cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

Perburuan Harta di Arteri Kota, Jejak Pola Pelaku di Koridor Ekonomi Sampit (Bagian 2)

BENTANGAN peta Kota Sampit menunjukkan bahwa tujuh kasus pencurian pada awal Ramadan 2026 tidak tersebar secara acak.

Sejumlah peristiwa menumpuk pada tiga simpul yang saling terhubung. Koridor Jalan Ahmad Yani, HM Arsyad, serta kawasan permukiman Pandawa-Iskandar-jalur yang secara fungsional merupakan urat nadi pergerakan barang dan uang di Sampit.

Ruas Jalan Ahmad Yani mencatat tiga target sekaligus dalam rentang waktu yang rapat.

Mesin ATM Bank Sinarmas yang hancur dihantam linggis, Alfamart yang dibobol pada 3 Maret dengan raibnya rokok dan uang kasir, serta satu Alfamart lain di depan SMA Negeri 1 Sampit yang diacak-acak pada malam berikutnya.

Jalur ini menjadi koridor yang rentan ketika keberadaan akses tunai dan stok barang cepat jual tidak diimbangi pengamanan yang memadai. Ruas Jalan HM Arsyad menonjol melalui perampokan agen BRILink yang terjadi justru pada siang hari.

Pelaku bersenjata tajam memaksa admin menyerahkan uang tunai sekitar Rp9 juta sebelum melesat pergi dengan sepeda motor.

Jalur berbeda di kawasan Baamang juga mencatat percobaan pembobolan BRILink Trikarya melalui pintu belakang pada dini hari, meskipun upaya tersebut akhirnya gagal membawa hasil.

Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa lokasi yang memberikan akses langsung ke uang tunai menjadi sasaran prioritas, bukan semata karena lokasinya yang sepi.

Rumah-rumah warga di Pandawa dan Iskandar menyumbangkan dua wajah lain dari peta kerawanan yang sama.

Kawasan Pandawa disusupi pelaku pada dini hari saat penghuni masih berada di dalam rumah, sedangkan di Jalan Iskandar, pencurian justru terjadi ketika rumah kosong ditinggal tarawih.

Jendela dipecah dan uang tunai Rp8,5 juta yang disimpan di kamar raib dalam hitungan menit.

BACA JUGA:Jejak Linggis di Sela Doa: Menyingkap Lubang Keamanan Sampit selama Ramadan (Bagian 1)

Pola ini memperlihatkan dua celah sekaligus. Rumah yang tetap berpenghuni saat tarawih dan rumah yang kosong karena ditinggal ke masjid.

Pengelompokan target akhirnya menyempit pada tiga jenis sasaran utama, yakni layanan keuangan (BRILink dan ATM), ritel modern (dua Alfamart di koridor utama), serta rumah warga yang menyimpan uang tunai hasil dagangan.

Tujuh kasus yang dianalisis dalam laporan ini mencakup pencurian, percobaan pembobolan, dan perampokan, yang seluruhnya berkaitan dengan sasaran uang tunai atau barang bernilai cepat jual.

Pada kasus pembobolan Alfamart di depan SMA Negeri 1 Sampit, seorang karyawan mengaku baru menyadari pembobolan itu saat hendak membuka gerai pada Rabu (4/3) pagi. ”Kunci pintu depan dirusak. Kami kaget saat mau buka toko pagi tadi,” ujarnya.

Satu kesamaan lain muncul dari seluruh kasus tersebut, hampir seluruh target berkaitan langsung dengan perputaran uang tunai atau barang yang mudah segera diuangkan.

Agen BRILink, mesin ATM, minimarket yang menyimpan kas harian, hingga rumah warga yang menyimpan hasil dagangan menjadi sasaran.

Kesamaan ini mengisyaratkan bahwa pelaku tampak tidak semata mencari tempat yang sepi, tetapi mengikuti jalur peredaran uang di kota.

Benang merah antarkasus itu terletak pada kedekatan sasaran dengan uang tunai dan barang yang cepat dipindahtangankan. Koridor sasaran itu bertemu dengan jalur peredaran uang dan jam ibadah warga.

Resah di Balik Etalase

Ramadani, pemilik toko sembako di Kecamatan Baamang, termasuk yang ikut merasakan langsung dampak psikologis dari rentetan kasus tersebut.

”Saya baca berita belakangan ini isinya banyak pencurian, bahkan ada pembobolan toko Alfamart yang terjadi dua malam berturut-turut. Kami sebagai pengusaha sembako jadi khawatir juga,” ujarnya, menggambarkan kecemasan pelaku usaha kecil yang tokonya tidak pernah benar-benar kosong dari uang tunai.

Ia mengaku sudah memasang kamera pengawas di tokonya, tetapi keberadaan CCTV belum cukup menghapus rasa waswas.

”Memang ada CCTV, tapi tidak mungkin dipantau terus. Sempat terpikir mencari penjaga malam, tapi itu perlu biaya tambahan. Sejak maraknya pencurian, saya sering minta bantuan tetangga samping toko untuk ikut mengecek,” jelasnya, menunjukkan bagaimana pelaku usaha berusaha menutup celah dengan cara seadanya.

Dia berharap pelaku segera tertangkap dan patroli tidak hanya ramai di awal.

”Kalau pelakunya belum ditangkap, tentu kami masih waswas. Saya harap aparat bertindak tegas dan patroli bisa lebih ditingkatkan,” kata Ramadani.

Suara pelaku usaha secara tak langsung memperlihatkan bahwa angka kerugian di atas kertas sejatinya berkelindan dengan rasa aman yang terkikis di balik etalase toko kecil.

Respons Aparat dan Celah yang Masih Tersisa

Rapatnya rentetan kasus memaksa aparat kepolisian menempuh dua jalur respons, menyisir bukti teknis di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menjanjikan penebalan patroli pada titik-titik rawan.

Penyelidikan kasus ATM Bank Sinarmas menjadi contoh nyata, laporan telah diterima, rekaman CCTV diamankan, dan saksi-saksi diperiksa untuk melengkapi berkas kerugian sekitar Rp10 juta.

Prosedur teknis serupa juga terlihat pada pembobolan Alfamart dan percobaan pencurian di BRILink melalui olah TKP serta pengumpulan keterangan guna mengungkap identitas pelaku.

Resky, Kapolres Kotim menegaskan, kegiatan patroli kini dijalankan sesuai pemetaan tingkat kerawanan dan waktu yang telah disusun.

”Kami sudah memetakan titik-titik rawan dan menyesuaikan pola patroli dengan aktivitas masyarakat. Saat warga beribadah, kami pastikan kehadiran anggota di lapangan lebih intens,” ujarnya.

Jadwal patroli di lapangan menempatkan aktivitas ibadah masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam penentuan jadwal personel.

Beberapa pelaku pencurian di fasilitas umum, termasuk salah satunya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang kerap beraksi di masjid dan terminal, dilaporkan telah diamankan.

Temuan ini memperlihatkan dua hal sekaligus. Aparat mulai bergerak, tetapi gelombang kriminalitas Ramadan tampaknya tidak datang dari satu tipe pelaku saja.

Desakan agar aparat bergerak lebih cepat tidak hanya bergulir di kalangan warga. Komisi I DPRD Kotim secara terbuka menyebut maraknya aksi pencurian ini sebagai situasi yang harus menjadi perhatian serius bagi kepolisian.

Peningkatan intensitas patroli di kawasan rawan didesak segera dilakukan agar rasa aman warga tidak terus tergerus.

Pelaku usaha dan warga di akar rumput mulai mengeluhkan minimnya efek jera, terutama saat deretan pembobolan ritel belum berujung pada penangkapan, sementara narasi “Sampit darurat maling” terlanjur mengakar di ruang publik.

Fakta yang menggantung di antara janji patroli dan keresahan warga menyisakan satu realitas pahit, sebagian besar kasus utama masih tertahan pada status penyelidikan (lidik).

Polisi sejauh ini baru mengakui adanya sejumlah kasus pencurian di beberapa lokasi usaha yang tengah dianalisis keterkaitannya.

Catatan akhir laporan ini tidak bertujuan menggantikan proses hukum, melainkan menandai jurang yang lebar antara realitas lapangan, yakni rolling door yang ringsek, mesin ATM yang terkelupas, hingga lantai rumah yang berlumur darah, dan apa yang sejauh ini baru bisa ditawarkan aparat sebagai jawaban.

