cms.kanalindependen.id

Tag: karhutla kotim

  • Menjauhi Bara Api Kotim Menuju TNTP: Pengamat Desak Pencopotan Menhut

    Menjauhi Bara Api Kotim Menuju TNTP: Pengamat Desak Pencopotan Menhut

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua realitas berbeda terbentang di daratan Kalimantan Tengah pada Jumat (16/10/2026). Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kotawaringin Barat, merekam jejak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang berjalan kaki sejauh 1,8 kilometer menuju Shelter Pesalat.

    Pada hari yang sama, lebih dari seratus kilometer dari kawasan konservasi itu, para petugas Pos Sektor Pemadam Kebakaran Kota Besi tengah bertaruh nyawa menelan asap pekat, berjibaku menjinakkan kobaran api di Desa Camba, Kotawaringin Timur (Kotim).

    Amuk api di Camba menguras tenaga petugas sejak pukul 14.05 hingga malam merayap pukul 21.15 WIB. Hamparan desa ini merupakan satu dari empat opsi lokasi kebakaran yang sedari awal disiapkan Pemerintah Kabupaten Kotim untuk ditinjau langsung oleh sang menteri.

    Raja Juli sebenarnya telah berada di Kotim tiga hari sebelumnya. Ia bermalam di Sampit, lalu saat pagi menyingsing, rombongan memilih bertolak ke Pangkalan Bun tanpa mendatangi satu pun opsi lokasi api yang menanti.

    Hingga Jumat malam, etalase akun Instagram Raja Juli masih memajang momen diskusinya bersama petugas di TNTP.

    Kontras dengan potret itu, layar pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kotim pada pukul 23.11 WIB merekam angka 410, sebuah level yang merobek ambang batas kategori berbahaya.

    Pengamat hukum dan politik Muhammad Gumarang menilai batalnya peninjauan di Sampit menjadi cermin buram komitmen Raja Juli dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Menurutnya, turun langsung ke lokasi api semestinya menjadi bentuk keseriusan dan wujud tanggung jawab seorang menteri. Ia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera memberhentikan dan mengganti Raja Juli.

    Malam di Jalan Jaksa

    Kekecewaan di Sampit berawal dari sebuah rencana yang buyar. Rombongan Kementerian Kehutanan tiba di kota ini pada Selasa (13/10/2026) malam, setelah meninjau karhutla di Palangka Raya.

    Wakil Bupati Kotim Irawati, jajaran Forkopimda, hingga para relawan pemadam sudah berjaga menyambut di pinggir Jalan Jaksa. Pemkab juga telah menata jamuan makan malam sekaligus menyiapkan ruang untuk membahas kedaruratan karhutla bersama menteri.

    Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan menyebut lokasi makan malam rombongan tiba-tiba dipindah dari restoran yang disiapkan Pemkab ke Rumah Makan Pondok Jelawat.

    Pemkab sempat menerima informasi perubahan lokasi ini dan mencoba menanyakannya kepada protokoler kementerian, tetapi mereka mengaku tidak diberi akses komunikasi.

    Diana sempat menawarkan diri untuk menjemput atau menyambut menteri secara langsung di Hotel Aquarius, tempat Raja Juli menginap. Lewat komunikasi antartim protokoler, Pemkab kembali menerima kabar bahwa menteri ingin beristirahat karena lelah, sehingga pertemuan digeser ke lokasi peninjauan esok pagi.

    Menjelang larut sekitar pukul 21.00 WIB, kabar pemungkas masuk: agenda peninjauan di Kotim batal.

    Selasa malam itu, Raja Juli menghubungi Bupati Seruyan dan kepala bandara setempat. Komunikasi itu dilakukan untuk memastikan kondisi penerbangan di Kuala Pembuang, Seruyan, sebagai penjajakan pemindahan pangkalan helikopter pemadam untuk TNTP. Hal itu ia sampaikan sendiri saat berada di Pangkalan Bun keesokan harinya.

    Rabu (14/10/2026) pagi, penegasan pembatalan itu benar-benar mendarat. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kotim Legendaria Okta Bellany Nusaku meneruskan pesan dari Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho.

    Pesan itu menyebut kunjungan kerja dan peninjauan karhutla di Sampit batal, dan menteri langsung menuju Pangkalan Bun. Padahal, jadwal awal mencantumkan agenda peninjauan bersama Forkopimda pada rentang pukul 08.05 sampai 09.30 WIB.

    ”Sampai hari ini kita dengan protokoler pun tidak ketemu, apalagi dengan beliau,” kata Diana.

    Gumarang menyoroti insiden jamuan tersebut dalam keterangan tertulisnya. Memilih makan di tempat lain dan membiarkan Forkopimda serta relawan menanti tanpa kepastian, menurut Gumarang, sama artinya menolak kunjungan dan makan bersama pemerintah daerah.

    ”Bahkan konsumsi yang disediakan pun menjadi korban,” katanya.

    Kabar Duka yang Tak Sampai

    Karhutla membawa ancaman nyata bagi nyawa manusia. Sayangnya, kabar duka mengenai tiga relawan yang meninggal ternyata baru menyentuh telinga staf ahli menteri lewat sebuah percakapan telepon.

    Hal ini terungkap dari rekaman komunikasi antara Irawati dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kemenhut Fahrizal Fitri pada Rabu (14/10/2026), yang kemudian menyebar ke media sosial.

    ”Tiga orang yang meninggal relawan kami, Pak,” ujar Irawati dengan nada bergetar dalam percakapan itu.

    Irawati tidak merinci identitas ketiganya. Namun, catatan pemberitaan menyebut NR (45), warga Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, meninggal menjelang subuh setelah ikut memadamkan api pada Senin (14/9/2026) malam. Penyebab pasti kematiannya belum dikonfirmasi pihak medis.

    Fahrizal, yang pernah memegang jabatan Sekda Kalimantan Tengah, mengaku belum menerima informasi soal relawan yang menjadi korban tersebut sebelum panggilan telepon terjadi.

    Ia bahkan tidak mengetahui bahwa jajaran Forkopimda Kotim telah menunggu rombongan menteri di Jalan Jaksa.

    Celah komunikasi ini sejalan dengan catatan Ketua DPRD Kotim Rimbun. Menurutnya, rombongan kementerian lebih banyak membangun koordinasi internal dengan Manggala Agni ketimbang merangkul pemerintah daerah. “Jadi kita ini tak ada dianggap oleh mereka,” keluhnya.

    Dalam percakapan dengan Irawati, Fahrizal menjelaskan rombongan harus bergegas mengikuti rapat koordinasi di Pangkalan Bun.

    Menhut, katanya, juga ditunggu di Palangka Raya untuk agenda bersama Menteri Koordinator pada Jumat (16/10/2026). Ia lalu menabur janji bahwa rombongan akan mampir saat pulang melewati Banjarmasin: “Nanti kami singgah di Sampit.”

    Saat berlalu meninggalkan Hotel Aquarius, Raja Juli sempat disapa wartawan terkait perjalanannya. ”Kami ke Pangkalan Bun dulu, nanti baru ke Sampit,” jawabnya ringkas.

    Hingga Jumat malam berlalu, janji singgah itu tak kunjung berwujud. Keterangan resmi Kemenhut yang dirilis Jumat menyebut Raja Juli meninjau TNTP pada hari itu.

    Pernyataan resmi ini tidak sejalan dengan penjelasan Fahrizal sebelumnya mengenai agenda menteri bersama Menteri Koordinator di Palangka Raya. Belum ada kepastian apakah rombongan akan melintasi Sampit.

    Bagi Gumarang, pengabaian ini sudah melampaui batas kewajaran, terlebih saat seorang kepala daerah harus memohon sambil menangis.

    Dia mempertanyakan letak empati Raja Juli dan menilai sikap tersebut merendahkan warga Sampit. Kunjungan ke Kalteng itu, menurut Gumarang, tampaknya hanya pencitraan yang bernuansa politis.

