cms.kanalindependen.id

Tag: kotim

  • Tanam 284 Hektare Dikebut, Realisasi Cetak Sawah Kotim Masih 31 Persen

    Tanam 284 Hektare Dikebut, Realisasi Cetak Sawah Kotim Masih 31 Persen

    SAMPIT, kanalindependen.id – Penanaman padi serentak seluas 284 hektare mulai dikebut di Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Namun, dalam progressnya, data menunjukkan realisasi program cetak sawah baru mencapai di kisaran 31 persen dari target awal.

    Gerakan tanam ini merupakan bagian dari program Cetak Sawah Rakyat (CSR) sekaligus upaya Luas Tambah Tanam (LTT) dalam mendukung swasembada pangan.

    Seremonial kegiatan dipusatkan di lahan CSR Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, yang dikelola Kelompok Tani Mandiri Makmur.

    Dari total 35 hektare lahan di lokasi tersebut, sekitar 5 hektare mulai ditanami pada hari pertama.

    Secara keseluruhan, target tanam padi di Kotim untuk April mencapai 834 hektare, dengan 284 hektare di antaranya berasal dari lahan CSR.

    Kegiatan ini juga terhubung dengan gerakan nasional yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan target penanaman 5.000 hektare untuk wilayah Kalimantan Tengah.

    Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, menyebut percepatan tanam ini sebagai langkah konkret menghadapi tantangan sektor pertanian, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim dan tekanan global.

    Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu tanam. Mengacu pada prediksi BMKG, awal musim kemarau diperkirakan terjadi pada minggu ketiga Juni, dengan puncak pada September hingga Oktober tanpa hujan.

    ”Dilaporkan masa tanam empat bulan, April sampai Juli. Mudah-mudahan ini sempat. Mudah-mudahan kegiatan tanam yang kita mulai hari ini dapat panen sekitar bulan Agustus,” kata Umar Kaderi, Kamis (9/4/2026).

    Menurutnya, persoalan pangan bukan sekadar urusan produksi, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan keberlangsungan bangsa.

    Karena itu, ia meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, petani, penyuluh, hingga TNI dan Polri bersinergi memastikan program berjalan optimal. Namun dalam prosesnya, capaian program cetak sawah masih jauh dari rencana.

    Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Permata Fitri, mengungkapkan bahwa dari target awal cetak sawah tahun anggaran 2025 seluas 4.261 hektare, realisasinya baru mencapai 1.339 hektare atau sekitar 31 persen.

    Lahan yang telah tercetak tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Baamang, Teluk Sampit, Pulau Hanaut, dan Mentaya Hilir Selatan.

    Pada tahap evaluasi lanjutan, capaian tersebut bahkan lebih rendah.

    Dari target yang telah direvisi menjadi 1.904 hektare, realisasi yang tercatat hanya 136,6 hektare. Sementara lahan yang belum tercetak mendapat perpanjangan waktu pengerjaan hingga 31 Maret 2026.

    Permata menyebut seluruh kegiatan cetak sawah difasilitasi oleh Kementerian Pertanian, mencakup bantuan benih, sarana produksi, hingga dukungan teknis lainnya.

    Pemerintah daerah terus bersinergi dengan Balai Penyuluh Pertanian dan instansi terkait di tingkat provinsi untuk mendorong percepatan realisasi.

    ”Kegiatan cetak sawah ini akan menambah luas baku lahan sawah yang ada di Kotim,” ujarnya.

    Ketua Tim Kerja Penyuluhan Pertanian Kotim, Ahmad Rifani, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pembukaan lahan, tetapi juga pada pendampingan intensif di lapangan.

    Dia meminta seluruh penyuluh aktif mendampingi petani, termasuk pada lahan yang masih dalam proses pengolahan.

    ”Kalau pesan Bapak Menteri Pertanian, biar ada tunggulnya tetap ditanam,” ujar Ahmad.

    Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang selama ini turut mendukung program ketahanan pangan, khususnya dalam percepatan kegiatan pertanian di Kotawaringin Timur.

    Dengan kondisi tersebut, percepatan tanam yang tengah dilakukan kini menjadi ujian lanjutan, tidak hanya mengejar target produksi jangka pendek, tetapi juga memastikan program cetak sawah benar-benar berjalan sesuai rencana dan tidak kembali tertinggal. (hgn/ign)

  • Prioritaskan Kenyamanan Jemaah, Pemkab Kotim Carter Pesawat untuk Keberangkatan 171 Jemaah Haji Menuju Banjarmasin

    Prioritaskan Kenyamanan Jemaah, Pemkab Kotim Carter Pesawat untuk Keberangkatan 171 Jemaah Haji Menuju Banjarmasin

    SAMPIT, kanalindependen.id – Di tengah efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tetap berkomitmen memberikan pelayanan bagi jemaah calon haji yang akan menunaikan ibadah haji pada awal Mei mendatang.

