cms.kanalindependen.id

Kategori: Berita Utama

  • Sebelas Tahun Jembatan Cempaga: Rentannya Pilar Utama dan Tarik Ulur Fender di Balik Kabut

    Sebelas Tahun Jembatan Cempaga: Rentannya Pilar Utama dan Tarik Ulur Fender di Balik Kabut

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sebelas tahun lalu, 20 Oktober 2015, sejarah baru membentang di atas arus Sungai Mentaya. Peresmian Jembatan Cempaga oleh Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi disambut sebagai pembuka isolasi darat bagi Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut yang sekian lama hanya bertumpu pada jalur air.

    Kegembiraan itu terekam dari ucapan Camat Cempaga kala itu, Sugianto, saat warganya akhirnya memiliki jembatan penghubung.

    Kini, tepat pada Selasa, 20 Oktober 2026, jembatan yang sama memperingati hari jadinya dalam kondisi yang paling rentan.

    Pada usia itu, pilar utama jembatan dipaksa bertahan tanpa pelindung utuh, menyisakan satu tiang fender yang miring menahan arus.

    Tiang pengaman lainnya, yang semestinya menjadi perisai pertama dari laju lambung tongkang sebelum menyentuh pilar utama, rusak dihantam tongkang pengangkut crude palm oil (CPO) lebih dari tiga bulan lalu.

    Menurut Fraksi PKB DPRD Kotim, jejak pekerjaan fisik belum tampak di lapangan hingga awal pekan ini.

    Berdasarkan durasi pengerjaan yang disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim, sekalipun tiang pancang mulai ditanam pekan ini, perisai fender yang baru hanya akan rampung paling cepat pada Februari 2027.

    Risiko Masa Tunggu 16 Minggu

    Awal Oktober lalu, Kepala Dishub Kotim Raihansyah menjadwalkan pemancangan tiang fender mulai 14 Oktober 2026. Saat itu, pekerjaan masih menunggu kedatangan material tiang pancang dan peralatan.

    Seluruh tahapan perbaikan, mulai dari pemancangan, pemasangan bracing, pembesian, hingga pengecoran, diperkirakan membutuhkan napas panjang sekitar 16 minggu atau empat bulan.

    Fraksi PKB menyebut, tanggal 14 Oktober terlewati tanpa denyut pekerjaan apa pun. Dishub memiliki pandangan berbeda. Keterangan Raihansyah pada Senin (19/10) memastikan persiapan perbaikan mulai berjalan.

    Namun, persiapan tersebut tidak merombak durasi penyelesaian. Bila dihitung sejak hari tabrakan, pilar utama Jembatan Cempaga akan melewati waktu lebih dari setengah tahun tanpa perlindungan yang utuh.

    Selama masa tunggu yang genting tersebut, iring-iringan tongkang terus melintas membelah sungai tepat di bawah jembatan.

    Tenggat Tegas Fraksi PKB

    Desakan dari gedung DPRD Kotim terus bergema sejak awal bulan. Ketua DPRD Kotim Rimbun mendesak penabrak segera bertanggung jawab pada awal Oktober.

    Menyusul pada 7 Oktober, anggota DPRD Kotim yang membidangi jalan dan jembatan, Rinie, meminta jadwal perbaikan yang sudah ditetapkan benar-benar dieksekusi.

    Kini, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim M Abadi mempertanyakan letak keseriusan pemerintah daerah maupun pemilik tongkang yang menabrak fender tersebut.

    ”Empat bulan itu bukan waktu yang singkat. Sampai 14 Oktober kemarin, belum ada tanda-tanda perbaikan. Kalau memang serius, seharusnya sudah ada pekerjaan di lapangan, bukan hanya janji,” tegasnya, Senin (19/10).

    Kecemasan Abadi memiliki pijakan yang jelas. Sebagaimana dicatat Radar Sampit pada 7 Oktober dari keterangan anggota DPRD Rinie, armada tongkang pengangkut CPO maupun bauksit masih leluasa keluar masuk melintasi bawah Jembatan Cempaga.

    Tanpa pagar fender, jika ada lambung kapal yang kembali menyenggol, benturan bisa langsung menghantam tulang punggung pilar utama.

    ”Jangan sampai fender dibiarkan rusak, lalu tongkang kembali menyenggol pilar utama. Kalau sampai pilar rusak parah, akibatnya bisa fatal. Jangan tunggu kejadian dulu baru sibuk memperbaiki,” ujarnya.

    Abadi menilai pernyataan pemilik tongkang yang siap bertanggung jawab harus dibuktikan dengan pekerjaan nyata. Ia juga menuntut pemerintah tidak berdiam diri melihat janji yang belum terealisasi.

    ”Kalau memang bertanggung jawab, buktikan. Pemerintah juga harus tegas. Sudah empat bulan, tetapi perbaikan belum dimulai. Sampai kapan masyarakat harus menunggu?” katanya.

    Fraksi PKB mematok batas waktu hingga akhir Oktober. Bila tak ada tindak lanjut, fraksi tersebut akan membawa persoalan ini ke meja pembahasan yang lebih serius, termasuk mempertimbangkan langkah hukum.

    ”Kalau sampai akhir bulan ini tidak ada tindak lanjut, kami akan membawa masalah ini lebih serius. Jangan sampai persoalan seperti ini terus dibiarkan tanpa kepastian,” tegasnya.

    Tenggat itu menyangkut dimulainya pekerjaan. Mengacu pada durasi versi Dishub, perbaikan yang baru bergerak pada akhir Oktober tetap baru akan melahirkan fender utuh sekitar Februari 2027.

    Skenario Antisipasi di Tengah Kabut

    Ancaman yang mengintai di bawah jembatan kini berlipat ganda, seiring pekatnya udara yang sudah dikhawatirkan Dishub sejak musim kemarau.

    Pada akhir Juli, Raihansyah menyatakan kekhawatirannya bahwa kabut asap karhutla akan berdampak pada kapal-kapal yang melintasi Sungai Mentaya.

    Pertengahan Oktober ini, kabut asap kembali pekat hingga sempat melumpuhkan penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit, sementara para motoris kelotok di Sungai Mentaya diimbau mewaspadai terbatasnya jarak pandang.

    Kondisi tersebut sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang.

    Pasal 13 perda itu membolehkan petugas pos pengawasan terpadu menutup alur pelayaran bila kondisinya dinilai membahayakan keamanan jembatan.

    Bagian penjelasannya merinci kondisi bahaya mencakup cuaca berkabut, gelap, arus terlalu deras, hingga pendangkalan. Perda yang sama juga membatasi tongkang hanya boleh melintas pukul 06.00 hingga 17.00 WIB, kecuali di lokasi yang memiliki pos pengawasan terpadu.

    Mengenai ganti rugi dan sanksi, aturan perda ini memuat garis yang tegas. Kerusakan jembatan akibat pelanggaran wajib dibayar ganti rugi, dengan besaran yang dinilai Tim Investigasi bentukan Gubernur.

    Nakhoda dan anak buah kapal yang tidak mematuhi ketentuan berlayar diancam pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

    Seperti diulas Kanal Independen sebelumnya, ketentuan itu berlaku sepanjang Jembatan Cempaga masuk kategori jembatan bentang panjang. Status resmi ini, beserta keberadaan pos pengawasan terpadu di jembatan, belum dapat dipastikan dari dokumen terbuka.

    Nama Penabrak Belum Diungkap

    Merespons kerusakan fender, Raihansyah sebelumnya menegaskan bahwa pemilik tongkang bertanggung jawab penuh.

    Pembahasan perbaikan, katanya, sudah beberapa kali digelar bersama Dishub, Dinas SDABMBKPRKP, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), pengelola jasa pelayaran, dan pemilik tongkang.

    Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama, awal Oktober lalu, menaksir biaya perbaikan fender menyentuh angka sekitar Rp700 juta.

    Rangkaian rapat koordinasi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa identitas pemilik tongkang sesungguhnya sudah tergenggam oleh pemerintah. Namun, nama entitas bisnis tersebut belum diungkap dalam keterangan resmi pemerintah daerah yang tercatat di sumber terbuka.

    Situasi ini sangat kontras dengan insiden Jembatan Bajarum di Kota Besi pada Desember 2013 yang juga dihantam tongkang di aliran Sungai Mentaya.

    Dua hari setelah kejadian, portal industri tambang Petromindo melaporkan bahwa tongkang penabrak membawa bijih besi milik PT Feron Tambang Kalimantan.

    Bayang-Bayang Sejarah

    Menelusuri riwayatnya, Jembatan Cempaga sejak awal memang terus bersinggungan dengan bayang-bayang jalur tongkang.

    Proyek beranggaran sekitar Rp60 miliar dari APBD Kotim ini dibangun lewat skema tahun jamak mulai 2012.

    Pada Agustus 2013, Ketua DPRD Kotim masa itu, Jhon Krisli, mengungkapkan proyek tersebut terhenti, padahal tiang pancang penyangga bagian tengah belum terpasang. Rekanan saat itu beralasan alatnya rusak.

    Dalam laporan yang sama, pemberitaan media mencatat dugaan bahwa penghentian proyek berkaitan dengan permintaan sejumlah petinggi Pemkab dan pengusaha tambang, lantaran keberadaan tiang dinilai bakal mengganggu aktivitas tongkang pengangkut hasil tambang di Sungai Cempaga, anak Sungai Mentaya.

    Jembatan yang semula ditargetkan rampung pada 2014 itu akhirnya baru diresmikan pada Oktober 2015.

    Kurang dari sebelas tahun pascaperesmian, nyaris seluruh fender pelindung pilar jembatan justru rusak oleh lambung tongkang yang melintas.

    Bagi warga di seberang, jembatan ini adalah urat nadi utama. Pada Mei 2025, Plt Kepala Dishub Kotim kala itu, Rody Kamislam, menyebut Pemprov Kalteng telah mengambil alih ruas jalan dari Jembatan Cempaga yang melintasi Seranau hingga Pulau Hanaut sebagai jalan provinsi, dengan pembangunan yang dilanjutkan secara bertahap.

    Begitu isolasi terbuka, warga Seranau dan Pulau Hanaut yang hendak ke pusat Kota Sampit tetap harus memutar jauh melalui Jembatan Cempaga, sebab penyeberangan sungai Sampit-Seranau hanya melayani orang dan sepeda motor.

    Hari ini, satu tiang fender yang tersisa masih berdiri miring di bawah jembatan yang genap berusia sebelas tahun.

    Fraksi PKB menghitung mundur tenggat hingga akhir bulan ini. Jam pasir perbaikan 16 minggu dari Dishub bahkan belum dibalik, membiarkan pilar jembatan menahan risiko ancaman tongkang hingga 2027. (ign)

  • Menantang Batas Kewenangan DPRD Kalteng, KRKT Desak Hak Angket Enam Persoalan

    Menantang Batas Kewenangan DPRD Kalteng, KRKT Desak Hak Angket Enam Persoalan

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Gemuruh demonstrasi mahasiswa Aliansi Cipayung Plus memenuhi halaman Kantor DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Senin (19/10/2026).

    Saat desakan agar wakil rakyat tidak duduk berpangku tangan menghadapi krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) makin menguat, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong keluar menemui massa.

    Alih-alih menjanjikan gebrakan instan, ia menyingkap sebuah realitas tentang batas kekuatan lembaganya. ”Di DPRD itu sangat terbatas kewenangan,” ujarnya.

    Arton menyebut dewan bekerja lewat jalur dan mekanisme formal guna menyampaikan pendapat dan kewenangan umum di forum rapat serta mendorong pemerintah daerah.

    Pada hari yang sama, batas kewenangan itu langsung diuji oleh Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT). Melalui permohonan resmi, KRKT mendorong legislatif melepaskan instrumen pengawasan tertinggi mereka.

    Targetnya jelas. Penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP). Permohonan yang ditujukan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan itu telah diserahkan ke DPRD Kalteng.

    Tuntutan ini menempatkan enam persoalan dalam sorotan tajam. Tiga isu pertama menyasar krisis asap: alokasi anggaran penanganan karhutla 2026 senilai Rp107 miliar, pernyataan serta kebijakan gubernur soal bencana ini, dan kajian indikator status bencana nasional.

    Sementara tiga isu lainnya membidik misteri pengadaan smart board tahun 2024 sampai 2025, pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) 2026, hingga pengawasan tata kelola di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Kendati membangkitkan instrumen terkuat milik dewan, KRKT menegaskan langkah ini murni berpijak pada koridor pengawasan.

