cms.kanalindependen.id

Kategori: Berita Utama

  • Aksi Drama Lantai Dua Gagal: Pengedar Sabu Wonosobo Digulung di Pasir Putih, 32 Gram Kristal Disita

    Aksi Drama Lantai Dua Gagal: Pengedar Sabu Wonosobo Digulung di Pasir Putih, 32 Gram Kristal Disita

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Upaya nekat seorang pria berinisial MN (40) meloncat dari jendela lantai dua rumahnya demi menghindari sergapan petugas berakhir sia-sia. Pria asal Wonosobo, Jawa Tengah, tersebut berhasil diringkus tim Satresnarkoba Polres Kotim di area pekarangan belakang rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Km 9, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis (15/10/2026) malam sekitar pukul 22.45 WIB.

    Dari hasil penggeledahan yang disaksikan lurah dan warga setempat, petugas menyita barang bukti kategori jumbo berupa tujuh paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat kotor mencapai 32,19 gram.

    Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang resah akan maraknya indikasi transaksi narkotika di lokasi tersebut. Jajaran Satresnarkoba Polres Kotim kemudian bergerak melakukan pemantauan ketat hingga melakukan tindakan kepolisian.

    Plt. Kasi Humas Polres Kotim IPTU Edi Walujo, mewakili Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra, mengonfirmasi bahwa penangkapan berlangsung dramatis saat tersangka berusaha kabur.

    “Berawal dari informasi masyarakat, anggota melakukan penyelidikan hingga mengamankan terlapor yang sempat mencoba kabur melalui jendela lantai dua. Dalam penggeledahan, petugas menemukan tujuh bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan 32,19 gram,” terang IPTU Edi Walujo, Jumat (16/10/2026).

    Barang Bukti Jumbo: 32,19 Gram Sabu, Alat Pengemas, dan Uang Tunai Disita

    Selain menyita 32,19 gram sabu, petugas mengamankan perlengkapan pengemasan eceran tersangka. Di antaranya satu pak plastik klip kosong, satu plastik klip ukuran besar, serta potongan sedotan plastik berujung lancip sebagai alat takar.

    Polisi juga menyita uang tunai Rp200.000 hasil transaksi yang disembunyikan di dalam kotak kacamata, serta satu unit ponsel Vivo A17 berwarna biru navy dari kantong celana depan tersangka.

    Atas kepemilikan barang bukti skala sedang-besar ini, MN disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 50 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Penangkapan MN di Km 9 Jalan Jenderal Sudirman mempertegas fakta bahwa kawasan Pasir Putih dan koridor poros utama Sampit–Pangkalan Bun masih menjadi benteng empuk jaringan pengedar narkotika. Berat barang bukti mencapai 32,19 gram menunjukkan bahwa status tersangka bukan sekadar pengedar eceran kecil, melainkan disinyalir kuat berperan sebagai sub-agen di wilayah Mentawa Baru Ketapang.

    Penyidik Satresnarkoba Polres Kotim dituntut membongkar total riwayat komunikasi pada ponsel Vivo A17 milik tersangka. Mengingat MN berasal dari Wonosobo, polisi wajib menelusuri apakah pasokan sabu tersebut dipasok dari jaringan antar-kota/provinsi melalui jalur darat atau pelabuhan.

    Berulangnya penangkapan kasus narkoba di Kelurahan Pasir Putih menandakan kawasan ini masuk zona merah peredaran narkotika. Polres Kotim dan Pemkab Kotim didesak mendirikan posko pengawasan serta operasi penyakit masyarakat (pekat) secara berkala.(***)

  • Kamera, Roll, Sanksi: Menguji Tudingan Akting Bupati Gumas Sikat Perusahaan

    Kamera, Roll, Sanksi: Menguji Tudingan Akting Bupati Gumas Sikat Perusahaan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Satu gebrakan meja menjadi adegan pembuka video itu. Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong langsung menumpahkan teguran tajam kepada manajemen PT Bumi Agro Prima, Senin (12/10/2026).

    Amarah tersebut ditutup dengan selembar kertas yang berbicara lebih keras: surat keputusan penghentian kegiatan perkebunan sawit milik perusahaan tersebut.

    Hingga Jumat (16/10/2026), tayangan di akun Instagram pribadi Jaya itu telah disukai 19,3 ribu akun, melampaui 14,7 ribu pengikutnya sendiri, dan menyedot 2.716 komentar.

    Video yang sama juga beredar di TikTok dan diunggah ulang oleh akun gosip Lambe Turah yang diikuti jutaan akun. Ketegasan seorang bupati dari hulu Sungai Kahayan mendadak beralih panggung menjadi tontonan nasional.

    Reaksi penonton langsung terbelah. Sebagian warganet memintanya maju membidik kursi gubernur Kalteng, sementara kolom komentar Lambe Turah disesaki satu kesimpulan seragam: akting.

    Komentar paling populer di beranda akun Jaya sendiri menyematkan kalimat, ”Sutradara: atur secakep mungkin,” yang disukai 5.336 akun.

    Tudingan miring tersebut menembus ruang kerja Jaya. Tepat saat mengumumkan sanksi bagi dua perusahaan sawit lain pada Kamis (15/10/2026), sang bupati menepis cibiran itu terang-terangan di hadapan sorot lensa.

    ”Saya tegaskan, bukan pencitraan, bukan akting, bukan sandiwara,” katanya.

    Rekam jejak di luar layar digital menopang bantahan tersebut. Arsip April 2022 mencatat Jaya sudah menyebut perusahaan yang sama menerima surat peringatan ketiga.

    Dia juga tercatat sudah menghentikan operasional korporasi sawit lain lewat cara serupa setidaknya sejak Februari 2022, jauh mendahului tebalnya kabut asap tahun ini.

    Penelusuran Kanal Independen di sumber terbuka, atas ratusan komentar warganet, dokumen, dan arsip pemberitaan sejak 2022, menunjukkan sanksi itu bukan adegan buatan.

    Keputusan tersebut berdiri di atas dasar hukum, menuntut ongkos bagi perusahaan, dan dijaga oleh rekam jejak. Titik lemahnya justru bersembunyi di balik kata yang ikut dicibir warganet di Lambe Turah: sementara.

    Dari Kuala Kurun ke Jutaan Layar

    Kanal Independen menghimpun jejak respons dari tiga unggahan: video PT Bumi Agro Prima di akun Jaya, unggahan Lambe Turah, dan video penghentian PT Gumas Alam Subur serta PT Kurun Sumber Rezeki di akun Jaya.

    Guna menakar suara yang paling terlihat, Kanal Independen menghitung bobot suka pada komentar berupa teks yang tampil di salinan kolom komentar dan disukai sedikitnya 10 akun.

    Beranda akun Jaya mencatat 22 komentar semacam itu dengan total 13.501 suka. Sekitar 82 persen dari jumlah suka tersebut mengalir utuh ke komentar yang menuding video itu sandiwara, berbaris dari “Akting ah” (3.229 suka) sampai “aktingnya udah kaya sinetron azab di indosiar” (488 suka).

    Komentar yang memuji atau mendorong Jaya maju sebagai gubernur hanya meraup porsi sekitar 9 persen.

    Akun Lambe Turah, yang unggahannya disukai 9.232 akun dengan 1.115 komentar, memperlihatkan pola serupa dan nyaris menenggelamkan suara pembela bupati.

    Sebanyak 77 persen dari 6.881 suka pada komentar terpopuler di sana melesat ke tudingan akting, dipuncaki oleh seruan ”Camera, Roll, Action !!” (2.909 suka).

    Komentar pembela, termasuk akun yang menyebut sang penuding “kurang tau kondisi daerahnya gunung mas”, hanya mengumpulkan 30 suka.

    Sampel komentar terbaru yang direkam alat ekspor pada rentang 14 sampai 16 Oktober menguatkan pola keraguan itu.

    Hasil pembacaan atas masing-masing 97 komentar bermakna menyajikan rincian bahwa 59 persen komentar di Lambe Turah dan 71 persen komentar di akun Jaya kompak menuding sang bupati berakting. Nyaris tak satu pun menyematkan pembelaan.

    Gelombang tudingan itu menyasar kemasan visual. Warganet meributkan sudut kamera yang tidak menyorot lawan bicara, menyoroti ekspresi penjiwaan yang dinilai kurang, hingga mempertanyakan gebrakan meja yang dianggap kurang emosional.

    Sangat sedikit suara yang mau menyinggung isi keputusannya, yakni urusan kebun plasma yang belum dinikmati pihak koperasi.

    Lapisan curiga menyusul kemudian. Komentar “PT kamu ada 5 kan?? kita tutup 1 ya” meraup 1.096 suka, diiringi sejumlah komentar lain yang menuding ada permainan uang di balik layar tanpa menyertakan selembar bukti pun.

    Satu komentar di Lambe Turah justru membidik titik yang lebih substansial: “Mulai Panen 2014, baru diberhentikan sementara 2026????”

    Peta dukungan seketika bergeser ketika penontonnya merapat ke radius yang lebih dekat. Komentar berbahasa Dayak Ngaju yang meminta Jaya mencalonkan diri sebagai gubernur disukai 198 akun, sedangkan dorongan “Maju jadi Gubernur Kalteng pak, siap mendukung!!!!” mendulang 141 suka.

    Video pengumuman sanksi PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki membentangkan jarak respons itu dengan sangat gamblang.

    Analisis atas 32 komentar bermakna di unggahan Instagram tersebut sama sekali tidak menemukan ketikan tudingan akting.

    Sebanyak 24 komentar berisi pujian, doa, atau dorongan, dengan tujuh di antaranya terang-terangan menyinggung kursi gubernur. Delapan sisanya berupa pertanyaan dan tuntutan, mulai dari urusan pemulihan lahan hingga kepastian nasib karyawan.

    Video inilah yang menjadi wadah bantahan Jaya. Pilihan katanya seolah merespons langsung gemuruh kolom komentar yang disesaki sentimen akting, drama, dan pencitraan.

    Kepada jurnalis pada hari itu, ia juga menegaskan penutupan kebun sawit tersebut bukan pencitraan.

    Pembelaan sang bupati nyatanya baru disukai 918 akun saat data dihimpun. Angka interaksi ini tertinggal jauh di bawah popularitas video PT Bumi Agro Prima, sebagian karena usianya memang lebih muda.

    Narasi klarifikasi itu terpantau lebih banyak berputar di lingkar pendukung ketimbang memecah barikade audiens nasional yang telanjur skeptis.

    Kursi gubernur tak terelakkan ikut terseret ke dalam deretan komentar warganet. Kalimat ”Lebih mantap bapak bupati dri pd gubernurnya” mendulang 563 suka.

    Jaya sendiri saat ini tengah menjalani periode kedua kepemimpinannya, dari 2025 sampai 2030, berdampingan dengan Wakil Bupati Efrensia L.P. Umbing.

    Yang Tercatat di Balik Video

    Rekaman digital tersebut memang diproduksi, dan sebagian pengamatan teknis warganet menemui titik benarnya.

    Gebrakan meja diletakkan persis di awal sebagai pembuka layar, dan lensa kamera sengaja dikunci tanpa menyorot lawan bicara Jaya. Namun, kesimpulan warganet yang menuding Jaya sedang berbicara sendiri sangat bertolak belakang dengan jejak peristiwa di luar layar.

    Pemberitaan media mencatat SK sanksi itu diserahkan Jaya, didampingi langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nugroho Wisnu Pujoyono, Wakapolres Kompol Indras Purwoko, Tim Investasi Kabupaten, serta barisan pengurus Koperasi Kapakat Jaya Makmur.

    Laporan lainnya turut merekam teguran keras tersebut dilontarkan langsung ke arah manajemen PT Bumi Agro Prima.

    Jaya bahkan secara terbuka mengajak warga yang tergabung di koperasi plasma untuk merapatkan barisan mengawasi jalannya keputusan tersebut.

    Dokumen yang disorongkan hari itu adalah SK Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha perkebunan sawit PT Bumi Agro Prima di Kecamatan Sepang dan Mihing Raya.

    Jaya menyebut penyerahan SK itu tindak lanjut rapat Selasa (6/10/2026). Ia menegaskan pihak perusahaan telah menerima surat peringatan pertama sampai ketiga tanpa menggubrisnya.

    Kata sementara memang melekat pada lembar sanksi tersebut. ”SK penghentian kegiatan perkebunan,” kata Jaya dalam rekamannya.

    Pemberitaan media merinci hukuman tersebut sebagai penghentian sementara sebagian usaha dengan masa berlaku enam bulan.

    Sebanyak 97 komentar terbaru di Lambe Turah merekam delapan komentar yang memuat kata tersebut. Padahal, kata yang sama tidak muncul sekali pun di dalam komentar video asli pada akun Jaya yang dihimpun Kanal.

    Mandat pengawasan sanksi diteruskan ke tangan Satpol PP dan tim investasi kabupaten, mengingat sifat pelanggarannya yang administratif, bukan pidana.

    Fakta hukum ini sekaligus menyapu kebingungan warganet yang sibuk mencari kemunculan sosok tersangka: Undang-Undang Perkebunan mengatur bahwa pelanggaran kewajiban plasma memang diselesaikan lewat jalur administratif.

    Kekeliruan mata publik dalam membaca narasi video sangat bisa dimengerti. Rekaman sang bupati meledak bertepatan dengan bencana kabut asap yang membekap napas warga Kalimantan Tengah.

    Data Kementerian Lingkungan Hidup yang dikutip Katadata mencatat Indeks Standar Pencemar Udara Gunung Mas pada Senin pagi (12/10/2026) mendaki hingga angka 1.644, sebuah indikator kategori berbahaya.

    Realitas lapangannya, sanksi untuk PT Bumi Agro Prima sama sekali tidak menyentuh urusan asap dan api, melainkan murni menyorot kewajiban kebun plasma.

    Telunjuk Jaya secara lugas menyorot hamparan plasma yang belum meneteskan hasil bagi pihak koperasi, padahal area kebun inti perusahaan sudah melenggang bebas memanen buah sejak 2014.

    ”Ingat ya, kalian itu berinvestasi di Gunung Mas!” ucapnya tajam.

    Lewat tayangan itu pula ia memaku penegasan. ”Koperasi belum dapat apa-apa. Pemisahan SK HGU-nya belum kalian lakukan sampai hari ini,” katanya.

    Dua video lanjutan yang diunggah Kamis (15/10/2026) semakin memperlebar luas panggung persoalan.

    Satu tayangan merekam figur Jaya berdiri di depan hamparan lahan yang hangus, berlatar plang nama PT Taiyoung Engreen yang masuk ke dalam bingkai kamera.

    Menjadikan lahan gosong itu sebagai rujukan, ia meminta Menteri Kehutanan mencabut izin perusahaan tersebut lantaran dinilai abai menjaga areal konsesi dari rambatan api.

    Video satu lagi merekam pengumuman SK penghentian kegiatan usaha untuk entitas PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki.

    Khusus penyelesaian dua nama terakhir, Jaya menjabarkan keberadaan SK tersebut sebagai puncak dari tahapan yang telah bergulir sejak rapat 18 Februari 2020.