Benang Merah dan Ruang yang Masih Gelap

Pola paling kuat yang terbaca dari tujuh kasus utama yang berhasil diverifikasi bukanlah soal siapa pelakunya, melainkan kapan dan apa yang mereka buru.

Jam kejadian secara konsisten berkumpul pada dua simpul waktu—saat tarawih dan rentang pukul 02.00–03.00 dini hari.

Sasarannya pun mengerucut tajam pada layanan uang tunai, ritel modern, serta rumah yang menyimpan hasil dagangan.

Seluruh titik ini bertemu pada koridor ekonomi yang sama di atas peta kota, yakni Ahmad Yani, HM Arsyad, dan kantong permukiman di sekitarnya.

Ruang abu-abu yang masih terlalu lebar tetap membayangi di balik pola yang tampak jelas tersebut.

Jam pasti pembobolan gerai Alfamart kedua hanya disebut sebagai “dini hari” tanpa angka spesifik, sehingga analisis jam rawan di lokasi itu masih bersandar pada pola kasus lain yang lebih presisi.

Variasi laporan mengenai ada atau tidaknya barang yang sempat dibawa kabur dalam perampokan di Pandawa juga memunculkan keraguan.

Pembacaan motif antara perampokan gagal atau serangan brutal tanpa hasil belum bisa dipastikan tanpa adanya berkas perkara resmi.

Keterhubungan antarkasus sejauh ini masih sebatas dugaan yang sah untuk diuji, namun belum menjadi kesimpulan yang layak dipaku.

Variasi modus dan waktu kejadian juga mengindikasikan bahwa rentetan kasus ini belum tentu berasal dari satu kelompok pelaku yang sama.

Sebagian aksi menunjukkan pola pembobolan tempat usaha pada dini hari, sementara kasus lain berupa perampokan langsung terhadap individu pada siang hari.

Polisi baru sampai pada tahap mengakui adanya sejumlah kasus pencurian di beberapa lokasi usaha yang tengah dianalisis keterkaitannya.

Pernyataan resmi mengenai keterlibatan satu kelompok pelaku yang sama untuk BRILink, ATM, dan dua Alfamart sekaligus belum pernah keluar.

Keberadaan pelaku berkategori ODGJ yang beberapa kali mencuri di masjid, terminal, hingga minimarket justru menunjukkan bahwa lonjakan laporan kriminal Ramadan kali ini melibatkan lebih dari satu profil pelaku dan motif berbeda.

Sampit pada Ramadan 2026 memperlihatkan sebuah pola yang mengindikasikan, bukan membuktikan, bahwa celah terbesar muncul ketika kota sedang beribadah dan saat uang tunai mengalir tanpa pengamanan sepadan.

Data faktual yang tersedia memang cukup untuk menyusun peta waktu, lokasi, dan target secara garis besar.

Akan tetapi, jawaban atas pertanyaan mengenai siapa benang tunggal yang mengikat sebagian besar kasus ini tetap berada di tangan penyidikan, bukan pada prasangka atau spekulasi yang berkembang di ruang publik. (ign)

Maret 10, 2026
Editorial: Berhenti Menanam Beton, Mulai Membangun Akal Sehat di Kotim

KOTAWARINGIN Timur hari ini terpaksa menelan pil pahit akibat cara pandang usang dalam mengeksekusi pembangunan.

Pemerintah daerah seolah gemar menanam ratusan miliar rupiah ke dalam beton tanpa jaminan bahwa anggaran tersebut akan bernapas, membawa manfaat, atau diawasi ketat sejak peletakan batu pertama.

Narasi besar tentang lompatan kemajuan dalam dokumen perencanaan justru berbenturan dengan kenyataan pahit di lapangan.

Deretan proyek tersebut kini menjelma ruang kosong yang rapuh, lintasan sunyi, serta fasilitas wisata yang habis dikunyah abrasi.

Rakyat Dipaksa Membayar Dua Kali

Gedung Expo Sampit berdiri sebagai potret pertama kegagalan tersebut. Proyek yang sempat dipasarkan sebagai simbol kebangkitan ekonomi dengan pagu Rp35 miliar ini justru menyisakan borok kerugian negara lebih dari Rp3 miliar berdasarkan temuan BPK dan aparat penegak hukum.

Nasib serupa menimpa Sirkuit Road Race Sahati. Dana APBD hampir Rp23 miliar terkunci di sana, namun aspalnya lebih sering menghiasi kolom berita tentang proyek mangkrak ketimbang menjadi arena prestasi atlet lokal.

Kisah di Pantai Ujung Pandaran terasa lebih getir. Investasi sekitar Rp40 miliar luluh perlahan dihantam ombak, membuktikan bahwa perencanaan sering kali kalah oleh nafsu seremoni ketimbang logika mitigasi bencana yang matang.

Ironi ini mencapai puncaknya pada dua pasar—Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar eks Bioskop Mentaya.

Aset yang dibangun dengan dana raksasa tersebut terpaksa disuntik anggaran tambahan hanya agar layak digunakan.

Rakyat harus menebus kelalaian pemerintah dengan membayar dua kali untuk satu fasilitas yang sama.

Pola pembangunan seperti ini terus menjalar. Fisik didahulukan, sementara pemanfaatan dan pemeliharaan dipikirkan belakangan.

Itu pun jika bangunan sudah telanjur bocor, lapuk, atau masuk radar hukum.

Ratusan miliar rupiah yang membeku dalam beton dan papan nama tersebut mengandung nilai yang jauh lebih besar dari sekadar angka anggaran.

Uang tersebut sejatinya adalah hak anak-anak untuk belajar di ruang yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih cepat, serta perbaikan jalan kampung yang dikorbankan demi mengejar foto udara yang tampak gagah.

Aset Publik Bukan Monumen Kekuasaan

Regulasi pengelolaan barang milik daerah sebenarnya sudah memberikan pagar yang sangat jelas.

Kepala daerah, jajaran perangkat daerah, hingga DPRD memikul tanggung jawab berlapis atas setiap jengkal aset publik.

Permendagri dengan tegas menempatkan standar kebutuhan dan kajian kelayakan sebagai prasyarat mutlak, bukan pelengkap administratif yang bisa disalin-tempel untuk memuluskan proyek bernilai fantastis.

Namun, realitas di Kotawaringin Timur menunjukkan dokumen perencanaan sering kali hanya menjadi formalitas di atas meja.

Logika manfaat sosial-ekonomi nyaris tak terdengar dalam riuh rendah rapat anggaran.

Gedung Expo yang gagal guna, sirkuit tanpa jadwal kegiatan, hingga pasar tanpa peta hunian yang matang menjadi bukti sahih bahwa aset daerah sering diperlakukan layaknya monumen kekuasaan, dibangun agar bisa dilihat, bukan agar bisa dipakai.

Upaya penyelamatan melalui proyek perbaikan atau skema kerja sama baru dengan pihak ketiga mengandung risiko besar jika tidak dibarengi pengakuan jujur atas kegagalan desain awal.

Tanpa koreksi fundamental terhadap cara pandang, polesan pada bangunan yang ada hari ini hanya akan menjadi bab baru dalam daftar panjang aset yang terbengkalai.

Petaka Pengawasan yang Terlambat

Kasus hukum Gedung Expo Sampit menjadi alarm nyaring bahwa pengawasan yang tumpul akan berakhir di ruang sidang dan jeruji besi.

Fungsi kontrol yang seharusnya bekerja sejak tahap perencanaan, baik melalui Inspektorat, BPK, maupun DPRD, justru baru terasa tajam saat kerusakan fisik sudah menganga atau ketika audit investigatif mengonfirmasi adanya kebocoran anggaran.

DPRD tidak punya ruang untuk berlindung di balik dalih ketidaktahuan atas detail proyek yang mereka setujui.

Saat proyek bernilai puluhan miliar berakhir menjadi aset mangkrak, publik berhak menuntut pertanggungjawaban atas fungsi kontrol anggaran yang lemah.

Pemerintah daerah pun harus berhenti bersembunyi di balik alasan keterbatasan dana pemeliharaan.

Sikap defensif semacam ini hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan warga terhadap setiap rencana pembangunan baru.

