cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

  • Taktik Dua Titik di Sebabi: Konsentrasi Warga Terpecah di Portal, Pondok Dibongkar

    Taktik Dua Titik di Sebabi: Konsentrasi Warga Terpecah di Portal, Pondok Dibongkar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Konsentrasi puluhan warga Desa Sebabi tersedot pada ketegangan di satu titik.

    Sekitar 50 warga berhadapan dengan barisan sekuriti dan aparat berseragam lengkap yang mendesak pembongkaran portal.

    Namun, saat aksi saling dorong memanas pada Kamis (27/8/2026) itu, sebuah pondok kayu milik warga di sudut lain lahan sengketa PT Bumi Sawit Kencana justru dibongkar secara sepihak.

    Pondok yang didirikan warga pada 21 Agustus 2026 tersebut dibongkar hingga menyisakan kerangka saat kondisinya tanpa penjagaan.

    Sutomo, salah satu dari lima penggugat dalam Perkara Nomor 63/Pdt.G/2026/PN Spt yang hadir di lokasi, membenarkan dua peristiwa yang berjalan bersamaan itu kepada Kanal Independen.

    ”Ya, ada pondok yang pertama, yang di pojok. Saat pembongkaran, orangnya tidak ada. Pondok itu hanya ditinggal sebentar, lalu dibongkar oleh pihak perusahaan,” katanya.

    Sutomo menegaskan bangunan tersebut berada di lokasi yang berbeda dari portal tempat konfrontasi fisik terjadi.

    ”Bukan, yang di atas,” jawab Sutomo saat ditanya apakah kedua titik itu berdekatan.

    Portal, Aparat, dan Ketegangan Fisik

    Insiden bermula sekitar pukul 10.00 WIB. Sutomo menyebutkan, pihak warga berhadapan dengan lebih dari 100 orang dari kubu perusahaan di lokasi portal. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai rencana pembongkaran.

    ”Kami tidak ada beraktivitas di situ. Soalnya lahan masih dalam sengketa dan masih dalam pengurusan di pengadilan,” ujarnya.

    Pernyataan ini menjelaskan posisi warga yang menolak permintaan perusahaan membuka akses portal dengan alasan keperluan patroli. Sejumlah penggugat lain turut berada di lapangan.

    Sutomo menyebut adanya personel kepolisian dan Brimob berseragam di lokasi. Status kehadiran mereka justru memunculkan pertanyaan.

    ”Sepertinya polisi, tetapi kami belum menanyakan. Saat kami tanya, mereka tidak mau memberi tahu,” katanya, merespons pertanyaan mengenai pihak mana yang menghadirkan aparat tersebut.

    Rekaman video insiden yang diterima Kanal Independen memperlihatkan sekuriti bersama aparat berseragam dengan rompi dan lambang kesatuan kepolisian daerah.

    Mereka mula-mula berdiri di seberang portal sebelum bergerak maju. Warga memilih bertahan hingga terjadi aksi saling dorong.

    Menjawab siapa yang terlibat langsung dalam kontak fisik itu, Sutomo menunjuk pihak sekuriti perusahaan.

    Meskipun terjadi ketegangan, Sutomo menepis adanya intimidasi.

    ”Untuk intimidasi tidak ada. Mereka hanya meminta agar portal dibongkar supaya perusahaan bisa masuk untuk patroli, katanya,” ujarnya.

    ”Kami tetap menolak,” tegasnya.

    Bersamaan dengan kebuntuan di portal itulah, pondok di titik terpisah dieksekusi pihak perusahaan saat kondisi kosong.

    Sutomo juga menyaksikan langsung perusakan baliho milik Kantor Hukum Sapriyadi, S.H. dan Rekan yang terpasang di lokasi konfrontasi. “Saat terjadi bentrok dan mereka hendak membongkar pagar, mereka juga merusak spanduk,” katanya.

    Batas Tegas Hak Milik dan Larangan Main Hakim Sendiri

    Mengurai konflik seluas 172,46 hektare ini mensyaratkan pemisahan dua rezim hukum yang berbeda. Status kepemilikan tanah dan tindakan merusak benda milik pihak lain di atasnya.

    Hukum acara perdata Indonesia tidak otomatis membekukan penguasaan fisik objek sengketa hanya karena ada gugatan berjalan.

    Instrumen resmi untuk menjaga status quo adalah permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Pasal 227 HIR.

    Sejauh ini, tidak ada indikasi permohonan tersebut diajukan untuk objek gugatan Ahmad Robbi Hidayat dkk. Secara administratif, SHGU 31/2005 atas nama PT Bumi Sawit Kencana masih tercatat berlaku sampai ada putusan yang membatalkannya.

    Walaupun demikian, status HGU tidak memberikan hak istimewa bagi siapa pun untuk merusak benda milik pihak lain.

    Pondok kayu yang dibangun dan dibiayai warga tetaplah benda milik warga, di mana pun ia berdiri.

    Merusaknya dengan sengaja memenuhi unsur Pasal 406 KUHP lama, yang kini berlaku sebagai Pasal 521 UU Nomor 1 Tahun 2023.

    Rumusannya mengatur larangan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 8 bulan pada rumusan lamanya.

    Perusakan baliho kantor hukum di lokasi portal juga berpotensi memicu delik pidana yang sama secara terpisah.

    Korporasi lazim mengajukan pertahanan klasik dalam kasus seperti ini, yakni berdalih bahwa pondok dan portal merupakan bangunan tanpa izin di atas lahan bersertifikat. Argumen ini sering dipakai sebagai alasan pembersihan sepihak.

    Faktanya, pembelaan tersebut gugur oleh dua prinsip. Pertama, rumusan pasal perusakan tidak mensyaratkan barang yang dirusak harus berdiri di tempat yang sah.

    Unsurnya terbatas pada perbuatan merusak yang dilakukan dengan sengaja serta melawan hukum atas barang milik orang lain.

    Kedua, asas umum hukum Indonesia secara tegas melarang eigenrichting atau tindakan main hakim sendiri.

    Pihak yang merasa terganggu oleh bangunan di atas lahannya wajib menempuh jalur hukum resmi melalui gugatan pengadilan.

    Pengosongan lahan secara sah hanya boleh dieksekusi oleh juru sita pengadilan berbekal putusan berkekuatan hukum tetap atau putusan serta-merta dari majelis hakim.

    Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt baru menapaki tahap awal persidangan, dengan sidang lanjutan dijadwalkan 2 September 2026, dan belum melahirkan putusan apa pun.

    Situasi di lapangan memberikan sinyal yang memberatkan. Berdasarkan kesaksian Sutomo, pembongkaran pondok dieksekusi saat lokasi kosong tanpa penjaga, bukan sebagai reaksi spontan dari konfrontasi langsung dengan warga.

    Pola memecah konsentrasi lewat dua titik ini, satu memancing konfrontasi terbuka dan satu dieksekusi tanpa perlawanan, lebih sulit dibela sebagai tindakan yang sekadar terpancing keadaan lapangan.

    Dua hari sebelumnya, di areal PT Agro Indomas yang bertetangga langsung, manajemen perusahaan mengirim surat peringatan kepada warga mengenai ancaman pidana Pasal 335 KUHP dan Pasal 448 UU 1/2023 apabila menghalangi kegiatan usaha.

    Insiden 27 Agustus membalik posisi itu. Pihak yang menuntut warga tunduk pada jalur hukum kini menempuh jalan pintas atas benda milik pihak lain sebelum ada putusan pengadilan.

    Perisai Konstitusi dan Keterlibatan Aparat

    Keberimbangan menuntut catatan sebaliknya. Warga yang menduduki dan mendirikan bangunan di areal perkebunan bukan tanpa risiko pidana.

    Pasal 107 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengancam siapa pun yang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, atau menguasai lahan perkebunan dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Unsur menduduki ini berdiri sendiri, tidak perlu disertai pemanenan.

    Namun, pasal itu memiliki pengecualian konstitusional yang jarang disorot.

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 menyatakan frasa “secara tidak sah” dalam Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan harus dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007.

    Warga Sebabi dalam rangkaian aksi ini bergerak di bawah payung Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalteng dan mendasarkan klaimnya pada tanah ulayat.

    Sepanjang syarat tatanan adat dapat dibuktikan, pengecualian konstitusional tersebut berlaku bagi mereka. Hal ini menjadikan posisi hukum warga dalam insiden 27 Agustus tidak selemah yang tampak di permukaan.

    Persoalan lain meruncing pada pengerahan aparat. Polri tidak memiliki kewenangan mengeksekusi putusan perdata atau membantu pembongkaran objek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas.

    Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan fungsi Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, bukan pengaman kepentingan sepihak dalam sengketa perdata privat.

    Kehadiran personel berseragam yang bergerak maju bersama barisan sekuriti terjadi tanpa kejelasan status mengenai pihak pengerah dan dasar penugasannya.

    Kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Divisi Hukum Polri pada Maret 2026 mencatat 3.264 pengaduan konflik agraria periode 2020 hingga 2025, dengan 600 laporan justru mengadukan institusi kepolisian sendiri.

    Kajian tersebut mengkritik keras penggunaan instrumen pidana dalam sengketa keperdataan, mendesak penempatan hukum pidana murni sebagai ultimum remedium.

    Rekam Jejak Panjang Konflik Agraria

    Sengketa Sebabi bukanlah cerita baru bagi konsesi PT Bumi Sawit Kencana. Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2026/PN Spt mencatat bahwa wilayah Desa Tangar turut masuk dalam cakupan SHGU 31/2005 milik perusahaan tersebut.

    Pada wilayah yang sama inilah jejak konflik lama terekam. Berdasarkan laporan Forest Peoples Programme dan WALHI Kalimantan Tengah, sengketa di Tangar bermula pada 2013 ketika perusahaan membangun kanal yang dinilai warga menutup akses ke lahan yang disengketakan.

    Persoalan lahan ini kemudian diajukan sebagai keluhan resmi ke Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada Juni 2016.

    Namun, di tengah proses pengaduan yang masih menggantung, laporan yang sama mencatat terjadinya eskalasi yang berujung pada insiden penembakan terhadap dua petani oleh personel Brimob yang berjaga di lokasi kebun.

    Pola serupa juga menyeret anak usaha Wilmar Group lainnya, PT PHP1. Perusahaan ini terpantau memasuki lahan yang disengketakan di Nagari Kapa, Sumatera Barat, bersama aparat gabungan pada Oktober 2024.

    Bentrokan yang terjadi berujung pada penangkapan sembilan warga termasuk enam perempuan, yang kemudian dilepas tanpa status hukum yang jelas, dan bahkan menurut keterangan kepolisian sekadar untuk pengembangan informasi.

    Kasus di perusahaan berbeda memperlihatkan pola yang sama. Personel Brimob yang berjaga di kebun PT Arrtu Plantation di Ketapang, Kalimantan Barat, memukul tiga petani dan menembakkan peluru hampa ke tubuh seorang petani saat warga memanen di lahan bersertifikat hak milik yang juga masuk klaim izin perusahaan.

    Insiden itu mendorong anggota DPRD setempat mempertanyakan dasar kehadiran Brimob sebagai pengamanan perkebunan swasta.

    Nama PT Karunia Kencana Permai Sejati dan PT Mentaya Sawit Mas, dua anak usaha Wilmar Group yang beroperasi di Kotawaringin Timur, juga tercatat masuk daftar penelitian tim terpadu Satgas Penertiban Kawasan Hutan, menyusul jejak PT Agro Bukit di kabupaten yang sama.

    Kalkulasi Berbeda dalam Dua Perkara

    Konflik ini berpijak pada dua persoalan yang harus dipisahkan. Dalam urusan legalitas kepemilikan 172,46 hektare objek sengketa, posisi warga menghadapi tantangan berat.

    Dalil Pasal 46 UUPA yang menjadi dasar gugatan sudah pernah dipatahkan di perkara serupa milik Sarnudin J, dengan objek bertetangga, ditambah risiko cacat formil kurang pihak yang tetap mengintai.

    Namun, untuk insiden 27 Agustus, kalkulasinya berbeda. Warga adalah pihak yang kehilangan benda miliknya.