    Pemberitaan media melengkapi jejak ini lewat informasi pertemuan sang bupati dengan manajemen kedua korporasi yang digelar di Desa Pilang Munduk, Kecamatan Kurun.

    Jejak Sejak 2022

    Tindakan tegas yang menimpa PT Bumi Agro Prima dipastikan bukan yang pertama. Jumat, 25 Februari 2022, Jaya tercatat sudah berani menghentikan jalannya operasional PT Agro Lestari Sentosa di Kecamatan Manuhing.

    Perusahaan ini diketahui mulai membuka kebun sejak 2005 tanpa membangun plasma.

    ”Operasional kebun ini saya hentikan, truk CPO tidak boleh keluar dari sini,” ujarnya mengultimatum saat itu.

    Dua bulan berselang, Dinas Pertanian Gunung Mas membuka paparan data. Kamis, 21 April 2022, dinas membeberkan enam nama perusahaan yang belum merealisasikan plasma minimal 20 persen.

    Barisan itu dihuni PT Bumi Agro Prima, PT Prasetya Mitra Muda, PT Archipelago Timur Abadi, PT Jaya Jadi Utama, PT Gumas Alam Subur, dan PT Berkala Maju Bersama wilayah Manuhing. Tiga nama terakhir disebut belum ada progres atau realisasi di lapangan.

    Sepekan kemudian, Jaya mengakui pahitnya fakta bahwa baru dua dari sebelas perusahaan sawit yang beroperasi di Gunung Mas menepati realisasi kebun plasma.

    Ia menyebut Pemkab sudah menuntut PT Agro Lestari Sentosa dan PT Kalimantan Hamparan Sawit merealisasikan plasma, dan keduanya telah melaksanakannya. Adapun PT Bumi Agro Prima dan PT Prasetya Mitra Muda dilaporkan sudah menerima surat peringatan kedua dan ketiga.

    Target sanksi beralih mengincar kawasan kebun dan pabrik PT Berkala Maju Bersama di Manuhing yang dipaksa berhenti beroperasi pada Kamis, 15 September 2022.

    Arsip pemberitaan saat peristiwa berlangsung mencatat, anak usaha CBIP Group asal Malaysia tersebut mengantongi HGU 1.685,11 hektare dan sudah menanam sawit di area seluas 1.129,5 hektare.

    Masalahnya, mereka belum juga membangun areal plasma semenjak izin lokasinya terbit pada 2011. Mesin pabrik dimatikan tepat pukul 14.00 WIB hari itu, ditutup dengan ancaman Jaya yang berniat mencabut izin bila jajaran perusahaan memutuskan terus membandel.

    Pola teguran ini kembali terulang pada Jumat, 3 November 2023. Jaya memblokir akses jalur angkut CPO dan TBS PT Archipelago Timur Abadi di Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun.

    Sanksi ini turun akibat mangkraknya kewajiban plasma dan bagi hasil kebun untuk empat desa di sekitar perusahaan, mengacu pada laporan InfoSAWIT. Mengimbangi hukuman itu, ia mewajibkan jajaran perusahaan agar tetap membayarkan hak pekerja selama akses ditutup.

    Satu capaian sempat diumumkan. Sabtu, 25 Mei 2024, tiga hari persis sebelum masa jabatan pertamanya habis, Jaya menyerahkan SK petani peserta plasma yang menjalin kemitraan dengan PT Bumi Agro Prima dan PT Prasetya Mitra Muda.

    Jaya yang menyebut kedua perusahaan patuh membangun plasma setelah menerima surat peringatan pertama hingga ketiga. SK tersebut menjadi landasan pembagian sisa hasil usaha bagi para petani.

    Gelombang Oktober 2026 kembali menyambung jejak sanksi tersebut. Terhitung dalam durasi 6 sampai 15 Oktober, kegiatan lima unit usaha dihentikan sementara, yakni PT Berkala Maju Bersama Regional Kurun dan Manuhing, PT Bumi Agro Prima, PT Gumas Alam Subur, serta PT Kurun Sumber Rezeki.

    Ditanya soal rumor perusahaan yang dibekingi orang kuat, Jaya menjawab singkat. ”Saya hanya takut dengan Tuhan,” katanya kepada wartawan. Perusahaan yang tidak menaati aturan, dipersilakan hengkang dari Gunung Mas.

    Deretan arsip pemberitaan membantah dua tudingan warganet sekaligus. Sanksi plasma di Gunung Mas sudah berjalan sejak periode pertama Jaya, jauh sebelum kabut asap tahun ini.

    Sasarannya juga bukan pemain kecil, melainkan deretan pemegang konsesi sawit seluas ribuan hektare.

    Ongkos Sebuah Penghentian

    Undang-Undang Perkebunan menyiapkan tiga sanksi administratif bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban plasma: denda, pemberhentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

    Pemerintah Kabupaten Gunung Mas konsisten menempuh jalur bertahap lewat surat peringatan, penghentian sementara, hingga ancaman pencabutan.

    Untuk PT Bumi Agro Prima, larangan selama sanksi berlaku mencakup penjualan tandan buah segar (TBS) maupun CPO, dengan masa berlaku enam bulan.

    Perusahaan yang beroperasi sejak 2013 dengan HGU lebih dari 3.500 hektare dan kebun inti terbuka sekitar 1.500 hektare itu praktis kehilangan pintu keluar hasil panennya.

    ”Jika selama enam bulan kewajibannya tidak diselesaikan, maka seluruh aktivitas perusahaan akan berhenti total,” kata Jaya. Ia juga menyebut izin usaha perusahaan bisa dicabut.

    Taruhan bagi pihak koperasi juga sama terangnya. Sekretaris Koperasi Kapakat Jaya Makmur, Asmak, menyebut warga belum pernah menerima sepeser pun dari plasma.

    Mengutip informasi perusahaan, ia merinci 174 hektare lahan plasma sudah panen sejak 2019, sementara perusahaan enggan mengambil kekurangan sekitar 125 hektare dari kebun inti untuk menggenapi 300 hektare.

    Bila dua keterangan itu disandingkan, kebun plasma tersebut sudah berbuah tujuh tahun tanpa hasil yang sampai ke tangan warga, menurut pengurus koperasinya.

    Hukuman penghentian sementara untuk PT Berkala Maju Bersama berlaku satu bulan, karena pemisahan HGU kebun inti dan plasma belum diselesaikan.

    Terkait PT Gumas Alam Subur dan PT Kurun Sumber Rezeki, keduanya tetap wajib menjaga aset dan mencegah kebakaran lahan selama dihentikan.

    Nasib karyawan ditekankan secara terpisah agar tidak menjadi korban. Melalui konten video yang diunggah 15 Oktober, Jaya menegaskan karyawan tetap bekerja seperti biasa dan perusahaan dilarang memutus hubungan kerja mereka akibat keputusan tersebut.

    Klausul perlindungan serupa pernah ia operasikan saat menutup akses PT Archipelago Timur Abadi pada 2023.

    Klausul perlindungan itu sekaligus menjawab kekhawatiran warganet soal nasib pekerja yang menganggur, meski mekanisme operasionalnya belum dijabarkan dalam pemberitaan yang ditelusuri Kanal Independen.

    Seorang warganet di akun Jaya terpantau masih bertanya bagaimana kegiatan usaha bisa dihentikan sementara karyawan tetap bekerja.

    Pihak perusahaan tentu memiliki jalur melawan. SK bupati adalah keputusan tata usaha negara yang bisa diuji, mulai dari keberatan administratif hingga gugatan ke PTUN.

    Salah satu preseden datang dari Sorong: bupatinya mencabut izin empat perusahaan sawit pada April 2021, dan tiga di antaranya merespons dengan menggugat.

    Gugatan mereka ditolak PTUN Jayapura, tetapi menurut Mongabay banding ketiganya dikabulkan PTTUN Makassar, dan bupati melanjutkan perlawanan lewat kasasi ke Mahkamah Agung.

    Untuk PT Sorong Agro Sawitindo, Mongabay pada 2024 mencatat gugatan itu berujung batalnya keputusan bupati.

    Lain cerita jika berhadapan dengan PT Taiyoung Engreen, ketegasan bupati terpaksa berhenti di batas kewenangan.

    Perusahaan itu memegang izin pemanfaatan hutan dari Menteri Kehutanan seluas sekitar 59.180 hektare di Gunung Mas, sehingga Jaya hanya bisa meminta pencabutan.

    Kajian WALHI 2020 mencatat dugaan perampasan tanah dan hutan adat serta penggundulan hutan dalam operasi perusahaan tersebut.

    Gesekan Jaya dengan perusahaan itu juga bukan hal baru. Januari 2022, Jaya memprotes angkutan perusahaan besar swasta yang melintasi jalan Kuala Kurun-Palangka Raya tanpa ikut memperbaikinya.

    Ia menyebut Taiyoung sebagai salah satu contohnya, seraya mengancam merekomendasikan izin perusahaan semacam itu ditinjau ulang.

    Opsi pencabutan melalui kementerian pusat bukan wacana semata. September 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin lima pemegang PBPH di Kalimantan yang lalai menjaga konsesinya dari api, dengan total konsesi 92.464 hektare dan area terbakar 1.169,13 hektare.

    Video permintaan Jaya diunggah pada hari yang sama ketika Raja Juli berkunjung ke Pangkalan Bun dan disambut demonstrasi warga terdampak asap.

    Tegas di Gunung Mas, Runding di Tempat Lain

    Instrumen yang diayunkan Jaya pada dasarnya tersedia bagi seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah, dan persoalannya membentang jauh lebih luas dari Gunung Mas.

    Pemantauan Komisi II DPRD Kalteng pada Oktober 2025, mencatat luas izin usaha perkebunan yang belum dibarengi realisasi plasma mencapai ratusan ribu hektare, sementara plasma yang terbangun baru puluhan ribu hektare.

    ”Pemerintah daerah berhak menindak secara bertahap hingga penghentian operasional bila ketidakpatuhan berlanjut,” kata Siti Nafsiah, Ketua Komisi II DPRD Kalteng saat itu.

    Gubernur memegang kewenangan serupa untuk perusahaan yang izinnya lintas kabupaten.

    Sepanjang penelusuran Kanal Independen, belum tercatat kepala daerah lain di Kalteng yang menjatuhkan penghentian sementara terhadap perusahaan sawit karena urusan plasma sepanjang 2026. Sengketa plasma yang tercatat di daerah lain lebih banyak bergerak di meja runding.

    Pergolakan di Kabupaten Seruyan menjadi contoh paling dekat. Tanggal 14 September 2026, Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal menyurati Gubernur Kalteng dan Ketua DAD Kalteng, meminta operasional PT Binasawit Abadipratama (BAP) dihentikan sementara dalam 14 hari kerja.

    Perusahaan Sinar Mas Group itu berbeda dari PT Bumi Agro Prima di Gunung Mas. Yang datang kemudian adalah opsi penyelesaian.

    Jumat (9/10/2026), Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda mendatangi tenda warga di kilometer 79 dan menawarkan opsi tersebut, seperti diberitakan Kanal Independen.

    Massa Bangkal menerima dan membubarkan diri, sedangkan massa Selunuk sempat menolak bubar. Dokumen Komitmen Bersama hari itu tidak diteken perusahaan, dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan.

    Bupati Seruyan sendiri, selaku pemberi izin usaha perusahaan itu, sebulan sebelumnya menyebut peluang plasma 20 persen ”belum tertutup, belum pasti”.

    Undang-undang memberinya wewenang menjatuhkan sanksi hingga mencabut izin, tetapi wewenang itu belum dipakai.

    Kotawaringin Timur menyimpan cerita serupa. Kewajiban realisasi plasma PT Buana Artha Sejahtera di Desa Biru Maju berputar dari skema dana talangan, yang menurut kepala desa tak pernah cair, berganti menjadi rencana pengadaan 15 unit dump truck berutang bank atas nama koperasi lewat berita acara di Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng pada Oktober 2024. Warga menolak skema itu.

    Perbedaannya bermuara pada instrumen, bukan pada nada bicara. Sengketa di Seruyan dan Biru Maju bergerak di meja runding yang hasilnya bergantung pada kesediaan perusahaan.

    Sebaliknya, Gunung Mas menekan perusahaan memakai SK penghentian kegiatan usaha, lengkap dengan tenggat dan ancaman pencabutan izin.

    Kata Sementara yang Belum Usai

    Tumpukan rekam jejak yang membantah tudingan akting ini juga membenarkan kecurigaan warganet soal kata sementara.

    Sepanjang yang tercatat di sumber terbuka, dalam empat tahun tangga sanksi di Gunung Mas belum sekali pun sampai ke anak tangga teratas: pencabutan izin.

    Sebagian tekanan Pemkab memang membuahkan kepatuhan, seperti disebut Jaya untuk PT Agro Lestari Sentosa dan PT Kalimantan Hamparan Sawit pada 2022, tetapi tiga perusahaan berikut menunjukkan pola berbeda.

    PT Berkala Maju Bersama ditutup dengan ancaman cabut izin pada September 2022, lalu kembali dihentikan sementara pada Oktober 2026.

    PT Bumi Agro Prima sudah menerima surat peringatan ketiga pada April 2022 dan dinyatakan patuh pada Mei 2024, tetapi koperasinya menyebut belum menerima sepeser pun hingga Oktober 2026.

    Data Dinas Pertanian pada April 2022 mencatat PT Gumas Alam Subur belum ada progres atau realisasi di lapangan, padahal menurut Jaya sudah dirapatkan sejak Februari 2020.

    Kekhawatiran itu bahkan merayap masuk ke kolom komentar pendukung Jaya sendiri. Seorang warganet yang memuji langkahnya bertanya apa tindakan setelah penghentian, sementara yang lain menulis, ”Penghentian jangan bersifat sementara..nanti berulah lagi perusahaan nakal seperti ini.”

    Nama keempat perusahaan sawit yang dihentikan sementara dalam gelombang Oktober ini juga tercantum dalam daftar pemerintah pusat. Lampiran II Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, daftar izin konsesi kawasan hutan yang dicabut mulai 6 Januari 2022, memuat PT Berkala Maju Bersama (8.559,45 hektare), PT Bumi Agro Prima (4.424,78 hektare), PT Gumas Alam Subur (10.435,98 hektare), dan PT Kurun Sumber Rezeki (9.505,35 hektare).

    Daftar itu hanya mencantumkan provinsi, bukan kabupaten. Namun, nomor SK pelepasan atas nama PT Gumas Alam Subur di dalamnya, 730/Menhut-II/2014, terverifikasi kembar dengan nomor yang tercantum dalam formulir perusahaan itu yang dapat diakses daring.

    Pencabutan itu menyasar persetujuan pelepasan kawasan hutan, bukan HGU yang menjadi kewenangan ATR/BPN, seperti diberitakan Antara saat itu.

    Status akhir setiap perusahaan setelah proses verifikasi belum ditemukan di sumber terbuka. Luas atas nama PT Bumi Agro Prima dalam daftar itu, 4.424,78 hektare, lebih besar dari HGU 3.500-an hektare.