    Pemkab Kotim secara khusus menganggarkan dana mencarterkan pesawat NAM Air untuk layanan keberangkatan dan kedatangan menuju embarkasi Banjarmasin.

    Layanan carter pesawat telah dimulai pada tahun 2022 lalu, layanan dilakukan untuk kepulangan haji.

    Pada tahun 2023 hingga tahun 2026 ini,  jemaah haji Kotim menerima layanan fasilitas keberangkatan dan kepulangan menggunakan pesawat NAM Air yang dinilai memiliki kapasitas 120 seat.

    ”Tahun ini Pemkab Kotim kembali mencarter pesawat NAM Air untuk memfasilitasi keberangkatan menuju embarkasi Banjarmasin dan kepulangan jemaah haji dari Banjarmasin menuju Bandara Haji Asan Sampit,” kata Waren, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kotim, saat diwawancarai belum lama ini.

    ​Meskipun anggaran sewa pesawat tahun ini diprediksi mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar Rp1 miliar, Waren menegaskan bahwa penggunaan pesawat charter tetap diupayakan demi menjaga kondisi fisik kesehatan jemaah agar tidak terlalu jauh menempuh jalur darat selama kurang lebih 8-10 jam dari Sampit menuju Banjarmasin.

    ”Intinya kita jangan sampai mengurangi pelayanan kepada jamaah meskipun ada pertimbangan efisiensi. Dengan pesawat charter, jamaah tidak bergabung dengan penumpang umum, sehingga kesehatan mereka lebih terjaga dan tidak kelelahan mengingat jarak tempuh ke Banjarmasin cukup jauh jika ditempuh lewat jalur darat” ujarnya.

    Di tahun 2026 ini, terdapat 171 jemaah calon haji Kotim yang dijadwalkan berangkat pada 1 Mei 2026 dari Bandara Haji Asan Sampit menuju Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

    Jumlah tersebut terbagi ke dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni 167 orang termasuk di Kloter 6 tergabung dengan jemaah asal Kabupaten Seruyan, Lamandau, Pulpis, Kapuas dan 4 jemaah yang termasuk di Kloter 19 bergabung dengan jemaah asal Banjarmasin.

    “Khusus untuk 4 jemaah yang tergabung di Kloter 19 termasuk di keberangkatan gelombang kedua yang dijadwalkan berangkat 20 Mei 2026,” ujarnya.

    Dikarenakan, 4 jemaah asal Kotim dijadwalkan berangkat di tanggal keberangkatan yang berbeda, sehingga pemerintah daerah tidak memfasilitasi carter pesawat menuju embarkasi Banjarmasin.

    Keempat jemaah haji Kotim akan menempuh jalur darat menuju embarkasi Banjarmasin menggunakan biaya mandiri.

    ”Jadi, ada daerah lain yang kuotanya tidak terpenuhi, dilimpahkan ke Provinsi Kalteng dapat 12 kuota tambahan, 4 jemaah diantaranya berasal dari Kotim. Karena, ini kuota tambahan, belum dianggarkan, khusus empat jemaah berangkat ke Banjarmasin lewat jalur darat dan sudah disampaikan kepada keempat jemaahnya, mereka tidak ada yang keberatan,” jelasnya.

    ​Terkait kesiapan teknis, Waren menyebutkan bahwa koordinasi lintas sektor telah dilakukan melalui beberapa kali rapat, termasuk pertemuan terakhir dengan Kakannwil Kemenag dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

    Tahapan pemeriksaan kesehatan dan manasik haji bagi para jamaah pun dilaporkan sudah berjalan dengan lancar. Untuk Kotim, Manasik Haji telah dilaksanakan lima kali pada Februari 2026 lalu.

    ​Mengenai komposisi jamaah, Waren mengakui terdapat sejumlah lansia yang membutuhkan pendampingan khusus. Namun, tidak ada Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dari Kotim yang bertugas mendampingi hingga ke Arab Saudi.

    ”Petugas dari Kotim, baik dari tim kesehatan, bagian Kesra, maupun Kemenag, hanya akan mendampingi hingga ke Embarkasi Banjarmasin saja. Setelah itu, jamaah akan didampingi oleh panitia khusus yang disiapkan oleh pihak provinsi hingga keberangkatan ke tanah suci,” ujarnya.

    Terpisah, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kotim Tiariyanto menjelaskan keberangkatan 171 jemaah calon haji Kotim tahun ini terbagi dua kloter.

    167 jemaah calon haji Kotim yang tergabung di Kloter 6 termasuk keberangkatan gelombang pertama dijadwalkan berangkat pada 2 Mei 2026 pukul 04.20 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8106 dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin menuju Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz Medinah.

    Jemaah Kotim yang tergabung di Kloter 6 dijadwalkan mendarat pukul 12.15 Waktu Arab Saudi.

    Adapun empat jemaah asal Kotim yang tergabung di Kloter 19 termasuk gelombang kedua yang dijadwalkan berangkat pada 20 Mei 2026.