    Tindakan merusak sebelum ada putusan pengadilan merupakan persoalan yang berdiri sendiri, terlepas dari hasil akhir sengketa kepemilikan tanah.

    Pemilik pondok dapat menempuh laporan pidana perusakan, dan peristiwa ini dapat diajukan sebagai fakta baru dalam persidangan.

    Keterangan Sutomo yang menyebut tidak ada intimidasi sebelum penolakan warga justru memperkuat kredibilitasnya sebagai saksi karena tidak melebih-lebihkan keadaan lapangan.

    Kanal Independen mengirimkan permintaan konfirmasi kepada manajer humas, dan Novar, perwakilan dari pihak PT Bumi Sawit Kencana yang menghadapi warga saat pendirian pondok sebelumnya. Hingga naskah ini disusun, belum ada tanggapan.

    Sapriyadi, kuasa hukum penggugat yang tidak berada di lokasi saat kejadian, memberikan pernyataan begitu mengetahui insiden tersebut.

    ”Pihak sekuriti PT BSK merusak objek sengketa, yang mana perkara ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Sampit dengan nomor perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, dan melakukan perusakan pagar dan spanduk kantor Hukum Sapriyadi, SH dan Rekan,” katanya. (ign)

  • Bupati Kotim: UKPBJ Harus Pastikan Setiap Rupiah Anggaran Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

    Bupati Kotim: UKPBJ Harus Pastikan Setiap Rupiah Anggaran Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menuntut Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) tidak sekadar memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prosedur.

    Lebih dari itu, UKPBJ harus mampu memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah memberikan manfaat nyata, mulai dari mendorong ekonomi daerah hingga mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

    Penegasan tersebut disampaikan Halikinnor saat membuka Kegiatan Konsultasi dan Pendampingan Penyusunan Bukti Dukung dan Persiapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Menuju PKP-BJ Proaktif Wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2026.

    ”Pengadaan barang/jasa bukan hanya persoalan bagaimana mendapatkan barang/jasa, tetapi juga bagaimana setiap rupiah anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Halikinnor.

    Halikinnor menegaskan UKPBJ harus mampu berkembang menjadi pusat keunggulan pengadaan yang memberikan nilai tambah terhadap pembangunan daerah.

    ”Transformasi UKPBJ tidak cukup hanya dengan membentuk organisasi dan melaksanakan proses pemilihan penyedia. UKPBJ harus mampu menjadi pusat keunggulan pengadaan yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

    Ia meminta UKPBJ bergerak lebih jauh dari sekadar menjalankan proses administratif.

    UKPBJ, kata dia, harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan profesional.

    ”UKPBJ harus mampu bergerak dari sekadar menjalankan proses administratif menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, profesional, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, orientasi tersebut penting agar pengadaan barang/jasa pemerintah tidak berhenti pada terpenuhinya tahapan prosedural, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

    PKP-BJ Proaktif Bukan Sekadar Predikat

    Dalam kesempatan itu, Halikinnor juga mengingatkan seluruh UKPBJ agar tidak memandang PKP-BJ Proaktif sebatas sebuah predikat atau pencapaian administratif.

    Ia menilai PKP-BJ Proaktif seharusnya mencerminkan tingkat kematangan organisasi dalam menjalankan fungsi pengadaan, termasuk profesionalisme, inovasi dan kualitas layanan yang diberikan.

    ”PKP-BJ Proaktif bukan sekadar predikat atau pencapaian administratif. Lebih dari itu, PKP-BJ harus menjadi gambaran mengenai kematangan, profesionalisme, inovasi, dan kemampuan UKPBJ dalam memberikan layanan pengadaan yang berkualitas,” katanya.

    Karena itu, penyusunan bukti dukung juga harus dilakukan secara substantif. Bukti dukung tidak boleh sekadar dikumpulkan untuk memenuhi persyaratan penilaian.

    Halikinnor ingin dokumen tersebut benar-benar menggambarkan kinerja dan proses yang telah dilakukan UKPBJ serta manfaatnya terhadap organisasi dan pembangunan daerah.

    ”Penyusunan bukti dukung jangan dipandang hanya sebagai kegiatan untuk memenuhi persyaratan penilaian. Bukti dukung harus menggambarkan apa yang benar-benar telah dilakukan oleh UKPBJ, bagaimana proses tersebut memberikan manfaat bagi organisasi, serta bagaimana inovasi dan layanan UKPBJ mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah,” tegasnya.

    Pengadaan Harus Berdampak pada Ekonomi Daerah

    Halikinnor kemudian menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen terus memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Baginya, pengadaan bukan semata persoalan bagaimana pemerintah memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan program dan kegiatan.

    ”Pengadaan pemerintah harus mampu menjadi salah satu instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

    Selain itu, pengadaan juga harus diarahkan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memperkuat pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta koperasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah.

    ”Pengadaan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan UMK dan koperasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah,” kata Halikinnor.

    Dengan demikian, keberhasilan pengadaan tidak hanya diukur dari terlaksananya proses pemilihan penyedia, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat.

    Kompetensi dan Integritas UKPBJ Harus Diperkuat

    Untuk mewujudkan UKPBJ yang semakin matang, Halikinnor meminta seluruh jajaran UKPBJ se-Kalimantan Tengah terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

    Ia secara khusus meminta UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Timur ikut memperkuat kemampuan tersebut, termasuk dalam hal integritas dan pemanfaatan teknologi.

    ”Untuk itu, saya meminta jajaran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Tengah, terutama Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta kemampuan memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pengadaan,” tuturnya.

    Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pengadaan yang berkualitas.

    Selain kemampuan teknis, integritas juga menjadi fondasi agar proses pengadaan pemerintah dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

    Halikinnor juga mendorong terbangunnya sinergi antara LKPP RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh UKPBJ.

    Sinergi tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin matang, profesional, inovatif dan berintegritas.

    ”Mari kita bangun sinergi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI), Pemprov Kalteng, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh UKPBJ sehingga Kalimantan Tengah dapat memiliki ekosistem pengadaan yang semakin matang, profesional, inovatif, dan berintegritas,” ajaknya.

    Halikinnor meminta para peserta tidak ragu berkonsultasi, berdiskusi, berbagi pengalaman maupun mempelajari praktik terbaik yang telah diterapkan daerah lain.

    ”Saya berharap seluruh UKPBJ Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dapat memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Jangan ragu untuk berkonsultasi, berdiskusi, berbagi pengalaman, dan belajar dari praktik terbaik yang telah dilakukan oleh daerah lain,” katanya.

    Kehadiran LKPP RI dan UKPBJ Kota Depok sebagai narasumber memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan pembelajaran langsung mengenai strategi membangun UKPBJ yang semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan.

    Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sunarno, yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksana, dalam laporannya menjelaskan kegiatan tersebut diselenggarakan berdasarkan sejumlah regulasi dan kesepakatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Lima Target yang Ingin Dicapai

    Sunarno menjelaskan terdapat lima tujuan utama dalam penyelenggaraan konsultasi dan pendampingan tersebut.

    Pertama, meningkatkan pemahaman terhadap indikator dan capaian kematangan UKPBJ.

    Kedua, meningkatkan pemahaman UKPBJ terhadap persyaratan dan mekanisme penilaian PKP-BJ Proaktif.

    Ketiga, memberikan konsultasi dan pendampingan dalam penyusunan serta pemenuhan bukti dukung yang dipersyaratkan.

    Keempat, menyusun langkah tindak lanjut dan strategi percepatan peningkatan kematangan UKPBJ menuju PKP-BJ.

    Kelima, memperkuat koordinasi dan sinergi antar-UKPBJ di wilayah Kalimantan Tengah.

    Dengan lima sasaran tersebut, kegiatan diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi menghasilkan langkah tindak lanjut yang dapat diterapkan masing-masing UKPBJ.

    Diikuti Kepala UKPBJ se-Kalteng

    Sunarno menyebut kegiatan diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

    ”Ada sekitar 35 peserta yang mengikuti kegiatan ini, terdiri atas Kepala UKPBJ se-Kalimantan Tengah dan pengelola kapabilitas UKPBJ,” ujarnya.

    Adapun narasumber berasal dari Pembina Kapabilitas UKPBJ LKPP RI dan Pengelola Kapabilitas UKPBJ pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Depok.

    Materi yang dibahas meliputi penyusunan bukti dukung dan persiapan UKPBJ menuju PKP-BJ Proaktif, berbagi strategi pencapaian UKPBJ PKP-BJ Proaktif, serta sesi helpdesk.

    Melalui kegiatan tersebut, seluruh UKPBJ di Kalimantan Tengah diharapkan memperoleh pendampingan yang komprehensif sehingga semakin siap memenuhi indikator PKP-BJ Proaktif.

    Peningkatan kematangan UKPBJ juga diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di Kalimantan Tengah agar semakin profesional, transparan, akuntabel dan mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

    ”Kami ucapkan apresiasi kepada Pemkab Kotim yang telah mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan, serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan,” ujarnya.

    Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret dalam membangun UKPBJ yang tidak hanya mampu memenuhi standar kematangan, tetapi juga profesional, berintegritas, inovatif, kolaboratif dan benar-benar berorientasi pada pelayanan serta manfaat pembangunan.

    ”Kami berharap melalui diskusi ini, kita bisa berbagi pengalaman, saling berkolaborasi untuk kemajuan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Bupati Kotim: Mungkin Ini Juga Salah Satu Peringatan, Salah Satu Ujian bagi Kita

    Bupati Kotim: Mungkin Ini Juga Salah Satu Peringatan, Salah Satu Ujian bagi Kita

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lebih dari sebulan, sebagian besar wilayah Kotawaringin Timur (Kotim) nyaris tak diguyur hujan.

    Kemarau panjang membuat lahan semakin kering, ratusan kejadian kebakaran lahan tak terkendali dari hari ke hari.

    Karhutla tak hanya membuat personel pemadam kewalahan, namun berdampak menimbulkan kabut asap pekat menyelimuti Kota Sampit.

    Kondisi ini membuat upaya pemadaman semakin berat dan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan manusia.

    Pemerintah daerah pun menempuh ikhtiar lewat jalur langit dengan mengajak masyarakat bermunajat melalui salat istisqa, memohon kepada Allah SWT agar hujan segera turun, membawa berkah sekaligus membantu memadamkan api dan memulihkan kualitas udara.

    Hari ini kita bersama seluruh komponen masyarakat, berbagai macam organisasi, seluruh masyarakat Kotawaringin Timur, dan tokoh agama, melaksanakan salat istisqa. Kita memohon kepada Allah SWT agar mudah-mudahan diturunkan hujan,” kata Halikinnor, Bupati Kotim usai melaksanakan Salat istisqa di halaman Kantor Bupati Kotim, Kamis (27/8/2026).

    Salat istisqa tersebut diimami Kiyai Haji Mu’ti. Pelaksanaan ibadah ini menjadi bentuk ikhtiar bersama di tengah kondisi kemarau panjang dengan cuaca yang sangat panas.

    Situasi tersebut membuat titik-titik api terus bermunculan di berbagai wilayah, termasuk kawasan yang berada di wilayah Kota Sampit.

    ”Kita ketahui bersama, saat ini musim kemarau cukup panjang dan sangat panas. Kita tahu sendiri bahwa banyak sekali titik-titik api yang terjadi di lingkaran seputar kota ini saja, belum lagi di daerah-daerah selatan,” ujarnya.

    Halikinnor menilai karhutla yang terjadi dalam kondisi kemarau panjang tidak mudah ditangani hanya dengan kemampuan manusia.

    Pemadaman terus dilakukan oleh personel di lapangan. Namun, kondisi medan, luas wilayah yang terbakar, cuaca panas, serta keterbatasan jangkauan pemadam membuat penanganan karhutla membutuhkan dukungan yang lebih besar.

    Kondisi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menghadapi bencana.

    ”Ini tidak mungkin sepenuhnya dapat diatasi dengan kemampuan manusia untuk memadamkan. Ini juga membuktikan bahwa kita manusia tidak punya kemampuan, hanya Allah yang bisa memadamkan,” tegas Halikinnor.

