah oleh suara mencurigakan berupa tumbukan keras and jatuhnya buah sawit dari pohon. Menaruh kecurigaan tinggi lantaran tidak ada manifes jadwal aktivitas panen resmi di blok tersebut, petugas bergerak taktis merangsek ke sumber suara. Di sana, mereka memergoki dua pria sedang memanen TBS secara ilegal. Menyadari aksinya terendus, kedua pelaku langsung kocar-kacir berusaha meninggalkan lokasi persekongkolan mereka.

    Manifes Barang Bukti Ronjong Sawit dan Buronnya Satu Eksekutor

    Melihat para penjarah berusaha kabur, petugas pengamanan langsung membangun sirkuit koordinasi kilat untuk memblokade seluruh pintu keluar areal perkebunan. Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Resky Maulana Zulkarnain melalui Kasi Humas AKP Edy Wiyoko membenarkan bahwa perburuan di dalam kebun tersebut berhasil mengamankan salah satu terduga pelaku yang tertangkap basah di jalur pelarian.

    “Saat dilakukan pengejaran, petugas keamanan berpapasan dengan salah satu terduga pelaku berinisial DM yang mengendarai sepeda motor sambil membawa ronjong berisi tandan buah sawit. Ketika dimintai keterangan, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ataupun menjelaskan asal-usul buah sawit tersebut,” urai AKP Edy Wiyoko saat merilis manifes penangkapan pada Jum’at (10/7/2026).

    Petugas di lapangan langsung mengunci DM bersama sejumlah manifes barang bukti sitaan: Armada Operasional: Satu unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi KH 3594 QU yang telah dimodifikasi menggunakan keranjang ronjong besi/bambu. Volume Hasil Jarahan: Sebanyak 55 janjang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan akumulasi berat kotor mencapai 410 kilogram.

    Akibat penjarahan ini, PT KMB diprediksi mengalami kerugian material nominal sebesar Rp1.291.500. DM kini telah resmi dijebloskan ke sel tahanan Unit Reskrim Polsek Antang Kalang untuk menjalani sirkuit penyidikan rigid, sementara satu pelaku lain yang berhasil meloloskan diri kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) and terus diburu intensif.

    Tertangkapnya DM bersama 410 kilogram buah sawit curian di Blok U21A Gunung Makmur Estate bukan sekadar kasus pencurian kelas teri biasa, melainkan refleksi dari suburnya ekosistem sirkuit pasar gelap sawit ilegal yang terorganisir di wilayah pedalaman Kotim. Volume 55 janjang sawit dengan berat hampir setengah ton bukanlah barang yang bisa disembunyikan di dalam saku celana atau dikonsumsi pribadi. Fakta bahwa pelaku nekat membawa ronjong besar menggunakan motor Revo membuktikan bahwa mereka sangat percaya diri bahwa barang haram hasil jarahan ini memiliki sirkuit penampung (penadah) yang siap mencuci buah curian tersebut menjadi uang tunai tanpa dokumen resmi.

    Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang tajam and menolak kompromi. Menjebloskan DM yang hanya bertindak sebagai buruh pemetik di lapangan ke dalam penjara tidak akan pernah menyelesaikan konflik agraria and pencurian kelapa sawit di Kotim.

    Polsek Antang Kalang and Polres Kotim jangan hanya bangga karena berhasil menyita motor Revo and buah sawit senilai 1,2 juta rupiah. Ujian profesionalisme kepolisian yang sesungguhnya adalah melacak ke mana arah motor KH 3594 QU itu akan bergerak menjual buah tersebut? Di mana koordinat peron, ram, atau pengepul kelapa sawit ilegal hulu yang selama ini menampung TBS curian di kawasan Desa Luwuk Kowan?

