cms.kanalindependen.id

Kategori: Berita Utama

  • Orangutan Terbius Tersangkut di Pohon: Jaring Pengaman Dibentangkan di Bawahnya, Ira Dievakuasi dari Lahan Hangus Baamang

    Orangutan Terbius Tersangkut di Pohon: Jaring Pengaman Dibentangkan di Bawahnya, Ira Dievakuasi dari Lahan Hangus Baamang

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Bencana pembumihangusan hutan dan lahan (karhutla) yang terus menggerogoti Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali membuahkan tragedi ekologis.

    Satu individu orangutan betina berusia sekitar 20 tahun ditemukan terluntang-lantar dalam kondisi tubuh kurus kering di atas pohon sisa kebakaran di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 9, Gang Sahabat, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Rabu (14/10/2026) malam.

    Proses evakuasi yang berlangsung menegangkan tersebut bermula dari laporan warga bernama Sabinus pada pagi hari pukul 10.10 WIB. Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit, Seksi KSDA Wilayah II, dan Orangutan Foundation International (OFI) yang tiba di lokasi terpaksa melepaskan tembakan bius.

    Namun, satwa liar berbobot 28 kilogram tersebut tidak langsung jatuh melainkan tersangkut pingsan di dahan pohon. Petugas merespons cepat dengan membentangkan jaring pengaman di bawahnya sebelum seorang personel memanjat pohon untuk menurunkan tubuh satwa terlindung tersebut.

    Kepala BKSDA Resort  Sampit Muriansyah, mengonfirmasi bahwa penanganan darurat di zona bekas terbakar tersebut berhasil menyelamatkan nyawa primata tersebut.

    “Orangutan terbius, namun sempat tersangkut di pohon. Petugas memanjat dan berhasil menurunkannya ke jaring pengaman yang dibentangkan di bawah. Hasil pemeriksaan awal dokter tidak menemukan luka bakar, tetapi kondisi tubuh satwa sangat kurus,” terang Muriansyah.

    Satwa betina itu kemudian diberi nama Ira oleh Wakil Bupati Kotim Irawati yang hadir langsung memantau proses evakuasi hingga malam hari. Nama tersebut diambil sebagai simbol keprihatinan mendalam atas hancurnya rumah alami satwa akibat amukan api. Usai pengambilan sampel darah dan pemeriksaan medis darurat, Ira dimasukkan ke kandang angkut untuk dilarikan ke Kantor BKSDA di Pangkalan Bun guna perawatan pemulihan.

    Evakuasi orangutan “Ira” di Baamang Hulu menjadi bukti otentik betapa ganasnya dampak karhutla Kotim yang telah menghancurkan koridor jelajah (home range) satwa langka. Temuan kondisi fisik Ira yang kurus kering mengindikasikan bahwa satwa ini telah mengalami kelaparan panjang (starvation) akibat vegetasi pakan alami di hutan hancur dilalap api.

    BKSDA Kalteng bersama KLHK didesak membentuk Satgas Khusus Penyelamatan Satwa di seluruh zona karhutla Kotim. Keberadaan tiga individu orangutan yang dievakuasi dalam beberapa bulan terakhir menegaskan bahwa masih banyak satwa terlindung yang terjebak di pulau-pulau vegetasi yang terkepung api.

    Pemkab Kotim dan penegak hukum dituntut menindak tegas pelaku pembakaran lahan di area pemukiman dan pinggiran kota. Pembiaran pembakaran vegetasi tidak hanya melumpuhkan kesehatan warga, tetapi secara sistematis memusnahkan keanekaragaman hayati yang dilindungi undang-undang.

    Orangutan terbius tersangkut di pohon! Ira dievakuasi dari lahan hangus Baamang Hulu usai jaring pengaman dibentangkan! Kondisi tubuh kurus kering akibat habitat hancur terbakar, BKSDA didesak bentuk Satgas Rescue Satwa Karhutla! (***)

  • Menagih Peta Pertanahan: Desakan Overlay HGU dan Selisih yang Belum Terjawab di Pantap

    Menagih Peta Pertanahan: Desakan Overlay HGU dan Selisih yang Belum Terjawab di Pantap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tuntutan enam warga sekadar mencari kepastian letak lahan 179,3 hektare di Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu.

    Saat Musi (62) dan warga lainnya kembali menginjakkan kaki di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kantah Kotim) pada Selasa (13/10/2026), desakan mereka belum bergeser satu sentimeter pun.

    Warga menagih hasil pencocokan titik (overlay) hamparan sengketa tersebut terhadap batas Hak Guna Usaha (HGU) PT Tapian Nadenggan.

    Harapan yang mereka pertahankan sejak Agustus 2026 itu nyatanya membentur tembok birokrasi. Pertemuan itu hanya melahirkan sembilan halaman berita acara rapat, tanpa satu pun keputusan soal peta. Apalagi deretan angka koordinat.

    PT Tapian Nadenggan, anak usaha PT SMART Tbk (Sinar Mas), menolak permohonan pengadu dengan alasan perkara perdata antara warga dan perusahaan sudah berkekuatan hukum tetap.

    BPN Kotim menyatakan netral dan menjadikan hasil rapat sebagai bahan laporan ke Kementerian ATR/BPN.

    Berkas perkara sengketa ini menyimpan teka-teki selisih luasan yang letaknya perlu dipastikan melalui uji spasial.

    Izin usaha perkebunan (IUP) perusahaan semula tercatat seluas 8.279,23 hektare, angka yang kembar identik dengan jumlah luas dua sertifikat HGU-nya.

    Hampir sebulan setelah warga mendaftarkan gugatan pada Oktober 2025, Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah menerbitkan pertimbangan teknis untuk tambahan 203,92 hektare. Sehari kemudian, perizinan berusaha baru terbit untuk 8.483,15 hektare.

    Pengadilan Negeri (PN) Sampit, yang putusannya dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Palangka Raya, menyatakan perusahaan berhak berusaha di atas lahan sengketa dan mencatat izin hasil revisi itu mencakup objek sengketa.

    Rangkaian putusan tersebut membisu soal apakah objek sengketa berada di lahan izin lama yang luasnya setara HGU, atau menempati hamparan tambahan 203,92 hektare.

    Dua putusan itu juga tidak memuat satu kalimat pun yang menyatakan objek berada di dalam HGU perusahaan.

    Ketiadaan data fisik dalam putusan inilah yang menyalakan desakan enam pengadu. Mereka meminta Kantah Kotim menuangkan letak dan koordinat objek, posisinya terhadap batas HGU, serta luasan yang berada di dalam maupun di luar HGU ke dalam berita acara hasil overlay.

    Kenyataannya, dokumen yang mereka teken pada 13 Oktober itu hanya merekam riwayat pengaduan dan sikap para pihak, tanpa melahirkan satu titik koordinat pun.

    Rapat Kedua Tanpa Titik Koordinat

    Salinan Berita Acara Nomor 2358/BA-62.02.600.MP/X/2026 yang diperoleh Kanal menjadi rekaman tertulis pertemuan tersebut.

    Rapat koordinasi kedua itu bermula sekitar pukul 14.00 WIB, dipimpin Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantah Kotim, Enda Soaloon Nasution. Undangannya mencantumkan acara “Pembahasan Khusus persiapan penyajian informasi pertanahan”.

    Pihak pengadu hadir utuh: kuasa hukum Sapriyadi bersama Musi, Karsi Koleng, Kartono S.R.S, Gerakan, Sendi, dan Supri. Supri hadir selaku ahli waris Mulyadi yang kini tercatat almarhum.

    Perusahaan mengirim Robert Darmawan dari bagian litigasi, Septiadi dari bagian perizinan, dan Asean yang meneken berita acara atas nama PT Tapian Nadenggan.

    Kehadiran tiga utusan ini terjadi usai pihak perusahaan tidak hadir pada rapat pertama 6 Oktober. Menurut ringkasan berita acara, surat perusahaan bertanggal 2 Oktober beralasan ada kegiatan yang telah teragendakan dan meminta penundaan hingga minggu keempat Oktober “dan/atau waktu lainnya sesuai komunikasi”.

    Pada rapat kedua, 13 Oktober, Sapriyadi meminta kepastian hukum mengenai status objek perkara. ”Apakah berada di dalam atau di luar wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Tapian Nadenggan,” kata Sapriyadi, seperti tertulis dalam berita acara.

    Warga menyatakan objek sengketa belum pernah dilakukan GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) kepada keenam nama itu.

