Tag: karhutla kotim

  • Kepungan Asap Eka Bahurui Belum Mampu Takluk Selama Lima Hari Saat Amukan Api Berat Mendadak Membakar Perbatasan Soren

    Kepungan Asap Eka Bahurui Belum Mampu Takluk Selama Lima Hari Saat Amukan Api Berat Mendadak Membakar Perbatasan Soren

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian bergerak tak terkendali and memasuki fase krusial. Memasuki hari kelima, amukan api yang mengepung Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, masih belum mampu ditaklukkan sepenuhnya. Guna memutus sirkuit perambatan api yang terus mengganas di bawah cekaman cuaca kering, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terpaksa menerjunkan dua unit helikopter water bombing (pembom air) sekaligus untuk melakukan operasi pemadaman dari udara.

    Gempuran Dua Helikopter Pembom Air di Langit Mentawa Baru Ketapang

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Multazam, yang memimpin langsung operasi di lapangan mengonfirmasi bahwa situasi di Desa Eka Bahurui menuntut penanganan berlapis. Upaya pemadaman terus digencarkan secara agresif baik melalui jalur darat maupun sirkuit udara karena api tak kunjung padam selama lima hari berturut-turut.

    “Saya sekarang di Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Saat ini ada dua helikopter pembom air yang dioperasikan BNPB sedang menangani kebakaran di Eka Bahurui. Sudah lima hari ini api tak kunjung padam,” urai Multazam memberikan laporan rigid langsung dari lokasi bencana pada Rabu (8/7/2026).

    Operasi water bombing ini menjadi tumpuan utama tim satgas untuk menekan penyebaran api, terutama pada titik-titik hotspot di pedalaman yang memiliki akses logistik sulit and tidak terjangkau oleh armada darat.

    Amukan Api Berat Mendadak Pecah di Perbatasan Soren dan Desa Camba

    Belum selesai urusan pemadaman di Mentawa Baru Ketapang, sirkuit kedaruratan Kotim kembali dikejutkan oleh pecahnya titik karhutla baru yang sangat mengkhawatirkan. Lidah api dilaporkan mendadak berkobar and melahap kawasan vegetasi di wilayah perbatasan antara Desa Soren, Kecamatan Kota Besi, dengan Desa Camba.

    Kondisi kebakaran baru di wilayah perbatasan ini langsung memantik perhatian serius dari tim penanganan karhutla karena skala kebakarannya berkembang sangat masif dalam waktu singkat. Multazam mengonfirmasi bahwa situasi di titik terbaru ini tergolong ekstrem.

    “Selanjutnya di perbatasan Soren, Kecamatan Kota Besi, dengan Desa Camba. Yang paling berat di Desa Soren, baru terbakar sejak siang tadi,” pungkasnya memberikan estimasi rintangan baru di lapangan.

    Saat ini, BPBD Kotim bersama BNPB and instansi lintas sektoral terkait terus berkoordinasi erat untuk melakukan lokalisir api guna mencegah dampak perluasan yang lebih masif. Sirkuit pemantauan and evaluasi berkala di tingkat tapak akan terus dilakukan guna memperbarui manifes perkembangan data karhutla secara berkala.

    Amukan api yang gagal dipadamkan selama lima hari berturut-turut di Eka Bahurui, ditambah pecahnya kebakaran berat yang mendadak di perbatasan Soren-Camba, adalah bukti nyata dari rapuhnya sistem deteksi dini and mandulnya pengawasan prabencana di Kotim. Menerjunkan dua helikopter water bombing sekaligus adalah keputusan darurat yang sangat mahal, sekaligus menjadi pengakuan tidak langsung bahwa kekuatan satgas darat telah benar-benar kewalahan menghadapi rintangan hidrologis serta minimnya sumber air di lokasi. Kebakaran yang baru pecah pada siang hari di Desa Soren namun langsung dikategorikan sebagai “yang paling berat” mengindikasikan adanya kelengahan sirkuit patroli wilayah yang membuat api dengan sangat cepat meluas sebelum sempat diisolasi.

    Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam. Satgas Karhutla and aparat penegak hukum tidak boleh hanya menjadikan operasi udara ini sebagai tontonan administratif atau sekadar mencatat statistik luasan lahan yang hangus. Kawasan perbatasan Soren and Desa Camba dikenal sebagai wilayah yang sarat akan kepentingan tata ruang and rawan dimanfaatkan oleh spekulan tanah untuk melakukan pembersihan lahan (land clearing) secara ilegal dengan memanfaatkan puncak musim kemarau.

    Polres Kotim and Gakkum KLHK harus segera turun ke lapangan untuk memasang garis polisi di kedua lokasi tersebut, menyelidiki status kepemilikan lahan, and menyeret aktor intelektual di balik pembakaran ini ke ranah hukum pidana. Negara tidak boleh terus-menerus membakar miliaran rupiah anggaran water bombing hanya untuk membersihkan lahan para pelaku kriminal lingkungan secara gratis.(***)

  • Bara Eka Bahurui Diguyur dari Langit: Helikopter Water Bombing BNPB Diterjunkan Potong Kepala Api di Mentawa Baru Ketapang

    Bara Eka Bahurui Diguyur dari Langit: Helikopter Water Bombing BNPB Diterjunkan Potong Kepala Api di Mentawa Baru Ketapang

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Eskalasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memasuki babak baru dengan diaktifkannya gempuran lewat jalur udara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotim mengonfirmasi bahwa helikopter water bombing milik Satuan Tugas (Satgas) Udara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah resmi dikerahkan ke langit Kotim untuk memadamkan kobaran api yang membakar Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Selasa (7/7/2026).