    Penyidik wajib membongkar sirkuit jaringan penadah ini, karena para spekulan and penadah ilegal itulah yang menjadi bahan bakar utama yang merusak iklim investasi sekuritas perkebunan sekaligus memicu konflik sosial yang ugal-ugalan di sisa tahun 2026 ini. Potong gurita penadahnya, maka dengan sendirinya sirkuit pencurian di tingkat tapak akan lumpuh total. (***)

  • Mencoba Melawan Saat Disergap Tim Gabungan, Kaki Tiga Buronan Kasus Tumbang Kalemei Bolong Ditembus Peluru Petugas

    Mencoba Melawan Saat Disergap Tim Gabungan, Kaki Tiga Buronan Kasus Tumbang Kalemei Bolong Ditembus Peluru Petugas

    Kanalindependen.id – Pelarian lintas provinsi tiga buronan kelas kakap yang mendalangi tragedi berdarah di Desa Tumbang Kalemei akhirnya kandas secara mengenaskan. Pelaku penyerangan brutal terhadap personel Satresnarkoba Polres Katingan tersebut berhasil dibekuk oleh tim gabungan kepolisian di Samarinda, Kalimantan Timur. Karena mencoba melawan dan bertindak tidak kooperatif saat disergap, moncong senjata petugas terpaksa memuntahkan timah panas hingga membuat kaki ketiga tersangka bolong ditembus peluru.

    Penyergapan Taktis di Samarinda dan Pemindahan ke Bareskrim Jakarta

    Ketiga buronan utama tersebut diidentifikasi dengan inisial Bio, Perie, dan Ramblan alias Busu. Setelah menjadi buron selama beberapa hari pasca-aksi pembantaian di pedalaman Katingan Tengah, koordinat pelarian mereka berhasil terendus oleh sirkuit intelijen gabungan di wilayah Kalimantan Timur.

    Saat proses penangkapan berlangsung, situasi di lapangan sempat menegang karena para tersangka mencoba meloloskan diri dan menyerang petugas secara agresif.

    “Benar, ditangkap di Samarinda. Ketiganya melakukan perlawanan saat akan ditangkap sehingga anggota melakukan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan mereka di bagian kaki,” urai Kapolres Katingan AKBP Dodik Harton,  Jumat (10/7/2026).

    Setelah dilumpuhkan dengan timah panas, ketiga algojo tersebut langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan perawatan darurat pada luka tembak mereka. Tak butuh waktu lama bagi kepolisian untuk mengambil langkah makro; usai menjalani perawatan, ketiganya langsung diterbangkan ke Jakarta di bawah pengawalan ketat untuk diserahkan ke Bareskrim Polri. Penyidik Mabes Polri kini tengah mendalami peran masing-masing eksekutor serta memetakan secara rigid keterlibatan mereka dalam jaringan kartel narkotika yang melatarbelakangi insiden maut tersebut.

    Kilas Balik Tragedi Berdarah dan Gugurnya Tiga Personel Polri

    Operasi represif di Samarinda ini merupakan puncak dari pengejaran kasus penyerangan yang menyita perhatian publik nasional. Tragedi memilukan tersebut bermula saat tim Satresnarkoba Polres Katingan melakukan penggerebekan taktis terhadap jaringan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah.

    Namun, penegakan hukum tersebut berubah menjadi ladang pembantaian setelah para pelaku memberikan perlawanan yang sangat brutal: Aipda Yudhi Perdana Putra: Gugur di lokasi penggerebekan setelah menderita luka bacok yang sangat parah di sekujur tubuhnya. Aiptu Sumaryanto: Kabar sebelumnya, sempat dinyatakan hilang di dalam hutan sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan. Briptu Anumerta Nopandri Ramadhana: Bernasib sama, dinyatakan hilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa mengapung di aliran sungai yang sama.

    Bebasnya pelarian Bio, Perie, dan Ramblan dari pelosok Katingan hingga menyeberang ke Samarinda sebelum akhirnya dilumpuhkan, menegaskan satu hipotesis hitam: sindikat sabuTumbang Kalemei bukanlah sekadar komplotan kriminal lokal biasa, melainkan bagian dari gurita kejahatan terorganisir lintas provinsi (inter-provincial organized crime). Keputusan cepat Mabes Polri untuk menerbangkan ketiga algojo ini langsung ke Bareskrim Jakarta mengindikasikan adanya kekhawatiran atas skala jaringan finansial, logistik pelarian, serta potensi adanya jaringan pelindung (backing) kuat yang menyokong kartel narkoba ini di tanah Kalimantan. Tindakan melumpuhkan kaki pelaku di lapangan adalah respons taktis yang sah, namun perang sesungguhnya adalah membongkar siapa yang mendanai pelarian mereka.

    Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang tajam. Ketiga eksekutor fisik ini tidak mungkin bisa menyeberang provinsi tanpa adanya sirkuit logistik dan rumah aman (safe house) yang disiapkan oleh jaringan di atas mereka. Bareskrim Polri di Jakarta memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak sekadar berhenti pada pasal pembunuhan anggota polisi.

    Gunakan metode follow the money dan forensik digital pada perangkat komunikasi pelaku secara radikal. Bongkar siapa bandar besar pemodal utama jaringan sabu Katingan, seret aktor intelektual yang memerintahkan perlawanan bersenjata, dan bersihkan Kalimantan dari cengkeraman mafia narkotika yang berani menantang kedaulatan hukum negara! Jangan biarkan darah tiga personel Polri yang gugur dinilai murah hanya dengan penangkapan para kurir dan algojo di tingkat retail. Penjara mati menanti! Potong hulu kartel! (***)

  • Wajib Setor Foto: Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah Paksa ASN Kotim Tertib Dokumentasi Pengasuhan

    Wajib Setor Foto: Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah Paksa ASN Kotim Tertib Dokumentasi Pengasuhan

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini dituntut untuk mengambil peran yang lebih mendalam dalam sirkuit pengasuhan anak melalui program Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS). Kebijakan ini tidak hanya sekadar mengimbau kehadiran fisik para ayah di lembaga pendidikan, melainkan telah ditingkatkan menjadi kewajiban administratif di mana para ASN diwajibkan melaporkan keikutsertaan mereka lengkap dengan bukti dokumentasi kegiatan.

    Kewajiban Dokumentasi Mandiri Lewat Surat Edaran Bupati

    Melalui ketetapan resmi yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Kotim Nomor 400.13/211/DPPPAPPKB.5/2026, seluruh ASN yang tercatat memiliki anak usia sekolah diinstruksikan untuk mengisi formulir pelaporan khusus. Tidak berhenti di situ, mereka juga diwajibkan mengunggah berkas dokumentasi kegiatan secara mandiri melalui tautan digital yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

    Bupati Kotim, Halikinnor, memberikan penegasan kuat bahwa keterlibatan figur ayah dalam sirkuit pendidikan anak tidak boleh hanya berakhir sebagai simbol atau slogan semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, pada momen krusial seperti hari pertama masuk sekolah dinilai mampu memberikan suntikan dukungan psikologis yang masif serta membangun sirkuit kedekatan emosional dengan anak.

    “Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Gerakan dimaksud, ASN diharapkan mengisi formulir pelaporan dan mengunggah dokumentasi kegiatan secara mandiri melalui tautan yang telah disediakan,” urai Halikinnor saat memberikan penegasan regulasi pada Jum’at (10/7).

    Cakupan Lintas Jenjang dan Tuntutan Menjadi Teladan Publik

    Halikinnor menegaskan bahwa sebagai aparatur negara, ASN harus mampu menjadi cerminan and teladan bagi masyarakat luas dalam membangun pola pengasuhan sehat yang melibatkan partisipasi aktif kedua orang tua.

    “ASN diharapkan menjadi teladan. Gerakan ini bukan hanya tentang mengantar anak ke sekolah, tetapi bagaimana orang tua hadir dan memberikan perhatian terhadap perjalanan pendidikan anak,” katanya.

    Manifes Gerakan GAMAS ini resmi berlaku secara mengikat bagi ASN yang memiliki anak pada berbagai sirkuit jenjang pendidikan, meliputi: Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenjang Sekolah Dasar (SD), jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

    Adapun sirkuit pelaksanaan di lapangan akan menyesuaikan dengan jadwal hari pertama masuk sekolah di masing-masing lembaga pendidikan. Selain diwajibkan mengikuti sirkuit kegiatan internal tersebut, para ASN juga dituntut untuk aktif menyosialisasikan gerakan GAMAS ini kepada keluarga, kerabat, hingga sirkuit lingkungan sekitar agar kesadaran makro mengenai pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dapat meluas secara agresif.