    Pertanyaan warganet soal siapa di balik perusahaan juga punya jejak. Laporan Mighty Earth edisi April 2021, yang dicantumkan Musim Mas sebagai dasar aduan atas PT Bumi Agro Prima, mencatat perusahaan dalam Grup Bumi Gading Prima (BGP) itu membuka 25 hektare hutan pada Oktober 2020 sampai Maret 2021.

    Aduan tersebut berstatus aktif di laman Musim Mas yang diperbarui Maret 2026.

    Jam pasir kini berjalan. SK untuk PT Bumi Agro Prima yang diserahkan 12 Oktober 2026 akan genap enam bulan pada April 2027.

    Bila pemisahan HGU dan plasma belum tuntas saat itu, Jaya sudah menyebut langkah berikutnya, yakni seluruh aktivitas perusahaan berhenti total dan izinnya bisa dicabut. Ancaman serupa pernah ia ucapkan untuk PT Berkala Maju Bersama empat tahun lalu. (ign)

  • Dari Meterai 2024 ke Taruhan 2026: Menguji Beda Kekuatan Gubernur atas Janji Plasma PT BAP Seruyan

    Dari Meterai 2024 ke Taruhan 2026: Menguji Beda Kekuatan Gubernur atas Janji Plasma PT BAP Seruyan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tuntas merampungkan dialog panjang selama satu jam lebih di bawah tenda warga Desa Bangkal, km 79, Jumat (9/10/2026), Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beranjak.

    Mengantongi kesepakatan dari tenda pertama, ia beserta rombongan pejabat melangkah menyusuri jarak sekitar seratus meter menuju tenda warga Desa Selunuk.

    Tak kurang dari seratus warga menyambut kedatangan mereka. Duduk melingkar di atas terpal. Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda memaparkan dua opsi penyelesaian tuntutan plasma.

    Menyambung paparan, Agustiar kembali menyodorkan sejumlah janji yang baru saja ia sampaikan di Bangkal.

    Namun, rentetan paparan dua kepala daerah itu membentur dinding keraguan warga. Kamarudin, Ketua Koperasi Selunuk Maju Bersama, angkat bicara tanpa menutupi kebingungannya.

    ”Kenapa saya katakan bingung? Tadi pagi kita di Kuala Pembuang bersama Pak Bupati. Di situ, Pak, dihadiri oleh CEO-nya PT BAP. Dan di situ keputusannya deadlock, Pak,” katanya.

    Dia lalu terang-terangan meragukan tawaran Gubernur. Mendapat respons kritis di hadapan warga, Agustiar menjawab dengan menegaskan kedudukannya.

    ”Kalau Bapak, contohnya bupati melawan perusahaan ini, dengan saya itu berbeda … kekuatannya,” ujar Agustiar.

    ”Bisa berapa kali lipat, begitu, ya kan? Namanya gubernur,” tambahnya.

    Hari itu, keraguan Kamarudin bertolak dari buntunya rapat pada Jumat pagi. Namun, ada jejak pengalaman pahit yang jauh lebih lama. Tertanam pada selembar kertas yang ia teken sendiri dua tahun silam.

    Pada 2 Mei 2024, di portal PT Binasawit Abadipratama (BAP) km 98, Kamarudin membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp10.000.

    Kolom sebelahnya, milik PT BAP, memuat empat nama berikut tanda tangan perwakilan perusahaan. Isi kertas itu menyatakan kesediaan PT BAP merealisasikan plasma 20 persen untuk warga Selunuk.

    Lima hari berselang, pertemuan lanjutan justru berakhir buntu. Sebulan setelah kertas itu diteken, warga yang marah turun menutup akses jalan dan pabrik perusahaan. Plasma yang tertulis di kertas bermeterai itu urung terwujud hingga hari ini.

    Kertas kesepakatan yang diteken di tenda Bangkal hari itu menawarkan pemandangan sebaliknya.

    Kolom penanda tangan bagi PT BAP lenyap. Tanda tangan teratas justru diisi oleh Agustiar dan Ahmad Selanorwanda.

    Kedua kertas beda masa itu menyimpan dua jenis kekuatan. Kertas 2024 memuat tanda tangan perusahaan, tetapi luput menyertakan tenggat waktu realisasi plasma.

    Satu-satunya konsekuensi tertulis dalam dokumen itu adalah warga akan kembali turun ke jalan.

    Kertas 2026 lahir tanpa goresan pena perwakilan perusahaan, tetapi membawa nama dua kepala daerah. Salah satu dari mereka bahkan berani mempertaruhkan namanya.

    Kanal Independen menyandingkan dua dokumen ini dengan ucapan Gubernur di dua tenda, menelusuri riwayat politiknya, dan mengukur peta kewenangan yang ia pegang.

    Empat Nama Tanpa Jabatan

    Dokumen dua halaman peninggalan tahun 2024 itu berjudul “Kesepakatan Bersama Masyarakat Desa Selunuk dan PT. BAP yang Dihadiri Unsur Muspida Kabupaten Seruyan”.

    Lokasi penandatanganannya tercatat di portal PT BAP km 98, sebuah gerbang yang kembali dikerumuni oleh sekitar 2.300 warga pada aksi 5 September 2026.

    Enam poin tercantum di dalamnya. Poin pertama menyatakan PT BAP dan warga Selunuk bersama-sama sepakat mengikuti regulasi yang berlaku tentang penyelesaian tuntutan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKMS) 20% yang berada di area konsesi perijinan PT BAP.

    Poin kedua berbunyi, PT BAP bersedia merealisasikan plasma 20% untuk warga Desa Selunuk mengacu pada poin pertama.Kesediaan itu sejak awal dikunci ketat pada regulasi FPKMS.

    Pada pertemuan 15 Agustus 2026 bersama Pemkab Seruyan dan warga empat desa, perwakilan PT BAP juga menegaskan skema yang berlaku adalah FPKMS, bukan plasma maupun kegiatan usaha produktif (KUP).

    Poin ketiga menunda keputusan akhir ke meja perundingan berikutnya. Pembahasan realisasi plasma dijadwalkan pada 7 dan 8 Mei 2024 di Aula Kantor Desa Selunuk.

    Pertemuan itu dicatat ”akan dihadiri oleh pihak PT. BAP yang dapat mengambil keputusan mutlak terhadap poin-poin tersebut di atas”.

    Rumusan ini menyiratkan bahwa pengambil keputusan mutlak dari pihak perusahaan belum hadir saat kertas itu diteken.

    Kontrasnya terlihat sangat jelas di poin kelima. Pihak warga Selunuk justru dicatat sudah menetapkan perwakilan yang dapat mengambil keputusan untuk rapat penetapan.

    Poin keempat merekam permintaan warga mengenai dana talangan selama proses penetapan plasma berlangsung.

    Nominal dana tersebut juga akan ditetapkan pada pertemuan lanjutan 7 dan 8 Mei. Bila tidak ada keputusan, catat poin itu, masyarakat akan kembali melakukan aksi. Poin terakhir menutup kesepakatan dengan komitmen semua pihak menjaga kondusivitas.

    Pada kertas bersejarah itu, empat nama mengisi kolom PT BAP tanpa satu pun keterangan jabatan, berdampingan dengan satu meterai Rp10.000.

    Sementara itu, kolom warga diwakili oleh Kamarudin yang saat itu bertindak sebagai koordinator aksi.

    Deret penanda tangan dari unsur pemerintah berhenti di level kepala bagian dan kecamatan.

    Mereka adalah Kepala Bagian Perekonomian Setda Seruyan Ashadi, Kepala Bagian Operasional Polres Seruyan, Kapolsek Danau Sembuluh, Camat Seruyan Raya, dan Danpos Seruyan Raya.

    Dari unsur desa, ikut meneken Sekretaris Desa Selunuk Elyas Teguh Harianto dan Ketua BPD Selunuk.

    Meski judul kesepakatan memampang kehadiran unsur Muspida kabupaten, kertas itu sama sekali tidak memuat tanda tangan bupati, kapolres, maupun dandim.

    Lima Hari Menuju Buntu

    Pertemuan penentuan yang dijanjikan di poin ketiga itu digelar pada Selasa (7/5/2024) di balai Desa Selunuk. Hasil pertemuan itu berakhir buntu.

    Kamarudin menyebut pihak perusahaan hanya menawarkan dana talangan. Padahal, poin keempat mencatat dana talangan diminta warga hanya untuk rentang masa selama proses penetapan plasma berjalan.

    Kesimpulan tertulis yang kembali diteken hari itu memuat satu ketegasan. Warga merencanakan turun lagi ke jalan.

    Rencana itu mereka tepati. Senin (3/6/2024), warga Selunuk menutup akses jalan dan pabrik PT BAP. Massa merangsek menerobos barisan aparat dan petugas keamanan perusahaan, setelah beberapa kali mediasi di lokasi tak membuahkan hasil.

    Dalam orasinya, Kamarudin merujuk kembali pada surat kesepakatan 2 Mei. Ia menyebutkan warga akan menutup pabrik bila tuntutan tak juga dikabulkan.

    Kapolres Seruyan saat itu, AKBP Priyo Purwanto, menyampaikan mediasi antara perusahaan dan warga terus dilakukan.

    Dua puluh sembilan bulan setelah kertas itu diteken, Kamarudin kembali dihadapkan pada janji plasma. Kali ini meluncur dari seorang gubernur. Namun bagi Selunuk, kertas bertanda tangan perusahaan pun sudah pernah mengecewakan mereka.

    Sebuah nama serupa juga muncul menjembatani dua kertas itu. Elyas Teguh Harianto meneken kesepakatan 2 Mei 2024 sebagai sekretaris desa.

    Sementara itu, kolom Kepala Desa Selunuk di versi resmi Komitmen Bersama 9 Oktober 2026 diteken atas nama Ellyas Teguh H.

    Kertas Tanpa Kolom Perusahaan

    Komitmen 9 Oktober 2026 lahir ke publik dalam dua versi. Surat yang diteken di tenda Bangkal memuat tanda tangan Gubernur, Bupati, Kapolres Seruyan, dua camat, Kepala Desa Bangkal, dan perwakilan warga.

    Versi resmi milik Pemkab Seruyan, yang diteken di Kecamatan Seruyan Raya, memuat tanda tangan Bupati, Wakil Ketua DPRD Seruyan, Kapolres Seruyan, Plh Perwira Penghubung Kodim 1015 Sampit, Plh Sekda Seruyan, dua camat, dan tiga perwakilan desa.

    Kolom bagi PT BAP sama sekali tidak tertera di kedua versi tersebut. Bila dibandingkan dengan dokumen 2024, deret penanda tangan unsur pemerintah naik kelas dari level kepala bagian dan kecamatan ke level gubernur, bupati, dan forum pimpinan daerah.

    Sebaliknya, posisi kolom perusahaan bergerak mundur, dari empat nama menjadi tidak ada sama sekali.

    Daya ikat kesepakatan ini pun mengarah membebani pemerintah. Opsi pertama memuat komitmen Pemprov Kalteng dan Pemkab Seruyan untuk mengawal dan memfasilitasi penyelesaian tuntutan plasma 20 persen, selambatnya sebulan.

    Opsi kedua, yakni skema SHU, baru akan mengikat PT BAP apabila kelak dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

    Opsi pertama dalam versi resmi juga dirumuskan sesuai hasil rapat Bupati dengan perwakilan PT BAP pada pagi yang sama.

    Rapat inilah yang disinggung Kamarudin berujung deadlock. Bupati sendiri menyebut bahwa rapat itu tidak bersepakat, sehingga ia memilih memutar kemudi untuk menjalankan fungsi kewenangan bupati.

    ”Pasti Didengarnya”

    Agustiar tidak menyembunyikan dari mana sumber keyakinannya berasal. Menjawab keraguan Kamarudin, ia membedakan jalurnya dengan jalur Bupati, yang menurut dia mungkin selama ini mengurusnya lewat CEO perusahaan.

    ”Saya ini gubernur, ya. Dengan Bapak ngurus, berbeda pasti, ya kan? Pasti didengarnya, kan begitu,” ujarnya.

    Kepada warga Bangkal, ia menyebut langkahnya tidak bertumpu pada keputusan instan. ”Saya panggil dulu mereka, serius enggak, dan sebagainya,” katanya.

    Pucuk korporasi pun ia sebut tak akan berani berbohong. ”Direktur utama, enggak beranilah bohong. Yakinlah, ya kan,” ujarnya di tenda yang sama.

    ”Kami tidak melebih-lebihkan, mengurangi, tapi kami yakin ini akan jalan, ya,” tambahnya kemudian.

    Agustiar juga menyinggung upayanya menelepon langsung. ”Saya melihat masyarakat begini, saya coba usahakan menelepon. Mudah-mudahan enggak dibohongi. Nah, kalau dia bohong, berarti sama-sama kita,” ujarnya di tenda Selunuk, membiarkan kalimat itu menggantung tanpa tuntas.

    Kata bohong menjadi kunci bingkai narasi yang ia bangun hari itu. Dengan menyebut direktur utama tak akan berani berbohong, Gubernur memosisikan dirinya sebagai pihak yang dijanjikan.

    Bila perusahaan kembali ingkar, yang dibohongi adalah seorang gubernur, selain ribuan warga empat desa. Kata yang sama ia pakai saat memasang taruhan akan berkantor di km 79.

    Sikap percaya diri itu selaras dengan cara Agustiar merespons tantangan. Kepada massa di Bangkal, ia menyebut cara berpikirnya berbanding terbalik dengan kebanyakan orang.

    ”Kalau orang sudah tantang tadi, ini, ini. Nah, saya sebaliknya. Saya akan bisa. Pastikan saya bisa, ya,” ujarnya, memicu gemuruh tepuk tangan.

    Dia turut menyinggung harga sosial yang harus ia bayar. ”Untungnya apa? Untung melihat Bapak-Ibu bahagia. Kalau di kami, kami sedih, kami. Kami dimusuhi orang, betul, Bapak-Ibu, ya,” katanya.

    Dua Jalur ke Istana

    Klaim ”namanya gubernur” memiliki pijakan politik yang tercatat. Setidaknya dua jalurnya mengarah lurus ke Istana. Jalur pertama terhubung melalui kepartaian.

    Agustiar mengundurkan diri dari PDI Perjuangan pada Mei 2024, lalu resmi berbaju Partai Gerindra, kendaraan yang lantas mengusungnya di Pilgub Kalteng.

    Mahkamah Partai Gerindra kala itu mengeluarkan perintah tegas agar seluruh kader memenangkannya.

    Usai unggul, Agustiar diterima oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, didampingi adiknya, Sugianto Sabran, yang saat itu masih menjabat gubernur, serta deretan petinggi Gerindra.

    Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra yang memberinya mandat maju.

    Jalur kedua bertumpu pada hukum ketatanegaraan. Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang bertugas membantu Presiden membina dan mengawasi pemerintahan kabupaten/kota.

    Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam kedudukannya tersebut, gubernur diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Presiden.