    Mobilisasi Taktis Satgas Udara BNPB Palangka Raya

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menjelaskan bahwa manifes pergeseran armada udara ini baru saja diterima dari Pos Pendamping Pencegahan Bencana Karhutla Kalimantan Tengah yang berbasis di Palangka Raya. Berdasarkan laporan resmi tersebut, helikopter water bombing mulai bergeser membelah udara menuju Kabupaten Kotawaringin Timur pada pukul 13.10 WIB untuk mengeksekusi operasi pengeboman air di atas lahan Eka Bahurui.

    Di lini bawah, personel darat BPBD Kotim dilaporkan sudah bersiaga and menembus lokasi kebakaran sejak pagi hari untuk melakukan penanganan awal and memperkuat sirkuit koordinasi dengan tim pemadam gabungan lainnya. Operasi udara masif ini diharapkan mampu menekan agresivitas karhutla secara signifikan, terutama dalam memutus perimeter “kepala api” yang masih aktif agar tidak merembet and meluas ke area produktif lain.

    “Semoga operasi ini dapat menyelesaikan, paling tidak minimal memutus kepala api agar tidak terjadi perluasan,” ungkap Multazam menguraikan harapan taktisnya di lapangan.

     Di sisi lain, BPBD Kotim menyatakan masih menunggu hasil validasi data rigid dari Posko Satgas Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah. Manifes perkembangan serta hasil riil dari operasi pengeboman air ini akan disampaikan secara transparan setelah rapat koordinasi harian yang digelar secara daring pada pukul 15.00 WIB.

    Hingga berita ini diterbitkan, penetrasi pemadaman berlapis baik melalui sirkuit darat maupun gempuran udara masih terus berlangsung secara intensif di lokasi kejadian. Tim gabungan pantang mundur sebelum status hijau and aman berhasil dikunci sepenuhnya.

    Diterjunkannya helikopter water bombing oleh Satgas Udara BNPB Palangka Raya ke wilayah Desa Eka Bahurui adalah langkah krusial, namun sekaligus menjadi pengakuan tidak langsung bahwa pemadaman jalur darat telah kewalahan akibat hambatan hidrologis di lapangan. Seperti yang dikritik sebelumnya, jarak pasokan air yang terlampau jauh memaksa negara membakar anggaran besar demi menerbangkan logistik udara. Strategi memutus “kepala api” dari langit ini memang efektif untuk meredam kedaruratan sesaat, tetapi tetap merupakan tindakan reaktif yang mahal jika hulu masalahnya tidak pernah diselesaikan.

    Kanal Independen menegaskan bahwa kehadiran bantuan udara ini jangan sampai melenakan Pemkab Kotim and membuat fungsi pencegahan dini kembali kendur. Rapat koordinasi harian daring pukul 15.00 WIB tidak boleh hanya berakhir sebagai ritual administratif pencatatan jumlah liter air yang ditumpahkan.

    Polsek Mentawa Baru Ketapang and Satreskrim Polres Kotim wajib bergerak paralel: saat helikopter menyiramkan air dari langit, pasang garis polisi di atas tanah yang terbakar!

    Usut tuntas kepemilikan lahan di Desa Eka Bahurui tersebut. Jika ditemukan bukti otentik adanya unsur kesengajaan atau kelalaian pembiaran oleh pemilik sertifikat tanah demi menekan biaya land clearing, sanksi pidana lingkungan harus dijatuhkan tanpa pandang bulu. Jangan biarkan uang rakyat habis menguap bersama air water bombing hanya untuk membersihkan lahan para spekulan tanah secara gratis.(***)

  • Fajar Berbau Arang Sergap Kota Sampit: Lima Hotspot Confidence Tinggi Kepung Empat Kecamatan

    Fajar Berbau Arang Sergap Kota Sampit: Lima Hotspot Confidence Tinggi Kepung Empat Kecamatan

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Skenario buruk ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini resmi memasuki fase realitas yang mencemaskan. S

    atelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi H. Asan Kotim secara taktis mendeteksi kemunculan lima titik panas (hotspot) baru dalam manifes pengamatan 24 jam terakhir.

    Imbas dari lonjakan titik api ini langsung dirasakan nyata oleh masyarakat di Kota Sampit pada Jumat (3/7/2026) pagi, berupa kepungan kabut asap tipis disertai aroma pekat sisa pembakaran yang menusuk hidung.

    Peta Spasial Kepungan Api dari Koridor Telawang hingga Seranau

    Sebaran lima titik panas berstatus tingkat kepercayaan tinggi (confidence level 8) tersebut terdeteksi merangsek di empat wilayah kecamatan berbeda secara simultan, mengonfirmasi indikasi kuat adanya aktivitas pembakaran lahan di tingkat tapak. Kecamatan Telawang menjadi penyumbang titik api terbanyak dengan deteksi dua hotspot yang mengunci kawasan Kelurahan Tanah Putih. Sementara itu, tiga titik panas lainnya tersebar secara sporadis di tiga wilayah kecamatan pendukung, meliputi: Satu titik api terpantau membara di Kelurahan Tumbang Batu, Kecamatan Bukit Santuai. Satu titik api mengunci kawasan Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang. Satu titik api merangsek ke wilayah Kelurahan Ganepo, Kecamatan Seranau.

    Tingginya status kepercayaan (confidence level) pada kelima koordinat tersebut menjadi peringatan keras bagi tim satgas udara and darat bahwa api sedang aktif melahap vegetasi di atas hamparan gambut.