    Sikap perusahaan tertuang rapi dalam dua butir. ”Menegaskan komitmen untuk mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku serta mematuhi Putusan Pengadilan yang telah ditetapkan,” demikian tertulis pada bagian PT Tapian Nadenggan.

    Pihak perusahaan juga menolak permohonan dari pihak Pemohon, dengan pertimbangan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah). Dokumen itu tidak merinci permohonan mana yang ditolak.

    Enda menyatakan sikap netral (tidak berpihak) atau tidak mengintervensi hasil Putusan Pengadilan, melainkan hanya bertugas memberikan informasi teknis dan administratif yang diperlukan.

    Pertemuan itu, menurut dia, bertujuan membuka ruang komunikasi agar dialog para pihak tidak tertutup.

    Hasilnya menjadi bahan laporan kepada Kementerian ATR/BPN Cq. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan.

    Dalam rapat sebelumnya, perwakilan BPN yang memimpin forum menyebut bahwa overlay perlu dikoordinasikan dengan unit kerja pengukuran, serta menyatakan akan melaporkan permintaan warga kepada Kepala Kantor dalam satu sampai dua hari.

    Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Heri Paskarianto turut hadir pada rapat kedua ini. Ia menyampaikan sikap serupa dengan Enda, namun berita acara tidak mencatat paparan informasi teknis apa pun darinya.

    Keputusan soal overlay, metodenya, maupun jadwalnya tidak tertulis di lembaran administratif tersebut. Dokumen itu juga tidak menyinggung surat keberatan kuasa hukum warga bertanggal 6 Oktober, yang meminta klausul dianggap menyetujui dalam undangan rapat pertama diterapkan kepada perusahaan.

    Kepala BPN Kotim Mumin Haryanto tidak masuk dalam daftar hadir.

    Usia pengaduan ini menginjak enam bulan terhitung sejak surat Kementerian ATR/BPN bertanggal 8 April 2026. BPN Kotim memanggil warga untuk klarifikasi pada Juni dan perusahaan pada September, masing-masing hingga panggilan terakhir.

    Benteng Vonis dan Deretan Alas Hak

    PN Sampit membacakan putusan perkara Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Spt pada 27 April 2026. Majelis yang dipimpin Qurratul Aini Fikasari menolak gugatan warga dan mengabulkan sebagian gugatan balik perusahaan.

    Tuntutan ganti rugi perusahaan terhadap warga, Rp2.435.911.600 kerugian materiil dan Rp5 triliun kerugian imateriil, ditolak.

    PT Palangka Raya menguatkan putusan itu pada 15 Juli 2026 dengan perbaikan redaksional, dan perkaranya kini berkekuatan hukum tetap.

    Majelis PN menimbang perkara dari sisi alas hak. Surat pernyataan penguasaan fisik warga dinilai sekadar petunjuk pendaftaran tanah, sedangkan perusahaan dinilai berhak berusaha berdasarkan rangkaian bukti.

    Hak berusaha perusahaan di atas hamparan sengketa dinyatakan dalam amar ”sebagaimana dibuktikan dengan” lima dokumen, yakni dua keputusan bupati tahun 2003 tentang peralihan izin lokasi dari PT Binasawit Abadipratama (BAP) kepada PT Mitratama Abadi Makmur dan perubahan IUP tahun 2020.

    Kemudian, keputusan Menteri LHK tahun 2022 tentang batas areal pelepasan kawasan hutan produksi terbatas seluas 8.179,64 hektare, serta perizinan berusaha berbasis risiko dengan lampiran bertanggal 4 November 2025.

    Dalam rumusan amar putusan tersebut, tidak satu pun dari lima dokumen penguat itu berupa sertifikat HGU.

    Dua sertifikat HGU perusahaan justru mengemuka di bagian pertimbangan: Nomor 12/Sandul, Durian Kait, dan Terawan seluas 3.561,84 hektare, serta Nomor 29/Tanggar dan Biru Maju seluas 4.717,39 hektare.

    Keduanya terbit 5 Oktober 2005 atas nama PT Mitratama Abadi Makmur dan dibalik nama ke PT Tapian Nadenggan pada 2009 setelah penggabungan usaha pada 2006.

    Hakim PN menyandarkan keyakinannya pada rangkaian bukti yang mencakup dua sertifikat itu, lalu menyimpulkan perusahaan berhak berusaha “sesuai dengan ijin yang telah terbit dan termasuk juga di dalamnya objek sengketa”.

    Pada tingkat banding, warga mendalilkan bahwa izin lokasi, IUP, dan perizinan berusaha bukanlah hak atas tanah. Majelis PT menepis keberatan tersebut, karena PN dinilai tidak semata bertumpu pada izin, tetapi juga pada rangkaian bukti termasuk perubahan nama pemegang HGU dan pelepasan kawasan hutan.

    Tidak ada kalimat dalam dua putusan itu yang menyatakan 179,3 hektare tersebut berada di dalam HGU Nomor 12 maupun Nomor 29.

    Dalam jawabannya di PN, perusahaan menyebut objek sengketa sebagai bagian dari lahan perkebunan seluas 8.483,15 hektare, luasan yang bersumber dari izin lokasi baru dan revisi IUP.

    Saksi perusahaan menerangkan lokasi objek sejak 1993 berada di Dusun Pantap, Desa Tangar, yang dimekarkan menjadi Desa Pantap pada 2011 sampai 2012. Judul sertifikat HGU Nomor 29 memuat nama Tanggar dengan dua huruf g.

    Saksi warga, Gregorius Guntur, menerangkan wilayah Sungai Paken pada 1991 masuk Desa Sebabi.

    Warga sejatinya mengajukan overlay sebagai bukti di persidangan. Bukti P-25 dalam daftar bukti mereka menampakkan fotokopi overlay peta HGU perusahaan dan peta lokasi objek sengketa yang bersumber dari situs resmi Kementerian ATR.

    Saksi yang membuatnya menerangkan, analisis spasial itu disusun mandiri dari koordinat lapangan dan peta daring, bukan produk resmi instansi pertanahan.

    Pertimbangan hakim tidak membahas isi overlay tersebut. Bukti P-25 hanya disebut dalam kelompok bukti berupa cetakan foto.

    Dalam jawabannya, perusahaan mempersoalkan klaim warga yang disebutnya tanpa keterangan koordinat, atau gambaran letak yang dapat diverifikasi.

    Majelis kemudian menggelar pemeriksaan setempat di Desa Pantap, dan kedua pihak membenarkan lokasi yang didatangi hakim adalah objek perkara.

    Pencarian Peta Berujung di Meja Kementerian

    Persetujuan tata ruang untuk seluruh 8.483,15 hektare itu terbit dari kementerian yang kini menerima pengaduan warga.

    Menurut putusan PN, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk luas tersebut diterbitkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN/Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 21 Agustus 2025, dan dicatat sebagai izin lokasi baru perusahaan.

    Dalam uraian tentang legalitas usaha perusahaan, putusan PN juga mencatat dua pucuk surat bertanggal 5 Januari 2026 kepada Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Tengah.

    Isinya permohonan survei dan pemetaan tematik, serta permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral atas nama PT Tapian Nadenggan.

    Warga mengetuk pintu institusi yang sama. Dalam daftar bukti di PN, mereka mengajukan dokumen permohonan telaahan peta lokasi sengketa yang disampaikan saat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah.

    Kementerian ATR/BPN setidaknya dua kali menyurati Kantah Kotim soal pengaduan ini. Surat Direktur Penanganan Perkara Pertanahan bertanggal 8 April 2026, berperihal konfirmasi laporan pelanggaran hukum oleh PT Tapian Nadenggan, meminta Kantah menjelaskan duduk permasalahan.

    Surat 27 Juli 2026 dari direktorat jenderal yang sama meminta penelitian data fisik, yuridis dan administrasi terhadap permasalahan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang juga dikutip hakim PN dalam perkara ini, mendefinisikan data fisik sebagai keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah.

    Berita acara 13 Oktober tidak mencantumkan hasil penelitian data fisik itu, dan Permen ATR/BPN 21/2020 mengategorikan dokumen hasil penanganan sengketa yang masih berproses sebagai rahasia.

    Sepekan sebelumnya, perwakilan BPN yang memimpin rapat 6 Oktober menyebut penyajian data tidak akan memakan waktu lama bila koordinat tersedia.

    ”Kita tidak perlu waktu terlalu lama lagi,” ujarnya dalam pertemuan.