    Selain dua kekuatan formal itu, Agustiar memegang sabuk pengaman kultural sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng.

    Kekuatan ini terekam jelas dalam surat Koperasi Sangking Bahanyi Bangkal tertanggal 14 September 2026.

    Surat yang mengadukan macetnya urusan plasma itu ditujukan kepadanya dengan menyematkan dua jabatan sekaligus: Ketua DAD dan Gubernur Kalteng.

    Arah kebijakan pusat pun sesungguhnya sejalan dengan napas tuntutan warga. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada Januari 2025 menegaskan bahwa perusahaan tidak lagi diberi HGU tanpa komitmen plasma.

    Prabowo sendiri, saat debat calon presiden 2019, menyatakan berani menaikkan alokasi kebun plasma di atas ambang 20 persen.

    Bagi provinsi ini, membawa urusan ke pusat bukanlah hal baru. Oktober 2023, aksi warga Bangkal menuntut plasma kepada PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) berujung pada bentrokan dengan aparat yang menewaskan seorang warga.

    Gubernur Kalteng saat itu, Sugianto Sabran, memohon Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan tidak memperpanjang HGU perusahaan yang mangkir dari kewajiban plasma.

    Pada Juni 2024, di hadapan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, ia terang-terangan meminta HGU perusahaan semacam itu dicabut.

    Pada peristiwa nahas Oktober 2023 itu, Agustiar selaku Ketua Umum DAD mendampingi Gubernur Sugianto menjenguk korban konflik Bangkal, lalu bertolak ke Sampit untuk bertemu para pihak.

    Pembebasan 20 warga yang ditahan oleh kepolisian turut dijamin langsung olehnya. Tiga tahun kemudian, kepada warga desa yang sama, ia kembali menawarkan selembar garansi.

    Kunci Hukum di Meja Bupati dan ATR/BPN

    Kepada warga Selunuk, Agustiar menyinggung kebijakan provinsi yang selama ini menahan izin perusahaan yang belum menyiapkan plasma.

    Untuk nasib PT BAP, tuas kewenangan yang menentukan sesungguhnya berada di tangan Bupati Seruyan dan Kementerian ATR/BPN.

    Izin usaha perkebunan dalam satu kabupaten diterbitkan mutlak oleh bupati, sedangkan gubernur hanya mengambil wewenang untuk perizinan lintas kabupaten (Pasal 48 UU Perkebunan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja).

    Izin usaha perkebunan PT BAP pun diterbitkan oleh Bupati Seruyan, tertuang lewat SK Nomor 297 Tahun 2013 dan SK Nomor 188.45/192/2015.

    Penilaian usaha perkebunan juga menjadi tugas wajib bupati; gubernur baru mengambil alih bila bupati tidak melaksanakannya (Pasal 69 PP Nomor 26 Tahun 2021).

    Pasal 60 UU Perkebunan mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban fasilitasi kebun masyarakat, menjalar dari denda, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan izin.

    Bupati Seruyan, sebagai sang pemberi izin, sudah menyatakan memegang wewenang untuk mencabut izin itu saat menemui warga di km 98, 10 September 2026.

    Pemprov Kalteng di masa lalu pernah menyatakan batas kewenangan ini. ”Yang berhak mencabut izin adalah bupati/wali kota, bukan gubernur,” kata Sugianto Sabran, Gubernur Kalteng saat itu, pada 5 Februari 2020.

    Menurut Sugianto, provinsi baru berwenang mencabut izin bila tiga kali permintaan kepada kepala daerah tak diindahkan.

    Tuas HGU pun tidak dipegang oleh provinsi. Permohonan HGU diproses utuh oleh Kementerian ATR/BPN. Bupati atau pejabat yang ditunjuknya akan duduk di Panitia Pemeriksaan Tanah B, begitu pula perwakilan instansi teknis dari provinsi.

    Namun, posisi panitia ini memiliki celah. Penolakan dari anggota panitia hanya dicatat dan tidak bisa membatalkan risalah panitia (Pasal 140 dan 141 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021).

    Jika disandingkan dengan kesepakatan 2024, pembeda paling nyata justru terletak pada poros waktu.

    Saat kertas bermeterai km 98 diteken, areal 17.415,68 hektare yang menjadi dasar kewajiban kebun masyarakat belum dilepaskan dari status kawasan hutan.

    Pelepasannya lewat Keputusan Menteri LHK Nomor 1417 Tahun 2024 baru ditetapkan pada 2 Oktober 2024.

    Kini permohonan HGU PT BAP diyakini berada di tahap pengukuran kadastral, menurut keterangan Pemkab Seruyan seusai audiensi di Kementerian ATR/BPN.

    Begitu HGU diberikan, Pasal 58 ayat (3) UU Perkebunan akan memberi perusahaan waktu tiga tahun untuk secara nyata memenuhi kewajiban fasilitasi kebun masyarakat.

    Kekuatan politik Gubernur yang sedang berada di atas angin kini bertemu dengan titik rentan ketika PT BAP masih menunggu restu dari negara. Momen tawar-menawar yang kuat ini belum ada pada gejolak Mei 2024.

    Ujian di Meja MoU

    Kertas 2024 mewariskan sebuah pelajaran yang justru tertulis di poin ketiganya sendiri. Kesepakatan itu menggantungkan nasib pada kehadiran pihak PT. BAP yang dapat mengambil keputusan mutlak, dan keputusan mutlak itu tak kunjung lahir di tengah warga.

    Kini, Komitmen 2026 bersiap menghadapi ujian yang setara kerasnya di meja draf MoU skema SHU. Secara regulasi, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menempatkan jajaran direksi sebagai wakil perseroan di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98).

    Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada karyawan untuk perbuatan hukum tertentu atas nama perseroan (Pasal 103).

    Kertas bermeterai di km 98 tak pernah memperlihatkan bukti apakah empat nama di kolom perusahaan memegang kuasa mandat semacam itu.

    Ujian bagi MoU 2026 akan dinilai dari hal yang persis sama: siapa yang meneken atas nama PT BAP, dan berbekal kuasa apa.

    Hingga naskah ini diturunkan, belum ada pemberitaan terbuka yang mengulas kelanjutan tentang MoU tersebut.

    Sejak genderang konflik ini ditabuh, permintaan konfirmasi Kanal Independen kepada manajemen PT BAP belum kunjung mendapat balasan.

    Sebelum pamit dari tenda Bangkal hari itu, Agustiar menyebut akan menangani urusan yang menggantung itu sepulang dari sana. ”Mungkin setelah itu, ya, setelah kami pulang, kami akan tangani,” ujarnya memberi harapan.

    Kepada warga Selunuk, Agustiar menitipkan sebuah pegangan kultural. ”Ada peribahasa mengatakan, ‘Pemukul tidak patah, ular pun mati.’ Itu pegang sama gubernur, ya,” ujarnya, sesaat sebelum kembali menegaskan bahwa ruang investasi tetap diberi karpet merah, sementara kewajiban perusahaan wajib dijalankan.

    Tenggat waktu untuk menagih pegangan sang gubernur itu jatuh sekitar 9 November 2026. (ign)

  • Belanja Tambahan Rp111 Miliar Kotim Berpacu Waktu di Tengah Krisis Air Minum

    Belanja Tambahan Rp111 Miliar Kotim Berpacu Waktu di Tengah Krisis Air Minum

    SAMPIT, kanalindependen.id – Buku anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ditutup dengan menyisakan Rp258,5 miliar belanja daerah yang urung dieksekusi.

    Ketika sisa uang ratusan miliar tersebut ditata ulang untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026, ribuan warga di lima kecamatan justru berhadapan dengan krisis: air keran mereka berubah payau dan tak lagi layak diminum.

    Tumpukan belanja yang tidak terealisasi itu melahirkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp171,39 miliar.

    Angkanya memang menyusut lebih kecil dari total sisa belanja, lantaran realisasi pendapatan 2025 hanya mampu merayap hingga 92,76 persen dari target Rp2,22 triliun. SiLPA inilah yang kemudian dianggarkan sebagai sumber penerimaan pembiayaan APBD Perubahan 2026.

    Rancangan anggaran perubahan tersebut telah disepakati Pemkab dan DPRD Kotim pada 26 Agustus 2026.

    Posturnya memuat pendapatan sekitar Rp1,997 triliun, sementara belanja daerah dikerek naik Rp111,37 miliar menjadi Rp2,093 triliun.

    Adapun defisit senilai Rp96,01 miliar ditambal melalui penerimaan pembiayaan yang membesar dari Rp48,19 miliar menjadi Rp171,39 miliar. Setelah dipangkas pengeluaran pembiayaan Rp14,5 miliar, pembiayaan netto menetap di angka Rp156,89 miliar.

    Hitung mundur kini mulai bergema. Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur mengingatkan, waktu efektif untuk mengeksekusi tambahan belanja itu menyusut kian tipis, menyisakan sekitar satu bulan.

    Dia mendesak mesin birokrasi segera dipacu agar program pembangunan, terutama sektor infrastruktur dan pendidikan, tidak berujung pada tumpukan pekerjaan menjelang tutup tahun.

    ”Semestinya pembangunan ini sudah berjalan. Apalagi mengingat waktu pelaksanaan kegiatan itu kurang lebih hanya tinggal satu bulan saja yang efektifnya, sebelum akhir 2026,” ujar politikus Golkar dari daerah pemilihan III itu, Senin (12/10/2026).

    Menurut Rudianur, percepatan juga mendesak untuk meredam dampak kekeringan yang mendera Kotim cukup panjang. Ia meminta hasil evaluasi gubernur atas APBD Perubahan segera ditindaklanjuti.

    Air Payau dan Dana Darurat yang Tersendat

    Desakan legislatif itu menemukan pembenarannya di lapangan. Pada pertengahan Oktober, Perumdam Tirta Mentaya menyatakan intrusi air laut telah merembes masuk hingga ke sumber air tawar.

    Pasokan di lima kecamatan, yakni Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Seranau, Mentaya Hilir Utara, dan Mentaya Hilir Selatan, dipastikan tidak layak diminum maupun dipakai memasak. Air yang mengalir ke pelanggan sebatas untuk mandi, cuci, dan kakus.

    Untuk keadaan darurat seperti karhutla dan kekeringan, pemerintah daerah bertumpu pada pencairan dana darurat.

    Akan tetapi, urusan ini memiliki riwayat tersendat. Pada 19 Agustus, hampir tiga pekan sejak status tanggap darurat karhutla dan kekeringan berlaku pada 30 Juli, Bupati Kotim Halikinnor menyebut Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp5 miliar belum terserap.

    Tertahannya aliran uang ini, diakui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kala itu, menjadi tantangan bagi operasi di lapangan.

    Sebagai siasat agar kegiatan tetap berjalan, BPBD menunda pembayaran kepada sejumlah penyedia (vendor) yang terlibat dalam penanganan karhutla.

    Demi memperkuat amunisi penanganan, Pemkab lantas menganggarkan tambahan Rp2 miliar lewat APBD Perubahan, mengangkat pagu BTT menjadi Rp7 miliar.

    Masalahnya, tambahan dana darurat itu ikut tertahan di meja gubernur, bersama anggaran infrastruktur dan pos lain dalam APBD Perubahan.

    Merujuk data pertanggungjawaban APBD 2025 yang diserahkan Bupati Halikinnor pada 22 Juni 2026, serapan daerah pada tahun sebelumnya juga tidak tuntas.

    Dari total belanja tak terealisasi, Belanja Operasi memakan porsi sekitar Rp192 miliar. Sementara Belanja Modal yang menjadi urat nadi pembangunan fisik terealisasi Rp323,07 miliar dari pagu Rp355,22 miliar.

    Kontras dengan kebutuhan mendesak pada tahun ini, BTT sebesar Rp5 miliar justru utuh tak tersentuh sepanjang 2025. Deretan sisa tersebut membuat SiLPA sebesar Rp171,39 miliar membengkak hingga 232,55 persen dari pagu SiLPA yang direncanakan.

    Padahal, sisa uang berlebih di masa lalu itu bersisian dengan ruang fiskal daerah yang makin ketat.

    Saat meracik APBD 2026 pada Oktober 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kotim menghitung adanya penyusutan anggaran sekitar Rp383 miliar dibanding APBD 2025, imbas pemangkasan dana transfer dari pusat.

    Dengan napas keuangan yang lebih berat, eksekusi APBD Perubahan itu memang berpusat pada satu tanda tangan akhir.

    Hingga Senin (12/10/2026), Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan menyebut evaluasi provinsi telah rampung dan dokumen tinggal menunggu tanda tangan gubernur.

    Ia menyatakan akan datang langsung ke Palangka Raya untuk mengurus dokumen tersebut.

    Bayang-Bayang Tanggal 10

    Fenomena kelambanan serapan tidak hanya mengungkung Kotim. Rapat koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kalteng pada 4 Agustus 2026 memaparkan, realisasi APBD kabupaten/kota per 31 Juli baru merayap di angka 39,65 persen secara keuangan.

    Lantaran Kotim tidak masuk dalam daftar tiga daerah teratas maupun terbawah, realisasinya dipastikan terselip di antara Barito Selatan dengan 33,90 persen dan Katingan dengan 44,98 persen.

    Laju serapan se-Kalteng itu masih tertatih mengejar patokan ideal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng yang berkisar 40 sampai 50 persen pada triwulan II.

    Per 31 Agustus, APBD konsolidasian se-Kalteng mencatat serapan belanja 46,61 persen yang justru membuahkan surplus sementara Rp2,58 triliun, padahal perencanaannya diproyeksikan defisit.

    Kepala Kanwil DJPb Kalteng Herry Hernawan, pada Senin (10/8/2026), memperingatkan bahwa penumpukan belanja di akhir tahun menanggung risiko terhadap kualitas pelaksanaan anggaran.

    Risiko penumpukan inilah yang ditekankan oleh Rudianur. Hitungan waktu efektif satu bulan yang ia suarakan punya landasan kuat: Peraturan Bupati Kotim Nomor 59 Tahun 2022 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara tegas menutup pengajuan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) bulan Desember paling lambat pada tanggal 10.

    Kini, roda birokrasi tengah berpacu melawan waktu untuk mengeksekusi anggaran sebelum tutup buku, sementara ribuan warga masih terus membuka keran air yang tak bisa mereka minum. (ign)

  • Pola Blunder Komunikasi Berulang: Gumarang Sorot Tanggung Jawab Ring Satu Gubernur Kalteng

    Pola Blunder Komunikasi Berulang: Gumarang Sorot Tanggung Jawab Ring Satu Gubernur Kalteng

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Pola komunikasi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran setidaknya empat kali memantik polemik publik dalam rentang waktu sekitar 18 bulan terakhir.

    Insiden teranyar pada awal Oktober 2026, justru saat provinsi ini tengah didera krisis ekologis yang parah. Merujuk data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng per 7 Oktober 2026, terdapat 5.848 insiden dengan hamparan lahan hangus menembus 17 ribu hektare.

    Kabut asap bahkan memaksa Bandara Haji Asan Sampit melumpuhkan penerbangan selama dua pekan akibat jarak pandang sore hari yang terjerembap hingga di bawah 100 meter.