    Sampit yang Ditinggalkan

    Ketika rombongan kementerian melangkah menjauh, Kotim masih terperangkap dalam status tanggap darurat karhutla. Pemkab terpaksa memperpanjang status tersebut hingga 30 Oktober 2026, menyelaraskannya dengan masa darurat provinsi.

    Data BPBD Kotim memaparkan 1.366 kejadian karhutla dengan luka bakar lahan yang melampaui 2.135 hektare sejak Januari hingga 9 Oktober 2026.

    Hingga menjejak pertengahan September, wilayah Seranau mendominasi lahan terbakar terluas, menyentuh angka sekitar 703 hektare. Seranau masuk dalam daftar empat opsi lokasi yang disiapkan Pemkab untuk ditinjau menteri.

    Daftar panjang kebutuhan perlawanan terhadap api sudah disusun rapi sebelum sang menteri tiba. Pada Jumat (9/10/2026) malam, di tengah rapat koordinasi bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Irawati mengusulkan pengadaan selang pemadam, mesin alkon, sumur bor, embung, serta kendaraan operasional penembus medan sulit Seranau dan Pulau Hanaut.

    Agustiar menyatakan Pemprov siap mengupayakan dukungan, dan Pemprov meminta Pemkab segera mengirim surat permohonan resmi.

    Pemkab juga berencana menyodorkan daftar kebutuhan serupa langsung ke tangan Menhut, mulai dari peralatan pemadaman, alat pelindung diri bagi para pejuang api, hingga dukungan anggaran. Semua lembar rencana itu kandas bersama batalnya pertemuan di Sampit.

    Kondisi lapangan menunjukkan api menolak takluk. Laporan Pos Sektor Pemadam Kebakaran Kota Besi merangkum bahwa operasi di Camba pada Jumat dipimpin Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Ubay Dillah dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam.

    Jajaran camat, Masyarakat Peduli Api, dan Polsek Kota Besi ikut berjibaku menahan laju api. Kejadian itu masuk dalam kategori dugaan pembakaran, meski akarnya masih perlu dipastikan.

    Kepala Dinkes Kotim Umar Kaderi memperingatkan paparan kabut asap berisiko memperburuk gangguan pernapasan. Dinas Kesehatan setempat mendata 1.011 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada pekan ke-40, sekitar akhir September hingga awal Oktober.

    Total kasus itu merangkak naik dari titik terendah 212 kasus pada pekan ke-11, sementara akumulasi rentang Januari hingga Agustus sudah mendobrak angka 16.855 kasus.

    Bencana berganda memukul Sampit tatkala kemarau panjang turut merusak cadangan air bersih. Perumdam Tirta Mentaya menyatakan air produksinya di lima kecamatan tidak layak untuk minum dan memasak menyusul intrusi air laut yang membuat aliran Sungai Mentaya menjadi payau, termasuk air baku di intake Tanah Mas, Baamang.

    Gumarang menyebut warga Sampit kini terpaksa merogoh kantong ekstra sekadar membeli air kemasan untuk kebutuhan makan dan minum.

    Langit Sampit pun tertutup asap pekat. Bandara H Asan berhenti beroperasi sejak 22 September dan dinyatakan tutup total sepanjang Oktober.

    Kondisi serba terbatas itu memaksa para petugas berjuang lebih keras menantang garis api. Diana melukiskan bagaimana di beberapa titik, personel harus membelah hutan dengan berjalan kaki berkilo-kilometer, hingga sebagian terpaksa menyaring air menggunakan pakaian sekadar membasahi tenggorokan.

    Irawati sendiri turut membiarkan kakinya menyusuri jalur darat beberapa kilometer demi mencapai lokasi api di seberang sungai.

    Kotim, menurut Gumarang, memiliki posisi yang terlalu penting untuk dibiarkan sendirian. Ia menggarisbawahi bahwa kabupaten ini adalah urat nadi penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di Kalteng, sekaligus pemilik hamparan kebun sawit terluas di seantero Indonesia.

    Klaim soal luas kebun sawit ini berpijak sejajar dengan publikasi Databoks (2019), yang menempatkan Kotim di urutan pertama secara nasional berdasarkan rekaman data 2018. Angka luasan lahan sawit Kotim pada tahun tersebut berkisar 410 ribu hektare.

    Lautan sawit itu, urai Gumarang, lahir dari rahim konsesi kementerian yang membidangi kehutanan, dan sebagian perusahaan pemilik kebun diduga terkait dalam karhutla.

    Lahan yang sudah berstatus disita negara pun tidak luput dari lahapan api. Kobaran yang menyala sejak 10 Oktober di Desa Kandan, Kecamatan Kota Besi, ikut menelan lahan bekas perusahaan yang kini disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dengan luas yang belum bisa diperkirakan.

    Data agregat Kemenhut sendiri membongkar realita bahwa sekitar 57 persen luas karhutla nasional periode Januari hingga Juli 2026 berada tepat di dalam kawasan hutan.

    Dari ranah hukum, Bareskrim Polri mencatat Polda Kalteng tengah menangani 14 laporan karhutla yang melibatkan korporasi, dengan satu perusahaan sawit sudah memakai baju tersangka, kendati identitasnya masih disimpan rapat.

    Rekam Jejak yang Disorot

    Gumarang merangkum kegaduhan kunjungan di Sampit sebagai puncak gunung es dari karakter Raja Juli dalam memimpin birokrasi kementerian. Ia menilai Raja Juli sudah terlalu banyak menggoreskan catatan yang tidak terpuji sehingga kelayakannya menjabat patut dicabut. Gumarang menarik memori publik pada dua perkara sebelumnya.

    Perkara pertama datang dari foto yang merebak pada September 2025, saat Raja Juli bermain domino bersama Azis Wellang.

    Azis pernah ditetapkan tersangka kasus pembalakan liar di kawasan hutan Katingan, Kalteng, oleh Ditjen Gakkum KLHK pada November 2024.

    Walau belakangan status tersangka itu gugur lewat palu praperadilan PN Jakarta Pusat dan penyidikannya ditutup resmi pada Februari 2025, foto tersebut sempat memantik polemik etis.

    Terkait penyebaran foto itu, Raja Juli mengaku tidak mengenal Azis dan secara terbuka meminta maaf kepada Presiden, Komisi IV DPR, dan masyarakat luas.

    Perkara kedua jatuh dari sebuah amplop pemberian Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby, tersangka kasus suap jabatan yang ditangani KPK.

    KPK menduga amplop yang diam-diam ditinggalkan Suhardiman usai audiensi di ruang Kemenhut pada 2 Juni 2026 itu berisi uang tunai 14.000 dolar Singapura, berkisar di angka Rp195 juta.

    Uang itu diduga berkaitan dengan usulan pelepasan 3.800 hektare kawasan hutan untuk program tanah objek reforma agraria (TORA).

    Menurut catatan KPK, besaran uang yang dikembalikan lewat ajudan menteri hanya berkisar 12.000 dolar Singapura, memicu penelusuran KPK untuk melacak selisih sisa uang tersebut.

    Raja Juli dengan tegas membantah menerima gratifikasi. Dalam versi pembelaannya, ia baru menyadari keberadaan amplop itu sesaat setelah Suhardiman melangkah keluar ruangan, lalu memerintahkan ajudannya mengembalikan paket tersebut pada 12 Juni 2026.

    Ia melaporkan penolakan gratifikasi itu ke KPK pada 3 Juli 2026, disertai penegasan bahwa ia tidak pernah menandatangani surat keputusan pelepasan kawasan hutan di Kuansing.

    KPK menolak laporan tersebut dengan alasan pengusutan dugaan pemberian sedang berjalan. Komisi antirasuah itu juga menelusuri dugaan adanya aliran pemberian tahap awal senilai 12.500 dolar Singapura yang ditujukan kepada pejabat Kemenhut pada bulan Mei 2026.