    ”167 jemaah yang tergabung di Kloter 6 dijadwalkan berangkat dari Bandara Haji Asan Sampit menuju embarkasi Banjarmasin pada 1 Mei 2026. Kemudian, menginap satu malam di Asrama Haji Banjarbaru sekaligus pemeriksaan kesehatan berkala,” ujar Tiariyanto seraya menambahkan jemaah calon haji Kotim akan menerima koper dalam waktu dekat ini.

    Tiariyanto menjelaskan dari 171 jemaah calon haji terdapat 6 jemaah yang masuk kategori prioritas lanjut usia (lansia) 65 tahun ke atas, 4 jemaah cadangan dan 161 lainnya jemaah reguler.

    ”Jemaah usia termuda berumur 24 tahun bernama Agnes Dina Maulina dan yang tertua berumur 77 tahun bernama Muhammad Arifin. Total lansia yang berangkat tahun ini ada 16 dan terdapat 4 jemaah yang menggunakan bantuan kursi roda selama perjalanan ibadah haji,” ujar Tiariyanto saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (7/4/2026).

    Sementara itu, terkait biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 secara nasional mengalami penurunan  dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2025 sebesar Rp89.410.258 turun menjadi Rp87.409.366.

    ”Biaya pelunasan haji secara nasional tahun ini senilai Rp54.193.806. Namun, dikarenakan jemaah calon haji Kotim termasuk di embarkasi Banjarmasin sehingga biayanya menjadi Rp 55.538.922, ini dikurangi biaya setoran awal sebesar Rp 25.000.000,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Air Tak Mengalir, Perumdam Tirta Mentaya Sampit Ungkap Penyebab dan Solusi Darurat untuk Wilayah Selatan

    Air Tak Mengalir, Perumdam Tirta Mentaya Sampit Ungkap Penyebab dan Solusi Darurat untuk Wilayah Selatan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Krisis air bersih di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur kembali berulang. Setiap kali kemarau panjang tanpa hujan, pelanggan Perumdam Tirta Mentaya Sampit turut terdampak.

    Debit sungai yang menurun bahkan berubah asin membuat proses pemompaan terganggu, sehingga distribusi air ke pelanggan, khususnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan sekitarnya tak mengalir normal.

    Kepala Bagian Teknik Perumdam Tirta Mentaya Sampit, Edy Dyufriadi, menjelaskan bahwa gangguan distribusi yang terjadi sekitar sepekan terakhir dipicu karena kondisi pasang surut air sungai.

    ”Air sungai surut mulai sekitar pukul 05.00 hingga 11.00 siang. Saat surut, kami tidak bisa memompa secara maksimal. Setelah air pasang, baru pompa besar bisa dijalankan,” kata Edy Dyufriadi, Selasa (31/3/2026).

    Dia menegaskan, distribusi air bersih tidak bisa disamakan dengan listrik yang mengalir stabil.

    Proses penyaluran air sangat bergantung pada ketersediaan air baku dan sistem pemompaan.

    Menurutnya, kondisi saat ini murni dipengaruhi faktor alam yang terjasi di luar kendali.

    Minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan Sungai Mentaya mengalami intrusi air asin, sementara debit air Sungai Sampit juga menurun drastis.

    ”Kalau air sungai asin, bukan hanya pelanggan perumdam yang terdampak. Sebagian besar masyarakat di wilayah selatan juga mengalami krisis air bersih,” jelasnya.

    Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk mengantisipasi kondisi tersebut, salah satunya dengan memindahkan titik Instalasi Pengolahan Air (IPA) sejauh 7 kilometer dari Jalan HM Arsyad ke Desa Ramban, kemudian dilanjutkan produksi di Pulau Lepeh yang berjarak sekitar 13 kilometer.

    Langkah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan saat air sungai mengalami intrusi asin.

    Namun, dalam kondisi ekstrem seperti kekeringan berkepanjangan, debit air tetap tidak mencukupi sehingga distribusi ke pelanggan terkadang masih terganggu.

    ”Kita tidak bisa mengatur alam. Tapi ketika kondisi air normal dan mencukupi, distribusi bisa berjalan lancar hingga 24 jam,” tegasnya.

    Sebagai langkah penanganan darurat, Perumdam Tirta Mentaya telah bekerja sama dengan BPBD Kotim untuk menyalurkan air bersih langsung ke rumah warga menggunakan mobil tangki yang dioperasionalkan oleh BPBD Kotim.

    Selain itu, pihaknya juga berharap hujan segera turun untuk memulihkan kondisi sungai dan meningkatkan debit air.

    ”Upaya jangka pendek ya dropping air bersama BPBD dan berharap hujan turun. Alhamdulillah Senin kemarin sempat hujan. Harapannya air pasang bisa terjadi dua kali dalam sehari. Kalau pasang dua kali, distribusi bisa lebih aman,” katanya.

    Edy menambahkan, pihaknya terus melakukan pengembangan jaringan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelanggan.

