cms.kanalindependen.id

Kategori: Berita Utama

  • Kebakaran HKBP Parulian Sampit: Titik Awal Terlihat, Penyebab Belum Terjawab

    Kebakaran HKBP Parulian Sampit: Titik Awal Terlihat, Penyebab Belum Terjawab

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Api terlihat dari bagian belakang Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parulian Sampit sebelum kebakaran membesar dan melanda bangunan tersebut, Sabtu (17/10/2026). Meski titik awal kemunculan api telah disebut dalam keterangan saksi, penyebab kebakaran di Jalan Lingkar Utara atau Jalan Ir Soekarno, kawasan Wengga Metropolitan, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), itu belum diketahui.

    Kobaran api terlihat dari bangunan gereja dalam video yang beredar. Sejumlah warga berkumpul di sekitar lokasi dan berupaya membantu memadamkan api sembari menunggu petugas pemadam kebakaran tiba.

    Kasi Humas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim, Hery Wahyudi, mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 13.28 WIB. Personel berangkat dua menit kemudian dan tiba di lokasi pada pukul 13.46 WIB.

    “Berdasarkan keterangan saksi yang tercatat dalam laporan petugas, api terlihat dari bagian belakang gereja atau dapur. Untuk penyebab kebakaran masih belum diketahui,” ujarnya.

    Informasi tersebut menunjukkan lokasi awal api berdasarkan keterangan saksi, tetapi belum menjelaskan pemicu kebakaran. Belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan penyebab api muncul dan kemudian membesar.

    Api dilokalisir dalam 16 menit

    Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman. Penanganan melibatkan tim Posko Kebakaran Hutan dan Lahan Kotim, kepolisian, serta relawan pemadam kebakaran.

    Api berhasil dilokalisir pada pukul 14.02 WIB, atau 16 menit setelah petugas tiba. Petugas kemudian melanjutkan dengan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

    Bangunan yang terbakar merupakan bangunan semi permanen dengan perkiraan ukuran sekitar 20 x 10 meter. Laporan sementara tidak mencatat adanya korban jiwa maupun korban luka. Sementara itu, kerugian material belum ditaksir.

    Operasi pemadaman berakhir pada pukul 15.05 WIB setelah proses pendinginan dan pemeriksaan selesai. Petugas kemudian kembali ke markas komando pada pukul 15.23 WIB.

    Kerusakan dan penyebab masih perlu dipastikan

    Kebakaran di kawasan Wengga Metropolitan itu menjadi perhatian warga sekitar. Namun, informasi yang tersedia belum merinci tingkat kerusakan bangunan setelah api berhasil dikendalikan.

    Penyebab kebakaran juga belum dapat dipastikan. Keterangan mengenai api yang terlihat dari bagian belakang gereja masih mengacu pada kesaksian yang tercatat dalam laporan petugas, bukan kesimpulan akhir mengenai sumber api.

    Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebab kebakaran, kondisi bangunan setelah kejadian, serta besarnya kerugian yang ditimbulkan. (***)

  • Omon-Omon “Kalimantan Tak Baik-Baik Saja”: Menhut Injak Sampit, Pemkab Kotim Langsung Tagih Helikopter Water Bombing

    Omon-Omon “Kalimantan Tak Baik-Baik Saja”: Menhut Injak Sampit, Pemkab Kotim Langsung Tagih Helikopter Water Bombing

    SAMPIT,  Kanalindependen.id   – Retorika simpati menteri kembali diuji di atas tanah gambut Kalimantan Tengah yang membara. Usai sempat memicu gelombang kekecewaan publik akibat pembatalan agenda sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni akhirnya menginjakkan kaki di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sabtu (17/10/2026). Ingin menunjukkan kepekaan, Menhut melemparkan pengakuan bahwa kondisi ekologis Pulau Kalimantan saat ini memang “sedang tidak baik-baik saja”.

    Namun bagi pemerintah daerah dan ratusan petugas pemadam di tingkat tapak yang sudah kehabisan air dan tenaga, pengakuan manis itu tak ada gunanya tanpa armada tempur udara. Bupati Kotim Halikinnor langsung memanfaatkan momentum tatap muka tersebut untuk melayangkan desakan keras: menagih komitmen nyata pengerahan helikopter water bombing guna mengguyur titik api yang terisolasi.

    Dua kawasan paling kritis yang tak tersentuh armada darat adalah Desa Ganepo di Kecamatan Seranau dan Desa Camba di Kecamatan Kota Besi. Titik kebakaran di Ganepo membentang 7 hingga 9 kilometer dari tepi Sungai Mentaya, sementara lokasi kebakaran di Camba berada di pedalaman hutan gambut tanpa akses air.

    “Kalimantan kita memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan kita masih besar karena prediksi dari BMKG bahwa hujan alami di Kalimantan Tengah baru akan ada di November. Namun saya pastikan pemerintah hadir semaksimal mungkin, tidak cuci tangan, agar api padam dan masyarakat tidak terus terpapar ISPA,” klaim Menhut Raja Juli Antoni di Sampit, Sabtu (17/10/2026).

    448 Personel Tercekik Air Mengering, Modifikasi Cuaca Terhalang Awan

    Di atas kertas, Pemkab Kotim telah mengerahkan kekuatan penuh: 448 personel gabungan, 29 unit armada mobil, 113 mesin alkon, selang pemadam sepanjang 5.000 meter, serta 43 unit mobil tangki air. Namun di lapangan, pengerahan ratusan petugas ini menemui benteng tebal berupa mengeringnya embung, parit, dan sumur bor akibat kemarau panjang.

    Menhut berdalih bahwa pemerintah telah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hasil kolaborasi BMKG, BNPB, dan Kemenhut. Ia menyebut hujan yang sempat turun di Palangka Raya dan Kotawaringin Barat merupakan buah dari penyemaian awan buatan.

    Akan tetapi, teknologi OMC di Kalteng dilaporkan membentur tembok tebal: minimnya bibit awan semai akibat puncak fenomena El Nino. Ketika teknologi hujan buatan lumpuh dan BMKG memprediksi hujan alami baru menyiram merata pada pertengahan November 2026, membiarkan tim darat bertarung tanpa water bombing sama saja dengan membiarkan Kotim dipanggang asap satu bulan penuh.

    Pengakuan Menhut Raja Juli Antoni bahwa “Kalimantan Tidak Baik-Baik Saja” tidak boleh sekadar menjadi omon-omon politik untuk meredam kekecewaan warga Kotim. Tanpa pengiriman armada helikopter water bombing secara riil ke Desa Ganepo dan Camba, kalimat “pemerintah tidak cuci tangan” hanya akan menjadi slogan hampa di tengah penderitaan warga yang tercekik asap dan ancaman diare massal.

     Kemenhut bersama BNPB didesak tidak memutar-mutar birokrasi penanganan darurat. Pengerahan helikopter bom air wajib direalisasikan dalam hitungan jam ke Desa Ganepo dan Camba untuk memadamkan api bawah tanah (ground fire) yang mengancam pemukiman.