    Karena itu, pemerintah bersama masyarakat tidak hanya melakukan upaya teknis di lapangan, tetapi juga memohon pertolongan Allah SWT melalui salat istisqa.

    Bagi Halikinnor, salat istisqa juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan.

    ”Untuk itu, kita bersama-sama hari ini memohon ampun atas dosa-dosa kita,” katanya.

    Ia menyebut kondisi kemarau panjang dan karhutla yang terjadi dapat menjadi peringatan sekaligus ujian bagi masyarakat agar kembali mengingat kebesaran Allah SWT.

    ”Mungkin ini juga salah satu peringatan, salah satu ujian bagi kita agar mengingat kepada Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

    Menjaga Lingkungan Jadi Bagian Ikhtiar

    Selain memohon turunnya hujan, Halikinnor mengingatkan masyarakat agar kondisi kebakaran lahan yang terjadi menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

    Menurutnya, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan upaya memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi. Kesadaran menjaga lingkungan juga diperlukan agar risiko kebakaran dapat ditekan.

    ”Begitu juga agar kita menjaga lingkungan kita menjadi lebih baik lagi,” katanya.

    Halikinnor menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama mengikuti dan mendukung pelaksanaan salat istisqa.

    Ia menilai keterlibatan berbagai unsur masyarakat menunjukkan bahwa penanganan persoalan karhutla membutuhkan kebersamaan dan sinergi.

    ”Sekali lagi, saya terima kasih kepada semua pihak dan komponen yang bersama-sama tadi berkolaborasi, bersinergi untuk melaksanakan salat istisqa,” ungkapnya.

    Berharap Hujan Segera Turun

    Halikinnor berharap doa yang dipanjatkan dalam salat istisqa dapat segera diijabah Allah SWT sehingga hujan turun di Kotim.

    Hujan sangat dibutuhkan karena selain membantu membasahi lahan yang mengering, hujan juga diharapkan dapat membantu memadamkan titik-titik api yang masih sulit ditangani melalui pemadaman darat.

    ”Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah SWT, sehingga diberikan hujan, api di daerah kita bisa padam, dan kita bisa kembali menghirup udara yang sehat tanpa kabut asap,” tuturnya.

    Pemkab Tambah Pengadaan Masker

    Asap yang muncul akibat karhutla tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kualitas udara. Kondisi ini membuat pemerintah harus menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat.

    Menjawab kondisi asap yang cenderung muncul pada sore hingga malam hari, Pemkab Kotim telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat.

    ”Hari ini sudah ada pembagian masker melalui ambulans Dinas Kesehatan dan organisasi,” jelasnya.

    Namun, pembagian masker akan kembali dilakukan apabila kondisi asap semakin berat.

    Pemkab Kotim juga akan melakukan pengadaan tambahan masker dengan memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.

    ”Kita akan pengadaan lagi, karena kita punya dana BTT yang bisa digunakan untuk memberikan masker,” kata Halikinnor.

    Jumlah masker yang akan disiapkan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

    ”Apabila kondisinya semakin parah, kondisi asapnya semakin berat, kita akan memberikan masker lebih banyak,” tegasnya.

    Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat selama kualitas udara terdampak asap karhutla.

    Kotim Minta Dukungan Water Bombing

    Selain perlindungan terhadap masyarakat, Pemkab Kotim juga memperkuat penanganan karhutla melalui pemadaman dari udara.

    Pemkab Kotim telah meminta dukungan water bombing untuk membantu menangani titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau personel pemadam melalui jalur darat.

    ”Kita sudah meminta water bombing,” katanya.

    Saat ini, satu unit helikopter telah berada di Bandara Haji Asan Sampit dan sudah melakukan operasi water bombing.

    Keberadaan helikopter tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman, terutama terhadap titik api yang berada di lokasi sulit dijangkau.

    Pemkab Kotim juga mendapatkan informasi adanya tambahan dukungan dari BNPB pusat.

    ”Insyaallah, dalam waktu dekat juga akan dikirim lagi dari BNPB pusat satu unit water bombing lagi. Jadi, rencananya ada dua di Kotawaringin Timur ini,” ujar Halikinnor.

    Dengan tambahan tersebut, nantinya dua helikopter water bombing akan disiapkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla di wilayah Kotim.

    Pemadaman dari Udara untuk Lokasi Sulit Dijangkau

    Halikinnor mengatakan water bombing dibutuhkan terutama untuk menangani kebakaran yang berada jauh dari jangkauan personel dan kendaraan pemadam.

    Tidak semua titik kebakaran dapat dengan mudah didatangi melalui jalur darat. Kondisi medan dan jarak menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman.

    Karena itu, dukungan pemadaman dari udara menjadi salah satu solusi untuk memperluas jangkauan penanganan karhutla.

    ”Harapan kita, terutama untuk kebakaran yang jangkauannya jauh dari kita dan tidak bisa dijangkau oleh pemadam kebakaran yang ada, pemadaman dapat dibantu melalui water bombing,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Drama Menjelang Vonis: Utusan Tancap Gas, Ingkar PT BAP di Pengujung Sidang Adat

    Drama Menjelang Vonis: Utusan Tancap Gas, Ingkar PT BAP di Pengujung Sidang Adat

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jejak komunikasi PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) menjelang putusan akhir Basara Hai menyisakan kejanggalan.

    Saat perusahaan sepenuhnya absen pada dua sidang lanjutan, sepucuk amplop berlogo korporasi tiba di Sekretariat Batamad Kecamatan Telawang pada Rabu (26/8/2026) siang.

    Sang pengantar menolak mengungkap identitas, berdalih sebagai sopir, lalu melarikan diri menggunakan mobil saat diminta menghadirkan atasannya ke dalam kantor.

    Anggota Batamad Telawang, Andre, menuturkan rentetan kejanggalan dalam insiden pengantaran surat tersebut.

    ”Sekitar pukul dua siang lewat, ada orang mengantar surat, tetapi mengantarnya tanpa permisi. Kami jadi bertanya-tanya, ini (dari) kantor apa, kok datang begitu saja langsung mengantar surat,” katanya.

    Kejanggalan menebal tatkala Andre mencoba mengonfirmasi asal-usul dokumen itu. Sang pengantar surat justru merespons dengan ketidaktahuan.

    ”Saya tanya, ‘Ini surat dari mana?’ Dia jawab, ‘Saya tidak tahu juga, Pak.’ Saya tanya lagi, ‘Terus apa tujuannya?’ Dia jawab, ‘Saya tidak tahu juga,” tutur Andre.

    Pria tersebut berdalih posisinya sekadar sopir, sementara pihak yang sejatinya menugaskan pengantaran surat masih duduk menunggu di dalam mobil.

    Andre lantas mendesak agar orang yang dimaksud bersedia turun dan menginjakkan kaki ke kantor guna memperjelas identitas.

    ”Kalau bisa, suruh orang yang di dalam mobil itu datang ke kantor, supaya kami tahu siapa yang mengantar,” ujarnya.

    Permintaan itu awalnya disanggupi sang utusan. Namun, alih-alih menghadirkan bosnya, pria itu justru mengambil langkah seribu.

    ”Setelah itu, dia bilang akan menunjukkan ke mobil. Mereka datang menggunakan mobil. Namun, tanpa permisi, mereka langsung masuk kembali ke mobil dan pergi,” kata Andre.

    Batamad mengambil sikap tegas menolak dokumen tak bertuan tersebut.

    ”Kami tidak menerima surat itu karena tidak jelas asalnya dan siapa yang mengantarnya,” ujarnya.

    Janji yang Menguap di Ruang Sidang

    Pada hari yang sama dengan insiden pelarian utusan tersebut, Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai sebelumnya telah menggelar sidang lanjutan.

    Rangkaian persidangan berlanjut hingga keesokan harinya, Kamis (27/8/2026). Majelis tetap membuka pintu bagi perusahaan untuk hadir pada dua agenda pengujung ini, namun tidak satu pun perwakilan menampakkan batang hidungnya.

    Fase antiklimaks terjadi pada sidang Kamis. Salah satu hakim majelis sempat membagikan informasi mengenai adanya rencana kedatangan perwakilan perusahaan pada hari itu.

    Kabar tersebut nyatanya urung terwujud. Sidang ditutup murni tanpa kehadiran satu pun wakil PT BAP, melanggengkan pola absen yang sudah terjadi sejak hari pertama.

    Rentetan kealpaan ini mengunci rekam jejak kehadiran korporasi tetap nihil semenjak sidang perdana 10 Agustus.

    Perusahaan tercatat hanya bersuara satu kali lewat sepucuk surat pada 11 Agustus. Surat berdalih kesibukan agenda internal yang tak bisa ditinggalkan itu akhirnya ditolak pengadu dan majelis lantaran ketiadaan tanda tangan jajaran direksi.

    Selepas penolakan surat tersebut, majelis sejatinya telah menempuh seluruh tahapan mediasi: melayangkan dua surat panggilan resmi, menerbitkan Putusan Sela pelindungan status quo area 1.607 hektare pada 13 Agustus, hingga menyodorkan tenggat terakhir pada 20 Agustus. Seluruh itikad hukum itu tidak berbalas.

    Ketidakhadiran di ruang sidang justru berbanding terbalik dengan eskalasi di lapangan. Saat rombongan majelis turun memetakan koordinat lahan pada 24 Agustus, mereka diadang barisan sekuriti dan parit galian yang memutus akses.

    Rentetan manuver inilah yang mengiringi langkah peradilan adat menuju garis akhir, sekadar diselingi insiden kedatangan utusan tanpa identitas.

    Menunggu Ketukan Palu

    Putusan akhir peradilan adat ini dijadwalkan pada Jumat (28/8/2026). Agenda pembacaan vonis ini dipastikan akan dihadiri sejumlah elemen penting, termasuk tokoh pemuda dan masyarakat Kotawaringin Timur, yang secara lekat mengawal rentetan peristiwa sepanjang Agustus.

    Hingga tulisan ini dipublikasikan, PT BAP belum memberikan pernyataan resmi terkait sengketa yang menyasar bagian usaha Sinar Mas Group tersebut. (ign)

  • Menguji Palu Sidang DPRD Kotim: Menagih Janji Satgas BBM dan Penertiban Parkir SPBU

    Menguji Palu Sidang DPRD Kotim: Menagih Janji Satgas BBM dan Penertiban Parkir SPBU

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rapat dengar pendapat DPRD Kotawaringin Timur tentang krisis antrean BBM telah ditutup dengan satu kesepakatan, membentuk satuan tugas.

    Merespons hasil itu, Wakil Komunitas Peduli Kotim Riduwan Kesuma merilis catatan berisi dukungan dan empat desakan lanjutan.

    Keluarnya desakan ini memiliki pijakan kuat, mengacu rekam jejak birokrasi di Kotim. Sejarah di kabupaten ini mencatat riwayat panjang kesimpulan forum perwakilan rakyat kerap gagal berubah menjadi tindakan nyata di lapangan.

    Riduwan membongkar sebuah kontradiksi yang selama ini dibiarkan tanpa jawaban.

    ”Diharapkan dalam waktu yang singkat ini, Pemkab Kotim dapat membentuk satgas anti mafia dan penertiban minyak bersubsidi di SPBU seluruh Kotim,” katanya, Kamis (27/8/2026).

    Pernyataan ini sepintas merangkum instruksi yang disepakati di ruang rapat 26 Agustus. Kesimpulan resmi dewan meminta pemerintah daerah menyusun surat edaran dan membentuk satuan tugas serupa.

    Rapat 26 Agustus nyatanya bukanlah forum pertama. Sejak April 2026, persoalan antrean BBM telah memakan tiga agenda lain, yakni RDP pada 20 April, inspeksi mendadak ke SPBU Samuda pada 18 Mei, hingga RDP lanjutan soal solar petani pada 21 Mei.

    Semuanya bermuara pada rekomendasi yang berputar pada wacana pengawasan bersama. Tidak satu pun dari rentetan agenda itu melahirkan satuan tugas yang benar-benar berdiri.