    Kewajiban mengisi formulir and menyetor foto dokumentasi mengantar anak ke sekolah bagi ASN Kotim lewat gerakan GAMAS adalah potret nyata dari reduksionisme nilai pengasuhan yang kini dikerdilkan menjadi sekadar beban administrasi birokrasi. Niat Bupati Halikinnor untuk menghadirkan peran ayah dalam pendidikan anak secara psikologis adalah langkah moral yang baik. Namun, memaksakan kehadiran emosional tersebut lewat Surat Edaran yang diikat dengan kewajiban unggah tautan mandiri justru berisiko melahirkan budaya formalitas kepatuhan semu (tokenistic compliance). Kehadiran ayah di hari pertama sekolah yang seharusnya didasari oleh ketulusan and kasih sayang murni, kini bergeser maknanya menjadi sekadar ritual “kejar setoran foto” demi menggugurkan kewajiban dinas.

    Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam. Mengubah pola asuh yang mengabaikan peran ayah tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan cara memaksa ASN mengisi formulir pelaporan di hari pertama sekolah. Apakah pemerintah daerah menjamin bahwa setelah foto diunggah, sang ayah akan tetap hadir dalam proses belajar anak di hari-hari berikutnya? Tentu tidak. Ini adalah bentuk gimmick administratif yang hanya memperpanjang rantai pelaporan tidak produktif bagi ASN yang sudah dibebani tugas kerja harian.

    Bupati Kotim and DPPPAPPKB seharusnya fokus pada kebijakan makro yang lebih substansial: berikan dispensasi jam kerja yang fleksibel bagi para ayah saat anak mereka sakit, sediakan ruang konseling keluarga di tingkat dinas, and evaluasi beban kerja ASN agar mereka memiliki waktu berkualitas di rumah tanpa perlu terdistraksi oleh kewajiban pamer foto birokrasi.

    Negara tidak perlu bertindak sebagai mandor pelapor moralitas domestik warganya. Jangan sampai gerakan GAMAS ini hanya menjadi ajang pamer data statistik di atas meja Bupati untuk mengklaim keberhasilan program, sementara di tingkat tapak keluarga, anak-anak ASN tetap kehilangan figur ayah yang sesungguhnya karena waktu mereka habis terkuras oleh tuntutan administrasi negara yang ugal-ugalan. (***)

  • Geger Buaya Dua Meter Menganga di Atas Lanting Padas

    Geger Buaya Dua Meter Menganga di Atas Lanting Padas

    Menjadi Isyarat Nyata Kerusakan Ekosistem Sungai Kotim

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Kedamaian warga di kawasan pedalaman Kecamatan Parenggean mendadak terguncang oleh tontonan mistis sekaligus mengerikan. Seekor reptil raksasa berukuran cukup besar secara mengejutkan ditemukan tergeletak pasrah di atas lanting (dermaga apung) milik warga di Desa Padas, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), pada Kamis siang (9/7/2026). Fenomena ganjil ini memperlihatkan sang predator air tawar berada dalam posisi diam membatu dengan kondisi mulut terbuka lebar menganga ke langit.

    Misteri Predator Tak Bergerak yang Mengguncang Jagat Maya Warga Parenggean

    Kemunculan satwa berdarah dingin ini sontak menjadi magnet perhatian masyarakat di sepanjang bantaran sungai. Puluhan warga berdatangan memadati lokasi tapak untuk menyaksikan dari dekat penampakan tidak biasa tersebut. Sebagian besar di antaranya langsung memanfaatkan momentum menegangkan ini untuk merekam and mengabadikan sang buaya melalui kamera ponsel hingga sirkuit rekaman videonya beredar viral and memicu kehebohan di berbagai jejaring media sosial.