    ”Hak angket merupakan instrumen konstitusional, bukan alat penghakiman,” kata Ketua Umum KRKT Damai Alam Usop dalam siaran pers Dewan Pengurus Pusat (DPP) KRKT.

    Organisasinya tidak meminta DPRD menjatuhkan vonis bersalah kepada siapa pun. Desakan mereka bermuara pada pengujian kebijakan, keterbukaan informasi publik secara sah, pertanggungjawaban administratif, dan lahirnya rekomendasi perbaikan berbasis bukti.

    Teka-teki Rp107 Miliar dan Tenggat yang Terlewat

    Angka Rp107 miliar untuk penanganan karhutla bagai kotak hitam yang belum terbuka seutuhnya. Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi sempat merincinya pada awal Oktober lalu, yakni Rp27 miliar diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni, Rp40 miliar suntikan pemerintah pusat, dan Rp40 miliar tambahan lewat APBD Perubahan.

    Masalahnya, Junaidi mengungkap bahwa dewan belum menerima laporan penggunaannya, sementara evaluasi resmi baru dijadwalkan Maret mendatang.

    Menolak menunggu, KRKT menuntut penjelasan resmi menyangkut sumber pendanaan, pemakaian BTT, jejak dukungan pusat, pengadaan peralatan, belanja operasional, hingga upah petugas lapangan dan laporan riil pertanggungjawabannya.

    Lonceng tenggat bahkan sudah lebih dulu didentangkan. Lewat siaran pers 12 Oktober di Habar Kalimantan Tengah, KRKT mematok waktu tujuh hari bagi Pemprov dan pemerintah pusat untuk membuka rencana penanganan, pihak pelaksana, dan rincian alokasi anggaran.

    Jika ditarik dari titik itu, batas akhirnya jatuh tepat pada 19 Oktober, hari yang sama dengan pengumuman permohonan ke dewan.

    Penelusuran Kanal Independen belum menemukan rincian penggunaan anggaran yang dibuka Pemprov hingga batas waktu itu menguap.

    Pertanyaan menyoal duit pusat ini mencuat tatkala dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pada 16 Oktober, komisi antirasuah itu menyatakan dana siap pakai tersebut dipakai antara lain untuk penanganan karhutla di Kalimantan dan Papua. Dalam perjalanannya, KPK menemukan dugaan konflik kepentingan serta suap.

    KPK tidak menyebut Kalteng. Penelusuran Kanal di sumber terbuka juga belum menemukan penjelasan gamblang mengenai asal-usul Rp40 miliar bantuan pusat yang masuk ke postur anggaran karhutla provinsi tersebut.

    Mendaki Ambang Batas Politik

    Menarik pelatuk hak angket berarti harus bersiap mendaki tembok politik yang menjulang. Hak DPRD provinsi untuk menyelidiki kebijakan strategis pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan ini tidak bisa sembarangan diayunkan.

    Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, panitia angket memang berkuasa memanggil pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, maupun warga untuk dibongkar keterangannya.

    Pihak yang dipanggil wajib menampakkan diri, kecuali mengantongi alasan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Andai panggilan secara patut itu diabaikan berturut-turut, DPRD berhak menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan panggilan paksa.

    Hanya saja, syaratnya sangat mencekik. Bagi DPRD Kalteng yang dihuni 45 wakil rakyat, usul hak angket baru punya pijakan awal jika didukung minimal 10 anggota lintas fraksi.

    Usulan itu kemudian harus bertarung di arena rapat paripurna yang minimal dihadiri 34 anggota, lalu wajib mengamankan persetujuan dari paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir. Sekali usulan itu kandas, ia dilarang keras untuk diajukan kembali.

    Kerasnya tembok ini sudah terlihat di Kalimantan Timur. Usul hak angket terhadap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bergulir kencang usai demonstrasi besar 21 April 2026, sebuah unjuk rasa yang juga tak ditemui oleh sang gubernur. Sebanyak 21 anggota dari enam fraksi meneken usulan itu pada 4 Mei.

    Nyatanya, rapat paripurna 10 Juni terpaksa ditunda akibat hanya 32 dari 55 anggota dewan yang muncul, gagal memenuhi syarat kehadiran tiga perempat jumlah anggota. Hingga pengujung Juni, DPRD Kaltim hanya bisa menjadwalkan ulang paripurna tersebut secara tentatif pada 13 Juli.

    KRKT menyadari tebalnya ambang batas itu. ”Tidak adanya persetujuan DPRD terhadap usulan hak angket atau HMP tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum,” kata Damai.

    Kendati sadar angket bisa tertahan oleh tembok suara paripurna, KRKT mendesak pengaduan masyarakat ini tetap diproses secara administratif.

    Pimpinan dewan dituntut menerbitkan tanda terima resmi, membedahnya lewat fraksi dan komisi, mempertimbangkan rapat dengar pendapat, serta memberikan ketegasan jawaban tertulis.

    KRKT menyatakan akan mendokumentasikan dengan rapi seluruh tanda terima, nomor agenda, disposisi, hingga tanggapan resmi dewan. Apabila rutinitas administratif ini menemui jalan buntu, KRKT menyatakan akan mempertimbangkan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia, keterbukaan informasi publik, atau menempuh upaya hukum lain.

    Retak Pandangan soal Status Bencana

    Selain urusan anggaran, narasi status bencana nasional karhutla masih memantik persimpangan pandangan di internal legislatif.

    Pada 14 Oktober, Junaidi mendesak Gubernur Agustiar Sabran untuk lekas mengusulkan karhutla sebagai bencana nasional dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dari sisi yang berseberangan, anggota DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering memandang sikap gubernur yang tidak mendorong penetapan status tersebut sebagai hal yang bisa diterima.

    ”Tidak perlu menjadi bencana nasional tapi anggarannya harus maksimal,” tutur Freddy.

    KRKT sendiri secara khusus meminta DPRD mengkaji indikator status bencana dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025.

    Desakan agar status itu segera diusulkan juga digelorakan oleh mahasiswa. Melalui Lima Perintah Rakyat Kalimantan Tengah yang diboyong Aliansi Cipayung Plus, dua poin utamanya menuntut dewan mendesak gubernur menerbitkan surat ketidaksanggupan daerah, sekaligus mengajukan permohonan peningkatan status bencana kepada Presiden.

    Tenggat 3 x 24 jam dipatok mahasiswa bagi Pemprov dan pemerintah pusat untuk merealisasikan tuntutan tersebut.

    Merespons tekanan yang datang, Arton S. Dohong memandang tuntutan mahasiswa soal status bencana memang beralasan, tetapi kriterianya masih butuh pengkajian.

    Sembari berharap usulan itu lekas mewujud agar pusat lebih fokus melakukan pemadaman dan membantu daerah, ia memastikan DPRD akan menggelar rapat kerja guna meneruskan aspirasi tersebut kepada sang gubernur.

    Bila menilik aturan teknis dalam Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB tahun 2016, surat pernyataan ketidakmampuan gubernur memang menjadi gerbang awal peningkatan status. Namun, pascaterbitnya putusan MK tersebut, BNPB menyatakan siap melakukan penyesuaian pedoman.

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran sebelumnya menyatakan status nasional belum diperlukan. Saat menyambangi Sampit pada 9 Oktober, ia menyebut daerah masih mampu menangani karhutla.

    Tiga hari berselang, pada 12 Oktober, ia menegaskan belum mengusulkannya ke pemerintah pusat, seperti dilaporkan detikKalimantan.

    Kesesuaian pernyataan publik gubernur dengan data resmi semacam itulah yang diminta KRKT untuk diperiksa tajam oleh dewan.

    Penelusuran Kanal Independen, pernyataan gubernur pada 9 Oktober itu berhadapan dengan rilis data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tertanggal 9 September yang dipublikasikan 10 September.

    Data Kemenkes secara telak memosisikan Kalteng di pucuk daftar korban asap, tercatat 313 dari 324 pasien rawat inap dan 3 dari 4 korban meninggal di tujuh provinsi. Kendati demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul mempertanyakan asal data tersebut, seperti diberitakan Tabengan pada September.

    Tiga Persoalan Lain dalam Bidikan

    Tuntutan penyelidikan ini turut menyapu tiga persoalan lintas sektor. Pada pendidikan, KRKT mengincar transparansi pengadaan papan tulis interaktif (smart board).

    Wakil Gubernur Edy Pratowo, dalam sebuah rapat koordinasi tahun ini, sempat menjabarkan bahwa Pemprov menyiapkan 1.984 unit pada tahun 2024. Pada 2025, tercatat 3.147 unit. Ribuan perangkat ini ditebar ke berbagai satuan pendidikan, khususnya SMA, SMK, dan sekolah khusus.

    Jejak proyek ini sebelumnya diwarnai laporan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalteng ke KPK dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng pada Juli 2025 atas dugaan korupsi.

    Pemicunya, harga satuan barang dinilai melambung jauh melampaui standar harga pasar. Aroma kejanggalan juga disorot Center for Budget Analysis (CBA) pada September 2025 dengan mempertanyakan postur hitungan anggarannya.

    CBA mengklaim proyek yang dicatat Rp156,8 miliar di APBD 2024 itu sebenarnya mencapai Rp304,4 miliar. Penelusuran sumber terbuka belum menangkap kabar tindak lanjut aparat penegak hukum atas laporan tersebut.

    Bergeser ke wilayah bantuan sosial, program KHBS yang dirancang menyentuh sekitar 300 ribu kepala keluarga dengan sokongan APBD sekitar Rp400 miliar juga disorot tajam.

    Kala peluncuran bergulir pada Februari 2026, Gubernur Agustiar sendiri lantang mengajak publik untuk mengawal agar penyalurannya tepat sasaran.

    Pada April lalu, Pemprov lantas mencoret sekitar 40 persen penerima karena dinilai tidak layak pascaverifikasi, menurut laporan Kompas.com. Berpijak dari sinilah, KRKT mendesak keakuratan data hingga realisasi uangnya dibedah tuntas.

    Terakhir, mata tajam KRKT tertuju pada sengkarut tata kelola perizinan di Dinas ESDM. Pada Desember 2025, Kejati Kalteng telah menyeret Kepala Dinas ESDM saat itu, Vent Christway, sebagai tersangka korupsi pertambangan.

    Perkara yang bertalian erat dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ini diduga membikin negara rugi sekitar Rp1,2 triliun hingga Rp1,3 triliun.

    Hingga awal Oktober, persidangan kasus ini masih terus berputar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya.

    KRKT mendesak DPRD menyoroti potensi celah konflik kepentingan dan pengawasan internal di dinas tersebut, kendati Damai tetap memasang garis batas independensi peradilan.

    ”Pengawasan DPRD harus tetap menghormati independensi penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan,” pesannya.

    Langkah KRKT mendatangi gedung dewan ini bukan cerita baru. Aksi KRKT sebelumnya dilakukan di depan Gedung DPRD Kalteng pada 15 Oktober, yang memobilisasi sekitar 14 organisasi kemasyarakatan.

    Hingga kini, penelusuran Kanal di sumber terbuka belum bersua dengan tanggapan resmi dari pimpinan DPRD maupun Pemprov atas rentetan tuntutan yang kian menggunung tersebut.

    ”Setiap dugaan harus diuji secara objektif. Setiap kebijakan yang menggunakan kewenangan dan keuangan publik harus dapat dijelaskan. Setiap kesimpulan harus berlandaskan fakta, dokumen, serta proses hukum yang adil,” tegas Damai. (ign)

  • Misteri Dentuman Kotim Terkuak: Kode 2ZQE31-20-15 Ungkap Serpihan Roket Satelit China Zhuque 2E Jatuh di Perkebunan Agro Bukit

    Misteri Dentuman Kotim Terkuak: Kode 2ZQE31-20-15 Ungkap Serpihan Roket Satelit China Zhuque 2E Jatuh di Perkebunan Agro Bukit

    SAMPIT, Kanalindependen.id– Teka-teki besar di balik suara dentuman dahsyat yang menggentarkan kaca rumah warga di sejumlah kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Minggu (18/10/2026) petang akhirnya terang benderang. Benda asing berstruktur logam berkabel yang sebelumnya diduga warga sebagai bangkai pesawat di area perkebunan PT Agro Bukit Km 26 dipastikan merupakan puing sampah antariksa (space debris) dari roket pembawa satelit milik China, Zhuque 2E.