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotim, Rody Kamislam, secara terbuka mengakui dalam RDP Rabu (26/8/2026), bahwa tim penertiban distribusi BBM bersubsidi tidak pernah lagi dibentuk sejak kewenangan ditarik ke provinsi pada 2016.

    Perbandingan yang mempertegas pola ini datang dari kabupaten tetangga untuk persoalan yang identik.

    Kotawaringin Barat menggelar RDP distribusi BBM pada 3 Agustus 2026. Sehari berselang, tepatnya 4 Agustus, Satpol PP dan Dinas Perhubungan setempat langsung turun ke jalan menertibkan kendaraan yang mengantre di tiga SPBU.

    DPRD Kobar dan Satgas BBM bahkan mengunci komitmen untuk melakukan sidak lanjutan demi memastikan kesepakatan itu dijalankan.

    Kotim menghabiskan empat bulan dan tiga forum sebelum sampai ke rapat serupa pada 26 Agustus. Kobar hanya butuh satu malam.

    Jejak Pelangsir

    Riduwan menyebut kesulitan warga mendapatkan BBM bersubsidi disinyalir merupakan hasil permainan oknum dan pelangsir.

    Data yang mendukung tudingan itu berada di tangan DPRD Kotim. Ketua Komisi II Akhyannoor mengungkap adanya 20 hingga 30 laporan warga mengenai barcode subsidi yang dipakai orang lain.

    Dia memberi contoh kasus konkret. Pemilik barcode menetap di Samuda, tetapi riwayat transaksinya tercatat di Jalan Sudirman, Sampit.

    Penindakan di Kobar memperlihatkan bentuk konkret praktik tersebut. Aparat kepolisian di Kobar membongkar modus ini pada 30 April 2026 dengan mengamankan lima orang beserta barang bukti 33 barcode program Subsidi Tepat dalam tiga ponsel.

    Sementara di Kotim, razia 8 Mei 2026 terhadap delapan mobil yang dimodifikasi untuk mengangkut BBM hanya berujung pada sanksi tilang.

    Riduwan turut menyasar peluang ketersediaan banyak slot bagi warga mampu untuk berusaha di pedalaman melalui Pertashop, khusus menjual BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

    Gagasan ini menggemakan tawaran Pertamina dalam forum dewan, yang mencatat baru ada 13 Pertashop untuk melayani 17 kecamatan di Kotim, sekaligus membuka peluang investor baru.

    Penertiban Parkir Tak Berizin

    Satu kalimat pendek di pengujung pernyataan Riduwan mendesak Dinas Perhubungan Kotim menertibkan parkir tak berizin di sekitar SPBU yang mengganggu lalu lintas. Praktik itu disinyalir berbayar.

    ”Saya dari KPK Kotim mengharapkan agar Dishub menertibkan parkir di sekitar SPBU yang tidak berizin dan mengganggu arus lalu lintas masyarakat dan disinyalir berbayar dan diterima oknum tertentu,” katanya.

    Sentilan ini menyentuh titik yang belum tuntas dari seluruh persoalan BBM Kotim.

    Rody Kamislam menjelaskan dalam forum bahwa Dishub sebelumnya menetapkan sembilan titik zona parkir di Jalan Sudirman hingga arah Kalbar pada 2024.

    Namun, karena memicu kemacetan dan berada di jalan nasional, seluruh zona itu telah dicabut.

    Dishub tidak lagi melelang retribusi di jalur itu. Konsekuensinya tegas. Kendaraan yang parkir dan mengantre di titik-titik tersebut melakukan aktivitas ilegal.

    Pernyataan Rody memperlihatkan Dishub punya wewenang dan pernah memakainya untuk mencabut izin parkir di sekitar SPBU. Namun, ketegasan wewenang tersebut tidak berlaku konsisten di titik lain.

    Pada 16 Maret 2024, warga Baamang Hulu melapor ke kepolisian atas dugaan pungli parkir di SPBU Km 8 Jalan Tjilik Riwut, lokasi yang berbeda dari zona yang disebut Rody.

    Seorang sopir truk mengaku ditagih Rp70 ribu, padahal tarif resminya Rp10 ribu.

    Warga menuturkan, area itu awalnya hanya menerapkan urunan swadaya Rp10 ribu untuk kebutuhan RT, sebelum muncul pihak lain yang mengerahkan orang dan mengklaim memegang izin resmi dari Dishub Kotim.

    Pemerintah daerah telah membuktikan kewenangannya mencabut izin parkir SPBU demi kelancaran lalu lintas, tetapi pada lokasi berbeda, para pengelola parkir leluasa mengklaim kepemilikan izin dari dinas yang sama tanpa pernah dibantah secara terbuka. (ign)

  • Sisi Buta Pengawasan BBM di Kotim: Tiga Puluh Tiga Barcode dan Empat Instrumen yang Diabaikan

    Sisi Buta Pengawasan BBM di Kotim: Tiga Puluh Tiga Barcode dan Empat Instrumen yang Diabaikan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sebelum sejumlah poin kesimpulan rapat disepakati. Rapat yang semula dipimpin Rimbun, Ketua DPRD Kotim, dilanjutkan oleh Kurniawan Sekretaris Komisi II DPRD Kotim.

    Selama kurang lebih empat jam, rapat kerja berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kotim, Rabu, 26 Agustus 2026, pimpinan rapat akhirnya membacakan kesimpulan pertama, meminta Pertamina dan instansi migas menyerahkan data distribusi serta kuota BBM untuk Kotawaringin Timur kepada pemerintah daerah demi transparansi.

    Semua pihak yang hadir di ruangan itu menyatakan sepakat.

    Begitu forum bubar, rentetan pertanyaan diajukan Jurnalis kepada Sales Branch Manager Fuel Kalteng II Pertamina Patra Niaga, Lucky Haryanto.

    Saat ditanya angka kuota riil Kotim, jawabannya berlapis. Kuota disebut mencukupi, datanya sudah dipegang masing-masing pemerintah daerah, dan kewenangan penetapannya ada di BPH Migas.

    Ketika didesak, ia meminta permohonan resmi diajukan kepada Pertamina atau BPH Migas dengan alasan data tidak bisa diserahkan begitu saja. Padahal, jurnalis sudah lebih dulu mengonfirmasi hal ini kepada BPH Migas dan justru diarahkan kembali ke Pertamina.

    Dua kenyataan yang saling bertolak belakang mencuat dari situasi ini. Pertama, apabila data kuota memang sudah dipegang pemerintah daerah, kesimpulan rapat yang meminta Pertamina menyerahkan data tersebut menjadi kehilangan relevansi. Salah satu dari dua pernyataan itu tidak akurat.

    Kedua, angka yang diminta sejatinya bukan rahasia perusahaan. BPH Migas secara berkala mengumumkan SK Penetapan Kuota JBT per Kabupaten/Kota, SK Penetapan Kuota JBKP per Kabupaten/Kota, dan Daftar Sub Penyalur di situs resminya sebagai informasi publik. Dokumen itu bukan informasi yang harus dimohonkan secara khusus.

    Forum Keempat dalam Lima Bulan

    Pertemuan rapat kerja yang berakhir menjelang adzan magrib itu, bukanlah panggung perdana yang membahas persoalan ini.

    DPRD Kotim melalui Komisi II sudah memanggil Pertamina pada 20 April 2026 untuk mencari jalan agar petani tetap mendapat BBM bersubsidi di tengah masifnya pelangsiran.

    Kala itu, Pengawas Operasional Depot Pertamina Patra Niaga Sampit, Afif, menyebut antrean mengular karena konsumen industri ikut memburu BBM di SPBU akibat harga bensin industri yang mencapai Rp30 ribu hingga Rp34 ribu per liter.

    Rangkaian berlanjut pada 18 Mei saat DPRD melakukan inspeksi mendadak ke SPBU Samuda.

    Tiga hari berselang, pada 21 Mei, Komisi II kembali membahas skema khusus solar untuk petani.

    Forum itu mengungkap laporan pembelian biosolar oleh pelangsir sekitar Rp300 ribu per jeriken, yang kemudian dijual ke petani menembus angka di atas Rp1 juta.

    Bupati Kotim Halikinnor kemudian merespons pada 3 Agustus, menyatakan akan memanggil Pertamina dan mengajukan tambahan kuota bila pasokan memang berkurang.

    Lima bulan bergulir dengan empat forum resmi. Alasan pemicu antrean terus berganti: konsumen industri, disparitas harga, panic buying, hingga pelangsiran. Kesimpulannya nyaris monoton, bermuara pada pengawasan bersama.

    Kali ini, wujudnya berupa pembentukan satuan tugas, penyusunan surat edaran pemerintah daerah, serta permintaan perluasan pasokan Pertashop ke pedalaman.

    Satgas sendiri tidak tertuang sebagai instrumen dalam regulasi migas mana pun. Sebaliknya, instrumen sah yang sudah diatur negara justru luput dieksekusi.

    Alat Pertama: Batas 50 Liter yang Dipangkas Jadi 30

    Negara sebenarnya telah menerbitkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang berlaku sejak 1 April 2026 untuk mengendalikan penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite.

    Aturan ini sangat rinci. Pembelian Pertalite kendaraan roda empat, baik pribadi maupun angkutan umum, dipatok maksimal 50 liter per hari.

    Untuk biosolar, jatah roda empat pribadi 50 liter, angkutan umum roda empat 80 liter, dan angkutan roda enam atau lebih mencapai 200 liter per hari.

    Keputusan ini juga mempertegas mekanisme bahwa kelebihan pembelian dilayani dengan harga nonsubsidi dan dikategorikan sebagai jenis bahan bakar umum.

    Pertamina memegang kewajiban mencatat nomor polisi setiap transaksi dan menyetor laporan setiap tiga bulan.

    Kenyataannya, Lucky Haryanto menyodorkan angka berbeda. Ia menyebut kendaraan roda empat kini dibatasi maksimal 30 liter dan roda dua maksimal 5 liter demi mengurai antrean. Langkah ini diklaim sebagai hasil kesepakatan bersama pihak terkait.

    Angka 30 liter itu memangkas 20 liter dari plafon nasional.

    Sepanjang rapat, tidak ada yang mempertanyakan dasar hukum pemangkasan tersebut, siapa pihak yang menetapkan kesepakatan, batas waktu pemberlakuannya, hingga alasan mekanisme kelebihan pembelian dengan harga nonsubsidi tidak dijalankan sesuai instruksi BPH Migas.

    Dampaknya langsung terasa di jalanan. Pengendara yang terpaksa pulang dengan tangki separuh kosong akan kembali antre keesokan harinya atau berburu SPBU lain pada hari yang sama. Antrean tidak pernah hilang. Siklusnya sekadar berputar lebih cepat.

    Alat Kedua: Kunci Subpenyalur di Tangan Bupati

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotim, Rody Kamislam, mengambil porsi terpanjang untuk membeberkan rentetan hal yang tidak bisa dilakukan pemerintah daerah.

    Pemda, jelas Rody, tidak memiliki kewenangan memberi rekomendasi bagi pelangsir yang membawa BBM subsidi dari kota ke pedalaman. Penjualan BBM subsidi mutlak berada di lembaga penyalur resmi.

    Ia memperingatkan, bupati bisa terseret kasus hukum berdasarkan Undang-Undang Migas jika menerbitkan rekomendasi semacam itu, mengacu pada peristiwa yang menurutnya pernah terjadi di Lamandau.

    Sebagian besar penjelasan tersebut bersandar pada aturan yang benar. Namun, narasi itu mengabaikan keberadaan pintu legal yang kuncinya dipegang langsung oleh bupati.

    Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, atau Terpencil telah resmi mencabut aturan lama tahun 2015.

    Subpenyalur dalam regulasi ini bukanlah pengecer yang dilegalkan. Mereka adalah perwakilan kelompok konsumen di kecamatan yang belum tersentuh penyalur resmi.

    Mekanismenya bersifat tertutup, murni tanpa transaksi jual beli komersial, dan ongkos angkutnya ditetapkan langsung oleh bupati.

    BPH Migas bahkan memperpanjang masa transisi skema ini hingga 30 September 2025 melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 2025. Tenggat perpanjangan itu sudah berlalu hampir setahun.