    Mengingat kepungan asap diprediksi bertahan hingga November, Kemenhut dan Pemkab Kotim dituntut menyalurkan ribuan masker standar N95 serta menjamin seluruh fasilitas kesehatan/puskesmas menggratiskan penanganan ISPA dan diare bagi anak-anak korban krisis lingkungan.

  • Hotspot Kotim 445 Titik, Ganepo Masih Membara, Camba Terdeteksi 74 Titik Panas

    Hotspot Kotim 445 Titik, Ganepo Masih Membara, Camba Terdeteksi 74 Titik Panas

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Sebaran titik panas (hotspot) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mencapai 445 titik dalam akumulasi 24 jam terakhir berdasarkan data yang diakses Sabtu (17/10/2026) pukul 16.00 WIB. Desa Ganepo, Kecamatan Seranau, mencatat jumlah terbanyak dengan 103 titik, disusul Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, sebanyak 74 titik.

    Rekapitulasi yang bersumber dari BMKG dan BPBD Kotim, dengan data dasar BRIN Hotspot, mencatat 436 titik pada tingkat kepercayaan menengah, empat titik pada tingkat kepercayaan tinggi, dan lima titik pada tingkat kepercayaan rendah.

    “Sebaran terbanyak berada di Kecamatan Seranau dengan 147 titik. Berikutnya, Pulau Hanaut mencatat 94 titik, Kota Besi 76 titik, Teluk Sampit 71 titik, dan Mentaya Hilir Utara 20 titik,” Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Kotawaringin Timur Mulyono Leo Nardo.

    Di tingkat desa dan kelurahan, Ganepo di Kecamatan Seranau mencatat 103 titik panas. Desa Camba di Kecamatan Kota Besi berada di urutan berikutnya dengan 74 titik, disusul Lampuyang di Kecamatan Teluk Sampit sebanyak 46 titik dan Kelurahan Mentaya Seberang di Kecamatan Seranau sebanyak 43 titik.

    Titik panas lainnya tercatat di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, sebanyak 20 titik dan Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, sebanyak 10 titik.

    Camba sebelumnya mengalami kebakaran

    Tingginya deteksi titik panas di Camba menjadi perhatian setelah operasi pemadaman kebakaran di desa tersebut berlangsung hingga pukul 21.15 WIB pada Jumat (16/10/2026).

    Berdasarkan laporan Pos Sektor Pemadam Kebakaran Kota Besi, informasi kebakaran diterima pukul 13.25 WIB. Petugas berangkat lima menit kemudian dan mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 14.05 WIB dengan mengerahkan satu unit kendaraan MTPK 11.

    Operasi dipimpin Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Ubay Dillah, dengan dukungan Camat Kota Besi, Masyarakat Peduli Api (MPA) Kota Besi, dan anggota Polsek Kota Besi.

    Laporan tersebut mencantumkan dugaan penyebab kebakaran sebagai arson atau pembakaran. Namun, unsur kesengajaan belum dapat dipastikan tanpa keterangan resmi hasil pemeriksaan. Luas area terbakar, nilai kerugian, dan kondisi akhir lokasi juga belum tercantum dalam laporan yang tersedia.

    “Sebanyak 74 titik panas yang terdeteksi di Camba tidak serta-merta menunjukkan terdapat 74 kebakaran terpisah. Data hotspot merupakan indikasi panas yang dideteksi melalui pemantauan satelit, sehingga perlu diverifikasi dengan pemeriksaan lapangan untuk memastikan keberadaan dan kondisi kebakaran,” Koordinator Lapangan Satgas Karhutla Kotim Rihel.

    Dengan 445 titik panas yang tersebar di berbagai kecamatan, perkembangan di lapangan masih perlu dipantau. Konfirmasi mengenai kondisi pascapemadaman di Camba serta verifikasi titik panas menjadi penting untuk mengetahui apakah masih terdapat kebakaran yang membutuhkan penanganan. (***)

  • Kecewa Rekaman Telepon Wabup Kotim: Staf Ahli Menhut Bantah soal Agenda Relawan dan Makan Malam

    Kecewa Rekaman Telepon Wabup Kotim: Staf Ahli Menhut Bantah soal Agenda Relawan dan Makan Malam

    SAMPIT, kanalindependen.id – Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antarlembaga Fahrizal Fitri memberikan tanggapan terbuka atas rekaman teleponnya dengan Wakil Bupati Kotim Irawati yang menyebar luas.

    Dalam unggahannya pada Jumat (16/10/2026) malam, ia membantah pernah diminta menjadwalkan makan malam dari pemerintah daerah, seraya merevisi janjinya untuk mampir ke Sampit menjadi sekadar berkunjung “di kesempatan berikutnya”.

    Fahrizal menyebut beredarnya rekaman sejak Rabu (14/10/2026) itu sebagai hal yang sangat tidak etis.

    Ia juga menegaskan bahwa Irawati tidak pernah meminta dirinya maupun pihak Kementerian Kehutanan untuk mengagendakan pertemuan dengan relawan.

    Keberatan atas Rekaman

    Fahrizal membuka klarifikasinya dengan menegaskan identitas diri. Ia menyebut dirinya sebagai putra daerah Kalimantan Tengah yang besar di Pangkalan Bun, sekaligus pernah menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng. Setelahnya, ia langsung mempersoalkan peredaran rekaman tersebut.

    ”Saya menyayangkan dan merasa kecewa karena percakapan yang beredar tersebut merupakan percakapan pribadi antara saya dan Ibu Wakil Bupati. Itu satu hal yang sangat tidak etis,” kata Fahrizal.

    Fahrizal sama sekali tidak menyebut siapa pihak yang menyebarkan rekaman itu. Ia juga tidak membantah isinya.

    Bahkan, ia menggunakan percakapan tersebut sebagai rujukan saat menjelaskan alasan perubahan agenda menteri.

    Dalam rekaman yang beredar, suara Irawati terdengar menahan tangis tatkala menyampaikan kabar tiga relawan Kotim yang meninggal dunia.

    Dia meminta agar sang menteri bersedia menemui para relawan. Kala itu, Fahrizal merespons dengan pengakuan bahwa dirinya tidak menerima informasi soal korban maupun Forkopimda yang menunggu di Jalan Jaksa. Fahrizal lalu berjanji akan meneruskan keluhan tersebut kepada menteri.

    Dua Versi soal Undangan

    Bantahan paling tegas dalam klarifikasi itu mengarah pada urusan permintaan dari Pemkab Kotim.

    ”Dalam kunjungan Pak Menteri Kehutanan ke Sampit, Ibu Wabup tidak pernah meminta kepada saya maupun pihak Kementerian Kehutanan untuk mengagendakan pertemuan dengan relawan maupun undangan makan malam,” urai Fahrizal.

    Keterangan Pemkab Kotim sepanjang pekan memberi gambaran berbeda mengenai rangkaian persiapan mereka.