    Merujuk keterangan resmi per 6 Oktober 2026, Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan Raja Juli belum diperiksa. Hingga berita ini diturunkan, deretan pengumuman lembaga KPK belum menyebut Raja Juli duduk dalam status tersangka.

    Masih Banyak Kader yang Lebih Baik

    Desakan agar kursi Raja Juli dicopot turut mengalir hingga ke jalanan. Senin (12/10/2026) malam, puluhan pemuda mendatangi pelataran Swiss-Belhotel Palangka Raya, tempat yang dikabarkan menjadi titik istirahat Raja Juli, untuk menyerukan bahwa ia gagal memanggul tugas sebagai menteri.

    Sebuah tuntutan yang berbeda nadanya lahir dari aspal Kotawaringin Barat. Kamis (15/10/2026), kehadiran menteri di Pangkalan Bun diwarnai barisan unjuk rasa warga yang desanya terdampak karhutla.

    Tuntutan itu antara lain penetapan resmi karhutla sebagai bencana nasional dan penindakan pedang hukum tanpa pandang bulu, termasuk mencabut izin korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.

    Keterangan Gumarang mengunci rentetan peristiwa ini dengan sikap yang sejalan dengan tuntutan kelompok pemuda di Palangka Raya. Dia menyarankan Presiden Prabowo segera memberhentikan dan mengganti sosok Raja Juli demi menjaga muruah dan wibawa kepemimpinan di mata rakyat.

    ”Masih banyak kader anak bangsa yang lebih baik, yang memiliki kompetensi dan integritas,” tegas Gumarang menutup seruannya. (ign)

  • Pemadaman Kebakaran di Desa Camba Berlangsung hingga Malam, Kotim Terdeteksi 207 Titik Panas

    Pemadaman Kebakaran di Desa Camba Berlangsung hingga Malam, Kotim Terdeteksi 207 Titik Panas

    SAMPIT Kanalindependen.id – Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah unsur terkait melakukan operasi pemadaman kebakaran di Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat (16/10/2026). Operasi berlangsung hingga pukul 21.15 WIB, setelah petugas mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 14.05 WIB.

    Berdasarkan laporan Pos Sektor Pemadam Kebakaran Kota Besi, informasi kejadian diterima pada pukul 13.25 WIB. Petugas berangkat menuju lokasi lima menit kemudian dan mengerahkan satu unit kendaraan MTPK 11 untuk mendukung operasi.

    Pemadaman dipimpin Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Ubay Dillah, dengan dukungan Camat Kota Besi, Masyarakat Peduli Api (MPA) Kota Besi, serta anggota Polsek Kota Besi.

    Dalam laporan tersebut, dugaan penyebab kejadian dikategorikan sebagai arson atau dugaan pembakaran. Namun, informasi itu belum cukup untuk memastikan adanya unsur kesengajaan. Penyebab kebakaran masih perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang.

    Laporan Pos Sektor Kota Besi juga belum mencantumkan luas area yang terbakar maupun taksiran kerugian. Kondisi akhir lokasi setelah operasi pemadaman belum dijelaskan dalam laporan yang tersedia.

    207 Titik Panas Terdeteksi di Kotim

    Di tengah penanganan kebakaran tersebut, rekapitulasi hotspot atau titik panas wilayah Kotim menunjukkan terdapat 207 titik dalam akumulasi 24 jam terakhir, berdasarkan data yang diakses pada Jumat (16/10/2026) pukul 16.00 WIB.

    Data yang bersumber dari BMKG dan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur itu mencatat seluruh titik berada pada tingkat kepercayaan menengah atau medium, dengan rentang 30–79 persen. Pemantauan menggunakan satelit NOAA-20 dan SNPP dengan tipe deteksi piksel.

    Sebaran terbanyak berada di Kecamatan Seranau, dengan 98 titik. Rinciannya, 63 titik di Desa Ganepo dan 35 titik di Kelurahan Mentaya Seberang.

    Kecamatan Teluk Sampit menyusul dengan 63 titik, terdiri atas 42 titik di Desa Lampuyang dan 21 titik di Desa Ujung Pandaran. Sementara itu, Kecamatan Pulau Hanaut mencatat 23 titik yang tersebar di delapan desa.

    Titik panas lainnya terdeteksi di Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebanyak sembilan titik, Bukit Santuai delapan titik, Antang Kalang dua titik, serta Mentawa Baru Ketapang dua titik. Masing-masing satu titik juga tercatat di Kecamatan Mentaya Hulu dan Telaga Antang.

    Data tersebut menggambarkan sebaran indikasi panas yang terdeteksi satelit di sejumlah wilayah Kotim. Namun, titik panas tidak serta-merta membuktikan adanya kebakaran di setiap lokasi, terlebih tidak dapat langsung digunakan untuk menentukan penyebab kebakaran di Desa Camba.

    Belum tersedia informasi mengenai luas lahan yang terbakar di Desa Camba, hasil pemeriksaan penyebab kejadian, maupun kondisi akhir lokasi setelah pemadaman. Konfirmasi dari petugas dan pihak berwenang diperlukan untuk melengkapi gambaran peristiwa tersebut. (***)

  • Belum Usai Racun Asap, Kini Racun Air: Kasus Diare Anak di Sampit Meledak!

    Belum Usai Racun Asap, Kini Racun Air: Kasus Diare Anak di Sampit Meledak!

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Penderitaan warga Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) seolah tak bertepi. Belum usai berjuang melawan cengkeraman racun kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana kesehatan baru kini mengintai keselamatan generasi muda. Kasus diare, terutama yang menyerang kelompok anak-anak dan balita, dilaporkan meledak hingga 25–30 persen dibandingkan kondisi normal akibat krisis air bersih dan lonjakan salinitas intrusi air laut yang mencemari sumber air warga.

    Kondisi darurat sanitasi lingkungan ini memicu sidik lapangan langsung oleh Bupati Kotim Halikinnor, saat meninjau kesiapan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit, Kamis (15/10/2026).

    Anak-anak menjadi kelompok paling rentan (high-risk group) yang harus menanggung dampak fatal akibat terpaksa mengonsumsi atau menggunakan air berpolusi dan payau untuk kebutuhan harian.

    “Yang mengalami peningkatan sekarang justru kasus diare, khususnya pada anak-anak. Kondisi air di daerah kita yang sudah terdampak intrusi air laut juga perlu diperhatikan karena air tersebut dikonsumsi masyarakat,” tegas Bupati Kotim Halikinnor usai mengecek ruang perawatan anak di RSUD dr. Murjani Sampit.

    RSUD dr Murjani Siaga Lonjakan Pasien, Pemkab Bergantung Pada Hujan

    Guna mengantisipasi kolapsnya fasilitas kesehatan jika terjadi lonjakan pasien dalam jumlah besar, manajemen RSUD dr. Murjani Sampit diperintahkan menyiagakan ruangan perawatan khusus, ketersediaan cairan infus, serta penebalan personel tenaga medis dan perawat.

    Sementara itu, untuk kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap karhutla yang tidak membutuhkan rawat inap, penanganannya difokuskan melalui puskesmas di wilayah masing-masing guna mengurai penumpukan pasien di rumah sakit rujukan utama.

    Di sisi lain, harapan Pemkab Kotim untuk menyapu bersih sisa kabut asap dan menetralkan racun air asin kini bergantung penuh pada keajaiban cuaca. Hujan dilaporkan mulai turun di kawasan utara Kotim, namun belum merata menyiram wilayah perkotaan Sampit.

    Meledaknya kasus diare anak hingga 30 persen di tengah krisis intrusi air laut Baamang dan karhutla merupakan bukti sah gagalnya penanganan mitigasi krisis air bersih oleh Pemkab Kotim dan Perumdam Tirta Mentaya. Hanya menyiapkan kasur rumah sakit tanpa menghentikan sumber penularan di tingkat hilir (pasokan air bersih) adalah strategi pemadam kebakaran yang amat berbahaya.