    Perwakilan Pertamina Patra Niaga dalam rapat sempat menyinggung skema subpenyalur sebagai opsi yang bisa didalami bagi wilayah 3T.

    Ia menyebut skema penunjukan BPH Migas ini sudah berjalan di Sumatera, tetapi belum diterapkan di wilayah ini.

    Namun tanpa penetapan resmi dari bupati, termasuk rumusan ongkos angkutnya, skema tersebut dipastikan tidak akan berjalan di Kotim.

    Alat Ketiga: Surat Rekomendasi Tanpa Evaluasi

    Pemerintah daerah, menurut Rody, sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi bagi UMKM, transportasi sungai, dan petani agar mendapat BBM bersubsidi tanpa harus antre melalui instansi pembina masing-masing.

    Skema ini memiliki payung hukum berupa peraturan BPH Migas tentang penerbitan surat rekomendasi pembelian JBT dan JBKP, yang kini memfasilitasi proses penerbitan secara elektronik.

    Hal menarik muncul ketika Rody sendiri mengakui bahwa skema ini masih perlu dikonfirmasi ke Pertamina, apakah berjalan mulus di lapangan atau masih bermasalah. Artinya, instrumen ini sudah digunakan tanpa pernah ditakar keberhasilannya.

    Berapa banyak rekomendasi yang terbit tahun ini, total volume BBM yang menyertainya, hingga porsi yang benar-benar dilayani SPBU, tidak dibahas dalam forum yang menghabiskan waktu berjam-jam tersebut.

    Alat Keempat: Ancaman Pidana yang Terhenti pada Tilang

    Ancaman pidana dalam penyalahgunaan BBM tidak bisa lagi ditepis dengan dalih Pertalite bukan barang subsidi.

    Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menegaskan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

    Jerat ini berlaku bagi siapa pun yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM yang disubsidi dan/atau yang penyediaan serta pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah. Frasa terakhir ini secara hukum mencakup Pertalite.

    Polres Kotim sempat menggelar razia di sejumlah SPBU di Sampit pada 8 Mei 2026 dan mengamankan delapan mobil yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM dalam jumlah besar.

    Petugas juga menemukan modus pelat nomor palsu yang diduga digunakan untuk mengelabui sistem agar pelaku mendapatkan barcode berbeda.

    Kapolres saat itu menyatakan kendaraan diamankan ke Mapolres untuk penyelidikan lebih lanjut demi menelusuri potensi keterlibatan pihak lain. Sejumlah media belakangan memberitakan delapan kendaraan tersebut hanya dikenai sanksi tilang.

    Delapan hari sebelumnya, kabupaten tetangga mencatat hasil yang bertolak belakang.

    Polres Kotawaringin Barat mengamankan lima orang di sebuah SPBU di Kecamatan Arut Selatan pada 30 April 2026.

    Tiga orang merupakan pengetap, sementara dua lainnya berstatus operator SPBU. Mereka memodifikasi tangki kendaraan dan memakai lebih dari satu barcode.

    Bukti yang disita meliputi tiga ponsel yang masing-masing menyimpan empat, 20, dan sembilan barcode program Subsidi Tepat, serta satu unit mesin pompa.

    Tiga puluh tiga barcode bersarang dalam tiga ponsel

    Kasus di Pangkalan Bun ini menunjukkan celah pada tiga klaim yang disampaikan pihak-pihak terkait pada hari itu.

    Pertama, Pertamina mengklaim sistem tidak memungkinkan kendaraan mengisi berulang karena barcode yang sama akan berubah warna kuning lalu terblokir.

    Argumen ini mungkin benar untuk satu barcode, tetapi menemui jalan buntu saat berhadapan dengan 33 barcode.

    Kedua, pihak SPBU menyatakan tidak berwenang menolak pembeli selama barcode terbaca aktif dan sesuai kendaraan, serta tidak bisa mendeteksi barcode kloningan.

    Kenyataannya di Pangkalan Bun, praktik penyimpangan itu terbongkar berkat laporan warga, bukan temuan sistem.

    Ketiga, Hiswana Migas menyebut bahwa sepanjang pantauan mereka tidak ada permainan, serta menjanjikan sanksi tegas jika ada laporan. Berbanding terbalik dengan itu, dua dari lima orang yang diamankan di Kobar justru berstatus sebagai operator SPBU.

    Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor mengungkap bahwa sekitar 20 hingga 30 orang melaporkan barcode mereka dipakai orang lain.

    Ia memberi contoh kasus, seorang pemilik barcode menetap di Samuda, tetapi riwayat transaksinya tercatat di Jalan Sudirman, Sampit. Tidak satu pun dari puluhan laporan ini yang dikonfirmasi status penyelesaiannya di forum tersebut.

    Saling Lempar Wewenang

    Fakta yang paling gamblang dari rapat tersebut bukan menyoal siapa yang bersalah, melainkan mempertontonkan ketiadaan pihak yang merasa memiliki wewenang.

    Pertamina bersikukuh kewenangannya sebatas pengawasan di dalam area SPBU. Begitu kendaraan keluar, peruntukan BBM bukan lagi ranah mereka.

    Hiswana Migas menyuarakan hal senada, menyebut distribusi pasca-SPBU di luar kendali organisasi. Pihak SPBU pun beralasan mereka tidak punya hak menolak konsumen dengan barcode sah.

    Saat peserta forum menyinggung soal laporan pelangsir yang membawa senjata tajam di SPBU Pelantaran, Pertamina menjawab bahwa petugas SPBU hanya sebatas melarang dan mengimbau. Selebihnya, hal itu harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

    Pemerintah daerah pun menarik diri dari garis depan pengawasan. Rody menjelaskan fungsi pengawasan BBM telah beralih ke perangkat ESDM Provinsi Kalimantan Tengah semenjak kewenangan itu ditarik pada 2016.

    Sejak tahun itu pula, daerah tidak pernah lagi membentuk tim penertiban distribusi. Menariknya, perangkat provinsi yang disebut memegang kewenangan tersebut tidak terdengar menyampaikan penjelasan sepanjang forum.

    Satu-satunya pihak yang secara terbuka menyatakan kesiapan adalah perwakilan SPBU Mentaya, Nadiyansyah. Ia menyatakan dukungan dan berterima kasih apabila aparat bersedia kembali menggelar pengawasan bersama secara langsung di lokasi SPBU seperti pada masa lalu.

    Solusi Pertashop yang Menjauhi Akar Masalah

    Kesimpulan kedua rapat mendesak Pertamina mendistribusikan pasokan BBM ke Pertashop di wilayah pedalaman.

    Perwakilan Pertamina menyebut baru ada sekitar 13 Pertashop resmi yang melayani 17 kecamatan di Kotim. Ia mengakui jumlah kelembagaan penyalur ini masih kurang dan membuka peluang bagi investor baru.

    Akhyannoor berharap ekspansi ini dapat dimaksimalkan di wilayah selatan dan pedalaman untuk meredam harga eceran di daerah seperti Antang Kalang yang bisa menembus Rp25 ribu per liter.

    Namun, solusi ini membentur realitas: Pertashop tidak menjual produk yang memicu lonjakan harga di pedalaman.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, saat menjawab sorotan DPR pada November 2025, secara gamblang menjelaskan bahwa aturan yang berlaku membatasi Pertashop hanya untuk menjual BBM nonsubsidi.

    Sejak harga Pertamax naik pada 10 Juni 2026, model bisnis Pertashop sedang goyah. Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia merilis laporan bahwa penjualan Pertamax anjlok pada rentang 50 hingga 60 persen, memaksa ratusan gerai berhenti beroperasi.

    Dalam rapat, seorang peserta mengungkap adanya Pertashop di Kotim yang kini mangkrak ditumbuhi rumput liar, serta melempar dugaan tentang pasokan yang dialihkan di tengah jalan.

    Pertamina menjawab dugaan itu dengan riwayat kelangkaan stok Pertamax pada 2025 yang membuat sebagian pengelola kehilangan kepercayaan.

    Klaim kedua belah pihak bisa saja benar. Namun, perdebatan itu gagal menjawab satu substansi utama: bagaimana gerai yang dilarang keras menjual bensin subsidi diharapkan menolong warga pedalaman yang terbebani harga eceran Rp25 ribu per liter.

    Angka yang Tertahan di Ruang Rapat

    Klaim bahwa kuota telah mencukupi berulang kali digaungkan sepanjang rapat. Sayangnya, klaim itu tidak pernah dikawal oleh pemaparan angka yang bisa diuji langsung oleh publik.

    Rody sempat menyebut kuota Pertalite berada di kisaran 1.900-an dan diproyeksi mampu memasok hingga 38 SPBU, meski di lapangan hanya ada sekitar 31 SPBU yang beroperasi.

    Angka itu meluncur dengan nuansa keraguan, tanpa dipertegas apa satuan pengukurannya.

    Angka yang bisa dihitung secara matematis justru datang dari Pertamina. Stok Pertalite di Depot Sampit tercatat 3.165 kiloliter dengan asumsi ketahanan sekitar sembilan hari.

    Merujuk pada data itu, kebutuhan harian Pertalite untuk Kotim dan Katingan berada di kisaran 350 kiloliter. Angka ini sejalan dengan paparan Pertamina bahwa pasokan per SPBU berkisar antara 8 hingga 24 kiloliter.

    Data biosolar memperlihatkan selisih konsumsi yang lebih mencolok. Stok 3.637 kiloliter diproyeksi hanya bertahan lima hari. Artinya, serapan harian menyentuh angka 725 kiloliter, atau dua kali lipat lebih besar dari kebutuhan Pertalite.

    Angka ini memotret daerah yang denyut ekonominya digerakkan oleh mesin diesel, sekaligus menjelaskan sebagian alasan mengapa pusaran antrean solar tidak pernah surut.

    Konteks yang lebih luas di tingkat nasional sebenarnya tersedia, dan diungkap ke publik pada hari yang sama.

    Pertamina mengerek harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026 untuk Jakarta dan sekitarnya, sementara harga Pertalite dan biosolar ditahan di angka Rp10.000 dan Rp6.800.

    Selisih antara Pertalite dan Pertamax melebar dari sekitar Rp2.300 menjadi Rp6.250 hanya dalam semalam.

    Kepala BPH Migas Wahyudi Anas merinci dampaknya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu, 26 Agustus 2026.

    Penyaluran Pertalite naik 9,19 persen setelah 10 Juni, berlanjut naik 12,92 persen sepanjang Juli, dan bertahan di rata-rata 84.368 kiloliter per hari pada Agustus meskipun Pertamax telah turun ke Rp15.950.

    Fenomena ini diakuinya sebagai perpindahan konsumsi. Sementara itu, penyaluran solar subsidi merangkak naik 15,10 persen pada Agustus sejalan dengan eskalasi aktivitas logistik.

    Dua rapat yang digelar di Jakarta dan Sampit membahas persoalan yang identik di hari yang sama. Namun di Sampit, solusi angka yang ditawarkan sekadar penambahan kuota sebesar tiga persen untuk periode Oktober hingga Desember.

    Absennya Pejabat Kunci

    Menjelang forum berakhir, seorang peserta menyoroti persoalan di salah satu SPBU yang disebut warga memberlakukan sistem nomor antrean, di mana warga tanpa nomor dilaporkan ditolak petugas.

    Ia bermaksud mengonfirmasi masalah tersebut, mengklaim memiliki tiga orang saksi dan bukti foto, tetapi perwakilan SPBU yang bersangkutan tidak hadir.

    Akhyannoor turut menyoroti ketidakhadiran sejumlah pejabat dari instansi yang diundang secara resmi oleh Komisi II, mencakup kepolisian, kejaksaan, hingga kepala dinas terkait.

    Pimpinan rapat mencatat fakta lapangan bahwa dari sejumlah SPBU yang bersedia hadir, mereka hanya mengutus perwakilan bawahan, bukan level manajer pengambil keputusan.