Hentikan Napas Pendek, Kembalikan Akal Sehat

Kotawaringin Timur perlu jeda panjang untuk berhenti mereplikasi kesalahan. Selama pembangunan masih dipandang sebagai ajang mencetak monumen fisik dan mengejar serapan anggaran, daftar bangunan mangkrak di daerah ini hanya akan terus bertambah panjang.

Langkah konkret harus segera diambil. Pertama, moratorium seluruh proyek fisik bernilai besar tanpa kajian kelayakan yang transparan.

Kedua, lakukan audit menyeluruh atas aset yang tidak optimal dan umumkan hasilnya kepada publik secara terbuka.

Ketiga, DPRD wajib mengaktifkan fungsi pengawasan secara nyata, bukan sekadar hadir dalam seremoni peresmian.

Taruhannya jauh lebih besar dari ratusan miliar yang tertanam dalam beton-beton bocor itu.

Yang paling berharga adalah kepercayaan warga bahwa pemerintah sanggup mengelola setiap rupiah secara jujur dan waras. Selama napas proyek tetap pendek dan ingatan para pengambil keputusan terhadap kegagalan ini pun pendek, rakyat akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan. (redaksi)

Maret 9, 2026
Jejak Linggis di Sela Doa: Menyingkap Lubang Keamanan Sampit selama Ramadan (Bagian 1)

TUJUH kasus kejahatan menonjol ”menghantam” Kota Mentaya dalam dua pekan pertama Ramadan 1447 H.

Mengincar uang tunai hingga melukai warga, para pelaku tampak begitu fasih memanfaatkan ritme ibadah sebagai celah untuk melancarkan aksi.

Ramadan 2026 di Sampit bukan lagi sekadar tentang lengkingan sirine atau khidmatnya panggilan berbuka dan memulai puasa.

Pada sela doa yang membubung ke langit, kota ini diam-diam berubah menjadi gelanggang aksi penjahat.

Beberapa rumah warga dijarah saat jemaah memenuhi masjid. Agen layanan keuangan dirampok ketika warga mulai bersiap menyambut sahur, dan deretan minimarket di koridor utama kota diacak-acak pada jam ketika jalanan sudah lengang namun dapur belum benar-benar mengepul.

Hanya dalam dua pekan pertama, sedikitnya tujuh kasus pencurian dan perampokan terjadi beruntun di Sampit.

Rentetan ini bermula dari serangan di kediaman Marni di Perumahan Pandawa sekitar pukul 02.30 WIB, hingga aksi nekat perampokan agen BRILink di HM Arsyad pada hari yang sama.

Tekanan tak berhenti di situ. Dua gerai Alfamart di Jalan Ahmad Yani turut dibobol dalam dua malam berturut-turut menjelang subuh.

Pola waktunya begitu konsisten. Satu kediaman di Jalan Iskandar dijarah saat pemiliknya tengah tarawih, sementara empat kasus lain terkonsentrasi di rentang pukul 02.00–03.00 dini hari, tepat saat lingkungan cenderung sepi karena warga sedang atau baru saja beribadah.

Laporan ini menelusuri bagaimana ritme suci yang seharusnya membawa ketenangan justru membuka celah bagi pelaku kriminal, dan sejauh mana aparat mampu mengejar mereka ketika jejaknya berserakan di jam-jam paling sunyi Ramadan.

Tujuh Malam yang Mengguncang Sampit

Rapatnya garis waktu serangan memberikan gambaran betapa terencana aksi para pelaku.

Tiga hari pascapenetapan 1 Ramadan 1447 H, dua hantaman keras mengguncang Sampit dalam kurun kurang dari 12 jam.

Marni, seorang ibu rumah tangga di Perumahan Pandawa Jalur 7, terjaga oleh derap langkah asing pada 20 Februari sekitar pukul 02.30 WIB.

Kondisi listrik yang padam dan pintu rumah yang menganga menjadi awal petaka. Beberapa menit kemudian, Marni limbung bersimbah darah akibat sabetan senjata tajam serta hantaman benda tumpul.

Kota belum benar-benar pulih dari kabar mencekam itu saat serangan kedua muncul pada siang hari, tepat pukul 13.15 WIB.

Rekaman CCTV di depan Mentari Swalayan, Jalan HM Arsyad, menangkap sosok pria berhelm merah yang menyelinap masuk ke agen BRILink.

Sebilah senjata tajam di tangan pelaku seketika menodong admin yang sedang bertugas sendiri, memaksa uang senilai Rp9 juta berpindah tangan sebelum pelaku melesat hilang.

Satu rumah dan satu layanan keuangan di pusat kota lumpuh hampir tanpa jeda dalam satu hari di awal Ramadan.

Pola serangan bergeser ke fase “kota menahan napas” menjelang sahur pada hari-hari berikutnya.

Percobaan pembobolan menyasar BRILink Trikarya di kawasan Baamang pada 25 Februari sekitar pukul 02.00 dini hari. Pelaku diduga menjebol kunci pintu belakang, meski akhirnya gagal membawa kabur uang karena aksinya terdeteksi lebih awal.

Mesin ATM Bank Sinarmas di koridor Ahmad Yani menyusul jadi sasaran pada pukul 03.00 WIB di hari yang sama.

Kondisinya rusak parah. Monitor hingga brankas jebol dihantam linggis. Taksiran kerugian mencapai Rp10 juta.

Rumah warga di kawasan Jalan Iskandar justru menjadi target saat pemiliknya menunaikan salat tarawih pada 26 Februari.

Jendela kamar yang pecah dan ruangan yang diobrak-abrik menjadi saksi bisu raibnya uang tunai Rp8,5 juta hanya dalam hitungan menit.

Kasus ini mungkin terlihat lebih kecil dibandingkan perampokan bersenjata, namun di sinilah eksploitasi ritme ibadah terlihat paling nyata.

Ketika masjid penuh, rumah-rumah kosong berubah menjadi ladang jarahan yang menggiurkan.

Rentetan aksi ini mencapai puncaknya pada pekan kedua hingga pertengahan Ramadan.

Gerai ritel modern di ruas Ahmad Yani dibobol pada 3 Maret sekitar pukul 02.00 WIB. Rolling door yang dirusak menjadi jalan masuk bagi pelaku untuk menguras rak rokok dan uang kasir senilai sedikitnya Rp8 juta.

Malam berikutnya, 4 Maret dini hari, Alfamart lain di depan SMA Negeri 1 Sampit, pada ruas jalan yang sama, mengalami nasib serupa.

Pintu ”digembosi” dan toko diacak-acak saat warga tengah terlelap atau sibuk di dapur menyiapkan sahur. Kerugian masih terus didata saat laporan ini disusun.

Dalam dua malam beruntun, dua titik di jalur urat nadi ekonomi kota diluluhlantakkan tepat saat warga terlelap atau baru saja memulai kesibukan di dapur untuk menyiapkan sahur.

Jam Ibadah, Jam Lengah

Garis lurus hampir terbentuk jika kronologi serangan ditumpangkan ke jam dinding. Satu rumah di Jalan Iskandar dijarah tepat saat pemiliknya menunaikan tarawih.

Empat kasus lain, yakni serangan di Pandawa, percobaan pembobolan BRILink Trikarya, penghancuran ATM Sinarmas, hingga dua Alfamart di Ahmad Yani, berkumpul di rentang pukul 02.00–03.00 dini hari.

Rentang waktu ketika kota mestinya paling hening ini justru menjadi saat para pelaku bekerja paling keras.

Aparat penegak hukum tidak sepenuhnya menutup mata terhadap anomali ini.

Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain mengakui adanya peningkatan laporan pencurian yang menyasar masjid, terminal, hingga minimarket selama Ramadan.

”Kami melakukan kegiatan patroli sesuai dengan kerawanan dan waktu yang sudah kita mapping. Saat ini, aktivitas masyarakat dalam menjalankan ibadah menjadi pertimbangan utama kami dalam menentukan jadwal patroli di lapangan,” katanya usai silaturahmi dengan PWI Kotim di Sampit, Rabu (4/3/2026).

Patroli kini diklaim berjalan sesuai pemetaan tingkat kerawanan dan waktu, terutama saat masyarakat sedang menjalankan ibadah.