    Kepastian ini diperoleh setelah jajaran Bandara H. Asan Sampit, TNI, Polri, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengidentifikasi deretan serial kode penanda yang tertera pada badan serpihan, yakni 2ZQE31-20-15.

    Person in Charge (PIC) Civil Aviation Publication Team (CAPT) Bandara H. Asan Sampit, Zachrudien, mengonfirmasi bahwa hasil koordinasi lintasan atmosfer (reentry path) oleh Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) BRIN mencatat roket tersebut jatuh menembus atmosfer Kotim pada Minggu (18/10/2026) pukul 17.36 WIB.

    Selisih waktu ini sangat presisi dengan dentuman keras yang dilaporkan warga pada pukul 17.39 WIB di Kecamatan Cempaga Hulu, Telawang, Mentawa Baru Ketapang, dan Baamang.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan KNKT dan BRIN terkait hasil temuan kami di lokasi. Berdasarkan informasi dari BRIN, serpihan tersebut merupakan bagian dari roket China Zhuque 2E. KNKT juga telah memastikan ke AirNav Indonesia dan operator penerbangan bahwa tidak ada pesawat yang hilang kontak,” tegas Zachrudien, Senin (19/10/2026).

    Dievakuasi ke Lanud Iskandar Pangkalan Bun, BRIN Pastikan Bebas Racun

    Guna mengamankan barang bukti sekaligus mengantisipasi potensi bahaya di lingkungan perkebunan sawit, tim gabungan TNI, Polri, dan otoritas penerbangan telah mengevakuasi seluruh puing roket Zhuque 2E dari Blok G.37/38 PT Agro Bukit menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Iskandar di Pangkalan Bun.

    Hasil analisis awal dari BRIN menunjukkan bahwa material roket pembawa satelit tersebut tidak mengandung bahan kimia beracun atau radiatif yang membahayakan ekosistem sekitar.

    Meski demikian, pihak otoritas tetap meminta masyarakat di kawasan perkebunan dan permukiman untuk segera melapor dan tidak menyentuh secara langsung jika masih menemukan serpihan kecil susulan di areal lahan.

    Terkuaknya misteri jatuh roket Zhuque 2E milik China di atas tanah Kotim merupakan bukti nyata tingginya risiko ancaman jatuhnya sampah antariksa di wilayah pemukiman dan perkebunan. Kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa karena benturan objek antariksa berkecepatan tinggi berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fatal pada fasilitas publik.

    Pemerintah Pusat melalui Kementerian Luar Negeri, BRIN, dan Kemenhub didesak untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait kepemilikan roket Zhuque 2E. Hal ini penting guna memastikan pertanggungjawaban internasional sesuai Outer Space Treaty 1967 dan Liability Convention 1972 jika terjadi kerusakan di lokasi jatuhnya puing.

    BRIN dan AirNav Indonesia dituntut meningkatkan sistem pemantauan lintasan benda langit secara real-time dan memberikan peringatan dini (early warning) kepada Pemkab serta Satgas Bencana di daerah apabila terdapat potensi jatuhnya puing roket di jalur udara Indonesia. (***)

  • 19 Tahun Menagih Penyelesaian Lahan, Warga Sebabi Justru Dilaporkan PT BSK ke Polisi

    19 Tahun Menagih Penyelesaian Lahan, Warga Sebabi Justru Dilaporkan PT BSK ke Polisi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ebok mengaku sudah sembilan belas tahun menagih penyelesaian lahan peninggalan ayahnya. Upaya itu justru berujung pada masuknya nama warga Desa Sebabi ini ke dalam surat resmi PT Bumi Sawit Kencana (BSK).

    Anak usaha Wilmar International itu mencantumkan namanya sebagai pihak yang dilaporkan ke Polres Kotawaringin Timur (Kotim) atas pendudukan lahan.

    Surat bertanggal 27 Juli 2026 itu dikirimkan PT BSK kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang. Hari itu juga, Damang membalas.

    Ia menegaskan Ebok sudah resmi melapor ke Kedamangan sejak Desember 2025. Mengacu aturan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, ia menyatakan perkara yang sudah bergulir di satu peradilan tidak bisa diproses di peradilan lain.

    Dua bulan lebih sesudahnya, menurut Ebok, terjadi pembongkaran di objek yang tengah berproses adat itu pada malam 2 Oktober 2026, saat keluarganya tidak berada di lokasi.

    Jejak Turun-Temurun di Sungai Berambas

    Lahan tersebut berada di kawasan Sungai Berambas, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kotim.

    Menurut Ebok yang didampingi sang ibu, keluarganya menempati kawasan itu secara turun-temurun sejak 1960. Jejak historis ini bersandar pada cerita orang tuanya.

    ”Awalnya, tanah ini memang tempat kedudukan serta tempat tinggal kami secara turun-temurun,” kata Ebok.

    Kawasan itu juga menjadi tempat keluarganya bercocok tanam. “Aktivitas kami di sini dari dulu tidak lepas dari menanam, seperti sayuran, singkong, pisang, terong asam, dan sebagainya,” ujarnya. Nanas, pisang, dan karet, menurut Ebok, masih tumbuh di lokasi dan bisa ia tunjukkan.

    PT BSK, kata Ebok, datang sekitar 2004 hingga 2005 dan mulai beraktivitas di atas objek tersebut. Dalam surat permohonannya kepada Camat Telawang, ia menulis tanah garapan almarhum ayahnya telah ditanami perusahaan sejak 2007. Areal itu kini masuk Blok 091, yang sebelumnya bernomor Blok 291.

    Tahun itu pula tuntutan dimulai. Bersama sang ayah, Ebok mengaku berkali-kali mendatangi kantor perusahaan, tetapi belum mendapat tanggapan serius. Ayahnya, Uis bin Jahu, meninggal pada 2019. Ebok lalu meneruskan perjuangan itu bersama keluarganya.

    “Tanah ini adalah bekas jerih payah orang tua kami sendiri. Sampai sekarang belum pernah dilakukan GRTT,” ujarnya, merujuk ganti rugi tanam tumbuh.

    Menurut Ebok, pihak perusahaan selama ini menyatakan lahan itu sudah di-GRTT. Keluarganya lalu meminta bukti.

    ”Kami meminta mereka membuktikan GRTT terkait kepemilikan objek ini. Namun, sampai sekarang mereka belum pernah menunjukkan kepada kami,” katanya.

    Ebok menepis anggapan bahwa klaimnya baru muncul belakangan. “Untuk objek ini, bukan baru sekarang,” ujarnya.

    Catatan Kedamangan Telawang sejalan dengan penuturannya. Damang menulis Ebok telah mengklaim lahan tersebut sejak 2007, sebagaimana disampaikan Ebok saat melapor secara lisan pada 2022.

    Jalur Mediasi dan Surat-menyurat

    Ebok mengaku sejak awal memilih jalan baik-baik. “Harapan kami dari dulu, kehadiran perusahaan itu agar bertetangga dengan baik serta berkeadilan,” katanya. Permohonan lisan hingga tertulis, menurut dia, belum ditanggapi perusahaan.

    Pada 10 Desember 2025, Ebok menyurati Camat Telawang. Ia memohon camat memfasilitasi mediasi keluarganya dengan PT BSK 1, sekaligus meminta pertemuan di Kantor Camat Telawang bersama pimpinan perusahaan yang dapat mengambil keputusan.

    Tujuannya, tertulis dalam surat itu, agar persoalan terselesaikan dengan baik dan tidak ada pihak yang saling dirugikan.

    Surat itu ditembuskan antara lain kepada Kapolsek Telawang, Danramil Telawang, Kepala Desa Sebabi, Damang Kecamatan Telawang, Mantir Adat Simpang Sebabi, dan PT BSK 1.

    Salinan yang diperoleh Kanal Independen memuat stempel Kecamatan Telawang dengan tanda tangan atas nama camat, paraf penerima di samping tembusan untuk Kapolsek dan Danramil Telawang, serta stempel bagian keamanan PT BSK Estate 1.

    Delapan hari kemudian, 18 Desember 2025, Ebok resmi melapor secara tertulis kepada Damang Kecamatan Telawang. “Sekarang lahan ini sedang berproses secara adat di Kecamatan Telawang,” kata Ebok.

    Memasuki Juli 2026, Ebok kembali bersurat mengenai rencana pemasangan batas tanah almarhum Uis bin Jahu.

    Lembar tanda terimanya mencatat sepuluh penerima. Mereka berasal dari Kedamangan Telawang, pemerintah desa, Setda, DAD Kotim, SPKT Polres Kotim, piket Posramil dan Polsek Telawang, Kecamatan Telawang, DAD kecamatan, hingga pihak keamanan PT BSK Estate 1.

    SPKT Polres Kotim menerima dokumen itu pada 21 Juli 2026, tepat enam hari sebelum PT BSK menyurati Damang.

    Dua Surat di Hari yang Sama

    PT BSK menanggapi surat itu lewat dokumen tertanggal 27 Juli 2026, perihal pemberitahuan klaim lahan oleh Ebok dan Dewi Uwis. Surat ini ditandatangani Koordinator SSL atas nama PT Bumi Sawit Kencana.

    Perusahaan merujuk surat Ebok yang ditembuskan kepadanya. Menurut uraian PT BSK, surat Ebok berisi rencana anak-anak almarhum Uis bin Jahu memasang pagar pembatas antara lahan almarhum yang sudah diganti rugi dan yang belum.

    Artinya, berdasarkan uraian tersebut, keluarga hendak memisahkan sendiri bagian lahan yang sudah diganti rugi dari bagian yang belum.

    Melalui surat yang sama, PT BSK menyampaikan tiga hal. Pertama, lahan di Blok 091, 057, dan 058 PT BSK 1 yang diklaim Ebok dan Dewi Uwis disebut sebagai lahan perusahaan yang telah diganti rugi kepada warga Sebabi. Surat itu tidak mencantumkan nama penerima maupun waktu pembayaran ganti rugi.

    Kedua, pendudukan lahan oleh Ebok dan Dewi Uwis telah dilaporkan ke Polres Kotim dan masih dalam proses. Ketiga, rencana pemasangan pagar pembatas di dalam areal PT BSK 1 dinilai tidak memiliki dasar legalitas yang sah terkait kepemilikan lahan.

    Hari itu juga, Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang membalas melalui surat Nomor 39/DKA/TLWG/VII/2026. Ia mencatat Ebok resmi melapor secara tertulis kepada Kedamangan pada 18 Desember 2025.

    Damang lalu merujuk Peraturan DAD Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Peradilan Adat Dayak. “Suatu perkara yang sudah bergulir di salah satu peradilan maka tidak bisa diproses di peradilan lain,” tulisnya, seraya meminta surat itu diperhatikan PT BSK.

    Balasan tersebut ditembuskan antara lain kepada Camat Telawang dan Kapolsek Telawang. Salinannya memuat stempel bagian keamanan PT BSK, Polsek Telawang, Kepala Desa Sebabi, dan Kecamatan Telawang. Bukti stempel ini menandakan bahwa institusi-institusi tersebut telah menerima pemberitahuan mengenai proses adat yang sedang berjalan.

    Dibongkar Saat Tak Ada Orang

    Menurut Ebok, respons perusahaan terhadap proses adat itu justru berupa pembongkaran. Ia menyebut pembongkaran di objek yang tengah berproses adat tersebut terjadi pada 2 Oktober 2026, ketika keluarganya tidak berada di lokasi.

    Berdasarkan informasi yang ia terima, pembongkaran dilakukan pada malam hari. Informasi itu ia peroleh dari seorang mandor PT BSK 1, yang menyebut pembongkaran dilakukan oleh tim respons BSK 1.

    Rekaman dan video keterangan mandor itu, kata Ebok, ada padanya. Ia juga mengaku bertemu seorang anggota tim respons yang menyebut perintah pembongkaran datang dari koordinator lapangan (korlap).

    ”Jadi, kelihatannya, jangankan menindaklanjuti, yang kami dapatkan justru hanya pembongkaran. Tidak ada keseriusan,” kata Ebok.

    Alasan pembongkaran itu tidak ia ketahui. ”Saya tidak mendapat informasi mengenai kejelasan dan alasannya. Jadi, yang kami lihat di lokasi hanya pembongkaran itu saja,” ujarnya. Ebok mengaku sudah meminta pertanggungjawaban perusahaan, tetapi belum ditanggapi secara serius.