    Mengawasi Antrean, Bukan Sasaran

    Sesaat sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat Kurniawan, melontarkan teguran keras. Ia mendesak semua pihak memosisikan diri sebagai warga yang harus ikut mengantre 15 hingga 20 menit, serta meminta Pertamina turun langsung merasakan antrean itu, bukan sebatas menanti laporan.

    Tiga poin kesimpulan dibacakan Kurniawan. Pertama, Pertamina dan instansi Migas diminta menyampaikan data distribusi serta kuota BBM kepada pemerintah daerah Kotim.

    Kedua, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah pedalaman, Pertamina diminta mendistribusikan BBM ke Pertashop yang berada di daerah pedalaman.

    Ketiga, Pemerintah daerah diminta menerbitkan surat edaran dan membentuk tim satuan tugas atau satgas penanganan BBM, khususnya untuk mengawasi distribusi BBM, mencegah pelangsiran, serta mengawasi petugas SPBU yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Setelah dibacakan, semua pihak menyatakan sepakat, dan rapat resmi ditutup. Satgas akan dibentuk. Surat edaran pemerintah daerah akan disusun.

    Namun ironisnya, data mengenai kuota riil Kotim, realisasi penyalurannya, dan sebaran alokasi per SPBU tetap terkunci di dalam ruangan itu, meskipun kesimpulan rapat memerintahkannya untuk diserahkan.

    Tanpa transparansi angka-angka tersebut, satuan tugas yang dibentuk kelak hanya bisa bekerja mengawasi panjangnya antrean. Bukan melacak ke mana sebenarnya lebih dari satu juta liter bahan bakar itu mengalir setiap harinya. (hgn/ign)

  • Karhutla Berulang, Sumber Air Sulit Didapat, DSDABMBKPRKP Kotim Lakukan Pengerukan untuk Embung Air dan Sekat Bakar

    Karhutla Berulang, Sumber Air Sulit Didapat, DSDABMBKPRKP Kotim Lakukan Pengerukan untuk Embung Air dan Sekat Bakar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menerapkan sejumlah strategi yang dinilai efektif untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di sejumlah titik lokasi kebakaran yang terus berulang, salah satunya dengan metode sekat bakar.

    Selain memblokade titik api agar tak meluas, masalah terbatasnya mencari sumber air untuk pemadaman juga dilakukan dengan pengerukan pada sejumlah titik parit atau drainase yang dijadikan embung air.

    Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) Kotim mengerahkan ekskavator untuk melakukan pengerukan di sejumlah lokasi, baik membuat sekat bakar pada lokasi lahan yang terbakar maupun memperdalam parit atau drainase yang dangkal sebagai sumber air untuk pemadaman.

    Salah satu pengerjaan dilakukan di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 8, Rabu (26/8/2026). Ekskavator dikerahkan untuk membuat sekat bakar pada lokasi lahan yang kembali terbakar.

    Kawasan Jalan Tjilik Riwut Kilometer 7 dan Kilometer 8 menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian karena kebakaran lahan di kawasan tersebut terus berulang dalam hampir satu bulan terakhir. Meskipun pemadaman telah beberapa kali dilakukan, titik kebakaran kembali muncul.

    Upaya penanganan kebakaran di lahan gambut tidak cukup hanya dilakukan dengan memadamkan api ketika kebakaran terjadi.

    Pembatasan terhadap pergerakan api dinilai efektif diperlukan agar kebakaran tidak semakin meluas.

    Melalui metode sekat bakar, ekskavator digunakan untuk membuat kerukan pada lahan yang terbakar.

    Kerukan tersebut berfungsi sebagai batas untuk menghambat pergerakan api dari area yang terbakar menuju bagian lahan lainnya.

    Kepala DSDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama mengatakan pihaknya siap mendukung penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengerahkan sarana dan alat berat yang dimiliki.

    ”Pada intinya kami siap mendukung pelaksanaan penanganan karhutla di Kotim,” kata Mentana saat memastikan alat berat beroperasi di lokasi kebakaran lahan Jalan Tjilik Riwut Kilometer 8, Rabu (26/8/2026).

    Ekskavator lengkap dengan operator dikerahkan untuk menangani pembuatan sekat bakar dengan panjang kurang lebih satu kilometer.

    Pengerjaan tersebut diarahkan untuk membantu membatasi area kebakaran sehingga api tidak semakin mudah menjalar ke bagian lahan lainnya.

    Langkah ini juga diharapkan memudahkan petugas dalam melakukan penanganan apabila api kembali muncul di sekitar lokasi.

    Selain pengerjaan sekat bakar, DSDABMBKPRKP Kotim juga mendapat tugas mendukung penyediaan sumber air untuk operasi pemadaman.

    Keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petugas di lapangan.

    Karena itu, pengerukan tidak hanya dilakukan pada lahan yang terbakar, tetapi juga diarahkan pada parit dan drainase yang berpotensi dijadikan sumber air.

    Pengerukan parit atau drainase dilakukan di 12 titik  yang tersebar di beberapa lokasi, yakni dua titik di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 9 dan Kilometer 10, dua titik di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, lima titik di Jalan Ir. Soekarno atau Lingkar Utara, dua titik di Jalan Moh. Hatta atau Lingkar Selatan, serta satu titik di Jalan Bawi Jahawen dekat Jalan Pelita Barat.

    Pengerukan tersebut bertujuan membuat embung air baru maupun memperdalam embung lama yang sudah mengering agar kembali dapat dimanfaatkan.

    ”Pengerukan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi di lapangan dan kesiapan alat berat,” katanya.

    Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan, Drainase dan Pertamanan DSDABMBKPRKP Kotim Suhardiyono menambahkan pengerukan untuk membuat embung air sebelumnya sudah dilakukan di Jalan Bawi Jahawen, tepatnya di simpang Jalan Pelita Barat.

    Di lokasi tersebut, pengerukan telah dilakukan sepanjang delapan meter. Namun, pekerjaan belum dapat dilanjutkan karena material lumpur kembali menutup saluran yang telah dikeruk.

    ”Pengerukan parit untuk embung di Jl Bawi Jawahen simpang Jalan Pelita Barat pagi tadi sudah dikerjakan sepanjang 8 meter. Namun, saluran airnya tidak bisa dilanjutkan karena lumpurnya balik lagi,” jelas Suhardiyono.

    Kemudian, pengerukan diarahkan di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 8 untuk membantu pembuatan sekat bakar di lokasi lahan yang terbakar.

    Dengan metode tersebut, pengerukan pada lahan memiliki fungsi berbeda dengan pengerukan parit.

    Pada lahan terbakar, kerukan dibuat sebagai sekat untuk membatasi pergerakan api. Sedangkan pengerukan parit atau drainase dilakukan untuk memperdalam saluran dan menciptakan tampungan air yang dapat digunakan saat proses pemadaman.

    Namun, pengerahan alat berat sempat menghadapi kendala teknis. Suhardiyono mengatakan alat berat yang digunakan saat ini harus menjalani perbaikan akibat adanya komponen yang mengalami kerusakan.

    ”Kemarin sore alat berat dalam perbaikan. Mulai pagi ini ekskavator kembali beroperasi untuk mengeruk parit di Jalur Lingkar Utara dekat persimpangan Jalan Bumi Raya,” pungkas Suhardiyono. (hgn/ign)

  • Setelah Mobil Lenyap dari Bukti, Kini Denda Rp1 Miliar Raib dari Vonis Intan

    Setelah Mobil Lenyap dari Bukti, Kini Denda Rp1 Miliar Raib dari Vonis Intan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Putusan Pengadilan Negeri Sampit mengunci nasib Intan Nuraini binti Usman pada hukuman 10 tahun penjara.

    Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Salim menjatuhkan kurungan badan yang sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perkara peredaran sabu seberat 49,27 gram.

    Namun, dokumen Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mengungkap fakta baru. Denda Rp1 miliar yang sebelumnya membayangi Intan tidak muncul dalam enam poin amar putusan.

    Vonis tanpa Denda

    Ketiadaan beban denda itu berbanding terbalik dengan tuntutan JPU Ikrima Asya Wirantami bersama Yuliati dan Dyah Ayu Purwati.

    Tim jaksa sebelumnya meminta majelis menghukum Intan dengan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.

    Pada amar putusan yang diberitahukan Selasa, 18 Agustus 2026, majelis hakim melompat dari penetapan status barang bukti menuju pembebanan biaya perkara.

    Majelis hanya mewajibkan Intan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Nominal ini lebih kecil dari Rp5.000 yang semula diajukan JPU dalam tuntutannya.

    ”Menyatakan Terdakwa Intan Nuraini binti Usman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu,” demikian bunyi amar putusan yang tercatat dalam SIPP PN Sampit.

    Selain menetapkan pidana badan, majelis memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Intan dikurangkan seluruhnya dari total pidana yang dijatuhkan. Majelis juga memerintahkan Intan tetap berada dalam tahanan.

    Status Barang Bukti

    Terkait penetapan barang bukti, putusan majelis sejalan dengan rincian yang diajukan JPU.

    Satu paket kristal sabu dengan berat bersih 49,27 gram, gumpalan tisu putih, dan bekas lilitan lakban cokelat diputuskan untuk dimusnahkan. Sementara itu, satu telepon genggam iPhone 12 Pro Max dirampas untuk negara.

    Mobil Daihatsu Sigra, iPad, serta rentetan perhiasan yang sempat digadaikan Intan sebagai jaminan transaksi tetap tidak tercantum dalam daftar tersebut, sama persis seperti ketiadaannya saat perkara ini masih berada di tahap tuntutan.

    Dua Aktor Utama Tak Tersentuh

    Perkara ini bermula pada 14 April 2026 ketika Dina mendatangi tempat kerja Intan dengan membawa pesanan sabu sekitar 20 gram.

    Permintaan itu berubah menjadi 50 gram seharga Rp120 juta saat keduanya bertemu calon pembeli, yang belakangan diketahui sebagai anggota kepolisian yang menyamar.

    Demi memenuhi pesanan tersebut, Intan mendatangi Sani dan menyerahkan seluruh aset berharganya sebagai jaminan untuk mendapatkan sabu.

    Sani menjanjikan komisi Rp7 juta hingga Rp10 juta apabila transaksi berjalan mulus.

    Begitu penyerahan barang terjadi di depan Alfamart Jalan Kembali, pembeli mengembalikan bungkusan tersebut dan meminta Intan membukanya sendiri.

    Setelah isinya terbukti kristal sabu, Intan langsung diringkus. Sani yang menunggu tidak jauh dari lokasi memacu sepeda motornya melarikan diri.

    Hingga vonis dijatuhkan, baik Sani maupun Dina sama sekali tidak disebutkan dalam amar putusan SIPP, melanjutkan status keduanya yang belum diketahui keberadaannya sejak rumusan dakwaan disusun. (ign)

  • Jejak Api PT NSP dan Siklus Kebal Sanksi: Saat Hukum Karhutla Tersendat di Gerbang Korporasi

    Jejak Api PT NSP dan Siklus Kebal Sanksi: Saat Hukum Karhutla Tersendat di Gerbang Korporasi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rekam jejak PT Nusantara Sawit Persada (NSP) dalam urusan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang bagai siklus.

    Perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ini pernah disegel pemerintah pada akhir Agustus 2015.

    Namanya kembali muncul dalam daftar segel Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) pada 2019.

    Kini, pada Agustus 2026, areal konsesi PT NSP kembali berstatus sebagai satu dari empat korporasi yang diselidiki Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng).

    Rentang waktu sebelas tahun mencatat tiga kali perusahaan ini masuk radar aparat. Namun, publik tidak pernah mendapat jawaban terang tentang bagaimana dua penyegelan pertama itu berakhir.

    Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mendukung penuh langkah kepolisian menindak perusahaan yang terbukti membiarkan atau membakar lahan.

    Penegakan hukum, menurutnya, tidak boleh tumpul ke atas. Korporasi harus tersentuh hukum apabila ditemukan unsur pidana atau kelalaian.

    ”Ya, kita minta penegak hukum serius untuk menangani itu dan juga ini nantinya jangan sampai tidak transparan,” kata Rimbun.

    Rimbun menyebut indikasi penyelidikan aparat penegak hukum saat ini telah mengarah ke sejumlah perusahaan perkebunan di Kotim.

