cms.kanalindependen.id

Penulis: Gunawan

  • Peran SKI dalam Membentuk Sikap Saling Menghargai pada Siswa MI

    Peran SKI dalam Membentuk Sikap Saling Menghargai pada Siswa MI

    Oleh: Fath Ahmad Arrosyid (Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

    Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mengembangkan kecerdasan intelektual peserta didik, tetapi juga membentuk kepribadian, akhlak, dan kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan bersama orang lain.

    Di lingkungan sekolah maupun madrasah, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari nilai rapor dan kemampuan menjawab soal. Pendidikan juga perlu dilihat dari bagaimana peserta didik bersikap terhadap teman, menghormati guru, menyikapi perbedaan pendapat, serta menyelesaikan persoalan tanpa menyakiti orang lain.

    Salah satu karakter yang perlu ditanamkan sejak pendidikan dasar adalah sikap saling menghargai. Sikap ini menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan setiap anak.

    Siswa yang mampu menghargai orang lain akan lebih mudah bekerja sama, menerima perbedaan, mengendalikan diri, dan membangun hubungan sosial yang sehat.

    Penanaman karakter tersebut menjadi semakin penting di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, tradisi, dan latar belakang sosial.

    Keragaman merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, anak perlu dibiasakan untuk memahami bahwa perbedaan bukan alasan untuk merendahkan orang lain, melainkan bagian dari kehidupan yang harus disikapi dengan bijaksana.

    Dalam konteks pendidikan Islam, pembentukan karakter tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dan sejarah peradabannya. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peluang besar untuk mendukung tujuan tersebut adalah Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

    Selama ini, SKI terkadang dipahami sebatas mata pelajaran yang memuat kisah masa lalu, nama tokoh, urutan peristiwa, tempat, dan tahun kejadian. Padahal, apabila dipelajari secara bermakna, SKI dapat menjadi sumber pembelajaran karakter yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

    Kisah perjuangan Rasulullah saw., kehidupan masyarakat Madinah, peristiwa pembebasan Makkah, dan perkembangan peradaban Islam menyimpan berbagai pelajaran mengenai keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama.

    Dengan demikian, pembelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah (MI) seharusnya tidak berhenti pada kemampuan mengingat peristiwa sejarah. Lebih jauh, pembelajaran tersebut perlu membantu siswa memahami nilai di balik peristiwa, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

    SKI sebagai Sarana Pendidikan Karakter

    Sejarah merupakan rekaman pengalaman manusia pada masa lalu yang dapat menjadi bahan refleksi untuk menghadapi kehidupan masa kini. Melalui sejarah, seseorang dapat mempelajari keberhasilan, kesalahan, perjuangan, dan keputusan yang pernah diambil oleh manusia dalam berbagai situasi.

    Dalam pendidikan Islam, sejarah memiliki kedudukan penting karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana nilai-nilai agama dijalankan dalam kehidupan. SKI tidak hanya memperkenalkan perkembangan Islam, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa untuk mengenal keteladanan para tokoh dan memahami konsekuensi dari tindakan manusia.

    Pada jenjang MI, pembelajaran semacam ini perlu disesuaikan dengan perkembangan usia anak. Materi sejarah sebaiknya disampaikan melalui cerita yang menarik, bahasa sederhana, ilustrasi yang sesuai, serta pertanyaan yang mendorong siswa berpikir dan merasakan pengalaman tokoh yang dipelajari.

    Misalnya, ketika guru menceritakan perjuangan Rasulullah saw. dalam membangun masyarakat Islam, siswa tidak hanya diminta mengingat tempat dan urutan peristiwa. Mereka juga dapat diajak memahami bagaimana sikap sabar, jujur, adil, dan menghormati orang lain membantu membangun kehidupan bersama.

    Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan harus mengembangkan pengetahuan sekaligus nilai dan keterampilan sosial. UNESCO dalam Guidelines on Intercultural Education menekankan pentingnya pendidikan yang mendorong pemahaman antarmanusia, penghargaan terhadap keberagaman, kerja sama, dan kemampuan mengelola konflik secara damai.

    Prinsip ini menunjukkan bahwa proses belajar perlu memberi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan hidup bersama, bukan hanya menguasai materi pelajaran.

    Bagi siswa MI, nilai-nilai tersebut dapat diperkenalkan melalui kisah sejarah yang dekat dengan dunia anak. Ketika memahami bahwa tokoh-tokoh dalam sejarah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun hubungan dengan orang lain, siswa dapat diajak menyadari bahwa sikap menghargai merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat.

    Keteladanan Rasulullah dalam Menghargai Sesama

    Rasulullah merupakan teladan utama dalam pembentukan akhlak bagi umat Islam. Kehidupan beliau memberikan banyak pelajaran mengenai kesantunan, keadilan, kesabaran, kepedulian, dan cara memperlakukan orang lain secara bermartabat.

    Salah satu peristiwa yang relevan untuk dijadikan bahan pembelajaran adalah pembangunan kehidupan masyarakat Madinah setelah hijrah. Masyarakat Madinah terdiri atas berbagai kelompok dengan latar belakang dan kepentingan yang tidak selalu sama. Dalam situasi tersebut, kehidupan bersama memerlukan kesepakatan, tanggung jawab, serta pengaturan hubungan antarkelompok.

    Peristiwa tersebut dapat digunakan guru untuk menjelaskan bahwa kehidupan bermasyarakat membutuhkan sikap saling menghormati dan kesediaan menjalankan tanggung jawab bersama.

    Perbedaan tidak selalu harus berakhir dengan pertentangan. Dengan komunikasi, aturan yang disepakati, dan sikap adil, manusia dapat membangun kehidupan yang lebih tertib.

    Pelajaran serupa dapat diambil dari peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan Makkah. Peristiwa ini dapat menjadi bahan refleksi tentang pentingnya pengendalian diri ketika seseorang berada dalam posisi yang kuat. Kemenangan tidak semestinya menjadi alasan untuk menyombongkan diri atau merendahkan orang lain.

    Guru dapat menghubungkan nilai tersebut dengan kehidupan siswa. Anak yang memperoleh nilai tertinggi, misalnya, tidak seharusnya mengejek teman yang nilainya lebih rendah.

    Siswa yang menang dalam perlombaan perlu belajar menerima kemenangan dengan rendah hati, sedangkan siswa yang belum berhasil perlu diberi dukungan untuk mencoba kembali.

    Demikian pula, ketika terjadi perselisihan antarteman, siswa dapat dibimbing untuk tidak membalas kesalahan dengan penghinaan. Mereka perlu belajar menyampaikan keberatan secara santun, mendengarkan penjelasan, meminta maaf apabila bersalah, dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri.

    Keteladanan Rasulullah saw. dalam pembelajaran SKI dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan keagamaan. Kisah-kisah tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi siswa untuk membangun perilaku yang lebih baik dalam lingkungan madrasah, keluarga, dan masyarakat.

    Menghargai Perbedaan sebagai Nilai Ajaran Islam

    Islam memberikan landasan yang kuat bagi sikap saling menghargai. Salah satu landasan tersebut terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 13, yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Kemuliaan manusia di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaannya.

    Pesan ayat tersebut mengandung pelajaran penting bahwa perbedaan identitas bukanlah dasar untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sebaliknya, manusia perlu membangun hubungan yang baik dan saling mengenal di tengah keragaman.

    Nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam kehidupan siswa MI. Di dalam satu kelas, setiap anak memiliki karakter, kemampuan akademik, kondisi keluarga, minat, dan kebiasaan yang berbeda. Ada siswa yang cepat memahami materi, ada yang membutuhkan penjelasan berulang. Ada yang percaya diri berbicara di depan kelas, ada pula yang masih memerlukan dorongan.

    Perbedaan kemampuan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan julukan yang merendahkan atau mengucilkan teman. Setiap siswa berhak memperoleh kesempatan belajar dan diperlakukan dengan hormat.

    Guru SKI dapat menjadikan prinsip saling mengenal dan menghargai sebagai dasar diskusi setelah menyampaikan kisah sejarah. Siswa dapat diminta menyebutkan contoh perbedaan yang mereka temui di kelas, kemudian mendiskusikan cara menyikapinya secara baik.

    Penting pula dipahami bahwa menghargai tidak berarti harus menyetujui seluruh pendapat orang lain. Siswa tetap boleh memiliki pendapat yang berbeda, tetapi perlu menyampaikannya tanpa menghina, mengancam, atau mempermalukan orang lain. Dengan cara ini, siswa belajar membedakan antara keteguhan dalam memegang prinsip dan perilaku merendahkan sesama.

    Kementerian Agama melalui buku Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam menyediakan rujukan bagi guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran. Sumber ini dapat menjadi pengayaan dalam merancang kegiatan pendidikan yang mendorong sikap adil, terbuka, dan menghormati perbedaan.

    Dengan demikian, pembelajaran SKI memiliki peluang untuk memperkuat pemahaman siswa bahwa penghormatan terhadap sesama bukan sekadar aturan sopan santun, melainkan bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam.

    Peran Guru dalam Menghubungkan Sejarah dengan Kehidupan Siswa

    Keberhasilan pembelajaran SKI dalam membentuk karakter sangat dipengaruhi oleh cara guru mengelola proses belajar. Materi sejarah yang kaya akan nilai belum tentu menghasilkan perubahan perilaku apabila disampaikan hanya melalui ceramah dan hafalan.

    Guru perlu berperan sebagai penghubung antara peristiwa masa lalu dan pengalaman nyata siswa. Artinya, setelah menjelaskan sebuah kisah, guru perlu mengajak siswa memikirkan makna peristiwa tersebut dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilainya dapat diterapkan dalam kehidupan mereka.

    Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah diskusi berbasis cerita. Setelah menjelaskan suatu peristiwa sejarah, guru dapat mengajukan pertanyaan seperti, “Apa yang dapat kita pelajari dari sikap tokoh tersebut?” atau “Bagaimana jika kita menghadapi keadaan serupa di kelas?”

    Pertanyaan tersebut membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir sekaligus mempertimbangkan perasaan dan kepentingan orang lain. Guru juga dapat menyajikan contoh persoalan sederhana, seperti seorang siswa yang pendapatnya tidak didengarkan saat diskusi kelompok atau seorang anak yang diejek karena belum mampu menyelesaikan tugas.

    Siswa kemudian diminta memberikan tanggapan dan menawarkan cara penyelesaian yang adil. Melalui kegiatan tersebut, mereka belajar bahwa sikap saling menghargai harus diwujudkan melalui tindakan, bukan hanya diucapkan.

    Metode bermain peran juga dapat diterapkan. Siswa diberi kesempatan memerankan situasi ketika dua teman memiliki pendapat berbeda, ketika seseorang melakukan kesalahan, atau ketika anggota kelompok tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk berbicara. Setelah kegiatan, guru mengajak siswa mengevaluasi perilaku yang ditampilkan dan mendiskusikan pilihan tindakan yang lebih tepat.

    Pendekatan ini perlu disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kondisi kelas. Tujuannya bukan membuat siswa menghafal jawaban moral tertentu, melainkan membantu mereka memahami alasan suatu tindakan dianggap baik serta melatih kemampuan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

    Kebijakan kurikulum madrasah juga memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kementerian Agama menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 menjadi pedoman implementasi kurikulum madrasah dan mendorong guru untuk berinovasi serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.

    Pedoman ini kemudian mengalami perubahan melalui KMA Nomor 1503 Tahun 2025. Karena itu, pengembangan pembelajaran SKI perlu diselaraskan dengan ketentuan kurikulum yang berlaku di madrasah masing-masing.

    Dengan kreativitas dan perencanaan yang baik, guru dapat menjadikan pembelajaran sejarah lebih bermakna sekaligus mendukung pembentukan karakter siswa.

    Pembiasaan Sikap Saling Menghargai di Lingkungan Madrasah

    Pendidikan karakter tidak cukup dilakukan melalui penjelasan materi. Nilai-nilai yang dipelajari perlu diperkuat melalui pembiasaan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

    Di lingkungan madrasah, sikap saling menghargai dapat dilatih melalui kebiasaan mendengarkan ketika orang lain berbicara, meminta izin sebelum menggunakan barang milik teman, tidak memotong pembicaraan, menerima pembagian tugas kelompok, serta menyampaikan kritik dengan bahasa yang santun.

    Guru juga perlu memperhatikan perilaku yang tampak sederhana tetapi dapat memengaruhi hubungan sosial siswa, seperti kebiasaan mengejek nama orang tua, menertawakan kesalahan teman, memberikan julukan yang menyakitkan, atau mengucilkan siswa yang dianggap berbeda.

    Apabila perilaku tersebut muncul, guru sebaiknya tidak hanya memberikan teguran. Siswa perlu dibimbing untuk memahami dampak tindakannya, menyadari perasaan orang yang dirugikan, dan melakukan perbaikan. Dengan demikian, penyelesaian masalah menjadi kesempatan belajar untuk mengembangkan empati dan tanggung jawab.

    Keteladanan guru memiliki peran yang sangat penting. Guru yang meminta siswa menghormati pendapat orang lain harus bersedia mendengarkan pendapat siswa. Guru yang melarang penghinaan juga harus menghindari kata-kata yang mempermalukan anak di depan teman-temannya.

    Konsistensi antara ucapan dan tindakan akan membuat pesan pembelajaran lebih mudah dipahami. Sebaliknya, apabila siswa menyaksikan perilaku yang bertentangan dengan nilai yang diajarkan, mereka dapat mengalami kesulitan memahami pentingnya nilai tersebut.

    Budaya saling menghargai juga perlu didukung oleh aturan kelas yang disusun dan dijalankan secara adil. Siswa dapat dilibatkan dalam menyepakati aturan sederhana, seperti tidak mengejek, memberikan kesempatan berbicara, membantu teman yang kesulitan, dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog.

    Kegiatan pembiasaan ini tidak harus selalu berupa program besar. Hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa tentang bagaimana nilai-nilai moral diterapkan.

    Sinergi Madrasah dan Keluarga dalam Pembentukan Karakter

    Pembentukan sikap saling menghargai tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada guru SKI. Karakter anak berkembang melalui interaksi di berbagai lingkungan, terutama keluarga, madrasah, dan masyarakat.

    Oleh karena itu, orang tua perlu dilibatkan dalam upaya memperkuat nilai-nilai yang dipelajari anak di madrasah. Orang tua dapat membiasakan komunikasi yang santun di rumah, mengajarkan anak mendengarkan ketika anggota keluarga berbicara, serta memberikan contoh dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa pertengkaran yang merendahkan.

    Ketika anak mengalami konflik dengan teman, orang tua dapat membantu mereka memahami persoalan dari berbagai sudut pandang. Anak perlu didorong untuk menceritakan kejadian secara jujur, mempertimbangkan perasaan pihak lain, dan mencari penyelesaian yang tidak merugikan orang lain.

    Madrasah juga dapat membangun komunikasi dengan keluarga mengenai pembiasaan karakter yang sedang dikembangkan. Dengan komunikasi yang baik, orang tua memahami nilai-nilai yang ingin ditanamkan guru dan dapat memperkuatnya dalam kehidupan sehari-hari.

    Kerja sama tersebut bukan berarti seluruh tanggung jawab pendidikan harus diserahkan kepada keluarga. Sebaliknya, madrasah dan orang tua perlu saling mendukung sesuai peran masing-masing. Lingkungan yang konsisten akan membantu anak memahami bahwa menghormati sesama merupakan perilaku yang perlu diterapkan di mana pun mereka berada.

    Dalam jangka panjang, sinergi tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan sosial dan moral peserta didik.

    Mengukur Keberhasilan Pembelajaran SKI

    Jika pembelajaran SKI diarahkan untuk membentuk sikap saling menghargai, keberhasilannya perlu dilihat melalui lebih dari sekadar hasil tes tertulis. Kemampuan siswa mengingat materi sejarah tetap penting, tetapi guru juga perlu memperhatikan bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai yang dipelajari.

    Guru dapat melakukan pengamatan sederhana terhadap perilaku siswa selama kegiatan pembelajaran. Misalnya, apakah siswa bersedia mendengarkan pendapat teman, mampu bekerja sama dalam kelompok, menggunakan bahasa yang santun, atau menunjukkan kesediaan meminta maaf ketika melakukan kesalahan.