    Menurut Ebok, pembongkaran itu bukan yang pertama. “Kalau pondok yang ini, kurang lebih satu tahun kami dirikan. Sebenarnya sudah lebih, tetapi sebelumnya dibongkar oleh pihak perusahaan,” katanya.

    Pembongkaran pondok sebelumnya, menurut dia, juga dilakukan tim respons BSK 1 saat keluarganya tidak di tempat. “Kami hanya terlambat satu jam. Ketika kembali ke objek tersebut, sudah dilakukan pembongkaran,” ujarnya. Peristiwa itu ia sebut terjadi sekitar Oktober 2025. Ia tidak ingat tanggal pastinya, tetapi menyebut videonya masih ada.

    Kanal Independen telah mengirimkan permohonan konfirmasi kepada PT BSK melalui pesan WhatsApp pada Senin (19/10/2026).

    Pertanyaan yang diajukan mencakup kejelasan GRTT, pelaporan polisi, kesediaan mediasi, hingga dugaan pembongkaran di area sengketa. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak perusahaan.

    Dilaporkan, Belum Dipanggil

    Soal laporan ke kepolisian, Ebok membenarkan lokasi itu pernah didatangi anggota polisi. Ia menegaskan kedatangan itu berlangsung tanpa intimidasi.

    ”Mereka hanya mendatangi objek tersebut, bersilaturahmi,” katanya. Ia menyebut masih menyimpan foto kedatangan itu. Hingga wawancara berlangsung, ia menyatakan belum pernah dipanggil.

    Kuasa hukum Ebok, Sapriyadi, menyayangkan langkah PT BSK membawa persoalan ini ke kepolisian. Ia menilai klaim lahan Ebok adalah persoalan agraria.

    ”Kami menyampaikan kepada pihak perusahaan agar lebih kooperatif, lebih memahami permasalahannya. Jika ini permasalahan perdata, maka selesaikan keperdataannya terlebih dahulu,” kata Sapriyadi.

    “Jangan selalu mengandalkan APH, dalam artian melaporkan masyarakat-masyarakat adat ini ke proses hukum,” tambahnya.

    Ia merujuk agenda reforma agraria, surat telegram Kapolri, dan Peraturan Mahkamah Agung yang menurutnya mengatur penangguhan sementara proses pidana bila terdapat perkara perdata.

    ”Apalagi ini berkenaan dengan hak-hak masyarakat yang belum pernah dilakukan ganti rugi. Menurut pendapat saya, lebih baik menahan diri untuk tidak melaporkan ini ke ranah pidana,” ujarnya.

    Sapriyadi menilai poin kedua surat PT BSK menunjukkan perusahaan cenderung mengandalkan kepolisian. ”Ini sangat disayangkan menurut kami. Ini ada upaya untuk mengkriminalisasi masyarakat adat,” katanya.

    Laporan PT BSK itu dibuat sebelum Polri memberlakukan moratorium perkara pidana konflik agraria. Dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI, Senin, 7 September 2026, Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menyatakan Polri menangguhkan sementara seluruh penanganan perkara pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural.

    Syahardiantono beralasan, konflik agraria belum tentu persoalan pidana, sebab dapat berkaitan dengan urusan perdata dan hak masyarakat adat. Polri, kata dia, mengutamakan penyelesaian lewat mediasi dan keadilan restoratif, serta menunda proses pidana atas perkara yang bertaut dengan perjuangan hak atas tanah.

    Langkah mediasi inilah yang sudah diminta Ebok kepada Camat Telawang sejak Desember 2025.

    Kebijakan kepolisian tersebut berpedoman pada kesimpulan rapat Komisi III DPR RI bersama Kabareskrim dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 26 Agustus 2026. Salah satu poinnya meminta Bareskrim dan Polda jajaran mencegah kriminalisasi warga, khususnya pada kasus yang sedang dalam proses penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

    Harapan kepada Negara

    Ebok kini menggantungkan harapan kepada negara. Ia memohon Presiden dan aparat penegak hukum memberi perlindungan penuh bagi keluarganya, yang ia sebut masyarakat adat yang menempati tempat itu secara turun-temurun.

    ”Inilah tempat tinggal kami. Inilah tempat usaha kami,” kata Ebok.

    ”Kalau memang tidak ada perlindungan hukum, mohon maaf, kami masyarakat adat mau ke mana lagi, Pak? Mata pencaharian dan penghidupan kami sudah sempit. Ini ibu kami sendiri,” ujarnya, merujuk perempuan yang sejak awal wawancara berada di sampingnya. (ign)

  • Bangkai Roket di Kebun Sawit: Mengurai Teka-teki Dentuman Keras di Langit Kotim

    Bangkai Roket di Kebun Sawit: Mengurai Teka-teki Dentuman Keras di Langit Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Langit senja Brunei Darussalam menyajikan tontonan ganjil pada Minggu (18/10/2026) pukul 18.30 waktu setempat.

    Sebuah benda pijar berinti merah dengan ekor pendar biru kehijauan meluncur mengiris awan. Objek itu menyala selama 20 sampai 30 detik, sebuah durasi yang menyingkirkan kemungkinan meteor biasa yang lazimnya padam hanya dalam satu hingga dua detik.

    Sekitar sembilan menit kemudian, giliran langit Kotawaringin Timur (Kotim) yang pecah. Berjarak kurang lebih 800 kilometer ke arah selatan, kaca dan atap seng rumah warga mendadak bergetar hebat dihantam dentuman keras.

    Dua peristiwa yang terpaut jarak ratusan kilometer itu terikat pada satu garis lintasan jatuh. Penghitungan Kanal Independen atas data orbit publik menunjukkan badan roket Zhuque-2E melintas deras tanpa kendali dari utara ke selatan memotong daratan Kalimantan.

    Jalur terakhir objek seberat sekitar lima ton ini menyapu koridor Sampit, hanya beberapa menit sebelum gemuruh terdengar.

    Teka-teki di langit itu perlahan menemukan wujud fisiknya di darat. Esok paginya, Senin (19/10/2026), pekerja mendapati lembaran logam lengkung berkabel teronggok di kebun sawit PT Agro Bukit, sekitar Km 26 Jalan Sampit-Pangkalan Bun.

    Lokasi temuan ini berada persis di dalam koridor lintasan yang sama. Sebuah pelat yang menempel pada puing memuat kode 2ZQE31-20-15, rentetan angka dan huruf yang awalannya mirip dengan nama roket ZQ-2E.

    Hingga naskah ini ditulis, belum ada lembaga resmi Indonesia yang memastikan asal muasal puing itu. Namun, kepingan data terbuka dari Brunei, Polandia, dan katalog orbit Space-Track seluruhnya bermuara pada satu objek yang sama.

    Lintasan dari Utara

    Badan roket itu merupakan tahap kedua Zhuque-2E milik LandSpace, perusahaan swasta Tiongkok. Pada 2023, perusahaan ini menjadi yang pertama di dunia menerbangkan roket berbahan bakar metana hingga mencapai orbit.

    Zhuque-2E meluncur dari Jiuquan pada Rabu (14/10/2026) pukul 19.40 waktu Beijing atau 18.40 WIB, membawa 10 satelit. Badan Antariksa Polandia (POLSA) mencatat bobot tahap keduanya menembus angka sekitar 5.000 kilogram.

    Objek raksasa itu hanya bertahan empat hari mengorbit Bumi. Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam (PABD) menghimpun laporan saksi mata dari Belait, Tutong, dan Brunei-Muara.

    Warga menyaksikan benda pijar melintas antara pukul 18.30 dan 18.33 waktu Brunei, atau 17.30 sampai 17.33 WIB.

    Seorang saksi di Belait sempat merekam wujudnya yang masih utuh sebelum tampak pecah menjadi beberapa titik cahaya.

    International Astronomical Center (IAC) di Abu Dhabi menelaah rekaman para saksi itu dan menyimpulkan bahwa pijaran itu adalah tahap roket Tiongkok yang kembali memasuki atmosfer. Penilaian IAC ini secara spesifik menyoroti cahaya di langit Brunei, bukan puing di Kotim.

    Untuk melacak arah objek itu, redaksi memakai data orbit terakhir di katalog publik, yakni elemen orbit dua baris (TLE) bertanggal 18 Oktober 2026 pukul 06.56 UTC.

    Data yang bersumber dari Space-Track ini ditampilkan oleh situs pelacak Satcat. Perhitungan memakai model SGP4, perangkat standar untuk memprediksi posisi satelit.

    Hasilnya, lintasan terakhir badan roket masuk dari Laut China Selatan, melewati sekitar Kuala Belait di ujung barat Brunei, lalu meluncur lurus ke selatan.

    Sekitar satu menit 45 detik kemudian, jalurnya memotong garis lintang Sampit dan terus berlanjut ke Laut Jawa. Kebun Agro Bukit berada tepat di arah hilir dari titik penampakan Brunei.

    Ketepatan waktu model ini terbatas. Model menempatkan objek di garis lintang Brunei sekitar pukul 10.34 UTC, sedangkan para saksi mencatat penampakan 1 sampai 4 menit lebih awal. Setiap menit yang mendahului estimasi akan menggeser jalur sekitar 28 kilometer ke arah timur.

    Dengan rentang itu, jalur terakhir badan roket melintas sekitar 10 sampai 90 kilometer dari titik temuan puing. Jaraknya dari pusat Kota Sampit merentang sekitar 15 sampai 70 kilometer.

    Angka ini memakai koordinat perkiraan karena titik GPS lokasi temuan belum tersedia di sumber terbuka.

    Arah jatuh itu sejalan dengan kesaksian di Brunei. Saksi di Berakas dan Kilanas melihat benda itu di arah selatan dan barat daya.

    Sekitar pukul 06.13 waktu Polandia pada 18 Oktober, jaringan kamera Skytinel sempat merekam objek yang sama melintas di atas Polandia dari selatan ke utara.

    Pada orbit hampir kutub seperti milik badan roket ini, satu sisi orbit menuju utara dan sisi sebaliknya menuju selatan. Lintasan senja di atas Kalimantan adalah fase laju menuju selatan.

    Data ini memang tidak menunjuk titik jatuh secara presisi, tetapi memperlihatkan bahwa kebun Agro Bukit berada langsung di dalam koridor yang dilalui badan roket itu pada menit-menit terakhirnya.

    Satu catatan kehati-hatian tetap berlaku. IAC menggambarkan fase akhir masuknya roket ke atmosfer terjadi di atas Brunei, sekitar 800 kilometer dari Sampit.

    Secara fisika, lembaran logam yang lebar biasanya cepat melambat setelah terlepas, sehingga kaitan pasti antara puing Agro Bukit dan roket ini menanti konfirmasi uji fisik.

    Kode di Balik Gambar Cermin

    Identitas puing tersembunyi di balik rekam jejak visualnya. Salah satu rekaman video puing yang beredar ternyata tercermin. Huruf pada pelat di badan puing tampak terbalik kiri-kanan sehingga mudah mengecoh pembacaan.

    Setelah orientasi gambar dikembalikan, pelat itu terbaca 2ZQE31-20-15 pada baris pertama dan 240256KY pada baris kedua.

    Karakter kelima dan keenam di baris kedua tertutup sebagian kepala paku keling, tetapi siluet yang tampak konsisten dengan angka 5 dan 6. Pelat itu terpasang pada panel berwarna kuning kehijauan dengan deretan paku keling. Seutas kabel abu-abu menembus lubang pelat dan dijepit klem melingkar.

    Puing utamanya berupa selubung logam lengkung berukuran besar. Sebagian besar permukaannya menghitam seperti habis terbakar, sementara bagian yang robek dan terlipat tampak lebih terang.

    Pekerja kebun memperkirakan panjangnya sekitar enam meter dan bobotnya sekitar 100 kilogram, menurut keterangan kepada sejumlah media. Sementara itu, Berita Sampit melaporkan ukurannya sekitar 4 x 3 meter.

    Awalan 2ZQE mirip dengan penamaan ZQ-2E, singkatan Zhuque-2E. Namun, arti lengkap kode itu belum bisa dipastikan.

    Kanal Independen tidak menemukan basis data nomor komponen LandSpace yang terbuka untuk publik. Penelusuran kedua kode itu di mesin pencari tidak menghasilkan rujukan yang relevan.

    Bentuk lengkung puing sejalan dengan anatomi badan roket berpenampang bulat. Zhuque-2E berdiameter 3,35 meter, tetapi ukuran puing belum bisa dicocokkan sempurna tanpa pengukuran resmi.