    Sapriyadi menyatakan fotokopi koordinat hasil pemeriksaan setempat, yang diambil bersama majelis hakim dan perusahaan, sudah diserahkan kepada BPN.

    ”Kami berharap dengan overlay-nya nanti kami mendapatkan informasi publik yang valid, tidak mengira-ngira,” tegas Sapriyadi.

    Musi menyampaikan permintaan yang lebih sederhana. ”Supaya saya tahu tempatnya itu titiknya,” ujarnya.

    Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah Rizky R Badjuri menjelaskan garis kewenangan antara BPN dan Dinas Perkebunan dalam wawancara pada Juni 2026 lalu.

    ”Kalau kita bicara HGU, itu kewenangan BPN. Kalau Dinas Perkebunan, konteksnya izin usaha perkebunan,” katanya.

    Nasib Sembilan Halaman Berita Acara

    Kelanjutan pengaduan ini diatur Permen ATR/BPN 21/2020, yang menurut basis data hukum Kementerian ATR/BPN masih berlaku.

    Aturan birokrasi itu menyebut rapat koordinasi menghasilkan kesimpulan berupa penyelesaian kasus atau rekomendasi bahwa data tambahan masih diperlukan. Berita acara 13 Oktober tidak memuat bagian kesimpulan.

    Aturan yang sama membagi penyelesaian kasus ke dalam tiga kriteria. Kriteria pertama bersifat final, di antaranya berupa surat penolakan dari BPN atas permohonan, dan kasus yang selesai dengan kriteria ini tidak dapat ditangani lagi.

    Pihak yang bersengketa dapat meminta informasi perkembangan penanganan secara tertulis, tetapi informasi berupa dokumen data fisik, data yuridis, dan dokumen penanganan kasus dikecualikan.

    Halaman kedelapan berita acara itu ditutup dengan kalimat baku. ”Dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.”

    Musi, Karsi Koleng, Kartono S.R.S, Gerakan, Sendi, dan Supri selaku ahli waris Mulyadi membubuhkan tanda tangan sebagai saksi. Letak pasti hamparan 179,3 hektare yang mereka minta untuk diuji terhadap batas HGU tidak tercantum di lembar mana pun. (ign)

  • Kebakaran Hutan dan Semak Belukar Dekat Permukiman Samuda Kecil, 3 Hektare Terbakar

    Kebakaran Hutan dan Semak Belukar Dekat Permukiman Samuda Kecil, 3 Hektare Terbakar

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Kebakaran hutan dan semak belukar terjadi di dekat permukiman warga Desa Samuda Kecil, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rabu malam (14/10/2026). Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah unsur terkait melakukan pemadaman dan pendinginan hingga pukul 21.00 WIB. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai tiga hektare.

    Berdasarkan laporan Pos Damkar Sektor Samuda, informasi kebakaran diterima dari masyarakat. Petugas berangkat pukul 13.30 WIB dan tiba di lokasi 15 menit kemudian. Operasi pemadaman dimulai pukul 13.50 WIB.

    “Objek yang terbakar berupa hutan dan semak belukar di dekat permukiman. Hingga operasi selesai, penyebab kebakaran belum diketahui,” ungkap Kepala Damkar Pos Samuda Supianor.

    Pemadaman Berlangsung hingga Malam

    Pos Damkar Sektor Samuda mengerahkan satu unit MTPK 12 dengan empat personel, yakni Kepala Pos Supianor, Saleh, Haris, dan Rusdiansyah.

    Penanganan juga melibatkan unsur Kecamatan MHS, Polsek Samuda, Koramil Samuda, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) tingkat kecamatan dan desa.

    Setibanya di lokasi, petugas melakukan pemadaman dan dilanjutkan dengan pendinginan pada area yang terbakar. Setelah operasi selesai, unit kembali untuk mengisi tangki air sebelum disiagakan untuk penanganan berikutnya.

    Laporan Kepala Pos Damkar Sektor Samuda Supianor menyebut dukungan logistik selama operasi berada dalam kategori cukup. Penanganan, kemampuan petugas, dan komunikasi juga dilaporkan berjalan baik.

    Penyebab Belum Diketahui

    Luas lahan terbakar diperkirakan sekitar tiga hektare. Laporan tidak mencatat adanya korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.

    Meski operasi pemadaman dan pendinginan telah selesai, penyebab munculnya api belum diketahui. Belum ada pula keterangan lebih lanjut mengenai titik awal kebakaran maupun hasil pemeriksaan di lokasi.

    Lokasi kebakaran yang berada dekat permukiman menjadi perhatian dalam penanganan. Namun, laporan yang tersedia belum merinci jarak area terbakar dari rumah warga ataupun apakah terdapat bangunan yang terancam. (***)

  • Sudah Tercekik Asap, Warga Sampit Kini Dipaksa Minum Air Asin: Intrusi Laut Tembus Baamang

    Sudah Tercekik Asap, Warga Sampit Kini Dipaksa Minum Air Asin: Intrusi Laut Tembus Baamang

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Menderita di bawah cengkeraman racun asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum cukup bagi warga Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kini, masyarakat Kota Sampit dan sekitarnya dihadapkan pada penderitaan ganda: rusaknya sumber air bersih akibat lonjakan kadar garam (salinitas) Sungai Mentaya. Lidah intrusi air laut yang kian menyorok jauh ke hulu resmi menembus wilayah Kecamatan Baamang, Rabu (14/10/2026).

    Kondisi darurat ini memaksa Perumdam Tirta Mentaya Kotim merilis imbauan agar warga di lima kecamatan terdampak menghentikan total penggunaan air leting/PDAM untuk kebutuhan minum dan memasak.

    Kecamatan Baamang menjadi wilayah terbaru yang terjangkit racun air asin setelah sebelumnya melumpuhkan pasokan air bersih di Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Seranau, dan Mentawa Baru Ketapang.

    Kepala Bagian Teknik Perumdam Tirta Mentaya Kotim  Edy Dyufriadi, membeberkan bahwa air baku di Intake Tanah Mas, Kecamatan Baamang, telah berubah rasa menjadi payau akibat kemarau ekstrem yang mengeringkan debit air tawar dari daratan.

    “Sehubungan dengan kondisi musim kemarau yang menyebabkan terjadinya intrusi air laut dan peningkatan kadar salinitas, air baku Sungai Mentaya di Intake Tanah Mas mulai terasa payau. Pelanggan di lima kecamatan diimbau tidak menggunakan air distribusi untuk minum maupun memasak, dan sementara ini hanya diperuntukkan bagi kebutuhan MCK,” tegas Edy Dyufriadi, Rabu (14/10/2026).

    Debit Anjlok 50 Liter per Detik dan Penyaluran Bantuan Digeser ke Kota Besi

    Dampak mengganasnya intrusi air laut ini tidak hanya merusak cita rasa air baku, tetapi juga memangkas kemampuan produksi Perumdam Tirta Mentaya. Debit air baku dilaporkan merosot drastis antara 40 hingga 50 liter per detik, yang mengakibatkan gangguan tekanan dan penurunan volume distribusi di zona pelayanan Baamang dan Ketapang.

    Meski demikian, Perumdam memilih tetap mengoperasikan pompa distribusi agar kebutuhan mendasar MCK (mandi, cuci, kakus) masyarakat tidak terhenti total. Sebagai langkah darurat, titik pengisian tangki bantuan air bersih layak minum terpaksa digeser dari Baamang ke Kecamatan Kota Besi yang pasokannya dinilai masih aman.

    Namun, Perumdam memperingatkan zona aman tersebut terancam sirna. Jika hujan berintensitas tinggi tidak kunjung turun hingga akhir Oktober 2026, air asin diprediksi bakal terus merayap naik dan melumpuhkan intake air di Kecamatan Kota Besi.

    Lumpuhnya kualitas air minum di lima kecamatan utama Kotim menjadi bukti konkret rapuhnya infrastruktur mitigasi bencana kekeringan Perumdam Tirta Mentaya. Membiarkan ratusan ribu warga mengonsumsi air asin atau membeli air galon dengan biaya membengkak di tengah bencana asap karhutla adalah bentuk pembiaran krisis multidimensi.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    1. Urgensi Pendistribusian Tangki Air Bersih Gratis: Pemkab Kotim dan Perumdam Tirta Mentaya didesak mengerahkan seluruh armada tangki air secara sistematis ke permukiman padat penduduk. Bantuan air minum gratis wajib didistribusikan untuk mencegah keputusasaan warga yang nekat memasak menggunakan air asin berpolusi tinggi.
    2. Pembangunan Bendung Gerak/Teknologi Pengolahan Salinitas: Perumdam dan Dinas PUPR Kotim dituntut menyusun solusi jangka panjang berupa pembangunan struktur penahan intrusi (estuary dam) atau sistem pengolahan air asin (Desalination System) pada intake utama, agar krisis tahunan ini tidak terus berulang setiap kali kemarau melanda.