    Salah satunya, sebagaimana diungkap Polda Kalteng, adalah PT NSP, entitas anak di bawah bendera NSS Group.

    DPRD Kotim mendesak proses hukum ini tidak berhenti pada tahap penyelidikan tanpa kejelasan.

    ”Kita tidak juga ingin memihak siapa pun. Kalau ada masyarakat yang sengaja menimbulkan api atau menimbulkan kebakaran, ya perlu ditindak,” tegasnya.

    Prinsip yang sama, kata Rimbun, wajib berlaku bagi entitas bisnis. Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, korporasi harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

    Rentetan Segel tanpa Ujung

    Penelusuran arsip pemberitaan mengonfirmasi rekam jejak penyegelan PT NSP. Tindakan hukum pertama terjadi pada akhir Agustus 2015.

    Saat itu, tim penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun ke lapangan bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalteng.

    Dari sepuluh target operasi, penyidik menyegel empat lokasi. Keempatnya meliputi PT CSS di Palangka Raya, PT Arjuna Utama Sawit di Katingan, serta PT Nusantara Sawit Persada dan PT Globalindo Alam Perkasa (GAP) di Kotawaringin Timur.

    Kepala Subbidang Pemulihan Kerusakan Hutan, Tanah, Air, dan Pesisir BLH Kalteng kala itu, Hendrie, menyatakan tindakan tersebut merupakan penyegelan perdana di Kalteng demi memberikan efek jera.

    Empat tahun berlalu, efek jera itu patut dipertanyakan. Pada pertengahan September 2019, nama PT NSP mencuat kembali. Gakkum KLHK bersama kepolisian menyegel delapan entitas di Kalimantan Tengah.

    Dalam daftar tersebut, PT NSP berdampingan dengan PT Borneo Sawit Perdana (BSP), sesama anak usaha NSS Group.

    Keduanya berstatus sebagai entitas anak dengan kepemilikan 99,99 persen di bawah PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk, induk usaha yang melantai di Bursa Efek Indonesia sejak Maret 2023.

    Sama seperti keresahan Rimbun, status akhir dari dua penyegelan tersebut menguap dari perhatian publik.

    Rimbun mengingat jelas pola penanganan kasus beberapa tahun lalu. Saat itu, sejumlah konsesi perusahaan disegel, tetapi masyarakat dibiarkan menebak-nebak akhir dari perkara tersebut.

    ”Karena kita punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, ada beberapa perusahaan, ada dua kalau saya tidak salah, itu kita tidak tahu apakah dieksekusi, diberikan hukuman, sanksi, atau apa. Nah, itu kita minta transparansinya,” ujarnya.

    Penyelidikan Baru Polda Kalteng

    Kekhawatiran soal transparansi itu menemukan momentumnya pekan ini. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan dalam konferensi pers penanganan karhutla, Senin (24/8/2026), mengonfirmasi empat perusahaan perkebunan sawit sedang diselidiki.

    Keempatnya adalah PT NSP di Kotawaringin Timur, PT SSS di Kotawaringin Barat, PT Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) di Sukamara, dan PT Heroes Green Energy (HGE) di Barito Timur.

    ”Penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran dan siapa pihak yang bertanggung jawab,” kata Iwan.

    Sehari sebelum pengumuman resmi itu, Kapolda sempat menyinggung proses ini meski belum membeberkan identitas perusahaan.

    ”Empat korporasi kita dalami keterlibatannya, apakah kelalaian maupun kesengajaan dalam kebakaran hutan ini. Belum bisa kita jelaskan mendalam karena masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya, Minggu (23/8/2026).

    Satu nama lain dalam daftar tersebut, PT Heroes Green Energy, juga bukan entitas yang benar-benar baru. Perusahaan dengan identitas dan singkatan serupa, PT Heroes Grand Energi (HGE), pernah masuk daftar tahap penyelidikan Polda Kalteng pada 2019.

    Perusahaan yang kini beroperasi di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Barito Timur ini berafiliasi dengan Ciliandry Anky Abadi (CAA) Group.

    Pada April 2024, perusahaan yang sama sempat menghadapi protes warga lewat rapat dengar pendapat umum di DPRD Barito Timur terkait dugaan pencemaran lingkungan dan kerusakan jalan.

    Secara kumulatif, Polda Kalteng sedang menangani 52 kasus karhutla. Delapan perkara naik ke tahap laporan polisi dan 13 orang ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh tersangka adalah individu perorangan. Satu perkara telah dihentikan lewat SP3.

    Data Satgas Karhutla melengkapi suramnya situasi ini. Terdapat 22.203 hotspot sejak Januari hingga 24 Agustus 2026.

    Sebanyak 1.739 titik terverifikasi menjadi kebakaran yang menghanguskan 4.920 hektare lahan.

    Akumulasi luasan terbakar sepanjang 2026 telah menembus 7.634 hektare, dengan Kotawaringin Timur mencatat angka tertinggi mencapai sekitar 1.686 hektare.

    Kapolda berjanji penindakan akan menyentuh aktor di atas lapangan.

    ”Penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku perorangan, tetapi juga korporasi apabila ditemukan unsur pidana maupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya karhutla,” tegasnya.

    Ketimpangan di Meja Hijau

    Bagi praktisi hukum Agung Adi Setiyono, janji penegakan hukum terhadap korporasi masih jauh dari realitas. Ia menilai proses hukum karhutla memotret ketimpangan yang nyata.

    Menurut Agung, kursi terdakwa di pengadilan lebih sering diisi oleh petani atau warga kecil. Perkara yang menyeret korporasi justru sangat jarang berujung pada vonis pidana.

    ”Kalau melihat fakta yang berkembang selama ini, penegakan hukum karhutla masih terkesan setengah hati. Yang banyak diproses justru masyarakat kecil atau petani, sedangkan terhadap korporasi belum terlihat hasil penegakan hukum yang setara,” katanya.

    Agung menyoroti kembali memori karhutla 2019. Saat itu aparat agresif menyegel konsesi dan menyatakan kasus telah naik ke tahap penyidikan, namun kelanjutannya lenyap.

    ”Waktu itu kita tahu ada beberapa konsesi yang disegel Gakkum KLHK. Bahkan sempat disampaikan kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Tapi sampai sekarang mana putusannya? Adakah proses sidangnya? Publik tidak pernah tahu ujungnya,” ujarnya.

    Vonis Inkrah Sekadar Kertas

    Bahkan, ketika negara berhasil menang telak di pengadilan, hukum belum tentu bisa dieksekusi.

    Tiga korporasi di Kalimantan Tengah telah melewati seluruh jenjang peradilan hingga mengantongi putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Namun, eksekusinya macet bertahun-tahun.

    PT Arjuna Utama Sawit (AUS) digugat KLHK atas kebakaran 970,44 hektare di Katingan pada 2015.

    Majelis hakim PN Palangka Raya menghukum perusahaan membayar Rp261 miliar pada Oktober 2019. Nilai ini membengkak menjadi Rp342,9 miliar di tingkat banding.

    Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) perusahaan pada 28 Juli 2022, membuat putusan ini inkracht.

    Direktur Jenderal Gakkum KLHK saat itu, Rasio Ridho Sani, menyebut pihaknya segera berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeksekusi putusan ini.

    Kasus kedua melibatkan PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM). Perusahaan ini digugat atas kebakaran lahan gambut Blok B18 di Kuala Kapuas pada 2018.

    Negara menang secara beruntun dari PN Kuala Kapuas, banding, kasasi 2021, hingga PK di Mahkamah Agung pada 2022.

    Total kewajiban perusahaan mencapai Rp89,34 miliar untuk ganti rugi materiil dan Rp210,5 miliar untuk biaya pemulihan.

    Alih-alih membayar, KLM justru menggugat balik dua ahli dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, yang memberikan keterangan di persidangan.

    KLHK merespons manuver ini melalui siaran pers pada Oktober 2025. Kementerian menyebut tindakan KLM sebagai “upaya untuk menghindari atau menunda pelaksanaan eksekusi putusan, yang secara hukum tidak dapat dibenarkan”.

    Kementerian juga menegaskan KLM belum menunjukkan iktikad baik. Pengadilan Negeri Cibinong menolak gugatan KLM pada Oktober 2025 lewat putusan sela anti-SLAPP pertama di Indonesia. Namun, eksekusi denda tetap tersendat.

    Sengketa paling berliku dialami PT Kumai Sentosa (KS), tergugat atas kebakaran sekitar 3.000 hektare di Kotawaringin Barat pada 2019.

    PN Pangkalan Bun awalnya memenangkan KLHK pada September 2021 dengan denda Rp175,18 miliar. Putusan ini dibatalkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

    Kondisi kembali berbalik ketika Mahkamah Agung mengabulkan PK dari KLHK pada 18 Juli 2023, memaksa KS menanggung bayaran Rp175,18 miliar beserta pemulihan lingkungan.

    Ironisnya, proses hukum pidana untuk kasus serupa berujung pada vonis bebas bagi perusahaan oleh PN Pangkalan Bun pada Februari 2021.

    Vonis bebas ini bertahan hingga kasasi, meskipun ketua majelis hakim memiliki pandangan berbeda (dissenting opinion).

    Tiga putusan ini memperlihatkan kebuntuan sistem. Meski putusan sudah final, dana pemulihan ratusan miliar rupiah tetap mengambang. Perusahaan memanfaatkan setiap celah untuk mengulur kewajiban.

    Teguran Presiden dan Angka Gelap Tersangka

    Mandeknya sanksi korporasi ini terjadi bertepatan dengan instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto. Saat memimpin rapat penanganan karhutla di Palangka Raya, Sabtu (22/8/2026), Presiden meminta aparat tidak ragu menindak korporasi.

    ”Iya, harus kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum,” katanya.

    Dua hari berselang di Pekanbaru, Riau, instruksi Prabowo menajam ke arah pencabutan izin. Namun, rapat itu justru mengungkap pola stagnasi yang identik dengan Kalteng.

    Kapolda Riau melaporkan lima perusahaan sawit yang dijatuhi sanksi KLHK pada 2025 masih memegang izinnya tanpa perubahan status. Presiden langsung mempertanyakan kelambanan tersebut kepada jajarannya.

    Organisasi lingkungan hidup pada tingkat nasional turut mencium angka gelap di balik statistik penegakan hukum.

    Hal ini diungkap Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Boy Jerry Even Sembiring pada 25 Agustus 2026.

    Bareskrim Polri mencatat 72 tersangka dari 89 laporan polisi di sembilan Polda. Namun, data tersebut menyembunyikan siapa sebenarnya subjek hukum yang dijerat.

    ”Statistik kriminal ini kan seolah-olah membuat mereka menyampaikan data ke publik tentang capaian-capaian penegakan hukum. Lalu ketika di-breakdown ke bawah, kita cek siapa subjek tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban, ternyata orang perorangan,” kata Boy.

    Pola ini tercermin mutlak di Kalteng. Sebanyak 13 tersangka karhutla seluruhnya adalah perorangan, sementara empat entitas korporasi masih berkutat di ranah penyelidikan tak mendetail.

    Asap Merambat Lintas Negara

    Rentetan karhutla 2026 menimbulkan dampak nyata yang terus membebani sistem pernapasan publik dan perekonomian negara. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari tiga juta warga di 37 kabupaten/kota terpapar asap.

    Jarak pandang di Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, anjlok hingga 400 meter dan menunda belasan penerbangan.

    Polusi ini telah melintasi perbatasan negara. Malaysia mengirimkan protes resmi ke Indonesia dan Sekretariat ASEAN pada 22 Agustus 2026, menyusul memburuknya udara di Serian, Sarawak, hingga menembus indeks 242.

    Secara ekonomi, kerugian akibat karhutla tidak pernah murah. Mengacu data Bank Dunia, karhutla 2015 menghanguskan 16,1 miliar dolar AS atau Rp284 triliun. Bencana serupa pada 2019 kembali menelan kerugian 5,2 miliar dolar AS.

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur instrumen tegas untuk menjerat korporasi tanpa harus berbelit membuktikan niat jahat.