Peringatan dari Kapolsek Baamang, AKP M Romadhon juga menegaskan bahwa aktivitas warga yang meningkat saat tarawih dan sahur kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Data lapangan membuktikan bahwa peringatan tersebut bukan hanya kalimat seremonial belaka.

Awal Ramadan memperlihatkan dua jendela waktu yang menganga di peta kasus, yakni rumah kosong saat tarawih, serta lingkungan yang nyaris mati suri sekitar pukul 02.00–03.00.

Ketika sebagian orang baru merebahkan diri setelah tarawih dan sebagian lain belum memulai aktivitas sahur. Jeda waktu itulah yang dimanfaatkan linggis untuk menari di depan ATM, pintu minimarket digerogoti, dan gerendel rumah di permukiman pelan-pelan digeser dari luar.

Pola ini secara langsung menantang cara lama dalam membaca jam rawan.

Fokus pengawasan yang hanya menebal saat jam pulang tarawih jelas terbukti tidak cukup, mengingat sebagian kasus terberat justru pecah beberapa jam kemudian, ketika jalanan lengang namun lampu dapur belum sepenuhnya menyala.

Deret kasus ini tak hanya berulang di jam yang sama, tetapi juga di ruas jalan yang sama. Dalam laporan berikutnya, Kanal Independen menelusuri bagaimana koridor Ahmad Yani-HM Arsyad berubah dari arteri ekonomi menjadi jalur perburuan harta di tengah bulan suci. (ign)

Maret 9, 2026
Telusuri Dugaan Alih Fungsi Irigasi Jadi Kebun Sawit di Danau Lentang, DPRD Kotim Sambangi Pemprov Kalteng

SAMPIT, kanalindependen.id – Setelah isu dugaan alih fungsi jaringan irigasi di kawasan Danau Lentang, Kecamatan Cempaga, ramai diperbincangkan publik, DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur akhirnya turun tangan menelusuri kasus tersebut.

Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu disebut-sebut beralih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT Bumi Sawit Permai (BSP) bersama Koperasi Produsen Mitra Borneo Sejahtera.

Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, lembaganya telah memonitor laporan masyarakat dan pemberitaan media terkait dugaan penyalahgunaan aset irigasi tersebut.

DPRD, ujarnya, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan status lahan dan titik koordinat jaringan irigasi yang diduga menjadi bagian dari konsesi perkebunan.

”Kami akan pastikan dulu posisi dan status asetnya karena irigasi itu dibangun dengan anggaran provinsi. Kalau benar terjadi penyalahgunaan, tentu harus ada tindakan,” kata Rimbun.

Menurutnya, jika hasil penelusuran mengonfirmasi bahwa kawasan tersebut merupakan aset pemerintah provinsi, DPRD akan mendorong Pemprov Kalteng untuk mengambil langkah tegas, termasuk melibatkan BPK dan Inspektorat dalam pemeriksaan.

”Aset negara tidak boleh dialihfungsikan seenaknya. Kalau memang ada pelanggaran, harus ditindak,” ujarnya menegaskan.

DPRD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Tengah selaku instansi teknis yang memiliki kewenangan atas infrastruktur tersebut. Mereka menilai keterlibatan instansi provinsi mutlak diperlukan karena irigasi tersebut bukan aset kabupaten. (ign)

Maret 9, 2026
Proyek Rp20 Miliar Mangkrak Hampir Sebelas Tahun di Sampit, Beban Berat Pejabat Baru Selesaikan Pasar Mangkikit

SAMPIT, kanalindependen.id – Sebuah bangunan tiga lantai berdiri kusam di tepi Jalan Pangeran Antasari, Sampit. Dindingnya mengelupas, besinya berkarat, dan tangga beton ditumbuhi lumut.

Warga setempat sudah lama menjulukinya sebagai monumen proyek mangkrak, simbol dari gagalnya rencana besar menghadirkan pusat perdagangan modern di jantung Kotawaringin Timur.

Bangunan itulah Pasar Mangkikit. Proyek bernilai lebih dari Rp20 miliar yang kini menjadi beban baru bagi Muslih, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim.

Hampir sebelas tahun setelah proyek dimulai, penyelesaiannya masih tersandera sengketa hukum antara pemerintah daerah dan pengembang, PT Heral Eranio Jaya (HEJ).

Muslih, yang baru dilantik awal Maret 2026, mengakui kasus itu menjadi pekerjaan rumah paling mendesak di dinasnya.

”Saya sudah berdiskusi dengan Pak Johny (mantan kepala dinas) mengenai progresnya. Sekarang ada perkembangan positif dan ini akan terus kita kawal,” ujarnya kepada wartawan.

Dia menargetkan sengketa bisa dituntaskan dalam satu hingga dua bulan, agar pemerintah daerah bisa segera mengambil langkah terhadap bangunan yang terbengkalai itu.

Namun, kenyataannya, proses hukum di lapangan masih jauh dari harapan. Berdasarkan penelusuran, hingga kini gugatan Pemkab Kotim terhadap PT HEJ belum terdaftar di Pengadilan Negeri Sampit, meski rencana itu telah disampaikan sejak tahun lalu.

Sementara itu, Direktur PT HEJ Leonardus Minggo sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya terkait perkara korupsi pada proyek lain, yakni Gedung Sampit Expo.

Proyek Pasar Mangkikit bermula pada Februari 2015 ketika pemerintah daerah menyerahkan pembangunan kepada PT HEJ dengan sistem kerja sama pemanfaatan lahan.

Namun, pembangunan berhenti sebelum rampung setelah perusahaan tersangkut persoalan hukum. Sejak itu, bangunan pasar terbengkalai tanpa kejelasan status. Baik dari sisi hukum maupun administratif.

Selain menjadi simbol buruk tata kelola proyek publik, terbengkalainya pasar ini juga berdampak pada kegiatan ekonomi di sekitar kawasan.

Sejumlah pedagang yang semula berharap dapat menempati kios di Pasar Mangkikit kini memilih membuka usaha di pinggir jalan dengan fasilitas seadanya.

Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor pernah meninjau lokasi itu pada Mei 2025 dan meminta penyelesaian segera dicari melalui jalur hukum. Namun hingga kini, tindak lanjut konkret belum terlihat.

Dengan kondisi seperti ini, beban penyelesaian sengketa Pasar Mangkikit kini benar-benar berada di pundak Muslih.

Publik menanti apakah pejabat baru tersebut mampu menembus kebuntuan hukum dan mengakhiri satu dekade mangkraknya proyek yang seharusnya menjadi denyut baru perdagangan di Sampit. (ign)

Maret 9, 2026
Napas Pendek Proyek Ratusan Miliar, Jejak Kelam Pengelolaan Aset di Kotim

Narasi kemajuan pernah dibangun lewat angka-angka dalam dokumen APBD dan kontrak multiyears. Mulanya, Kabupaten Kotawaringin Timur seolah sedang bersiap melompat jauh saat kontrak Rp31,766 miliar diteken untuk membangun Gedung Expo Sampit.

Sebuah proyek tahun jamak pengembangan fasilitas expo dengan pagu hingga Rp35 miliar.

Ambisi itu berlanjut pada aspal Sirkuit Road Race Sahati yang menyedot Rp22,965 miliar dari APBD 2018-2020, hingga pengembangan Pantai Ujung Pandaran yang menghabiskan biaya kontrak sekitar Rp37,6 miliar.

Namun, kenyataan di lapangan bercerita lain. Alih-alih menjadi pusat denyut ekonomi dan prestasi, proyek-proyek ini justru menjadi saksi bisu pemborosan yang menyesakkan.

Gedung Expo Sampit sempat bertahun-tahun berdiri sebagai kotak raksasa yang tak berjiwa.

Kebocoran di sana-sini membuatnya gagal fungsi, sebelum akhirnya kini, lewat tangan prajurit TNI, bangunan itu mulai dipaksa ”bernapas” kembali melalui perbaikan intensif.

Nasib serupa menimpa Sirkuit Sahati. Raungan mesin balap yang diimpikan berganti dengan kesunyian, sementara semak belukar perlahan menelan lintasan yang dibayar dengan keringat pajak rakyat.

Ibarat penyakit menular, pola yang sama merembet pesisir pantai. Fasilitas wisata Ujung Pandaran yang dipasarkan sebagai proyek megah Rp40 miliar, perlahan hancur digerus abrasi karena perencanaan yang tampaknya buta terhadap watak alam.