    Pada periode 2024 hingga 2025, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar, yang bersumber dari dana APBD Kotim sebesar Rp10 miliar dan Rp10 miliar dari bantuan program National Urban Water Supply Project (NUWSP).

    Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 50 liter per detik di Pulau Lepeh dan optimalisasi jaringan pipa serta pemasangan sambungan rumah (SR) di Sei Ijum Raya.

    ”Tahun 2026 rencananya dianggarkan lagi sekitar Rp1,2 miliar untuk melanjutkan optimalisasi jaringan  SR di Sei Ijum Raya,” ujarnya.

    Edy menambahkan, upaya pengembangan jaringan pipa dan memastikan kelancaran distribusi air ke pelanggan akan terus dioptimalkan.

    ”Kami berupaya meningkatkan pelayanan dan merespons cepat setiap keluhan masyarakat. Kami harapkan masyarakat melapor melalui nomor pengaduan resmi. Kalau hanya lewat media sosial, tidak selalu terpantau. Melalui WhatsApp pengaduan, penanganan kami upayakan bisa ditindaklanjuti lebih cepat,” ujarnya.

    Sebelumnya, warga di sejumlah titik di Samuda seperti Basirih Hilir, Basirih Darat, dan sekitar Masjid Jami mengeluhkan air Perumdam Tirta Mentaya yang tidak mengalir hingga berhari-hari.

    Kondisi itu bahkan terjadi sejak sebelum Lebaran, sehingga bak mandi dan tandon rumah warga kosong. Akibatnya, kebutuhan harian bergantung pada sumber alternatif. (hgn/ign)

  • Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Sungai Mentaya, Dikaitkan dengan Kebakaran Dermaga

    Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Sungai Mentaya, Dikaitkan dengan Kebakaran Dermaga

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Warga di wilayah Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa identitas di aliran Sungai Mentaya, Selasa (31/3/2026).

    Jasad tersebut ditemukan di tepi Sungai Pipisan, tepatnya di seberang PT Sungai Sampit. Warga yang pertama kali melihat langsung melaporkan kejadian itu kepada petugas. Tak lama, tim gabungan tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi.

    Proses evakuasi dilakukan menggunakan transportasi air oleh tim Pos SAR Sampit bersama Ditpolairud. Selanjutnya, jenazah dibawa ke rumah sakit guna menjalani visum dan proses identifikasi lebih lanjut.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan identitas korban. Namun, muncul dugaan bahwa mayat tersebut berkaitan dengan peristiwa kebakaran di kawasan Dermaga Tanah Mas beberapa waktu lalu.

    “Ditemukan di wilayah Mentaya Seberang, tepatnya di seberang PT Sampit. Ditemukan oleh masyarakat, lalu dilaporkan ke petugas dan sudah dievakuasi. Dugaan ke arah korban kebakaran memang ada, tapi belum bisa dipastikan karena masih proses visum,” ujarnya.

    Ia menegaskan, kepastian identitas dan penyebab kematian masih menunggu hasil pemeriksaan medis serta penyelidikan pihak kepolisian.

    “Jenazah sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk informasi lebih detail nanti dari pihak Polair atau Polres,” tambahnya.

    Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap asal-usul korban serta memastikan apakah benar ada kaitan dengan insiden kebakaran di Dermaga Tanah Mas. (***)

  • Dentuman Berujung Duka, Kebakaran di DermagaTanah Mas Renggut Nyawa, Korban Ditemukan Tinggal Tulang

    Dentuman Berujung Duka, Kebakaran di DermagaTanah Mas Renggut Nyawa, Korban Ditemukan Tinggal Tulang

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Dentuman keras itu datang menjelang Magrib, Sabtu petang (28/3/2026). Sejenak, langit di kawasan Dermaga Tanah Mas, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, seolah membelah ketenangan sore.

    Warga berhamburan. Dari arah area docking PT Nusantara Docking Sejahtera (NDS), api membumbung tinggi, disertai asap hitam pekat yang cepat menutup pandangan.

    Saksi mata menyebut, semuanya bermula dari sambaran petir yang menghantam mesin pompa tongkang. Dalam hitungan detik, ledakan terjadi dan api langsung membesar, seakan tak memberi ruang untuk diselamatkan.

    “Petir menyambar, lalu terdengar satu kali ledakan. Setelah itu api langsung besar,” ujar warga di lokasi.

    Di tengah kepanikan itu, kesaksian lain muncul. Pitri, warga sekitar, mengaku melihat momen yang tak akan ia lupakan.

    “Satu orang terpental ke sungai, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri,” katanya.

    Awalnya, informasi korban masih simpang siur. Petugas berjibaku tidak hanya memadamkan api, tetapi juga melakukan pencarian intensif, termasuk menyisir aliran Sungai Mentaya.

    Namun, ketika api akhirnya padam, cerita justru memasuki babak paling kelam.