    Dinas Kesehatan Kotim bersama Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dituntut segera melakukan uji sampel mikrobiologi dan kadar garam air sungai/PDAM secara transparan. Pemkab wajib menyuplai tangki air bersih steril secara gratis ke pemukiman padat penduduk guna memutus mata rantai penularan diare pada balita.

    Dinkes Kotim didesak menyebarkan instruksi bahaya penggunaan air payau/asin untuk merebus makanan atau susu formula anak. Seluruh puskesmas di Kotim wajib menjamin ketersediaan ORS (oralit) dan suplemen Zinc gratis bagi keluarga terdampak.

    Usai racun asap, kini racun air! Kasus diare anak di Sampit meledak hingga 30 persen . Bupati Halikinnor sidak RSUD dr Murjani Sampit! Dampak intrusi air laut racuni sanitasi warga, Pemkab & Perumdam didesak bagi tangki air bersih gratis sebelum jatuh korban jiwa! (***)

  • Bayi Dikepung Asap: Indikator Bencana Nasional Terpenuhi, Nasyiatul Aisyiyah Kotim Tolak Normalisasi

    Bayi Dikepung Asap: Indikator Bencana Nasional Terpenuhi, Nasyiatul Aisyiyah Kotim Tolak Normalisasi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bandara Haji Asan Sampit terdiam dalam kepungan kabut. Sudah dua pekan landasan pacu itu kosong dari deru mesin pesawat.

    Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur (Kotim) Raihansyah menyebut pekatnya asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menelan jarak pandang sore hari hingga di bawah 100 meter, sangat jauh dari batas aman 2.000 meter untuk memandu roda pesawat menyentuh aspal.

    Kondisi buram ini memicu Pemerintah Kabupaten Kotim memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 30 Oktober 2026. Perpanjangan keempat sejak status tersebut ditetapkan pada 30 Juli.

    Bagi Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kotim, pekatnya udara yang merampas ruang napas warga ini tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan.

    Melalui pernyataan sikap tertulis yang disampaikan Ketua PDNA Kotim Ayu Oktarizza, Kamis (15/10/2026), organisasi otonom perempuan muda Muhammadiyah itu menuntut penghentian normalisasi bencana kabut asap.

    ”Agar tidak dipandang sebagai keadaan rutin yang harus diterima masyarakat setiap tahun,” tegas Ayu.

    PDNA turut mendesak evaluasi dan peningkatan status bencana, termasuk penetapan status bencana nasional apabila kriteria hukumnya terpenuhi.

    Penelusuran Kanal Independen atas kumpulan data kementerian menyibak fakta bahwa tiga dari lima indikator syarat bencana nasional sudah terlampaui.

    Temuan ini berdiri berlawanan dengan sikap pemerintah pusat yang masih menahan status bencana tersebut.

    Seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Senin (12/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan belum ada rencana menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

    ”Masih mampu kita mengatasi,” ujarnya.

    Fakta di Balik Syarat Bencana

    Kriteria status bencana kini diatur lebih jelas. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 dibacakan pada Jumat (28/8/2026), status bencana nasional cukup bertumpu pada sedikitnya tiga dari lima indikator, dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi.

    Mahkamah memilih ambang itu agar pemerintah pusat lebih bertanggung jawab dan lebih cepat merespons bencana di daerah.

    Indikator wajib ini tercatat jelas dalam data negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan korban bencana sebagai orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

    Laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 10 September mencatat empat orang meninggal akibat karhutla, tiga di antaranya di Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Laporan yang sama mendata 324 orang dirawat inap, dengan 313 pasien berada di Kalteng, sementara 12,5 juta warga di tujuh provinsi Sumatra dan Kalimantan terdampak asap.

    Kemenkes juga mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menembus 277.075 kasus hingga 12 Oktober.

    Indikator kedua, cakupan luas wilayah, tergambar dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Luas kumulatif karhutla di enam provinsi prioritas mencapai 129.899,59 hektare hingga 12 Oktober. Seluas 23.304,72 hektare di antaranya membakar lahan Kalteng.

    Asap terpantau melintas ke negara tetangga. Singapura mengaktifkan skema subsidi pengobatan penyakit terkait asap mulai 12 Oktober, skema yang terakhir dipakai pada 2015.

    Sebagian sekolah di Malaysia diliburkan pada hari yang sama, dan Dudung mengakui ada tanggapan dari negara lain, termasuk Malaysia.

    Indikator ketiga, dampak sosial ekonomi, ditunjukkan oleh terganggunya fasilitas vital masyarakat. Bandara Haji Asan ditutup sejak 1 Oktober hingga waktu yang belum ditentukan.

    Sektor pendidikan turut merespons ancaman asap karhutla, ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 tertanggal 28 Agustus tentang layanan pendidikan di daerah terdampak.

    Tiga indikator undang-undang yang ambangnya ditetapkan lewat putusan MK ini sudah terpenuhi data pemerintah sendiri. Data dua indikator lainnya, yakni kerugian harta benda serta kerusakan prasarana dan sarana, belum terlacak di sumber terbuka.

    Putusan MK memang tidak membuat status nasional berlaku otomatis karena penetapannya tetap menjadi kewenangan pemerintah. BNPB juga menegaskan status nasional bukan satu-satunya jalan bantuan pusat ke daerah.

    Kotim tercatat sudah menerima Rp15 miliar dari pemerintah pusat untuk masa tanggap darurat. Namun, kriteria hukum yang menjadi fondasi desakan PDNA telah terpenuhi utuh.

    Napas Anak dan Kandungan Ibu

    ”Bagi Nasyiatul Aisyiyah, keselamatan jiwa merupakan amanah yang harus dijaga,” kata Ayu menegaskan posisi organisasinya.

    PDNA menyatakan perlindungan terhadap perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan lain tidak dapat ditunda hingga keadaan semakin memburuk.

    Organisasi ini menuntut pemerintah memastikan layanan kesehatan, perlindungan pernapasan, serta dukungan bagi perempuan, anak, ibu hamil, lansia, dan warga dengan gangguan kesehatan.

    Data surveilans Kemenkes membenarkan kekhawatiran tersebut. Hingga 12 Oktober, 62.400 bayi dan balita terserang ISPA di tujuh provinsi terdampak, menyumbang 22,5 persen dari seluruh kasus.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyatakan bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit paru kronis termasuk kelompok rentan.

    Kemenkes mendorong pemerintah daerah menyiapkan ruang yang lebih aman dari asap, lengkap dengan penyaring udara. Khusus untuk bayi dan balita, Kemenkes menekankan pengurangan paparan asap, bukan mengandalkan masker.

    Surat Edaran Mendikdasmen ikut menganjurkan pembelajaran jarak jauh bagi anak PAUD, siswa kelas 1 sampai 3, siswa sekolah luar biasa, dan siswa dengan penyakit penyerta saat kualitas udara masuk kategori tidak sehat.

    Angka infeksi pernapasan wilayah Kotim bergerak searah. Data mingguan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim, Kamis (15/10/2026), menunjukkan kasus ISPA sempat turun ke angka 212 kasus pada minggu ke-11.

    Angkanya kembali menanjak hingga 1.011 kasus pada minggu ke-40, sekitar akhir September dan awal Oktober.

    Lonjakan ini melampaui kisaran awal tahun yang berada di angka 628 hingga 755 kasus per minggu. Kasus terbanyak tercatat di Mentawa Baru Ketapang, Baamang, dan Parenggean.

    Dalam laporan yang sama, Kepala Dinkes Kotim Umar Kaderi menyebut pihaknya sudah menyiagakan layanan 24 jam, oksigen, obat-obatan, tenaga kesehatan, serta rumah oksigen.