    Peribahasa “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” tentu sangat akrab di telinga masyarakat. Namun, saat bara api di lahan gambut belum seutuhnya padam, Agustiar Sabran justru mengganti ujung kalimat tersebut kala merespons pertanyaan wartawan seputar karhutla.

    ”Karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi,” ucapnya di depan sorotan kamera.

    Lelucon itu seketika memantik badai. Gelombang kritik melesat melampaui lini masa media sosial, menembus dinding Senayan, hingga memancing teguran tersirat dari Kementerian Dalam Negeri.

    Bagi pengamat hukum dan politik Gumarang, polemik ini ibarat kaset kusut yang sekadar memutar ulang peringatannya.

    Pertengahan September lalu, saat dua video Agustiar mengenai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan bantuan air bersih telanjur ditertawakan warganet, Gumarang sudah mendesak orang-orang di sekeliling gubernur untuk menjadikan insiden itu sebagai bahan evaluasi serius. Kali ini, tagihan serupa ia lontarkan dengan nada yang jauh lebih keras.

    ”Disarankan kepada Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk memperbaiki kualitas gaya komunikasi atau public speaking melalui orang-orang di sekelilingnya. Jangan yang di sekelilingnya hanya bisa menikmati fasilitas saja,” kata Gumarang, Kamis (15/10/2026).

    Gema Candaan hingga Senayan

    Latar kelakar tersebut terekam tatkala Agustiar menghadiri peringatan hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pada awal Oktober 2026. Pertanyaan wartawan saat itu menyinggung penanganan karhutla.

    Agustiar membuka jawabannya dengan mengaitkan takdir dan ulah manusia.

    ”Sebenarnya sama aja, takdir juga, tapi banyak ulah manusianya. Hampir 97 persen tuh akibat manusianya,” katanya dalam wawancara itu.

    Dia lalu menyuarakan pentingnya kebersamaan dalam melawan karhutla, persis sebelum plesetan kalimat itu meluncur tanpa rem.

    Dalam pidato resminya selaku inspektur upacara Hari Jadi ke-67 Kobar di halaman Kantor Bupati Kobar, Selasa (6/10/2026), Agustiar tegas menyerukan semangat kebersamaan Huma Betang.

    Rilis Media Center Pemprov Kalteng merekam pesannya soal karhutla. ”Penanganan karhutla bukan hanya soal pemadaman. Pemerintah harus hadir membantu masyarakat yang terdampak,” katanya.

    Namun, pesan penting itu tenggelam, tersapu potongan candaan yang telanjur beredar luas. Sejumlah warganet bahkan mengolok-olok kelayakan Agustiar menjadi gubernur, alih-alih menanggapi isi pernyataannya.

    Agustiar berupaya menjernihkan opini publik saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (12/10/2026) siang. Kalimat tersebut, menurutnya, sekadar ajakan agar semua pihak meredam perdebatan soal siapa yang salah.

    ”Enggak ada lagi waktu kita begitu,” ujarnya.

    Ia menegaskan ucapan itu murni terlontar dalam nuansa santai dan mengaku tidak menyangka kalimatnya bakal berujung viral. ”Kami bercanda aja. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Maksudnya bercanda,” tegasnya.

    Namun, klarifikasi itu gagal membendung arus kritik. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai candaan tersebut kehilangan empati ruang dan waktu.

    ”Meskipun niatnya bercanda, tapi tidak pada tempatnya karena kondisi masyarakat yang sedang mengalami musibah,” katanya, Selasa (13/10/2026), seperti dikutip detikcom.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan hal senada. ”Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati,” ujarnya.

    Rabu (14/10/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ikut angkat bicara. Ia menyoroti lima gubernur di Kalimantan, termasuk Agustiar, tatkala menyambangi kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

    Bima juga meminta kepala daerah lebih berfokus pada koordinasi lapangan serta menahan laju pernyataan yang memancing polemik. “Jangan sampai menimbulkan polemik, menguras energi, apa lagi menyakiti hati warga,” kata Bima, seperti dilansir tirto.id.

    Jejak Pola Berulang

    Gumarang menilai respons publik di media sosial terhadap gaya komunikasi Agustiar sudah bergeser dari kritik menjadi ejekan.

    ”Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran selama ini sering mendapat sorotan, kritikan, bahkan ejekan dan hujatan yang sangat memprihatinkan dalam setiap gaya komunikasinya di media pemberitaan,” katanya.

    ”Bukan lagi kritik, tapi menjadi bahan ejekan dan hujatan di media sosial yang bisa merusak citra Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, karena kritikan sudah mengarah ke hujatan, termasuk pembunuhan karakter,” lanjutnya.

    Candaan terbarunya memercikkan bara baru. ”Kalimat inilah yang menjadi viral dan sangat rentan digoreng-goreng untuk merusak citra Gubernur Agustiar Sabran, walaupun sebenarnya kalimat itu cuma candaan. Namun, kalimat itu menjadi pemantik kegaduhan di media sosial,” ujarnya.

    Gumarang mengingatkan bahwa hal serupa pernah terjadi. Akhir Agustus hingga awal September 2026, video berdurasi sekitar satu menit soal OMC beredar luas.

    Perhatian warganet kadung tersita oleh gaya bicara sang gubernur, sehingga nyaris mengubur pengakuan penting yang ia sampaikan: tingkat keberhasilan OMC hanya 30 persen.

    Video kedua menyusul pada Minggu (13/9/2026), merekam momen saat Agustiar mencari istilah yang pas kala menjelaskan bantuan air bersih di halaman Istana Isen Mulang.

    Rentetan insiden inilah yang menjadi dasar peringatan Gumarang. Senin (14/9/2026), ia sudah meniup peluit panjang.

    Gumarang menilai kritik soal logat tidaklah substantif. Namun, ia juga meminta lingkar dalam gubernur menjadikan polemik tersebut sebagai evaluasi serius agar pola yang memancing ejekan tidak terus berulang dan merembes menjadi komoditas politik.

    Pola itu pun terulang, dengan polemik yang membesar hingga menyentuh Senayan dan Kementerian Dalam Negeri.

    Pekerjaan Rumah Ring Satu

    Bidikan Gumarang bergeser dari soal logat menuju teknik penyampaian pesan, dengan alamat yang teramat jelas, yakni orang-orang terdekat gubernur.

    ”Kasihan gubernur tidak diberi masukan yang terbaik untuk beliau, karena secara konstitusi beliau gubernur yang sah, pilihan masyarakat Kalteng. Maka dari itu, orang-orang di sekelilingnya harus memberikan yang terbaik untuk beliau sebagai pemimpin,” katanya.

    Dia mengingatkan, ruang kesempurnaan seorang pemimpin selalu memiliki batas. ”Ada hal yang harus dipelajari lebih jauh bersama timnya dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

    Menurut Gumarang, kepala daerah setiap hari menapaki arena publik, khususnya tatkala berhadapan dengan lensa wartawan.

    ”Hal ini jangan dianggap sepele, karena rentan menjadi sasaran tembak lawan politik yang selalu mencari celah,” katanya.

    Karena itu, ia menuntut ring satu gubernur menanggalkan sikap pasif. ”Orang-orang di sekeliling gubernur harus memberikan atensi serius terhadap hal tersebut, jangan diam seribu bahasa. Padahal gubernur membutuhkan dukungan kinerja dari tim,” ujarnya.

    Dukungan itu berupa masukan taktis dalam menghadapi sorotan publik. ”Mulai dari intonasi suara, artikulasi, tempo, ritme, dan pembatasan isu percakapan, sehingga tidak bias,” kata Gumarang.

    Ia menilai masukan semacam itu ibarat air yang mudah diserap. “Hal ini saya kira tidak sulit bagi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk memahami dan menyerapnya, karena beliau juga orang yang punya pengalaman dan seorang sarjana,” katanya.

    Lanskap rekam jejak Agustiar membenarkan hal tersebut. Laman Kamu Bersih Aku Pilih milik Transparency International Indonesia mencatat ia memimpin Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng mulai 2016 dan melangkah masuk ke DPR RI pada 2019.

    Latar pendidikannya pun bernapas pada ranah serupa; ucapan selamat BPS Kalimantan Tengah saat pelantikan, 20 Februari 2025, mematrikan gelarnya sebagai sarjana ilmu komunikasi (S.I.Kom).

    Urgensi meracik kata di tengah krisis ekologis diuraikan dalam kerangka panduan Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC).

    Panduan tersebut menegakkan enam pilar utama, yakni menjadi yang pertama, tepat, kredibel, menunjukkan empati, mendorong tindakan, dan menunjukkan rasa hormat.

    Kerangka itu menitikberatkan bahwa warga yang tercekik krisis harus lebih dulu melihat bahwa pemimpinnya peduli.

    Sikap kurang hormat kepada publik yang dilanda bencana justru akan menggerus kepercayaan, seperti ditulis Jana Telfer dari CDC dalam panduan manajemen krisis terbitan PR News.

    Sebagai katup pelepas tekanan, Gumarang memberikan jalan keluar strategis. ”Untuk mengurangi tugas, hal tersebut bisa diperankan wakil gubernur dan humas, sehingga gubernur juga tidak sendirian, karena gubernur bekerja atas dasar tim dalam mengorkestrasi jalannya pemerintahan,” katanya.

    Saat ini kursi wakil gubernur diduduki oleh Edy Pratowo, figur matang yang memimpin Pulang Pisau hingga dua periode sebelum menjabat Wagub Kalteng pada 2021.

    ”Apalagi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran banyak dikelilingi orang-orang yang berkualitas, berpengalaman, dan memiliki jenjang pendidikan S2 dan S3. Saya yakin hal itu bisa lebih baik bila mereka merasa punya tanggung jawab dan menyayangi pimpinannya,” ujar Gumarang.

    Taruhan Periode Pertama

    Gumarang lantas menarik benang merah antara rentetan persoalan komunikasi ini dengan masa depan politik Agustiar.

    ”Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam menjalankan visi, misi, dan program yang dicanangkannya jelas tidak cukup satu periode atau lima tahun, tetapi membutuhkan dukungan untuk dua periode atau sepuluh tahun,” katanya.

    ”Semua itu tidak terlepas dari kinerja pada periode pertama dalam menjalankan pemerintahan, yang dirasakan dan dinilai masyarakat,” lanjutnya.

    Faktanya, mandat periode pertama itu diraih melalui pertarungan yang ketat. Agustiar dan Edy Pratowo memenangi Pilgub Kalteng 2024 berbekal perolehan 37,27 persen suara.

    Unggul sekitar 1,2 poin persentase atas pesaing terdekatnya, Nadalsyah Koyem (almarhum) dan Supian Hadi, menurut rekapitulasi KPU Kalteng.

    Menyoal lawan politik yang disebut Gumarang, Agustiar sendiri juga menyinggungnya. Dia mengisyaratkan kemungkinan adanya pihak yang belum puas dengan hasil kontestasi politik, tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud, saat memberikan klarifikasi pada 12 Oktober lalu.

    Gumarang juga mengingatkan, tembok kebisuan di lingkar dalam hanya akan memperparah keadaan.

    ”Jangan sampai orang-orang di sekeliling Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tidak peduli atau cuek, atau merasa enggan memberikan masukan. Hal ini sama saja memperburuk keadaan,” katanya.

    Dia menilai gubernur memiliki kelapangan dada untuk berbenah. ”Sepanjang saran disampaikan dengan baik, saya kira Gubernur Agustiar Sabran akan menerimanya dengan senang hati untuk memperkaya kemampuan beliau, di samping beliau sudah banyak memiliki kelebihan sehingga menjadi gubernur yang konstitusional,” ujarnya.

    Napas keterbukaan itu memang berulang kali didengungkan Agustiar. Pada Agustus 2025, ia menyatakan senang dikritik, terutama kritik yang membangun. Awal September 2026, di hadapan pengurus PWI Kalteng, ia menyebut kritik yang membangun jadi obat untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik.

    Gumarang mengakhiri pernyataannya dengan sebuah pengakuan yang dibarengi tagihan tanggung jawab.

    ”Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Agustiar Sabran memiliki kelebihan sehingga menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Namun, kita juga punya tanggung jawab untuk mendukung beliau dalam segala hal, termasuk kekurangan gaya komunikasi, dengan memberikan masukan yang terbaik untuk menjalankan pemerintahan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat,” tegasnya. (ign)

  • Belum Usai Racun Asap, Kini Racun Air: Kasus Diare Anak di Sampit Meledak!

    Belum Usai Racun Asap, Kini Racun Air: Kasus Diare Anak di Sampit Meledak!

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Penderitaan warga Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) seolah tak bertepi. Belum usai berjuang melawan cengkeraman racun kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana kesehatan baru kini mengintai keselamatan generasi muda. Kasus diare, terutama yang menyerang kelompok anak-anak dan balita, dilaporkan meledak hingga 25–30 persen dibandingkan kondisi normal akibat krisis air bersih dan lonjakan salinitas intrusi air laut yang mencemari sumber air warga.

    Kondisi darurat sanitasi lingkungan ini memicu sidik lapangan langsung oleh Bupati Kotim Halikinnor, saat meninjau kesiapan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit, Kamis (15/10/2026).

    Anak-anak menjadi kelompok paling rentan (high-risk group) yang harus menanggung dampak fatal akibat terpaksa mengonsumsi atau menggunakan air berpolusi dan payau untuk kebutuhan harian.

    “Yang mengalami peningkatan sekarang justru kasus diare, khususnya pada anak-anak. Kondisi air di daerah kita yang sudah terdampak intrusi air laut juga perlu diperhatikan karena air tersebut dikonsumsi masyarakat,” tegas Bupati Kotim Halikinnor usai mengecek ruang perawatan anak di RSUD dr. Murjani Sampit.

    RSUD dr Murjani Siaga Lonjakan Pasien, Pemkab Bergantung Pada Hujan

    Guna mengantisipasi kolapsnya fasilitas kesehatan jika terjadi lonjakan pasien dalam jumlah besar, manajemen RSUD dr. Murjani Sampit diperintahkan menyiagakan ruangan perawatan khusus, ketersediaan cairan infus, serta penebalan personel tenaga medis dan perawat.

    Sementara itu, untuk kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap karhutla yang tidak membutuhkan rawat inap, penanganannya difokuskan melalui puskesmas di wilayah masing-masing guna mengurai penumpukan pasien di rumah sakit rujukan utama.

    Di sisi lain, harapan Pemkab Kotim untuk menyapu bersih sisa kabut asap dan menetralkan racun air asin kini bergantung penuh pada keajaiban cuaca. Hujan dilaporkan mulai turun di kawasan utara Kotim, namun belum merata menyiram wilayah perkotaan Sampit.

    Meledaknya kasus diare anak hingga 30 persen di tengah krisis intrusi air laut Baamang dan karhutla merupakan bukti sah gagalnya penanganan mitigasi krisis air bersih oleh Pemkab Kotim dan Perumdam Tirta Mentaya. Hanya menyiapkan kasur rumah sakit tanpa menghentikan sumber penularan di tingkat hilir (pasokan air bersih) adalah strategi pemadam kebakaran yang amat berbahaya.