    Irawati sebelumnya menjabarkan bahwa rencana kunjungan menteri diketahui Pemkab dari informasi Daops Manggala Agni Pangkalan Bun, unit pengendali kebakaran hutan di bawah komando Kemenhut.

    Menyikapi informasi itu, Pemkab menggelar rapat koordinasi persiapan penyambutan pada Selasa (13/10/2026). Penjabat Sekda Kotim Diana Setiawan menyebut persiapan Pemkab saat itu meliputi pengamanan, pengawalan, sampai penentuan sejumlah opsi lokasi peninjauan.

    Usai rapat itu, Irawati sempat melontarkan harapan agar waktu peninjauan lapangan bisa ditambah, supaya pemerintah pusat mampu melihat langsung kendala yang dihadapi para petugas.

    Jadwal kunjungan yang beredar menempatkan agenda peninjauan lapangan bersama Forkopimda pada Rabu pukul 08.05 sampai 09.30 WIB.

    Skenario mulai meleset pada Selasa malam. Diana menyebut lokasi makan malam rombongan dipindah dari restoran yang disiapkan Pemkab ke Rumah Makan Pondok Jelawat.

    Pemkab sempat menerima informasi perubahan ini dan mencoba meminta penjelasan kepada protokoler kementerian, tetapi mengaku tidak diberi akses komunikasi.

    Diana juga sempat menawarkan diri untuk menjemput atau menyambut menteri secara langsung di Hotel Aquarius.

    Diana mengungkapkan, komunikasi antarprotokoler sebenarnya sudah berjalan. Namun, saat tim bersiap melakukan penyambutan di hotel, datang sebuah pesan WhatsApp dari pihak kementerian.

    Pesan itu meminta agar rombongan tak perlu diterima dan disambut, dengan alasan menteri butuh istirahat karena lelah.

    Kabar batalnya peninjauan lapangan diterima Pemkab sekitar pukul 21.00 WIB pada Selasa malam, lalu ditegaskan lewat pesan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan yang diteruskan ke jajaran Pemkab pada Rabu pagi.

    Dalam rekaman, Irawati jelas menyebut bahwa Forkopimda dan relawan sudah menunggu di pinggir Jalan Jaksa, lengkap dengan makanan yang telah disiapkan.

    Rabu pagi, Irawati menyatakan hal yang ia harapkan dari kunjungan menteri tersebut adalah pemerintah pusat bisa melihat langsung lokasi titik api yang sulit tertembus dan butuh pemadaman udara. ”Tidak perlu kami yang ditemui,” katanya.

    Klarifikasi Fahrizal sama sekali tidak menyinggung batalnya peninjauan lapangan yang jelas tercantum dalam jadwal itu.

    Janji yang Berganti Bunyi

    Soal urungnya peninjauan menteri, Fahrizal merujuk pada isi rekaman telepon tersebut. ”Seperti yang dibicarakan dalam rekaman tersebut, Pak Menteri Kehutanan harus segera berangkat ke Pangkalan Bun dan rapat penanganan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting. Namun demikian, Pak Menteri Kehutanan akan tetap ke Sampit di kesempatan berikutnya,” katanya.

    Penjelasan dalam rekaman telepon sebenarnya memuat dua alasan. Selain keharusan menghadiri rapat di Pangkalan Bun, Fahrizal kala itu beralasan menteri harus kembali ke Palangka Raya guna menyambut kunjungan Menteri Koordinator pada Jumat (16/10/2026). Alasan kedua ini tidak muncul dalam pernyataan klarifikasinya.

    Keterangan resmi Kemenhut yang dirilis Jumat merekam aktivitas Raja Juli di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) pada hari tersebut.

    Ia menelusuri jalan setapak sejauh 1,8 kilometer menuju Shelter Pesalat, seraya menyebut timnya bermalam di lokasi itu untuk memastikan peralatan pemadaman terpasang dengan baik. ”Kita bermalam biar dipastikan terpasang,” katanya.

    Rabu (14/10/2026), tepat sebelum bertolak ke Pangkalan Bun, Raja Juli menyebut ia akan kembali ke Sampit usai merampungkan agenda di daerah tersebut. Fahrizal, lewat telepon, sempat menjanjikan hal serupa. Kini kalimat itu bersalin rupa menjadi frasa “kesempatan berikutnya”, tanpa rincian batas waktu.

    Hingga klarifikasi itu diunggah, belum ada informasi rombongan menteri melintasi Sampit.

    Fahrizal menutup klarifikasinya dengan ajakan yang senada dengan pernyataan Raja Juli.

    ”Karhutla ini merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, relawan, swasta, dan masyarakat,” tegasnya. (ign)

  • Menjauhi Bara Api Kotim Menuju TNTP: Pengamat Desak Pencopotan Menhut

    Menjauhi Bara Api Kotim Menuju TNTP: Pengamat Desak Pencopotan Menhut

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua realitas berbeda terbentang di daratan Kalimantan Tengah pada Jumat (16/10/2026). Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kotawaringin Barat, merekam jejak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang berjalan kaki sejauh 1,8 kilometer menuju Shelter Pesalat.

    Pada hari yang sama, lebih dari seratus kilometer dari kawasan konservasi itu, para petugas Pos Sektor Pemadam Kebakaran Kota Besi tengah bertaruh nyawa menelan asap pekat, berjibaku menjinakkan kobaran api di Desa Camba, Kotawaringin Timur (Kotim).

    Amuk api di Camba menguras tenaga petugas sejak pukul 14.05 hingga malam merayap pukul 21.15 WIB. Hamparan desa ini merupakan satu dari empat opsi lokasi kebakaran yang sedari awal disiapkan Pemerintah Kabupaten Kotim untuk ditinjau langsung oleh sang menteri.

    Raja Juli sebenarnya telah berada di Kotim tiga hari sebelumnya. Ia bermalam di Sampit, lalu saat pagi menyingsing, rombongan memilih bertolak ke Pangkalan Bun tanpa mendatangi satu pun opsi lokasi api yang menanti.

    Hingga Jumat malam, etalase akun Instagram Raja Juli masih memajang momen diskusinya bersama petugas di TNTP.

    Kontras dengan potret itu, layar pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kotim pada pukul 23.11 WIB merekam angka 410, sebuah level yang merobek ambang batas kategori berbahaya.

    Pengamat hukum dan politik Muhammad Gumarang menilai batalnya peninjauan di Sampit menjadi cermin buram komitmen Raja Juli dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Menurutnya, turun langsung ke lokasi api semestinya menjadi bentuk keseriusan dan wujud tanggung jawab seorang menteri. Ia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera memberhentikan dan mengganti Raja Juli.

    Malam di Jalan Jaksa

    Kekecewaan di Sampit berawal dari sebuah rencana yang buyar. Rombongan Kementerian Kehutanan tiba di kota ini pada Selasa (13/10/2026) malam, setelah meninjau karhutla di Palangka Raya.