    Sudah tercekik asap, warga Sampit kini dipaksa minum air asin!  Intrusi air laut tembus Baamang, air PDAM di 5 kecamatan resmi tak layak minum dan memasak!  Debit air turun 50 liter/detik, Pemkab dan  Perumdam didesak pasok tangki air bersih gratis untuk warga! (***)

  • Digugat Warga Penyahuan Rp5 Triliun: Kursi Kosong PT KMS di Balik Kabut Asap Sampit

    Digugat Warga Penyahuan Rp5 Triliun: Kursi Kosong PT KMS di Balik Kabut Asap Sampit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap pekat masih mengepung Kabupaten Kotawaringin Timur ketika Kepala Desa Tumbang Penyahuan Sempung bersama warga lainnya meninggalkan desa.

    Mereka menempuh sekitar lima jam perjalanan darat, membelah pekatnya udara menuju Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (14/10/2026).

    Kabut yang sama telah lebih dulu ”menyiksa” warga kota. Ruang sidang Chandra yang berpendingin udara tak luput dari asap tipis sisa kebakaran hutan dan lahan yang menyusup masuk.

    Asap ini ikut menyelinap ke ruangan, menyudutkan warga yang tengah mencari keadilan di tengah kepungan udara yang tak menyisakan tempat untuk bernapas dengan nyaman.

    Di seberang kursi warga sebagai penggugat, kursi para tergugat melompong sampai palu sidang diketuk tanda bubar.

    Sempung, Setia Wendy, Bahrun, dan Suling hadir didampingi dua kuasa hukumnya, Sapriyadi dan Ardon.

    Empat warga ini menantang kekuatan raksasa. Mereka menggugat satu perusahaan sawit, dua kementerian, satu kantor pertanahan, satu satuan tugas bentukan presiden, dan satu badan usaha milik negara sekaligus.

    Perkara bernomor 82/Pdt.G/2026/PN Spt itu memikul tuntutan ganti rugi Rp5,005 triliun kepada PT Karya Makmur Sejahtera (KMS).

    Sebelum menyentuh deretan angka, gugatan bertanggal 25 September 2026 yang salinannya diperoleh Kanal Independen ini meletakkan fondasi utama, yakni meminta pengadilan menyatakan keempat penggugat sebagai pemilik sah tanah adat seluas sekitar 516,09 hektare, lalu memerintahkan PT KMS mengeluarkan tanah itu dari areal perizinannya.

    Warga menilai kenyataan ruang sidang hari itu berseberangan dengan janji di atas kertas. Delapan hari sebelum sidang, PT KMS lewat siaran pers 6 Oktober 2026 menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dan mempertahankan hak serta kepentingan hukumnya melalui pembuktian.

    Kursi Tergugat yang Kosong

    Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan kehadiran para pihak itu berlalu kurang dari setengah jam. Majelis hakim menyebut seluruh tergugat telah menerima panggilan yang dikirim ke alamat masing-masing.

    Catatan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit menunjukkan biaya panggilan pertama untuk keenam tergugat sudah dibebankan pada 29 September 2026, berselang sehari setelah perkara terdaftar dan 15 hari sebelum sidang bergulir.

    Kantor Pertanahan Kotim, satu-satunya tergugat yang berumah di Sampit, juga absen. Ketidakhadiran serupa ditunjukkan dua kementerian dan satuan tugas yang berkedudukan di Jakarta, serta PT KMS dan PT Agrinas Palma Nusantara.

    ”Hari ini kami sudah menghadiri persidangan berdasarkan relaas panggilan. Hari ini merupakan sidang pertama. Namun, lagi-lagi kami sangat kecewa terhadap pihak tergugat karena tidak hadir,” kata Sapriyadi usai sidang.

    Menurut dia, keterangan majelis hakim dan pemeriksaan relaas di ruang sidang menunjukkan tidak ada tergugat yang terlewat. ”Sudah sampai semua. Artinya, tidak ada yang terlewati. Semuanya menerima undangan tersebut,” ujarnya.

    Sang pengacara lantas menyinggung klarifikasi perusahaan yang meramaikan ranah media. ”Kita berharap mereka hadir dan tidak hanya mengklarifikasi melalui media saja, tetapi hadir langsung di persidangan agar bisa dibuktikan apa saja yang memang harus mereka buktikan berdasarkan keterangan mereka melalui media. Jangan hanya berani di media saja,” tegasnya.

    ”Ayo, ini gugatan resmi. Melalui persidangan ini, kita buktikan secara bersama-sama,” lanjutnya.

    Melalui bagian humasnya, PT KMS menyodorkan pembelaan berbeda soal panggilan. Susi Darkoni HS Uga menyatakan unit operasional belum menerima lembar panggilan tersebut.

    ”Kami belum terima panggilan. Padahal harusnya tiga hari sebelum sidang sudah terima,” katanya.

    Meski demikian, dia tak bisa memastikan belum benar-benar menerima. ”Biasanya kalau diterima di kantor perwakilan, disampaikan ke kami,” katanya saat dikonfirmasi.

    Susi menegaskan, perusahaan tidak bermaksud tak hadir dan tetap menghormati proses yang berjalan di PN Sampit.

    ”Pada intinya kami siap menghadapi gugatan, suka tidak suka. Bukan kali ini saja kami menghadapi proses hukum seperti ini,” ujarnya.

    Tanah yang Dulu Disebut HCV

    Akar sengketa tersebut merentang jauh menembus lapisan waktu. Menurut Sapriyadi, jantung gugatan ini adalah tanah adat yang digenggam keempat kliennya secara turun-temurun.

    Tanah itu, kata dia, lebih dulu dilabeli perusahaan sebagai kawasan konservasi sebelum akhirnya tersapu menjadi hamparan sawit.

    ”Ada empat masyarakat adat yang tanahnya merupakan hak milik mereka secara turun-temurun, yang memang mereka duduki dan kuasai. Namun, perusahaan telah mengambilnya secara paksa. Bahkan, sebelum ditanami, mereka menyampaikan bahwa lahan itu adalah lahan HCV. Namun, faktanya, lahan itu habis digarap dan ditanami kelapa sawit,” kata Sapriyadi.

    Istilah HCV merujuk pada areal bernilai konservasi tinggi, yang dalam kamus dokumen perusahaan ditulis high conservation value (HCV).

    Sapriyadi menyebut masih ada titik-titik lahan yang belum pernah diganti rugi, terutama kepingan kawasan yang dahulu dinyatakan masuk areal konservasi.

    Jejak kawasan konservasi itu tercatat abadi dalam dokumen perusahaan sendiri. Ringkasan penilaian HCV PT KMS yang diunggah ke situs Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) revisi April 2016 mencatat total areal HCV seluas 1.870,60 hektare.

    Bentangan alam ini merangkum Koridor Bukit Santuai-Bukit Hawuk seluas 97,32 hektare. Kala itu, perusahaan menyatakan telah menanam 1.017,60 hektare sawit sejak 2010 dan memastikan tidak ada areal HCV yang ikut ditanami.

    Dokumen yang sama memasukkan sempadan Sungai Mahawai seluas 4,30 hektare ke dalam wilayah HCV. Sungai Mahawai merupakan batas selatan tanah Sempung pada Objek Sengketa I, menurut gugatan.

    Benang kusut ini sudah terdeteksi sejak lama. Kajian dampak sosial tim Fakultas Kehutanan IPB hasil survei lapangan pada Oktober 2009 dan dimuat dalam dokumen RSPO 2016 merekam keluhan serupa dari mulut warga.

    Konflik tenurial di sekitar PT KMS terus hidup, antara lain karena ganti rugi lahan yang belum selesai. Warga juga memandang mesin pembebasan lahan cenderung didahulukan, sementara urusan keabsahan status tanah diselesaikan belakangan.

    Perusahaan memegang posisi yang berseberangan. Dalam siaran pers 6 Oktober 2026, PT KMS memukul rata menyatakan seluruh bidang yang menjadi objek klaim tersebut telah diselesaikan pembayarannya kepada warga penerima sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, rilis panjang itu tidak menyinggung satu kata pun soal riwayat status HCP.