    Kalimantan Tengah pernah menghadapi teka-teki serupa. Pada Januari 2021, benda berukuran sekitar 3 x 4 meter berbentuk segmen tabung ditemukan di pesisir Kumai, Kotawaringin Barat, dan sempat diduga bangkai pesawat.

    Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kemudian mengaitkannya dengan roket Chang Zheng 3B setelah mencocokkan bendera Tiongkok dan logo CNSA pada puing dengan analisis orbit.

    LAPAN saat itu juga mencatat ketidakpastian soal objek roket mana yang jatuh. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memastikan benda itu bukan bagian pesawat dan tidak memancarkan radiasi berbahaya.

    Pada Agustus 2022, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memakai cara serupa untuk serpihan yang jatuh di Sanggau, Kalimantan Barat. Thomas Djamaluddin dari BRIN menyebut waktu dan lokasi jatuhnya sesuai dengan lintasan orbit roket Long March 5B.

    Fisika Sebuah Dentuman

    Benda yang membelah udara melebihi kecepatan suara tidak pernah datang dalam senyap bila melintas cukup rendah. Ia mendorong udara di depannya hingga menggumpal menjadi gelombang kejut.

    Saat menyentuh tanah, gelombang itu pecah menjadi dentuman atau gemuruh dan terasa sebagai hentakan tekanan yang sanggup menggetarkan kaca serta seng.

    Masuknya sampah antariksa ke atmosfer biasanya senyap, menurut tabel penjelas dalam laporan PABD. Rekaman yang dihimpun PABD juga memperlihatkan badan roket ZQ-2E pecah dan menguap di atmosfer atas.

    American Meteor Society (AMS) mencatat dentuman bola api baru bisa terdengar di darat bila benda menembus ketinggian di bawah sekitar 50 kilometer.

    Hukum fisika yang sama mengikat pecahan roket. Bila dentuman di Kotim berasal dari roket itu, berarti ada bongkahan padat yang masih melaju supersonik ketika sudah turun jauh ke atmosfer bawah.

    AMS memakai logika serupa untuk meteor. Dentuman yang tertunda menjadi penanda kuat bahwa pecahan mungkin bertahan sampai ke tanah.

    Jeda waktunya masuk akal. Menurut AMS, suara merambat sekitar 20 kilometer per menit, sehingga dentuman biasanya baru merambat ke telinga 1,5 sampai 4 menit setelah kilatan cahaya terlihat.

    Penampakan di Brunei tercatat pukul 17.30 sampai 17.33 WIB. Jalur roket memotong garis lintang Kotim sekitar dua menit kemudian. Dentuman terdengar sekitar pukul 17.39 WIB, menurut laporan warga yang dihimpun media lokal.

    Suara itu terdengar di Cempaga Hulu, Telawang, Mentawa Baru Ketapang, hingga Baamang. Sebagian warga juga mengaku melihat benda terang melintas di langit.

    Seperti diberitakan Kanal Independen sebelumnya, Vina, warga Mentawa Baru Ketapang, sempat mengira suara bergemuruh itu berasal dari truk material.

    Warga lain menyebut getarannya sampai merobohkan tiang jemuran dan menggetarkan kaca jendela.

    Kolom sains Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks, mencatat suara menyerupai guntur atau gemuruh kereta bisa terdengar sebelum gelombang kejut tiba.

    Menurut kolom itu, suara semacam ini umumnya dialami pengamat dalam radius sekitar 50 kilometer dari titik jatuh meteor.

    Pola serupa tercatat di Australia pada Juli 2022. Warga dari Canberra sampai Bendigo melihat cahaya dan mendengar dentuman saat bagian trunk wahana SpaceX Crew-1 Dragon masuk kembali ke atmosfer. Belakangan, petani menemukan puing hangus di lahan peternakan mereka, termasuk sepotong puing setinggi tiga meter yang menancap tajam di tanah.

    Nomor seri pada sebuah panel menjadi salah satu petunjuk identifikasi puing Australia itu.

    Sempat muncul dugaan dentuman berasal dari hujan meteor Orionid. Dugaan itu sangat lemah untuk dipertahankan. Butiran Orionid umumnya habis terbakar sekitar 80 sampai 100 kilometer di atas tanah, terlalu kecil dan terlalu tinggi untuk menimbulkan dentuman hingga ke darat.

    Titik pancar Orionid di rasi Orion juga baru terbit sekitar pukul 22.00 WIB, menurut perhitungan redaksi. Pukul 17.39 WIB arah datangnya meteor ini masih di bawah cakrawala Sampit, sementara aktivitas terbaik fenomena ini terjadi selepas tengah malam.

    Bukti instrumental saat ini belum tersedia untuk publik. Namun, dentuman bola api pernah terekam seismometer jaringan Pacific Northwest di Amerika Serikat pada Maret 2018.

    Data seismometer itu bahkan dipakai oleh ilmuwan untuk melacak jejak bola api hingga ke titik akhirnya di lepas pantai. Pada Januari 2021, dugaan meteor jatuh di Buleleng, Bali, turut dikuatkan data infrasonik yang dianalisis peneliti NASA.

    Berdasarkan data yang dihimpun redaksi, penjelasan paling konsisten untuk dentuman Kotim adalah gelombang kejut dari pecahan badan roket yang masih melaju kencang di atmosfer bawah. Kepastian akhirnya tetap menunggu rekaman alat resmi.

    Seandainya Menimpa Permukiman

    Hanya keberuntungan yang menempatkan lokasi jatuhnya puing itu di hamparan kebun sawit PT Agro Bukit, sebelum akhirnya ditarik beramai-ramai oleh sekitar 20 pekerja. Puing itu tidak melukai siapa pun. Namun, koridor lintasan yang sama melintas mengiris area sekitar 15 sampai 70 kilometer dari pusat Kota Sampit yang padat penduduk.

    Hitungan kasar Kanal Independen memakai bobot 100 kilogram, sesuai perkiraan pekerja, dan bentuk lembaran lebar. Kecepatan jatuh akhir puing semacam itu sekitar 40 sampai 145 kilometer per jam, tergantung posisinya saat jatuh.

    Energi hantamannya setara dengan balok 100 kilogram yang dijatuhkan bebas dari ketinggian sekitar 7 sampai 80 meter.

    Atap seng perumahan tidak pernah dirancang untuk menahan hantaman sebesar itu. Benda yang jauh lebih kecil pun terbukti bisa menembus rumah. Pada Maret 2024, serpihan logam seberat sekitar 0,7 kilogram dari perangkat Stasiun Antariksa Internasional menembus atap dan dua lantai sebuah rumah di Naples, Florida, nyaris mengenai anak pemilik rumah.

    Kalimantan pernah nyaris mengalaminya. Pada 2022, puing roket Long March 5B jatuh di Sanggau, Kalimantan Barat, dan Sarawak, Malaysia. Jonathan McDowell, pelacak satelit dari Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, mencatat puing itu jatuh dekat desa, dan pergeseran beberapa ratus meter saja bisa mengubah jalan ceritanya.

    Titik jatuh sampah antariksa juga sangat peka terhadap perubahan waktu dan amat sulit diramal jauh hari.

    Sehari sebelum kejadian, perkiraan POLSA masih menempatkan titik tengah masuknya badan roket ZQ-2E ke atmosfer di atas wilayah Jepang, dengan ketidakpastian memanjang sekitar lima jam.

    Studi Michael Byers dan rekan di jurnal Nature Astronomy pada 2022 menghitung risikonya secara global.

    Bila praktik peluncuran tidak berubah, peluang munculnya satu korban atau lebih dalam satu dekade akibat badan roket yang jatuh tak terkendali sekitar 10 persen. Para peneliti menyebut angka itu sebagai perkiraan konservatif.

    Risiko itu tidak tersebar merata. Menurut studi yang sama, badan roket sekitar tiga kali lebih mungkin jatuh di garis lintang Jakarta dibanding garis lintang New York, Beijing, atau Moskwa. Kotim berdiam di sabuk lintang rendah yang rentan tersebut.

    Para peneliti menilai teknologi dan desain misi yang lebih cermat dapat menekan jumlah badan roket yang jatuh tak terkendali. Menurut mereka, solusinya sudah tersedia di depan mata, tetapi menuntut ketegasan untuk diterapkan semua negara peluncur.

    Sebagai pembanding, catatan NASA yang dikutip media pada April 2024 menyebut rata-rata satu benda terkatalog jatuh ke Bumi setiap hari selama 50 tahun terakhir. Menurut catatan itu, belum ada cedera serius maupun kerusakan harta berarti yang terkonfirmasi.

    Dari sisi bahan bakar utama, risiko paparan kimianya relatif kecil. Mesin Zhuque-2E membakar oksigen cair dan metana, dua bahan yang lenyap tanpa residu beracun ala bahan bakar hidrazin.

    Saat menanggapi jatuhnya puing Long March 5B di Sanggau pada 2022, peneliti BRIN Thomas Djamaluddin menyebut badan roket pada dasarnya tidak mengandung bahan beracun. Menurutnya, bahaya justru muncul bila serpihan logam menimpa permukiman, meski peluangnya sangat kecil.

    Meski demikian, ancaman fisiknya tidak pernah nol. POLSA sejak 17 Oktober mengingatkan bahwa massa sekitar 5.000 kilogram dan minimnya data rancangan membuat fragmen roket ini mungkin lolos dari pembakaran di atmosfer. IAC turut menyampaikan peringatan serupa.

    Tanggung Jawab Mutlak Negara Peluncur

    Bila puing roket mencederai orang atau merusak rumah, hukum internasional sudah menyiapkan jalur pertanggungjawabannya.

    Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972, menetapkan bahwa negara peluncur bertanggung jawab mutlak atas kerugian di permukaan Bumi. Negara penuntut tidak perlu membuktikan kesalahan negara peluncur.

    Indonesia mengesahkan konvensi itu lewat Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996. Tiongkok menjadi negara pihak sejak Desember 1988. Konvensi menggolongkan bagian kendaraan peluncur sebagai benda antariksa, dan negara yang wilayahnya dipakai untuk meluncurkan berstatus sebagai negara peluncur.

    Kerugian yang sah dituntut mencakup kematian, luka, gangguan kesehatan, serta kerusakan harta milik negara maupun sipil. Tuntutan diajukan negara atas nama warganya melalui jalur diplomatik. Batas waktunya berjalan satu tahun sejak kerugian terjadi atau sejak negara peluncur diketahui.

    Konvensi ini baru satu kali dipakai secara resmi. Setelah satelit bertenaga nuklir Kosmos 954 milik Uni Soviet jatuh di Kanada pada 1978, Kanada menuntut ganti rugi sekitar 6 juta dolar Kanada. Lewat sebuah kesepakatan alot pada 1981, Uni Soviet membayar 3 juta dolar Kanada tanpa secara tegas mengakui tanggung jawab hukumnya.

    Saat puing SpaceX menancap di peternakan Australia pada 2022, Cassandra Steer, wakil direktur Institute of Space di Australian National University, menyebut Australia berhak meminta kompensasi kepada Amerika Serikat untuk biaya pembersihan.

    Hukum nasional juga mengatur pagar perlindungannya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan memuat ketentuan penanggulangan benda jatuh antariksa serta tanggung jawab dan ganti rugi.

    Indonesia juga mengesahkan persetujuan pengembalian benda yang diluncurkan ke antariksa lewat Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999.

    Sejauh ini, tidak ada laporan warga yang terluka akibat puing di Agro Bukit.

    Belum Ada Kata Resmi

    Hingga naskah ini ditulis, Senin (19/10/2026) sore, belum ada keterangan resmi soal identitas pasti puing di Agro Bukit. Kanal Independen belum menemukan pernyataan dari BRIN di sumber terbuka.

    Lembaga itu pernah menjelaskan kasus serupa: pada April 2026, peneliti BRIN Thomas Djamaluddin mengidentifikasi benda pijar di langit Lampung dan Banten sebagai pecahan roket Tiongkok CZ-3B.

    Pada kasus Sanggau, Agustus 2022, BRIN menyebut serpihan roket akan dibawa aparat polisi ke Balai BRIN di Pontianak agar terdokumentasi dengan baik.

    POLSA yang sempat menjanjikan komunike akhir peristiwa ini pada 19 Oktober pascaverifikasi data, hingga naskah ini ditulis belum menayangkannya di laman resmi mereka. Halaman pemantauan The Aerospace Corporation juga masih menampilkan prediksi awal, yakni 18 Oktober pukul 10.05 UTC dengan ketidakpastian memanjang plus-minus 10 jam.