    Dalam visualisasi rekaman yang tersebar luas, buaya tersebut sama sekali tidak menunjukkan respons sensorik atau pergerakan defensif sedikit pun, meskipun posisinya berada di area terbuka yang sangat mudah dijangkau oleh sirkuit aktivitas manusia. Absennya pergerakan agresif ini memicu spekulasi and dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa sang predator ganas tersebut sesungguhnya telah mati.

    Testimoni BKSDA Kalteng and Peringatan Zona Merah Tiga Aliran Sungai Besar

    Otoritas perlindungan satwa liar segera merespons kehebohan publik ini. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resorrt Sampit Muriansyah, mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil pengamatan visual awal, reptil bertubuh besar tersebut diduga kuat memang sudah dalam kondisi tidak bernyawa saat pertama kali ditemukan terdampar di atas lanting.

    “Sepertinya buaya sudah mati. Tidak menyerang warga saat didekati,” urai Muriansyah saat memberikan keterangan resmi mengenai status awal satwa tersebut pada Jumat (10/7/2026).

    Muriansyah memaparkan analisis biologis bahwa apabila satwa air ini masih dalam kondisi hidup and memiliki energi normal, mereka dipastikan akan memberikan reaksi spontan saat mendeteksi kehadiran manusia di radius dekat. Reaksi alami predator tersebut umumnya terbagi dalam dua sirkuit tindakan taktis, yakni melancarkan serangan balik yang agresif untuk mempertahankan teritori atau memilih menghindar dengan menceburkan diri kembali ke dalam sirkuit air sungai.

    Berdasarkan sirkuit identifikasi morfologi sementara, satwa yang menggegerkan warga Padas ini merupakan jenis buaya muara (Crocodylus porosus) dengan estimasi panjang tubuh mencapai sekitar dua meter. Kendati ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, BKSDA Kalteng memberikan peringatan keras bahwa peristiwa ini sama sekali tidak boleh dijadikan pembenaran bagi masyarakat untuk melonggarkan kewaspadaan. Mati atau hilangnya satu ekor buaya tidak menjadi jaminan bahwa sirkuit perairan tersebut telah steril dari keberadaan koloni buaya muara lainnya.

    Guna menekan potensi fatalitas konflik satwa and manusia di masa mendatang, BKSDA merilis panduan mitigasi darurat bagi warga: Kewaspadaan Tiga DAS Besar: Masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Mentaya, Sungai Cempaga, and Sungai Tualan diminta melipatgandakan kesiapsiagaan. Sirkuit Hunting Malam Hari: Warga dilarang lengah terutama saat beraktivitas pada malam hari karena waktu tersebut merupakan sirkuit aktif bagi buaya untuk berburu pakan. Sterilisasi Bantaran dari Ternak: Warga diimbau keras tidak memelihara hewan ternak di tepi sungai karena aromanya memicu insting predator untuk mendekati pemukiman. Stop Pembuangan Bangkai: Larangan keras membuang bangkai binatang ke aliran sungai guna memutus rantai umpan yang mengundang satwa liar. Larangan Kontak Fisik Mandiri: Warga dilarang keras menyentuh atau mengevakuasi mandiri satwa liar yang ditemukan diam, and diwajibkan segera melapor ke pos petugas berwenang demi keselamatan sirkuit publik. 

    Terterdamparnya seekor buaya muara sepanjang dua meter dalam kondisi mati dengan mulut menganga di atas lanting pemukiman Desa Padas bukan sekadar fenomena mistis atau tontonan viral biasa, melainkan sebuah jeritan ekologis otentik yang membongkar hancurnya sirkuit habitat alami di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kotim. Buaya muara adalah predator puncak yang memiliki sirkuit teritori sangat ketat and cenderung menghindari kontak langsung dengan peradaban manusia jika ruang hidupnya melimpah. Fakta bahwa bangkai predator ini harus berakhir di atas fasilitas domestik warga membuktikan bahwa ruang sungai telah mengalami degradasi parah, penyusutan pakan alami, and pencemaran sirkuit air yang akut akibat masifnya ekspansi industri serta pembukaan lahan di hulu.

    Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang tajam terhadap pola mitigasi pasif yang selama ini diadopsi. Imbauan klasik BKSDA yang meminta warga untuk tidak memelihara ternak and tidak membuang bangkai ke sungai adalah bentuk pembebanan tanggung jawab hulu ke tingkat tapak masyarakat, tanpa menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Mengapa warga masih membuang bangkai and memelihara ternak di tepi sungai? Karena Pemkab Kotim and dinas terkait gagal menyediakan infrastruktur tata kelola sampah and zonasi peternakan yang layak di wilayah pedalaman seperti Parenggean!

    Lebih jauh lagi, kematian buaya dua meter ini menyisakan misteri besar yang harus diusut secara forensik oleh BKSDA and penegak hukum lingkungan. Apakah buaya ini mati karena faktor usia, keracunan limbah industri yang mencemari sirkuit Sungai Tualan, atau justru merupakan korban dari tindakan perburuan and pembantaian rahasia (illegal culling) oleh pihak-pihak yang merasa terganggu?

    BKSDA Kalteng tidak boleh sekadar datang, mencatat estimasi panjang, lalu menutup kasus dengan selembar kertas rilis imbauan. Lakukan autopsi menyeluruh terhadap bangkai buaya Padas, petakan kembali sirkuit populasi buaya di Sungai Mentaya, Cempaga, and Tualan secara transparan, serta tindak tegas korporasi perusak sempadan sungai! Jika otoritas terkait terus menutup mata terhadap hancurnya rumah alami para predator ini, maka di sisa tahun 2026 ini, konflik berdarah antara buaya lapar and warga Kotim di sepanjang sirkuit sungai tradisional akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. (***)

  • Kepungan Ratusan Hotspot Mengunci Tujuh Belas Kecamatan di Kotim

    Kepungan Ratusan Hotspot Mengunci Tujuh Belas Kecamatan di Kotim

    Saat Puluhan Hektare Lahan Parenggean dan MB Ketapang Hangus Terbakar

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Sirkuit pemantauan udara di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendeteksi lonjakan indikator bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas memasuki siklus musim kemarau. Berdasarkan manifes data Pusdalops BPBD Kotim per 9 Juli 2026, sebanyak 286 titik panas (hotspot) kini resmi mendominasi ruang udara di 17 kecamatan. Angka sebaran ini menjadi alarm dini bahwa potensi kebakaran vegetasi di tingkat tapak berada dalam status siaga tinggi.

    Manifes Sebaran Hotspot: Antang Kalang dan Kota Besi Jadi Zona Merah Pemantauan Satelit

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menyampaikan bahwa data sebaran hotspot merupakan indikator krusial hasil pemantauan satelit yang mendeteksi anomali suhu panas bumi. Data tersebut dijadikan kompas rigid bagi petugas gabungan untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan. Meskipun tidak seluruh titik panas merepresentasikan kejadian kebakaran fisik secara langsung, parameter ini wajib diwaspadai karena memiliki probabilitas tinggi untuk eskalasi menjadi kepala api yang destruktif.

    Pusdalops BPBD memetakan sirkuit wilayah dengan akumulasi hotspot tertinggi sebagai berikut: Kecamatan Antang Kalang mencatat akumulasi tertinggi dengan total 67 titik panas. Kecamatan Kota Besi menyusul di urutan kedua dengan deteksi 41 titik panas. Kecamatan Mentaya Hulu mengunci angka 31 titik panas. Kecamatan Bukit Santuai merekam keberadaan 22 titik panas. Kecamatan Telaga Antang mendeteksi sebaran 21 titik panas. Kecamatan Tualan Hulu mencatat pertahanan 20 titik panas di wilayahnya.

    “Hotspot merupakan hasil pemantauan satelit yang menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan verifikasi di lapangan. Tidak semua hotspot merupakan kebakaran, namun tetap harus diwaspadai karena berpotensi berkembang menjadi titik api,” urai Multazam dalam konfirmasi resminya pada Jum’at (10/7/2026).