Pola ini tidak berdiri sendiri. Jejak dokumen pengadaan, lembar-lembar putusan pengadilan, hingga riuh rendah rapat anggaran membukakan satu tabir pahit.

Rangkaian proyek tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik kerap berjalan lebih cepat dibanding perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan aset.

Dua pasar, Rakyat Mentaya dan Pasar eks Bioskop Mentaya, yang sempat rusak dan kosong melompong sebelum akhirnya dipaksa berfungsi lewat suntikan anggaran baru, menjadi bukti nyata dari sebuah manajemen yang compang-camping.

Beton-beton itu menunjukkan sebuah kebiasaan lama yang belum sembuh. Membangun tanpa rencana pemeliharaan yang matang, membiarkan pengawasan menyusul belakangan, atau bahkan tidak pernah datang sama sekali.

Akumulasi anggaran dari rentetan proyek itu menyentuh angka fantastis melampaui Rp120 miliar.

Menurut praktisi hukum di Kotim Agung Adisetiyono, nilai jumbo tersebut merepresentasikan ratusan miliar rupiah uang publik yang dikunci dalam beton dan aspal, namun sempat kehilangan napas fungsinya akibat perencanaan yang tidak selesai.

”Angka itu kini berdiri sebagai bukti fisik betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk sebuah manajemen aset yang serampangan sejak tahap awal,” katanya.

Etalase Rapuh Dihukum Palu Hakim

Gedung Expo Sampit berdiri tegak di jalur utama Jalan Tjilik Riwut, memamerkan kemegahan yang menipu.

Anggaran tahun jamak senilai Rp35 miliar mengalir ke sana, dengan kontrak fisik mencapai Rp31,766 miliar, namun hasilnya hanyalah sebuah etalase kosong.

Bangunan ini lebih mirip pajangan mati yang kesepian ketimbang pusat denyut ekonomi yang pernah digembar-gemborkan pemerintah.

Ruang-ruang luas yang seharusnya menjadi arena pertemuan bisnis justru sering kali tergenang air hujan.

Rembesan yang mengalir dari dinding miring serta kanopi yang bocor menjadi potret rutin betapa buruknya kualitas pekerjaan di sana.

Jejak kecerobohan ini akhirnya terbongkar melalui audit teknis dan pemeriksaan BPK, yang menyimpulkan adanya lubang kerugian negara lebih dari Rp3 miliar.

Pada masa pembangunannya, Zulhaidir sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotim saat itu sekaligus pengguna anggaran berkali-kali menyebut kendala teknis sebagai biang masalah.

Keterlambatan pemasangan tiang pancang, pengiriman material yang tersendat, hingga pandemi Covid-19 dijadikan alasan molornya proyek yang menyerap Rp31,766 miliar APBD itu.

”Kendalanya sempat terhenti karena Covid-19, sehingga pekerja sempat berhenti dan lagi material sudah diadakan seratus persen, namun pengiriman dari pabriknya mengalami keterlambatan, sehingga memengaruhi penyelesaian pekerjaan,” kata Zulhaidir 7 Februari 2022 lalu.

Palu hakim pun akhirnya jatuh, menyeret pengguna anggaran (Zulhaidir), konsultan pengawas, hingga konsultan perencana ke dalam jeruji besi sebagai pertanggungjawaban atas proyek yang cacat sejak lahir.

Kanal Independen, melalui rangkaian empat laporan serial, telah membedah bagaimana skema perencanaan, tinjauan ulang desain (DED), hingga kontrak fisik saling berkelindan dalam satu lingkaran kerugian negara.

BACA JUGA: Editorial Membongkar Cara Korupsi Bekerja, Mengapa Kami Menulis Serial Gedung Expo Sampit

Gedung Expo kini menjadi pintu masuk paling benderang untuk melihat borok serupa pada proyek-proyek lain.

Proyek ini adalah pembuka tabir atas pola kegagalan yang juga menjalar ke Sirkuit Sahati, pesisir Ujung Pandaran, hingga dua pasar yang nasibnya berakhir tak kalah ironis.

Alih-alih menjadi kebanggaan daerah, jejak dokumen dan fakta persidangan justru mencatat proyek ini sebagai simbol betapa mahalnya harga sebuah ambisi yang tanpa dibarengi dengan integritas dan pengawasan yang ketat.

Aspal Sunyi di Sawit Raya, Mimpi Balap yang Terkubur

Jalan Sawit Raya mulanya dijanjikan sebagai kawah candradimuka bagi para penggila kecepatan di Sampit.

Proyek tahun jamak Sirkuit Road Race Sahati ini menguras pundi-pundi APBD hingga Rp22,965 miliar sepanjang 2018-2020.

Miliaran rupiah dikunci dalam serangkaian kontrak yang dibungkus jargon pembinaan atlet dan pencarian bibit prestasi.

Namun, alih-alih mendengar raungan mesin dan derit ban, yang tersisa hari ini hanyalah kesunyian yang mencekam.

Lintasan yang dibayar mahal dengan keringat rakyat itu perlahan menghilang di balik kepungan rumput liar.

Pagar pembatas yang mestinya menjadi jaminan keamanan kini mulai berkarat, sementara tribun penonton yang dulu digadang-gadang bakal penuh sorak-sorai, kini lapuk diguyur hujan tanpa pernah sekalipun benar-benar menjalankan fungsinya.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan KONI Kotim berdalih, persoalan Sirkuit Sahati bukan sekadar minim kegiatan, melainkan juga karena “masalah hukum” yang belum tuntas.

Ketua KONI Kotim Ahyar Umar pada 2022 menyebut, penggunaan Sirkuit Sahati masih dibahas dan belum dapat dipastikan digunakan atau tidak, sembari menyiapkan rencana cadangan menggelar balap di taman kota jika sirkuit tak bisa dipakai.

Narasi resmi pemerintah sempat menggambarkan Sahati sebagai pusat otomotif Kalimantan Tengah.

Faktanya, kalender acara di sana nyaris tak pernah bernapas. Fasilitas pendukung dibiarkan minim, skema pengelolaan tidak pernah jelas, dan anggaran pemeliharaan seolah luput dari daftar prioritas.

Proyek ini pun lebih sering muncul dalam nota keberatan di rapat dewan ketimbang di berita olahraga. Isu dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut juga pernah mencuat dalam pembahasan publik.

Agung mengatakan, Sirkuit Sahati kembali mempertontonkan penyakit kronis yang sama dengan Gedung Expo.

Menurutnya, pemerintah daerah begitu percaya diri mengunci puluhan miliar rupiah untuk membangun infrastruktur yang tampak gagah jika dilihat dari udara, namun mendadak gagap saat ditanya siapa yang akan merawat dan bagaimana memastikan aspal itu tidak sekadar menjadi garis-garis memudar yang ditelan waktu.

Ujung Pandaran, Melarung Miliaran Rupiah ke Mulut Ombak

Podium rapat anggaran pernah riuh saat pengembangan Pantai Ujung Pandaran diperkenalkan sebagai ikon baru pariwisata Kotim.

Kontrak fisik senilai Rp37,6 miliar diteken—sebuah proyek yang kerap diringkas di ruang publik sebagai investasi Rp40 miliar—untuk mendirikan dermaga, panggung seni, gazebo, hingga fasilitas penunjang lainnya.

Sorak-puji sempat terdengar di awal peresmian. Bangunan panggung yang menjorok ke tepi pantai dan deretan gazebo baru seolah menjanjikan era baru bagi ekonomi pesisir.

Namun, alam punya hukumnya sendiri. Tanpa mitigasi yang matang, abrasi perlahan namun pasti mulai menggigit garis pantai.

Satu demi satu fasilitas itu tumbang. Musala rusak, jalan akses terputus, dan pengelolaan kawasan pun tersendat di tengah kehancuran fisik.

Saat kerusakan fisik belum sepenuhnya teratasi, sebagian anggota DPRD Kotim pada 2023 justru mendorong agar Ujung Pandaran terus dikembangkan.

Pantai itu disebut sebagai ”aset berharga” yang harus lebih giat dipromosikan dan dikembangkan bersama swasta untuk mendatangkan PAD, tanpa banyak menyinggung miliaran rupiah pembangunan yang sudah lebih dulu dikikis abrasi.