    Redaksi juga belum menemukan satu pun pernyataan dari pemerintah Tiongkok maupun LandSpace terkait puing ini di sumber terbuka.

    Pengamanan di lokasi temuan sudah berjalan. Manajemen perusahaan memasang garis polisi di sekitar puing dan melaporkan temuan itu ke Polsek Sungai Sampit.

    Komandan Pos AU Sampit, Lettu Febri, menyebut bahwa puing itu akan dikawal menuju Pangkalan Bun setelah truk dari Kodim dan personel Lanud Iskandar siap.

    Sampai hasil pemeriksaan resmi bicara soal identitasnya, kode 2ZQE31-20-15 dan jalur orbit yang meluncur dari utara itu menjadi petunjuk terkuat yang berteriak lantang dari sumber terbuka. (ign)

  • 877 Hektare Lahan Terbakar di Sampit, Bupati Kotim Bawa Urusan Pemilik Jauh ke Menhut

    877 Hektare Lahan Terbakar di Sampit, Bupati Kotim Bawa Urusan Pemilik Jauh ke Menhut

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Api musim kemarau 2026 tidak hanya menghanguskan gambut di pelosok Kotawaringin Timur (Kotim).

    Hingga 11 Oktober 2026, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim mencatat sekitar 877 hektare lahan terbakar di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang, dua kecamatan yang menaungi Kota Sampit.

    Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menyumbang 457 hektare dan Baamang 420 hektare dari total lebih dari 2.137 hektare sekabupaten.

    Gabungan keduanya nyaris menyamai Kecamatan Seranau, wilayah dengan kebakaran terluas di Kotim, yang mencatat lebih dari 884 hektare.

    Api di dua kecamatan kota itu datang dalam kejadian kecil yang berulang. Per 17 Agustus 2026, Baamang mencatat 145 kejadian dan Mentawa Baru Ketapang 140 kejadian, sekitar 80 persen dari 354 kejadian sekabupaten, sementara Seranau baru mencatat empat kejadian.

    Dalam delapan pekan, luas lahan terbakar di dua kecamatan kota itu hampir tiga kali lipat, dari sekitar 295 hektare pada 17 Agustus menjadi sekitar 877 hektare pada 11 Oktober.

    Pada rentang yang sama, luas terbakar di Seranau bertambah sekitar 180 hektare. BPBD mencatat luasan yang dapat dijangkau petugas, dan datanya bisa berubah seiring verifikasi.

    Sabtu malam, 17 Oktober 2026, Bupati Kotim Halikinnor membawa persoalan itu kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang meninjau karhutla di Jalan Ir Soekarno atau Jalan Lingkar Utara, Sampit.

    Halikinnor meminta Menhut berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) soal lahan telantar yang pemiliknya tinggal jauh dari Sampit.

    ”Saya juga mohon dengan Pak Menhut, lahan-lahan yang terlantar, mungkin koordinasi dengan ATR/BPN, bagaimana lahan-lahan yang notabene orangnya ada di luar negeri, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Ini kalau tidak terkelola dengan baik, bagaimana penanganannya,” ujar Halikinnor.

    Sebulan sebelumnya, Halikinnor sudah menunjuk di mana para pemilik lahan itu tinggal. ”Belukar-belukar yang terbakar ini pemiliknya rata-rata ada di Jakarta, bahkan ada yang di US,” katanya, Rabu(16/9/2026).

    Ia menyebut lahan-lahan tak terurus itu terbakar di dalam kota.

    Dua hari setelah pernyataan itu terbit, BPBD mencatat sekitar 784 hektare lahan terbakar di dua kecamatan kota. Hingga 11 Oktober, luas itu bertambah sekitar 93 hektare lagi.

    Koridor Api di Lingkar Utara

    Ruas yang ditinjau Menhut malam itu sudah tercatat terbakar setidaknya sejak 2018, berdasarkan pemberitaan yang terekam di sumber terbuka. Jalan Lingkar Utara, yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tjilik Riwut, melintasi Kecamatan Baamang dan hingga kini masih menyisakan lahan kosong bersemak di sela permukiman.

    Pada akhir Januari 2018, lebih dari 10 hektare gambut terbakar di ruas Lingkar Utara arah simpang Desa Kandan, ikut melalap kebun nanas, pisang, sayur, dan sawit warga, seperti diberitakan Republika. Mei 2018, api menghanguskan sekitar 1,2 hektare lahan kosong di ruas yang sama.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kotim saat itu, Rihel, tidak menampik dugaan lahan kosong tersebut sengaja dibakar untuk pembersihan.

    Namun, ia tidak bisa memastikannya karena tidak ada pemilik lahan di lokasi saat petugas memadamkan api. ”Kami menduga seperti itu, tapi kami tidak berani memastikan,” katanya saat itu.

    Agustus 2024, Sekretaris BPBD Kotim saat itu, Arief, menyampaikan dugaan yang lebih tegas atas kebakaran di Jalan Ir Soekarno atau Lingkar Utara.

    ”Dugaan penyebab kebakaran ini 99 persen disengaja,” katanya, seperti diberitakan Koran Jakarta, karena lahan itu sebenarnya dalam kondisi basah.

    Kebakaran di ruas ini berulang lagi tahun ini. Awal Juli 2026, BPBD Kotim menyebut sekitar empat hektare lahan terbakar di kawasan Jalan Ir Soekarno, tak jauh dari Bandara Haji Asan.

    Pada 5 September, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim memadamkan sekitar satu hektare lahan kosong bersemak di simpang empat Jalan Tidar dan Lingkar Utara.

    Akhir bulan yang sama, Halikinnor yang meninjau lapangan menyebut api kembali menyala di kawasan Banitan, Tanah Mas, dan Lingkar Utara. Api di ruas Lingkar Utara disebut tidak separah sebelumnya. Halikinnor menduga sebagian lahan di sana, termasuk kebun sawit, sudah lebih dulu terbakar.

    Pemilik lahan juga tidak selalu diketahui. Saat sekitar satu hektare lahan kosong bersemak terbakar di Jalan Sawit Raya, Sampit, penyebab kebakaran dan pemilik lahannya belum diketahui hingga pemadaman selesai.

    Permintaan kepada Menteri

    Permintaan soal lahan telantar disampaikan Halikinnor bersama laporan keterbatasan air dan lokasi api yang sulit dijangkau. Untuk kebakaran di dalam kota, ia yakin pasukan darat mampu menanganinya.

    ”Kalau yang di dalam kota, insya Allah dengan pasukan darat bisa kami selesaikan,” ujarnya, seperti dikutip Tabengan.

    Raja Juli menanggapi dengan menyebut hampir separuh kebakaran setiap tahun terjadi di kawasan hutan, sedangkan separuh lainnya di areal penggunaan lain (APL), wilayah di luar kawasan hutan. Ia menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN, jabatan wakil menteri yang pernah ia pegang.

    Raja Juli menyebut koordinasi itu menyasar tanah yang relatif strategis di tengah kota, tetapi pemiliknya tidak pernah merawat.

    Jika lahan tersebut memenuhi ketentuan tanah telantar, kata dia, penanganannya dapat dikoordinasikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah daerah sesuai prosedur.

    Malam itu, dalam dialog bersama Forkopimda dan relawan karhutla di kawasan Jalan Ir Soekarno, Raja Juli juga menyebut sekitar 99 persen karhutla di Kalimantan Tengah dipicu ulah manusia, seperti diberitakan Kantamedia.

    Pemkab Kotim sudah menyiapkan pendataan. Pemkab telah meminta camat dan lurah menginventarisasi lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Data itu akan menjadi dasar berkoordinasi dengan para pemiliknya.

    Halikinnor juga berharap pemilik lahan kosong membangun sumur bor agar petugas tidak lagi kesulitan mencari air saat kebakaran.

    Pintu ATR/BPN Sempit untuk Hak Milik

    Jalur yang diminta Halikinnor bertumpu pada aturan penertiban tanah telantar. Sejak 6 November 2025, urusan itu diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, yang mencabut PP Nomor 20 Tahun 2021.

    Untuk tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan, PP 48/2025 membuka penertiban bila tanah sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan paling cepat dua tahun sejak haknya terbit. Tanah hak milik diperlakukan berbeda.

    Pasal 6 ayat (2) PP itu menyatakan tanah hak milik tidak dapat menjadi objek penertiban, kecuali sengaja tidak dipergunakan, dimanfaatkan, atau dipelihara hingga memenuhi salah satu dari tiga keadaan.

    Tanah itu dikuasai masyarakat menjadi perkampungan, dikuasai pihak lain terus-menerus selama 20 tahun tanpa hubungan hukum dengan pemegang hak, atau fungsi sosial hak atas tanahnya tidak terpenuhi. Dua dari tiga keadaan itu menuntut lahan dikuasai orang lain, kondisi yang berbeda dengan lahan kosong yang dibiarkan bersemak.

    Penetapannya pun berjenjang, dari evaluasi hingga tiga kali surat peringatan kepada pemegang hak. Tanah yang akhirnya ditetapkan telantar menjadi aset Bank Tanah dan/atau Tanah Cadangan Umum Negara.

    Saat rencana percepatan penertiban tanah telantar mengemuka pada September 2025, Menteri ATR/BPN saat itu, Nusron Wahid, menegaskan penertiban tidak menyasar tanah bersertifikat hak milik.

    Status hak lahan-lahan kosong yang terbakar di Lingkar Utara maupun kawasan kota lainnya juga belum terungkap di sumber terbuka.

    Kewajiban pemilik sebenarnya sudah tertulis sejak 1960. Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mewajibkan setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah untuk memeliharanya dan mencegah kerusakannya. Pasal 27 UUPA bahkan menyebut hak milik hapus bila tanahnya ditelantarkan.

    UUPA memuat ancaman pidana atas pelanggaran kewajiban memelihara tanah lewat Pasal 52. Namun, kajian dalam jurnal hukum terbitan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang mencatat ketentuan pidana tersebut selama ini tidak diterapkan.

    Tiga Perda Kotim Tanpa Kewajiban bagi Pemilik Lahan Kosong

    Kanal Independen menelusuri tiga peraturan daerah Kotim yang paling dekat dengan urusan kebakaran, bencana, dan ketertiban umum. Tidak satu pun memuat kewajiban bagi pemilik lahan kosong untuk merawat lahannya atau mencegah api di atasnya.

    Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berlingkup permukiman dan kawasan permukiman. Kewajiban dan sanksi administratifnya menyasar pemilik dan pengguna bangunan gedung, termasuk kelengkapan pencegahan kebakaran di perumahan yang dibangun pengembang.

    Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat hanya menyentuh urusan api lewat larangan membakar sampah di jalur hijau, taman, dan tempat umum.

    Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur kewenangan pemerintah daerah secara umum, termasuk mencabut atau mengurangi hak kepemilikan atas suatu benda dalam penanggulangan bencana, dengan kewajiban ganti rugi.

    Perda 4/2023 dan Perda 10/2021 terbit pada masa Halikinnor menjabat bupati. Perda 3/2020 diundangkan dengan tanda tangan Halikinnor yang kala itu menjabat Sekretaris Daerah.

    Pada tingkat provinsi, Perda Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan melarang setiap orang dan perusahaan membakar lahan.

    Pengecualiannya terbatas bagi peladang anggota masyarakat hukum adat di lahan bukan gambut, paling luas satu hektare per kepala keluarga untuk padi atau tanaman pangan semusim, dan gugur saat gubernur menetapkan status siaga darurat bencana.

    Pertengahan September, Kepala Disdamkarmat Kotim Ahmad Taufiq mengimbau warga di kawasan pinggiran dan perumahan membersihkan semak belukar minimal 10 meter dari rumah, seperti diberitakan Katakata pada 17 September 2026. Warga juga diminta segera melapor bila api mendekat dalam jarak 50 hingga 100 meter.

    Imbauan itu muncul setelah sejumlah bangunan warga terdampak kebakaran yang diduga merambat dari lahan, salah satunya dapur rumah di Jalan Pengaringan Permai, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    Imbauan itu ditujukan kepada penghuni rumah. Ketentuan serupa yang menyasar pemilik lahan kosong tidak ditemukan dalam ketiga perda Kotim tersebut.

