SAMPIT, Kanalindependen.id – Setiap Ramadan tiba, kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur seolah memiliki dua wajah. Di satu sisi, masjid dan musala dipenuhi jemaah, empati sosial tumbuh, dan semangat berbagi menguat. Di sisi lain, ruang-ruang publik kembali diwarnai pemandangan lama yang berulang: gelandangan dan pengemis muncul di titik-titik keramaian.
Fenomena ini bukan hal baru. Namun justru karena terus berulang, pertanyaan itu selalu kembali: sejauh mana negara hadir, dan sejauh mana ketertiban bisa dijaga tanpa menggerus kemanusiaan?
Dinas Sosial Kotawaringin Timur menyadari potensi tersebut. Kepala Dinsos Kotim, Hawianan, menyebut Ramadan hampir selalu diikuti peningkatan aktivitas gepeng, situasi yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah.
“Biasanya saat Ramadan bermunculan gepeng, sehingga perlu penertiban. Termasuk tahun ini, potensi itu harus kita waspadai,” ujarnya.
Kotim, menurut Hawianan, adalah daerah terbuka. Jalur darat, laut, dan udara membuat arus manusia masuk dan keluar relatif mudah. Kemudahan ini menjadi berkah bagi mobilitas ekonomi, namun sekaligus tantangan dalam pengawasan sosial terutama saat momentum keagamaan meningkatkan simpati publik.
“Karena Kotim bisa diakses dari berbagai jalur, maka perlu pengawasan agar keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Di titik inilah persoalan menjadi rumit. Tidak semua yang mengaku terlantar adalah bagian dari modus. Sebagian benar-benar berada dalam kondisi rapuh dan membutuhkan perlindungan negara. Namun, Dinsos Kotim juga tak menampik adanya praktik berpura-pura terlantar demi memperoleh bantuan atau belas kasihan.
“Kadang ada yang benar-benar terlantar, tapi ada juga yang hanya modus. Kalau tidak dilayani, dampaknya bisa ke nama baik pemerintah daerah,” jelas Hawianan.
Pernyataan ini menyiratkan dilema klasik birokrasi sosial: antara kewajiban melayani dan risiko disalahgunakan. Jika terlalu longgar, bantuan bisa salah sasaran. Jika terlalu ketat, negara bisa dianggap abai terhadap warganya yang paling lemah.
Untuk itu, Dinsos Kotim mendorong kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dengan Satpol PP dan aparat kepolisian. Penertiban diperlukan, tetapi tidak cukup hanya dengan razia tanpa skema penanganan yang berkelanjutan, persoalan ini akan terus berulang setiap Ramadan.
Dinsos juga berharap dukungan operator jasa pelayaran di Pelabuhan Sampit untuk memfasilitasi pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya. Namun pemulangan pun bukan solusi akhir jika akar persoalan kemiskinan dan mobilitas sosial tak disentuh.
“Kami akan lakukan asesmen. Kalau hanya modus, tentu penanganannya berbeda,” tegas Hawianan.
Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat empati dan kehadiran negara. Tetapi ketika gepeng terus bermunculan dari tahun ke tahun, pertanyaan yang lebih besar patut diajukan: apakah penanganan sosial selama ini benar-benar menyentuh akar masalah, atau sekadar memindahkan persoalan dari satu sudut kota ke sudut lainnya?
Di sinilah Ramadan menguji Kotim antara menjaga ketertiban kota, dan memastikan tak ada manusia yang benar-benar ditinggalkan. (***)