    Dinas Kesehatan Kotim bersama Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dituntut segera melakukan uji sampel mikrobiologi dan kadar garam air sungai/PDAM secara transparan. Pemkab wajib menyuplai tangki air bersih steril secara gratis ke pemukiman padat penduduk guna memutus mata rantai penularan diare pada balita.

    Dinkes Kotim didesak menyebarkan instruksi bahaya penggunaan air payau/asin untuk merebus makanan atau susu formula anak. Seluruh puskesmas di Kotim wajib menjamin ketersediaan ORS (oralit) dan suplemen Zinc gratis bagi keluarga terdampak.

    Usai racun asap, kini racun air! Kasus diare anak di Sampit meledak hingga 30 persen . Bupati Halikinnor sidak RSUD dr Murjani Sampit! Dampak intrusi air laut racuni sanitasi warga, Pemkab & Perumdam didesak bagi tangki air bersih gratis sebelum jatuh korban jiwa! (***)

  • Sabu dan Somadril Lolos ke THM Sampit: Razia Dini Hari Jaring Dua Pengunjung Positif

    Sabu dan Somadril Lolos ke THM Sampit: Razia Dini Hari Jaring Dua Pengunjung Positif

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Ruang hiburan malam di Kota Sampit terbukti masih menjadi zona nyaman yang rawan disusupi peredaran gelap zat terlarang. Dalam razia gabungan yang digelar Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur (Kotim) pada Kamis (15/10/2026) dini hari, dua pengunjung tempat hiburan malam (THM) terjaring usai terbukti positif mengonsumsi narkotika jenis sabu (methamphetamine) dan obat keras somadril.

    Operasi penertiban intensif yang berlangsung selama dua jam mulai pukul 01.00 hingga 03.00 WIB tersebut melibatkan personel lintas fungsi dari Satresnarkoba, Satintelkam, Satsamapta, Propam Polres Kotim, serta Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotim.

    Petugas mengambil sampel urine secara acak terhadap 12 pengunjung THM di lokasi. Hasil skrining cepat menunjukkan satu pengunjung positif methamphetamine dan satu pengunjung lainnya positif somadril.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Plt. Kasi Humas IPTU Edi Walujo mengonfirmasi bahwa kedua pengunjung tersebut langsung diamankan dan digelandang ke kantor BNK Kotim guna menjalani pemeriksaan medis dan prosedur hukum lanjutan.

    “Pemeriksaan ini merupakan langkah pencegahan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Kedua pengunjung yang tes urine-nya menunjukkan hasil positif langsung diserahkan ke BNK Kotim untuk penanganan sesuai prosedur,” terang IPTU Edi Walujo, Kamis (15/10/2026).

    Lolosnya penggunaan methamphetamine dan obat keras somadril di dalam lingkungan THM Sampit menjadi bukti otentik bahwa pengawasan internal pengelola tempat hiburan malam sangat lemah atau sengaja membiarkan barang haram beredar. Penindakan tidak boleh berhenti sebatas penyerahan dua pengunjung ke BNK untuk asesmen rehabilitasi, melainkan harus menyasar keterlibatan jaringan pengedar di area hiburan tersebut.

    Pemkab Kotim melalui Satpol PP serta Polres Kotim didesak untuk tidak tebang pilih. Pengelola THM yang terbukti membiarkan tempat usahanya dijadikan arena transaksi atau konsumsi narkoba wajib dikenai sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha (blacklisting).

    Satresnarkoba Polres Kotim dituntut melacak dari mana pengunjung tersebut mendapatkan pasokan methamphetamine dan somadril sebelum memasuki THM, guna memutus rantai pasokan jaringan pengedar yang beroperasi di kawasan perkotaan Sampit. (***)

  • Udara Berbahaya Kalteng: KRKT Desak Bencana Nasional dan Transparansi Rp107 Miliar

    Udara Berbahaya Kalteng: KRKT Desak Bencana Nasional dan Transparansi Rp107 Miliar

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Tiga dari lima indikator syarat hukum bencana nasional telah terpenuhi oleh data pemerintah pusat.

    Ribuan hektare lahan terbakar luput dari laporan penanganan provinsi, dan penggunaan anggaran karhutla senilai Rp107 miliar belum dilaporkan ke wakil rakyat.

    Berbekal rangkaian anomali data tersebut, massa Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) merapatkan barisan di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (15/10/2026).

    Sejumlah peserta unjuk rasa mengenakan aksesori adat Dayak. Tuntutan pertama mereka disuarakan lantang, yakni menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalteng sebagai bencana nasional. Namun, Gubernur Agustiar Sabran tidak keluar menemui mereka.

    Kondisi udara yang memicu kemarahan warga pada hari itu nyatanya belum membaik hingga malam. Situs resmi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPUNET) KLH/BPLH merekam nilai ISPU menyentuh angka 1.294 untuk parameter PM2.5 di stasiun Palangka Raya Jekan Raya pada pukul 21.32 WIB.

    Catatan ini empat kali lipat di atas patokan kategori berbahaya yang dimulai dari angka 300.

    Dominasi asap berbahaya itu tergambar jelas dalam data nasional. Tiga teratas dalam daftar ISPUNET malam itu disapu bersih oleh wilayah Kalteng: Palangka Raya Jekan Raya (1.294), Kabupaten Katingan (1.248), dan Kabupaten Gunung Mas (1.160).

    Kabupaten Barito Selatan Sanggu (660) dan Murung Raya (518) juga bertengger di urutan sepuluh besar.

    Enam hari sebelumnya, gubernur sudah memberikan jawabannya. ”Terkait ditetapkan bencana nasional, saya rasa belum, karena kita masih mampu menangani ini,” ujarnya seusai rapat evaluasi penanggulangan darurat karhutla dan kekeringan di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, Jumat (9/10/2026) malam.

    Klaim kesanggupan itu berseberangan dengan data pemerintah pusat. Laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 9 September yang dipublikasikan keesokan harinya menempatkan Kalteng di urutan teratas daftar korban asap.

    Kemenkes mencatat 313 dari 324 pasien rawat inap akibat karhutla di tujuh provinsi terdampak berada di Kalteng, memonopoli angka sekitar 96,6 persen.

    Tiga dari empat korban yang meninggal dunia juga tercatat di Kalteng, seluruhnya di Kotawaringin Barat.

    Kemenkes menyebut para pasien yang terbaring di fasilitas kesehatan Kalteng dirawat karena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kemenkes mencatat 2.843.012 penduduk Kalteng terdampak oleh kepungan asap ini.

    KRKT menyesalkan ketidakhadiran kepala daerah untuk bertatap muka. “Kami menyayangkan tidak adanya pertemuan langsung dengan Gubernur, mengingat aspirasi yang disampaikan menyangkut keselamatan masyarakat luas dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani bencana ekologis,” kata Ketua Umum KRKT Damai Alam Usop, penanggung jawab aksi, dalam siaran pers yang diterima Kanal Independen.

    ”Tuntutan masyarakat bukan persoalan politik praktis, melainkan perjuangan konstitusional untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945,” urai Damai.

    Syarat Hukum yang Telah Terjawab

    Melalui aksinya, KRKT mendesak Presiden dan pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional dengan menimbang kondisi faktual, luas dampak, ancaman kesehatan, kerusakan ekosistem, serta kemampuan penanganan di daerah.

    ”Status dan skala penanganan harus memberikan jaminan mobilisasi sumber daya nasional yang memadai demi keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah,” tegas Damai.

    Agustiar memiliki pandangan berbeda. Senin (12/10/2026), ia menyatakan belum mengusulkan status itu karena penetapannya bukan keputusan mutlak daerah.

    ”Bencana nasional itu ada ketentuannya, tidak sembarang angka,” ujarnya.

    Ketentuan yang disinggung gubernur sejatinya telah dibuat benderang lewat putusan hakim. Melalui Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memaknai ulang Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

    Syarat status bencana nasional diturunkan menjadi cukup bertumpu pada sedikitnya tiga dari lima indikator, dengan jumlah korban sebagai pilar utama yang wajib ada.

    Kanal Independen mencatat tiga indikator itu sudah terpenuhi rentetan data pemerintah sendiri, yakni jumlah korban, cakupan luas wilayah, dan dampak sosial ekonomi.

    Undang-undang mendefinisikan korban bencana secara lugas sebagai orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

    Sementara data dua indikator lain, yakni kerugian harta benda serta kerusakan prasarana dan sarana, belum terlacak di sumber terbuka.

    Putusan MK memang tidak menjadikan status nasional turun otomatis, mengingat penetapannya tetap berada di tangan pemerintah.

    Namun, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan putusannya memberi penegasan tajam. Apabila tiga indikator terpenuhi, pemerintah pusat harus segera menetapkannya sebagai bencana nasional dan mengambil alih kemudi penanganan dari pemerintah daerah.

    Desakan ini tidak memudar, melainkan terus menjalar. Tepat pada hari aksi KRKT di Palangka Raya, perwakilan 15 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat, menggelar aksi damai di Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun.

    Kelompok ini menuntut status darurat bencana nasional sekaligus pengerahan helikopter water bombing. Aksi tersebut digelar bersamaan dengan kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di wilayah tersebut.

    Silang Pendapat dan Klaim Pusat

    Saat berada di Sampit, Agustiar melontarkan argumen bahwa ISPA tidak selalu berkaitan dengan karhutla. Argumen ini bertolak belakang dengan Kemenkes yang justru memasukkan 313 pasien rawat inap ISPA di Kalteng ke dalam buku data korban karhutla.

    Kendati indikator hukum telah terpenuhi, pemerintah pusat masih menapak di garis yang sama dengan gubernur.

    Seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (12/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi karhutla tanpa bersandar pada status bencana nasional.

    Fakta di lapangannya, Kalteng terbelenggu status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus. Agustiar bahkan kembali memperpanjang status tersebut hingga 29 Oktober dengan alasan kabut asap belum juga surut.

    Pada hari yang sama dengan unjuk rasa KRKT, Presiden melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kristomei belum menutup rapat peluang status bencana nasional.

    ”Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana, apakah nasional atau daerah,” katanya seusai dilantik, seperti dikutip Suara.com.

    Ia menitikberatkan aksi konkret di lapangan. “Jangan sampai namanya besar tapi kan responsnya nggak ada,” ujarnya.

    Pekatnya Asap dan Kepingan Data yang Hilang

    Tuntutan kedua KRKT mendesak penghentian kabut asap melalui tindakan nyata dan terukur, yakni memadamkan kebakaran, mengendalikan sumber asap, dan mempercepat pemulihan lingkungan.

    KRKT menegaskan, masyarakat membutuhkan bukti fisik, tidak cukup hanya dengan jalinan janji atau lembaran laporan.

    ”Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka langkah pemadaman, pengendalian lahan gambut, perlindungan kesehatan, dan hasil operasi lapangan,” tuntut Damai.

    ”Rakyat tidak boleh terus-menerus menanggung gangguan kesehatan, terganggunya pendidikan, aktivitas ekonomi, serta ancaman keselamatan akibat kabut asap,” ujarnya.

    Ancaman itu terhampar jelas. Satelit mendeteksi 447 titik panas memanggang lima kecamatan Palangka Raya, yakni Bukit Batu, Rakumpit, Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut.

    Laporan harian sehari sebelumnya merangkum temuan 101 kasus ISPA hanya dari delapan puskesmas di kota tersebut.

    Tuntutan keterbukaan informasi ini diikat kuat landasan hukum. Pasal 20 Peraturan Daerah Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 mewajibkan gubernur menyelenggarakan sistem informasi pengendalian kebakaran lahan, merangkum data titik panas, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), dan luas areal terbakar. Informasi itu wajib dikomunikasikan kepada publik.

    Selisih data yang mencolok bahkan pernah tergelar di hadapan Presiden. Dalam rapat bersama Presiden di Posko Aju Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, 22 Agustus, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib melaporkan satuan tugas darat berhasil menangani 4.499,21 hektare kawasan terbakar.

    Padahal, analisis satelit Kementerian Kehutanan saat itu menangkap luas karhutla Kalteng telah menganga hingga 7.634,46 hektare.

    Hitungan matematika murni menunjukkan sekitar 3.135 hektare atau 41 persen luas kebakaran versi satelit berada di luar jangkauan catatan penanganan yang dilaporkan Pemprov.

    Akurasi angka skala nasional juga tengah menanti pembuktian. Pada 12 Oktober, BNPB melaporkan kepada Presiden bahwa lahan yang masih bergelut dengan proses pemadaman di enam provinsi prioritas tersisa 639,23 hektare, 513,89 hektare di antaranya berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalteng.

    Penggunaan Anggaran Rp107 Miliar Belum Dilaporkan

    Menukik pada tuntutan ketiga, KRKT menyasar tata kelola anggaran. Mereka mendesak Pemprov Kalteng membuka secara terperinci alokasi, realisasi, penggunaan, pelaksana kegiatan, serta hasil anggaran penanganan karhutla.

    ”Setiap rupiah uang negara yang digunakan atas nama penyelamatan rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Damai.

    Jejak keuangan provinsi ini sempat dirinci Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi. Total anggaran karhutla tingkat provinsi tahun ini menembus angka Rp107 miliar.

    Rinciannya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni sebesar Rp27 miliar, bantuan pemerintah pusat Rp40 miliar, dan suntikan tambahan lewat APBD Perubahan senilai Rp40 miliar. Masalahnya, wakil rakyat belum memegang satu pun laporan penggunaannya.

    ”Kita pun belum dapat laporan Rp 107 miliar ini digunakan untuk belanja modal,” urai Junaidi, Rabu (14/10/2026).

    Laporan untuk pos konsumsi hingga honor relawan pun nihil di meja dewan, sementara evaluasi resmi bersama DPRD baru dijadwalkan pada Maret mendatang.

    Agustiar sebelumnya memberi kepastian bahwa penggunaan anggaran itu berjalan transparan. Seusai rapat paripurna di DPRD Kalteng, Selasa (29/9/2026) malam, ia mengatakan penggunaan anggaran karhutla sudah berjalan dan dapat dipantau secara terbuka.

    Pecahan angka BTT yang beredar di ruang publik nyatanya belum seragam. Saat menetapkan status tanggap darurat dalam konferensi pers di Posko Pusat Karhutla, Istana Isen Mulang, Senin (31/8/2026), Agustiar menyinggung besaran alokasi BTT.

    ”Semula kita anggarkan Rp72 miliar melalui BTT,” sebutnya.

    Mundur sebulan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran menyebut BTT tahun ini berada di kisaran Rp70 miliar.

    Penelusuran Kanal Independen di sumber terbuka belum menemukan penjelasan resmi mengenai hubungan deretan angka tersebut dengan Rp27 miliar BTT untuk karhutla yang dirinci Junaidi.

    KRKT sebelumnya mematok tenggat waktu sebelum turun ke jalan. Pemprov dan pemerintah pusat dituntut membuka peta rencana penanganan, pihak pelaksana, dan alokasi anggaran dalam batas waktu tujuh hari.