    Satu korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan bahkan disebut tinggal tulang belulang akibat dahsyatnya kobaran api. Temuan ini sekaligus menjawab tanda tanya publik sejak awal kejadian.

    Ledakan yang menyertai kebakaran diduga kuat menjadi faktor yang memperparah situasi, termasuk kemungkinan menyebabkan korban terpental seperti yang disaksikan warga.

    Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kotim Heri Wahyudi, mengungkapkan bahwa saat tim tiba di lokasi, api sudah dalam kondisi besar dan sulit dikendalikan.

    “Kami langsung melakukan pemadaman dan pencarian korban secara bersamaan,” ujarnya.

    Selain dugaan sambaran petir, keberadaan bahan bakar minyak (BBM) di sekitar lokasi menjadi faktor yang membuat api cepat membesar. Karakter BBM yang mudah terbakar membuat kobaran sulit dijinakkan.
    Proses pemadaman berlangsung berjam-jam. Tim gabungan dari pemadam kebakaran, BPBD, hingga relawan harus bekerja ekstra untuk melokalisasi api agar tidak merambat lebih luas.

    Setelah kobaran berhasil dikendalikan, operasi dilanjutkan dengan pendinginan dan pemeriksaan menyeluruh hingga akhirnya status dinyatakan aman.

    Namun, padamnya api tidak serta-merta mengakhiri tragedi. Duka mendalam menyelimuti peristiwa ini satu nyawa tak terselamatkan, satu korban mengalami luka, dan sempat ada korban yang dilaporkan hilang dalam kekacauan awal kejadian.

    Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Sejumlah dugaan berkembang, mulai dari sambaran petir hingga kemungkinan kebocoran BBM.

    Peristiwa ini menyisakan lebih dari sekadar kerugian material. Ia meninggalkan luka, pertanyaan, dan tuntutan akan kejelasan terutama terkait penyebab pasti serta tanggung jawab atas insiden di kawasan vital tersebut.

    Sementara itu, area dermaga masih berada dalam pengawasan ketat. Masyarakat diimbau tidak mendekat guna menghindari potensi bahaya lanjutan. (***)

  • Beruang Madu Kembali Terlihat di Kotim, Satu Anjing Dilaporkan Tewas

    Beruang Madu Kembali Terlihat di Kotim, Satu Anjing Dilaporkan Tewas

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kemunculan beruang madu kembali dilaporkan warga di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Lingkar Kota Utara menuju Simpang Kandan dan berujung pada kematian seekor anjing milik warga.

    Laporan awal disampaikan oleh Fendi, warga setempat. Ia mengaku mendengar suara gaduh dari sejumlah anjing pada malam hari, seolah sedang menyerang sesuatu di area semak dekat permukiman.

    “Suaranya ribut sekali, seperti anjing-anjing mengejar sesuatu. Tapi saya tidak berani keluar saat itu,” ujarnya.

    Keesokan harinya, Fendi mendapati kondisi mengejutkan. Seekor anjing ditemukan dalam keadaan mengenaskan, dengan tubuh yang nyaris habis dan hanya menyisakan bagian hidung.

    Fendi juga mengaku sempat melihat sosok beruang berukuran besar di sekitar lokasi. Ia menduga beruang tersebut sempat dikeroyok beberapa anjing, sebelum akhirnya melawan.

    “Ada bekas semak yang roboh, seperti habis terjadi perkelahian,” katanya.

    Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit.

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan observasi lapangan pada 16 Maret 2026 di Kelurahan Kotabesi Hulu, Kecamatan Kotabesi.

    Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan bahwa akses menuju lokasi cukup sulit, dengan jarak tempuh sekitar 400 meter berjalan kaki. Selain itu, tidak ditemukan pohon buah yang sedang berbuah di sekitar area tersebut.

    “Diduga kuat beruang hanya melintas di sekitar pondok warga, kemudian dikejar beberapa ekor anjing. Dalam kejadian itu, satu ekor anjing milik warga mati,” jelasnya.

    Petugas juga telah memberikan pengarahan kepada warga agar tetap waspada dan tidak memicu konflik dengan satwa liar.

    Peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa interaksi antara manusia dan satwa liar di Kotim masih menyisakan potensi konflik. Kemunculan beruang madu di dekat permukiman menjadi sinyal bahwa ruang hidup satwa kian terdesak, sementara sistem mitigasi di tingkat lokal belum sepenuhnya siap. (***)

  • Satu Bulan Dua Kasus, Konflik Buaya di Kotim Kian Nyata Tanpa Sistem Siaga

    Satu Bulan Dua Kasus, Konflik Buaya di Kotim Kian Nyata Tanpa Sistem Siaga

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Konflik antara manusia dan buaya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bukan lagi sekadar potensi. Dalam sebulan terakhir, dua kasus buaya terjerat jaring warga terjadi di wilayah ini. Fakta itu menegaskan satu hal: ancaman nyata ada, tetapi sistem respons cepat belum benar-benar siap.