    Wakil Bupati Kotim Irawati, jajaran Forkopimda, hingga para relawan pemadam sudah berjaga menyambut di pinggir Jalan Jaksa. Pemkab juga telah menata jamuan makan malam sekaligus menyiapkan ruang untuk membahas kedaruratan karhutla bersama menteri.

    Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan menyebut lokasi makan malam rombongan tiba-tiba dipindah dari restoran yang disiapkan Pemkab ke Rumah Makan Pondok Jelawat.

    Pemkab sempat menerima informasi perubahan lokasi ini dan mencoba menanyakannya kepada protokoler kementerian, tetapi mereka mengaku tidak diberi akses komunikasi.

    Diana sempat menawarkan diri untuk menjemput atau menyambut menteri secara langsung di Hotel Aquarius, tempat Raja Juli menginap. Lewat komunikasi antartim protokoler, Pemkab kembali menerima kabar bahwa menteri ingin beristirahat karena lelah, sehingga pertemuan digeser ke lokasi peninjauan esok pagi.

    Menjelang larut sekitar pukul 21.00 WIB, kabar pemungkas masuk: agenda peninjauan di Kotim batal.

    Selasa malam itu, Raja Juli menghubungi Bupati Seruyan dan kepala bandara setempat. Komunikasi itu dilakukan untuk memastikan kondisi penerbangan di Kuala Pembuang, Seruyan, sebagai penjajakan pemindahan pangkalan helikopter pemadam untuk TNTP. Hal itu ia sampaikan sendiri saat berada di Pangkalan Bun keesokan harinya.

    Rabu (14/10/2026) pagi, penegasan pembatalan itu benar-benar mendarat. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kotim Legendaria Okta Bellany Nusaku meneruskan pesan dari Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho.

    Pesan itu menyebut kunjungan kerja dan peninjauan karhutla di Sampit batal, dan menteri langsung menuju Pangkalan Bun. Padahal, jadwal awal mencantumkan agenda peninjauan bersama Forkopimda pada rentang pukul 08.05 sampai 09.30 WIB.

    ”Sampai hari ini kita dengan protokoler pun tidak ketemu, apalagi dengan beliau,” kata Diana.

    Gumarang menyoroti insiden jamuan tersebut dalam keterangan tertulisnya. Memilih makan di tempat lain dan membiarkan Forkopimda serta relawan menanti tanpa kepastian, menurut Gumarang, sama artinya menolak kunjungan dan makan bersama pemerintah daerah.

    ”Bahkan konsumsi yang disediakan pun menjadi korban,” katanya.

    Kabar Duka yang Tak Sampai

    Karhutla membawa ancaman nyata bagi nyawa manusia. Sayangnya, kabar duka mengenai tiga relawan yang meninggal ternyata baru menyentuh telinga staf ahli menteri lewat sebuah percakapan telepon.

    Hal ini terungkap dari rekaman komunikasi antara Irawati dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kemenhut Fahrizal Fitri pada Rabu (14/10/2026), yang kemudian menyebar ke media sosial.

    ”Tiga orang yang meninggal relawan kami, Pak,” ujar Irawati dengan nada bergetar dalam percakapan itu.

    Irawati tidak merinci identitas ketiganya. Namun, catatan pemberitaan menyebut NR (45), warga Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, meninggal menjelang subuh setelah ikut memadamkan api pada Senin (14/9/2026) malam. Penyebab pasti kematiannya belum dikonfirmasi pihak medis.

    Fahrizal, yang pernah memegang jabatan Sekda Kalimantan Tengah, mengaku belum menerima informasi soal relawan yang menjadi korban tersebut sebelum panggilan telepon terjadi.

    Ia bahkan tidak mengetahui bahwa jajaran Forkopimda Kotim telah menunggu rombongan menteri di Jalan Jaksa.

    Celah komunikasi ini sejalan dengan catatan Ketua DPRD Kotim Rimbun. Menurutnya, rombongan kementerian lebih banyak membangun koordinasi internal dengan Manggala Agni ketimbang merangkul pemerintah daerah. “Jadi kita ini tak ada dianggap oleh mereka,” keluhnya.

    Dalam percakapan dengan Irawati, Fahrizal menjelaskan rombongan harus bergegas mengikuti rapat koordinasi di Pangkalan Bun.

    Menhut, katanya, juga ditunggu di Palangka Raya untuk agenda bersama Menteri Koordinator pada Jumat (16/10/2026). Ia lalu menabur janji bahwa rombongan akan mampir saat pulang melewati Banjarmasin: “Nanti kami singgah di Sampit.”

    Saat berlalu meninggalkan Hotel Aquarius, Raja Juli sempat disapa wartawan terkait perjalanannya. ”Kami ke Pangkalan Bun dulu, nanti baru ke Sampit,” jawabnya ringkas.

    Hingga Jumat malam berlalu, janji singgah itu tak kunjung berwujud. Keterangan resmi Kemenhut yang dirilis Jumat menyebut Raja Juli meninjau TNTP pada hari itu.

    Pernyataan resmi ini tidak sejalan dengan penjelasan Fahrizal sebelumnya mengenai agenda menteri bersama Menteri Koordinator di Palangka Raya. Belum ada kepastian apakah rombongan akan melintasi Sampit.

    Bagi Gumarang, pengabaian ini sudah melampaui batas kewajaran, terlebih saat seorang kepala daerah harus memohon sambil menangis.

    Dia mempertanyakan letak empati Raja Juli dan menilai sikap tersebut merendahkan warga Sampit. Kunjungan ke Kalteng itu, menurut Gumarang, tampaknya hanya pencitraan yang bernuansa politis.

    Sampit yang Ditinggalkan

    Ketika rombongan kementerian melangkah menjauh, Kotim masih terperangkap dalam status tanggap darurat karhutla. Pemkab terpaksa memperpanjang status tersebut hingga 30 Oktober 2026, menyelaraskannya dengan masa darurat provinsi.

    Data BPBD Kotim memaparkan 1.366 kejadian karhutla dengan luka bakar lahan yang melampaui 2.135 hektare sejak Januari hingga 9 Oktober 2026.

    Hingga menjejak pertengahan September, wilayah Seranau mendominasi lahan terbakar terluas, menyentuh angka sekitar 703 hektare. Seranau masuk dalam daftar empat opsi lokasi yang disiapkan Pemkab untuk ditinjau menteri.

    Daftar panjang kebutuhan perlawanan terhadap api sudah disusun rapi sebelum sang menteri tiba. Pada Jumat (9/10/2026) malam, di tengah rapat koordinasi bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Irawati mengusulkan pengadaan selang pemadam, mesin alkon, sumur bor, embung, serta kendaraan operasional penembus medan sulit Seranau dan Pulau Hanaut.

    Agustiar menyatakan Pemprov siap mengupayakan dukungan, dan Pemprov meminta Pemkab segera mengirim surat permohonan resmi.