    Refleksi singkat setelah pembelajaran juga dapat membantu. Siswa dapat diminta menjelaskan satu nilai yang mereka pelajari dan satu tindakan nyata yang akan mereka lakukan. Pada pertemuan berikutnya, guru dapat mengajak siswa menceritakan pengalaman ketika mencoba menerapkan nilai tersebut.

    Penilaian semacam ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan, bukan untuk memberikan cap bahwa seorang anak baik atau buruk. Perkembangan karakter memerlukan waktu dan setiap siswa memiliki kebutuhan pendampingan yang berbeda.

    Guru juga perlu menghindari penilaian berdasarkan satu kejadian saja. Seorang siswa yang sesekali berselisih dengan temannya belum tentu tidak memahami nilai menghargai. Yang lebih penting adalah bagaimana siswa dibimbing untuk mengenali kesalahan, memperbaiki perilaku, dan menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

    Dengan pendekatan tersebut, penilaian pembelajaran SKI dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial siswa.

    Penutup

    Sejarah Kebudayaan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi sarana pembentukan sikap saling menghargai pada siswa Madrasah Ibtidaiyah. Melalui kisah perjuangan Rasulullah saw. dan perkembangan peradaban Islam, siswa dapat belajar mengenai keadilan, kasih sayang, persaudaraan, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap sesama.

    Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal apabila pembelajaran hanya berorientasi pada hafalan. Guru perlu menghubungkan peristiwa sejarah dengan pengalaman nyata siswa, menggunakan metode yang melibatkan mereka secara aktif, serta membangun pembiasaan yang konsisten di lingkungan madrasah.

    Sikap saling menghargai juga perlu diperkuat melalui keteladanan guru dan dukungan keluarga. Ketika anak memperoleh contoh yang baik, kesempatan untuk mempraktikkan nilai, dan pendampingan saat menghadapi konflik, mereka memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan perilaku positif.

    Pada akhirnya, keberhasilan pembelajaran SKI bukan hanya terletak pada seberapa banyak peristiwa sejarah yang mampu diingat siswa, melainkan juga pada sejauh mana nilai-nilai sejarah tersebut tercermin dalam perilaku mereka. Sejarah akan menjadi lebih bermakna ketika pelajarannya hadir dalam kehidupan sehari-hari.

    Madrasah perlu terus menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menumbuhkan akhlak dan kepedulian sosial. Sebab, generasi yang memahami sejarah sekaligus mampu menghargai sesama merupakan bagian penting dari harapan untuk membangun kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan beradab.

    Referensi

    • Al-Qur’an. Surah Al-Hujurat ayat 13. Rujukan mengenai keberagaman manusia dan prinsip saling mengenal.
    • Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
    • Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Buku digital resmi Kementerian Agama.
    • Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Perlu dibaca bersama perubahan yang berlaku, termasuk KMA Nomor 1503 Tahun 2025.
    • UNESCO. (2006). UNESCO Guidelines on Intercultural Education. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
  • Digugat Warga Penyahuan Rp5 Triliun: Kursi Kosong PT KMS di Balik Kabut Asap Sampit

    Digugat Warga Penyahuan Rp5 Triliun: Kursi Kosong PT KMS di Balik Kabut Asap Sampit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap pekat masih mengepung Kabupaten Kotawaringin Timur ketika Kepala Desa Tumbang Penyahuan Sempung bersama warga lainnya meninggalkan desa.

    Mereka menempuh sekitar lima jam perjalanan darat, membelah pekatnya udara menuju Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (14/10/2026).

    Kabut yang sama telah lebih dulu ”menyiksa” warga kota. Ruang sidang Chandra yang berpendingin udara tak luput dari asap tipis sisa kebakaran hutan dan lahan yang menyusup masuk.

    Asap ini ikut menyelinap ke ruangan, menyudutkan warga yang tengah mencari keadilan di tengah kepungan udara yang tak menyisakan tempat untuk bernapas dengan nyaman.

    Di seberang kursi warga sebagai penggugat, kursi para tergugat melompong sampai palu sidang diketuk tanda bubar.

    Sempung, Setia Wendy, Bahrun, dan Suling hadir didampingi dua kuasa hukumnya, Sapriyadi dan Ardon.

    Empat warga ini menantang kekuatan raksasa. Mereka menggugat satu perusahaan sawit, dua kementerian, satu kantor pertanahan, satu satuan tugas bentukan presiden, dan satu badan usaha milik negara sekaligus.

    Perkara bernomor 82/Pdt.G/2026/PN Spt itu memikul tuntutan ganti rugi Rp5,005 triliun kepada PT Karya Makmur Sejahtera (KMS).

    Sebelum menyentuh deretan angka, gugatan bertanggal 25 September 2026 yang salinannya diperoleh Kanal Independen ini meletakkan fondasi utama, yakni meminta pengadilan menyatakan keempat penggugat sebagai pemilik sah tanah adat seluas sekitar 516,09 hektare, lalu memerintahkan PT KMS mengeluarkan tanah itu dari areal perizinannya.

    Warga menilai kenyataan ruang sidang hari itu berseberangan dengan janji di atas kertas. Delapan hari sebelum sidang, PT KMS lewat siaran pers 6 Oktober 2026 menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dan mempertahankan hak serta kepentingan hukumnya melalui pembuktian.

    Kursi Tergugat yang Kosong

    Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan kehadiran para pihak itu berlalu kurang dari setengah jam. Majelis hakim menyebut seluruh tergugat telah menerima panggilan yang dikirim ke alamat masing-masing.

    Catatan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit menunjukkan biaya panggilan pertama untuk keenam tergugat sudah dibebankan pada 29 September 2026, berselang sehari setelah perkara terdaftar dan 15 hari sebelum sidang bergulir.

    Kantor Pertanahan Kotim, satu-satunya tergugat yang berumah di Sampit, juga absen. Ketidakhadiran serupa ditunjukkan dua kementerian dan satuan tugas yang berkedudukan di Jakarta, serta PT KMS dan PT Agrinas Palma Nusantara.

    ”Hari ini kami sudah menghadiri persidangan berdasarkan relaas panggilan. Hari ini merupakan sidang pertama. Namun, lagi-lagi kami sangat kecewa terhadap pihak tergugat karena tidak hadir,” kata Sapriyadi usai sidang.

    Menurut dia, keterangan majelis hakim dan pemeriksaan relaas di ruang sidang menunjukkan tidak ada tergugat yang terlewat. ”Sudah sampai semua. Artinya, tidak ada yang terlewati. Semuanya menerima undangan tersebut,” ujarnya.

    Sang pengacara lantas menyinggung klarifikasi perusahaan yang meramaikan ranah media. ”Kita berharap mereka hadir dan tidak hanya mengklarifikasi melalui media saja, tetapi hadir langsung di persidangan agar bisa dibuktikan apa saja yang memang harus mereka buktikan berdasarkan keterangan mereka melalui media. Jangan hanya berani di media saja,” tegasnya.

    ”Ayo, ini gugatan resmi. Melalui persidangan ini, kita buktikan secara bersama-sama,” lanjutnya.

    Melalui bagian humasnya, PT KMS menyodorkan pembelaan berbeda soal panggilan. Susi Darkoni HS Uga menyatakan unit operasional belum menerima lembar panggilan tersebut.

    ”Kami belum terima panggilan. Padahal harusnya tiga hari sebelum sidang sudah terima,” katanya.

    Meski demikian, dia tak bisa memastikan belum benar-benar menerima. ”Biasanya kalau diterima di kantor perwakilan, disampaikan ke kami,” katanya saat dikonfirmasi.

    Susi menegaskan, perusahaan tidak bermaksud tak hadir dan tetap menghormati proses yang berjalan di PN Sampit.

    ”Pada intinya kami siap menghadapi gugatan, suka tidak suka. Bukan kali ini saja kami menghadapi proses hukum seperti ini,” ujarnya.

    Tanah yang Dulu Disebut HCV

    Akar sengketa tersebut merentang jauh menembus lapisan waktu. Menurut Sapriyadi, jantung gugatan ini adalah tanah adat yang digenggam keempat kliennya secara turun-temurun.

    Tanah itu, kata dia, lebih dulu dilabeli perusahaan sebagai kawasan konservasi sebelum akhirnya tersapu menjadi hamparan sawit.

    ”Ada empat masyarakat adat yang tanahnya merupakan hak milik mereka secara turun-temurun, yang memang mereka duduki dan kuasai. Namun, perusahaan telah mengambilnya secara paksa. Bahkan, sebelum ditanami, mereka menyampaikan bahwa lahan itu adalah lahan HCV. Namun, faktanya, lahan itu habis digarap dan ditanami kelapa sawit,” kata Sapriyadi.

    Istilah HCV merujuk pada areal bernilai konservasi tinggi, yang dalam kamus dokumen perusahaan ditulis high conservation value (HCV).

    Sapriyadi menyebut masih ada titik-titik lahan yang belum pernah diganti rugi, terutama kepingan kawasan yang dahulu dinyatakan masuk areal konservasi.

    Jejak kawasan konservasi itu tercatat abadi dalam dokumen perusahaan sendiri. Ringkasan penilaian HCV PT KMS yang diunggah ke situs Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) revisi April 2016 mencatat total areal HCV seluas 1.870,60 hektare.

    Bentangan alam ini merangkum Koridor Bukit Santuai-Bukit Hawuk seluas 97,32 hektare. Kala itu, perusahaan menyatakan telah menanam 1.017,60 hektare sawit sejak 2010 dan memastikan tidak ada areal HCV yang ikut ditanami.

    Dokumen yang sama memasukkan sempadan Sungai Mahawai seluas 4,30 hektare ke dalam wilayah HCV. Sungai Mahawai merupakan batas selatan tanah Sempung pada Objek Sengketa I, menurut gugatan.

    Benang kusut ini sudah terdeteksi sejak lama. Kajian dampak sosial tim Fakultas Kehutanan IPB hasil survei lapangan pada Oktober 2009 dan dimuat dalam dokumen RSPO 2016 merekam keluhan serupa dari mulut warga.

    Konflik tenurial di sekitar PT KMS terus hidup, antara lain karena ganti rugi lahan yang belum selesai. Warga juga memandang mesin pembebasan lahan cenderung didahulukan, sementara urusan keabsahan status tanah diselesaikan belakangan.

    Perusahaan memegang posisi yang berseberangan. Dalam siaran pers 6 Oktober 2026, PT KMS memukul rata menyatakan seluruh bidang yang menjadi objek klaim tersebut telah diselesaikan pembayarannya kepada warga penerima sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, rilis panjang itu tidak menyinggung satu kata pun soal riwayat status HCP.

    Rp5 Triliun, Tanah Lebih Dulu

    Gugatan setebal 15 halaman membedah empat hamparan ruang hidup yang disengketakan.

    Objek Sengketa I milik Sempung seluas sekitar 50 hektare diperkuat surat pernyataan tahun 2012 dan Surat Keterangan Tanah Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Bukit Santuai Nomor 55/DKA/KC-BS/VI/2026, lengkap dengan pemetaan 80 titik koordinat.

    Objek Sengketa II milik Setia Wendy seluas sekitar 85,09 hektare bersandar pada surat pernyataan tanah adat 19 Juli 2004.

    Objek Sengketa III milik Bahrun yang seluas sekitar 50 hektare diperoleh dari orang tuanya, Arifin Bin Gilis, berdasarkan surat pernyataan tanah 5 Juni 2007. Sementara Objek Sengketa IV milik Suling membentang paling luas, menyentuh sekitar 331 hektare.

    Keempat warga merajut kepemilikan mereka pada hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, sebagaimana dinaungi Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

    Menurut gugatan, kurun 2006 sampai 2009 menjadi fase ketika PT KMS menggusur tanah adat berisi kebun karet, rotan, dan buah-buahan milik para penggugat tanpa pernah memberikan ganti rugi.

    Tuntutan utama mereka terfokus pada pengakuan. Para penggugat meminta majelis hakim mengesahkan mereka sebagai pemilik sah keempat bidang itu, menjatuhkan vonis perbuatan melawan hukum kepada keenam tergugat, dan menghukum PT KMS mengeluarkan objek sengketa dari lokasi perizinannya secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat.

    Kompensasi finansial baru menyusul di urutan belakang. Kerugian materiil sekitar Rp5 miliar merupakan taksiran panen dari kebun karet, rotan, dan buah-buahan yang musnah digusur, yang menurut gugatan menjadi urat nadi pencaharian para penggugat.

    Kerugian imateriil raksasa senilai Rp5 triliun dituntut karena para penggugat telah kehilangan mata pencaharian serta Para Penggugat merasa dipermainkan sedemikian rupa oleh Tergugat I, sehingga menyebabkan Para Penggugat kehilangan Hak Atas Tanah, ditambah kerugian waktu, tenaga, dan pikiran.

    Gugatan juga meminta uang paksa Rp5 juta per hari apabila PT KMS kelak lalai menjalankan putusan.

    Terkait dalil hukumnya, para penggugat menukik tajam pada alas hak. Mereka menyebut PT KMS menanam sawit tanpa hak guna usaha (HGU).

    Menurut gugatan, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, mensyaratkan korporasi mengantongi hak atas tanah sekaligus izin usaha perkebunan.

    Tafsir penggugat berkelindan dengan ketegasan pejabat yang institusinya kini ikut berstatus tergugat.

    Pada Oktober 2024, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan secara terbuka bahwa perusahaan sawit wajib mengantongi izin usaha perkebunan dan HGU sekaligus seusai putusan MK.

    Ia bahkan mengungkap ada 537 perusahaan di negara ini yang beroperasi hanya bermodal izin usaha perkebunan di hamparan lahan seluas total 2,5 juta hektare.

    Tumpukan dokumen perusahaan sendiri memperkuat dalil tersebut. Tabel dokumen legal PT KMS dalam laporan kajian stok karbon Desember 2018 memuat akta pendirian, izin lokasi 2005, izin usaha perkebunan 2006, izin kelayakan lingkungan 2008, dan data kadastral seluas 12.982 hektare dari BPN tahun 2008.

    Tidak ada tulisan HGU terpampang dalam daftar itu, kontras dengan tabel milik PT AWL, perusahaan satu grupnya, yang mencantumkan HGU.

    Laporan yang sama memotret realitas bahwa areal PT AWL dan PT KMS menempati hamparan berstatus areal penggunaan lain, hutan produksi konversi, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas.

    Upaya tukar-menukar kawasan hutan bersama pemerintah provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bergulir sejak 2013 masih berjalan saat laporan disusun.

    Padahal, dalam dokumen RSPO 2016, PT KMS menyatakan komitmen tertulis akan menempuh izin tukar-menukar kawasan hutan sebelum membuka lahan.

    Dokumen yang sama merekam fakta bahwa pembukaan lahan dan penanaman tetap berjalan.

    Perwakilan perusahaan, Mahesa Aji Saputra, dalam wawancara di lokasi sengketa pada 4 Oktober 2026 lalu, menyebut areal HGU perusahaan berkisar 255 hektare dan posisinya berada pada PT AWL.

    Catatan negara mempertegas persoalan status kawasan hutan tersebut. Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 memaparkan rekam jejak permohonan PT KMS atas kebun sawit di dalam kawasan hutan seluas 10.803 hektare.

    Dari rimba angka itu, 2.873 hektare berproses dan 7.930 hektare tegas ditolak kementerian.

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, yang kini berstatus tergugat kelima, mencatat denda administratif bagi PT KMS sebesar Rp1,017 triliun imbas penguasaan kawasan hutan tanpa izin.

    Pada 14 Januari 2026, satgas mengungkap delapan korporasi sawit yang tidak menghadiri undangannya, termasuk PT KMS.

    ”Ada delapan korporasi yang tidak hadir. Satgas, dengan kewenangannya, telah melayangkan undangan secara patut. Namun sampai saat ini belum ada iktikad baik untuk memenuhi kewajiban regulasi,” kata juru bicara satgas Barita Simanjuntak saat itu.

    Kanal Independen belum menemukan informasi terbuka seputar pelunasan denda lebih dari Rp1 triliun tersebut.

    Kedelapan puluh titik koordinat tanah Sempung pada Objek Sengketa I miliknya berada dalam rentang koordinat geografis konsesi yang dicantumkan PT KMS sendiri di dalam dokumen RSPO 2016, yakni 112°20’ sampai 112°30’ Bujur Timur dan 1°50’ sampai 2°00’ Lintang Selatan.