    Umar menyatakan belum menerima laporan pasien meninggal. Sebelumnya pada 8 September, Umar masih menilai kenaikan kasus ISPA belum masuk kategori signifikan.

    Kekhawatiran PDNA terhadap keselamatan ibu hamil sejalan dengan riset masa lalu. Ekonom Seema Jayachandran dalam Journal of Human Resources (2009) menghitung asap kebakaran hutan 1997 di Indonesia berujung pada sekitar 15.600 kematian janin, bayi, dan anak di bawah tiga tahun.

    Angka ini setara 1,2 persen dari kelompok kelahiran terdampak, dengan paparan asap selama kehamilan menjadi pendorong utama.

    Merespons rentetan ancaman ini, PDNA mendesak percepatan penanganan darurat secara terpadu oleh pemerintah daerah dan pusat, termasuk pemadaman kebakaran serta pemulihan kualitas udara.

    Penanganan darurat itu, menurut PDNA, harus disertai evaluasi kebijakan lingkungan, penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemulihan lingkungan, serta perlindungan kesehatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

    Siklus Darurat yang Terus Berulang

    Tahun ini, penetapan status kedaruratan di Kotim datang berlapis. Kotim sempat berstatus siaga darurat karhutla selama 30 hari sejak 23 Januari hingga 21 Februari.

    Daerah ini kembali menetapkan siaga darurat karhutla dan kekeringan selama 185 hari pada rentang 8 April hingga 10 Oktober. Status naik menjadi tanggap darurat pada 30 Juli, lalu diperpanjang berulang kali hingga 30 Oktober.

    Bupati Kotim Halikinnor menyebut kemarau tahun ini datang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering.

    Komandan Harian Satgas Karhutla Kotim Rihel menyatakan perpanjangan tanggap darurat diputuskan karena asap masih menyelimuti dan banyak titik api masih membutuhkan pemadaman.

    Lumpuhnya Bandara Haji Asan juga menjadi jejak yang terus berulang. Pada Oktober 2015, maskapai Kalstar mencatat bandara itu berhenti beroperasi selama 30 hari pada periode September hingga Oktober karena jarak pandang hanya 100 sampai 200 meter. Penerbangan kembali terganggu asap pada Agustus 2019 dan Oktober 2023.

    Jawaban pemerintah pusat memantulkan sikap serupa di masa lalu. Pada 9 September 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai status bencana nasional tidak diperlukan.

    Dalam rapat gabungan di DPR pada Selasa (13/10/2015), Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut penetapan bencana nasional baru sekali dilakukan untuk tsunami Aceh, seraya menegaskan penanganan asap sudah merupakan tindakan nasional.

    Pada hari yang sama, Prabowo Subianto yang kala itu menjabat Ketua Umum Partai Gerindra justru menyarankan lewat akun Facebook-nya agar status kabut asap dinaikkan menjadi bencana nasional, sebuah unggahan yang diangkat kembali oleh Suara.com pada Kamis (15/10/2026).

    Sebelas tahun kemudian, pemerintahan yang ia pimpin menyatakan masih mampu mengatasi karhutla tanpa status tersebut.

    Warga Kalteng pernah menggugat negara atas rentetan kebakaran 2015. Gugatan warga negara itu menang di tiga tingkat pengadilan, dari Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 2017 hingga putusan kasasi Mahkamah Agung.

    Salah satu amarnya menghukum Presiden menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan karhutla, dengan melibatkan masyarakat.

    Putusan kemenangan warga itu dianulir lewat peninjauan kembali (PK) Nomor 980/PK/PDT/2022. Saat putusan PK terbit, salah seorang penggugat menyebut belum ada amar yang dijalankan pemerintah, padahal salah satu tujuan gugatan adalah fasilitas penanganan korban asap seperti rumah sakit khusus paru.

    Laporan yang Sampai ke Presiden

    Pemerintah daerah, menurut tuntutan PDNA, harus memastikan data kualitas udara, sebaran titik api, perkembangan karhutla, dan dampak kesehatan masyarakat disampaikan secara akurat dan berkala kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia.

    Data kondisi lapangan pernah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo. Dalam rapat di Palangka Raya pada 22 Agustus, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib melaporkan Pemprov telah menangani 4.499,21 hektare kawasan terbakar dari total 7.634,46 hektare luas karhutla versi analisis satelit Kementerian Kehutanan.

    Hitungan ini berarti 3.135 hektare atau 41 persen luas kebakaran versi satelit berada di luar catatan penanganan Pemprov.

    Bulan berikutnya, laporan Kepala BNPB Suharyanto kepada Presiden memantik kecaman di Kotim. Suharyanto menyebut asap di Kalteng dan Kalimantan Barat cukup tebal, tetapi kehidupan warga, lalu lintas, toko, dan rumah makan masih berjalan normal.

    Senin (12/10/2026), Suharyanto kembali melapor. Lahan yang masih dalam proses pemadaman disebut 639,23 hektare, dengan 513,89 hektare di antaranya merupakan kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

    Helikopter water bombing di Kalteng dilaporkan sudah sepekan tidak bisa terbang karena jarak pandang rendah.

    Sehari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di BNPB dan menetapkan lima tersangka dugaan korupsi dana kebencanaan, termasuk dua tenaga ahli Kepala BNPB.

    Pada Kamis (15/10/2026), Presiden melantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB lewat Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026. Kontan melaporkan pergantian pimpinan ini menyusul operasi tangkap tangan yang menyeret adik kandung Suharyanto.

    Menuntut Aturan Ditegakkan

    PDNA turut mendesak penegakan hukum tegas terhadap pembakar lahan serta pembuatan regulasi mitigasi karhutla.

    Data kepolisian yang dihimpun Berita Sampit mencatat Polres Kotim menangani 10 perkara karhutla tahap penyidikan dengan 11 tersangka hingga awal Oktober, tujuh di antaranya ditahan.

    Sebagian besar tersangka diduga membakar lahan sendiri untuk dibersihkan, dan satu orang disebut dibayar untuk membakar lahan orang lain. Sekitar 17 perkara masih diselidiki.

    Kasus yang melibatkan korporasi ditangani Polda Kalteng. Per 10 Oktober, Kejaksaan Negeri Kotim menyatakan kepada Berita Sampit telah menerima 10 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara karhutla, dengan sebagian berkas mulai dilimpahkan.

    Secara nasional, Bareskrim Polri mendata 223 tersangka dari 273 laporan perorangan hingga 13 Oktober. Perkara yang menyeret korporasi berjumlah 98 laporan dan baru menghasilkan sembilan tersangka, satu di antaranya di Kalteng.

    Dari sisi regulasi, Kalteng memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 yang melarang setiap orang dan perusahaan membakar lahan. Pengecualian hanya berlaku bagi peladang anggota masyarakat hukum adat di lahan bukan gambut, paling luas satu hektare per kepala keluarga untuk padi atau tanaman pangan semusim.

    Pengecualian ini gugur saat gubernur menetapkan status siaga darurat bencana, status yang di Kalteng aktif hingga 31 Oktober 2026.

    Perda yang sama mewajibkan perusahaan berisiko memiliki sistem pengendalian kebakaran dan mewajibkan gubernur mengomunikasikan data titik panas, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), serta luas areal terbakar kepada publik.

    Perda ini juga mewajibkan pemerintah provinsi menyusun rencana induk pengendalian kebakaran lahan yang memuat rencana aksi mitigasi. Pengaturan rencana induk dan sistem informasi ini kini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 17 Tahun 2025.

    Sementara itu, Kotim memiliki Perda tentang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran, namun penelusuran Kanal Independen belum menemukan perda Kotim yang khusus mengatur pengendalian atau mitigasi karhutla.

    Setelah Api Terakhir Padam

    Untuk menatap jauh ke depan, PDNA menuntut pemulihan lingkungan secara berkelanjutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan bekas terbakar, pemulihan ekosistem gambut, serta pemantauan dan pengawasan wilayah terdampak guna mencegah kebakaran hutan dan lahan berulang.