    Rp5 Triliun, Tanah Lebih Dulu

    Gugatan setebal 15 halaman membedah empat hamparan ruang hidup yang disengketakan.

    Objek Sengketa I milik Sempung seluas sekitar 50 hektare diperkuat surat pernyataan tahun 2012 dan Surat Keterangan Tanah Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Bukit Santuai Nomor 55/DKA/KC-BS/VI/2026, lengkap dengan pemetaan 80 titik koordinat.

    Objek Sengketa II milik Setia Wendy seluas sekitar 85,09 hektare bersandar pada surat pernyataan tanah adat 19 Juli 2004.

    Objek Sengketa III milik Bahrun yang seluas sekitar 50 hektare diperoleh dari orang tuanya, Arifin Bin Gilis, berdasarkan surat pernyataan tanah 5 Juni 2007. Sementara Objek Sengketa IV milik Suling membentang paling luas, menyentuh sekitar 331 hektare.

    Keempat warga merajut kepemilikan mereka pada hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, sebagaimana dinaungi Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

    Menurut gugatan, kurun 2006 sampai 2009 menjadi fase ketika PT KMS menggusur tanah adat berisi kebun karet, rotan, dan buah-buahan milik para penggugat tanpa pernah memberikan ganti rugi.

    Tuntutan utama mereka terfokus pada pengakuan. Para penggugat meminta majelis hakim mengesahkan mereka sebagai pemilik sah keempat bidang itu, menjatuhkan vonis perbuatan melawan hukum kepada keenam tergugat, dan menghukum PT KMS mengeluarkan objek sengketa dari lokasi perizinannya secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat.

    Kompensasi finansial baru menyusul di urutan belakang. Kerugian materiil sekitar Rp5 miliar merupakan taksiran panen dari kebun karet, rotan, dan buah-buahan yang musnah digusur, yang menurut gugatan menjadi urat nadi pencaharian para penggugat.

    Kerugian imateriil raksasa senilai Rp5 triliun dituntut karena para penggugat telah kehilangan mata pencaharian serta Para Penggugat merasa dipermainkan sedemikian rupa oleh Tergugat I, sehingga menyebabkan Para Penggugat kehilangan Hak Atas Tanah, ditambah kerugian waktu, tenaga, dan pikiran.

    Gugatan juga meminta uang paksa Rp5 juta per hari apabila PT KMS kelak lalai menjalankan putusan.

    Terkait dalil hukumnya, para penggugat menukik tajam pada alas hak. Mereka menyebut PT KMS menanam sawit tanpa hak guna usaha (HGU).

    Menurut gugatan, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, mensyaratkan korporasi mengantongi hak atas tanah sekaligus izin usaha perkebunan.

    Tafsir penggugat berkelindan dengan ketegasan pejabat yang institusinya kini ikut berstatus tergugat.

    Pada Oktober 2024, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan secara terbuka bahwa perusahaan sawit wajib mengantongi izin usaha perkebunan dan HGU sekaligus seusai putusan MK.

    Ia bahkan mengungkap ada 537 perusahaan di negara ini yang beroperasi hanya bermodal izin usaha perkebunan di hamparan lahan seluas total 2,5 juta hektare.

    Tumpukan dokumen perusahaan sendiri memperkuat dalil tersebut. Tabel dokumen legal PT KMS dalam laporan kajian stok karbon Desember 2018 memuat akta pendirian, izin lokasi 2005, izin usaha perkebunan 2006, izin kelayakan lingkungan 2008, dan data kadastral seluas 12.982 hektare dari BPN tahun 2008.

    Tidak ada tulisan HGU terpampang dalam daftar itu, kontras dengan tabel milik PT AWL, perusahaan satu grupnya, yang mencantumkan HGU.

    Laporan yang sama memotret realitas bahwa areal PT AWL dan PT KMS menempati hamparan berstatus areal penggunaan lain, hutan produksi konversi, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas.

    Upaya tukar-menukar kawasan hutan bersama pemerintah provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bergulir sejak 2013 masih berjalan saat laporan disusun.

    Padahal, dalam dokumen RSPO 2016, PT KMS menyatakan komitmen tertulis akan menempuh izin tukar-menukar kawasan hutan sebelum membuka lahan.

    Dokumen yang sama merekam fakta bahwa pembukaan lahan dan penanaman tetap berjalan.

    Perwakilan perusahaan, Mahesa Aji Saputra, dalam wawancara di lokasi sengketa pada 4 Oktober 2026 lalu, menyebut areal HGU perusahaan berkisar 255 hektare dan posisinya berada pada PT AWL.

    Catatan negara mempertegas persoalan status kawasan hutan tersebut. Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 memaparkan rekam jejak permohonan PT KMS atas kebun sawit di dalam kawasan hutan seluas 10.803 hektare.

    Dari rimba angka itu, 2.873 hektare berproses dan 7.930 hektare tegas ditolak kementerian.

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, yang kini berstatus tergugat kelima, mencatat denda administratif bagi PT KMS sebesar Rp1,017 triliun imbas penguasaan kawasan hutan tanpa izin.

    Pada 14 Januari 2026, satgas mengungkap delapan korporasi sawit yang tidak menghadiri undangannya, termasuk PT KMS.

    ”Ada delapan korporasi yang tidak hadir. Satgas, dengan kewenangannya, telah melayangkan undangan secara patut. Namun sampai saat ini belum ada iktikad baik untuk memenuhi kewajiban regulasi,” kata juru bicara satgas Barita Simanjuntak saat itu.

    Kanal Independen belum menemukan informasi terbuka seputar pelunasan denda lebih dari Rp1 triliun tersebut.

    Kedelapan puluh titik koordinat tanah Sempung pada Objek Sengketa I miliknya berada dalam rentang koordinat geografis konsesi yang dicantumkan PT KMS sendiri di dalam dokumen RSPO 2016, yakni 112°20’ sampai 112°30’ Bujur Timur dan 1°50’ sampai 2°00’ Lintang Selatan.

    Menunggu Panggilan Berikutnya

    Elemen warga dari Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Merah ikut hadir mengawal persidangan. Ketua DPD TBBR Kotim Kiong menitipkan harapan agar seluruh pihak mau terlibat mengurai sengketa ini.

    ”Terkait permasalahan ini, kami dari TBBR sudah cukup lama menanganinya. Harapan kami, pihak-pihak bisa melibatkan diri untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berkepanjangan. Kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah kita di Kotim,” ujarnya.

    Menurut Kiong, situasi di lokasi sengketa hingga hari ini berjalan aman, dan ia memastikan belum ada aktivitas perusahaan di areal yang disengketakan.

    Majelis hakim akhirnya menunda sidang dan melepas perintah panggilan kedua kepada keenam tergugat. Langkah yudisial tersebut sejalan dengan napas Pasal 150 RBg, yang memberikan ruang bagi majelis untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir.

    Bila pihak tergugat memilih tetap tidak datang meski telah dipanggil secara patut, Pasal 149 ayat (1) RBg memungkinkan majelis memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran mereka, kecuali bila gugatan dinilai melawan hak atau tidak beralasan.

    Sidang lanjutan perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt dijadwalkan ulang pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB, di ruang sidang yang sama, dengan agenda pemanggilan kedua bagi pihak tergugat. (ign)

  • 3 Relawan Gugur Padamkan Api, Menhut Malah Melengos ke Kobar: Tangis Wabup Kotim Meledak di Telepon

    3 Relawan Gugur Padamkan Api, Menhut Malah Melengos ke Kobar: Tangis Wabup Kotim Meledak di Telepon

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Batalnya kunjungan kerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memicu duka mendalam sekaligus amarah publik yang meledak. Di tengah pertaruhan nyawa membendung bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotim bersama para relawan dibuat gigit jari setelah berjam-jam menunggu kedatangan menteri di Jalan Jaksa Agung, Sampit, Rabu (14/10/2026). Rombongan kementerian justru melengos dan mengalihkan rute ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari yang seharusnya diagendakan di Kotawaringin Timur.

    Pemerintah daerah telah merampungkan seluruh prosedur penyambutan, mulai dari pengamanan lintasan, pemetaan titik kritis peninjauan karhutla, hingga hidangan jamuan di Restoran Phoenix. Kekecewaan yang teramat sangat akhirnya meletup dalam sambungan telepon antara Wakil Wabup Kotim Irawati dan Staf Ahli Menhut Fahrizal Fitri.

    Dengan suara bergetar menahan tangis dan emosi, Irawati meluapkan kepedihan atas sikap kementerian yang terkesan tak bersimpati pada pengorbanan jiwa para pejuang pemadam di tingkat tapak.