    Menunggu Panggilan Berikutnya

    Elemen warga dari Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Merah ikut hadir mengawal persidangan. Ketua DPD TBBR Kotim Kiong menitipkan harapan agar seluruh pihak mau terlibat mengurai sengketa ini.

    ”Terkait permasalahan ini, kami dari TBBR sudah cukup lama menanganinya. Harapan kami, pihak-pihak bisa melibatkan diri untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berkepanjangan. Kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah kita di Kotim,” ujarnya.

    Menurut Kiong, situasi di lokasi sengketa hingga hari ini berjalan aman, dan ia memastikan belum ada aktivitas perusahaan di areal yang disengketakan.

    Majelis hakim akhirnya menunda sidang dan melepas perintah panggilan kedua kepada keenam tergugat. Langkah yudisial tersebut sejalan dengan napas Pasal 150 RBg, yang memberikan ruang bagi majelis untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir.

    Bila pihak tergugat memilih tetap tidak datang meski telah dipanggil secara patut, Pasal 149 ayat (1) RBg memungkinkan majelis memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran mereka, kecuali bila gugatan dinilai melawan hak atau tidak beralasan.

    Sidang lanjutan perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt dijadwalkan ulang pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB, di ruang sidang yang sama, dengan agenda pemanggilan kedua bagi pihak tergugat. (ign)

  • Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    SAMPIT, kanalindependen.id – Aktivitas memanen dan merawat kebun kelapa sawit di areal kelolaan eks Makin Group terus bergulir.

    Tugas PT Sapita Danu Nusantara (SDN) di hamparan tersebut memang sebatas itu, sebagaimana ditegaskan Humas perusahaan pada mediasi Mei lalu.

    Namun, rutinitas korporasi ini mengiringi penantian panjang sepuluh warga Dusun Trobos yang terasa kedap suara.

    Lima bulan setelah mediasi perdana pada 14 Mei 2026, janji PT Agrinas Palma Nusantara untuk mencari cara mengakomodasi harapan warga belum berwujud.

    Warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu ini memperjuangkan lahan seluas 29,01 hektare. Luasan tersebut memakan porsi kurang dari satu persen dari sekitar 3.000 hektare areal yang dikelola SDN sebagai mitra operasi Agrinas.

    Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah menyatakan lahan itu milik warga. Pengakuan ini tertuang dalam Kesimpulan Mediasi Nomor 250/DAD-KOTIM/X/2026 yang diteken enam anggota Tim Mediasi di Sampit, 6 Oktober 2026.

    Tim tersebut diketuai Gahara yang juga Ketua Harian DAD Kotim, serta melibatkan dua anggota yang merupakan wakil ketua DAD Kotim.

    Agrinas, menurut kuasa hukum warga, Sapriyadi, hanya hadir pada mediasi pertama.

    Jejak Kebun Karet yang Lenyap

    Sebelum ditanami sawit, lahan tersebut ditumbuhi kebun karet, rotan, cempedak, dan tanam tumbuh lain milik warga. Keterangan mengenai asal-usul ini disampaikan Sapriyadi dalam mediasi dan tercatat resmi dalam dokumen DAD.

    ”Mereka mempunyai kebun karet yang dikelola secara terus-menerus, secara turun-temurun. Bahkan, di situ merupakan mata pencaharian mereka,” kata Sapriyadi saat diwawancarai, Senin (12/10/2026). Ia berbicara didampingi para pemilik lahan.

    Lahan itu kemudian dimitrakan dengan PT Mukti Sawit Kahuripan (MSK), perusahaan di bawah bendera Makin Group.

    Warga bergabung melalui Koperasi Isen Mulang. Menurut penuturan Sapriyadi dalam mediasi, warga mendapatkan bagian 20 persen dari hasil kemitraan tersebut.

    ”Selama proses kemitraan tersebut, mereka mendapatkan hak-haknya. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa itulah sebagian penghasilan untuk menafkahi anak-anak dan keluarga mereka,” ujar Sapriyadi.

    Terkait legalitas, Sapriyadi menyebut Surat Keterangan Tanah (SKT) warga terbit pada 2008 dari pemerintahan desa. Dalam mediasi, ia menjelaskan warga hanya memegang fotokopi dokumen tersebut lantaran SKT asli diserahkan ke PT MSK sebagai syarat kemitraan.

    Arah angin berubah ketika areal eks Makin disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

    Pengelolaan aset sitaan diserahkan kepada Agrinas, sebuah badan usaha milik negara, yang lalu menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan SDN sejak Agustus 2025.

    Menurut klaim Sapriyadi, sitaan ini ibarat memutus urat nadi pendapatan warga dari kemitraan. ”Semenjak disita satgas, mereka tidak mendapatkan lagi hak-hak yang seharusnya mereka terima setiap bulan,” katanya.

    Dokumen DAD juga mencatat keterangan Sapriyadi, bahwa lahan warga awalnya masuk Koperasi Isen Mulang, tetapi tiba-tiba pindah ke lahan inti sehingga tertinggal. Dokumen tersebut tidak merinci kapan perpindahan itu terjadi.

    Tiga Bidang di Areal Sitaan

    Kantor Hukum Sapriyadi, SH dan Rekan mengajukan permohonan mediasi ke DAD Kotim pada 5 Mei 2026. Langkah ini ditempuh lantaran surat klarifikasi status lahan yang lebih dulu mereka kirim ke Agrinas seolah membentur tembok tanpa tanggapan.

    Mediasi digelar pada 14 Mei 2026 dengan menghadirkan perwakilan Agrinas dan SDN. Gahara selaku Ketua Tim Mediasi membuka pertemuan dengan membidik pokok perkaranya, yakni penguasaan lahan oleh Agrinas yang ber-KSO dengan SDN.

    Pertemuan diakhiri dengan simpulan Gahara terkait dua langkah lanjutan, yakni menginventarisasi pemilik lahan yang sebenarnya dan menjadwalkan cek lapangan untuk memverifikasi area sengketa.

    Cek lapangan berlangsung pada 9 Juni 2026 di areal sitaan Satgas PKH yang diserahkan kepada SDN. Hasil pengukuran mencatat tiga bidang tanah dengan luas masing-masing 19,57 hektare, 4,17 hektare, dan 5,27 hektare, lengkap dengan titik koordinatnya. Totalnya 29,01 hektare.

    Berdasarkan sejarah kepemilikan dan legalitas berupa SKT yang mereka miliki, DAD menyimpulkan lahan tersebut benar milik warga Dusun Trobos.

    Kepemilikannya tercatat atas nama Uwis, Setel, Iyan L, Ira, Sardia, Rahman, Madi, M Karya, Saliwa, dan Radit.

    DAD lantas merumuskan dua saran bagi warga. Mereka disarankan membentuk kelompok tani berbadan hukum untuk mengelola lahan, serta mengurus pelimpahan KSO secara resmi ke Satgas PKH atau Agrinas di Jakarta.

    Kesimpulan ini dibuat sebagai bahan rujukan atau rekomendasi untuk penyelesaian lebih lanjut demi kepastian hukum.

    ”Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui DAD ini, hak-hak masyarakat tidak dihilangkan,” ujar Sapriyadi.

    Sikap Agrinas dan SDN

    Dokumen DAD turut merekam sikap Agrinas dan SDN pada meja mediasi Mei lalu. Bambang Nugroho dari PT Agrinas menyebut perusahaannya sudah membentuk organisasi baru di Kalimantan Tengah.

    Ia menyatakan persoalan ini bisa dikomunikasikan lewat bagian legal Agrinas dan dibahas dengan duduk bersama SDN. Menurut Bambang, wilayah Parenggean saat itu hanya diurus empat orang yang terdiri dari satu GM, satu manajer, dan dua staf.

    Perwakilan legal Agrinas yang namanya tidak dicantumkan dalam dokumen menegaskan pihaknya sekadar menjalankan amanah Satgas PKH.

    Kewenangan pengembalian lahan, menurutnya, ada di tangan Satgas PKH, yang salah satunya melibatkan kejaksaan.

    Dia menambahkan, Agrinas punya program CSR yang akan dijalankan ke depan dan akan berkomunikasi dengan SDN soal cara mengakomodasi harapan masyarakat.

    Adapun Humas SDN, Indra, menyebut perusahaannya hanya memanen dan merawat kebun. Dia meminta warga tidak mengganggu aktivitas SDN di lapangan karena perusahaan memiliki kewajiban kepada negara.

    ”Kalau memang sudah ada putusan atas kepemilikan yang sah, maka kami siap melepas,” ujar Indra dalam pernyataan yang tercatat di dokumen DAD.

    Setelah pertemuan itu, menurut Sapriyadi, jejak Agrinas di meja mediasi seolah menguap. ”Pada mediasi pertama, pihak Agrinas Palma Nusantara hadir. Namun, pada mediasi-mediasi selanjutnya mereka tidak hadir,” katanya.

    Surat klarifikasi kuasa hukum ke Agrinas juga belum membuahkan jawaban terang.

    ”Sampai kemarin kami belum mendapatkan tanggapan yang pasti dari Agrinas,” ujarnya.

    ”Kami dari Kantor Hukum Sapriyadi sangat menyayangkan PT Agrinas Palma Nusantara karena tidak menghargai adat kita. Ini difasilitasi oleh DAD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ini sangat disayangkan,” tegas Sapriyadi.

    Pintu yang Terbuka dan Tertutup

    Berdasarkan keterangan dalam mediasi Mei, pola kerja sama yang diminta warga saat ini sebenarnya sudah berjalan di areal eks Makin.

    Legal Agrinas menyebut bahwa setelah menerima pengelolaan dari Satgas PKH, Agrinas bermitra dengan menunjuk pihak lain untuk KSO, misalnya koperasi.

    Keterangan Indra dari SDN menunjukkan pola tersebut dalam angka. Wilayah KSO perusahaannya di areal eks Makin semula sekitar 7.000 hektare. Sekitar 4.000 hektare di antaranya dilepas kepada koperasi yang menjalankan KSO sendiri.

    Areal yang tersisa untuk SDN berkisar di angka 3.000 hektare. Luasan 29,01 hektare milik sepuluh warga Trobos itu berada di bawah angka satu persen dari total lahan kelolaan tersebut.

    Sejalan dengan saran DAD, Sapriyadi menyebut kliennya mendahulukan jalur KSO.

    ”Harapan kita, kalau sesuai dengan mekanismenya, kita menuntut untuk di-KSO-kan. Namun, ketika nanti memang tidak sesuai, kami meminta agar lahan-lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat adat ini,” tuturnya.

    Namun, komunikasi dengan Koperasi Isen Mulang diklaim buntu. Koperasi yang menjadi wadah kemitraan warga dengan MSK di masa lalu itu kini terasa berjarak, dan tidak tercatat sebagai pihak dalam mediasi DAD.

    ”Sampai saat ini kami mencoba berkomunikasi dengan Koperasi Isen Mulang. Namun, ruang itu tertutup sehingga kami tidak mengetahui informasi lebih lanjut,” kata Sapriyadi.

    Ia menilai koperasi berhenti mengurus warga sejak lahan disita. “Faktanya, koperasi ini tidak pernah lagi mengurus masyarakat adat ini. Surat kepemilikan tanah mereka resmi, dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Namun, mereka tidak mengurus lagi setelah disita oleh tim satgas,” ujarnya.

    Masalah Baru dari Negara

    Bagi Sapriyadi, keberadaan Agrinas di lahan sitaan belum menjelma menjadi jalan keluar bagi warga lokal. ”Kehadiran mereka bukan menyejahterakan, tetapi membuat masalah baru,” katanya.

    Ia melontarkan kritik keras. ”Mereka mengajari masyarakat kita untuk mencuri dari hasil hutan tersebut,” ujar Sapriyadi. ”Padahal itu milik masyarakat sendiri,” tegasnya.

    Ia menggambarkan warga Trobos sebagai masyarakat yang hidup dari hasil hutan, kebun karet dan rotan, serta ladang berpindah.

    ”Dengan hilangnya mata pencaharian mereka, ini bukan menyejahterakan masyarakat adat, tetapi menyengsarakan. Jadi, kami berharap pemerintah memperhatikan masyarakat adat yang masih hidup,” tuturnya.

    Syarat dari SDN sudah digaungkan sejak Mei. Perusahaan siap melepas lahan bila ada putusan atas kepemilikan yang sah. Kini, sepuluh warga Trobos menggenggam kesimpulan DAD yang menyatakan lahan itu adalah milik masyarakat, meski dokumen tersebut berstatus rekomendasi. (ign)

  • Tembakan di Batas Kebun: Adu Klaim Warga dan PT AWL di Tumbang Kaminting

    Tembakan di Batas Kebun: Adu Klaim Warga dan PT AWL di Tumbang Kaminting

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kegelapan yang membekap perbatasan kebun sawit Desa Tumbang Kaminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kotawaringin Timur (Kotim), tiba-tiba koyak.

    Jumat (9/10/2026) dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB, sebuah teriakan ”siapa itu” membelah sunyi. Memicu rentetan letusan senapan angin yang lantas dibalas gelegar peluru aparat Brimob BKO (bawah kendali operasi).

    Insiden di tapal batas itu kini memantik sengketa narasi yang sama gelapnya dengan malam kejadian. Kedua belah pihak, warga bernama Sudianto dan PT Agro Wana Lestari (AWL), memang selaras soal letusan senjata dan lahan di luar batas perusahaan yang diakui milik Sudianto.

    Akan tetapi, kedua versi itu bertabrakan tajam mengenai ke mana moncong senjata diarahkan, penyebutan identitas tim patroli, hingga tudingan pencurian buah sawit pascainsiden.

    Buntut dari tudingan pencurian ini, Sudianto telah melayangkan somasi bertenggat 3 x 24 jam kepada PT AWL.

    Versi Sudianto: Ketakutan di Kegelapan

    Menurut Sudianto, malam itu ia sedang tidur sekaligus berjaga di pondok kebunnya, di kawasan Km 05 Jalan Eks Mentaya Kalang.

    Ketegangannya bermula ketika tim keamanan PT AWL, anak usaha Goodhope Group, bersama personel Brimob BKO datang dan menyorotkan senter ke arah pondoknya.

    ”Saya sempat berteriak, ’Siapa itu di sana?’ Namun, mereka tidak menjawab. Karena situasi saat itu membuat saya takut, saya melepaskan tembakan peringatan ke udara menggunakan senapan angin,” ungkap Sudianto, Senin (12/10/2026).

    Tembakan ke udara itu, menurut Sudianto, justru dibalas dengan peluru yang terarah lurus kepadanya.

    ”Setelah saya menembak ke udara sebagai peringatan, tim sekuriti bersama Brimob justru melepaskan tembakan yang mengarah ke saya. Puji Tuhan, tembakan itu tidak mengenai saya,” katanya.

    Menurut Sudianto, situasi sesudahnya diwarnai adu mulut sengit. Ia menyatakan keberatan terhadap perlakuan yang dinilainya semena-mena dan diskriminatif.

    ”Saya menegaskan agar tim sekuriti KME dan personel Brimob BKO yang bertugas di PT AWL berhenti melakukan tindakan diskriminatif dan semena-mena terhadap kami, warga Desa Tumbang Kaminting. Persoalan seperti ini harus diselesaikan berdasarkan fakta, bukan dengan tindakan yang membuat warga merasa terancam,” tegasnya.

    Insiden berbalas senjata ini ternyata berbuntut panjang. Sudianto mengaku mengetahui adanya tuduhan bahwa ia mencuri 20 tandan sawit milik perusahaan.

    Dia menolak mentah-mentah disebut sebagai ”garong”, istilah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perampok atau kawanan pencuri.

    ”Mereka itu memfitnah saya dan menyebut saya garong dengan menghubungi kepala desa. Padahal, saya menghubungi kepala desa untuk melaporkan kejadian malam itu, termasuk serangan menggunakan senjata yang saya alami,” tegas Sudianto.

    Sudianto lantas meminta pemeriksaan lapangan bersama pemerintah desa, unsur adat, dan warga.

    Pagi harinya, pengecekan langsung digelar. Berita acara bertanggal 9 Oktober 2026 sekitar pukul 10.42 WIB mencantumkan kepala desa, sekretaris desa, ketua RT/RW, mantir adat, serta Sudianto dan keluarganya sebagai pihak yang terlibat.