    Kasus terbaru terjadi di Jalan Iskandar 25, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Jumat (27/3/2026). Seekor buaya muara sepanjang sekitar 1,5 meter tersangkut di jala milik warga bernama Marliansyah saat menjaring ikan di muara Sungai Marjan, anak Sungai Mentaya.

    Alih-alih ikan, predator yang datang.

    “Buaya itu sedang makan ikan yang terkena jala. Saat menyambar, langsung tersangkut,” ujar Marliansyah.

    Tanpa peralatan dan keahlian khusus, buaya itu dibawa ke rumah. Warga berkerumun. Rasa penasaran bercampur risiko keselamatan. Di titik ini, satu pertanyaan muncul: siapa yang seharusnya bertindak cepat?

    Jawabannya tak langsung jelas.

    Laporan warga sempat berputar dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat). Di lapangan, kebingungan itu berarti waktu yang terus berjalan tanpa kepastian.

    Dalam kekosongan respons itulah, komunitas mengambil alih.

    Seorang pecinta satwa liar di Sampit, Harry Siswanto, bersama komunitasnya mengamankan buaya tersebut untuk mencegah risiko bagi warga maupun kondisi satwa.

    “Kami amankan sementara supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

    Belakangan, penanganan mulai menemukan arah. Staf Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Satuan Pelayanan (Satpel) Kalimantan Tengah, Prio Sambodo, memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan komunitas terkait langkah lanjutan.

    “Buaya saat ini diamankan di kandang komunitas pecinta reptil. Rencananya akan dilepasliarkan malam ini atau besok,” ujarnya melalui sambungan telepon.

    Namun di balik rencana pelepasliaran itu, ada persoalan mendasar yang tak bisa diabaikan.

    Prio mengungkapkan, lembaganya yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini menghadapi keterbatasan serius—baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran.

    “Di Satpel Kalteng hanya ada satu staf. Ditambah efisiensi anggaran, jadi penanganan di lapangan sangat terbatas,” katanya.

    Kondisi ini membuat penanganan konflik satwa liar di Kotim belum ditopang sistem siaga yang solid. Bahkan, untuk kasus seperti buaya berukuran sekitar 1,2 meter yang relatif mudah dievakuasi sekalipun, peran komunitas masih menjadi tumpuan.

    Ironisnya, tren konflik justru meningkat.

    “Dalam satu bulan ini sudah dua kasus buaya terjerat jaring warga,” ungkap Prio.

    Ia menyebut, kemunculan buaya ke wilayah permukiman bukan tanpa sebab. Aktivitas manusia di bantaran sungai menjadi pemicu utama mulai dari kebiasaan membuang sampah, membangun kandang ternak di tepi sungai, hingga memberi makan buaya.

    Perilaku terakhir dinilai paling berbahaya.

    “Kalau buaya sudah terbiasa diberi makan, dia akan bergantung dan kehilangan naluri liarnya,” tegasnya.

    Situasi ini menempatkan Kotim dalam lingkaran konflik yang berulang: habitat menyempit, interaksi meningkat, tetapi sistem respons belum terbangun.

    Sebagai langkah ke depan, Balai Pengelolaan Kelautan mendorong pembentukan tim terpadu lintas instansi. Rencana ini melibatkan Dinas Perikanan (Diskan), BPBD, serta tetap menggandeng BKSDA.

    “Ada arah ke sana. Kalau Diskan ingin membentuk tim dalam waktu dekat, kami siap duduk bersama untuk menindaklanjuti,” ujarnya.

    Namun hingga rencana itu benar-benar terwujud, realitas di lapangan masih sama: warga berhadapan langsung dengan predator, sementara negara belum sepenuhnya hadir dengan sistem siaga yang sigap.

    Dua kasus dalam sebulan bukan sekadar angka. Itu peringatan. (***)

  • Sungai Mentaya Bergejolak, Kelotok Muatan Sawit Nyaris Tenggelam

    Sungai Mentaya Bergejolak, Kelotok Muatan Sawit Nyaris Tenggelam

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Sebuah kelotok bermuatan buah kelapa sawit nyaris tenggelam di Sungai Mentaya, tepatnya di hilir Dermaga Sebamban, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kamis sore (26/3/2026).

    Peristiwa ini langsung menghebohkan warga setelah video detik-detik kejadian beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, kelotok tampak oleng dihantam gelombang sebelum hampir karam.

    Diketahui, kelotok tersebut milik seorang warga bernama Badri. Saat kejadian, kapal tengah mengangkut muatan buah kelapa sawit yang diduga baru saja dipanen dari wilayah Muara Babirah, Kecamatan Pulau Hanaut.

    “Kelotok tersebut bermuatan kelapa sawit dari Muara Babirah,” ujar Kasmiri Ikas, warga yang berada di lokasi sekaligus perekam video.

    Diduga, kondisi Sungai Mentaya yang tengah bergejolak disertai angin kencang menjadi pemicu utama insiden tersebut. Gelombang yang cukup tinggi membuat kelotok kehilangan keseimbangan, ditambah beban muatan yang berat.