    Langkah pemulihan gambut tingkat nasional sedang melewati fase transisi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dibubarkan pada akhir Desember 2024.

    Sekitar 21 bulan berselang, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada 24 September 2026, dengan fokus enam provinsi bergambut termasuk Kalteng.

    Pada awal Oktober, Raja Juli menargetkan draf perpres pembentukannya rampung, namun hingga pertengahan bulan penelusuran Kanal Independen belum menemukan kabar perpres itu telah diteken.

    Melalui pernyataan sikap yang sama, PDNA mengajak Muhammadiyah dan seluruh organisasi otonomnya menyuarakan sikap bersama, memperkuat advokasi kepada pemerintah.

    ”Serta melanjutkan dan memperluas aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak kabut asap,” kata Ayu.

    Aksi kemanusiaan itu sudah bergerak di Kotim. Pada Minggu (4/10/2026), gabungan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lazismu, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan BEM Universitas Muhammadiyah Sampit menyalurkan 20.000 liter air bersih tahap ketiga ke Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Tiga hari sebelumnya, 75 tabung oksigen kaleng dipasok untuk relawan MDMC Kotim.

    Desakan agar negara menghukum pembakar dan mengutamakan kelompok rentan bukanlah nyanyian baru. Hal itu pernah disuarakan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah bertahun-tahun silam.

    Kini, tuntutan dengan ruh serupa dihidupkan kembali. Datang langsung dari Sampit saat kota pelabuhan itu masih berselimut kabut pekat. (ign)

  • Orangutan Terbius Tersangkut di Pohon: Jaring Pengaman Dibentangkan di Bawahnya, Ira Dievakuasi dari Lahan Hangus Baamang

    Orangutan Terbius Tersangkut di Pohon: Jaring Pengaman Dibentangkan di Bawahnya, Ira Dievakuasi dari Lahan Hangus Baamang

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Bencana pembumihangusan hutan dan lahan (karhutla) yang terus menggerogoti Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali membuahkan tragedi ekologis.

    Satu individu orangutan betina berusia sekitar 20 tahun ditemukan terluntang-lantar dalam kondisi tubuh kurus kering di atas pohon sisa kebakaran di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 9, Gang Sahabat, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Rabu (14/10/2026) malam.

    Proses evakuasi yang berlangsung menegangkan tersebut bermula dari laporan warga bernama Sabinus pada pagi hari pukul 10.10 WIB. Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit, Seksi KSDA Wilayah II, dan Orangutan Foundation International (OFI) yang tiba di lokasi terpaksa melepaskan tembakan bius.

    Namun, satwa liar berbobot 28 kilogram tersebut tidak langsung jatuh melainkan tersangkut pingsan di dahan pohon. Petugas merespons cepat dengan membentangkan jaring pengaman di bawahnya sebelum seorang personel memanjat pohon untuk menurunkan tubuh satwa terlindung tersebut.

    Kepala BKSDA Resort  Sampit Muriansyah, mengonfirmasi bahwa penanganan darurat di zona bekas terbakar tersebut berhasil menyelamatkan nyawa primata tersebut.

    “Orangutan terbius, namun sempat tersangkut di pohon. Petugas memanjat dan berhasil menurunkannya ke jaring pengaman yang dibentangkan di bawah. Hasil pemeriksaan awal dokter tidak menemukan luka bakar, tetapi kondisi tubuh satwa sangat kurus,” terang Muriansyah.

    Satwa betina itu kemudian diberi nama Ira oleh Wakil Bupati Kotim Irawati yang hadir langsung memantau proses evakuasi hingga malam hari. Nama tersebut diambil sebagai simbol keprihatinan mendalam atas hancurnya rumah alami satwa akibat amukan api. Usai pengambilan sampel darah dan pemeriksaan medis darurat, Ira dimasukkan ke kandang angkut untuk dilarikan ke Kantor BKSDA di Pangkalan Bun guna perawatan pemulihan.

    Evakuasi orangutan “Ira” di Baamang Hulu menjadi bukti otentik betapa ganasnya dampak karhutla Kotim yang telah menghancurkan koridor jelajah (home range) satwa langka. Temuan kondisi fisik Ira yang kurus kering mengindikasikan bahwa satwa ini telah mengalami kelaparan panjang (starvation) akibat vegetasi pakan alami di hutan hancur dilalap api.

    BKSDA Kalteng bersama KLHK didesak membentuk Satgas Khusus Penyelamatan Satwa di seluruh zona karhutla Kotim. Keberadaan tiga individu orangutan yang dievakuasi dalam beberapa bulan terakhir menegaskan bahwa masih banyak satwa terlindung yang terjebak di pulau-pulau vegetasi yang terkepung api.

    Pemkab Kotim dan penegak hukum dituntut menindak tegas pelaku pembakaran lahan di area pemukiman dan pinggiran kota. Pembiaran pembakaran vegetasi tidak hanya melumpuhkan kesehatan warga, tetapi secara sistematis memusnahkan keanekaragaman hayati yang dilindungi undang-undang.

    Orangutan terbius tersangkut di pohon! Ira dievakuasi dari lahan hangus Baamang Hulu usai jaring pengaman dibentangkan! Kondisi tubuh kurus kering akibat habitat hancur terbakar, BKSDA didesak bentuk Satgas Rescue Satwa Karhutla! (***)

  • Rapat Digelar Lokasi Disiapkan, Kunjungan Menhut ke Kotim Batal: Warga Kecewa Berat Ditinggal ke Kobar

    Rapat Digelar Lokasi Disiapkan, Kunjungan Menhut ke Kotim Batal: Warga Kecewa Berat Ditinggal ke Kobar

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Harapan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan masyarakat untuk menagih bantuan pemadam serta melaporkan secara langsung bencana parah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pupus total. Kendati Pemkab Kotim telah merampungkan rapat koordinasi dan menyiapkan skenario peninjauan lapangan, kunjungan kerja Menhut yang dijadwalkan pada Rabu (14/10/2026) mendadak dipastikan batal.

    Rombongan Menteri Kehutanan secara mengejutkan membatalkannya dan memilih langsung meluncur ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

    Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kotim, Legendaria Okta BN, mengonfirmasi pembatalan mendadak tersebut berdasarkan laporan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho. Pengalihan rute ini otomatis membatalkan seluruh agenda peninjauan zona kritis karhutla di Mentawa Baru Hulu dan Mentawa Baru Ketapang (MBK) serta forum diskusi bersama Forkopimda Kotim.

    Padahal, sehari sebelumnya, jajaran Pemkab Kotim telah menggelar rapat koordinasi matang di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kotim pada Selasa (13/10/2026) pagi demi menyambut kedatangan Menhut.

    Pembatalan sepihak tanpa alasan transparan ini memicu gelombang kekecewaan mendalam dari masyarakat Kotim yang selama berminggu-minggu terendam racun asap dan terancam penyakit saluran pernapasan.

    “Ternyata Menhut lebih mementingkan ke Pangkalan Bun daripada Kotim. Kotim ini wilayah terparah, loh! Dampaknya langsung ke manusia, enggak cuma hewan. Ternyata nyawa manusia di Sampit tak kalah berharga dibanding orangutan,” cetus Rahmat, salah seorang warga Sampit, menumpahkan kekecewaannya, Rabu (14/10/2026).

    Bandingkan Data Kritis: Kotim Hangus 2.137 Hektare dan 44.251 Hotspot Ditinggalkan

    Di balik pembatalan kunjungan Menhut Raja Juli Antoni, fakta lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Kotim merupakan daerah terparah korban amukan karhutla di Kalteng. Data resmi BPBD Kotim per 11 Oktober 2026 mencatat angka kehancuran ekologis yang fantastis:

    • 1.400 kejadian kebakaran lahan aktif.
    • 2.137 hektare total luas lahan terbakar (Kecamatan Seranau menyumbang angka terbesar yaitu 884 hektare).
    • 44.251 titik panas (hotspot) terekam satelit sepanjang musim kemarau ini.