Agung menilai, persoalan proyek yang tidak memberi manfaat perlu dilihat dari aspek pertanggungjawaban hukum.

Menurutnya, pembangunan yang menggunakan anggaran publik seharusnya didasarkan pada perencanaan yang matang serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

”Setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara hukum. Jika sebuah proyek dibangun dengan dana besar tetapi tidak dapat dimanfaatkan karena perencanaan yang buruk atau kelalaian, maka hal tersebut patut dievaluasi secara serius,” tegasnya.

Alih-alih menjadi mesin uang bagi daerah, fasilitas mewah di Ujung Pandaran justru berakhir menjadi beban.

Seolah-olah, tumpukan beton dan papan nama sudah dianggap cukup untuk mengubah pantai yang rawan abrasi menjadi magnet wisata abadi.

Menurut Agung, biaya pembangunan yang selangit tidak dibarengi strategi tata ruang dan manajemen bencana yang serius.

Kasus Ujung Pandaran, lanjutnya, mengungkap sisi kelam lainnya dari nafsu membangun. Proyek fisik dipaksakan berdiri di atas tanah yang terus bergerak.

Agung melanjutkan, di tengah ancaman kenaikan permukaan laut, jutaan rupiah uang rakyat hanyut sedikit demi sedikit bersama pasir yang tersapu ombak.

Tragisnya, ujarnya, pemerintah seolah lebih sibuk merancang seremoni peresmian gedung baru daripada memastikan setiap rupiah yang ditanam tidak berakhir sia-sia ditelan laut.

Ironi Dua Pasar, Membayar Mahal untuk Sebuah Kelalaian

Dana APBN sekitar Rp5,6 miliar mulanya mengalir pada 2017 untuk melahirkan Pasar Rakyat Mentaya di Jalan Ahmad Yani, Sampit.

Rencananya mentereng, sebuah pusat perdagangan daging modern di lokasi emas jantung kota. Namun, kenyataan justru menyuguhkan pemandangan yang kontras.

Bangunan bertingkat itu hanya berdiri sebagai kerangka mati selama bertahun-tahun, menjadi sasaran kritik tajam di meja dewan sebagai proyek mubazir yang gagal menyentuh nasib pedagang kecil.

Alih-alih menjadi pusat transaksi harian, gedung tersebut perlahan berubah menjadi simbol kegagalan perencanaan.

Tekanan publik yang tak lagi bisa dibendung akhirnya memaksa pemerintah memutar kemudi. Gedung itu “disulap” menjadi Swalayan UMKM di bawah kendali Dekranasda.

Puluhan merek lokal kini dipaksa mengisi kios-kios yang sempat lama menganggur dan berdebu.

Namun, kehidupan baru ini tidaklah gratis. Anggaran tambahan kembali diperas untuk merombak ruang, memperbaiki fasilitas, hingga menyokong biaya operasional.

Rakyat harus membayar lagi untuk menghidupkan apa yang semestinya berfungsi sejak hari pertama.

Kisah yang lebih mahal tersaji di Jalan S Parman. Pasar eks Bioskop Mentaya menelan APBD Kotim senilai Rp29 miliar, sebuah angka fantastis hanya untuk dibiarkan lapuk dimakan waktu sebelum benar-benar ditempati.

Sebelum pedagang resmi menginjakkan kaki, bangunan ini sudah lebih dulu “sakit”. Plafon jebol, instalasi listrik bermasalah, dan atap yang mulai menganga.

Saat pintu pasar akhirnya dibuka untuk publik, pemerintah terpaksa merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah hanya untuk sekadar menambal kerusakan akibat pembiaran menahun.

Kesibukan memang mulai terasa di kedua pasar tersebut hari ini. Namun, di balik keriuhan itu, tersimpan fakta pahit bahwa uang publik telah terkuras dua kali.

Pertama untuk mendirikan beton yang kemudian terbengkalai, kedua untuk biaya tambal sulam agar aset tersebut layak digunakan.

Agung mengatakan, dua pasar itu melengkapi kepingan teka-teki pemborosan yang sama di Kotim. Pemerintah gemar membangun fisik tanpa konsep pemanfaatan yang matang.

Hasilnya, beban biaya terus ditagihkan ke APBN dan APBD, sementara rakyat dipaksa melunasi tagihan atas tata kelola yang terlihat serampangan.

Penyakit Kronis di Balik Megahnya Proyek Fisik

Rentetan kegagalan proyek megah di Kotim menyingkap tabir yang lebih gelap. Semua itu seolah mustahil disebut sebagai deretan kecelakaan teknis yang terjadi secara kebetulan.

Ada pola yang terus berulang seperti sebuah siklus kegagalan yang sengaja dibiarkan tumbuh.

Agung mengatakan, dokumen perencanaan dan laporan pemeriksaan menunjukkan satu garis merah, studi kelayakan yang kerap berakhir sebagai syarat administratif, serta kontrak pembangunan yang berjalan tanpa dibarengi konsep pengelolaan jangka panjang.

Data juga mencatat bahwa fungsi pengawasan sering kali baru berjalan efektif setelah bangunan mengalami kerusakan fisik yang nyata atau saat proses hukum mulai bergulir di meja hijau.

Menurut Agung, rangkaian temuan itu bukan lagi sekadar bicara tentang kerusakan beton atau aspal yang memudar. Fakta-fakta yang terhimpun mengarahkan sorotan pada satu titik krusial, yakni bagaimana sistem pengelolaan anggaran dan aset daerah di Kotim dioperasikan.

”Dalam pusaran tumpukan aset yang belum berfungsi maksimal, publik dihadapkan pada kenyataan tentang bagaimana setiap rupiah anggaran daerah dipertanggungjawabkan melalui hasil fisik yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Jerat Hukum di Balik Angka yang Menguap

Dari kacamata Agung yang juga pengamat kebijakan publik, menangkap sinyal yang lebih dalam di balik deretan proyek bermasalah ini.

Fenomena tersebut dipandang bukan sebagai kekhilafan satu atau dua rezim anggaran, melainkan gejala kronis dalam cara pemerintah daerah memaknai pembangunan.

Syahwat membangun fisik sering kali dikejar dengan ambisi yang meluap, sementara kajian mendalam mengenai kebutuhan riil masyarakat dan asas manfaat justru tersisih ke barisan paling belakang.

Menurutnya, lensa birokrasi di Kotawaringin Timur tampak terlalu sering menyederhanakan istilah ”proyek strategis” hanya sebatas nilai kontrak yang fantastis dan skala bangunan yang megah.

Ukuran keberhasilan tidak lagi diletakkan pada dampak sosial-ekonomi yang terukur bagi warga.

Studi kelayakan serta dokumen perencanaan, yang semestinya berfungsi sebagai rem rasional, beralih fungsi menjadi sekadar kelengkapan administratif untuk melegitimasi penguncian anggaran dalam jumlah besar tanpa skenario pengelolaan yang matang.

Logika inilah yang menjelaskan mengapa Gedung Expo bisa berdiri tanpa desain fungsional, Sirkuit Sahati dimodali tanpa kepastian kalender kegiatan, fasilitas wisata dipaksakan di garis pantai yang ringkih, hingga pasar-pasar yang didirikan tanpa rencana hunian yang jelas.

Keberhasilan pembangunan seolah hanya diukur melalui seberapa banyak beton yang tertanam, bukan dari seberapa jauh fasilitas tersebut menyentuh urat nadi kebutuhan warga yang paling sederhana.

Agung menekankan, setiap rupiah anggaran publik yang mengalir membawa konsekuensi pertanggungjawaban yang berat.

Baginya, pembangunan yang berakhir pada gedung bocor, sirkuit terbengkalai, atau fasilitas wisata yang hancur sebelum masanya bukan lagi sebatas masalah teknis.

Situasi itu menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi adanya indikasi kelalaian serius, penyimpangan prosedur, hingga penyalahgunaan kewenangan.

Perspektif hukum memandang proyek-proyek bernilai jumbo yang gagal mencapai tujuan awal sebagai objek evaluasi yang krusial.