    Beruntung, warga sekitar sigap melakukan upaya penyelamatan. Dalam video yang beredar, kelotok berhasil ditahan sehingga tidak sampai tenggelam sepenuhnya.

    “Alhamdulillah orangnya selamat,” kata Bachtiar, warga Samuda.

    Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Meski demikian, peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi para pengemudi kelotok agar lebih waspada saat melintasi Sungai Mentaya, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. (***)

  • Editorial: Demokrasi Rawan Cacat, Menggugat Dugaan Praktik Gelap Dana Aspirasi Rakyat di Kotim

    Editorial: Demokrasi Rawan Cacat, Menggugat Dugaan Praktik Gelap Dana Aspirasi Rakyat di Kotim

    NIAT awalnya mulia. Pokok pikiran (pokir) anggota dewan lahir sebagai corong penyambung lidah konstituen.

    Secara normatif, inilah jembatan resmi yang mengantar jerit kebutuhan kampung ke dalam naskah perencanaan pembangunan daerah.

    Nyatanya, yang terjadi di Kotawaringin Timur menyingkap wajah yang buram.

    Harapan warga yang semestinya dikawal justru diduga kuat dibajak di tengah jalan. Diduga bersalin rupa menjadi ruang gelap tempat kongkalikong titipan hibah dan permainan anggaran bersarang.

    Kalangan politisi lokal pun mafhum bahwa putaran uang pokir bernilai raksasa.

    Menilik rekam jejak sebelum badai efisiensi 2026, jatah usulan per anggota dewan kabarnya sanggup menyentuh kisaran Rp2 miliar setiap tahun.

    Kalikan saja angka itu dengan 40 kursi legislator, maka ada ruang fiskal sekitar Rp80 miliar yang berputar dalam setahun.

    Memasuki tahun anggaran 2026, keran tersebut memang ditekan hingga menyusut ke angka Rp1 miliar per kepala demi pengetatan fiskal.

    Masalahnya, memangkas nominal tanpa membongkar tabiat buruk birokrasi sama konyolnya dengan mengecilkan ukuran jerigen, tetapi membiarkan lubang bocornya tetap menganga.

    Dapur redaksi Kanal Independen telah menghimpun kesaksian silang dari lorong-lorong gedung parlemen hingga pihak terkait lainnya.

    Benang merahnya sungguh meresahkan. Melampaui batas kelalaian administrasi biasa. Kelompok masyarakat diduga kuat digiring menyetor proposal ke instansi tertentu, padahal porsi anggarannya disinyalir sudah lebih dulu “diamankan” lewat sandi pokir.

    Daftar pemenang hibah disebut-sebut telah diketuk palu bahkan sebelum tinta stempel di proposal warga mengering.

    Menghadapi situasi ini, tahap verifikasi di dinas pun berpotensi lumpuh, berubah menjadi tontonan basa-basi karena nama penerima sudah dikunci sejak dari garis start.

    Akal-akalan rupanya tak berhenti di situ. Praktik “sewa bendera” perusahaan untuk menggarap pengadaan hibah menjadi bukti telanjang bagaimana aturan formal dikuliti hingga kehilangan makna.

    Berkas dokumen tampak rapi menyertakan nama pihak ketiga, namun kendali eksekusi di lapangan diduga kuat digarap langsung oleh oknum dari dalam instansi.

    Sang pemilik perusahaan cukup duduk manis meminjamkan nama demi memungut secuil uang pelicin dari total nilai kegiatan.

    Taktik kotor semacam ini sejatinya lagu lama di peta korupsi Nusantara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berkali-kali membongkar pola identik dalam megaskandal hibah di berbagai daerah.

    Dalam kasus dana hibah pokir DPRD Jawa Timur, misalnya, KPK membongkar praktik ijon yang berjalan terstruktur.

    Jatah hibah dibagi di tingkat pimpinan dan fraksi, proposal disusun sendiri oleh koordinator lapangan, lalu dana dipotong berlapis sebagai fee bagi ketua dewan, pengurus, hingga admin, sementara bagian yang benar-benar menyentuh warga hanya tersisa sebagian kecil dari total anggaran.

    Dalam perkara itu, sejumlah mantan anggota DPRD dan koordinator lapangan sudah divonis bersalah atas korupsi hibah pokir dengan nilai kerugian miliaran rupiah.

    Membiarkan celah serupa tumbuh subur sama halnya merelakan APBD diiris-iris layaknya kue bancakan di ruang tertutup, sementara rakyat di luar sana dibiarkan berebut remahan.

    Eksistensi pokir memang selalu menari di atas wilayah abu-abu. Konstitusi mensahkannya sebagai instrumen penting penyerap aspirasi.

    Ironisnya, pada banyak tempat, pintu ini berulang kali didobrak menjadi gerbang rasuah. Mulai dari suap, penggelembungan harga, hibah siluman, hingga sistem ijon politik.