    “Kami juga, Pak, manusia yang perlu diperhatikan. Tiga orang yang meninggal relawan kami, Pak! Kami sudah mengorbankan relawan kami, api terus meluas dan tim masih berjibaku memadamkan api sampai jam dua malam,” jerit Irawati dalam percakapan telepon bertekanan tinggi tersebut, Rabu (14/10/2026).

    Sumbat Komunikasi Pusat-Daerah dan Realita Berat Petugas Tapak

    Staf Ahli Menhut Fahrizal Fitri berdalih tidak mengetahui bahwa jajaran Forkopimda Kotim sedang bersiap menyambut di lokasi peninjauan. Fahrizal beralasan rombongan harus berkoordinasi di Pangkalan Bun serta bersiap kembali ke Palangka Raya menyambut kedatangan Menteri Koordinator pada Jumat (16/10/2026). Ia berjanji menyampaikan keluhan Wabup Kotim kepada menteri serta membuka peluang persinggahan singkat saat perjalanan balik melalui jalur darat, meski tanpa kepastian waktu.

    Batalnya peninjauan ini menutup pintu bagi Pemkab Kotim untuk memperlihatkan bobroknya kendala operasional di lapangan. Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan membeberkan bahwa ribuan titik api berada di lokasi terisolasi yang memaksa petugas berjalan kaki belasan kilometer. Bahkan saat kehabisan logistik, para relawan terpaksa menyaring air rawa seadanya untuk bertahan hidup di tengah kepungan asap.

    Skala bencana di Kotim sendiri merupakan yang paling kritis di Kalteng. Data BPBD Kotim per 11 Oktober 2026 mencatat 1.400 kejadian kebakaran, 2.137 hektare lahan hangus (884 hektare di Kecamatan Seranau), serta 44.251 titik panas.

    Insiden pembatalan sepihak dan ketiadaan koordinasi ini bukan sekadar persoalan salah paham jadwal, melainkan bentuk pengabaian terhadap krisis kemanusiaan di Kotim. Saat tiga nyawa relawan lokal melayang dan ribuan hektare tanah terbakar, jajaran Kementerian Kehutanan justru mempertunjukkan lemahnya tata kelola komunikasi bencana.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    1. Evaluasi Total Jalur Komunikasi Kementerian Kehutanan: Kemenhut dituntut menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada jajaran Forkopimda Kotim dan keluarga relawan yang gugur. Alasan koordinasi internal tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menelantarkan jajaran pejabat daerah dan relawan yang telah bersiap di lapangan.
    2. Realisasi Kompensasi dan Armada Pemadam: Pemkab Kotim didesak memanfaatkan rekaman komplain resmi ini untuk menekan Kemenhut agar segera mencairkan santunan bagi keluarga relawan yang gugur, serta menerjunkan bantuan alat pemadam tekanan tinggi dan armada water bombing tanpa syarat. (***)

  • Rapat Digelar Lokasi Disiapkan, Kunjungan Menhut ke Kotim Batal: Warga Kecewa Berat Ditinggal ke Kobar

    Rapat Digelar Lokasi Disiapkan, Kunjungan Menhut ke Kotim Batal: Warga Kecewa Berat Ditinggal ke Kobar

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Harapan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan masyarakat untuk menagih bantuan pemadam serta melaporkan secara langsung bencana parah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pupus total. Kendati Pemkab Kotim telah merampungkan rapat koordinasi dan menyiapkan skenario peninjauan lapangan, kunjungan kerja Menhut yang dijadwalkan pada Rabu (14/10/2026) mendadak dipastikan batal.

    Rombongan Menteri Kehutanan secara mengejutkan membatalkannya dan memilih langsung meluncur ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

    Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kotim, Legendaria Okta BN, mengonfirmasi pembatalan mendadak tersebut berdasarkan laporan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho. Pengalihan rute ini otomatis membatalkan seluruh agenda peninjauan zona kritis karhutla di Mentawa Baru Hulu dan Mentawa Baru Ketapang (MBK) serta forum diskusi bersama Forkopimda Kotim.

    Padahal, sehari sebelumnya, jajaran Pemkab Kotim telah menggelar rapat koordinasi matang di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kotim pada Selasa (13/10/2026) pagi demi menyambut kedatangan Menhut.

    Pembatalan sepihak tanpa alasan transparan ini memicu gelombang kekecewaan mendalam dari masyarakat Kotim yang selama berminggu-minggu terendam racun asap dan terancam penyakit saluran pernapasan.

    “Ternyata Menhut lebih mementingkan ke Pangkalan Bun daripada Kotim. Kotim ini wilayah terparah, loh! Dampaknya langsung ke manusia, enggak cuma hewan. Ternyata nyawa manusia di Sampit tak kalah berharga dibanding orangutan,” cetus Rahmat, salah seorang warga Sampit, menumpahkan kekecewaannya, Rabu (14/10/2026).

    Bandingkan Data Kritis: Kotim Hangus 2.137 Hektare dan 44.251 Hotspot Ditinggalkan

    Di balik pembatalan kunjungan Menhut Raja Juli Antoni, fakta lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Kotim merupakan daerah terparah korban amukan karhutla di Kalteng. Data resmi BPBD Kotim per 11 Oktober 2026 mencatat angka kehancuran ekologis yang fantastis:

    • 1.400 kejadian kebakaran lahan aktif.
    • 2.137 hektare total luas lahan terbakar (Kecamatan Seranau menyumbang angka terbesar yaitu 884 hektare).
    • 44.251 titik panas (hotspot) terekam satelit sepanjang musim kemarau ini.

    Sesuai rincian agenda yang dihimpun, Menhut justru dijadwalkan meninjau kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, lokasi karhutla Pangkalan Bun, Daops Manggala Agni Kobar, serta menggelar rapat evaluasi di Kobar pada Kamis (15/10/2026) sebelum kembali ke Jakarta pada Jumat (16/10/2026).

    Pengalihan sepihak agenda kunjungan Menhut Raja Juli Antoni melukai nurani publik Kotim dan memicu kesan sikap diskriminatif penanganan bencana oleh Kementerian Kehutanan. Ketika 2.137 hektare lahan di Kotim hangus dan ratusan ribu warga dipaksa bernapas dalam racun asap hingga penerbangan lumpuh, Menhut justru melompati daerah paling terpuruk.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    1. Tagih Kepastian Realisasi Bantuan Tanpa Kunjungan Fisik: Pembatalan peninjauan lapangan tidak boleh menjadi alasan bagi Kemenhut untuk mengabaikan jeritan Satgas Karhutla Kotim. Pemkab Kotim didesak menyurat resmi untuk menagih pemenuhan armada pemadam modern, mesin high pressure, serta percepatan penuntasan status penetapan kawasan hutan.
    2. Evaluasi Penanganan Bencana Berbasis Kerugian Manusia: Kementerian Kehutanan dan Satgas Karhutla Nasional diingatkan bahwa prioritas penanganan karhutla wajib menempatkan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat di tingkat teratas, bukan sekadar agenda simbolis di wilayah konservasi.

    Menhut Raja Juli Antoni batal ke Kotim! Beralih ke Kobar, warga Sampit murka, sebut nyawa manusia tak dianggap! 2.137 Hektare lahan hangus & 44.251 hotspot Kotim diabaikan, Pemkab didesak tetap tagih peralatan pemadam ke pusat! (****)

  • Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    SAMPIT, kanalindependen.id – Aktivitas memanen dan merawat kebun kelapa sawit di areal kelolaan eks Makin Group terus bergulir.

    Tugas PT Sapita Danu Nusantara (SDN) di hamparan tersebut memang sebatas itu, sebagaimana ditegaskan Humas perusahaan pada mediasi Mei lalu.

    Namun, rutinitas korporasi ini mengiringi penantian panjang sepuluh warga Dusun Trobos yang terasa kedap suara.

    Lima bulan setelah mediasi perdana pada 14 Mei 2026, janji PT Agrinas Palma Nusantara untuk mencari cara mengakomodasi harapan warga belum berwujud.

    Warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu ini memperjuangkan lahan seluas 29,01 hektare. Luasan tersebut memakan porsi kurang dari satu persen dari sekitar 3.000 hektare areal yang dikelola SDN sebagai mitra operasi Agrinas.

    Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah menyatakan lahan itu milik warga. Pengakuan ini tertuang dalam Kesimpulan Mediasi Nomor 250/DAD-KOTIM/X/2026 yang diteken enam anggota Tim Mediasi di Sampit, 6 Oktober 2026.