    Pasal 88 memuat asas tanggung jawab mutlak (strict liability). Pemegang konsesi bisa dihukum hanya dengan bukti adanya kerugian dan hubungan sebab-akibat dengan area mereka.

    Pasal 116 hingga 120 memperluas tuntutan pidana kepada badan usaha beserta jajaran pengurusnya.

    Keberadaan instrumen hukum ini menjadi ujian nyata bagi aparat penegak hukum untuk memutus siklus karhutla secara tuntas, sekaligus pembuktian agar sejarah penyegelan tanpa ujung seperti yang menimpa PT NSP tidak terulang kembali. (ign)

  • Cegah Perluasan Karhutla, Pemkab Kotim Turunkan Alat Berat Lakukan Metode Sekat Bakar

    Cegah Perluasan Karhutla, Pemkab Kotim Turunkan Alat Berat Lakukan Metode Sekat Bakar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Keterbatasan armada dan sumber air membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membutuhkan strategi baru.

    Pemkab Kotim mulai mengerahkan alat berat untuk mencegah perluasan api di lahan gambut dengan teknik sekat bakar di kawasan dengan intensitas kebakaran tinggi sekaligus memanfaatkan lubang yang dibuat sebagai sumber air baru untuk mendukung pemadaman.

    Metode sekat bakar salah satunya dilakukan di Jalan Tjilik Riwut km 8. Titik lokasi kebakaran lahan ini menjadi perhatian, sebab sudah hampir sebulan Jalan Tjilik Riwut km 7 dan km 8 berkali-kali terbakar meski sudah berapa kali dipadamkan.

    Pemadaman yang terus menerus pada satu kawasan yang sama, cukup menguras air dan tenaga personel.

    Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya  lahan yang terbakar berlokasi di kawasan gambut, api yang terlihat padam di atas permukaan, belum bisa dipastikan padam sepenuhnya.

    Kedalaman gambut yang mencapai 2 meter dari dasar tanah, mengakibatkan api merembet dan berpotensi kembali menyala jika dipicu rumput atau ranting kering disertai hembusan angin.

    BPBD Mulai Gunakan Ekskavator Buka Sekat Bakar

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan upaya pengerukkan menggunakan bantuan ekskavator dengan membuat sekat bakar diharapkan dapat membatasi pergerakan api sekaligus membuka kemungkinan munculnya sumber air baru dari lubang yang dibuat alat berat.

    “Mulai hari ini kami mencoba membuat sekat bakar di daerah dengan intensitas dan durasi kebakaran lahan yang panjang. Mudah-mudahan, sekat bakar ini bukan hanya membatasi kebakaran, tetapi lubang yang dibuka juga bisa menjadi embung air baru yang dapat digunakan untuk pemadaman,” kata Multazam saat ditemui di lokasi kebakaran lahan Jalan Tjilik Riwut km 8, Rabu (26/8/2026).

    Multazam mengatakan ekskavator lengkap dengan operator yang dikerahkan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permjkiman (DSDABMBKPRKP) Kotim, mengerjakan pengerukkan untuk sekat bakar sepanjang satu kilometer.

    ”Kurang lebih sekitar satu kilometer yang kami coba kerjakan hari ini. Ada perintah dari para komandan agar alat berat terus digerakkan sesuai kebutuhan operasi. Pengerahan ekskavator  juga telah diawasi langsung oleh Pak Bupati, Wakil Bupati dan Dandim,” ujarnya.

    Hingga pukul 14.37 WIB, 26 Agustus 2026, BPBD Kotim mencatat sembilan titik kejadian yang masih ditangani petugas.

    Namun, pada saat bersamaan masih terdapat sejumlah titik baru yang belum sempat ditangani.

    Ia berharap pembuatan sekat bakar dapat membantu mempercepat penanganan sehingga pasukan darat dapat segera bergeser ke titik rawan lainnya.

    ”Memang ada beberapa titik baru yang belum sempat kami tangani,” katanya.

    Menurutnya, kecepatan pasukan darat dalam membuat sekat bakar dan memanfaatkan sumber air yang tersedia menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat penanganan.

    Pembuatan sekat bakar juga tidak hanya dilakukan di satu lokasi.

    Multazam mengatakan, langkah tersebut dimungkinkan diterapkan di wilayah lain dengan mempertimbangkan intensitas dan perkembangan kebakaran.

    ”Dimungkinkan dilakukan di lokasi lain. Namun, nanti kami melihat intensitas kebakarannya karena saat ini ada beberapa titik yang terus kami pantau. Sementara ini, personel tetap bergerak melakukan pemadaman,” jelasnya.

    Kawasan Dekat Bandara Butuh Penanganan Ekstra

    Dari sejumlah kejadian kebakaran yang terjadi, lokasi kebakaran di Jalan Jaksa Agung dan Jalan Tjilik Riwut menjadi perhatian yang paling diprioritaskan. Hal itu dikarenakan, titik lokasi kebakaran berada di kawasan Bandara Haji Asan Sampit.

    Jarak titik kebakaran dari pinggir jalan atau posisi unit petugas diperkirakan sekitar 500 hingga 550 meter.

    Penanganan di lokasi tersebut tidak mudah karena terdapat hutan sekunder atau vegetasi pionir yang menyulitkan pergerakan pasukan darat.

    Selain itu, kondisi gambut yang cukup tebal juga menjadi tantangan tersendiri.

    ”Jarak titik kebakaran dari pinggir jalan, dari unit kami, kurang lebih 500 hingga 550 meter. Penanganannya cukup panjang karena di dalamnya terdapat hutan sekunder atau vegetasi pionir, sehingga pergerakan pasukan darat mengalami kesulitan. Selain itu, gambut di daerah tersebut juga cukup tebal,” ungkapnya.

    Lokasi tersebut masuk kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP. Karena itu, penanganannya harus dilakukan ekstra agar asap maupun kebakaran tidak sampai mengganggu keselamatan penerbangan transportasi udara.

    ”Penanganannya perlu ekstra agar transportasi udara tetap bisa berjalan seperti biasa,” tegas Multazam.

    Lebih lanjut, Multazam memastikan metode pembuatan sekat bakar menggunakan alat berat diharapkam efektif menyekat perluasan api.

    ”Metode sekat bakar menggunakan bantuan alat berat ini merupakan upaya awal. Mudah-mudahan efektif menahan perluasan kebakaran,” katanya.

    Setelah pembuatan sekat bakar, BPBD juga berencana membuka embung baru atau memperdalam embung lama yang sudah mengering.

    Rencana pengerukkan parit atau drainase untuk embung air difokuskan pada 12 titik diantaranya di dua titik di Jalan Tjilik Riwut km 9 dan km 10, dua titik di Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, lima titik di Jalan Ir Soekarno (Lingkar Utara), dua titik di Jalan Moh Hattq (Lingkar Selatan) dan satu titik di Jalan Bawi Jahawen dekat Jalan Pelita Barat.

    Pengerukan menggunakan alat berat ini, menjadi langkah penting karena keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama dalam pemadaman.

    ”Informasinya, selain di Jalan Tjilik Riwut km 8, pengerukkan juga sudah dilakukan di Jalaj Bawi Jahawen tetapi pembuatan saluran airnya tidak bisa dilanjutkan karena terus keluar lumpur,” ujarnya.

    BPBD Punya Bahan Tambahan Pemadam, Tapi Hanya Dua Jeriken

    Di sisi lain, BPBD Kotim juga memiliki bahan tambahan untuk pemadaman yang dinilai dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran, khususnya di lahan gambut.

    Multazam menjelaskan, bahan serupa pernah digunakan pada 2023 melalui bantuan rekan-rekan balai melalui Manggala Agni.

    Untuk kebutuhan tahun ini, BPBD telah meminta bantuan secara lisan. Namun, hingga kini belum mendapat tambahan karena kemungkinan ketersediaan stok terbatas.

    Saat ini terdapat dua jeriken bahan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Universitas Palangka Raya. Namun, bahan tersebut belum digunakan karena jumlahnya sangat terbatas.

    ”Kalau ada zat tambahan untuk pemadaman, kami bisa menghemat sekitar 30 hingga 35 persen, baik dari sisi waktu, sumber daya, maupun bahan bakar,” jelasnya.

    Berdasarkan paparan teknis yang diterima BPBD, air yang dicampur dengan bahan tersebut dapat lebih cepat masuk ke dalam tanah dan pori-pori gambut sehingga membantu mempercepat pemadaman api di bagian bawah permukaan.

    Namun, dua jeriken yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk sekitar dua kali operasi atau kebutuhan empat unit tangki. Karena itu, BPBD belum berani menggunakannya secara luas.

    ”Kami hanya memiliki dua jeriken. Jumlah itu diperkirakan hanya cukup untuk sekitar dua kali operasi, atau kebutuhan empat unit tangki. Kami belum berani menggunakannya lebih luas karena persediaannya belum mencukupi,” kata Multazam.

    Akan Diuji pada Unit Tertentu

    BPBD berencana menempatkan bahan tersebut pada unit tertentu untuk digunakan apabila diperlukan.

    Penentuan unit dan lokasi penggunaannya masih menunggu perkembangan kondisi di lapangan.

    Multazam mengatakan bahan tersebut terutama akan dipertimbangkan untuk penanganan kebakaran yang membutuhkan pemadaman cepat dan tuntas, khususnya lokasi yang mendekati permukiman.

    ”Terutama dalam pemadaman di lokasi yang mendekati permukiman. Di lokasi seperti itu, kami membutuhkan penanganan cepat dan pemadaman secara tuntas,” ujarnya.

    Menurutnya, pemadaman yang tidak tuntas berpotensi membuat api kembali muncul dan menimbulkan kepanikan maupun kesulitan bagi masyarakat sekitar.

    Ia mengatakan pengalaman petugas dalam uji coba nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui efektivitas bahan tersebut dalam mempercepat pemadaman, terutama pada kebakaran lahan gambut.

    ”Pengalaman petugas di lapangan juga akan menjadi masukan untuk menilai apakah bahan tersebut dapat mempercepat penanganan, terutama pada kebakaran di lahan gambut,” katanya.

    Multazam memastikan dua jeriken yang tersedia bukan sisa stok dari 2023. Bahan tersebut diberikan secara cuma-cuma pada 2025 dan produknya berasal dari Jepang.

    BPBD juga belum menentukan secara pasti lokasi penggunaan bahan tersebut.

    Pihaknya akan melihat perkembangan situasi dan menyiapkan unit tertentu yang dilengkapi bahan tersebut sebelum dilakukan uji coba.

    Berharap Ada Tambahan dari Kementerian Kehutanan

    Untuk mendapatkan pasokan tambahan, BPBD Kotim masih berkomunikasi dengan Manggala Agni dan mengajukan permintaan kepada Kementerian Kehutanan.

    Multazam mengatakan, jika bahan tersebut tersedia dalam jumlah lebih banyak, penggunaannya dapat dimaksimalkan untuk membantu mempercepat penanganan karhutla.

    ”Kami masih melihat ketersediaannya. Kami juga terus berkomunikasi dengan rekan-rekan Manggala Agni. Mudah-mudahan ada bantuan lagi dari Kementerian Kehutanan,” katanya.

    Ia menyebut bahan tersebut berdasarkan penelitian dinilai efektif, tetapi BPBD tetap akan melihat hasil penggunaannya secara langsung di lapangan.

    ”Berdasarkan hasil penelitian, bahan itu dinilai efektif. Namun, tentu kami akan melakukan uji coba di lapangan,” ujarnya.

    Multazam menjelaskan, bahan tersebut disebut dapat menutup pori-pori oksigen sehingga kebakaran di bawah permukaan lebih cepat padam.

    Namun, karena nama bahan tersebut tidak diingatnya secara pasti, BPBD masih menjadikan uji coba lapangan dan pengalaman petugas sebagai dasar untuk menilai efektivitasnya.

    ”Untuk saat ini, dua jeriken bahan kimia yang tersedia belum kami gunakan. Nanti akan kami uji coba di lapangan pada lokasi tertentu yang terjadi kebakaran lahan,” tandasnya. (hgn/ign)