    Pemkab juga berencana menyodorkan daftar kebutuhan serupa langsung ke tangan Menhut, mulai dari peralatan pemadaman, alat pelindung diri bagi para pejuang api, hingga dukungan anggaran. Semua lembar rencana itu kandas bersama batalnya pertemuan di Sampit.

    Kondisi lapangan menunjukkan api menolak takluk. Laporan Pos Sektor Pemadam Kebakaran Kota Besi merangkum bahwa operasi di Camba pada Jumat dipimpin Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Ubay Dillah dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam.

    Jajaran camat, Masyarakat Peduli Api, dan Polsek Kota Besi ikut berjibaku menahan laju api. Kejadian itu masuk dalam kategori dugaan pembakaran, meski akarnya masih perlu dipastikan.

    Kepala Dinkes Kotim Umar Kaderi memperingatkan paparan kabut asap berisiko memperburuk gangguan pernapasan. Dinas Kesehatan setempat mendata 1.011 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada pekan ke-40, sekitar akhir September hingga awal Oktober.

    Total kasus itu merangkak naik dari titik terendah 212 kasus pada pekan ke-11, sementara akumulasi rentang Januari hingga Agustus sudah mendobrak angka 16.855 kasus.

    Bencana berganda memukul Sampit tatkala kemarau panjang turut merusak cadangan air bersih. Perumdam Tirta Mentaya menyatakan air produksinya di lima kecamatan tidak layak untuk minum dan memasak menyusul intrusi air laut yang membuat aliran Sungai Mentaya menjadi payau, termasuk air baku di intake Tanah Mas, Baamang.

    Gumarang menyebut warga Sampit kini terpaksa merogoh kantong ekstra sekadar membeli air kemasan untuk kebutuhan makan dan minum.

    Langit Sampit pun tertutup asap pekat. Bandara H Asan berhenti beroperasi sejak 22 September dan dinyatakan tutup total sepanjang Oktober.

    Kondisi serba terbatas itu memaksa para petugas berjuang lebih keras menantang garis api. Diana melukiskan bagaimana di beberapa titik, personel harus membelah hutan dengan berjalan kaki berkilo-kilometer, hingga sebagian terpaksa menyaring air menggunakan pakaian sekadar membasahi tenggorokan.

    Irawati sendiri turut membiarkan kakinya menyusuri jalur darat beberapa kilometer demi mencapai lokasi api di seberang sungai.

    Kotim, menurut Gumarang, memiliki posisi yang terlalu penting untuk dibiarkan sendirian. Ia menggarisbawahi bahwa kabupaten ini adalah urat nadi penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di Kalteng, sekaligus pemilik hamparan kebun sawit terluas di seantero Indonesia.

    Klaim soal luas kebun sawit ini berpijak sejajar dengan publikasi Databoks (2019), yang menempatkan Kotim di urutan pertama secara nasional berdasarkan rekaman data 2018. Angka luasan lahan sawit Kotim pada tahun tersebut berkisar 410 ribu hektare.

    Lautan sawit itu, urai Gumarang, lahir dari rahim konsesi kementerian yang membidangi kehutanan, dan sebagian perusahaan pemilik kebun diduga terkait dalam karhutla.

    Lahan yang sudah berstatus disita negara pun tidak luput dari lahapan api. Kobaran yang menyala sejak 10 Oktober di Desa Kandan, Kecamatan Kota Besi, ikut menelan lahan bekas perusahaan yang kini disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dengan luas yang belum bisa diperkirakan.

    Data agregat Kemenhut sendiri membongkar realita bahwa sekitar 57 persen luas karhutla nasional periode Januari hingga Juli 2026 berada tepat di dalam kawasan hutan.

    Dari ranah hukum, Bareskrim Polri mencatat Polda Kalteng tengah menangani 14 laporan karhutla yang melibatkan korporasi, dengan satu perusahaan sawit sudah memakai baju tersangka, kendati identitasnya masih disimpan rapat.

    Rekam Jejak yang Disorot

    Gumarang merangkum kegaduhan kunjungan di Sampit sebagai puncak gunung es dari karakter Raja Juli dalam memimpin birokrasi kementerian. Ia menilai Raja Juli sudah terlalu banyak menggoreskan catatan yang tidak terpuji sehingga kelayakannya menjabat patut dicabut. Gumarang menarik memori publik pada dua perkara sebelumnya.

    Perkara pertama datang dari foto yang merebak pada September 2025, saat Raja Juli bermain domino bersama Azis Wellang.

    Azis pernah ditetapkan tersangka kasus pembalakan liar di kawasan hutan Katingan, Kalteng, oleh Ditjen Gakkum KLHK pada November 2024.

    Walau belakangan status tersangka itu gugur lewat palu praperadilan PN Jakarta Pusat dan penyidikannya ditutup resmi pada Februari 2025, foto tersebut sempat memantik polemik etis.

    Terkait penyebaran foto itu, Raja Juli mengaku tidak mengenal Azis dan secara terbuka meminta maaf kepada Presiden, Komisi IV DPR, dan masyarakat luas.

    Perkara kedua jatuh dari sebuah amplop pemberian Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby, tersangka kasus suap jabatan yang ditangani KPK.

    KPK menduga amplop yang diam-diam ditinggalkan Suhardiman usai audiensi di ruang Kemenhut pada 2 Juni 2026 itu berisi uang tunai 14.000 dolar Singapura, berkisar di angka Rp195 juta.

    Uang itu diduga berkaitan dengan usulan pelepasan 3.800 hektare kawasan hutan untuk program tanah objek reforma agraria (TORA).

    Menurut catatan KPK, besaran uang yang dikembalikan lewat ajudan menteri hanya berkisar 12.000 dolar Singapura, memicu penelusuran KPK untuk melacak selisih sisa uang tersebut.

    Raja Juli dengan tegas membantah menerima gratifikasi. Dalam versi pembelaannya, ia baru menyadari keberadaan amplop itu sesaat setelah Suhardiman melangkah keluar ruangan, lalu memerintahkan ajudannya mengembalikan paket tersebut pada 12 Juni 2026.

    Ia melaporkan penolakan gratifikasi itu ke KPK pada 3 Juli 2026, disertai penegasan bahwa ia tidak pernah menandatangani surat keputusan pelepasan kawasan hutan di Kuansing.

    KPK menolak laporan tersebut dengan alasan pengusutan dugaan pemberian sedang berjalan. Komisi antirasuah itu juga menelusuri dugaan adanya aliran pemberian tahap awal senilai 12.500 dolar Singapura yang ditujukan kepada pejabat Kemenhut pada bulan Mei 2026.

    Merujuk keterangan resmi per 6 Oktober 2026, Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan Raja Juli belum diperiksa. Hingga berita ini diturunkan, deretan pengumuman lembaga KPK belum menyebut Raja Juli duduk dalam status tersangka.