Kegagalan tersebut perlu dibedah, apakah murni karena salah hitung teknis atau sudah memasuki ranah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Rentetan ketukan palu hakim dalam kasus Gedung Expo Sampit menjadi bukti nyata bahwa audit yang menemukan kerugian negara dan hubungan sebab-akibat dengan tindakan para pihak dapat mengubah dokumen anggaran menjadi alat bukti tindak pidana korupsi.

Tanggung jawab ini, menurut Agung, tidak berhenti di meja eksekutif sebagai pelaksana. DPRD yang memiliki kewenangan membahas dan menyetujui proyek tahun jamak (multiyears) melalui APBD turut memikul beban politik dan moral.

”Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan. Artinya, ketika sebuah proyek disetujui dalam pembahasan anggaran, maka lembaga legislatif juga memiliki tanggung jawab politik dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta manfaat proyek tersebut,” katanya.

Karena itu, dia menilai evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang tidak berjalan optimal perlu dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

”Pembangunan tidak boleh hanya mengejar realisasi proyek fisik. Yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Fungsi pengawasan merupakan mandat yang melekat pada lembaga legislatif. Saat sebuah proyek disepakati dengan pagu raksasa namun berakhir menjadi aset mangkrak atau memerlukan dana tambahan untuk perbaikan, publik memiliki hak penuh untuk mempertanyakan sejauh mana fungsi kontrol dijalankan sejak tahap perencanaan.

Menurut Agung, vonis terkait Expo Sampit, mangkraknya Sirkuit Sahati, hingga kritik berulang atas pengelolaan Ujung Pandaran dan pasar-pasar yang terlantar, menjadi peringatan keras agar pembangunan gagal fungsi tak terus berulang. (ign)

Maret 8, 2026
Skenario Mafia Tanah di Irigasi Danau Lentang, Pengamat Ungkap Pola Sistematis dan Modus ”Cuci Tangan” Perkebunan

SAMPIT, kanalindependen.id – Konflik lahan di kawasan irigasi Danau Lentang, Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur terus menjadi sorotan tajam.

Pengamat Kebijakan Publik di Kotim, Riduwan Kesuma, menilai sengkarut lahan ini bukan sekadar sengketa biasa, melainkan diduga hasil kerja mafia tanah yang bergerak secara sistematis di semua jenjang.

Riduwan mensinyalir adanya pola yang terorganisir untuk menguasai lahan di sekitar saluran irigasi, terutama dengan keberadaan perusahaan besar swasta (PBS) di sekitar lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, Riduwan mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa hampir seluruh lahan di kiri dan kanan irigasi sebenarnya sudah memiliki nama dan pemilik sah. Namun, muncul klaim dari pihak luar desa yang tidak memiliki dasar hukum kuat.

”Mereka yang mengklaim dari luar desa Luwuk Bunter itu tidak memiliki dokumen yang sah atas kepemilikan lahan di sekitar saluran irigasi. Dokumen saja tidak punya, apalagi perizinan, itu pasti tidak ada,” tegas Riduwan Kesuma, kepada Kanal Independen, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, aktor yang paling diuntungkan dalam konflik ini adalah pihak yang menggunakan orang-orang tertentu untuk melakukan tekanan di lapangan.

Riduwan melihat secara jelas adanya dukungan perusahaan terhadap oknum-oknum ini demi mendapatkan lahan dengan harga murah.

”Ada orang-orang yang digunakan untuk melakukan surveilans maupun tekanan-tekanan tertentu. Saya lihat secara jelas pihak perusahaan mendukung mereka. Karena, perusahaan menginginkan lahan itu dijual murah, jadi mereka menggunakan berbagai cara melalui orang tertentu,” ungkapnya.

Kondisi ini menyebabkan warga lokal yang memiliki surat sah justru merasa ketakutan.

”Ada saudara-saudara kita yang secara sah memiliki lahan tapi karena tekanan, mereka cenderung diam, mengalah, atau terpaksa menerima apa yang dinyatakan oknum tersebut. Ini tidak boleh kita biarkan,” ujarnya.

Riduwan juga mengkritik pola kerja perusahaan sawit yang dianggap sering menggunakan taktik lempar batu sembunyi tangan.

Dia menyebut perusahaan cenderung membiarkan kerusuhan terjadi di tingkat bawah sementara mereka tetap berada di posisi aman.

”Ilmunya perusahaan sawit itu seperti itu. Mereka pasti cuci tangan. Orang di bawah yang dibikin rusuh dan repot, sementara mereka menunggu hasilnya,” tambahnya.

Meski sempat terjadi pembiaran, Riduwan mengapresiasi gerak cepat aparatur pemerintahan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) setelah masalah ini diviralkan.

Koordinasi intensif telah membuahkan pertemuan pendahuluan di kecamatan serta pengecekan titik GPS di lokasi. Rencananya, tanggal 12 mendatang akan menjadi momen krusial untuk menentukan status lahan melalui metode overlay (tumpang tindih) perizinan yang dimiliki perusahaan.

”Kita tidak akan menyimpang dari aturan. Siapa yang mengklaim harus bisa membuktikan identitas dan surat-menyuratnya. Jika tidak selesai di tingkat bawah, persoalan ini akan kita tarik ke tingkat Kabupaten agar semuanya lebih terang benderang. Intinya, semua mafia tanah ini harus kita sikat,” katanya. (hgn/ign)

Maret 8, 2026
Jaga Kelancaran Mudik, Pj Sekda Kotim Instruksikan Nakes Siaga Penuh

SAMPIT, kanalindependen.id – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur (Kotim), Umar Kaderi, memberikan instruksi tegas kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes) di wilayah Kotim untuk tetap bersiaga penuh selama masa mudik Lebaran 1447 Hijriah.

Hal ini dilakukan untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu di tengah lonjakan arus mudik.

Umar menegaskan bahwa nakes tidak diperkenankan meninggalkan tempat tugasnya, terutama di fasilitas kesehatan primer.

”Seluruh Puskesmas, IGD RSUD dr Murjani Sampit termasuk di posko tertentu sudah kami instruksikan agar tidak meninggalkan tempat. Paling tidak tenaga kesehatan yang bertugas di UGD standby 24 jam,” ujar Umar Kaderi saat diwawancarai usai agenda buka puasa bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) di Jalan Ais Nasution, Jumat (6/3/2026).

Langkah ini diambil mengingat intensitas perjalanan masyarakat yang diprediksi meningkat tajam, sehingga kesiapan Unit Gawat Darurat (UGD) menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

”Tadi kami juga sudah melaksanakan rapat lintas sektoral melibatkan Dandim, Polres, KSOP, SOPD terkait membahas kesiapan menghadapi pengamanan mudik Lebaran. Ada delapan posko yang disediakan, seperti di Pelabuhan Sampit, Bandara Haji Asan Sampit, Posko Terminal Patih Rumbih dan posko lain di luar Kota Sampit,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Kotim juga memperhatikan aspek keselamatan transportasi di titik-titik krusial, termasuk penyediaan posko di Terminal Patih Rumbih yang dilengkapi dengan layanan pemeriksaan kesehatan penumpang bus dan sopir pengemudi yang bertugas.

Dinkes Kotim juga akan melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis yang melibatkan 10-15 nakes per setiap kegiatan termasuk melibatkan sejumlah nakes yang ditugaskan di setiap pokso pengamanan angkutan mudik Lebaran.

”Kita juga akan melakukan cek kesehatan gratis bagi para penumpang sebelum perjalanan menaiki bus dan pemeriksaan tes urine bagi para sopir,” jelasnya.

Pemeriksaan urine ini bertujuan untuk memastikan para sopir tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkotika yang dapat membahayakan keselamatan penumpang.

Dalam pelaksanaannya, selama posko diaktifkan per 13-30 Maret 2026, tim dari Dinas Kesehatan Kotim akan berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan Polres Kotim untuk mengecek kelayakan personel maupun armada transportasi.

Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keamanan pangan selama Ramadan, Umar juga menyatakan akan melakukan pengawasan terhadap makanan atau takjil yang dijual di pasar-pasar Ramadan.

Rencana pengawasan ini akan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan ntuk memastikan konsumsi masyarakat tetap aman dengan melakukan pengecekan kandungan bahan berbahaya pada jajanan buka puasa secara berkala.