    Tim tersebut diketuai Gahara yang juga Ketua Harian DAD Kotim, serta melibatkan dua anggota yang merupakan wakil ketua DAD Kotim.

    Agrinas, menurut kuasa hukum warga, Sapriyadi, hanya hadir pada mediasi pertama.

    Jejak Kebun Karet yang Lenyap

    Sebelum ditanami sawit, lahan tersebut ditumbuhi kebun karet, rotan, cempedak, dan tanam tumbuh lain milik warga. Keterangan mengenai asal-usul ini disampaikan Sapriyadi dalam mediasi dan tercatat resmi dalam dokumen DAD.

    ”Mereka mempunyai kebun karet yang dikelola secara terus-menerus, secara turun-temurun. Bahkan, di situ merupakan mata pencaharian mereka,” kata Sapriyadi saat diwawancarai, Senin (12/10/2026). Ia berbicara didampingi para pemilik lahan.

    Lahan itu kemudian dimitrakan dengan PT Mukti Sawit Kahuripan (MSK), perusahaan di bawah bendera Makin Group.

    Warga bergabung melalui Koperasi Isen Mulang. Menurut penuturan Sapriyadi dalam mediasi, warga mendapatkan bagian 20 persen dari hasil kemitraan tersebut.

    ”Selama proses kemitraan tersebut, mereka mendapatkan hak-haknya. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa itulah sebagian penghasilan untuk menafkahi anak-anak dan keluarga mereka,” ujar Sapriyadi.

    Terkait legalitas, Sapriyadi menyebut Surat Keterangan Tanah (SKT) warga terbit pada 2008 dari pemerintahan desa. Dalam mediasi, ia menjelaskan warga hanya memegang fotokopi dokumen tersebut lantaran SKT asli diserahkan ke PT MSK sebagai syarat kemitraan.

    Arah angin berubah ketika areal eks Makin disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

    Pengelolaan aset sitaan diserahkan kepada Agrinas, sebuah badan usaha milik negara, yang lalu menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan SDN sejak Agustus 2025.

    Menurut klaim Sapriyadi, sitaan ini ibarat memutus urat nadi pendapatan warga dari kemitraan. ”Semenjak disita satgas, mereka tidak mendapatkan lagi hak-hak yang seharusnya mereka terima setiap bulan,” katanya.

    Dokumen DAD juga mencatat keterangan Sapriyadi, bahwa lahan warga awalnya masuk Koperasi Isen Mulang, tetapi tiba-tiba pindah ke lahan inti sehingga tertinggal. Dokumen tersebut tidak merinci kapan perpindahan itu terjadi.

    Tiga Bidang di Areal Sitaan

    Kantor Hukum Sapriyadi, SH dan Rekan mengajukan permohonan mediasi ke DAD Kotim pada 5 Mei 2026. Langkah ini ditempuh lantaran surat klarifikasi status lahan yang lebih dulu mereka kirim ke Agrinas seolah membentur tembok tanpa tanggapan.

    Mediasi digelar pada 14 Mei 2026 dengan menghadirkan perwakilan Agrinas dan SDN. Gahara selaku Ketua Tim Mediasi membuka pertemuan dengan membidik pokok perkaranya, yakni penguasaan lahan oleh Agrinas yang ber-KSO dengan SDN.

    Pertemuan diakhiri dengan simpulan Gahara terkait dua langkah lanjutan, yakni menginventarisasi pemilik lahan yang sebenarnya dan menjadwalkan cek lapangan untuk memverifikasi area sengketa.

    Cek lapangan berlangsung pada 9 Juni 2026 di areal sitaan Satgas PKH yang diserahkan kepada SDN. Hasil pengukuran mencatat tiga bidang tanah dengan luas masing-masing 19,57 hektare, 4,17 hektare, dan 5,27 hektare, lengkap dengan titik koordinatnya. Totalnya 29,01 hektare.

    Berdasarkan sejarah kepemilikan dan legalitas berupa SKT yang mereka miliki, DAD menyimpulkan lahan tersebut benar milik warga Dusun Trobos.

    Kepemilikannya tercatat atas nama Uwis, Setel, Iyan L, Ira, Sardia, Rahman, Madi, M Karya, Saliwa, dan Radit.

    DAD lantas merumuskan dua saran bagi warga. Mereka disarankan membentuk kelompok tani berbadan hukum untuk mengelola lahan, serta mengurus pelimpahan KSO secara resmi ke Satgas PKH atau Agrinas di Jakarta.

    Kesimpulan ini dibuat sebagai bahan rujukan atau rekomendasi untuk penyelesaian lebih lanjut demi kepastian hukum.

    ”Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui DAD ini, hak-hak masyarakat tidak dihilangkan,” ujar Sapriyadi.

    Sikap Agrinas dan SDN

    Dokumen DAD turut merekam sikap Agrinas dan SDN pada meja mediasi Mei lalu. Bambang Nugroho dari PT Agrinas menyebut perusahaannya sudah membentuk organisasi baru di Kalimantan Tengah.

    Ia menyatakan persoalan ini bisa dikomunikasikan lewat bagian legal Agrinas dan dibahas dengan duduk bersama SDN. Menurut Bambang, wilayah Parenggean saat itu hanya diurus empat orang yang terdiri dari satu GM, satu manajer, dan dua staf.

    Perwakilan legal Agrinas yang namanya tidak dicantumkan dalam dokumen menegaskan pihaknya sekadar menjalankan amanah Satgas PKH.

    Kewenangan pengembalian lahan, menurutnya, ada di tangan Satgas PKH, yang salah satunya melibatkan kejaksaan.

    Dia menambahkan, Agrinas punya program CSR yang akan dijalankan ke depan dan akan berkomunikasi dengan SDN soal cara mengakomodasi harapan masyarakat.

    Adapun Humas SDN, Indra, menyebut perusahaannya hanya memanen dan merawat kebun. Dia meminta warga tidak mengganggu aktivitas SDN di lapangan karena perusahaan memiliki kewajiban kepada negara.

    ”Kalau memang sudah ada putusan atas kepemilikan yang sah, maka kami siap melepas,” ujar Indra dalam pernyataan yang tercatat di dokumen DAD.

    Setelah pertemuan itu, menurut Sapriyadi, jejak Agrinas di meja mediasi seolah menguap. ”Pada mediasi pertama, pihak Agrinas Palma Nusantara hadir. Namun, pada mediasi-mediasi selanjutnya mereka tidak hadir,” katanya.

    Surat klarifikasi kuasa hukum ke Agrinas juga belum membuahkan jawaban terang.

    ”Sampai kemarin kami belum mendapatkan tanggapan yang pasti dari Agrinas,” ujarnya.

    ”Kami dari Kantor Hukum Sapriyadi sangat menyayangkan PT Agrinas Palma Nusantara karena tidak menghargai adat kita. Ini difasilitasi oleh DAD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ini sangat disayangkan,” tegas Sapriyadi.

    Pintu yang Terbuka dan Tertutup

    Berdasarkan keterangan dalam mediasi Mei, pola kerja sama yang diminta warga saat ini sebenarnya sudah berjalan di areal eks Makin.

    Legal Agrinas menyebut bahwa setelah menerima pengelolaan dari Satgas PKH, Agrinas bermitra dengan menunjuk pihak lain untuk KSO, misalnya koperasi.

    Keterangan Indra dari SDN menunjukkan pola tersebut dalam angka. Wilayah KSO perusahaannya di areal eks Makin semula sekitar 7.000 hektare. Sekitar 4.000 hektare di antaranya dilepas kepada koperasi yang menjalankan KSO sendiri.

    Areal yang tersisa untuk SDN berkisar di angka 3.000 hektare. Luasan 29,01 hektare milik sepuluh warga Trobos itu berada di bawah angka satu persen dari total lahan kelolaan tersebut.

    Sejalan dengan saran DAD, Sapriyadi menyebut kliennya mendahulukan jalur KSO.

    ”Harapan kita, kalau sesuai dengan mekanismenya, kita menuntut untuk di-KSO-kan. Namun, ketika nanti memang tidak sesuai, kami meminta agar lahan-lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat adat ini,” tuturnya.

    Namun, komunikasi dengan Koperasi Isen Mulang diklaim buntu. Koperasi yang menjadi wadah kemitraan warga dengan MSK di masa lalu itu kini terasa berjarak, dan tidak tercatat sebagai pihak dalam mediasi DAD.