    Masih Banyak Kader yang Lebih Baik

    Desakan agar kursi Raja Juli dicopot turut mengalir hingga ke jalanan. Senin (12/10/2026) malam, puluhan pemuda mendatangi pelataran Swiss-Belhotel Palangka Raya, tempat yang dikabarkan menjadi titik istirahat Raja Juli, untuk menyerukan bahwa ia gagal memanggul tugas sebagai menteri.

    Sebuah tuntutan yang berbeda nadanya lahir dari aspal Kotawaringin Barat. Kamis (15/10/2026), kehadiran menteri di Pangkalan Bun diwarnai barisan unjuk rasa warga yang desanya terdampak karhutla.

    Tuntutan itu antara lain penetapan resmi karhutla sebagai bencana nasional dan penindakan pedang hukum tanpa pandang bulu, termasuk mencabut izin korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.

    Keterangan Gumarang mengunci rentetan peristiwa ini dengan sikap yang sejalan dengan tuntutan kelompok pemuda di Palangka Raya. Dia menyarankan Presiden Prabowo segera memberhentikan dan mengganti sosok Raja Juli demi menjaga muruah dan wibawa kepemimpinan di mata rakyat.

    ”Masih banyak kader anak bangsa yang lebih baik, yang memiliki kompetensi dan integritas,” tegas Gumarang menutup seruannya. (ign)

  • Tega! Dana Bencana Karhutla Kalteng Digerogoti Korupsi: KPK Tetapkan 5 Tersangka Pengadaan DSP BNPB Rp148 Miliar

    Tega! Dana Bencana Karhutla Kalteng Digerogoti Korupsi: KPK Tetapkan 5 Tersangka Pengadaan DSP BNPB Rp148 Miliar

    JAKARTA, Kanalindependen.id – Di tengah perjuangan hidup-mati warga Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang tercekik racun kabut asap dan amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anggaran darurat kebencanaan justru dijadikan bancakan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skandal korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2024–2026.

    Penanganan darurat bencana yang dikorupsi ini mencakup alokasi anggaran penanganan karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa di NTT, serta bencana banjir di Aceh dan Sumatra.

    Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan skandal terorganisir ini dalam konferensi pers resmi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

    “Dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap. Pengadaan dari penyedia yang diduga terafiliasi dengan tersangka bernilai paket mencapai sekitar Rp148 miliar,” ungkap Achmad Taufik Husein.

    Konflik Kepentingan Adik Mantan Kepala BNPB dan Sitaan Barang Bukti Rp5,47 Miliar

    Guna merespons cepat kondisi darurat bencana, BNPB menggunakan mekanisme penunjukan langsung berdasarkan Rencana Kerja Kolaboratif (RKK). Namun, diskresi ini dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan kelompok. KPK menetapkan lima orang tersangka yang terdiri atas pejabat BNPB dan pihak swasta:

    1. Bima Setiawan (Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu, adik dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto).
    2. Richard Erlangga (Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu).
    3. Gabriel Purwaka Sigit (Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus PPK).
    4. Syifa Nrika Ghifarian (Swasta).
    5. Gery Prasetiawan (Swasta).

    Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penggeledahan, KPK menyita barang bukti tindak pidana senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas uang tunai Rp3,35 miliar, USD 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas (133 gram), tabungan emas (192 gram), serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

    Kelima tersangka telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026.

    Terbongkarnya skandal korupsi DSP BNPB senilai Rp148 miliar oleh KPK menjelaskan alasan di balik lambat dan minimnya alokasi bantuan helikopter water bombing serta peralatan pemadam untuk daerah krisis seperti Kotim. Ketika masyarakat Kotim diselimuti racun asap, anak-anak terserang diare dan ISPA, serta tiga relawan gugur di lapangan, oknum pejabat di Jakarta justru menikmati komitmen fee miliaran rupiah dari dana darurat.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    1. Jerat dengan Pasal Pemberatan Pidana Mati: KPK didesak tidak ragu menerapkan ancaman sanksi maksimal. Korupsi yang dilakukan terhadap dana bencana alam (disaster emergency fund) pada saat status darurat berlangsung merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang layak dijatuhi hukuman terberat.
    2. Audit Total Alokasi Bantuan Karhutla Kalteng: BPK dan BPKP dituntut melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh proyek pengadaan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, untuk memastikan tidak ada pemotongan anggaran operasional petugas pemadam di tingkat tapak. (***)

  • Pemadaman Kebakaran di Desa Camba Berlangsung hingga Malam, Kotim Terdeteksi 207 Titik Panas

    Pemadaman Kebakaran di Desa Camba Berlangsung hingga Malam, Kotim Terdeteksi 207 Titik Panas

    SAMPIT Kanalindependen.id – Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah unsur terkait melakukan operasi pemadaman kebakaran di Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat (16/10/2026). Operasi berlangsung hingga pukul 21.15 WIB, setelah petugas mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 14.05 WIB.

    Berdasarkan laporan Pos Sektor Pemadam Kebakaran Kota Besi, informasi kejadian diterima pada pukul 13.25 WIB. Petugas berangkat menuju lokasi lima menit kemudian dan mengerahkan satu unit kendaraan MTPK 11 untuk mendukung operasi.

    Pemadaman dipimpin Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Ubay Dillah, dengan dukungan Camat Kota Besi, Masyarakat Peduli Api (MPA) Kota Besi, serta anggota Polsek Kota Besi.

    Dalam laporan tersebut, dugaan penyebab kejadian dikategorikan sebagai arson atau dugaan pembakaran. Namun, informasi itu belum cukup untuk memastikan adanya unsur kesengajaan. Penyebab kebakaran masih perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang.

    Laporan Pos Sektor Kota Besi juga belum mencantumkan luas area yang terbakar maupun taksiran kerugian. Kondisi akhir lokasi setelah operasi pemadaman belum dijelaskan dalam laporan yang tersedia.

    207 Titik Panas Terdeteksi di Kotim

    Di tengah penanganan kebakaran tersebut, rekapitulasi hotspot atau titik panas wilayah Kotim menunjukkan terdapat 207 titik dalam akumulasi 24 jam terakhir, berdasarkan data yang diakses pada Jumat (16/10/2026) pukul 16.00 WIB.

    Data yang bersumber dari BMKG dan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur itu mencatat seluruh titik berada pada tingkat kepercayaan menengah atau medium, dengan rentang 30–79 persen. Pemantauan menggunakan satelit NOAA-20 dan SNPP dengan tipe deteksi piksel.

    Sebaran terbanyak berada di Kecamatan Seranau, dengan 98 titik. Rinciannya, 63 titik di Desa Ganepo dan 35 titik di Kelurahan Mentaya Seberang.

    Kecamatan Teluk Sampit menyusul dengan 63 titik, terdiri atas 42 titik di Desa Lampuyang dan 21 titik di Desa Ujung Pandaran. Sementara itu, Kecamatan Pulau Hanaut mencatat 23 titik yang tersebar di delapan desa.