    ”Di pondok milik Sudianto tidak ada 20 janjang/tandan buah sawit (TBS) yang dituduhkan,” demikian bunyi dari dokumen berita acara tersebut.

    Dokumen yang sama juga mencatat tidak ditemukan jejak garong, tojok (batang besi penusuk sawit), ataupun bekas seretan apa pun dari lokasi kebun perusahaan menuju pondok.

    Saat pemeriksaan berlangsung, Sudianto disebut tengah memanen sawit bersama dua rekannya, dan panen tersebut belum selesai.

    Surat keterangan yang diteken Kepala Desa Tumbang Kaminting dan Koordinator Mantir Adat pada hari yang sama menerangkan bahwa buah yang terkumpul di tempat pengumpulan hasil (TPH) berasal dari pohon sawit milik Sudianto, bukan dari PT AWL.

    Terkait laporan pihak keamanan, Sudianto juga menyoal penyebutan blok. Dia menyatakan kebunnya berbatasan dengan Blok AC, bukan Blok AB 27 sebagaimana tercantum dalam laporan tersebut.

    ”Saya membantah tuduhan pencurian 20 tandan sawit tersebut. Saat pemeriksaan bersama perangkat desa dan mantir adat, tidak ditemukan 20 tandan sawit yang dituduhkan berada di pondok saya. Hasil panen yang ada merupakan buah dari kebun saya sendiri,” katanya.

    Versi PT AWL: Patroli Berujung Tembakan

    Humas PT AWL Susi Darkoni HS Uga memberikan konstruksi narasi kejadian yang sangat berbeda. Dia menegaskan, aktivitas tim malam itu murni pengamanan teritori, bukan penyerangan.

    ”Yang jelas, kronologi seutuhnya adalah kegiatan itu murni berkaitan dengan pengamanan,” kata Darko, panggilan akrab Susi Darkoni, saat dihubungi Kanal Independen, Selasa (13/10/2026).

    Menurut Darko, tim patroli sedang berjaga di Blok AC24, areal Keminting Estate. Sekitar pukul 03.00 WIB, mereka menemukan buah sawit berserakan di areal yang belum masuk jadwal rotasi panen.

    Tim kemudian mengamankan buah tersebut. Darko tak menyebutkan spesifik berapa tandan buah yang diamankan.

    Dalam versi perusahaan, areal Sudianto memang berada di luar izin perusahaan dan dibatasi parit yang besar.

    ”Antara HGU perusahaan dengan areal masyarakat atas nama Sudianto sudah ada batas yang jelas. Secara fakta di lapangan, sudah dibuat parit batas yang besar,” ujarnya.

    Menurut penuturan Darko, warga kemudian mendatangi tepi parit dan berteriak menanyakan identitas. Tim keamanan mengaku telah menjawab dengan lugas, ”Kami tim patroli.” Darko menyebut pihaknya tak tahu siapa sosok di seberang parit tersebut.

    ”Kemudian mereka mengambil senjata senapan angin jenis PCP dan menembak sebanyak empat kali ke arah tim patroli. Hampir mengenai tim patroli,” kata Darko.

    Menanggapi letusan itu, menurut versi perusahaan, personel Brimob BKO melepaskan tembakan peringatan ke udara kurang lebih tiga kali dari jarak jauh.

    Darko menegaskan, hanya ada dua personel Brimob yang di-BKO dan tim sekuriti internal tak dibekali senjata apa pun.

    ”Mereka memberikan tembakan peringatan ke atas, bukan mengarah ke masyarakat. Tidak ada tembakan yang mengarah ke masyarakat,” tegasnya membantah klaim Sudianto.

    ”Akhirnya, mereka berhenti menembak setelah tahu ada anggota Polri. Itulah ceritanya. Itu cerita seutuhnya. Jadi, tidak ada peristiwa tembak-menembak,” ujar Darko, seraya menyerahkan perihal evaluasi prosedur tembakan kepada standar operasional kepolisian.

    Terkait dugaan pencurian, perusahaan menyatakan tidak melaporkannya ke polisi lantaran belum mengetahui pasti siapa pelakunya.

    ”Karena kami tidak menemukan orangnya, kami tidak berani menuduh,” katanya. ”Kalau kami tahu siapa pencurinya, pasti kami laporkan,” tambah Darko.

    Mengenai kelanjutan perkara, Darko mengaku belum membaca seluruh isi somasi dari Sudianto secara rinci karena sedang dinas luar. Perihal berita acara hasil pemeriksaan pemerintah desa, ia juga mengaku belum membacanya.

    ”Kalau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan malam itu, tidak ada. Tidak ada tuduhan dari kami yang mengatakan bahwa Pak Sudi yang mencuri,” tegasnya.

    Geografi Konflik dan Koridor Aturan

    Kebun warga dan areal perusahaan di Tumbang Kaminting saling berimpitan ibarat dua sisi koin.

    Merujuk laporan ringkasan penilaian stok karbon tinggi (HCS) PT AWL dan PT Karya Makmur Sejahtera (KMS) bertanggal Desember 2018, luasan 6.163,8 hektare atau setara 54,1 persen wilayah desa itu berada di dalam areal izin kedua perusahaan. Angka itu dihitung dari batas desa yang bersifat informal.

    Keminting Estate sendiri membentang seluas 2.477,86 hektare, berdasar notifikasi resertifikasi RSPO perusahaan pada Februari 2021.

    Laporan HCS mencatat warga umumnya menyampaikan keluhan langsung ke manajemen atau lewat kepala desa.

    Dalam perkara ini, Sudianto menyebut ia melapor kepada kepala desa. Kelembagaan adat Dayak yang diatur Perda Kalteng Nomor 16 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2010, juga mengenal keberadaan mantir perdamaian adat di tingkat desa dan kecamatan.

    Insiden senjata ini berkelindan dengan sejumlah regulasi. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyebut, senjata api hanya boleh dipakai bila benar-benar untuk melindungi nyawa.

    Sebelum menarik pelatuk, petugas wajib menyebutkan dirinya sebagai anggota Polri serta memberi peringatan lisan, kecuali dalam keadaan sangat mendesak.

    Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur bahwa tembakan peringatan ke udara wajib dilepaskan dengan kehati-hatian tingkat tinggi, dan anggota yang memakai senjata api terikat kewajiban membuat laporan terperinci pascainsiden.

    Senapan angin, termasuk jenis PCP yang disebut perusahaan, juga bukan barang bebas. Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 mematok senapan angin sebagai peralatan keamanan yang digolongkan senjata api untuk olahraga menembak sasaran, wajib berizin Polri, dan pemakaiannya dibatasi di arena latihan atau pertandingan.

    Sementara itu, usaha swasta yang bukan objek vital nasional tetapi dijaga anggota Polri disebut sebagai objek tertentu dan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 beserta perubahannya.

    Bantuan pengamanan objek tertentu ini diberikan melalui nota kesepahaman dan surat perintah tugas berdasar permohonan pengelola.

    Rangkaian peristiwa ini berujung pada sepucuk somasi tertulis dari Sudianto kepada PT AWL. Dia mendesak manajemen mencabut dan meralat tuduhan pencurian, melayangkan permintaan maaf tertulis kepada dirinya beserta unsur pemerintahan dan adat Desa Tumbang Kaminting, serta menghentikan segala tindakan yang dinilainya beraroma intimidasi.

    ”Saya meminta perusahaan mencabut tuduhan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara tertulis. Saya ingin persoalan ini diselesaikan berdasarkan fakta dan bukti, bukan tuduhan yang merugikan nama baik saya,” tegasnya.

    Sudianto akan menempuh upaya hukum jika tuntutannya tidak dipenuhi dalam tenggat 3 x 24 jam sejak somasi di tangan perusahaan.

    Pihak perusahaan menyatakan masih menelaah isi somasi. ”Kami cek dan analisis dulu, baru bisa mengambil sikap. Namun, kami tetap menghormati apa pun yang disampaikan oleh masyarakat. Kami terbuka saja,” ujar Darko. (ign)

  • Palu Hakim untuk Krani Bagendang: Dibui Setahun, 276 Ton CPO PT BAP Tak Tersentuh Putusan

    Palu Hakim untuk Krani Bagendang: Dibui Setahun, 276 Ton CPO PT BAP Tak Tersentuh Putusan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Matematika kejahatan kadang menghadirkan perhitungan yang ganjil. Meloloskan truk tangki berisi crude palm oil (CPO) yang menyusut di tengah jalan hanya bernilai dua juta rupiah bagi Laela Amalia.

    Merujuk hitungan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kotim, total imbalan yang mengalir ke kantongnya paling banyak sekitar Rp10 juta.

    Pengadilan Negeri Sampit menetapkan harga yang harus dibayar krani timbang PT Binasawit Abadipratama (BAP) Unit Bagendang Bulking tersebut dengan setahun penjara, Kamis (8/10/2026) lalu.

    Vonis ini merampungkan perkara nomor 295/Pid.B/2026/PN Spt dengan satu terdakwa. Dokumen pemeriksaan internal perusahaan mencatat indikasi kehilangan sekitar 278 ton CPO dengan estimasi kerugian Rp2,78 miliar.

    Alur cerita penuntut umum ternyata hanya sanggup merinci paling banyak sekitar dua ton minyak di antaranya. Amar putusan hakim pun meluncur tanpa menyertakan perintah pembayaran ganti rugi guna memulihkan aset anak usaha Sinar Mas tersebut.

    Pangkas Hukuman dan Transisi Aturan

    Majelis hakim di bawah komando Joshua Agustha membacakan vonisnya dengan tegas.

    ”Menyatakan Terdakwa Laela Amalia Binti Achmad Saufi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja,” bunyi amar putusan majelis hakim.

    Hukuman satu tahun penjara ini lebih ringan enam bulan dari tuntutan JPU, Andep Setiawan. Jaksa sebelumnya meminta Laela dihukum satu tahun enam bulan penjara pada sidang 23 September 2026. Hakim memangkas sepertiga dari beban tersebut.

    Jerat hukum Laela bersandar pada Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Aturan ini memuat ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak kategori V, setara Rp500 juta. Jika ditimbang, tuntutan jaksa setara 30 persen dari ancaman penjara maksimal, sementara palu hakim berhenti di angka 20 persen.

    Perbuatan Laela membelah waktu pada pertengahan 2025, masa ketika kejahatan ini masih diatur lewat Pasal 374 KUHP lama.

    Kasusnya baru terseret ke pengadilan usai KUHP baru bernapas resmi pada 2 Januari 2026, sehingga seluruh pijakan hukum tunduk pada aturan teranyar.

    Selain pidana penjara, majelis hakim menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkannya tetap ditahan, serta membebankan biaya perkara Rp5.000.

    Pecahan Kecil dari Angka Raksasa

    Posisi Laela sebagai krani timbang sejak 2012 memberinya kunci akses penuh menuju tangki penyimpanan Bagendang Bulking di Jalan HM Arsyad Km 23.

    Surat dakwaan mengungkap bahwa inisiatif kejahatan bermula dari Muhammad Ali bin Muhammad Zamri dan Suryadi bin Suyono sekitar Juli 2025.

    Keduanya adalah sopir truk tangki pengangkut CPO dari PKS Tangar Mill PT Satrindo Jaya Agro Palma. Sempat menolak, benteng pertahanan Laela akhirnya luluh oleh imbalan uang.

    Praktik manipulasi ini dijalankan dengan memutus urat nadi pencatatan digital perusahaan.

    ”Terdakwa membantu Muhammad Ali dan Suryadi dengan cara membuat data penimbangan secara manual yang tidak dimasukkan ke dalam sistem SAP, dan melakukan rekayasa penimbangan menggunakan metode timbang maju mundur (double weighing) dengan memanfaatkan data kendaraan sopir lainnya,” urai jaksa dalam surat dakwaannya.

    Batas aman dipatok sangat presisi. ”Terdakwa meminta kepada Muhammad Ali dan Suryadi agar jumlah minyak CPO yang diambil tidak melebihi 400 kilogram dalam setiap pengiriman guna menghindari pengawasan GPS dan pemeriksaan dari pihak manajemen perusahaan,” lanjut jaksa dalam dokumen yang sama.

    Operasi tak kasatmata ini dilakukan terutama saat Laela bertugas pada shift sore. CPO hasil penggelapan lalu berpindah tangan kepada seseorang bernama Dwi di sekitar Km 79 ruas Jalan Sampit-Pangkalan Bun.

    Setiap kali beraksi, Laela menerima Rp2 juta secara tunai atau menyeberang lewat dompet digital DANA.

    Selisih perhitungan baru mencuat usai manajemen membedah pembukuan melalui pemeriksaan internal dan sounding tangki penyimpanan pada awal Agustus 2025. Hasilnya, sekitar 278 ton CPO terindikasi hilang sepanjang Juli hingga 8 Agustus 2025.

    Hitungan dari rumusan dakwaan jaksa itu sendiri yang akhirnya membatasi skala perbuatan Laela. Angka maksimal 400 kilogram per pengiriman, digandakan sekitar empat kali sebulan dalam rentang kurang dari enam pekan, menghasilkan total paling banyak sekitar dua ton.

    Pecahan ini tak sampai satu persen dari indikasi kehilangan yang dicatat perusahaan. Dakwaan, tuntutan, hingga amar putusan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit membiarkan asal usul sisa sekitar 276 ton tersebut tertutup kabut tebal.

    Absennya Tiga Nama dan Pemulihan Aset

    Tata hukum KUHP baru telah menyiapkan instrumen untuk memulihkan kerugian. Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 91 KUHP, yang terakhir diubah lewat UU Nomor 1 Tahun 2026, menjabarkan wewenang perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana, keuntungan ekonomi yang didapat, hingga pembayaran ganti rugi.

    Senjata hukum berupa pidana tambahan ini bersifat dapat dijatuhkan apabila pidana pokok dinilai belum cukup mencapai tujuan pemidanaan.

    Tuntutan jaksa tidak memuat permohonan pidana tambahan tersebut. Putusan hakim juga murni hanya menjatuhkan pidana penjara.

    Meja barang bukti persidangan hanya diisi satu flashdisk rekaman video, buku penerimaan CPO periode Juli-Agustus 2025, bundel laporan sounding harian, bundel tiket timbang, serta satu eksemplar laporan hasil audit atas nama Iman Harisman.

    Hakim menetapkan seluruh barang bukti itu dikembalikan kepada PT BAP melalui saksi Richat Tuhari Hamonangan Sibagariang. Jejak uang tunai maupun rekam digital DANA tidak pernah masuk dalam daftar barang bukti.

    Catatan pengadilan merekam sidang perdana 30 Juli 2026 sempat ditunda dengan alasan terdakwa akan mengupayakan perdamaian.

    Upaya negosiasi ini kemudian diagendakan bersamaan dengan pembuktian penuntut umum pada sidang 11 Agustus 2026. Amar putusan membisu soal hasil dari langkah tersebut.

    Dakwaan secara gamblang menempatkan Ali dan Suryadi sebagai pihak yang pertama mengajak Laela sekaligus menjual minyak kepada Dwi.

    Penelusuran Kanal Independen tidak menemukan ketiga nama ini berstatus sebagai terdakwa.

    Arus waktu sekitar 14 bulan telah berlalu sejak temuan indikasi hilangnya CPO pada Agustus 2025 hingga palu hakim diketuk.

    Laporan sounding harian, lembar yang pertama kali memunculkan indikasi hilangnya sekitar 278 ton minyak, kini telah kembali ke laci perusahaan.

    Satu-satunya sosok yang memikul vonis hukuman dalam perkara ini adalah seorang krani timbang dengan kepingan imbalan paling banyak sekitar Rp10 juta di tangannya. (ign)

  • Gema Zona Hitam dari Wakil Rakyat: Rimbun Sokong Penuh Penggerebekan Eks Golden Sampit

    Gema Zona Hitam dari Wakil Rakyat: Rimbun Sokong Penuh Penggerebekan Eks Golden Sampit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sepuluh bulan lalu, bayang-bayang status darurat disuarakan dari dalam gedung DPRD Kotawaringin Timur (Kotim).

    Ketua DPRD Kotim Rimbun membeberkan data BNNK dan Polres yang menunjukkan Kotim sudah mengarah pada zona hitam peredaran narkoba.