    Kotim terancam terperosok ke dalam kubangan yang sama. Manakala fungsi wakil rakyat menyusut jadi sekadar makelar proyek, saat itulah mandat rakyat dikerdilkan menjadi sebatas daftar tunggu penerima hibah yang bebas diperdagangkan.

    Berangkat dari sengkarut tersebut, situasi di Kotim melampaui persoalan moralitas satu-dua oknum.

    Akar masalahnya tertanam pada desain kekuasaan yang kelewat longgar, membiarkan transaksi politik berpesta pora di lingkar anggaran publik.

    Manakala sang legislator turun gelanggang mencampuri urusan teknis, ketika jatah hibah lahir dari rahim kedekatan personal, dan pengadaan proyek dibungkus rapi skema pinjam bendera, maka runtuhlah tembok pemisah antara fungsi pengawasan dewan dan eksekusi birokrasi.

    Sisa puingnya hanyalah lahan subur bagi konflik kepentingan yang melembaga.

    Catatan tajam editorial ini tentu tak berniat merampas palu keadilan aparat penegak hukum.

    Sebaliknya, rentetan temuan yang kami laporkan wajib ditangkap sebagai alarm darurat bagi otoritas terkait untuk membongkar kotak pandora ini setransparan mungkin.

    Pada pijakan yang sama, pimpinan dewan memikul utang moral untuk buka suara.

    Mereka harus membuktikan kepada publik Kotim, bagaimana jaring pengaman pokir dipasang, siapa mandor pengawasnya, dan garansi apa yang memastikan uang rakyat tidak dipakai untuk menyicil utang balas budi politik.

    Suara konstituen pantang diperlakukan layaknya komoditas di pasar gelap.

    Membiarkan mesin pokir terus beroperasi di dalam ruang yang buram tidak hanya berpotensi merampok uang negara, tetapi juga membunuh perlahan sisa-sisa kepercayaan publik terhadap iklim demokrasi lokal.

    Manakala pilar kepercayaan itu ambruk tak bersisa, gelar mulia “wakil rakyat” kelak tak akan lebih berharga dari sekadar rongsokan slogan di sisa baliho kampanye. (redaksi)

  • Ditenggat Akhir Maret, Unit Pengumpul Zakat Wajib Tuntaskan Laporan Zakat ke Kemenag Kotim

    Ditenggat Akhir Maret, Unit Pengumpul Zakat Wajib Tuntaskan Laporan Zakat ke Kemenag Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tenggat waktu bagi seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk menuntaskan laporan pengumpulan zakat paling lambat akhir Maret 2026.

    Hal ini ditegaskan dalam surat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: B-249/Kk.15.4.7/BA.03.2/02/2026 tertanggal 18 Februari 2026 tentang pemberitahuan pelaksanaan kadar zakat fitrah, zakat maal, infak, shodaqoh dan fidyah.

    Surat tersebut ditujukan kepada Ketua BAZNAS Kotim, Ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, serta Ketua UPZ se-Kotawaringin Timur.

    Dalam isi surat dijelaskan, mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang. UPZ dan LAZ wajib menyampaikan laporan hasil pengumpulan zakat ke KUA kecamatan masing-masing paling lambat 27 Maret 2026.

    Selanjutnya, laporan tersebut akan direkap oleh KUA untuk kemudian disampaikan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 Maret 2026.

    Selain mengatur batas waktu pelaporan, Kepala Kemenag Kotim Nur Widiantoro juga menetapkan besaran zakat fitrah tahun 1447 Hijriah.

    Untuk zakat fitrah dalam bentuk beras ditetapkan sebesar 3,5 liter atau setara 2,8 kilogram per jiwa, disesuaikan dengan jenis beras yang dikonsumsi sehari-hari.

    Sementara jika dibayarkan dalam bentuk uang, nilainya bervariasi berdasarkan kategori beras, yakni Rp39.200 untuk beras biasa, Rp47.600 untuk beras medium, Rp58.800 untuk beras premium, Rp72.800 untuk beras premium super, dan Rp114.800 untuk beras khusus seperti beras merah.

    ”Nilai zakat fitrah, zakat mal, sedekah dan fidyah  mengacu sesuai Surat Edaran MUI Kalteng per 10 April 2022,” ujarnya.

    Adapun fidyah ditetapkan menggunakan bahan mentah berupa beras sebanyak satu mud atau setara 7 ons per hari.

    Sedangkan zakat maal atau harta dihitung berdasarkan harga emas, yakni senilai 85 gram emas dengan tarif 2,5 persen.

    Nur Widiantoro menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh UPZ telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) BAZNAS serta Lembaga Amil Zakat (LAZ).

    ”Kami harapkan seluruh pihak terkait dapat menjalankan ketentuan ini secara tertib guna memastikan pengelolaan dan penyaluran zakat berjalan optimal menjelang Hari Raya Idulfitri,” tandasnya. (hgn/ign)