    Anomali Jarak Pandang 5 Kilometer and Cekaman Parameter Flammable

    Dampak dari karhutla di wilayah pinggiran langsung mengisolasi kualitas udara perkotaan sejak fajar menyingsing. Berdasarkan instrumen pembaruan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Sampit pada pukul 08.00 WIB, cuaca perkotaan resmi dilaporkan berkabut asap dengan jarak pandang (visibility) horizontal merosot tajam menjadi hanya 5 kilometer. Indikator klimatologi mencatat suhu udara berada di angka 25,7 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 97 persen, sementara pergerakan angin bertiup lambat dari arah timur laut dengan kecepatan 4 kilometer per jam.

    “Udara di Sampit sudah mulai berbau asap menyengat sejak pagi hari. Walaupun kabut fisiknya belum terlalu pekat terlihat, tapi baunya sangat terasa. Sepertinya sudah mulai ada lahan luas yang terbakar di sekitar kita,” keluh Mustofa, salah seorang warga Kota Sampit yang mengkhawatirkan penurunan kualitas udara harian.

    Situasi ini kian kritis menyusul rilis analisis BMKG terkait potensi kemudahan terjadinya kebakaran untuk periode 2 hingga 3 Juli 2026. Data sains menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah selatan Kalimantan Tengah, termasuk seluruh bentang alam Kotim, berada pada zona merah dengan kategori mudah hingga sangat mudah terbakar (highly flammable). Di sisi lain, model prediksi cuaca numerik memproyeksikan peluang pembentukan awan konvektif pembawa hujan berada pada indeks yang sangat rendah, sehingga probabilitas pemadaman alami lewat faktor alam dipastikan sangat terbatas menjelang puncak musim kemarau di bulan Juli hingga Agustus ini.

    Kemunculan kabut asap yang langsung mereduksi jarak pandang menjadi 5 kilometer di jantung Kota Sampit hanya karena “lima hotspot” resmi adalah sebuah tanda tanya besar yang menuntut skeptisisme radikal. Dalam kacamata jurnalisme investigatif, realitas lapangan ini mengindikasikan bahwa luas lahan yang terbakar secara riil jauh lebih masif daripada yang mampu ditangkap oleh sensor satelit, atau ada indikasi kuat aksi pembersihan lahan (land clearing) sengaja dilakukan pada malam hari untuk menghindari patroli udara. Menolak fakta bahwa ini adalah tindakan ilegal terorganisir di awal puncak kemarau adalah bentuk kenaifan birokrasi daerah.

    Kanal Independen menegaskan bahwa Satgas Karhutla Kotim tidak boleh lagi menggunakan tameng narasi normatif “jarak pandang masih dalam kategori aman untuk transportasi” untuk menutupi kelengahan pengawasan. Bau asap yang mulai dihirup oleh anak-anak, lansia, and kelompok rentan di Sampit sejak pagi hari adalah bukti konkret bahwa tindakan preventif di tingkat kecamatan telah kecolongan. Ketika parameter BMKG sudah berstatus “sangat mudah terbakar” and peluang hujan amblas, imbauan moral di media sosial agar warga tidak membakar sampah menjadi tidak relevan.

    Yang dibutuhkan detik ini adalah tindakan represif hukum yang agresif. Kepolisian bersama Gakkum Lingkungan Hidup harus segera turun ke Kelurahan Tanah Putih, Baamang Hulu, and Ganepo untuk memasang garis polisi (police line) di titik-titik bekas kebakaran tersebut. Lacak kepemilikan sertifikat tanahnya melalui BPN, tangkap aktor intelektualnya, and jika terbukti sengaja dibakar untuk proyek properti atau perkebunan, sita aset lahan tersebut untuk negara. Menghukum pembakar lahan dengan penyitaan aset adalah satu-satunya cara memaksa para spekulan tanah menghormati hak atas udara bersih warga Kota Sampit! (***)  

  • Satelit Deteksi Empat Hotspot Siaga di Tiga Kecamatan Kotim Saat Curah Hujan Merosot Nol Milimeter

    Satelit Deteksi Empat Hotspot Siaga di Tiga Kecamatan Kotim Saat Curah Hujan Merosot Nol Milimeter

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Lonceng bahaya hidrometeorologi resmi berdentang di atas hamparan lahan gambut Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Di tengah bayang-bayang proyeksi kemarau ekstrem yang diprediksi bakal mengunci wilayah ini hingga 120 hari ke depan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi kemunculan empat titik panas (hotspot) dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Kehadiran titik api awal ini memicu alarm siaga satu karena terjadi di tengah drastisnya penurunan peluang pertumbuhan awan hujan di Bumi Tambun Bungai.

    Sebaran Titik Panas NOAA20 dan Ancaman Kering Juli–September

    ​Berdasarkan data rekapitulasi satelit modern NOAA20 and SNPP yang diperbarui pada Minggu (21/6/2026) pukul 07.00 WIB, sebaran titik panas tersebut terdeteksi di tiga kecamatan krusial. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Sampit, Mulyono Leo Nardo, merincikan bahwa satu titik panas terpantau membakar Kelurahan Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga pada dini hari pukul 00.09 WIB. Sementara itu, satu titik panas lainnya terdeteksi di Kelurahan Parebok, Kecamatan Teluk Sampit pada siang hari pukul 12.50 WIB.

    ​Titik paling rawan berada di Kecamatan Tualan Hulu, di mana satelit menangkap dua hotspot sekaligus yang meledak di Kelurahan Sebungsu pada siang hari, masing-masing pada pukul 12.31 WIB dan 12.50 WIB.

    ​“Seluruh titik panas yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan tinggi (confidence level) dengan nilai 8. Radius kemungkinan keberadaan sumber panas diperkirakan mencapai 321 meter. Hal ini patut diwaspadai karena peluang pertumbuhan awan hujan untuk periode 21 hingga 22 Juni berada pada kategori sangat rendah,” tegas Mulyono Leo Nardo.