    Gema dari rapat koordinasi itu seolah menemukan wujud nyatanya pada Jumat (9/10/2026), ketika aparat gabungan Polres Kotim turun menggerebek kawasan belakang eks Golden Sampit, salah satu pusaran rawan yang dibahas dalam ruangan tersebut.

    Tindakan tegas aparat itu langsung disambut baik pimpinan legislatif. Rimbun mengapresiasi langkah Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra beserta jajarannya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Bumi Habaring Hurung.

    ”Kami sangat mengapresiasi Kapolres Kotim beserta seluruh jajarannya atas langkah penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kami mendukung penuh upaya kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba di Bumi Habaring Hurung,” ujar Rimbun, baru-baru ini.

    Penggerebekan di kawasan Jalan Rahadi Usman, Sampit, itu berujung pada diamankannya 31 orang untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine.

    Dua belas orang dinyatakan positif narkoba dan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sebanyak 19 orang lainnya dikenakan kewajiban lapor sesuai keterangan kepolisian.

    Penindakan tersebut bertepatan dengan hari pertama Operasi Sarang Narkoba yang digelar serentak oleh Polri di berbagai daerah.

    Waktunya juga bergulir tepat sebulan setelah Kadek Dwi Yoga menerima jabatan sebagai Kapolres Kotim dari AKBP Resky Maulana Zulkarnain dalam serah terima di Mapolda Kalteng pada 9 September 2026.

    Peringatan Wakil Rakyat

    Peringatan Rimbun mengenai peredaran narkoba sudah mengudara semenjak BNNK Kotim mulai bertugas.

    Lembaga itu beroperasi sejak 1 Oktober 2025, ditandai serah terima aset dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) yang dipimpin Wakil Bupati Kotim Irawati, dikutip dari Antara.

    Sepekan berselang, 7 Oktober 2025, saat menyambut kehadiran Kepala BNNK, Rimbun menyebut Kotim sudah zona merah dan bahkan mendekati zona hitam.

    Pada 17 November 2025, narasi bergeser pada tindakan nyata saat DPRD bersama BNNK menggelar tes urine massal bagi camat, lurah, kepala desa, dan anggota dewan. Kepala BNNK Kotim AKBP Muhammad Fadli menyebut tes pengujian itu merupakan inisiatif bersama Rimbun, dikutip dari Mata Kalteng.

    Hasil uji urine tersebut memantik kekecewaan Rimbun. Dari 168 desa di Kotim, hanya 58 kepala desa yang mengikuti tes, dan tiga kepala desa serta dua aparatur sipil negara (ASN) terindikasi positif.

    Rimbun menyerahkan tindak lanjutnya kepada BNNK sembari memastikan DPRD akan terus mengembangkan program bersama Polres, BNNK, dan Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN).

    Kelima orang itu kemudian dikenai wajib lapor selama tiga bulan dengan pemantauan dua kali sepekan.

    Rimbun juga mendorong tes gelombang kedua bagi kepala desa yang absen agar seluruhnya tersaring. Menurut dia, kepala desa adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga semestinya menjadi panutan.

    Jejak Rawan Eks Golden

    Pada 1 Desember 2025, gedung DPRD menjadi titik temu rapat koordinasi persiapan operasi pemulihan kawasan rawan narkoba.

    Rapat itu mempertemukan BNNK, jajaran legislator yang dipimpin Rimbun, Kasat Narkoba Polres Kotim, tokoh adat, tokoh masyarakat, Camat Mentawa Baru Ketapang, dan Lurah Mentawa Baru Hulu. Salah satu sasaran utamanya adalah kawasan belakang eks Golden.

    Usai rapat, Fadli menjelaskan kawasan itu ditandai rawan karena di sanalah orang mencari narkoba dan penangkapan polisi terus berulang di titik yang sama.

    Beberapa hari sebelum pertemuan tersebut, ia bersama timnya mendatangi lokasi dengan menyamar.

    Enam pekan berlalu, tepatnya 12 Januari 2026, unsur DPRD ikut dalam tim gabungan yang mendatangi eks Golden bersama BNNK, Polres, Kodim 1015/Sampit, kejaksaan, pemerintah daerah, Dewan Adat Dayak (DAD), dan GDAN.

    Realitas kerawanan tergambar saat sejumlah orang di kawasan itu seketika berlarian kocar-kacir begitu rombongan tiba.

    Kegiatan yang dipusatkan di Musala Baitul Maghfiroh itu diwarnai penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta yang hadir. Fadli memosisikan aksi lapangan itu sebagai tindak lanjut rapat di gedung DPRD, dikutip dari Antara.

    Pada 27 Februari 2026, Rimbun mendampingi anggota DPD RI Agustin Teras Narang berkunjung ke kantor BNNK Kotim. Dalam kunjungan reses tersebut, Teras Narang memuji kolaborasi BNNK dengan DPRD Kotim dalam komitmen memberantas narkoba, dikutip dari Antara.

    Rencana Pos Terpadu dan Perda

    Dalam rapat Desember 2025, Rimbun turut menyoroti pergerakan Peraturan Daerah (Perda) Kotim Nomor 1 Tahun 2019 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

    Menurut dia kala itu, pelaksanaan perda oleh pemerintah dan pemangku kepentingan belum maksimal, padahal regulasi itu menjadi payung hukum keterlibatan daerah, termasuk penggunaan anggaran.

    Rimbun menegaskan perda produk DPRD itu wajib dijalankan seluruh pemangku kepentingan, dari pimpinan hingga tingkat RT. Salah satu amanat pentingnya, menurut Fadli pada November 2025, instansi pemerintah harus menggelar tes urine dua kali dalam setahun.

    Instrumen pencegahan lain yang pernah diusulkan dari kunjungan tim gabungan pada Januari 2026 adalah pembentukan pos terpadu di eks Golden.

    Pada Mei 2026, BNNK menyebut rencana itu masih dikaji. Fadli saat itu menggambarkan bahwa tanpa pengawasan tetap, siklus peredaran kembali normal setiap kali aparat selesai turun ke lapangan.

    Penelusuran Kanal Independen tidak menemukan kabar pos terpadu itu sudah berdiri hingga penggerebekan Jumat (9/10/2026).

    Model pos terpadu serupa sudah dimulai di Palangka Raya. Pemerintah Provinsi Kalteng, Polda Kalteng, Pemerintah Kota Palangka Raya, BNN, dan GDAN meletakkan batu pertama Pos Terpadu Anti Narkoba di kawasan Puntun pada 1 Juni 2026.

    Sinergi dan Tanggung Jawab Bersama

    Rimbun menilai pemberantasan narkoba menuntut tanggung jawab lintas elemen. Penindakan oleh kepolisian, kata dia, sangat membutuhkan sokongan masyarakat agar jaring peredaran narkotika tidak makin meluas dan menelan masa depan generasi muda.

    Dia meminta warga yang mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungannya untuk segera memberi informasi kepada aparat berwenang.

    ”Kami juga meminta dukungan masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai kita membiarkan persoalan ini terus berkembang dan merusak generasi muda,” tegas Rimbun.

    Menurut dia, kepingan informasi dari masyarakat dapat sangat membantu polisi menyelidiki dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.

    Namun, warga diharapkan tidak main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan dugaan tindak pidana kepada aparat berwenang.

    Rimbun berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat terus diperkuat, agar upaya menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kotim berjalan lebih efektif.

    ”Perlu kepedulian kita semua. Kalau mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba, segera sampaikan kepada aparat. Kita ingin Kotim tetap aman dan generasi muda terlindungi dari bahaya narkotika,” tegasnya. (ign)

  • Hitungan Ganjil Solar Seruyan: KTP Rp1,2 Juta dan Jeriken yang Tak Genap

    Hitungan Ganjil Solar Seruyan: KTP Rp1,2 Juta dan Jeriken yang Tak Genap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lembaran fotokopi buram berisi identitas nelayan mendadak mengantongi nilai tawar tinggi, yakni Rp1,2 juta.

    Angka itulah rata-rata tebusan yang dibayar Asmah alias Hj Asmah binti Busri (Alm) untuk setiap salinan kartu tanda penduduk (KTP), sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan jaksa.

    Lembaran kertas itu menjelma menjadi anak kunci yang mampu membuka keran jatah 110 liter bio solar bersubsidi di Kabupaten Seruyan.

    Hitungan di balik transaksi ini tercatat jelas dalam berkas perkara 429/Pid.Sus/2026/PN Spt. Asmah didakwa menyetor Rp30 juta demi menebus 25 fotokopi KTP nelayan.

    Dia kemudian mentransfer lagi Rp20.875.000 untuk memborong 2.750 liter bio solar. Jika ongkos identitas dan harga BBM disatukan, ia merogoh kocek hingga Rp50.875.000, atau setara Rp18.500 untuk setiap liter jatah yang diangkutnya.

    Modal Rp18.500 per liter itu nyaris tiga kali lipat melampaui harga resmi biosolar subsidi di Kalimantan Tengah yang dipatok Rp6.800 per liter.

    Daya tariknya tentu terletak pada margin harga pasar. Sepekan sebelum laju mobil Asmah dihentikan polisi, tepatnya 4 Mei 2026, Dexlite di Kalteng dijual seharga Rp26.600 per liter. Terdapat selisih sekitar Rp8.100 per liter yang menganga lebar.

    Perkara ini merayap ke ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Sampit pada Rabu (7/10/2026). Agenda pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan dakwaan di Ruang Tirta bergulir singkat, hanya lima menit, sebelum majelis hakim mengetukkan palu penundaan.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum dapat menghadirkan alat bukti, sehingga sidang dijadwalkan berlanjut pada Rabu (14/10/2026) dengan agenda pembuktian.

    Selain penundaan tersebut, dokumen dakwaan itu sendiri menyembunyikan rincian angka yang tidak saling menutup.

    Terpal Hijau di Jalan Ais Nasution

    Jejak dakwaan merinci pusaran perkara ini bermula saat Asmah menghubungi Firman alias Upir bin Munir untuk membeli fotokopi KTP nelayan penerima rekomendasi UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang.

    Rabu malam (6/5/2026) sekitar pukul 20.12 WIB, Asmah menuntaskan pembayaran Rp30 juta melalui transfer untuk 25 lembar identitas.

    Setiap lembar membawa jatah 110 liter yang diambil dalam tiga kali pengisian, yakni dua kali 37 liter dan sekali 36 liter.

    Pagi berikutnya, Kamis (7/5/2026) sekitar pukul 06.42 WIB, Asmah mentransfer Rp20.875.000 kepada Taufik alias Upik bin Sahrani (Alm), Ketua Koperasi Serba Usaha Gabungan Kelompok Tani Anak Seruyan (KSU GAPOKTANAS).

    Dakwaan mencatat pembayaran itu untuk 2.750 liter bio solar dengan harga Rp7.500 per liter. SPBU nelayan yang menjadi episentrum transaksi ini adalah SPBU.N KSU GAPOKTANAS, beralamat di Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang, Jalan Ais Nasution, Desa Sungai Undang.

    Senin (11/5/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, Asmah bertolak ke SPBUN menggunakan Toyota Hilux bak terbuka bernomor polisi KH 8875 FC, membawa serta 48 jeriken kosong berkapasitas 35 liter.

    Setibanya di sana, ia menebus solar menggunakan 29 fotokopi KTP. Tumpukan kertas identitas itu terdiri dari 16 lembar titipan nelayan Desa Sungai Bakau dan 13 lembar dari Firman.

    Asmah menyerahkan struk pembelian kepada operator SPBUN, Andhika Tri Darmawan alias Dika bin Joko Irawanto.

    Andhika kemudian memompa masuk bio solar ke dalam 48 jeriken itu masing-masing sekitar 32 liter, sehingga totalnya mencapai sekitar 1.536 liter.

    Asmah memecah muatannya secara bertahap. Sebanyak 24 jeriken berisi sekitar 768 liter ia bawa lebih dulu ke rumahnya di Jalan Al Huda, Desa Sungai Bakau, lalu dipindahkan ke dalam rumah.

    Sekitar pukul 11.00 WIB ia kembali ke SPBUN, menaikkan 24 jeriken sisanya ke bak mobil, lantas menutup rapat muatan tersebut dengan terpal hijau.

    Muatan kedua itu tidak pernah sampai ke rumah. Sekitar pukul 12.30 WIB, dua anggota Polri, Aziz dan Noorahmat, mencegat Hilux tersebut di Jalan Ais Nasution, Kelurahan Kuala Pembuang I.

    Nama jalan itu sama persis dengan alamat SPBUN dalam dakwaan. Kedua polisi itu menyisir jalan setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai pergerakan solar subsidi.

    Pemeriksaan aparat menemukan 24 jeriken berisi sekitar 768 liter bio solar yang tersembunyi.

    Asmah, sebagaimana tercatat dalam dakwaan, mengakui mengangkut BBM subsidi tanpa izin usaha dari pemerintah. Ia bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polres Seruyan.

    Angka-Angka yang Tidak Bertemu

    Rumah Asmah baru digeledah pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 16.15 WIB, hampir 28 jam setelah mobilnya dihentikan. Petugas hanya menemukan 18 jeriken dari penggeledahan tersebut.

    Dakwaan sama sekali tidak menjelaskan keberadaan enam jeriken lainnya yang setara sekitar 192 liter, bagian dari muatan yang sempat diantar pada Senin pagi sebelum pukul 11.00 WIB.

    Celah pada volume barang bukti juga menganga. Berita acara pengukuran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan tertanggal 21 Mei 2026 mencatat 1.334 liter dari 42 jeriken.

    Sementara itu, daftar barang bukti yang diterima PN Sampit mencetak angka 1.344 liter. Angka 1.344 liter ini secara akurat merupakan hasil penjumlahan 768 dan 576 liter.

    Matematika pada nilai transfer pun tak luput dari selisih. Jatah 2.750 liter jika dikalikan dengan harga Rp7.500 seharusnya menghasilkan angka Rp20.625.000.

    Nyatanya, uang yang ditransfer kepada Taufik berjumlah Rp20.875.000. Terdapat selisih Rp250 ribu yang tak tersentuh penjelasan dalam dokumen.

    Harga beli Rp7.500 per liter itu sendiri berada di atas harga biosolar subsidi. Kontrasnya makin tajam karena daftar barang bukti perkara justru memakai patokan harga resmi Rp6.800 per liter untuk menaksir nilai barang.

    Pemakaian patokan harga tersebut membuat nilai 2.750 liter menjadi Rp18.700.000, atau Rp2.175.000 lebih rendah dari uang yang disetorkan kepada Taufik.

    Teka-teki berlanjut pada hitungan takaran. Apabila pola 37 liter per pengambilan dari KTP Firman diberlakukan untuk seluruh 29 KTP yang dipakai, satu kali pengambilan mentok di kisaran 1.073 liter.

    Dakwaan mencatat SPBUN mengucurkan sekitar 1.536 liter pada hari tersebut. Dokumen resmi ini tidak menerangkan apakah sebagian KTP dipakai lebih dari sekali.

    Sisa 12 lembar fotokopi KTP dari Firman dengan jatah sekitar 1.320 liter juga tidak disebut keberadaannya.

    Jatah yang Berpindah Tangan

    Peruntukan solar subsidi nelayan sebenarnya dibentengi aturan ketat. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 membatasi konsumen pengguna sektor usaha perikanan murni bagi nelayan berkapal ikan Indonesia, lengkap dengan surat rekomendasi yang berlaku tiga bulan.

    Namun, dakwaan membeberkan kenyataan sebaliknya terkait jatah laut yang bebas berpindah tangan hanya bermodal lembaran fotokopi KTP.

    Firman sebagai penjual fotokopi KTP, Taufik yang menampung pembayaran, serta Andhika sebagai operator pengisi jeriken kini tercatat sebagai saksi dalam dokumen perkara. Dakwaan tidak menyebut apakah ketiganya diproses dalam berkas terpisah.

    Ancaman Enam Tahun

    JPU Putri Fasyla Ananta, Jihan Hasna Shafira Zulhulaifa, dan Yolla Indriana mendakwa Asmah dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Pasal ini membidik penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar bersubsidi dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

    Perjalanan berkas perkara ini memakan waktu hampir lima bulan sejak mobil Asmah dihentikan pada 11 Mei 2026.

    Hasil pengujian sampel oleh PT Pertamina Patra Niaga di Fuel Terminal Pangkalan Bun pada bulan Juli mengonfirmasi barang bukti tersebut sebagai Gas Oil atau bio solar.