    Saat mendorong pemilik lahan menanami lahan bekas terbakar pada 26 September, Halikinnor menyebut perlunya memperbaiki tata kelola lahan agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. (ign)

  • Misteri Dentuman Bergetar dan Benda Menyerupai Bangkai Pesawat Gempar di PT Agro Bukit Kotim!

    Misteri Dentuman Bergetar dan Benda Menyerupai Bangkai Pesawat Gempar di PT Agro Bukit Kotim!

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendadak digemparkan oleh rangkaian peristiwa misterius yang memicu teka-teki besar. Sehari setelah suara dentuman keras menggelegar dan memicu getaran hebat pada Minggu (18/10/2026) petang, sebuah benda misterius dengan komponen menyerupai bangkai pesawat ditemukan di area perkebunan sawit PT Agro Bukit, Blok G.37/38, Senin (19/10/2026) pagi.

    Dalam rekaman video durasi pendek yang mendadak viral di media sosial, objek berukuran sedang tersebut tampak hancur sebagian dengan rincian material kabel, panel logam, dan struktur komposit yang terserak di antara pohon kelapa sawit.

    Perekam video secara eksplisit menyebut objek tersebut mirip dengan puing pesawat atau perangkat antariksa.

    “Kami menemukan benda mungkin bangkai pesawat, karena masih ada kabel-kabelnya ini,” tutur seorang warga dalam rekaman video penemuan di lokasi PT Agro Bukit.

    Dentuman Magrib Getarkan Kaca Rumah, Benda Bercahaya Melintas di Langit Kotim

    Penemuan objek misterius ini terjadi selang beberapa jam dari insiden dentuman dahsyat yang menghentak wilayah Cempaga Hulu, Telawang, Mentawa Baru Ketapang (MBK), hingga Baamang pada Minggu (18/10/2026) pasca-Magrib.

    Sejumlah saksi mata melaporkan getaran kuat yang menyertai dentuman keras tersebut. Vina, warga MBK, mengaku dikejutkan oleh suara bergemuruh yang disangkanya merupakan truk material, sementara Wiwik dan Aina mengonfirmasi getaran yang ditimbulkan cukup kuat hingga merobohkan tiang jemuran serta menggetarkan kaca jendela rumah.

    Bersamaan dengan laporan dentuman, beredar pula dokumentasi foto yang memvisualisasikan benda bercahaya (fireball) melintas di langit malam Kotim sebelum akhirnya padam, menguatkan dugaan adanya objek luar angkasa atau sampah antariksa (space debris) yang jatuh menembus atmosfer Bumi.

     

    Kemunculan benda menyerupai bangkai pesawat yang didahului dentuman bergetar merupakan fenomena serius yang membutuhkan investigasi ilmiah transparan (scientific investigation) oleh otoritas gabungan. Penanganan cepat diperlukan untuk meredam spekulasi liar serta mengantisipasi potensi bahaya zat kimia/radiasi dari benda asing tersebut.

    Polres Kotim bersama Polsek setempat didesak segera memasang garis polisi (police line) di Blok G.37/38 PT Agro Bukit. Masyarakat dan pekerja kebun diimbau keras untuk tidak menyentuh, membongkar, atau mengambil komponen kabel/logam dari lokasi kejadian sebelum dinyatakan bebas dari bahan berbahaya toxic/radiatif.

    Pemkab Kotim dan Polres dituntut berkoordinasi langsung dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) serta AirNav/Kemenhub untuk mengidentifikasi secara pasti apakah pecahan tersebut merupakan sampah satelit, roket, pendorong antariksa, atau komponen pesawat udara. (***)

  • Sampit Dikepung Api Sebelum Subuh: 1,5 Hektare Lahan Hangus Terbakar, Indikasi Unsur Kesengajaan Menguat!

    Sampit Dikepung Api Sebelum Subuh: 1,5 Hektare Lahan Hangus Terbakar, Indikasi Unsur Kesengajaan Menguat!

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Ketika sebagian besar warga Kota Sampit masih terlelap tidur, bencana kebakaran lahan kembali mengintai pemukiman. Dua peristiwa kebakaran lahan secara simultan melanda dua lokasi berbeda di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Senin (19/10/2026) dini hari. Amukan api menyasar lahan semak belukar di Jalan Saudara, Kelurahan Sawahan, serta Jalan Pramuka, Kelurahan Mentawa Baru Hulu.

    Kejadian yang berlangsung dalam tenggat waktu kurang dari satu jam ini membakar sedikitnya 1,5 hektare lahan di Jalan Pramuka dan menambah tebal gumpalan kabut asap beracun yang melumpuhkan jarak pandang kota hingga sisa 100 meter pada pagi harinya.

    Laporan pertama diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim pada pukul 03.38 WIB untuk lokasi Jalan Saudara. Belum selesai penanganan di lokasi pertama, laporan kedua masuk pada pukul 04.10 WIB dari kawasan Jalan Pramuka.

    Kasi Humas Disdamkarmat Kotim, Heri Wahyudi, mengonfirmasi pergerakan cepat personelnya di tengah kegelapan malam.

    “Kami menerima informasi kebakaran di Jalan Pramuka pada pukul 04.10 WIB. Tim berangkat dua menit kemudian dan tiba di lokasi pada pukul 04.16 WIB. Operasi pemadaman dimulai pukul 04.17 WIB,” ungkap Heri Wahyudi, Senin (19/10/2026).

    Penanganan Maraton Sebelum Fajar dan Dugaan Pembakaran Sengaja

    Di lokasi Jalan Saudara, lima personel Regu II yang dipimpin Purwondo tiba menggunakan mobil tangki pemadam 13 pada pukul 04.04 WIB dan berhasil mengisolasi api pada pukul 04.40 WIB. Operasi pendinginan berakhir penuh pukul 04.46 WIB.

    Sementara di Jalan Pramuka, pengerahan gabungan Peleton I, Regu II, dan Regu III bekerja maraton memadamkan hamparan api 1,5 hektare hingga pukul 05.47 WIB. Seluruh proses pemeriksaan lokasi dinyatakan rampung pada pukul 05.53 WIB.

    Paling mendasar, laporan sementara Disdamkarmat Kotim mencatat adanya dugaan pembakaran yang disengaja (arson) pada lokasi kebakaran di Jalan Saudara. Temuan ini memicu kecurigaan publik mengenai maraknya aktivitas pembukaan lahan (land clearing) secara ilegal pada jam-jam rawan untuk menghindari pantauan petugas.

     

    Terjadinya kebakaran lahan berturut-turut menjelang subuh saat jarak pandang kota memburuk hingga 100 meter merupakan pola klasik kejahatan lingkungan yang disengaja. Membiarkan oknum-oknum pembakar lahan bergerak bebas di jam-jam lengang adalah ancaman nyata bagi keselamatan jutaan jiwa warga Sampit.

    Satreskrim Polres Kotim didesak untuk tidak menganggap kebakaran dini hari ini sebagai musibah biasa. Pemasangan garis polisi (police line) serta pengumpulan barang bukti di Jalan Saudara wajib dilakukan untuk memburu pelaku pembakaran.

    Pemkab Kotim dan Satgas Karhutla dituntut membentuk tim patroli malam (night patrol) yang menyisir kawasan pemukiman pinggiran seperti Sawahan, Baamang, dan Mentawa Baru Hulu guna menggagalkan upaya pembakaran lahan sejak dini. (***)

  • Serangan Balasan Asap Lumpuhkan Sampit: Jarak Pandang Cuma 100 Meter, Seruyan dan Kotim Dihantam 1.001 Hotspot!

    Serangan Balasan Asap Lumpuhkan Sampit: Jarak Pandang Cuma 100 Meter, Seruyan dan Kotim Dihantam 1.001 Hotspot!

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Harapan warga Kota Sampit untuk menghirup udara segar sirna seketika. Setelah sempat melandai beberapa hari, serangan balasan pekatnya kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengepung Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Senin (19/10/2026) pagi.

    Data pengamatan resmi BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Sampit mencatat jarak pandang horizontal (visibility) berada pada tingkat ekstrem dan membahayakan, yakni hanya 100 meter pada pukul 08.00 WIB.

    Kondisi ini diperparah oleh suhu udara 26,4 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 90 persen serta pergerakan angin dalam status calm (0 km/jam). Ketiadaan angin ini membuat gumpalan racun asap mengendap pekat tepat di atas wilayah pemukiman warga Sampit tanpa bisa terurai.

    Penderitaan dan keputusasaan warga terekam di kawasan Pelabuhan Sampit. Bejo, seorang warga lokal, mengaku kaget saat terbangun dan mendapati kota kembali dipenuhi jelutut asap pekat.

    “Padahal beberapa hari ini sudah mereda. Kami kira kabut asap akan berakhir, ternyata tidak,” keluh Bejo menahan kekecewaan, Senin (19/10/2026).

    Kembalinya teror asap pekat ini dipicu oleh ledakan drastis akumulasi titik panas (hotspot). Koordinator Lapangan Satgas Karhutla Kotim, Rihel, membeberkan bahwa rekapitulasi data satelit NOAA-20 dan SNPP (BRIN Hotspot) merekam rekor mengerikan: 1.001 titik panas menggulung Kotim dan Kabupaten Seruyan dalam akumulasi 24 jam terakhir (data per Minggu, 18/10/2026 pukul 16.00 WIB).

    Dari total 1.001 titik tersebut, sebanyak 977 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah (medium), 7 titik tingkat tinggi (high), dan 17 titik tingkat rendah (low).

    Dari jumlah tersebut, 977 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, 17 titik pada tingkat kepercayaan rendah, dan tujuh titik pada tingkat kepercayaan tinggi. Pemantauan menggunakan satelit NOAA-20 dan SNPP dengan instrumen VIIRS.

    Sebaran terbanyak tercatat di Kecamatan Pulau Hanaut dengan 253 titik, disusul Seranau sebanyak 239 titik dan Teluk Sampit sebanyak 216 titik. Kecamatan Kota Besi mencatat 70 titik, Antang Kalang 63 titik, Mentaya Baru Ketapang 57 titik, Mentaya Hulu 50 titik, dan Mentaya Hilir Utara 49 titik.

    Koordinator Lapangan Satgas Karhutla Kotim, Rihel, menjadi sumber keterangan terkait rekapitulasi tersebut. Data itu menunjukkan banyaknya indikasi panas yang terdeteksi di wilayah Kotim dan Seruyan, tetapi tidak serta-merta berarti seluruh titik merupakan kebakaran aktif.

    Titik panas merupakan hasil deteksi satelit yang masih memerlukan verifikasi lapangan. Data tersebut juga belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh kabut asap yang menyelimuti Sampit berasal dari titik-titik panas di wilayah tersebut.

    Jarak pandang menjadi perhatian

    Jarak pandang 100 meter yang tercatat BMKG menjadi gambaran kondisi atmosfer di Sampit pada pagi hari. Di tengah aktivitas warga yang kembali berhadapan dengan kabut asap, kondisi ini perlu mendapat perhatian, terutama bagi pengguna jalan dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

    Kabut asap yang kembali muncul setelah sempat mereda juga menunjukkan bahwa perubahan kondisi udara belum tentu menandai berakhirnya persoalan karhutla. Selama sumber asap masih ada dan kondisi atmosfer belum mendukung penyebarannya, kualitas udara dapat kembali memburuk.

    Namun, untuk mengetahui tingkat paparan yang dialami warga, diperlukan data kualitas udara, seperti konsentrasi partikulat PM2.5 atau PM10. Data jarak pandang dan kondisi cuaca saja belum dapat menentukan tingkat pencemaran maupun risiko kesehatan secara terukur.

    Bagi warga Sampit, meredanya asap beberapa hari lalu sempat memberi harapan bahwa kondisi akan membaik. Pengamatan BMKG pada Senin pagi menunjukkan bahwa harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.(***)

  • Harga Siluman Selembar ”Petunjuk”: Legislator Kotim Tagih Dasar Hukum Pungutan Surat Tanah

    Harga Siluman Selembar ”Petunjuk”: Legislator Kotim Tagih Dasar Hukum Pungutan Surat Tanah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Selembar kertas itu tidak bisa memastikan sebidang lahan menjadi milik sah pemegangnya. Secara hukum, ia murni berstatus sebagai petunjuk administrasi.

    Akan tetapi, bagi warga Kotawaringin Timur (Kotim), secarik dokumen tersebut bisa menjelma menjadi syarat dengan harga yang menguras kantong.