    Titik panas lainnya terdeteksi di Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebanyak sembilan titik, Bukit Santuai delapan titik, Antang Kalang dua titik, serta Mentawa Baru Ketapang dua titik. Masing-masing satu titik juga tercatat di Kecamatan Mentaya Hulu dan Telaga Antang.

    Data tersebut menggambarkan sebaran indikasi panas yang terdeteksi satelit di sejumlah wilayah Kotim. Namun, titik panas tidak serta-merta membuktikan adanya kebakaran di setiap lokasi, terlebih tidak dapat langsung digunakan untuk menentukan penyebab kebakaran di Desa Camba.

    Belum tersedia informasi mengenai luas lahan yang terbakar di Desa Camba, hasil pemeriksaan penyebab kejadian, maupun kondisi akhir lokasi setelah pemadaman. Konfirmasi dari petugas dan pihak berwenang diperlukan untuk melengkapi gambaran peristiwa tersebut. (***)

  • Sabu 4,82 Gram Tergeletak di Atas Meja Kamar: Pengedar Pasir Putih Dibekuk Bersama Timbangan Digital

    Sabu 4,82 Gram Tergeletak di Atas Meja Kamar: Pengedar Pasir Putih Dibekuk Bersama Timbangan Digital

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Praktik peredaran gelap narkotika di kawasan pemukiman Pasir Putih kembali terbongkar. Tim Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur (Kotim) menyergap seorang pria berusia 43 tahun berinisial M di dalam kamar rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Km 9, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), Kamis (15/10/2026) malam sekitar pukul 22.30 WIB.

    Dalam penggeledahan yang disaksikan lurah setempat dan warga, petugas mendapati satu paket bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 4,82 gram yang tergeletak secara terbuka di atas meja kamar tersangka.

    Penggerebekan ini mengeksekusi laporan masyarakat yang resah akan maraknya aktivitas transaksi narkoba yang dijalankan tersangka di kawasan tersebut.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Plt. Kasi Humas IPTU Edi Walujo mengonfirmasi penangkapan dan penyitaan barang bukti dari kamar M.

    “Setelah menerima informasi masyarakat, anggota melakukan penyelidikan hingga mengamankan terlapor di dalam kamar rumahnya. Saat penggeledahan yang disaksikan aparat kelurahan dan warga, ditemukan barang yang diduga sabu dengan berat kotor 4,82 gram beserta sejumlah barang lainnya,” terang IPTU Edi Walujo, Jumat (16/10/2026).

    Timbangan Digital dan HP Vivo Tergeletak di Lantai Kamar

    Selain menyita 4,82 gram sabu dari atas meja, petugas membongkar perlengkapan transaksi milik tersangka yang terserak di lantai kamar. Polisi mengamankan satu unit timbangan digital, satu unit telepon genggam Vivo Y27s berwarna ungu, serta kartu SIM yang diduga kuat digunakan untuk mengendalikan pesanan pelanggan.

    Kepada petugas, tersangka M mengakui secara terbuka bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar tersebut adalah milik pribadinya.

    Atas perbuatannya, M disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 50 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

     

    Penangkapan M di Km 9 Jalan Jenderal Sudirman hanya berselang beberapa jam dari penangkapan tersangka lain di kawasan yang sama menjadi bukti otentik bahwa Kelurahan Pasir Putih telah berstatus darurat narkotika. Keberadaan timbangan digital di lantai kamar membuktikan M bukan sekadar pemakai, melainkan sub-agen pemecah paket (retailer) yang aktif melayani pembeli eceran di perkotaan Sampit.

    Penyidik Satresnarkoba Polres Kotim dituntut tidak berpuas diri dengan barang bukti 4,82 gram. Jejak digital dan riwayat pesan singkat pada ponsel milik M wajib dibongkar secara transparan guna melacak identitas bandar besar yang menyuplai paket sabu siap timbang tersebut.

    Berulangnya pengungkapan kasus narkotika di Pasir Putih menuntut Polres Kotim dan Pemkab Kotim untuk menggelar operasi pembersihan skala besar (sweeping) serta menempatkan pos pemantauan kepolisian permanen di koridor Jalan Jenderal Sudirman. (**)

  • Terjebak Tiga Kata di PN Sampit: Lima Kali Agenda Penuntut Kandas, Tuntutan Kasus Tabung Melon Macet

    Terjebak Tiga Kata di PN Sampit: Lima Kali Agenda Penuntut Kandas, Tuntutan Kasus Tabung Melon Macet

    SAMPIT, kanalindependen.id – Detak waktu di ruang Cakra Pengadilan Negeri Sampit seolah berlalu sekilas pada Kamis siang (15/10/2026). Hanya dalam tempo 20 menit, persidangan berakhir.

    Agenda pembacaan tuntutan terhadap Kepala Operasional PT Naga Jaya Makmur, Robby Candra, dalam perkara dugaan elpiji kurang isi, urung terlaksana.

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mencatat alasan penundaannya melalui tiga kata yang kian usang diulang: tuntutan belum siap.

    Alasan yang sama sudah tertera pada dua persidangan sebelumnya, yakni 1 Oktober dan 8 Oktober. Sidang 8 Oktober bahkan tercatat hanya lima menit.

    Dibuka pada pukul 10.00 dan ditutup pukul 10.05 WIB. Tiga jadwal ini menghabiskan total 40 menit persidangan tanpa satu pun lembar tuntutan dibacakan.

    Penundaan beruntun ini menebalkan pola kemacetan sejak awal persidangan. Pengadilan telah menggelar 12 kali sidang sejak 22 Juli 2026.

    Lima di antaranya tertunda dengan catatan belum siap, dan seluruh kebuntuan itu bersarang pada agenda penuntut umum.

    Rinciannya membentang dari saksi belum siap pada 29 Juli, ahli belum siap pada 3 September, hingga berujung pada tuntutan belum siap selama tiga pekan berturut-turut.

    Pengadilan kini menyusun ulang jadwal pembacaan tuntutan pada Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB di ruang sidang Chandra.

    Jadwal ini menjadi upaya keempat untuk agenda pembacaan tuntutan, sekaligus penanda sidang ke-13 secara keseluruhan.

    Kandasnya Separuh Agenda Penuntut

    Kejaksaan Negeri Kotim menerjunkan Galang Nugrahaning Tunggal, Nona Vera Kristanty Hematang, dan Ikrima Asya Wirantami sebagai tim penuntut umum.

    Riwayat perkara nomor 279/Pid.Sus/2026/PN Spt merekam jejak penundaan yang membelit agenda penuntut umum tersebut.

    Sepuluh persidangan diagendakan untuk pembuktian dan tuntutan penuntut umum setelah pembacaan dakwaan.

    Separuh dari agenda itu kandas dengan alasan belum siap. Sidang 29 Juli, ketika saksi penuntut belum siap, juga memakan waktu lima menit, sama persis dengan ritme kilat sidang 8 Oktober.