    Sesuai rincian agenda yang dihimpun, Menhut justru dijadwalkan meninjau kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, lokasi karhutla Pangkalan Bun, Daops Manggala Agni Kobar, serta menggelar rapat evaluasi di Kobar pada Kamis (15/10/2026) sebelum kembali ke Jakarta pada Jumat (16/10/2026).

    Pengalihan sepihak agenda kunjungan Menhut Raja Juli Antoni melukai nurani publik Kotim dan memicu kesan sikap diskriminatif penanganan bencana oleh Kementerian Kehutanan. Ketika 2.137 hektare lahan di Kotim hangus dan ratusan ribu warga dipaksa bernapas dalam racun asap hingga penerbangan lumpuh, Menhut justru melompati daerah paling terpuruk.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    1. Tagih Kepastian Realisasi Bantuan Tanpa Kunjungan Fisik: Pembatalan peninjauan lapangan tidak boleh menjadi alasan bagi Kemenhut untuk mengabaikan jeritan Satgas Karhutla Kotim. Pemkab Kotim didesak menyurat resmi untuk menagih pemenuhan armada pemadam modern, mesin high pressure, serta percepatan penuntasan status penetapan kawasan hutan.
    2. Evaluasi Penanganan Bencana Berbasis Kerugian Manusia: Kementerian Kehutanan dan Satgas Karhutla Nasional diingatkan bahwa prioritas penanganan karhutla wajib menempatkan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat di tingkat teratas, bukan sekadar agenda simbolis di wilayah konservasi.

    Menhut Raja Juli Antoni batal ke Kotim! Beralih ke Kobar, warga Sampit murka, sebut nyawa manusia tak dianggap! 2.137 Hektare lahan hangus & 44.251 hotspot Kotim diabaikan, Pemkab didesak tetap tagih peralatan pemadam ke pusat! (****)

  • Rimba Kotim Hangus, Orangutan Merangsek Kandan: Jejak Sarang Bongkar Krisis Habitat

    Rimba Kotim Hangus, Orangutan Merangsek Kandan: Jejak Sarang Bongkar Krisis Habitat

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung padam di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memicu teror krisis habitat yang kian mengkhawatirkan. Hangusnya benteng ekosistem hutan gambut memaksa satwa langka yang dilindungi melarikan diri dari kobaran api dan terdesak masuk ke perkebunan warga. Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit menggelar penyisiran dan observasi darurat di kebun karet dan rotan milik masyarakat Desa Kandan, Kecamatan Kota Besi, Senin (12/10/2026).

    Penyisiran intensif yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 12.50 WIB tersebut dilakukan guna menindaklanjuti laporan resmi warga bernama Sandy mengenai kemunculan koloni orangutan (Pongo pygmaeus) yang merangsek ke area perkebunan demi bertahan hidup dari ancaman kelaparan dan kepungan api.

    Meskipun satwa tidak dijumpai fisik saat penyisiran berjalan, petugas gabungan bersama warga menemukan jejak aktivitas otentik di atas lahan perkebunan seluas 10 hektare tersebut. Petugas menemukan satu sarang di permukaan tanah, dua sarang kelas C di atas pohon, serta bekas kulit kayu yang telah dikupas dan dimakan orangutan.

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, mengonfirmasi bahwa berdasarkan analisis fisik struktur sarang serta keterangan warga setempat, populasi satwa yang berkeliaran di lokasi tersebut diperkirakan berjumlah lebih dari satu individu.

    “Dari sarang yang ditemukan dan keterangan warga, diduga kuat orangutan di lokasi tersebut berjumlah tiga individu. Kami bersama tiga warga, termasuk Pak Karyadi, menyisir areal kebun karet, rotan, dan semak belukar ini menggunakan sepeda motor trail dan berjalan kaki,” terang Muriansyah.

    Temuan tiga sarang orangutan di perkebunan karet Desa Kandan menjadi bukti otentik hancurnya koridor jelajah (home range) akibat maraknya karhutla dan pembukaan lahan masif di Kotim. Ketika rimba tempat tinggal mereka hangus terbakar, mamalia langka ini terisolasi di pulau-pulau vegetasi sempit dan terdesak merangsek ke perkebunan warga untuk mencari pakan alternatif.

    BKSDA Kalteng didesak tidak hanya memberikan imbauan pasif kepada warga. Tim rescue bersama tim medis dokter hewan wajib menyiagakan senapan pembius (tranquilizer gun) dan perangkap khusus guna mengevakuasi ketiga orangutan tersebut sebelum menjadi korban amuk massa atau konflik fatal dengan warga.

    Pemkab Kotim dan Polres Kotim dituntut meningkatkan edukasi hukum UU Nomor 5 Tahun 1990 kepada masyarakat Desa Kandan. Warga dilarang keras melukai, menembak, atau memasang jerat terhadap orangutan yang terdesak mencari makan di kebun warga.(***)

  • NAM Air Hentikan Penerbangan Sampit hingga 15 Oktober, Kabut Asap Belum Mereda

    NAM Air Hentikan Penerbangan Sampit hingga 15 Oktober, Kabut Asap Belum Mereda

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Maskapai NAM Air membatalkan penerbangan dari dan menuju Bandara H Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), hingga 15 Oktober 2026. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat jarak pandang di bandara belum memenuhi batas minimum keselamatan penerbangan.

    Pembatalan yang berlaku mulai 11 Oktober itu mencakup dua rute, yakni Sampit-Surabaya-Sampit dan Sampit-Semarang-Sampit. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi jarak pandang berulang kali tidak memungkinkan penerbangan beroperasi sesuai jadwal.

    District Manager NAM Air Sampit Harli Rahman mengatakan, penerbangan terakhir yang dapat beroperasi dari Sampit berlangsung pada 22 September 2026, dengan rute Semarang.

    “Penerbangan kita kemarin itu terakhir kita bisa terbang tanggal 22 September. Setelah itu kondisi di bandara Sampit ini setiap harinya jarak pandang tidak mencapai jarak pandang minimum,” kata Harli, Senin (12/10/2026).

    Sebelumnya, NAM Air masih membuka penjualan tiket meskipun kondisi cuaca di Sampit belum mendukung penerbangan. Namun, penerbangan berulang kali harus dibatalkan pada hari keberangkatan karena jarak pandang berada di bawah batas minimum.

    Situasi itu berisiko membuat penumpang telanjur datang ke bandara, kemudian menunggu berjam-jam tanpa kepastian keberangkatan. Karena itu, maskapai memilih mengumumkan pembatalan lebih awal agar calon penumpang dapat menyesuaikan rencana perjalanan.

    Menurut Harli, pembatalan dilakukan secara bertahap untuk empat hari ke depan. Jika kabut asap belum membaik setelah periode tersebut, NAM Air akan mempertimbangkan perpanjangan pembatalan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

    Harli menyebut, berdasarkan koordinasi dan informasi cuaca dari BMKG, kabut asap berpotensi bertahan hingga hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah Sampit. Pihaknya terus memantau perkembangan kondisi sebelum menentukan kelanjutan operasional penerbangan.

    Di tengah penghentian sementara penerbangan, NAM Air masih membuka loket pelayanan di Bandara H Asan Sampit mulai pukul 09.00 WIB. Calon penumpang diimbau memeriksa status penerbangan kepada petugas maskapai sebelum berangkat ke bandara.

    Harli juga menyebut Bandara Iskandar Pangkalan Bun sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan penumpang. Namun, ia memperkirakan kondisi di bandara tersebut tidak jauh berbeda dengan Sampit.