    Jaksa kemudian menggolongkan BBM tersebut sebagai bahan bakar minyak tertentu bersubsidi pemerintah di dalam dakwaannya.

    Berkas perkara baru dilimpahkan ke PN Sampit pada Senin (5/10/2026). Perkara Asmah ini terdaftar dengan nomor berurutan, tepat sesudah perkara pelangsiran Pertalite atas nama Budi Setiawan yang juga bertolak dari Seruyan.

    Barang bukti kini bersandar di Kejaksaan Negeri Seruyan, meliputi 42 jeriken solar dan mobil Hilux hitam.

    Dakwaan menyebut mobil itu milik terdakwa, sementara STNK-nya tercatat atas nama Pusima. Seluruh jalinan fakta dan deretan angka yang saling bertolak belakang ini menunggu pembuktian yang dijadwalkan dimulai pada persidangan lanjutan, Rabu (14/10/2026). (ign)

  • Hitung-hitungan Uang Pengganti Plasma Seruyan: Beban Ringan PT BAP, Harus Terkunci di Meja MoU

    Hitung-hitungan Uang Pengganti Plasma Seruyan: Beban Ringan PT BAP, Harus Terkunci di Meja MoU

    SAMPIT, kanalindependen.id – Gemuruh tuntutan warga yang memadati tenda aksi Desa Selunuk, Jumat (9/10/2026), dijawab dengan tawaran yang mempertaruhkan nasib.

    Dua kepala daerah yang menemui massa hari itu sama-sama meminta warga berhitung.

    ”Opsi dua, kalau lebih menguntungkan pada saatnya, ayo kita berhitung lagi. Karena menurut saya lebih untung,” kata Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda di hadapan warga.

    Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menitipkan pesan serupa kepada massa yang masih meragukan tawarannya. ”Opsi kedua ini juga jangan diabaikan. Berhitung lagi kembali,” ujarnya.

    Kanal Independen mencoba berhitung. Melalui skenario 1.742 hingga 3.485 calon penerima, kucuran uang bulanan Rp800.000 hingga Rp1 juta per orang hanya setara 1,5 sampai 3,7 persen dari nilai buah bulanan areal kebun PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) yang menjadi dasar kewajiban plasma.

    Bagi anak usaha Sinar Mas Group tersebut, porsi beban ini tergolong ringan. Bagi warga, napas dari skema itu sangat ditentukan oleh seberapa lama keran uang mengalir.

    Warga meyakini pembayaran akan terus berlangsung selama perusahaan beroperasi. Keyakinan itu masih menunggu dikunci dalam nota kesepahaman (MoU) dengan PT BAP, entitas perusahaan yang justru tidak ikut meneken Komitmen Bersama.

    Skema SHU itu tercantum sebagai opsi kedua dalam Surat Komitmen Bersama yang diteken Gubernur dan Bupati di tenda Desa Bangkal, dengan judul Skema Pemenuhan Alternative (SHU).

    Rumusan opsi kedua itu sama dengan versi resmi Komitmen Bersama Pemkab Seruyan bertanggal sama.

    Opsi pertama berisi komitmen pemerintah mengawal realisasi plasma 20 persen, sedangkan opsi kedua menjadi jalan keluar bila lahan untuk membangun kebun plasma tidak tersedia.

    Seluruh massa kini sudah meninggalkan titik aksi di Pos PT BAP km 79, dan Gubernur meminta waktu sekitar sebulan untuk mencapai kesepakatan dengan perusahaan

    Pendapatan Sejak Bulan Pertama

    Bupati Seruyan memaparkan keunggulan opsi kedua lewat perbandingan dengan skema plasma lahan. Menurut dia, kebun plasma dibangun menggunakan utang yang dicicil dari hasil panen sampai tahun kesembilan atau kesepuluh. Sebaliknya, uang bulanan mengalir tanpa potongan cicilan.

    ”Sekarang dia enggak ada bayar utang. Itu yang diperjuangkan Pak Gubernur karena ada pembicaraan,” ujarnya.

    Ahmad Selanorwanda lalu menyandingkan kucuran uang bulanan itu dengan hasil kebun.

    ”Dan Anda, Ibu, Bapak semua sudah menikmati adanya kebun itu yang menjadi sumber pendapatan. Rp800.000 tiap bulan, tiap bulan langsung sekarang,” katanya.

    Dia menambahkan, “Dibanding 12 tahun nanti mendekati Rp800.000, karena bayar utang. Kalau ini tunai.”

    Bupati juga menyebut angka itu akan naik. “Rp800.000 sekarang, dengan tiga tahun ke depan, empat tahun ke depan, naik nilainya,” ujarnya.

    Perbandingan dengan hasil plasma pada tahun ke-12, ditambah perkiraan kenaikan dalam tiga hingga empat tahun, mengandaikan uang bulanan masih menetes belasan tahun kemudian.

    Rangkaian ucapan ini sejalan dengan keyakinan warga bahwa pembayaran berlangsung selama perusahaan beroperasi. Gubernur Agustiar sendiri berharap opsi kedua yang berjalan, dan menyebut perusahaan sudah bersedia.

    Angka Rp800.000 yang berulang kali disebut Bupati adalah nilai yang menurutnya diperjuangkan Gubernur.

    Ketua Pengawas Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal Sapriyadi menyebut warga Bangkal membulatkan tawaran itu menjadi Rp1 juta, angka yang kemudian tertulis sebagai nilai usulan dalam surat. Selisih Rp200.000 per orang itu masih menunggu titik temu di meja MoU.

    Dari Tenda ke Kertas Komitmen

    Sebagian janji yang menggema di tenda sudah tertuang dalam Komitmen Bersama, sebagian lain masih menggantung menunggu MoU.

    Badan teks opsi kedua dalam surat Bangkal menyebut, bila lahan untuk kebun plasma tidak memungkinkan, fasilitasi kewajiban plasma ditindaklanjuti melalui “skema kemitraan lain yang disepakati, seperti pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)”, dengan nilai usulan Rp1 juta per bulan per calon penerima.

    Kalimat itu memuat nilai usulan, tetapi belum menyebut berapa lama pembayaran berlangsung.

    Judul opsi itu menempatkan SHU sebagai skema pemenuhan alternatif, sedangkan badan teksnya memakai frasa “skema kemitraan lain”.

    Dalam aturan perkebunan, bentuk kemitraan lainnya merupakan bentuk fasilitasi tersendiri, yang oleh PP Nomor 26 Tahun 2021 dijalankan lewat kegiatan usaha produktif (KUP), skema yang selama ini ditolak warga. Sapriyadi menegaskan, SHU yang disepakati warga berbeda konsep dengan skema kemitraan.

    Rumusan durasi baru muncul pada kalimat berikutnya. Frasa selama PT.BAP terikat dalam perijinan/masa aktif HGU ditulis menyertai manfaat lain berupa penunjang pendidikan dan kesehatan, setelah kebun kas desa dan bantuan alat berat.

    Agar keyakinan warga tidak sekadar menjadi asa, durasi yang sama perlu ditulis tegas untuk uang bulanan. Kenaikan nilai yang dikabarkan Bupati juga belum memiliki rumusan tertulis.

    Rumusan kebun kas desa juga menuntut ketegasan di MoU. Kebun itu minimal 10 hektare per desa.

    Teks tertulis itulah yang kelak menentukan nasib. Nota kesepahaman memiliki kekuatan mengikat layaknya perjanjian bila memenuhi syarat sah dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hanya saja, ikatannya terbatas pada hal-hal pokok yang termuat di dalamnya.

    Uang bulanan juga tidak memiliki cetakan baku dalam aturan perkebunan. Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja membuka ruang pemenuhan kewajiban lewat pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati.

    Pola bagi hasil dalam Permentan Nomor 18 Tahun 2021 dijalankan lewat skema pinjaman dan berakhir setelah pinjaman lunas, sehingga isi MoU menjadi penentu arah angin.

    Istilah SHU pun butuh perumusan cermat. Pasal 45 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan SHU sebagai pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lain, lalu dibagi sesuai jasa usaha anggota berdasarkan keputusan rapat anggota.

    Bila uang dari perusahaan dicatat sebagai SHU koperasi, angka riil yang bermuara ke tiap orang bisa menyusut dari nilai kesepakatan.

    Pengalaman serupa pernah dilaporkan Mongabay Indonesia pada Mei 2021 dari Wonosari, Boalemo, Gorontalo.

    Petani plasma di wilayah itu dijanjikan penghasilan sekitar Rp1,3 juta per bulan per hektare dalam skema bagi hasil.

    Kenyataannya, daftar pembagian SHU koperasi mereka mencatat ada petani yang hanya menerima setara Rp22.000 per bulan.

    Ringan bagi Kebun PT BAP

    Laporan keuangan PT BAP tidak dipublikasikan, sehingga Kanal Independen menyusun hitungan dari luas kebun dan harga buah.

    Keputusan Menteri LHK Nomor 1417 Tahun 2024 melepaskan 17.415,68 hektare kawasan hutan untuk kebun perusahaan itu, areal yang menjadi dasar kewajiban plasma 20 persen.

    Dinas Perkebunan Kalteng menetapkan harga TBS plasma umur 10 sampai 20 tahun periode II September 2026 sebesar Rp3.741,94 per kilogram, seperti dilaporkan InfoSAWIT.

    Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin, dalam kolom opininya di Bisnis.com pada Juli 2024, mencatat produktivitas rata-rata kebun swasta besar 17,5 ton TBS per hektare per tahun.

    Berpijak pada angka itu, dan bila seluruh areal berbuah, nilai buahnya sekitar Rp1,14 triliun setahun, atau Rp95 miliar per bulan.

    Setiap 1.000 calon penerima membutuhkan dana Rp800 juta sampai Rp1 miliar per bulan. Jumlah calon penerima sejauh ini belum ditetapkan.

    Dokumen hanya menyebut data mereka akan diseleksi berdasarkan kriteria desa dengan fasilitasi pengurus koperasi.

    Bila jumlahnya mencapai 3.485 orang, dengan asumsi satu orang untuk setiap hektare cadangan kebun masyarakat dalam Persetujuan Prinsip TMKH 2021, biayanya menelan Rp2,79 miliar hingga Rp3,49 miliar per bulan.

    Angka itu setara 2,9-3,7 persen nilai buah bulanan. Bila skemanya mengerucut pada dua hektare per orang, atau 1.742 penerima, bebannya merosot ke kisaran Rp1,39 miliar hingga Rp1,74 miliar per bulan, atau sekitar 1,5 sampai 1,8 persen.

    Sepanjang satu tahun, total uang bulanan berada di kisaran Rp16,7 miliar sampai Rp41,8 miliar. Apabila produktivitas kebun PT BAP hanya 15 ton per hektare pun, skenario terberat tetap berada di bawah 5 persen nilai buah.

    Hitungan ini membandingkan uang bulanan dengan nilai buah, bukan laba. Porsinya terhadap laba tentu lebih besar.

    Melalui skema ini, seluruh hamparan kebun tetap dikuasai perusahaan, berbeda dengan opsi lahan yang mewajibkan penyerahan seperlima areal kepada warga.

    Kalkulasi tersebut baru menyentuh uang bulanan. Opsi kedua juga memuat kewajiban lain: kebun kas desa minimal 10 hektare, satu unit ekskavator dan dump truck untuk koperasi, serta penunjang pendidikan dan kesehatan.

    Menggunakan patokan dana peremajaan sawit rakyat Rp60 juta per hektare ditambah harga alat berat di tingkat penyalur, paket kebun dan alat berat itu bernilai sekitar Rp2,4 miliar sampai Rp5,1 miliar per desa, yang sifatnya dibayar sekali.

    Beban PT BAP tetap tergolong ringan meski komponen tambahan tersebut ikut dihitung. Apabila paket berlaku untuk empat desa dan dibayar pada tahun pertama bersamaan dengan uang bulanan, pengeluaran perusahaan tahun itu berkisar Rp26 miliar sampai Rp62 miliar.

    Nominal tersebut hanya setara 2,3-5,4 persen dari total nilai buah setahun. Skenario pengeluaran tertinggi ini bahkan hanya setara dengan nilai buah yang dihasilkan kebun tersebut dalam waktu kurang dari tiga minggu.

    Memasuki tahun kedua, beban perusahaan kembali menyusut hanya pada kucuran uang bulanan, dengan porsi paling tinggi 3,7 persen. Adapun komponen penunjang pendidikan dan kesehatan belum dimasukkan dalam hitungan, sebab dokumen tidak menyebutkan nilainya.

    Pelajaran dari Biru Maju

    Rumusan tegas di MoU menjadi penentu karena aturan plasma menyediakan jalur sekali bayar. Bila lahan plasma tak lagi tersedia, perusahaan bisa memenuhi kewajiban lewat kegiatan usaha produktif (KUP), seperti dipaparkan dalam sosialisasi fasilitasi kebun masyarakat di delapan desa pada Januari 2026.

    Pasal 21 PP Nomor 26 Tahun 2021 mematok pembiayaan KUP minimal setara nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20 persen dari total areal, yakni hasil produksi neto rata-rata kebun dalam satu tahun.

    Kewajiban KUP itu dikenakan satu kali kepada perusahaan. Staf Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bidang Advokasi Hukum Kemas Akhmad Tajuddin menegaskan hal itu dalam sosialisasi penghitungan nilai optimum produksi pada Januari 2026, seperti dilaporkan ANTARA.

    Artinya, batas bawah jalur ini setara hasil produksi neto setahun dari kebun seluas seperlima areal, dan dibayar sekali.

    Uang bulanan bekerja dengan logika berbeda. Untuk 1.742 hingga 3.485 penerima, pembayaran Rp800.000 hingga Rp1 juta per orang sepanjang masa HGU pertama (paling lama 35 tahun menurut Pasal 22 PP Nomor 18 Tahun 2021) menyentuh angka Rp585 miliar sampai Rp1,46 triliun secara nominal.

    HGU itu masih bisa diperpanjang 25 tahun dan diperbarui 35 tahun.

    Sebagai pembanding, skema hibah bagi warga yang pernah diusulkan Bupati kepada perusahaan, menurut ceritanya di tenda Bangkal, bernilai sekian puluh miliar.

    Perbedaan skala finansial ini menjelaskan mengapa bentuk sekali bayar jauh lebih murah bagi perusahaan.

    Nilai optimum produksi kebun PT BAP hingga mediasi di Sampit pada 9 September 2026 belum pernah dibuka kepada warga.

    Bila uang bulanan kelak dicatat sebagai KUP, perusahaan bisa berdalih kewajibannya lunas begitu akumulasi pembayaran menyamai nilai optimum tersebut. Hanya rumusan durasi yang tegas di MoU yang bisa menutup kemungkinan ini.

    Jalur KUP sebenarnya sudah lama tertahan di meja perundingan. Pada 9 September 2026, Pemkab Seruyan mengirim surat Nomor 500/1573.1/EK.SDA/IX/2026 kepada PT BAP perihal perhitungan dan analisis bisnis pola fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKMS) untuk dua opsi usaha: pabrik minyak sawit serta transportasi dan bengkel.

    Menurut Ketua Koperasi Selunuk Maju Bersama Kamarudin, dalam rapat pagi 9 Oktober perusahaan hanya menawarkan skema terkait angkutan, sedangkan Bupati menyebut tawaran perusahaan dalam rapat itu jauh di bawah.

    Dokumen yang dihimpun Kanal Independen dari Desa Biru Maju, Kotawaringin Timur, memberi gambaran nyata dari perusahaan satu grup.

    Berita acara mediasi 30 Agustus dan 23 November 2023 antara warga desa itu dan PT Buana Artha Sejahtera (PT BAS) mencantumkan dana talangan Rp300.000 per hektare per bulan untuk 20 persen luas tertanam di desa tersebut.

    Dana dijanjikan mengalir sampai kebun masyarakat berproduksi, dan dokumen itu turut diteken perwakilan perusahaan.

    Kepala Desa Biru Maju Juliandi Asry Rozikin Yoyota menyatakan saat aksi 5 September 2026 bahwa dana talangan itu belum pernah dibayarkan sepeser pun.