    Sebagai pihak yang memikul beban pembuktian, penuntut umum sewajarnya menempuh jalan yang lebih panjang. Mereka memerlukan tujuh agenda sidang untuk menghadirkan saksi dan ahli serta mengajukan bukti surat.

    Akan tetapi, dua dari tujuh jadwal tersebut harus menepi dan tertunda karena faktor kesiapan saksi dan ahli. Sebaliknya, pembuktian terdakwa langsung berjalan tuntas pada jadwal pertamanya, 24 September.

    Sidang pembuktian terdakwa itu ditutup dengan catatan bahwa penuntut umum akan mengajukan tuntutan. Catatan itu rupanya belum terwujud.

    Jadwal pembacaan tuntutan kini terdorong hingga 22 Oktober, genap empat pekan setelah sidang pembuktian terdakwa dan tiga bulan setelah sidang pembacaan dakwaan.

    Penyebab yang Tak Tercatat

    SIPP tidak merekam penyebab di balik keterangan tuntutan belum siap. Tuntutan pidana pada praktiknya memang tidak bertumpu sepenuhnya di atas pundak jaksa yang bersidang di meja hijau.

    Siska Trisia, penulis sejumlah laporan riset Indonesia Judicial Research Society (IJRS), menjelaskan mekanisme itu dalam tulisan penjelas di The Conversation Indonesia yang dimuat ulang IJRS pada 30 November 2023.

    ”Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa harus mendapat persetujuan dari atasannya lewat mekanisme pelaporan Rencana Tuntutan (Rentut),” tulis Siska.

    Data perkara bergeming, tidak menyebut apakah tiga kali penundaan ini berkelindan dengan tahapan Rentut tersebut.

    Delapan Bulan Setelah 46 Tabung Kurang Timbangan

    Kasus ini bermula pada temuan Rabu, 11 Februari 2026. Tim Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama petugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kotim turun memeriksa SPBE PT Naga Jaya Makmur di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    Pengujian terhadap 80 sampel tabung elpiji bersubsidi menyingkap 46 tabung kurang timbangan. Rinciannya, 20 dari 40 tabung di nozel nomor 9 dan 26 dari 40 tabung di nozel nomor 11.

    Hasil pengujian dinyatakan ditolak lantaran tiga ketentuan kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus tidak terpenuhi.

    Surat dakwaan menyatakan Robby tidak melaksanakan kalibrasi mesin pengisian sejak 22 Januari hingga 11 Februari 2026.

    Daftar barang bukti justru menyodorkan dokumen berisi sembilan lembar kalibrasi Unit Filling Machine dan 54 form sampling untuk rentang tanggal tersebut. Catatan dokumen mencakup setiap hari dalam rentang itu, kecuali tiga hari Minggu.

    Jaksa merumuskan dampak perkara ini secara tertulis dalam surat dakwaan.

    ”Bahwa akibat kurangnya isi tabung LPG 3 Kg yang tidak sesuai/kurang timbangan yang diisi oleh SPBE PT Naga Jaya Makmur menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen akhir,” tulis jaksa.

    Robby didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Pasal 62 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda. Besaran denda tersebut kini tunduk pada sistem kategori.

    Delapan puluh tabung beserta dua unit nozel merek Kosan bernomor urut 9 dan 11 tercatat sebagai barang bukti dengan keterangan tempat penyimpanan di Kejari Kotim. Publik baru bisa menakar besaran pidana yang diminta penuntut umum tatkala tuntutan tersebut benar-benar dibacakan. (ign)

  • Aksi Drama Lantai Dua Gagal: Pengedar Sabu Wonosobo Digulung di Pasir Putih, 32 Gram Kristal Disita

    Aksi Drama Lantai Dua Gagal: Pengedar Sabu Wonosobo Digulung di Pasir Putih, 32 Gram Kristal Disita

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Upaya nekat seorang pria berinisial MN (40) meloncat dari jendela lantai dua rumahnya demi menghindari sergapan petugas berakhir sia-sia. Pria asal Wonosobo, Jawa Tengah, tersebut berhasil diringkus tim Satresnarkoba Polres Kotim di area pekarangan belakang rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Km 9, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis (15/10/2026) malam sekitar pukul 22.45 WIB.

    Dari hasil penggeledahan yang disaksikan lurah dan warga setempat, petugas menyita barang bukti kategori jumbo berupa tujuh paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat kotor mencapai 32,19 gram.

    Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang resah akan maraknya indikasi transaksi narkotika di lokasi tersebut. Jajaran Satresnarkoba Polres Kotim kemudian bergerak melakukan pemantauan ketat hingga melakukan tindakan kepolisian.

    Plt. Kasi Humas Polres Kotim IPTU Edi Walujo, mewakili Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra, mengonfirmasi bahwa penangkapan berlangsung dramatis saat tersangka berusaha kabur.

    “Berawal dari informasi masyarakat, anggota melakukan penyelidikan hingga mengamankan terlapor yang sempat mencoba kabur melalui jendela lantai dua. Dalam penggeledahan, petugas menemukan tujuh bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan 32,19 gram,” terang IPTU Edi Walujo, Jumat (16/10/2026).

    Barang Bukti Jumbo: 32,19 Gram Sabu, Alat Pengemas, dan Uang Tunai Disita

    Selain menyita 32,19 gram sabu, petugas mengamankan perlengkapan pengemasan eceran tersangka. Di antaranya satu pak plastik klip kosong, satu plastik klip ukuran besar, serta potongan sedotan plastik berujung lancip sebagai alat takar.

    Polisi juga menyita uang tunai Rp200.000 hasil transaksi yang disembunyikan di dalam kotak kacamata, serta satu unit ponsel Vivo A17 berwarna biru navy dari kantong celana depan tersangka.

    Atas kepemilikan barang bukti skala sedang-besar ini, MN disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 50 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Penangkapan MN di Km 9 Jalan Jenderal Sudirman mempertegas fakta bahwa kawasan Pasir Putih dan koridor poros utama Sampit–Pangkalan Bun masih menjadi benteng empuk jaringan pengedar narkotika. Berat barang bukti mencapai 32,19 gram menunjukkan bahwa status tersangka bukan sekadar pengedar eceran kecil, melainkan disinyalir kuat berperan sebagai sub-agen di wilayah Mentawa Baru Ketapang.

    Penyidik Satresnarkoba Polres Kotim dituntut membongkar total riwayat komunikasi pada ponsel Vivo A17 milik tersangka. Mengingat MN berasal dari Wonosobo, polisi wajib menelusuri apakah pasokan sabu tersebut dipasok dari jaringan antar-kota/provinsi melalui jalur darat atau pelabuhan.

    Berulangnya penangkapan kasus narkoba di Kelurahan Pasir Putih menandakan kawasan ini masuk zona merah peredaran narkotika. Polres Kotim dan Pemkab Kotim didesak mendirikan posko pengawasan serta operasi penyakit masyarakat (pekat) secara berkala.(***)