    Pembatalan lebih awal juga dilakukan untuk mengantisipasi risiko operasional. Harli mengatakan, pihaknya belum menghitung secara pasti kerugian akibat pembatalan penerbangan. Meski demikian, penerbangan dalam kondisi jarak pandang yang tidak memadai berpotensi menambah biaya operasional.

    Salah satu risiko yang diantisipasi ialah pesawat harus melakukan holding, atau berputar di udara, ketika tiba di Sampit karena kondisi bandara belum memungkinkan untuk pendaratan. Situasi tersebut dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar dan biaya operasional.

    Bagi masyarakat, dampak kabut asap kini melampaui gangguan jarak pandang di darat. Pembatalan penerbangan membatasi pilihan perjalanan udara dari dan menuju Sampit, sementara kepastian pemulihan layanan masih bergantung pada kondisi cuaca dan jarak pandang.

    “Semoga kondisi cuaca di Sampit segera membaik, tidak kabut asap lagi, sehingga penerbangan dapat kembali beroperasi normal dan mobilitas masyarakat tidak terus terganggu,” pungkas Harli. (***)

  • Langit Sampit Tertutup Racun Asap: Ratusan Penumpang Terdampar, Rute Udara Dibatalkan Massal

    Langit Sampit Tertutup Racun Asap: Ratusan Penumpang Terdampar, Rute Udara Dibatalkan Massal

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Bencana racun kabut asap akibat pembumihangusan lahan gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi melumpuhkan gerbang penerbangan udara. Buruknya jarak pandang (visibility) yang anjlok drastis hingga tersisa 100 meter memaksa tiga maskapai penerbangan nasional Wings Air, Super Air Jet, dan NAM Air membatalkan (cancel flight) seluruh jadwal penerbangan dari dan menuju Bandara H. Asan Sampit, Senin (12/10/2026).

    Penyusutan jarak pandang yang tidak memenuhi batas keselamatan penerbangan (minimum operational visibility) ini memutus total akses transportasi udara yang menghubungkan Sampit dengan kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang.

    Person in Charge (PIC) Civil Aviation Publication Team (CAPT) Bandara H Asan Sampit, Alfiansyah, membenarkan terjadinya gelombang pembatalan massal penerbangan tersebut.

    “Ya batal semua,” katanya saat dikonfirmasi.

    Seluruh penerbangan dari tiga maskapai berstatus cancel flight akibat dampak kabut asap pekat yang memangkas jarak pandang, mencakup rute strategis penghubung Sampit menuju Surabaya, Jakarta, dan Semarang.

    Gelombang pembatalan operasional penerbangan di Bandara H. Asan Sampit mencakup beberapa jadwal utama: Wings Air: Membatalkan penerbangan nomor IW 1805/IW 1804 untuk rute Surabaya–Sampit–Surabaya pada Senin (12/10/2026). Super Air Jet: Membatalkan penerbangan nomor IU 350/IU 351 untuk rute penerbangan langsung Jakarta–Sampit–Jakarta pada Senin (12/10/2026). NAM Air: Menghentikan sementara operasional secara berkala dalam periode 11 hingga 15 Oktober 2026 untuk dua rute penerbangan, yakni rute IN240/IN241 Semarang–Sampit–Semarang (jadwal keberangkatan pukul 10.35 WIB) serta rute IN242/IN243 Surabaya–Sampit–Surabaya (jadwal keberangkatan pukul 12.55 WIB).

    Melumpuhnya gerbang udara ini memicu penumpukan ratusan calon penumpang di areal terminal Bandara H Asan Sampit. Pihak otoritas bandara mengimbau para calon penumpang untuk segera menghubungi perwakilan customer service maskapai masing-masing guna melakukan pengurusan pengembalian dana tiket (full refund) atau penjadwalan ulang penerbangan (reschedule).

    Lumpuhnya konektivitas udara di Bandara H. Asan Sampit menjadi bukti sah bahwa bencana karhutla Kotim telah mengakibatkan kerugian ekonomi sistemik (systemic economic loss). Ketika rute udara yang menghubungkan pusat bisnis Jakarta, Surabaya, dan Semarang terputus total hingga pertengahan Oktober, iklim investasi, distribusi logistik medis, serta mobilitas masyarakat terancam lumpuh total.

    Satgas Karhutla Kalteng dan BNPB Pusat didesak menerjunkan armada helikopter water bombing secara intensif untuk memadamkan sebaran titik api aktif di Seranau, Pualau Hanaut dan Baamang yang mengepulkan asap tepat di lintasan pendekatan landasan (runway approach) Bandara H. Asan.

    Pengelola Bandara H. Asan bersama Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub wajib memastikan maskapai memberikan kemudahan proses refund tanpa potongan serta menyediakan layanan informasi yang transparan bagi calon penumpang. (***)

  • Bakar Pelepah Kelapa Picu Karhutla 30 Hektare di Pulau Hanaut: Pria 54 Tahun Dibekuk Polisi  

    Bakar Pelepah Kelapa Picu Karhutla 30 Hektare di Pulau Hanaut: Pria 54 Tahun Dibekuk Polisi  

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Praktik konyol membuka lahan dengan cara membakar di tengah kemarau ekstrem kembali menelan korban lingkungan skala besar. Seorang pria paruh baya berinisial S (54) resmi diamankan aparat kepolisian usai diduga memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 30 hektare di Jalan Kelampan Kecil RT 01 RW 01, Desa Bapinang Hilir Laut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis (8/10/2026).

    Aksi nekat pelaku dieksekusi saat kondisi vegetasi gambut dan semak belukar di kawasan pesisir Pulau Hanaut dalam keadaan sangat kering. Keterangan awal kepolisian menyebutkan, bencana karhutla ini bermula dari tindakan ceroboh pelaku yang membersihkan lahan dengan menumpuk pelepah serta sabut kelapa lalu membakarnya menggunakan korek api gas.

    Api yang awalnya kecil mendadak tak terkendali saat hembusan angin kencang langsung menyambar tumpukan semak kering di sekitarnya. Dalam hitungan jam, kobaran api menjalar liar melalap sekitar 30 hektare hamparan lahan di Bapinang Hilir Laut.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Plt. Kasi Humas Polres Kotim IPTU Edi Walujo mengonfirmasi penangkapan terduga pelaku dan memberikan peringatan keras kepada masyarakat.

    “Kami menegaskan dan mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak ada lagi yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik semacam ini sangat berbahaya dan berisiko tinggi memicu kebakaran meluas, terutama saat cuaca kering dan angin kencang,” tegas IPTU Edi Walujo, Minggu (11/10/2026).

    Saat ini terduga pelaku S bersama barang bukti telah diamankan guna menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut di Mapolres Kotim untuk membuktikan konstruksi pidana dan pertanggungjawaban hukumnya.

    Penangkapan pelaku pembakaran 30 hektare lahan di Bapinang Hilir Laut ini menjadi bukti otentik pemicu utama melonjaknya 180 hingga 243 titik panas (hotspot) di Kecamatan Pulau Hanaut yang mengirimkan racun asap ke Kota Sampit. Ketika satu tindakan ceroboh membumihanguskan 30 hektare lahan gambut, dampaknya tidak hanya merusak ekosistem lokal tetapi juga mengancam kesehatan saluran pernapasan puluhan ribu warga.

     Polres Kotim dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK didesak menetapkan sangkaan pasal pidana berlapis terkait UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terhadap pelaku S. Proses hukum yang transparan wajib berjalan guna memberikan efek jera agar tidak ada lagi warga yang menganggap remeh aksi bakar lahan.

    Pemkab Kotim dan Satgas Karhutla dituntut memperketat patroli darat di seluruh desa pesisir Pulau Hanaut. Penyuluhan bahaya karhutla harus diimbangi dengan penyiagaan sarana pemadam tingkat desa (MPA) agar titik api sekecil apa pun dapat dipadamkan sebelum meluas belasan hektare. (***)