    ​Dinamika titik api ini diprakirakan akan melompat lebih agresif memasuki periode Juli hingga September 2026. Berdasarkan analisis parameter klimatologi BMKG, curah hujan di Kotim diproyeksikan merosot tajam hingga hanya berkisar 0 – 20 \text{ mm} per bulan—sebuah kondisi yang jauh lebih kering dari ambang batas normal dan berpotensi memicu kekeringan hidrologis jangka panjang.

    Mobilisasi Mitigasi BPBD dan Sekat Bakar Mandiri Lahan Gambut

    ​Rentetan kebakaran lahan yang mulai marak melanda wilayah Kotim akhir-akhir ini memicu respons taktis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satu insiden yang menjadi catatan adalah kesaksian dari warga lokal, Sugianto, pada Sabtu (20/6/2026), yang melihat langsung bagaimana vegetasi kering di lapangan begitu rapuh dan mudah tersulut menjadi kobaran api.

    ​Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menegaskan bahwa lembaran analisis kebencanaan saat ini menempatkan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dalam status mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu, BPBD memperketat patroli lapangan terpadu bersama TNI, Polri, Manggala Agni, serta memperkuat sistem peringatan dini berbasis satelit.

    ​“Warga diimbau keras untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun. Kondisi cuaca yang kering sangat rentan memicu api dan cepat menyebar. Kami juga meminta masyarakat lebih waspada terhadap aktivitas kecil yang memicu bencana, seperti membuang puntung rokok sembarangan di area kering maupun lahan gambut,” tegas Multazam.


    ​Sebagai langkah penyelamatan mandiri, BPBD meminta komunitas di wilayah rawan segera membangun sekat bakar (firebreak) dan menyiapkan tandon air cadangan. Jika eskalasi kebakaran meluas dan memicu kabut asap pekat, masyarakat diminta segera mengenakan masker pelindung standar N95 serta memangkas mobilitas di luar ruangan demi keselamatan respirasi.

    ​Kemunculan empat titik panas dengan tingkat kepercayaan nilai 8 di Cempaga, Teluk Sampit, dan Tualan Hulu bukanlah sebuah kebetulan alam, melainkan alarm otentik mengenai rapuhnya tata kelola lingkungan hidup di Kotim menghadapi siklus kemarau ekstrem 2026. Proyeksi curah hujan yang menyentuh angka nol milimeter per bulan adalah vonis kering yang akan mengubah jutaan hektare lahan gambut di Kotim menjadi bom waktu yang siap meledak hanya karena satu puntung rokok.

    ​Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam terhadap pola mitigasi konvensional Pemkab Kotim. Selama ini, BPBD and BMKG selalu dibebani tanggung jawab di hilir untuk memadamkan api, sementara regulasi di hulu terhadap korporasi perkebunan kelapa sawit skala besar terkesan mandul. Kecamatan Cempaga and Tualan Hulu adalah wilayah yang dikepung oleh konsesi perkebunan swasta. Sudahlah rawa gambutnya dikuras habis melalui kanalisasi industri swasta, ketika musim kering tiba, beban pengawasan titik api justru dibebankan kepada masyarakat desa yang hanya memiliki peralatan pemadam ala kadarnya.

    ​Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum tidak boleh lagi menggunakan standar ganda dalam penanganan karhutla. Jika ada titik panas terdeteksi di dalam radius konsesi perusahaan, segel lahan tersebut tanpa kompromi and seret pemilik modalnya ke meja pengadilan hijau.

    ​Lebih dari itu, dengan durasi kemarau mencapai 120 hari, alokasi anggaran daerah untuk patroli udara (water bombing) dan operasional darurat pos lapangan Manggala Agni harus digandakan. Jangan tunggu sampai langit Kotim berubah menjadi kuning pekat and anak-anak Sampit terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) massal, baru birokrasi daerah sibuk mencari kambing hitam di tingkat peternak and petani tradisional. Kesiapsiagaan kolektif harus ditegakkan dengan memaksa konglomerat sawit mendanai penuh infrastruktur pemadaman di sekitar perimeter desa mereka. (***)

  • Kemarau Ekstrem Mengintai Kotim: Menggugat Akar Api di Balik 46 Selang Pemadam Kotim

    Kemarau Ekstrem Mengintai Kotim: Menggugat Akar Api di Balik 46 Selang Pemadam Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kalender peringatan resmi mematok Juli 2026 sebagai garis awal kemarau ekstrem di Kotawaringin Timur.

    Namun, api tidak tunduk pada jadwal birokrasi. Ketika hujan secara teknis masih turun pada Januari, lahan gambut di Teluk Sampit sudah lebih dulu menghitam.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kini berpacu melawan waktu, dibayangi memori kelam 2 Oktober 2023, saat jarak pandang tersisa sepuluh meter dan konsentrasi partikel halus PM10 menembus angka 1.057, jauh di atas ambang berbahaya.

    Satu ironi kembali mengemuka. Ketika imbauan pencegahan terus dialamatkan kepada warga, peta koordinat justru memperlihatkan titik panas berkerumun di kawasan konsesi yang sunyi dari permukiman.

    Peringatan tentang datangnya puncak kekeringan ini disampaikan langsung BPBD Kotim.

    ”Seluruh wilayah Kotim diprediksi mengalami kondisi sangat kering atau kemarau ekstrem pada Juli sampai September 2026. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, khususnya berkaitan dengan potensi karhutla yang akan meningkat signifikan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam di Sampit, baru-baru ini.

    Prediksi itu bersandar pada buletin iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terbitan Juni 2026. Curah hujan seluruh wilayah Kotim diperkirakan anjlok ke kisaran 0 hingga 20 milimeter, jauh di bawah batas normalnya.

    Bara yang Sudah Lama Menyala

    Menyebut Juli hingga September sebagai puncak kemarau berisiko melonggarkan kewaspadaan publik.