    ”Sampai saat ini kami mencoba berkomunikasi dengan Koperasi Isen Mulang. Namun, ruang itu tertutup sehingga kami tidak mengetahui informasi lebih lanjut,” kata Sapriyadi.

    Ia menilai koperasi berhenti mengurus warga sejak lahan disita. “Faktanya, koperasi ini tidak pernah lagi mengurus masyarakat adat ini. Surat kepemilikan tanah mereka resmi, dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Namun, mereka tidak mengurus lagi setelah disita oleh tim satgas,” ujarnya.

    Masalah Baru dari Negara

    Bagi Sapriyadi, keberadaan Agrinas di lahan sitaan belum menjelma menjadi jalan keluar bagi warga lokal. ”Kehadiran mereka bukan menyejahterakan, tetapi membuat masalah baru,” katanya.

    Ia melontarkan kritik keras. ”Mereka mengajari masyarakat kita untuk mencuri dari hasil hutan tersebut,” ujar Sapriyadi. ”Padahal itu milik masyarakat sendiri,” tegasnya.

    Ia menggambarkan warga Trobos sebagai masyarakat yang hidup dari hasil hutan, kebun karet dan rotan, serta ladang berpindah.

    ”Dengan hilangnya mata pencaharian mereka, ini bukan menyejahterakan masyarakat adat, tetapi menyengsarakan. Jadi, kami berharap pemerintah memperhatikan masyarakat adat yang masih hidup,” tuturnya.

    Syarat dari SDN sudah digaungkan sejak Mei. Perusahaan siap melepas lahan bila ada putusan atas kepemilikan yang sah. Kini, sepuluh warga Trobos menggenggam kesimpulan DAD yang menyatakan lahan itu adalah milik masyarakat, meski dokumen tersebut berstatus rekomendasi. (ign)

  • Menhut Raja Juli Antoni Dijadwalkan Turun ke Kotim, Peralatan dan Penetapan Kawasan Jadi Harapan

    Menhut Raja Juli Antoni Dijadwalkan Turun ke Kotim, Peralatan dan Penetapan Kawasan Jadi Harapan

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Di tengah kepungan asap pekat dan amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian tak terkendali, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dijadwalkan turun langsung meninjau sejumlah titik lokasi pembumihangusan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Rabu (14/10/2026).

    Rombongan Menhut dijadwalkan tiba di Sampit pada Selasa sore (13/10/2026) melalui jalur darat dari Palangka Raya. Peninjauan lapangan akan difokuskan pada zona kritis kebakaran di wilayah Kelurahan Mentawa Baru Hulu dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), disusul agenda diskusi tertutup bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotim.

    Koordinator Lapangan Satuan Tugas Penanganan Karhutla Kotim, Rihel, membenarkan agenda peninjauan menteri tersebut dan menegaskan bahwa momentum ini wajib menjadi ajang penagihan komitmen pemerintah pusat.

    “Ya  Menhut kemungkinan nanti sore sampai ke Sampit dan hari Rabu baru meninjau ke lapangan. Harapan kita, dengan mereka datang, mudah-mudahan bantuan-bantuan yang kita harapkan bisa terealisasi, apakah terkait bantuan peralatan pemadaman atau penetapan status kawasan,” tegas Rihel, Selasa (13/10/2026).

    Rekor Parah Karhutla Kotim: 2.137 Hektare Hangus dan 44.251 Hotspot

    Kedatangan Menhut Raja Juli Antoni bertepatan dengan rekor kehancuran ekologis terparah di Kotim. Data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim per 11 Oktober 2026 mencatat sebanyak 1.400 kejadian kebakaran dengan total luas lahan terbakar fantastis mencapai 2.137 hektare.

    Kecamatan Seranau menjadi wilayah paling porak-poranda dengan luasan lahan terbakar menyentuh 884 hektare. Secara akumulatif, sensor satelit merekam 44.251 titik panas (hotspot) yang mengepung Kotim sepanjang musim kemarau ini.

    Sempitnya keterbatasan armada pemadam darat serta konflik ketidakjelasan status penetapan kawasan hutan selama ini kerap menjadi tembok penghambat bagi petugas Satgas Karhutla di lapangan untuk melakukan pemadaman dan penegakan hukum.

    Kunjungan kerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kotim tidak boleh sekadar menjadi ajang seremonial foto di atas lahan gambut yang mengepulkan asap. Besarnya angka 2.137 hektare lahan hangus menjadi bukti sah bahwa Satgas Karhutla Kotim telah kehabisan napas menghadapi anarki kebakaran tanpa sokongan armada pemadam udara (water bombing) dan alat berat dari pusat.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    1. Realisasi Bantuan Peralatan Pemadam Modern dan Armada Air: Menhut didesak tidak hanya membawa janji manis. Kementerian Kehutanan wajib merealisasikan pengerahan helikopter water bombing tambahan, mesin pompa tekanan tinggi (high pressure pump), serta perlengkapan perlindungan diri (PPE) bagi Tim Serbu Api di tingkat tapak.
    2. Penuntasan Konflik Penetapan Kawasan Hutan: Karhutla di Kotim tak pernah usai karena maraknya overlapping klaim kawasan hutan dan perkebunan. Kemenhut dituntut mempermudah proses legalitas penetapan kawasan serta memperketat sanksi pencabutan izin bagi korporasi yang terbukti membiarkan konsesi mereka terbakar. (***)

  • Gedor Pengedar Pasir Putih: Satresnarkoba Polres Kotim Sita Paket Sabu dan Alat Pengemas

    Gedor Pengedar Pasir Putih: Satresnarkoba Polres Kotim Sita Paket Sabu dan Alat Pengemas

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Upaya penumpasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Kotawaringin Timur (Kotim) kembali membuahkan hasil nyata. Seorang pria berinisial S tak berkutik saat tim Satresnarkoba Polres Kotim menyergap dan menggeledah saku celananya hingga menemukan satu paket plastik klip berisi kristal bening diduga kuat narkotika jenis sabu.

    Penggerebekan tersebut dieksekusi di area pekarangan belakang rumah tersangka di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), Sampit, pada Senin (12/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

    Aksi gedor penindakan ini berawal dari aduan masyarakat setempat yang resah akan maraknya indikasi transaksi barang haram di lingkungan permukiman mereka. Menindaklanjuti informasi akurat tersebut, petugas bergerak cepat melakukan pemantauan ketat hingga mendapati tersangka S sedang berada di pekarangan belakang rumahnya.

    Plt. Kasi Humas Polres Kotim IPTU Edi Walujo, mewakili Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra, mengonfirmasi bahwa penggeledahan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur kepolisian.

    “Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang langsung kami tindak lanjuti melalui penyelidikan. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT dan warga setempat, petugas menemukan satu bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga sabu di saku celana terlapor,” terang IPTU Edi Walujo, Selasa (13/10/2026).

    Selain menyita paket kristal diduga sabu, petugas mengamankan seperangkat alat pengemas dan uang tunai dari saku celana tersangka. Dari saku sebelah kiri, polisi menyita uang tunai sebesar Rp250.000 yang diduga hasil penjualan. Sementara dari saku sebelah kanan, petugas membongkar barang bukti berupa satu pak plastik klip transparan siap pakai, potongan sedotan hitam yang diruncingkan sebagai sekop paket, serta satu unit ponsel Oppo A3X berwarna merah metalik beserta kartu SIM.

    Seluruh barang bukti beserta tersangka S langsung digelandang ke Mapolres Kotim guna menjalani proses penyidikan mendalam. Atas perbuatannya, S disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 50 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

     

    Penangkapan tersangka S di Pasir Putih menegaskan bahwa peredaran gelap narkotika di Sampit makin berani merambah area pekarangan rumah warga. Temuan satu pak plastik klip siap pakai dan sedotan peruncing mengindikasikan kuat bahwa lokasi tersebut  

    Penyidik Satresnarkoba Polres Kotim dituntut tidak berhenti pada penyitaan paket sabu di saku celana S. Penelusuran riwayat komunikasi pada ponsel Oppo A3X milik tersangka wajib dibuka secara transparan guna membongkar jaringan pemasok utama (bandar) yang menyuplai barang haram tersebut ke wilayah Pasir Putih.

    Pemkab Kotim bersama aparat kepolisian didesak menggiatkan peran aktif Pos Satkamling serta sosialisasi pencegahan narkoba di kawasan Mentawa Baru Ketapang, agar area pemukiman padat tidak terus-menerus disusupi jaringan pengedar.