    Pada 22 Oktober 2024, dalam rapat di Dinas Perkebunan Kalteng, skema itu dialihkan menjadi kegiatan usaha produktif pola nilai optimum produksi senilai Rp7,5 miliar berupa 15 unit dump truck yang dibiayai utang bank atas nama Koperasi Bangkit Bersama. Warga menolak pengalihan tersebut.

    Setiap kasus punya karakter sendiri. Namun, riwayat pengalihan di Biru Maju menjadi bukti bahwa komitmen tertulis saja belum cukup bila tidak memuat kepastian durasi, sanksi, atau jalan kembali saat pembayaran macet.

    Tawaran hibah dari Bupati pun tak berujung. Menurut Ahmad Selanorwanda, perwakilan perusahaan semula merespons dengan jawaban, “Oh, siap, siap, siap.”

    Belakangan muncul kalimat lain, “Kami diskusikan dengan manajemen,” lalu perusahaan berulang kali mangkir.

    Setelah rapat pagi berakhir tanpa kesepakatan pada 9 Oktober, Gubernur menyebut di tenda aspirasi bahwa perusahaan sudah bersedia. Bupati juga melontarkan pembicaraan tinggal difinalisasi.

    Rangkaian riwayat itu menegaskan betapa pentingnya level penanda tangan MoU. Dari pihak perusahaan wajib diwakili direksi atau kuasa direksi yang sah, bukan perwakilan yang masih berdalih harus berdiskusi dengan manajemen.

    Kunci di Meja MoU

    Ragam janji di dua tenda dan bunyi dokumen bisa menjadi daftar periksa saat menyusun MoU ke depan.

    Pertama, durasi pembayaran ditulis tegas berlaku selama PT BAP memegang izin atau HGU, mencakup masa perpanjangan dan pembaruannya, serta mengikat pihak yang kelak mengambil alih kebun.

    Kedua, nilai final per orang beserta mekanisme kenaikan seperti yang diutarakan Bupati perlu dicantumkan, misalnya disesuaikan dengan fluktuasi harga TBS yang ditetapkan Dinas Perkebunan Kalteng setiap periode.

    Tanpa pelindung mekanisme itu, daya beli uang bulanan warga akan menyusut tajam. Lewat asumsi inflasi rata-rata 3 persen per tahun, Rp1 juta hari ini hanya setara sekitar Rp355.000 setelah 35 tahun.

    Ketiga, uang dibayarkan langsung per calon penerima dengan jadwal tetap, dirumuskan tegas sebagai dana kemitraan agar tidak mencair bersama SHU koperasi.

    Keempat, daftar nama calon penerima ditetapkan berikut jaminan aturan pewarisannya.

    Kelima, kebun kas desa ditegaskan alokasinya per desa, persis seperti yang dibacakan di tenda Bangkal.

    Keenam, MoU memuat klausul kembali ke opsi pertama bila pembayaran berhenti di tengah jalan. Butir 5 Komitmen Bersama versi Pemkab Seruyan menjadi pijakannya: bila opsi kedua tidak dapat direalisasikan, proses opsi pertama dilanjutkan. Klausul itu perlu menegaskan perlindungan ini berlaku pula saat pembayaran macet.

    Ketujuh, MoU wajib diteken direksi atau kuasa direksi yang sah, lalu dilaporkan kepada pemerintah sebagaimana diwajibkan Pasal 58 ayat (4) UU Perkebunan.

    Waktu berpihak kepada warga selama HGU areal pelepasan masih berproses. Gubernur Agustiar menyebut pemerintah provinsi menahan izin perusahaan yang belum menyiapkan plasma, tenaga lokal, dan CSR.

    ”Tapi, kalau beliau berani menandatangani, pasti akan kami kasih,” ujarnya di tenda Selunuk. Ia beralasan, begitu izin diberikan, perusahaan lupa pada plasmanya.

    Bupati juga menyebut rekomendasinya dalam proses HGU harus disertai rekomendasi empat desa di sekitar kebun. Rekomendasi itu, kata dia, bisa saja hanya mencakup 80 persen luasan, sementara 20 persen sisanya dibangun sendiri dengan investor yang akan ia carikan.

    Pasal 58 ayat (3) UU Perkebunan memberi perusahaan tenggat tiga tahun sejak HGU diberikan untuk memenuhi kewajiban fasilitasi kebun masyarakat.

    Begitu HGU terbit, daya tawar yang kini dipegang tangguh oleh Bupati lewat rekomendasi dan Panitia B dipastikan tidak lagi sama.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada 30 Januari 2025, menegaskan perusahaan tidak akan diberi HGU tanpa komitmen plasma.

    ”Kalau tidak ada komitmen dalam bentuk pemberian plasma, sekarang tidak bisa diberikan lagi,” ujarnya, seperti dilaporkan detikFinance.

    Bupati dan Gubernur sudah melempar tantangan berhitung. Hitungan itu menunjukkan skema uang bulanan tergolong ringan bagi PT BAP. Rumusan MoU-lah yang kelak mengunci janji di tenda dan menentukan apakah uang itu mengalir sejalan dengan keyakinan warga. (ign)

    Koreksi, Senin (12/10/2026), pukul 23.13: Naskah ini diperbaiki pada butir ketiga bagian “Kunci di Meja MoU” dan dilengkapi penjelasan pada bagian “Dari Tenda ke Kertas Komitmen”. Versi sebelumnya menyarankan SHU dirumuskan sebagai “dana kemitraan”, sehingga mengaburkan perbedaan konsep SHU dengan skema kemitraan. Kutipan dokumen merujuk Surat Komitmen Bersama yang diteken di tenda Bangkal. Redaksi mohon maaf atas kekeliruan tersebut.

  • Lebih Dua Bulan Asap Menelan Kalteng, Rakyat Bersiap ”Menggugat” Keseriusan Negara

    Lebih Dua Bulan Asap Menelan Kalteng, Rakyat Bersiap ”Menggugat” Keseriusan Negara

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Langit siang Palangka Raya telah kehilangan rupa aslinya. Senin (12/10/2026) siang, layar pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) KLH/BPLH di stasiun Jekan Raya memunculkan angka 1.301, melompat terlampau jauh dari ambang batas berbahaya di level 300.

    Angka pekat itu terekam usai warga menelan lebih dari dua bulan rentetan musim asap, atau tepatnya 77 hari terhitung sejak 27 Juli hingga 12 Oktober, dengan kepekatan yang terus bergelombang.

    Kontras dengan kondisi udara yang mendesak pernapasan warga, laju rekapitulasi data luasan terbakar di pemerintah pusat justru jalan di tempat.

    Hingga hari yang sama, rekap luas kebakaran per provinsi di laman SiPongi Kementerian Kehutanan tak bergeser, masih menahan catatan Kalimantan Tengah di angka 7.634,46 hektare sepanjang 2026.

    Angka ini sama persis dengan laporan usang yang disodorkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Palangka Raya pada 22 Agustus lalu.

    Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) turut mengutip angka 7.634 hektare tersebut dalam siaran persnya.

    Membawa rentetan catatan kritis lapangan, organisasi ini menjadwalkan aksi damai membelah jalan menuju Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 15 Oktober 2026.

    Mereka mengusung empat tuntutan utama: keterbukaan penyebab karhutla, perlindungan warga, pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar, serta evaluasi status bencana nasional.

    ”Karhutla bukan hanya persoalan titik api. Asap, gangguan kesehatan, krisis air bersih, dan hilangnya penghasilan warga menuntut tindakan nyata,” kata Penanggungjawab KRKT Damai Alam Usop dalam siaran pers yang diterima Kanal Independen, Senin (12/10/2026).

    KRKT meminta pemerintah membuka data dampak dan memastikan penanganan terkoordinasi yang dapat diawasi publik.

    Tuntutan ini mengemuka tiga hari setelah Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan status bencana nasional belum diperlukan.

    ”Terkait ditetapkan bencana nasional, saya rasa belum, karena kita masih mampu menangani ini. Semua berkolaborasi,” kata Agustiar usai rapat koordinasi evaluasi penanggulangan darurat karhutla dan kekeringan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Sampit, Jumat (9/10/2026) malam.

    Ketimpangan Angka di Atas Layar

    Damai merujuk laporan BNPB yang dipublikasikan pada 21 September 2026. Menurut dokumen itu, analisis citra satelit Kementerian Kehutanan mencatat 7.634 hektare area terbakar di Kalteng.

    Laporan yang sama juga memuat data Posko Pengendalian Bencana Karhutla Kalteng periode 1 Januari hingga 19 September 2026, yakni temuan lebih dari 142.000 titik panas dan sekitar 3.800 kejadian karhutla.

    Luas area yang dilaporkan telah ditangani bahkan menyentuh hampir 13.000 hektare, melampaui luasan terbakar versi satelit.

    Penelusuran Kanal Independen menunjukkan angka di SiPongi tidak beranjak sejak Agustus. Pada 22 Agustus, Kalaksa BPBPK Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan angka 7.634,46 hektare dalam rapat bersama Presiden di Posko Aju Bandara Tjilik Riwut. Posko provinsi saat itu baru mencatat 19.992 titik panas dan 1.639 kejadian.

    Sekitar empat minggu berlalu, kejadian karhutla tercatat melonjak lebih dari dua kali lipat, tetapi angka luas terbakar di SiPongi tetap membeku.

    Penjelasan metode rekapitulasi datang dari BNPB. Dalam konferensi pers 15 September, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyebut angka luas terbakar Kalimantan Barat merupakan gabungan data SiPongi hingga 31 Juli 2026 dan pengukuran lapangan BNPB dari 1 Agustus hingga 14 September.

    Angka SiPongi Kalbar sebesar 38.310 hektare yang ia sebutkan masih tercantum utuh di rekap SiPongi.

    Angka 7.634 hektare Kalteng sendiri muncul bersamaan dengan angka 38.310 hektare Kalbar tersebut dalam keterangan resmi BNPB pada 23 Agustus.

    Dalam konferensi pers 15 September, BNPB mencatat total lahan terbakar di Kalteng hingga 14 September telah mencapai 15.976,1 hektare.

    Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng melaporkan cakupan yang jauh lebih luas.

    Per 7 Oktober 2026, posko mencatat lebih dari 17.000 hektare lahan telah menjadi abu dari 5.848 kejadian. Rekap SiPongi sendiri menyimpan pembanding luasan historis untuk Kalteng, yakni 165.896,44 hektare pada 2023 dan 317.749 hektare pada 2019.

    KRKT mendesak pemerintah mengaudit seluruh konsesi yang terbakar, termasuk yang telah dikenai sanksi administratif.

    ”Dalam 14 hari, buka peta kebakaran, identitas pemegang izin, hasil pemeriksaan, serta perkembangan penegakan hukum. Tindak dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan asas praduga tak bersalah,” kata Damai.

    Berbulan-bulan Ditelan Kabut

    Tanda-tanda musim asap telah tercium sejak pertengahan tahun. Ekuatorial melaporkan bau sangit dan asap tipis mulai menguar dari lahan gambut Palangka Raya sejak awal Juni 2026, bertepatan dengan status siaga darurat yang ditetapkan Pemkot pada 1 Juni.

    Portal berita nasional Kompas.com mencatat kabut asap mulai menutupi kota dengan jarak pandang tinggal beberapa meter di Jalan Tjilik Riwut, Bundaran Besar, hingga RTA Milono pada Senin, 27 Juli 2026 pagi. Sehari kemudian, status tanggap darurat karhutla Kota Palangka Raya mulai berlaku.

    Sampit lebih dulu merasakan kepungan asap. Pada Minggu (19/7/2026) pagi, Antara merekam Kota Sampit mulai diliputi kabut asap.

    BMKG Kotim menjelaskan kondisi tersebut cenderung turun dari malam hingga pagi, lalu mereda menjelang siang.

    Tirai asap makin pekat pada Rabu (5/8/2026), tatkala warga mencium bau terbakar sejak pukul 04.00 dan jarak pandang mulai terganggu.

    Hingga batas waktu 12 Oktober, warga Sampit telah melewati hampir tiga bulan, atau tepatnya 85 hari musim asap terhitung sejak 19 Juli.

    Sementara itu, Palangka Raya tercatat 77 hari, durasi yang setara dengan sekitar empat bulan jika dihitung berdasar bau sangit pertama pada awal Juni.

    Indeks pencemaran udara berfluktuasi secara ekstrem. Pada akhir September, tepatnya Rabu (30/9/2026), data ISPU sempat meroket menembus 1.199 di stasiun Jekan Raya pukul 13.08.

    Angka itu turun ke level 414 pada Minggu (11/10/2026) sore, lalu kembali mendidih di angka 1.301 keesokan harinya.

    Berdasarkan pemantauan pada Senin (12/10/2026) pukul 13.17, tujuh dari sepuluh lokasi dengan ISPU tertinggi secara nasional berada di Kalteng: Kabupaten Kapuas 1.678, Palangka Raya 1.301, Katingan 1.239, Gunung Mas 691, Barito Selatan 594, Murung Raya 592, dan Kotawaringin Timur 498 untuk parameter PM10.

    Lonjakan penderitaan fisik terekam meluas di fasilitas medis. Dinkes Palangka Raya mencatat 10.240 laporan ISPA sejak awal Juni hingga awal Oktober 2026. Dinkes Kotim turut mencatat 2.656 kasus sepanjang Agustus.

    Kementerian Kesehatan mendapati pasien penyakit pernapasan di wilayah terdampak naik dari 50.891 orang pada 1 September menjadi 113.336 orang pada 9 September. Kemenkes juga menyebut 12,5 juta warga di tujuh provinsi terpapar asap.

    Pada akhir September, BNPB memperkirakan amukan karhutla baru akan mereda pada rentang pertengahan Oktober hingga minggu ketiga November 2026.

    Pemkot Palangka Raya juga telah memperpanjang status tanggap darurat selama 30 hari hingga awal November 2026.

    KRKT menuntut pemerintah menjamin ketersediaan pemeriksaan ISPA, informasi kualitas udara, masker sesuai kebutuhan, air bersih, serta bantuan hidup bagi warga terdampak.

    ”Dalam 14 hari, umumkan data korban, kerugian pertanian, dan gangguan penghidupan sebagai dasar pemulihan,” kata Damai.

    Inisial di Daftar Sanksi

    Damai turut merujuk sanksi Kementerian Kehutanan pada Agustus 2026 kepada enam pemegang izin pemanfaatan hutan di Kalimantan, termasuk PT NES di Kalteng. ”Sanksi administratif tidak otomatis membuktikan kesengajaan pembakaran,” katanya.

    Siaran pers Kemenhut bernomor SP.452/HKLN/08/2026 tanggal 25 Agustus 2026 hanya merilis inisial dari keenam perusahaan tersebut.

    Areal terbakar terluas dicatatkan pada PT WEL seluas 760,51 hektare, disusul PT MPK 394,83 hektare, PT WSP 107,70 hektare, PT FI 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, dan PT NES 70,38 hektare.

    PT NES dikenai sanksi Paksaan Pemerintah. Pada pertengahan September, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut 26 perusahaan sudah dibekukan izinnya akibat karhutla, namun identitas nama, lokasi, dan periode sanksinya tidak dirinci.

    Jalur pidana juga berjalan menapaki prosesnya di Polda Kalteng. Polda menangani 130 laporan terkait karhutla hingga Senin (28/9/2026) dan menyidik 12 perusahaan yang lahannya terindikasi terbakar.

    Pada 8 September, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengabarkan bahwa lahan satu perusahaan di Kotim terbukti terbakar dan tidak dilengkapi sarana prasarana pemadam sesuai ketentuan, sehingga status penanganannya dinaikkan ke tahap penyidikan.

    KRKT menuntut pemerintah mewajibkan perusahaan menjalankan mekanisme pencegahan, pemadaman, dan pemulihan bentang alam.

    ”Terapkan penegakan hukum serta pemulihan atau ganti kerugian kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Dalam tujuh hari, pemprov dan pusat diminta membuka rencana penanganan, pelaksana, dan anggaran,” kata Damai.

    Gubernur Agustiar sebelumnya menyatakan penggunaan anggaran operasional sudah berjalan dan dapat dipantau secara terbuka.

    Penjelasan itu ia sampaikan kepada wartawan usai rapat paripurna DPRD Kalteng pada Selasa (29/9/2026) malam, ketika mengumumkan perpanjangan status tanggap darurat provinsi. “Diperpanjang karena kondisi masih kabut begini,” ujarnya saat itu.