    Kenyataannya, bara sudah menyala jauh sebelum peringatan ditabuh. BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Sampit sendiri memprediksi musim kemarau Kotim dimulai sejak awal Juni, bukan Juli, bergerak bertahap dari wilayah utara ke tengah dan selatan.

    Catatan sejak pertengahan Januari 2026 bahkan membuktikan api menyala jauh lebih awal lagi.

    Pada 15 Januari, kobaran melahap enam hektare lahan di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, salah satu kejadian paling dini yang diduga dipicu aktivitas manusia. Hingga pertengahan bulan itu, BPBD sudah mendeteksi 54 titik panas.

    Angka itu merangkak tajam menjelang akhir Maret menjadi 151 titik panas, dengan 33 kejadian kebakaran yang menghanguskan 77,34 hektare lahan.

    Rentetan itu memaksa pemerintah kabupaten menetapkan status siaga karhutla dan kekeringan selama 185 hari.

    Hingga 7 Juni 2026, data BPBD menunjukkan 48 kejadian karhutla, dengan 42 kasus berhasil dipadamkan.

    Fakta ini mengisyaratkan ketimpangan waktu yang nyata. Ketika peringatan puncak kemarau diserukan, api sesungguhnya sudah menjalar selama lebih dari lima bulan. Bencana ini tidak sedang menunggu kalender, melainkan sedang berjalan.

    Langit yang Memanas, Gambut yang Sengaja Dikeringkan

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam menyebut kemarau ekstrem tahun ini berada di bawah pengaruh dua fenomena global, yakni El Niño yang berpadu dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

    Kombinasi ini, menurutnya, mengerek suhu, memperpanjang masa kering, serta membuat hamparan gambut sangat rentan tersulut api.

    Narasi mengenai dua mesin iklim ini bukanlah tafsir sepihak otoritas daerah. Pernyataan tersebut berpijak pada proyeksi iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk paruh kedua tahun ini.

    Secara teknis, El Niño memanaskan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, yang dampaknya menarik massa awan menjauh dari Indonesia dan menyusutkan curah hujan.

    Sementara itu, IOD positif terjadi ketika perairan Samudra Hindia di sisi barat dekat Afrika menghangat, sedangkan sisi timur yang berbatasan dengan Indonesia justru mendingin.

    Pendinginan di dekat Nusantara inilah yang menekan penguapan dan memangkas pasokan uap air ke wilayah barat dan selatan.

    Apabila kedua fenomena ini muncul serentak, efek pengeringannya saling menumpuk dan melipatgandakan ancaman.

    Skenario penumpukan efek itulah yang diproyeksikan BMKG akan membekap Kotim pada periode puncak kemarau.

    Catatan BMKG hingga akhir Mei 2026 memperlihatkan anomali suhu muka laut Pasifik telah menyentuh angka +1,0 dan melewati ambang batas netral selama lima dasarian berturut-turut. Angka ini menjadi indikasi kuat bahwa El Niño akan segera aktif.

    Mengiringi kondisi tersebut, IOD positif juga diprediksi berpotensi terbentuk di Samudra Hindia pada rentang Juli hingga November 2026.

    Sejalan dengan proyeksi ini, stasiun-stasiun BMKG di penjuru Kalimantan telah merilis imbauan sejak April agar publik mewaspadai dampak gabungan kedua fenomena tersebut.

    Namun, ada selisih intonasi yang patut dicermati antara rilis BMKG dan peringatan daerah. Rangkaian peringatan iklim ini sesungguhnya masih berstatus probabilitas.

    BMKG secara konsisten menggunakan pilihan kata “peluang” dan “berpotensi”, mengingat pada awal tahun kedua fenomena tersebut masih tertahan pada fase netral dan baru diperkirakan menguat menjelang pertengahan tahun.

    Pergeseran makna terjadi ketika BPBD menyampaikannya ke publik dengan nada yang telanjur pasti.

    Pemakaian kata “diperkuat” dan “positif” mengeraskan sebuah proyeksi peluang seolah-olah kondisi tersebut sudah sepenuhnya terjadi.

    Selisih derajat keyakinan ini memiliki implikasi besar dalam cara mendiagnosis akar masalah.

    Menyandarkan penyebab kemarau ekstrem sepenuhnya pada pergerakan cuaca global berisiko mengaburkan satu fakta fundamental di atas tanah.

    Gambut Kotim tidak menjadi mudah terbakar semata akibat siklus cuaca dari langit, melainkan akibat campur tangan manusia yang sengaja mengeringkan lahan melalui pembangunan kanal-kanal drainase.

    Fenomena El Niño dan IOD positif boleh jadi memperburuk keadaan, tetapi bukan mereka yang menggali kanal.

    Titik Panas Menjauh dari Puntung Rokok

    Imbauan yang sama bergema setiap musim kering tiba. Dilarang membuka lahan dengan cara dibakar, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Multazam pun menyuarakannya kembali.

    ”Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dalam kondisi sangat kering api kecil pun bisa memicu kebakaran besar,” tegasnya.

    Peringatan itu masuk akal secara teori pencegahan. Akan tetapi, peta sebaran titik panas Kotim menunjukkan hal sebaliknya. Titik api tidak berpusat di lokasi yang ramai dilintasi warga.

    Analisis Stasiun Meteorologi H Asan Kotim periode 14-15 Juni 2026 memperlihatkan konsentrasi titik panas berada di kecamatan-kecamatan wilayah utara, yakni Antang Kalang dengan sekitar 52 titik, Mentaya Hulu 25 titik, Telaga Antang 19 titik, dan Bukit Santuai 18 titik.

    Kawasan ini bukan area permukiman padat, melainkan sabuk kebun dan konsesi.