“Kami akan koordinasi dengan BPOM. Biasanya BPOM melakukan pengawasan dan pembinaan lapangan melibatkan OPD terkait di kabupaten setiap momen menjelang Lebaran dan Nataru,” tandasnya. (hgn/ign)

Maret 8, 2026
KSOP Sampit Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran Tahun Ini Naik 12,8 Persen

SAMPIT, kanalindependen.id – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit memprediksi arus mudik melalui jalur laut pada Lebaran 2026 akan mengalami peningkatan sebesar 12,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Estimasi kenaikan ini didorong oleh penambahan jumlah armada kapal yang disiapkan untuk melayani rute Sampit menuju Surabaya dan Semarang.

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan KSOP Kelas III Sampit, Gusti Muchlis, mengungkapkan, total penumpang yang akan bertolak dari Sampit selama masa arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, diperkirakan mencapai angka 12.000 orang.

”Estimasi kami kenaikan jumlah penumpang sekitar 12,8 persen. Jika semua kapal terpenuhi semua sesuai kapasitas, diperkirakan ada sekitar 12.000-an penumpang yang berangkat meninggalkan Sampit,” ujar Gusti Muchlis, usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral membahas kesiapan pengamanan mudik Lebaran di Mapolres Kotim, Jumat (6/3/2026).

Meskipun posko penyelenggaraan angkutan Lebaran baru resmi dimulai pada 13 Maret hingga 30 Maret 2026, Gusti menyebut bahwa puncak arus mudik sebenarnya sudah mulai terasa.

Hal itu dilihat berdasarkan data dari operator kapal, tiket keberangkatan untuk tanggal 12, 14, 15 hingga 18 Maret dilaporkan sudah terjual habis.

Kenaikan jumlah penumpang tahun ini juga didukung oleh ketersediaan armada yang lebih banyak dibandingkan tahun lalu, meskipun durasi masa angkutan laut kali ini lebih pendek, yakni hanya 18 hari.

Sebagai informasi, ada dua penyedia jasa operator kapal yang melayani angkutan penumpang di Pelabuhan Sampit.

KSOP: Gusti Muchlis Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan KSOP Kelas III Sampit berfoto bersama jajarannya usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolres Kotim, Jumat (6/3/2026).

PT Dharma Lautan Utama (DLU) menyediakan dua armada yaitu KM Kirana III dan KM Rucitra VI.

Adapun PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang semula hanya mengoperasikan satu armada yaitu KM Lawit, akan menambah dua armada yaitu KM Leuser dan KM Kelimutu selama masa angkutan mudik Lebaran 2026.

”Tahun ini jumlah armadanya lebih banyak, karena ada tambahan dua armada dari Pelni. Untuk sementara tercatat ada 11 call keberangkatan. Namun, dalam waktu dekat KM Kelimutu akan masuk berlabuh ke Pelabuhan Sampit, sehingga total diperkirakan ada 13 call yang disediakan dua operator kapal selama masa angkutan Lebaran tahun ini,” ujarnya.

Muchlis menambahkan, sebelum memasuki masa angkutan Lebaran, pihaknya telah melakukan persiapan dengan memastikan seluruh armada dalam kondisi aman dan siap berlayar melayani penumpang.”Persiapan menghadapi musim mudik Lebaran sudah kami lakukan diawali dengan melalukan proses uji petik (ramp check) yang telah selesai dilaksanakan pada akhir Februari. Ramp check ini dilakukan untuk memastikan aspek kelaikan laut terpenuhi bagi seluruh kapal yang melayari rute Sampit menuju Surabaya dan Semarang,” katanya. (hgn/ign)

Maret 8, 2026
Pelindo Sampit Siapkan Zona Penurunan Penumpang, Terminal Akan Didesain Ulang

SAMPIT, kanalindependen.id – PT Pelindo Regional 3 Sampit merancang pembenahan fasilitas dengan desain ulang area Terminal Penumpang di Pelabuhan Sampit. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa transportasi laut.

Salah satu langkah strategis yang diambil dalam waktu dekat adalah penyediaan buffer area atau zona penurunan penumpang (drop zone) baru dengan memanfaatkan lahan Pelindo (eks-Kantor Bea Cukai Sampit) yang berlokasi di sisi utara atau samping kanan Terminal Penumpang Jalan Usman Harun.

Junior Manager Pelayanan Terminal Pelindo Regional 3 Sampit, Tri Purbo Waluyojati, menjelaskan, selama ini proses penurunan penumpang (drop zone) dilakukan tepat di depan pintu masuk terminal, yang kerap memicu penumpukan kendaraan.

”Kami sedang menyiapkan lahan eks-Bea Cukai seluas kurang lebih 1.000 meter persegi untuk difungsikan sebagai buffer area atau drop zone. Targetnya, minggu depan fasilitas ini sudah mulai difungsikan,” kata Tri Purbo Waluyojati saat diwawancarai awak media, di Dermaga Pelabuhan Sampit, Sabtu (7/3/2026).

Area baru ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 40 hingga 50 kendaraan roda empat dan sekitar 100 kendaraan roda dua. Dengan adanya fasilitas ini, area depan terminal penumpang akan disterilkan dari parkir kendaraan demi alasan keselamatan (safety) dan kerapian, terutama saat menghadapi puncak arus penumpang (peak season) seperti arus mudik Lebaran dan Nataru.

”Area ini sudah kami siapkan sejak akhir Januari 2026 lalu, dengan melakukan pemangkasan pohon yang mengganggu dan penimbunan urukan tanah, karena lahan eks Bea Cukai Sampit ini sudah lebih dari 20 tahun ditutup seng biru dan tidak difungsikan,” katanya.

Meskipun ada perubahan lokasi penurunan penumpang, Tri menegaskan, alur pemeriksaan atau check-in tetap berjalan seperti biasa.

”Untuk sementara, fasilitas buffer area ini kami gratiskan demi kelancaran pelayanan dan area depan terminal penumpang diberi pembatas sehingga steril dari kendaraan. Rencana ke depan, area terminal penumpang akan difungsikan sebagai ruang tunggu penumpang,” tambahnya.

Selain pembenahan area parkir, Pelindo juga tengah mempersiapkan rencana besar (redesign) terminal penumpang yang dijadwalkan masuk tahap pelaksanaan atau rehab berat pada tahun 2027.

”Tujuan utama redesign ini untuk menambah kapasitas terminal. Saat ini kapasitasnya hanya 800 orang, dan akan kita tingkatkan minimal menjadi 1.200 orang. Bahkan, jika melihat kondisi peak season seperti Idulfitri yang bisa mencapai 1.500 penumpang, karena itu kami akan menyesuaikan desainnya agar bisa lebih maksimal,” jelas Tri.

Proses desain saat ini sedang dikerjakan konsultan. Opsinya meliputi perubahan konstruksi bangunan secara menyeluruh atau memaksimalkan struktur yang ada dengan merombak tata letak interior, termasuk “makeover” kantor pelayanan yang juga akan dipercantik.

”Melihat kesiapan anggaran dari Pelindo Pusat, sepertinya opsi redesign tetap mempertahankan eksisting yang ada, hanya merubah layout agar dapat kapasitas ruang tunggu penumpang lebih maksimal,” ujarnya.

Terkait fasilitas ruang tunggu saat ini, Tri mengakui bahwa meskipun ada lantai 2 yang bisa digunakan, banyak penumpang yang enggan naik karena faktor kenyamanan.

Saat ini tersedia sekitar 550 kursi tunggu dari kapasitas maksimal 800 orang. Sebagian area sebelumnya dialihkan menjadi zona khusus, seperti smoking area.

Selain itu, di terminal juga terdapat 10 unit kios berukuran 2 x 2 meter yang menjual makanan ringan bagi penumpang.

Lebih lanjut Tri mengatakan, Pelindo berencana mengintegrasikan alur keberangkatan dan kedatangan (debarkasi) dalam satu pintu di terminal penumpang.

Saat ini, penumpang yang baru datang masih diarahkan melalui terminal milik Dinas Perhubungan (Dishub).

”Ke depannya, desain jangka panjangnya nanti, keberangkatan, dan kedatangan akan satu pintu melalui terminal Pelindo, mirip dengan sistem di bandara. Jadi semuanya lebih teratur dalam satu area pelayanan,” katanya. (hgn/ign)

Maret 8, 2026