    Tiga Korban Jiwa dan Syarat Bencana Nasional

    KRKT juga mendesak Presiden dan BNPB menilai indikator penetapan bencana nasional secara terbuka. “Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025 mensyaratkan sedikitnya tiga indikator dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Jika syarat terpenuhi, tetapkan status nasional; dukungan darurat pusat jangan ditunda,” kata Damai.

    Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan krusial tersebut pada 28 Agustus 2026. Mahkamah menyatakan, ”Dalam hal menetapkan status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga indikator dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi.”

    Lima indikator baku yang dinilai meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta kelumpuhan sosial ekonomi.

    Data korban telah dicatat otoritas medis. Hingga Rabu (9/9/2026) pukul 15.00 WIB, Kementerian Kesehatan melaporkan karhutla di Kalteng menyebabkan 313 orang luka berat dan 3 orang meninggal dunia. Laporan Kalteng ini menjadi angka tertinggi di antara tujuh provinsi terdampak.

    Secara terpisah, dua nyawa relawan pemadam di Kalteng melayang usai mengalami gangguan kesehatan saat bertugas: Akhmad Rizani dari Tim Serbu Api di Palangka Raya pada 27 Agustus, dan Ahmadin alias Itam Madin dari relawan Damkar Huma Singgah Itah di Kobar pada 30 Agustus.

    UU Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan definisi korban bencana sebagai orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

    Gubernur Agustiar membaca tren kesehatan ini dalam kacamata yang berbeda. Saat berkunjung ke Sampit, ia membenarkan angka kasus ISPA melambung sekitar 30 hingga 40 persen dibanding hari biasa mengacu pada kunjungan ke rumah sakit.

    Namun, menurutnya, lonjakan tersebut tidak serta-merta terkait langsung dengan karhutla sehingga tidak dapat dijadikan parameter tunggal.

    ”Karena menyangkut ISPA ini saat pancaroba pun tinggi kasusnya,” ucapnya. Ia mengakui petani, nelayan, hingga buruh turut terdampak bencana ini.

    Bukan Aksi Pertama

    Aksi KRKT bukanlah percikan protes yang pertama. Sumber terbuka merekam setidaknya enam kali warga dan mahasiswa dari sedikitnya tiga kelompok turun ke jalan menyuarakan persoalan karhutla di Palangka Raya sejak akhir Agustus 2026.

    Angka aktualnya bisa lebih besar lantaran tak seluruh rentetan unjuk rasa terekam media daring.

    Sejarah yang tercatat bermula ketika barisan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan (AMKM) menyambangi gerbang Kantor Gubernur Kalteng di Jalan G Obos pada Senin (31/8/2026). Massa puluhan orang ini menagih keseriusan mitigasi dan transparansi anggaran.

    Lantaran tidak ditemui gubernur, sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi, sebelum akhirnya Pemprov mendelegasikan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Kesbangpol Kalteng.

    Sehari berselang, AMKM hadir kembali dalam aksi jilid II. Kali ini Gubernur Agustiar bersedia menemui demonstran.

    ”Kalau mengenai karhutla, itu hak kalian bertanya, dan saya sepakat terkait bagaimana menangani dan penanggulangannya,” kata Agustiar kala itu.

    Pemprov menyatakan akan mengevaluasi penanganan karhutla beriringan dengan pemerintah kabupaten dan kota.

    Menurut Juru Bicara Aksi AMKM Gihon Asa Jagad, pemerintah daerah juga menyatakan akan merekomendasikan penanganan karhutla kepada pemerintah pusat.

    Meski begitu, Gihon menyebut pihaknya belum puas. Usai audiensi, AMKM turut menyuarakan desakan agar karhutla dijadikan bencana nasional dengan alasan kualitas udara dan adanya korban.

    Gihon mengakui saat itu karhutla memang belum memenuhi kriteria bencana nasional, namun ia menggarisbawahi bahwa ritme bencana ini sudah berulang setiap tahun.

    Pola serupa dialami Aliansi Gerakan Pemuda Melawan Korporasi. Selain menggelar aksi di Kantor GAPKI Kalteng pada awal September, aliansi ini melawat ke Kanwil ATR/BPN Kalteng pada Selasa (8/9/2026) mendesak audit izin perkebunan sawit.

    Hari itu, mereka urung mendapat kesempatan bertemu langsung. Massa kembali tiba di keesokan harinya dan baru diterima Kepala Kanwil BPN Kalteng Fitriyani Hasibuan hingga malam hari.

    Dalam pertemuan tersebut, massa menyerahkan data dugaan titik kebakaran di area korporasi dan meminta BPN menelusuri irisannya dengan peta HGU.

    Gema protes meluas pada Minggu (4/10/2026). Gerakan anak muda Kalteng bersama Brand New Indonesia dan pengurus BEM fakultas di Universitas Palangka Raya menggelar panggung diskusi publik di Tugu Soekarno.

    Mereka melempar seruan agar Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Kepala BNPB, hingga Wantimpres turun bertugas penuh 30 hari berkantor di Kalteng.

    ”Jika penanganan karhutla diklaim sudah baik, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak tantangan berkantor di Kalteng ini,” kata Presiden BEM Fakultas Hukum UPR Naomi Simamora.

    Menurut koalisi lintas pemuda tersebut, langkah pemindahan posko komando elit negara itu menjadi jalan untuk mendorong karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.

    Sebelumnya, desakan serupa telah digaungkan oleh Ketua DPRD Kotim Rimbun kepada wartawan di Sampit pada 21 September.

    Jalan yang Pernah Ditempuh

    Jejak aksi di daerah lain, aturan kebencanaan, dan putusan pengadilan mencatat sejumlah jalur yang pernah ditempuh atau tersedia untuk menjawab tuntutan serupa.

    Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menemui mahasiswa Universitas Sriwijaya dan UIN Raden Fatah yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (5/10/2026).

    Pimpinan daerah itu meminta maaf karena asap belum reda dan menandatangani petisi penanganan karhutla dengan tenggat 5×24 jam.

    Keesokan harinya, puluhan mahasiswa dari Aliansi BEM SI Sumsel berunjuk rasa di kantor yang sama, tetapi tidak dapat menemui gubernur yang tengah berangkat ke Jakarta bersama wakil gubernur dan sekretaris daerah.

    Terkait penetapan status, Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa penetapan status darurat bencana skala nasional dilakukan oleh Presiden.

    Merujuk Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016, apabila kebutuhan penanganan darurat melampaui kapasitas provinsi, gubernur wilayah terdampak dapat mengirim surat pernyataan resmi kepada Presiden yang menyatakan ketidakmampuan wilayahnya sekaligus memohon peningkatan status.

    Menanggapi usulan status bencana nasional pada 9 Oktober, Gubernur Agustiar menjawab tegas. ”Kita masih mampu menangani ini,” ujarnya.

    UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyediakan jalur bagi tuntutan transparansi data. Dokumen standar layanan PPID Pemprov Kalteng memancangkan batas permohonan informasi dijawab paling lambat 10 hari kerja, dengan opsi perpanjangan paling lama 7 hari kerja.

    Keterbukaan dokumen HGU perkebunan sawit pernah diputus lewat jalur ini. Komisi Informasi Pusat menyatakan dokumen HGU sawit di Kalimantan yang dimohonkan Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai informasi terbuka, yang kemudian dikuatkan kokoh oleh putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 121 K/TUN/2017 pada 6 Maret 2017.

    Namun pada 2023, Ombudsman RI mencatat ATR/BPN belum menjalankan rekomendasi penyerahan dokumen itu kepada FWI.

    Warga Kalteng juga pernah menempuh jalur pengadilan lewat gugatan warga negara (citizen lawsuit).

    Tujuh warga Kalteng, di antaranya Arie Rompas dan Mariaty, menggugat Presiden, sejumlah menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng atas karhutla 2015. PN Palangka Raya mengabulkan sebagian gugatan tersebut pada 22 Maret 2017.

    Amar putusan perdata itu antara lain menghukum Menteri LHK dan Gubernur Kalteng untuk mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya.

    Putusan yang sama juga memerintahkan pendirian rumah sakit khusus paru. Putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada 19 September 2017, disusul kasasi pemerintah yang ditolak MA pada 16 Juli 2019. Pada 3 November 2022, MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pemerintah.

    Warga Jambi kini menempuh jalur serupa. Notifikasi gugatan warga negara diserahkan kepada Gubernur Jambi pada Senin (5/10/2026).

    Aksi KRKT jatuh pada hari yang sama dengan jadwal berakhirnya status tanggap darurat karhutla Kotim pada 15 Oktober 2026. KRKT berkomitmen menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.

    Damai Alam Usop meminta Gubernur dan pimpinan DPRD Kalteng bersedia menerima audiensi terbuka, serta memberikan tindak lanjut nyata yang dapat dipantau publik. Rincian waktu, titik kumpul, dan rute akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh Koordinator Lapangan KRKT Muhammad Soeparto.

    ”Selamatkan rakyat, selamatkan hutan dan gambut Kalimantan!” tegasnya. (ign)

  • Surat Penyelidikan ESDM Turun ke Tambang Parit, Berkas Tersangka di Polda Kalteng Belum Jelas

    Surat Penyelidikan ESDM Turun ke Tambang Parit, Berkas Tersangka di Polda Kalteng Belum Jelas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Surat pemberitahuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ruang baru dalam rentetan penanganan hukum tambang di Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Pemkab Kotim menyatakan kementerian mulai turun melakukan penyelidikan di lokasi penambangan. Proses ini muncul beriringan dengan penyidikan yang sebenarnya sudah berjalan di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) hingga tahap pemanggilan tersangka.

    Ketika dua institusi memproses objek yang sama pada tahap berbeda, kepala desa setempat memastikan aktivitas pengerukan tanah di lapangan masih terus beroperasi dengan pengelola baru hingga awal Oktober 2026.

    Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Diana Setiawan mengatakan pemerintah daerah telah menerima surat pemberitahuan dari Kementerian ESDM.

    ”Jadi, pertambangan itu kewenangan Kementerian ESDM. Tetapi mereka sudah memberikan surat pemberitahuan bahwa dilakukan proses penyelidikan di objek itu,” kata Diana, Sabtu (10/10/2026).

    Diana menegaskan, surat tersebut memuat kata penyelidikan. Rincian nomor dokumen, tanggal penerbitan, dan unit pengirim tidak disebutkan, sementara isi surat tidak ditemukan di ruang publik.

    Satu Istilah, Dua Ranah Hukum

    Hukum acara pidana dan regulasi pertambangan memiliki kamus yang berbeda dalam memaknai kata penyelidikan. Dalam hukum pidana, penyelidikan adalah langkah pertama kepolisian untuk meraba peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak kejahatan.

    Tahap ini berdiri di bawah proses penyidikan. Perkara di Polda Kalteng sendiri sudah naik ke tahap penyidikan sejak 2025, ditandai dengan terbitnya jadwal pemanggilan tersangka.

    Undang-Undang Minerba, sebagaimana diubah melalui UU 2/2025, mengartikan Penyelidikan Umum serta Penyelidikan dan Penelitian murni sebagai kegiatan geologi.

    Dalam konteks ini, Diana mengaitkan surat kementerian tersebut dengan penanganan perkara tambang di Desa Parit.

    Rekam Jejak di Palangka Raya

    Persoalan tambang Parit mulai menyita perhatian sejak warga melayangkan protes pada Juni 2025 atas dugaan operasional 24 jam tanpa izin.

    CV Cempaga Perkasa Jaya kala itu merespons dengan menyatakan memegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) untuk lahan sekitar tiga hektare dengan komoditas tanah laterit.

    Dokumen kepolisian tertanggal Agustus 2025 yang diperoleh redaksi mencatat jadwal pemeriksaan tersangka berinisial YI di Palangka Raya. Status tersangka tidak berarti yang bersangkutan telah divonis bersalah sebelum palu hakim diketuk di pengadilan.

    Polisi membidik kasus ini menggunakan Pasal 158 juncto Pasal 35 UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Ketika perkara mulai bergulir pada 2025, pelanggar diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

    Memasuki 2 Januari 2026, UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana menyelaraskan ancaman denda di luar KUHP ke sistem kategori.

    Dalam perkara tambang tanah urug di Lebak pada September 2026, Polda Banten menyebut ancaman denda Pasal 158 kini paling banyak masuk kategori IV atau Rp200 juta.

    Karena rentetan penyidikannya sudah bergulir pada 2025, perkara ini diselesaikan memakai acuan KUHAP lama, sesuai ketetapan Pasal 361 huruf a UU 20/2025.

    Ketua LBH Mata Nusantara, Anekaria Safari, mempertanyakan nasib perkara tersebut.

    ”Perlu dipertanyakan sejauh mana penanganan kasus dugaan tambang ilegal itu diproses. Kan sudah ada tersangka. Sampai ini apakah diadili atau dipetieskan saja,” kata Safari, Jumat (2/10/2026).

    Penelusuran lembaganya belum melihat perkara atas nama tersangka dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat.

    Irisan Kewenangan Dua Institusi

    Penanganan hukum sektor sumber daya alam melibatkan dua wajah penegak hukum. UU Minerba membagikan wewenang penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang pertambangan, berdampingan dengan penyidik Polri.

    Kementerian ESDM menaungi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang beroperasi sejak Rilke Jeffri Huwae dilantik sebagai Dirjen pada 25 Juni 2025, bersama perwira Polri, Ma’mun, yang dilantik sebagai Direktur Penindakan Pidana.

    KUHAP baru mengakui keberadaan penyelidik dari luar kepolisian. Pasal 20 ayat (1) dalam regulasi ini menggariskan bahwa penyelidik tersebut dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri.

    KUHAP baru juga menuntut PPNS untuk berkoordinasi dan diawasi penuh oleh Penyidik Polri. Mereka kehilangan wewenang untuk menangkap atau menahan tanpa perintah kepolisian.

    Norma sentral Polri sebagai penyidik utama dan koordinasi PPNS itu kini tengah berhadapan dengan proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

    Dalam sidang 31 Agustus 2026, Hakim Konstitusi Arsul Sani menilai ketiadaan rincian soal koordinasi dan pengawasan berpotensi membuka celah tumpang tindih kewenangan. Putusan MK atas perkara itu belum ditemukan di sumber terbuka.

    Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Muhammad Jamil menyoroti terpisahnya data antarlembaga ini dalam laporan Mongabay, 7 November 2025.

    ”Polri punya data sendiri, ESDM punya data sendiri. Tidak ada mekanisme terpadu untuk menindaklanjuti,” katanya membahas pemetaan tambang ilegal.

    Untuk urusan terbitnya perizinan, Perpres 55/2022 mendelegasikan pemberian SIPB, beserta instrumen pengawasannya, ke tangan pemerintah provinsi.

    Wewenang ini terkunci dan tidak bisa diturunkan ke tingkat kabupaten. Sekretaris Komisi I DPRD Kotim Muhammad Abadi pada Oktober 2025 juga telah menyatakan izin tambang mutlak menjadi kewenangan provinsi.

    Aktivitas yang Menolak Padam

    Kepala Desa Parit, Yetro, memastikan aktivitas penambangan di lokasi tersebut masih berdenyut saat memberi keterangan pada Senin (5/10/2026).

    ”Memang sekarang ganti orang, tapi lokasi yang sama juga,” katanya. Ia mengaku kurang memahami kaitan operasional saat ini dengan perkara sebelumnya.

    Mengenai perkara terdahulu, Yetro menambahkan, “Perkara sebelumnya memang karena bekerja di luar perizinan, itu yang membuat masalah.”

    Laporan media lokal pada Selasa (6/10/2026) turut mengutip keterangan warga yang tinggal dekat lokasi. “Iya masih, dan ini baru beli lahan baru mereka,” ujarnya. Pada hari yang sama, Muhammad Abadi menyatakan akan menelusuri rentetan informasi tersebut.

    Fakta yang Masih Tersandera

    Teka-teki mengenai nomor dan isi pasti surat Kementerian ESDM serta unit pengirimnya tetap tidak ditemukan di sumber terbuka hingga Minggu (11/10/2026).

    Kegelapan informasi serupa juga menutupi status berkas perkara tersangka di meja Polda Kalteng, identitas pengelola tambang yang baru, legalitas izin yang mereka pegang, hingga letak presisi dari lahan baru yang ramai disebut oleh warga. (ign)