    Tren serupa tergambar tegas di tingkat provinsi. Analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng terhadap data satelit VIIRS NOAA periode 1-28 Juli 2025 merekam 119 titik panas di dalam 51 konsesi perkebunan sawit se-Kalimantan Tengah.

    Sebagian perusahaan itu bahkan tercatat mengalami karhutla berulang lintas tahun, pada 2015, 2019, 2023, dan 2024.

    Jejak rekam gambut menunjukkan akar yang lebih terang lagi. Sepanjang 2023, tercatat 3.188 titik api di Kalteng hingga Agustus.

    Sebanyak 760 di antaranya berada di Kawasan Hidrologi Gambut (KHG), dan 320 titik bertengger di KHG Sungai Pukun-Sungai Mentaya, hamparan yang membelah Kotawaringin Timur dan Seruyan.

    Lahan gambut menjadi sangat rentan terbakar karena cadangan airnya tersedot sistem kanal drainase yang sengaja dibangun untuk mengeringkan area perkebunan.

    BPBD Kotim sesungguhnya menyadari irisan dengan sektor korporasi ini. Multazam sempat menggelar pertemuan khusus bersama sejumlah perusahaan Hutan Tanaman Industri di Teluk Sampit pada April 2026 untuk menyusun komitmen pencegahan.

    Langkah itu mengonfirmasi bahwa di balik rentetan imbauan kepada warga, ada pihak pemegang konsesi yang sejak awal melekat erat sebagai bagian dari persoalan.

    Persenjataan Retak Menghadapi Kemarau

    Otoritas kebencanaan daerah menyatakan langkah pencegahan sudah diperketat: intensitas patroli ditingkatkan, posko pemantauan diaktifkan, dan titik panas diawasi lewat satelit.

    Tetapi kapasitas di lapangan menunjukkan ketimpangan tajam dengan luasnya ancaman.

    Multazam memaparkan, BPBD saat ini hanya memiliki 46 unit selang pemadam berukuran 1,5 inci. Padahal, satu unit mobil tangki saja membutuhkan hingga 20 selang agar bisa menyisir titik api secara maksimal.

    Dengan kata lain, seluruh aset selang milik BPBD hanya sanggup menyokong sekitar dua unit tangki bekerja penuh, untuk satu kabupaten seluas Kotim yang harus menghadapi potensi kepungan api secara serentak.

    Keterbatasan itu memaksa BPBD Kotim meminta pendampingan lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Kalteng, sekaligus mengusulkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk memanen hujan selagi masih turun.

    Mencegah tanpa Ember Air

    Sebagai lapis pertahanan awal, BPBD meminta pemerintah desa dan masyarakat menyiapkan sumber air cadangan, membangun sekat pemisah api, serta memastikan peralatan pemadam siap pakai.

    Masker N95 juga diminta disiapkan andai kabut asap kembali merusak kualitas udara.

    “Kami berharap seluruh elemen masyarakat lebih disiplin menjaga lingkungan selama musim kemarau berlangsung agar kejadian karhutla besar yang pernah melanda Kotim tidak kembali terulang,” kata Multazam.

    Disiplin warga memang menopang pertahanan wilayah. Namun memori pekat Oktober 2023 terbukti tidak bermula dari satu puntung rokok.

    Hanya dalam kurun September 2023, Pusdalops BPBD Kotim merekam 1.994 titik panas di kabupaten ini, melonjak dari 1.345 titik pada Agustus.

    Skala kebakaran sebesar itu, merujuk pola sebaran tahun-tahun terakhir, berakar pada pengeringan lahan gambut dan kawasan konsesi yang berulang kali terbakar tanpa konsekuensi yang setara.

    Mencegah Kotim kembali kehabisan napas menuntut ketegasan penindakan terhadap sistem korporasi, jauh melampaui imbauan kepada warga untuk sekadar menyiapkan ember air. (ign)

  • Status Siaga 185 Hari, Stok Selang Sisa 46: Menguji Kesiapan Kotim Menghadapi Kemarau

    Status Siaga 185 Hari, Stok Selang Sisa 46: Menguji Kesiapan Kotim Menghadapi Kemarau

    SAMPIT, kanalindependen.id – Seratus delapan puluh lima hari. Selama rentang waktu itulah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026.

    Keputusan ini lahir dari proyeksi BMKG bahwa kemarau 2026 berpotensi lebih ekstrem dan berlangsung lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya.

    Pemerintah daerah membentangkan perisai regulasi, bersiap menghadapi krisis selama setengah tahun penuh.

    Namun, ketetapan panjang itu terasa rapuh ketika menengok isi gudang markas pemadam.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim justru mengalami keterbatasan logistik vital. Stok selang pelempar berukuran 1,5 inci merosot tajam, menyisakan hanya 46 gulung.

    Ketersediaan ini sangat timpang dengan realitas lapangan. Regu pemadam memerlukan 15 hingga 20 gulung selang hanya untuk mengoperasikan satu unit mobil tangki air demi mengejar titik api di kedalaman lahan gambut.

    Parahnya lagi, perangkat ini rentan jebol dalam 10 sampai 15 hari ketika dipaksa bekerja keras. Ratusan hari masa siaga kini terpaksa dipertaruhkan dengan puluhan gulung selang yang tersisa.

    Keterbatasan ini telah disampaikan dalam rapat koordinasi teknis. Bupati Kotim Halikinnor bahkan telah menginstruksikan BPBD untuk memetakan anggaran dan mengusulkan percepatan perubahan APBD guna memenuhi kebutuhan peralatan.