    KRKT juga meminta agar peta kebakaran, identitas pemegang izin, hasil pemeriksaan, perkembangan penegakan hukum, serta rincian data korban diungkap dalam tempo 14 hari.

    Bayang-bayang dugaan korupsi dana bencana muncul di Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Oktober menetapkan lima tersangka dugaan korupsi pengadaan yang anggarannya diduga bersumber dari dana siap pakai BNPB.

    Hingga saat ini, KPK belum memberikan kepastian mengenai kaitan perkara tersebut dengan penanganan karhutla di Kalimantan.

    Jerat Hukum Korporasi dan Masyarakat Adat

    Menyentuh dimensi hukum, KRKT mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi. Merujuk Kajian Hukum KRKT tertanggal 12 Oktober 2026, Damai menyebut pencabutan izin konsesi akibat pelanggaran kewajiban pengendalian kebakaran tidak serta-merta menghapus kewajiban pemulihan lingkungan, potensi tanggung jawab perdata, dan pertanggungjawaban pidana apabila unsur hukumnya terbukti.

    ”Pemeriksaan terhadap korporasi harus dilakukan secara serius,” tekan Damai.

    KRKT meminta pemerintah membeberkan hasil pemeriksaan konsesi dan tindak lanjut pencabutan izin kepada publik, diiringi penegakan hukum yang objektif dan jauh dari diskriminasi.

    Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 mengunci kewajiban setiap penanggung jawab usaha untuk menyetorkan laporan pencegahan kerusakan lingkungan terkait kebakaran lahan kepada gubernur, minimal enam bulan sekali.

    Aturan yang sama memberikan tugas kepada dinas terkait untuk mengawasi perusahaan yang arealnya terbakar atau terdeteksi menyimpan titik panas.

    Kajian hukum ini lahir setelah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi beruntun kepada pemegang konsesi, termasuk di Kalteng.

    Pada 25 Agustus, Kemenhut menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada PT NES di Kalteng atas 70,38 hektare areal yang hangus terbakar, sebuah sanksi yang turut disinggung KRKT dalam rilisnya 12 Oktober.

    Pada 21 September, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin usaha milik lima perusahaan di Kalimantan.

    Tiga dari lima perusahaan tersebut beroperasi di Kalteng: PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau yang memegang konsesi 3.812 hektare, PT Grace Putri Perdana di hamparan Lamandau, Sukamara, dan Ketapang seluas 28.990 hektare, serta PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas seluas 18.640 hektare.

    Konsesi Pancaran Wana Nusa bahkan tercatat terbakar seluas 497 hektare. Raja Juli menyebut penegakan hukum kali ini tidak hanya tajam pada yang kecil, tapi juga tajam ke atas.

    Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan bahwa pencabutan izin belumlah cukup. Dalam rapat terbatas 16 September, ia memerintahkan Kapolri turun mendalami unsur pidana perusahaan pelaku karhutla.

    Menurut Prabowo, sanksi sebatas pencabutan izin belum mendatangkan efek jera yang sepadan.

    Argumen KRKT dan arahan Presiden ini sejalan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggarisbawahi bahwa sanksi administratif tidak akan pernah membebaskan penanggung jawab usaha dari tanggung jawab pemulihan dan jerat pidana.

    Namun, kewajiban yang sudah diputus oleh meja pengadilan tidak selalu menjelma menjadi uang pemulihan yang nyata. Laporan Mongabay membedah fakta bahwa hingga 2021, ganti rugi senilai lebih dari Rp3,4 triliun dari putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perusahaan pelaku karhutla tak kunjung masuk ke kas negara.

    Sementara itu, nilai yang baru berhasil dieksekusi tertahan di angka sekitar Rp78,5 miliar.

    Timbangan hukum korporasi terlihat timpang bila disandingkan dengan perkara perorangan. Data Bareskrim Polri hingga 13 Oktober menginventarisasi 98 laporan perkara karhutla yang menyeret nama korporasi dengan total luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektare.

    Namun, luasan raksasa ini baru melahirkan sembilan tersangka, dan hanya satu di antaranya tercatat di Kalteng. Polda Kalteng sendiri kini menangani 14 laporan korporasi.

    Pada rentang periode yang persis sama, 273 laporan perorangan dengan cakupan lahan jauh lebih sempit, sebesar 5.157,89 hektare, telah menyeret 223 orang menjadi tersangka.

    Kesenjangan penegakan hukum ini sejalan dengan desakan KRKT yang meminta perlindungan bagi peladang tradisional yang bergerak di atas pijakan kearifan lokal.

    Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 memberikan ruang pengecualian bagi peladang anggota masyarakat hukum adat untuk membakar di lahan bukan gambut, paling luas satu hektare per kepala keluarga, guna menanam padi atau tanaman pangan semusim.

    Pengecualian pelindung ini otomatis gugur selama rentang status siaga darurat bencana diberlakukan, sebuah status yang menjerat Kalteng hingga 31 Oktober 2026.

    Pada 12 September, Agustiar menegaskan bahwa perda tersebut berjalan selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan membuka lahan dengan cara membakar.

    Menurut gubernur, pembakaran terbatas murni hanya berlaku di hamparan lahan mineral dan diharamkan total dalam kondisi darurat seperti saat ini.

    Tuntutan yang Menunggu Jawaban

    Yang akhirnya berjalan menemui massa aksi di depan gerbang hanyalah Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden. “Kami meminta maaf karena Bapak Gubernur berhalangan hadir,” tutur Linae.

    Dia memberi harapan bahwa aspirasi massa dapat diurai langsung kepada gubernur melalui jadwal audiensi di waktu yang akan datang.

    Linae merinci alasan bahwa gubernur menghabiskan beberapa hari terakhir berkeliling penjuru Kalteng mengurus karhutla dan sehari sebelumnya baru memantau wilayah barat.

    Pemprov turut memastikan penanganan bencana dan dampaknya terus berlanjut tanpa henti, disalurkan lewat fasilitas kesehatan seperti rumah oksigen, bantuan pangan pokok, hingga distribusi air bersih.

    Linae juga beralasan bahwa gubernur sama sekali tidak dapat dihubungi saat itu. Permintaan massa yang mendesak agar gubernur berbicara sekadar lewat layar panggilan video pun terpaksa tak dapat dipenuhi.

    Kekecewaan memuncak, dan ratusan massa dari elemen lintas organisasi itu menyatakan berencana menggulirkan unjuk rasa lanjutan pada hari-hari mendatang.

    Kepungan asap di arena unjuk rasa pun memakan korban. Satu orang peserta sempat mengalami sesak napas dan harus mendapat pasokan pertolongan pertama menggunakan tabung oksigen.

    Lewat pernyataan sikapnya, KRKT menuntut gubernur meletakkan tanggapan resmi atas tuntutan aksi 15 Oktober, merinci peta kebijakan, dan menyusun mekanisme pertanggungjawaban yang transparan bagi masyarakat.

    ”Ketiadaan pertemuan langsung dengan massa aksi tidak boleh menyebabkan aspirasi masyarakat diabaikan,” tegas Damai.

    Mengunci seluruh gerakannya, KRKT menyatakan unjuk rasa merupakan perwujudan pengawasan publik yang dijamin sah, konstitusional, dan dilakukan demi kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.

    ”Rakyat tidak meminta kemewahan. Rakyat hanya menuntut hak untuk bernapas dengan sehat, hidup aman, dan mendapatkan pemerintahan yang bertanggung jawab,” ujar Damai. (ign)

  • Bayi Dikepung Asap: Indikator Bencana Nasional Terpenuhi, Nasyiatul Aisyiyah Kotim Tolak Normalisasi

    Bayi Dikepung Asap: Indikator Bencana Nasional Terpenuhi, Nasyiatul Aisyiyah Kotim Tolak Normalisasi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bandara Haji Asan Sampit terdiam dalam kepungan kabut. Sudah dua pekan landasan pacu itu kosong dari deru mesin pesawat.

    Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur (Kotim) Raihansyah menyebut pekatnya asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menelan jarak pandang sore hari hingga di bawah 100 meter, sangat jauh dari batas aman 2.000 meter untuk memandu roda pesawat menyentuh aspal.

    Kondisi buram ini memicu Pemerintah Kabupaten Kotim memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 30 Oktober 2026. Perpanjangan keempat sejak status tersebut ditetapkan pada 30 Juli.

    Bagi Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kotim, pekatnya udara yang merampas ruang napas warga ini tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan.

    Melalui pernyataan sikap tertulis yang disampaikan Ketua PDNA Kotim Ayu Oktarizza, Kamis (15/10/2026), organisasi otonom perempuan muda Muhammadiyah itu menuntut penghentian normalisasi bencana kabut asap.

    ”Agar tidak dipandang sebagai keadaan rutin yang harus diterima masyarakat setiap tahun,” tegas Ayu.

    PDNA turut mendesak evaluasi dan peningkatan status bencana, termasuk penetapan status bencana nasional apabila kriteria hukumnya terpenuhi.

    Penelusuran Kanal Independen atas kumpulan data kementerian menyibak fakta bahwa tiga dari lima indikator syarat bencana nasional sudah terlampaui.

    Temuan ini berdiri berlawanan dengan sikap pemerintah pusat yang masih menahan status bencana tersebut.

    Seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Senin (12/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan belum ada rencana menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

    ”Masih mampu kita mengatasi,” ujarnya.

    Fakta di Balik Syarat Bencana

    Kriteria status bencana kini diatur lebih jelas. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 dibacakan pada Jumat (28/8/2026), status bencana nasional cukup bertumpu pada sedikitnya tiga dari lima indikator, dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi.

    Mahkamah memilih ambang itu agar pemerintah pusat lebih bertanggung jawab dan lebih cepat merespons bencana di daerah.

    Indikator wajib ini tercatat jelas dalam data negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan korban bencana sebagai orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

    Laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 10 September mencatat empat orang meninggal akibat karhutla, tiga di antaranya di Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Laporan yang sama mendata 324 orang dirawat inap, dengan 313 pasien berada di Kalteng, sementara 12,5 juta warga di tujuh provinsi Sumatra dan Kalimantan terdampak asap.

    Kemenkes juga mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menembus 277.075 kasus hingga 12 Oktober.

    Indikator kedua, cakupan luas wilayah, tergambar dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Luas kumulatif karhutla di enam provinsi prioritas mencapai 129.899,59 hektare hingga 12 Oktober. Seluas 23.304,72 hektare di antaranya membakar lahan Kalteng.

    Asap terpantau melintas ke negara tetangga. Singapura mengaktifkan skema subsidi pengobatan penyakit terkait asap mulai 12 Oktober, skema yang terakhir dipakai pada 2015.

    Sebagian sekolah di Malaysia diliburkan pada hari yang sama, dan Dudung mengakui ada tanggapan dari negara lain, termasuk Malaysia.

    Indikator ketiga, dampak sosial ekonomi, ditunjukkan oleh terganggunya fasilitas vital masyarakat. Bandara Haji Asan ditutup sejak 1 Oktober hingga waktu yang belum ditentukan.

    Sektor pendidikan turut merespons ancaman asap karhutla, ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 tertanggal 28 Agustus tentang layanan pendidikan di daerah terdampak.

    Tiga indikator undang-undang yang ambangnya ditetapkan lewat putusan MK ini sudah terpenuhi data pemerintah sendiri. Data dua indikator lainnya, yakni kerugian harta benda serta kerusakan prasarana dan sarana, belum terlacak di sumber terbuka.

    Putusan MK memang tidak membuat status nasional berlaku otomatis karena penetapannya tetap menjadi kewenangan pemerintah. BNPB juga menegaskan status nasional bukan satu-satunya jalan bantuan pusat ke daerah.

    Kotim tercatat sudah menerima Rp15 miliar dari pemerintah pusat untuk masa tanggap darurat. Namun, kriteria hukum yang menjadi fondasi desakan PDNA telah terpenuhi utuh.

    Napas Anak dan Kandungan Ibu

    ”Bagi Nasyiatul Aisyiyah, keselamatan jiwa merupakan amanah yang harus dijaga,” kata Ayu menegaskan posisi organisasinya.

    PDNA menyatakan perlindungan terhadap perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan lain tidak dapat ditunda hingga keadaan semakin memburuk.

    Organisasi ini menuntut pemerintah memastikan layanan kesehatan, perlindungan pernapasan, serta dukungan bagi perempuan, anak, ibu hamil, lansia, dan warga dengan gangguan kesehatan.

    Data surveilans Kemenkes membenarkan kekhawatiran tersebut. Hingga 12 Oktober, 62.400 bayi dan balita terserang ISPA di tujuh provinsi terdampak, menyumbang 22,5 persen dari seluruh kasus.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyatakan bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit paru kronis termasuk kelompok rentan.

    Kemenkes mendorong pemerintah daerah menyiapkan ruang yang lebih aman dari asap, lengkap dengan penyaring udara. Khusus untuk bayi dan balita, Kemenkes menekankan pengurangan paparan asap, bukan mengandalkan masker.

    Surat Edaran Mendikdasmen ikut menganjurkan pembelajaran jarak jauh bagi anak PAUD, siswa kelas 1 sampai 3, siswa sekolah luar biasa, dan siswa dengan penyakit penyerta saat kualitas udara masuk kategori tidak sehat.

    Angka infeksi pernapasan wilayah Kotim bergerak searah. Data mingguan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim, Kamis (15/10/2026), menunjukkan kasus ISPA sempat turun ke angka 212 kasus pada minggu ke-11.

    Angkanya kembali menanjak hingga 1.011 kasus pada minggu ke-40, sekitar akhir September dan awal Oktober.

    Lonjakan ini melampaui kisaran awal tahun yang berada di angka 628 hingga 755 kasus per minggu. Kasus terbanyak tercatat di Mentawa Baru Ketapang, Baamang, dan Parenggean.

    Dalam laporan yang sama, Kepala Dinkes Kotim Umar Kaderi menyebut pihaknya sudah menyiagakan layanan 24 jam, oksigen, obat-obatan, tenaga kesehatan, serta rumah oksigen.

    Umar menyatakan belum menerima laporan pasien meninggal. Sebelumnya pada 8 September, Umar masih menilai kenaikan kasus ISPA belum masuk kategori signifikan.

    Kekhawatiran PDNA terhadap keselamatan ibu hamil sejalan dengan riset masa lalu. Ekonom Seema Jayachandran dalam Journal of Human Resources (2009) menghitung asap kebakaran hutan 1997 di Indonesia berujung pada sekitar 15.600 kematian janin, bayi, dan anak di bawah tiga tahun.

    Angka ini setara 1,2 persen dari kelompok kelahiran terdampak, dengan paparan asap selama kehamilan menjadi pendorong utama.

    Merespons rentetan ancaman ini, PDNA mendesak percepatan penanganan darurat secara terpadu oleh pemerintah daerah dan pusat, termasuk pemadaman kebakaran serta pemulihan kualitas udara.