    Anatomi Amukan Api: Rekor Tragis Parenggean dan Dominasi Insiden Ketapang

    Selain ancaman indikator makro berupa ratusan hotspot, potret karhutla riil di sepanjang tahun 2026 telah menorehkan jejak kerusakan lingkungan yang nyata. BPBD Kotim mencatat total akumulasi kejadian kebakaran lahan telah menembus angka 63 insiden. Dari jumlah tersebut, tim gabungan mengklaim baru berhasil menjinakkan 56 kejadian kebakaran.

    Total luasan tanah and vegetasi gambut yang hangus menjadi abu di seluruh teritori Kotim telah mencapai angka 142,99 hektare. Pola sebaran kerusakan lahan ini terbagi dalam beberapa wilayah utama: Kecamatan Mentawa Baru Ketapang: Menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi, yakni menyumbang 28 kejadian karhutla dengan total luasan tanah terbakar mencapai 32,83 hektare. Kecamatan Baamang: Mengekor di posisi kedua dengan catatan 13 kejadian karhutla yang menghanguskan sekitar 21,94 hektare lahan. Kecamatan Parenggean: Kendati hanya mencatatkan 2 kejadian kebakaran, wilayah ini menorehkan rekor kehancuran terluas dengan luasan lahan gambut yang terbakar mencapai 40 hektare akibat lambatnya penanganan hulu.

    Guna membendung perambatan api di sisa musim kering ini, BPBD Kotim bersama unsur TNI, Polri, Manggala Agni, pihak korporasi swasta, serta relawan terus meningkatkan sirkuit patroli and pemantauan berkala di zona rawan. Pemerintah daerah juga mengimbau keras masyarakat agar tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar serta meminta warga proaktif melaporkan sekecil apa pun indikasi kepulan asap kepada petugas terdekat.

    Pemaparan data 286 hotspot and hangusnya 142,99 hektare lahan di Kotim sepanjang tahun 2026 ini harus dibaca secara kritis, bukan sekadar diterima sebagai laporan administratif tahunan. Siasat membandingkan angka hotspot tahun ini yang berada di bawah periode yang sama pada tahun 2025—di mana tahun lalu mencapai 453 titik—adalah retorika birokrasi yang menidurkan kewaspadaan publik and berpotensi memicu kepuasan semu (complacency) di tingkat pengambil kebijakan. Mengklaim situasi “lebih baik” hanya karena angka statistik satelit lebih rendah, di saat puncak musim kemarau bahkan belum menyentuh fase puncaknya, adalah kecerobohan mitigasi prabencana yang sangat berbahaya.

    Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang sangat tajam terkait anomali di Kecamatan Parenggean. Bagaimana mungkin hanya dengan 2 kejadian karhutla, luasan lahan yang hangus bisa langsung meroket menembus 40 hektare? Angka ini adalah tamparan keras bagi sistem respons cepat (quick response) satgas darat. Ini membuktikan bahwa sirkuit deteksi dini di Parenggean total kedodoran, sehingga api dibiarkan bebas melahap puluhan hektare vegetasi sebelum akhirnya petugas datang melakukan pemadaman. Hal ini berbanding terbalik dengan Mentawa Baru Ketapang yang dengan 28 kejadian mampu melokalisir luasan di angka 32,83 hektare. Ketimpangan performa penanganan antar-kecamatan ini menelanjangi tidak meratanya distribusi logistik and personel di wilayah pelosok Kotim.

    Pemerintah Kabupaten Kotim and BPBD tidak boleh hanya sibuk melempar imbauan moral kepada masyarakat kecil agar tidak membakar lahan. Sudah saatnya Pemkab Kotim mengaudit komitmen konsesi perusahaan swasta yang wilayahnya mendeteksi titik panas, mempertegas sanksi bagi pemilik lahan terlantar di Baamang and Ketapang, serta membangun posko taktis mandiri di Parenggean. Jika performa satgas di pelosok masih lamban and hanya bertumpu pada wilayah urban Sampit, maka ratusan hotspot satelit tersebut akan dengan sangat cepat berubah menjadi lautan api riil yang kembali mengurung anak-anak Kotim dalam kepungan asap beracun. (***)