    Jejak pungutan bermasalah ini memanjang melintasi waktu. Polanya membekas dari operasi tangkap tangan terhadap seorang lurah di Baamang pada 2017, keluhan tarif Rp1,3 juta di Telaga Antang pada 2021, hingga laporan warga mengenai biaya Rp700.000 untuk selembar surat keterangan tanah (SKT) di sebuah desa di Kecamatan Cempaga Hulu pada 2024.

    Ironi nilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah tersebut tampak mencolok saat disandingkan dengan fungsi dokumen itu sendiri.

    Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, SKT, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, maupun dokumen sejenis dari kepala desa, lurah, atau camat bukanlah bukti kepemilikan. Kertas-kertas itu sekadar petunjuk dalam proses pendaftaran tanah.

    Gugusan persoalan inilah yang kembali disorot Anggota DPRD Kotim, Muhammad Abadi.

    Dia menagih transparansi dasar hukum atas setiap pungutan yang dibebankan aparat desa maupun kecamatan kepada warga.

    Politikus PKB tersebut mengingatkan jajaran birokrasi agar tidak mempersulit masyarakat yang tengah menempuh jalur administrasi pertanahan.

    Pelayanan, menurut dia, wajib mengalir transparan, mematuhi koridor kewenangan, dan bersih dari pungutan tanpa pijakan hukum.

    ”Jangan sampai masyarakat datang untuk mengurus administrasi tanah, tetapi justru dipersulit. Kalau persyaratannya sudah lengkap, proses sesuai aturan. Kalau masih ada kekurangan, sampaikan dengan jelas supaya warga tahu apa yang harus dilengkapi,” tegas Abadi.

    Sebatas Petunjuk

    Pejabat Pemerintah Kabupaten Kotim menyadari bahwa dokumen petunjuk semacam SKT memendam kerawanan untuk disalahgunakan. Rihel, saat menjabat Asisten I Setda Kotim, pada 5 Juli 2025, menyebut manipulasi SKT marak terjadi.

    Tumpang tindih klaim, kata dia, kerap muncul karena setiap pergantian kepala desa atau camat diikuti oleh penerbitan surat tanah baru.

    Urusan legalitas dokumen petunjuk ini tidak bisa lagi ditunda. Sejak PP 18/2021 diundangkan pada 2 Februari 2021, Pasal 96 regulasi tersebut memberi tenggang lima tahun bagi pemegang bukti tertulis tanah bekas milik adat untuk mendaftarkan aset mereka.

    Batas waktu itu telah jatuh pada 2 Februari 2026. Lewat tanggal tersebut, dokumen lama gugur sebagai alat pembuktian hak dan hanya tersisa sebagai petunjuk pendaftaran.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian, dalam wawancara bersama CNBC Indonesia pada 18 Februari 2026, memastikan negara tidak akan mengambil alih tanah warga.

    Namun, ia meminta masyarakat segera mendaftarkan aset dengan melampirkan dokumen lama yang dimiliki, karena sertifikat itulah alat bukti hak yang mampu memberi kepastian hukum.

    Surat dari meja desa, kelurahan, dan kecamatan termasuk dokumen petunjuk yang dibawa warga menuju proses pendaftaran tersebut.

    Menurut Abadi, pemerintah desa dan kecamatan memegang peranan vital dalam membantu masyarakat menyelesaikan urusan administrasi tanah.

    Oleh karena itu, aparatur berkewajiban memberikan panduan yang benderang mengenai persyaratan, prosedur, beserta biaya yang berlaku.

    Kewajiban yang Sudah Tertulis

    Abadi menegaskan, pelayanan administrasi harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Salah satu pijakannya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang memuat 12 asas, di antaranya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, hingga kecepatan dan kemudahan yang disandingkan dengan keterjangkauan.

    Permintaan Abadi agar urusan warga tidak dipersulit juga tertuang eksplisit dalam teks undang-undang. Pasal 34 huruf f UU Pelayanan Publik mewajibkan pelaksana layanan berperilaku tidak mempersulit warga, sedangkan huruf m melarang pelaksana menyalahgunakan jabatan atau kewenangan.

    Masyarakat, menurut Abadi, berhak menerima kepastian saat melangkah mengurus dokumen pertanahan.

    Aparatur pemerintah tidak boleh menjadikan kewenangan sebagai tameng untuk menghambat pelayanan atau membebani warga dengan syarat-syarat tanpa dasar hukum.

    Bagi pemerintah desa, kewajiban penyampaian kekurangan berkas bahkan dijaga oleh aturan yang spesifik.

    Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa mewajibkan pemerintah desa membuka informasi tentang kelengkapan persyaratan yang belum dipenuhi oleh warga.

    Regulasi itu juga menetapkan penyediaan data dan informasi pertanahan sebagai bagian dari layanan minimal desa.

    Untuk surat keterangan desa secara umum, aturan itu mewajibkan penyelesaian dalam tempo satu hari kerja apabila berkas warga telah lengkap. Bila target ini meleset, camat bertugas turun tangan melakukan pembinaan.

    Tarif Tak Boleh Sepihak

    Abadi mengingatkan agar biaya pengurusan dokumen dibeberkan secara terbuka. Setiap pungutan, kata dia, wajib bertumpu tegak pada dasar hukum dan pantang ditentukan secara sepihak.

    ”Kalau memang ada biaya yang diatur, jelaskan dasar hukumnya dan berapa besarannya. Jangan sampai masyarakat diminta membayar tanpa mengetahui aturan yang menjadi dasar pungutan tersebut,” ujarnya.

    Rambu penarikan biaya itu telah terpahat dalam undang-undang. UU Pelayanan Publik menempatkan biaya atau tarif sebagai komponen wajib dari sebuah standar pelayanan.

    Selain itu, Pasal 31 ayat (4) undang-undang tersebut mengatur bahwa penentuan biaya atau tarif harus ditetapkan melalui persetujuan DPRD serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

    Untuk lingkup desa, Permendagri 2/2017 mewajibkan aparatur menyebarluaskan informasi biaya dan waktu layanan kepada warga. Biaya penyelenggaraan standar pelayanan minimal desa ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

    Jalur penetapan pungutan desa pun diawasi ketat. Pasal 69 ayat (4) UU Desa mengharuskan rancangan peraturan desa tentang pungutan dievaluasi oleh bupati sebelum ditetapkan, sedangkan peraturan desa hanya bisa disahkan oleh kepala desa setelah melewati proses pembahasan dan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    Jejak dari Baamang ke Cempaga Hulu

    Persoalan tarif dokumen tanah dinilai perlu perhatian serius. Lembaran kasus yang menimpa Muhammad Adenan di Kelurahan Baamang Tengah pada 2017, menjadi salah satu catatan pengingat bagi publik Kotim.

    Adenan kala itu tengah mengurus surat keterangan penyerahan tanah dan dimintai sejumlah uang oleh lurah yang menjabat.

    Perkara tersebut menyeret mantan Lurah Baamang Tengah, Karyadi, menuju vonis delapan bulan penjara dalam kasus pungutan liar.

    Penangkapan lurah itu terjadi pada Jumat, 10 Maret 2017, sekitar pukul 10.00 WIB. Pejabat itu diduga meminta imbalan Rp2,5 juta sebagai upah jasa pembuatan SKT warga, namun sang warga rupanya hanya sanggup membawa uang Rp1,5 juta.

    Transaksi tetap berjalan dan dokumen terbit atas nama warga tersebut. Tak lama berselang, anggota Polres Kotim menemukan lembaran uang Rp1,5 juta itu terselip di dalam map arsip SKT.

    Empat tahun kemudian, gema keluhan serupa kembali menghantam meja DPRD Kotim. Pada April 2021, Sekretaris Komisi I DPRD Kotim saat itu, Hendra Sia, menampung keluhan warga dari salah satu desa di Kecamatan Telaga Antang.

    Biaya pembuatan SKT di wilayah tersebut dikabarkan menembus Rp1,3 juta. Hendra menilai besaran tarif tersebut sangat memberatkan warga.

    Dia berpendapat pembuatan SKT semestinya bisa diberikan secara cuma-cuma bila pemerintah desa beriktikad melayani, mengingat perangkat desa sudah menerima gaji dan kucuran dana desa terbilang besar.

    Memasuki November 2024, giliran Abadi yang menerima laporan serupa. Dia mengungkap laporan warga bahwa oknum kepala atau perangkat desa di salah satu desa di Cempaga Hulu mematok tarif Rp700.000 per SKT.

    Abadi meminta warga tidak ragu untuk melapor karena praktik kotor semacam itu masuk ke ranah pungutan liar. Pemerintah daerah, saran Abadi, perlu membangkitkan kembali tim sapu bersih pungli.

    Dalam kesempatan itu, kata Abadi, kalaupun ada biaya yang harus disetor, besarannya wajib diatur lewat peraturan daerah atau desa dan masuk sebagai pendapatan asli desa, bukan menguap ke kantong pribadi.

    Dia bahkan sempat melontarkan wacana pembentukan aturan daerah semacam harga eceran tertinggi pembuatan SKT agar biaya memiliki payung hukum pasti. Namun, penelusuran sumber terbuka yang dilakukan Kanal hingga kini belum menemukan aturan semacam itu di Kotim.

    Sebagai perbandingan konkret, negara mematok biaya persiapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalimantan Tengah sebesar Rp250.000.

    Angka dalam Surat Keputusan Bersama tiga menteri tahun 2017 ini sudah mencakup penyiapan dokumen, pengadaan patok dan meterai, hingga operasional petugas kelurahan atau desa.

    Shamy Ardian, dikutip detikcom pada 19 April 2026, menyebut pungutan yang terbang melampaui batas standar SKB tersebut tanpa dasar peraturan yang sah dapat dikategorikan sebagai pungli. Kendati demikian, PTSL dan pengurusan SKT memang berada di dua jalur layanan yang berbeda.

    Praktik biaya surat tanah di Kalimantan Tengah juga sempat dipotret lewat kajian Rikardo Simarmata terbitan 2015 dengan dukungan Kemitraan.

    Kajian itu mencatat rata-rata biaya administrasi untuk selembar Surat Pernyataan Tanah (SPT) adalah Rp250.000 sampai Rp350.000.

    Ke Mana Warga Mengadu

    Abadi berharap kepala desa dan camat di Kotim terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Jika ada aparatur yang diduga melenceng dengan memberikan pelayanan di luar ketentuan, ia mendesak warga untuk berani bersuara.

    ”Kalau memang ada warga yang mengalami kesulitan atau merasa dipersulit saat mengurus administrasi, silakan laporkan ke Inspektorat supaya bisa diperiksa dan dibina. Tujuannya agar pelayanan pemerintah semakin baik dan kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

    Menurut Abadi, pembinaan diperlukan agar aparatur sadar betul akan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik. Apabila kelak ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus disandarkan pada ketentuan yang berlaku.

    Berdasarkan UU Pelayanan Publik, selain melapor ke Inspektorat, warga dibekali hak untuk mengadu kepada penyelenggara layanan, Ombudsman, maupun DPRD kabupaten, lembaga tempat Abadi bernaung saat ini.

    Laporan ke Ombudsman dapat diajukan selama peristiwa belum melintasi batas dua tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dan dalam keadaan tertentu identitas pelapor dapat dirahasiakan.

    Untuk layanan di level desa, Permendagri 2/2017 mewajibkan pemerintah desa memfasilitasi pengaduan warga paling lama tiga hari kerja. Bila jarum jam melewati batas waktu tersebut tanpa ada penanganan, camat secara otomatis bertugas turun tangan untuk melakukan pembinaan.

    Persoalan pertanahan nyatanya menjadi arus aduan pelayanan publik terbesar secara nasional. Sepanjang 2025, Ombudsman RI mencatat 1.495 laporan soal agraria atau pertanahan, sementara pemerintah daerah menjadi entitas terlapor terbanyak lewat 4.766 laporan.

    Bentuk dugaan malaadministrasi yang paling sering muncul dari data tersebut adalah tidak memberikan pelayanan (40,68 persen) dan penundaan berlarut (21,25 persen).

    Abadi berharap pelayanan administrasi pertanahan di Kotim berjalan lebih tertib, transparan, dan sanggup memberikan kepastian kepada masyarakat.

    Deretan data laporan dan catatan evaluasi birokrasi tersebut menjadi proyektor yang menyorot satu fakta terang, yakni ketersediaan standar pelayanan dan jaminan kepastian hukum dalam tata kelola administrasi pertanahan masih menyisakan jalan terjal bagi pemerintah daerah. (ign)