    Penanganan darurat itu, menurut PDNA, harus disertai evaluasi kebijakan lingkungan, penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemulihan lingkungan, serta perlindungan kesehatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

    Siklus Darurat yang Terus Berulang

    Tahun ini, penetapan status kedaruratan di Kotim datang berlapis. Kotim sempat berstatus siaga darurat karhutla selama 30 hari sejak 23 Januari hingga 21 Februari.

    Daerah ini kembali menetapkan siaga darurat karhutla dan kekeringan selama 185 hari pada rentang 8 April hingga 10 Oktober. Status naik menjadi tanggap darurat pada 30 Juli, lalu diperpanjang berulang kali hingga 30 Oktober.

    Bupati Kotim Halikinnor menyebut kemarau tahun ini datang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering.

    Komandan Harian Satgas Karhutla Kotim Rihel menyatakan perpanjangan tanggap darurat diputuskan karena asap masih menyelimuti dan banyak titik api masih membutuhkan pemadaman.

    Lumpuhnya Bandara Haji Asan juga menjadi jejak yang terus berulang. Pada Oktober 2015, maskapai Kalstar mencatat bandara itu berhenti beroperasi selama 30 hari pada periode September hingga Oktober karena jarak pandang hanya 100 sampai 200 meter. Penerbangan kembali terganggu asap pada Agustus 2019 dan Oktober 2023.

    Jawaban pemerintah pusat memantulkan sikap serupa di masa lalu. Pada 9 September 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai status bencana nasional tidak diperlukan.

    Dalam rapat gabungan di DPR pada Selasa (13/10/2015), Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut penetapan bencana nasional baru sekali dilakukan untuk tsunami Aceh, seraya menegaskan penanganan asap sudah merupakan tindakan nasional.

    Pada hari yang sama, Prabowo Subianto yang kala itu menjabat Ketua Umum Partai Gerindra justru menyarankan lewat akun Facebook-nya agar status kabut asap dinaikkan menjadi bencana nasional, sebuah unggahan yang diangkat kembali oleh Suara.com pada Kamis (15/10/2026).

    Sebelas tahun kemudian, pemerintahan yang ia pimpin menyatakan masih mampu mengatasi karhutla tanpa status tersebut.

    Warga Kalteng pernah menggugat negara atas rentetan kebakaran 2015. Gugatan warga negara itu menang di tiga tingkat pengadilan, dari Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 2017 hingga putusan kasasi Mahkamah Agung.

    Salah satu amarnya menghukum Presiden menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan karhutla, dengan melibatkan masyarakat.

    Putusan kemenangan warga itu dianulir lewat peninjauan kembali (PK) Nomor 980/PK/PDT/2022. Saat putusan PK terbit, salah seorang penggugat menyebut belum ada amar yang dijalankan pemerintah, padahal salah satu tujuan gugatan adalah fasilitas penanganan korban asap seperti rumah sakit khusus paru.

    Laporan yang Sampai ke Presiden

    Pemerintah daerah, menurut tuntutan PDNA, harus memastikan data kualitas udara, sebaran titik api, perkembangan karhutla, dan dampak kesehatan masyarakat disampaikan secara akurat dan berkala kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia.

    Data kondisi lapangan pernah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo. Dalam rapat di Palangka Raya pada 22 Agustus, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib melaporkan Pemprov telah menangani 4.499,21 hektare kawasan terbakar dari total 7.634,46 hektare luas karhutla versi analisis satelit Kementerian Kehutanan.

    Hitungan ini berarti 3.135 hektare atau 41 persen luas kebakaran versi satelit berada di luar catatan penanganan Pemprov.

    Bulan berikutnya, laporan Kepala BNPB Suharyanto kepada Presiden memantik kecaman di Kotim. Suharyanto menyebut asap di Kalteng dan Kalimantan Barat cukup tebal, tetapi kehidupan warga, lalu lintas, toko, dan rumah makan masih berjalan normal.

    Senin (12/10/2026), Suharyanto kembali melapor. Lahan yang masih dalam proses pemadaman disebut 639,23 hektare, dengan 513,89 hektare di antaranya merupakan kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

    Helikopter water bombing di Kalteng dilaporkan sudah sepekan tidak bisa terbang karena jarak pandang rendah.

    Sehari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di BNPB dan menetapkan lima tersangka dugaan korupsi dana kebencanaan, termasuk dua tenaga ahli Kepala BNPB.

    Pada Kamis (15/10/2026), Presiden melantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB lewat Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026. Kontan melaporkan pergantian pimpinan ini menyusul operasi tangkap tangan yang menyeret adik kandung Suharyanto.

    Menuntut Aturan Ditegakkan

    PDNA turut mendesak penegakan hukum tegas terhadap pembakar lahan serta pembuatan regulasi mitigasi karhutla.

    Data kepolisian yang dihimpun Berita Sampit mencatat Polres Kotim menangani 10 perkara karhutla tahap penyidikan dengan 11 tersangka hingga awal Oktober, tujuh di antaranya ditahan.

    Sebagian besar tersangka diduga membakar lahan sendiri untuk dibersihkan, dan satu orang disebut dibayar untuk membakar lahan orang lain. Sekitar 17 perkara masih diselidiki.

    Kasus yang melibatkan korporasi ditangani Polda Kalteng. Per 10 Oktober, Kejaksaan Negeri Kotim menyatakan kepada Berita Sampit telah menerima 10 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara karhutla, dengan sebagian berkas mulai dilimpahkan.

    Secara nasional, Bareskrim Polri mendata 223 tersangka dari 273 laporan perorangan hingga 13 Oktober. Perkara yang menyeret korporasi berjumlah 98 laporan dan baru menghasilkan sembilan tersangka, satu di antaranya di Kalteng.

    Dari sisi regulasi, Kalteng memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 yang melarang setiap orang dan perusahaan membakar lahan. Pengecualian hanya berlaku bagi peladang anggota masyarakat hukum adat di lahan bukan gambut, paling luas satu hektare per kepala keluarga untuk padi atau tanaman pangan semusim.

    Pengecualian ini gugur saat gubernur menetapkan status siaga darurat bencana, status yang di Kalteng aktif hingga 31 Oktober 2026.

    Perda yang sama mewajibkan perusahaan berisiko memiliki sistem pengendalian kebakaran dan mewajibkan gubernur mengomunikasikan data titik panas, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), serta luas areal terbakar kepada publik.

    Perda ini juga mewajibkan pemerintah provinsi menyusun rencana induk pengendalian kebakaran lahan yang memuat rencana aksi mitigasi. Pengaturan rencana induk dan sistem informasi ini kini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 17 Tahun 2025.

    Sementara itu, Kotim memiliki Perda tentang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran, namun penelusuran Kanal Independen belum menemukan perda Kotim yang khusus mengatur pengendalian atau mitigasi karhutla.

    Setelah Api Terakhir Padam

    Untuk menatap jauh ke depan, PDNA menuntut pemulihan lingkungan secara berkelanjutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan bekas terbakar, pemulihan ekosistem gambut, serta pemantauan dan pengawasan wilayah terdampak guna mencegah kebakaran hutan dan lahan berulang.

    Langkah pemulihan gambut tingkat nasional sedang melewati fase transisi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dibubarkan pada akhir Desember 2024.

    Sekitar 21 bulan berselang, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada 24 September 2026, dengan fokus enam provinsi bergambut termasuk Kalteng.

    Pada awal Oktober, Raja Juli menargetkan draf perpres pembentukannya rampung, namun hingga pertengahan bulan penelusuran Kanal Independen belum menemukan kabar perpres itu telah diteken.

    Melalui pernyataan sikap yang sama, PDNA mengajak Muhammadiyah dan seluruh organisasi otonomnya menyuarakan sikap bersama, memperkuat advokasi kepada pemerintah.

    ”Serta melanjutkan dan memperluas aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak kabut asap,” kata Ayu.

    Aksi kemanusiaan itu sudah bergerak di Kotim. Pada Minggu (4/10/2026), gabungan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lazismu, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan BEM Universitas Muhammadiyah Sampit menyalurkan 20.000 liter air bersih tahap ketiga ke Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Tiga hari sebelumnya, 75 tabung oksigen kaleng dipasok untuk relawan MDMC Kotim.

    Desakan agar negara menghukum pembakar dan mengutamakan kelompok rentan bukanlah nyanyian baru. Hal itu pernah disuarakan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah bertahun-tahun silam.

    Kini, tuntutan dengan ruh serupa dihidupkan kembali. Datang langsung dari Sampit saat kota pelabuhan itu masih berselimut kabut pekat. (ign)

  • Kontras di PN Sampit: Warga Sebabi Hadir Lengkap, Staf PT BSK Disebut Tanpa Surat Kuasa

    Kontras di PN Sampit: Warga Sebabi Hadir Lengkap, Staf PT BSK Disebut Tanpa Surat Kuasa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lima warga Desa Sebabi duduk memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (14/10/2026). Kehadiran utuh para penggugat ini menghadirkan sebuah kontras di dalam ruang sidang.

    Mereka berhadapan dengan Tergugat I, PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK). Jika sepekan sebelumnya anak perusahaan Wilmar Group itu absen karena alamatnya disebut tidak ditemukan, kali ini mereka muncul, meski hanya diwakili tiga orang staf.

    Menurut kuasa hukum warga, ketiga utusan tersebut menapaki ruang persidangan sekadar berbekal surat tugas, bukan surat kuasa khusus.

    Kehadiran tiga staf itu sontak memantik keberatan dari kubu penggugat. Ujungnya, majelis hakim kembali menunda persidangan lantaran ada beberapa tergugat yang urung hadir.

    ”Kami sekali lagi menyayangkan bahwa pihak tergugat, PT BSK, hari ini hadir dengan memberikan surat tugas kepada stafnya. Ada tiga orang yang hadir hari ini. Namun, di situ tidak kita dapatkan surat kuasa sebagaimana telah diatur di dalam HIR Pasal 123 ayat (1) atau RBg 147,” kata Sapriyadi, kuasa hukum para penggugat, seusai sidang.

    Menurut Sapriyadi, tanpa genggaman surat kuasa, ketiga staf perusahaan tersebut secara hukum tidak memiliki hak berbicara di muka persidangan.

    ”Mereka tidak ada hak untuk berbicara di dalam persidangan. Seharusnya pihak perusahaan wajib menunjuk siapa sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum dari perusahaan itu,” ujarnya.

    Penolakan Sapriyadi bukan tanpa pijakan. Argumennya mengakar pada aturan hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, termasuk Kalimantan.

    Pasal 147 ayat (1) RBg menggariskan aturan main bahwa pihak yang berperkara boleh dibantu atau diwakili oleh orang yang dikuasakan lewat surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Aturan kembar juga tertuang untuk Jawa dan Madura dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyalakan rambu yang sama, bahwa pihak yang sah mewakili perusahaan adalah direksi (Pasal 98 ayat 1).

    Undang-undang ini memang membukakan pintu bagi direksi untuk memberi kuasa tertulis kepada karyawan demi tindakan hukum tertentu atas nama perseroan.

    Artinya, staf tetap sah saja maju mewakili perusahaan, asalkan mereka membawa kuasa tertulis tersebut.

    Sapriyadi menegaskan kubunya menutup pintu persetujuan bagi ketiga staf itu untuk berbicara. Kendati demikian, majelis hakim tetap mendengarkan mereka.

    ”Namun, kita keberatan dan majelis hakim juga telah mempertimbangkan hal tersebut,” katanya. Kanal Independen belum memperoleh keterangan dari PN Sampit mengenai sikap majelis hakim atas keberatan tersebut.

    Menyangkut penundaan sidang, Sapriyadi mengonfirmasi alasannya. ”Ditunda karena harus pemanggilan para pihak, karena memang ada beberapa tergugat yang tidak hadir,” kata Sapriyadi.

    Jejak Kuasa Hukum di Balik Nama Besar

    PT BSK berstatus sebagai anak perusahaan Wilmar International Limited, sebuah raksasa agribisnis yang bernaung di Singapura. Sapriyadi menilai korporasi dengan rentang skala sebesar itu amat mampu untuk menunjuk kuasa hukum.

    ”Kita melihat bahwa PT BSK, anak dari Wilmar Group, ini perusahaan yang sangat besar. Tidak mungkin tidak mampu memberikan kuasa kepada kuasa hukum,” katanya.

    Rekam jejak perkara mengonfirmasi hal tersebut. PT BSK sebenarnya pernah diwakili oleh kuasa hukum saat menghadapi sengketa lahan di hamparan kawasan yang sama.

    Pada sidang 2 September 2026 untuk Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, yakni gugatan kelima warga ini sebelum didaftarkan ulang, kuasa hukum PT BSK hadir.

    Begitu pula dalam Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt terkait lahan di kawasan Sebabi yang digugat Sarnudin J, PT BSK memberikan kuasa kepada kantor advokat Arman Sinurat & Rekan.

    Kehadiran Perdana

    Kehadiran staf bersurat tugas ini menjadi wajah perdana PT BSK yang menampakkan diri di ruang sidang untuk Perkara 80/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Pada sidang 7 Oktober 2026, para penggugat mesti menanti dari pukul 09.00 hingga 16.30 WIB untuk sebuah sidang yang berlangsung tak sampai setengah jam.

    Saat itu PT BSK tidak hadir, dan menurut Sapriyadi, majelis hakim menyampaikan bahwa alamat perusahaan tidak ditemukan. Pihak PN Sampit lantas menyatakan akan memanggil ulang tergugat yang belum hadir.

    Persoalan pemanggilan ini juga pernah mewarnai perjalanan perkara saat gugatan ini masih bernomor 63.

    Menurut Ardon, kuasa hukum penggugat, panggilan untuk PT BSK pada sidang pertama 19 Agustus 2026 tidak sampai.

    Perkara 63 itu kemudian dicabut pada 23 September 2026 dan didaftarkan ulang sehari setelahnya sebagai Perkara 80, dengan komposisi lima penggugat dan enam tergugat yang sama persis.

    Jalur Perdata Pertahankan Tanah Adat

    Kelima penggugat, yakni Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo, menggugat PT BSK, PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, dan Menteri Kehutanan.

    Mereka mengklaim kepemilikan tanah adat seluas sekitar 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang menurut mereka tidak pernah diganti rugi.

    Dalam gugatannya, warga juga mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 milik PT BSK terbit di atas kawasan hutan sebelum adanya keputusan pelepasan kawasan hutan.

    Sapriyadi menambahkan, para penggugat memilih untuk terus melangkah di jalur perdata sembari merawat ketenangan di lapangan.

    ”Untuk para prinsipal, kita berproses secara perdata dan menjaga kondusivitas di lapangan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kita juga tetap pada koridor hukum, menjalankan alur untuk proses bersidang sampai nanti diputuskan siapa sebagai pemilik lahan itu,” katanya.

    Ia menyebut kelima penggugat hadir secara tertib dan mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pengadilan.

    ”Saya rasa pihak prinsipal hari ini sudah hadir secara tertib, baik, dan juga mengikuti jadwal yang sudah ditentukan,” ujarnya.

    Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari PT BSK atas keberatan yang diajukan kuasa hukum penggugat tersebut. (ign)