    Kemarau Datang Lebih Awal

    Jejak panas (hotspot) sudah memberikan sinyal peringatan sejak awal tahun. Berdasarkan pantauan, Januari 2026 saja sudah mencatat kemunculan titik api di sejumlah kecamatan, mendahului puncak kemarau itu sendiri.

    Rekam jejak daerah ini memperlihatkan pola serupa: dalam beberapa tahun terakhir, rentetan insiden karhutla berulang menghanguskan bentang lahan yang luas di berbagai kecamatan.

    Kondisi tersebut menempatkan Kotim sebagai salah satu titik kerentanan utama di Kalimantan Tengah.

    Ancaman ini adalah siklus berulang yang menuntut perencanaan logistik berbasis data, bukan lagi sekadar respons darurat yang bersifat reaktif.

    Daya Jelajah Armada yang Terpasung

    Pengakuan Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengenai sisa 46 unit selang 1,5 inci membuka celah dalam sistem kesiapsiagaan daerah. Dengan stok setipis itu, daya jelajah regu pemadam menjadi terbatas.

    Titik api di Kotim mayoritas tersembunyi di kedalaman lahan gambut dan semak belukar yang sulit dijangkau kendaraan.

    Tanpa cadangan selang yang memadai, armada tangki air terpaksa hanya beroperasi dalam radius sempit dari akses jalan, membiarkan api di bagian tengah lahan terus merambat.

    Hingga kini, BPBD belum memublikasikan secara rinci jumlah armada tangki air yang benar-benar siap operasi, termasuk kelayakan pompa portabel, mesin apung, hingga kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasi maraton berhari-hari.

    Celah informasi ini krusial, mengingat perangkat dasar seperti selang saja sudah menyentuh batas kritis sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai.

    Posko, Relawan, dan Risiko Struktur Administratif

    Pemerintah daerah merancang skema komando lintas instansi untuk memitigasi krisis. Sebuah pos komando tingkat kabupaten disiapkan untuk menyatukan kekuatan BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait.

    Mengalir ke bawah, pos lapangan di kecamatan dan desa dirancang sebagai garis pertahanan pertama.

    Kecamatan seperti Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Ketapang, Baamang, hingga Cempaga selalu masuk radar zona merah.

    Pemerintah menyatakan telah mengonsolidasikan aparat desa hingga kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk memangkas waktu respons.

    Namun, narasi kesiapan ini diuji oleh pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Ritme kerja posko kerap berfluktuasi mengikuti intensitas kebakaran, memunculkan keraguan soal kontinuitas latihan maupun perawatan alat secara berkala.

    Sampai saat ini, belum ada publikasi yang merinci inventaris logistik di setiap posko desa: berapa unit pompa yang mereka pegang, ketersediaan alat pelindung pernapasan bagi relawan, hingga jaminan dukungan operasional dasar.

    Tanpa rincian tersebut, posko-posko ini berisiko lebih banyak hadir sebagai struktur administratif ketimbang basis operasi yang benar-benar siap ketika api mulai meluas.

    Persimpangan Kritis: Api dan Krisis Air

    Kebakaran lahan selalu membawa kembarannya: krisis air bersih. BPBD merespons dengan mendorong pembangunan sumur artesis di wilayah pesisir.

    Kawasan Ujung Pandaran, misalnya, diinformasikan masih memiliki cadangan air layak konsumsi pada kedalaman delapan meter untuk saat ini.

    Kondisi tersebut rentan berubah ketika kemarau memuncak akibat penurunan muka air tanah dan intrusi laut.

    Situasi di Kecamatan Pulau Hanaut bahkan lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan pemetaan awal, kualitas air tanah di sana mayoritas tidak layak konsumsi, memaksa warga bergantung pada sumber air dari kawasan hutan.

    Hal ini menciptakan persimpangan yang sulit. Wilayah yang krisis air minum adalah titik yang sama dengan wilayah rawan karhutla.

    Operasi pemadaman menuntut pasokan air dalam jumlah besar. Tanpa perencanaan yang presisi, risiko terjadinya gesekan kepentingan antara kebutuhan air untuk pemadaman dan kebutuhan harian warga menjadi nyata.

    Beban Berat di Pundak Desa

    Secara manajerial, BPBD Kotim merancang penanggulangan karhutla dari struktur paling bawah.

    ”Kami ingin penanganan ini dimulai dari desa, naik ke kecamatan, baru ke kabupaten,” kata Multazam.

    Konsep penanganan berjenjang ini logis secara taktis. Memadamkan percikan awal di tingkat desa jauh lebih efektif daripada menunggu api membesar.

    Namun, kapasitas riil desa kembali dipertanyakan. Mengingat tingkat kabupaten saja menghadapi tantangan stok logistik, relawan MPA di desa-desa pelosok kemungkinan besar memikul beban yang jauh lebih berat. Ditambah kendala infrastruktur jalan dan akses komunikasi.

    Api belum datang. Tapi 46 gulung selang itu tidak akan bertahan lama setelah kebakaran pertama meluas. (ign)

  • Bukan ‘Godzilla’, Tapi Kemarau Lebih Lama

    Bukan ‘Godzilla’, Tapi Kemarau Lebih Lama

    SAMPIT, Kanalindepen.id –  Isu tentang “El Nino Godzilla” beredar cepat, menimbulkan bayangan tentang ancaman besar yang seolah datang tiba-tiba.

    Di tengah riuh istilah itu, kekhawatiran masyarakat ikut tumbuh terutama di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), wilayah yang tak asing dengan bayang-bayang kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memilih menarik percakapan kembali ke pijakan yang lebih rasional.

    Kepala Stasiun Meteorologi H Asan Sampit Mulyono Leo Nardo, menegaskan bahwa istilah “El Nino Godzilla” tidak dikenal dalam kajian meteorologi.

    “Dalam analisis BMKG tidak ada istilah El Nino Godzilla. Kami menggunakan kategori El Nino lemah, sedang, dan kuat,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

    Penjelasan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa yang perlu diperhatikan bukanlah istilah populer, melainkan dampak yang mungkin menyertainya.

    BMKG mencatat, potensi El Nino pada 2026 tetap ada, dengan peluang berkisar antara 50 hingga 60 persen. Fenomena ini diperkirakan mulai terasa pada periode Mei hingga Juli, dengan kecenderungan masih berada pada kategori lemah menuju sedang.

    Hingga kini, indikator El Nino kuat yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik di atas 2 derajat Celsius belum terpenuhi. Kenaikan suhu masih berada di kisaran 0,5 derajat, jauh dari ambang kategori kuat.

    Namun di Kotim, persoalan bukan semata soal kuat atau tidaknya El Nino.

    Yang lebih dekat dan nyata adalah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih lama dari biasanya.

    BMKG memproyeksikan kemarau di wilayah ini akan mulai pada akhir Mei 2026 dan berlangsung selama 100 hingga 120 hari, atau hampir empat bulan. Durasi ini jauh melampaui pola normal yang umumnya hanya sekitar dua bulan.

    “Kalau biasanya enam dasarian atau sekitar 60 hari, tahun ini bisa mencapai 10 sampai 12 dasarian,” kata Mulyono.

    Kemarau yang lebih panjang berarti tingkat kekeringan yang lebih tinggi. Dalam kondisi seperti itu, lahan gambut menjadi sangat rentan—mudah terbakar, namun sulit dipadamkan.

    Risiko karhutla pun kembali membayang, bersamaan dengan potensi krisis air bersih yang kerap menyertai musim kering berkepanjangan.

    BMKG mengingatkan, pencegahan tetap menjadi kunci.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Selain karhutla, potensi kekeringan dan kesulitan air bersih juga perlu diantisipasi,” ujarnya.

    Di tengah istilah yang terdengar besar dan menakutkan, ancaman sesungguhnya justru datang secara perlahan dalam bentuk hari-hari tanpa hujan yang lebih panjang dari biasanya. (***)

  • Tongkang Datang, Lanting Jadi Korban, Cerita Lama yang Terus Berulang di Sungai Cempaga

    Tongkang Datang, Lanting Jadi Korban, Cerita Lama yang Terus Berulang di Sungai Cempaga

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Di Sungai Cempaga, suara mesin tongkang bukan lagi hal asing. Ia datang pelan, berat, membawa muatan besar dan bagi sebagian warga di bantaran sungai, kehadirannya justru membawa cemas.

    Kamis (26/3) siang itu, kecemasan itu kembali jadi nyata.

    Sebuah tongkang pengangkut bauksit melintas di wilayah Desa Patai, Kecamatan Cempaga. Tak lama berselang, gelombang besar menghantam tepian. Lanting-lanting warga yang sebelumnya tenang, mendadak bergoyang keras. Tali tambatan tak mampu menahan. Ada yang terlepas. Ada yang rusak. Bahkan satu sempat hanyut terbawa arus.

    “Kurang jelas apakah karena gelombang atau tertabrak, saya kurang tahu. Namun katanya dua lanting kena, tapi” kata Ardi, warga setempat, Jumat (27/3/2026).

    Video kejadian itu cepat menyebar. Suara panik terdengar jelas. Bukan karena baru pertama justru karena kejadian ini terlalu sering terjadi.

    Di dalam video menyebutkan ada empat lanting warga kena imbas senggolan tongkang.

    Di Sungai Cempaga, cerita seperti ini bukan lagi insiden, tapi pola.

    Warga mengaku aktivitas tongkang pengangkut bauksit sudah lama berlangsung dan nyaris tanpa jeda. Jalurt air yang dulunya jadi ruang hidup masyarakat, kini berubah menjadi lintasan rutin angkutan industri. Dan di tengah arus besar kepentingan itu, lanting-lanting kecil milik warga kerap jadi pihak yang paling rentan.

    “Sudah beberapa kali kejadian seperti ini. Lanting kami sering kena dampaknya,” ujar Ardi.

    Pertanyaannya sederhana: mengapa ini terus berulang?

    Apakah tidak ada pengaturan kecepatan saat tongkang melintas di kawasan permukiman? Apakah tidak ada jalur aman atau batas jarak yang wajib dijaga? Atau justru, keberadaan warga di bantaran sungai dianggap sebagai risiko yang harus mereka tanggung sendiri?

    Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan pemilik tongkang. Belum ada pula kejelasan soal tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

    Padahal bagi warga, lanting bukan sekadar bangunan terapung. Ia adalah rumah. Tempat bernaung. Sekaligus ruang hidup yang tak tergantikan.

    Setiap kali tongkang melintas tanpa kendali, yang dipertaruhkan bukan hanya kayu dan paku, tapi rasa aman yang perlahan terkikis.

    Warga tidak menolak aktivitas ekonomi. Mereka paham sungai adalah jalur vital. Tapi mereka juga ingin diakui bahwa di tepian sungai itu, ada kehidupan yang harus dilindungi.

    “Kalau memang ada kerugian, kami harap ada tanggung jawab. Dan ke depan, harus lebih hati-hati,” tegas Ardi.

    Namun sampai hari ini, Sungai Cempaga masih bercerita hal yang sama: tongkang datang, gelombang menghantam, lanting jadi korban.

    Dan pertanyaan itu tetap menggantung sampai kapan?. Yang jelas setiap, ada kabar ganti rugi oeh perusahaan keluhan warga terhenti. Begitu terus bila terjadi insiden serupa selanjutnya. Mungkin ceritanya baru akan berbeda bila sudah ada korban nyawa.  (***)