cms.kanalindependen.id

Kategori: Kalteng

  • Dari Pemerataan hingga Disiplin Guru, Pemkab Siapkan Raperda untuk Benahi Pendidikan di Kotim

    Dari Pemerataan hingga Disiplin Guru, Pemkab Siapkan Raperda untuk Benahi Pendidikan di Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Persoalan pemerataan layanan, kualitas pembelajaran, ketersediaan dan kedisiplinan tenaga pendidik hingga perlindungan siswa menjadi tantangan yang harus dijawab Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan pendidikan.

    Persoalan tersebut kini masuk dalam penataan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

    Raperda itu diuji publik di Aula Dinas Pendidikan Kotim, Rabu (23/9/2026), untuk mendapatkan masukan dari para pelaku dan pemangku kepentingan pendidikan sebelum substansinya dibahas lebih lanjut.

    Forum tersebut menjadi ruang untuk memastikan rancangan aturan tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan di Kotim.

    Kepala Dinas Pendidikan Kotim Yolanda Lonita Fenisia mengatakan, penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan bagian dari proses pembentukan regulasi daerah untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pendidikan.

    Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong tata kelola dan pelayanan pendidikan yang lebih terarah, terpadu, merata serta berkelanjutan.

    ”Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur,” kata Yolanda Lonita Fenisia.

    Ia menjelaskan, uji publik dilakukan bukan sekadar untuk memenuhi tahapan penyusunan regulasi.

    Masukan dari berbagai pihak dibutuhkan agar substansi Raperda benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan di daerah.

    ”Uji publik ini kita laksanakan untuk memperoleh masukan, saran, pendapat dan tanggapan dari berbagai pihak terhadap rancangan yang telah disusun,” ujarnya.

    Yolanda berharap pembahasan bersama tersebut dapat menyempurnakan substansi Raperda, sekaligus memastikan aturan yang nantinya ditetapkan mampu menjawab kebutuhan dan karakteristik pendidikan Kotim.

    ”Melalui uji publik ini kita berharap dapat meningkatkan kualitas substansi Raperda, menyesuaikannya dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, serta membangun pemahaman bersama antara pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

    Pendidikan Harus Menjawab Kondisi Daerah

    Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan mengatakan, pendidikan merupakan sektor strategis karena kebijakan yang dibuat saat ini akan menentukan kualitas generasi yang akan datang.

    Karena itu, Raperda tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai produk hukum. Regulasi harus mampu menjadi instrumen kebijakan daerah yang memberikan arah, kepastian dan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, adil dan berkelanjutan.

    ”Raperda ini bukan semata-mata merupakan produk hukum, tetapi harus menjadi instrumen kebijakan daerah yang mampu memberikan arah, kepastian dan landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, adil dan berkelanjutan,” ujar Diana.

    Ia mengatakan, kondisi Kotim yang memiliki wilayah luas dengan karakter geografis dan sosial yang beragam membuat penyelenggaraan pendidikan menghadapi tantangan tersendiri.

    Regulasi daerah harus mampu menjawab persoalan tersebut, mulai dari akses dan pemerataan pendidikan, kualitas pembelajaran, ketersediaan serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pendidikan karakter, pendidikan inklusif, perlindungan anak, pemanfaatan teknologi digital hingga tata kelola pendidikan.

    ”Raperda ini harus mampu menjawab persoalan nyata yang kita hadapi di daerah, termasuk kondisi geografis, sosial dan karakteristik masyarakat Kotawaringin Timur,” tegasnya.

    Diana juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas dalam regulasi tersebut.

    Pemerintah daerah perlu memiliki peran yang kuat sesuai kewenangannya, tetapi tetap harus menghindari tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

    Diana menekankan sedikitnya enam hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pemerataan akses pendidikan.

    Kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga, penguatan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal. Keempat, perlindungan hak peserta didik serta terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

    Kelima, tata kelola pendidikan yang akuntabel dan transparan, termasuk perencanaan berbasis data, efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pengawasan.

    Keenam, penguatan sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

    ”Regulasi yang kita susun harus dapat diimplementasikan. Karena itu, arah kebijakan, kewenangan, tanggung jawab, pengawasan dan partisipasi masyarakat harus jelas,” katanya.

    Guru yang Tak Mengajar Mulai Ditertibkan

    Lebih lanjut, Diana mengatakan pemerintah daerah mulai melakukan penegakan disiplin terhadap tenaga pendidik yang tidak menjalankan kewajibannya.

    Ia menegaskan, guru yang berstatus aparatur sipil negara memiliki kewajiban mengikuti ketentuan kepegawaian. Tidak hadir di sekolah maupun tidak melaksanakan tugas mengajar merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

    ”Kalau guru tidak mengajar atau tidak masuk sekolah, itu melanggar aturan kepegawaian. Guru harus menaati aturan dan melaksanakan tugasnya mengajar di sekolah,” tegas Diana.

    Menurutnya, penegakan disiplin dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan. Sanksi dapat dimulai dari tindakan administratif hingga sanksi yang lebih berat apabila pelanggaran terus dilakukan.

    ”Jadi ada tahapannya. Ada teguran, ada peringatan, kemudian bisa sampai kepada pemotongan gaji dan kalau terus berlanjut bisa sampai pemberhentian,” jelasnya.

    Diana mengatakan ketentuan dari pemerintah pusat mengenai disiplin aparatur sudah jelas. Karena itu, pemerintah daerah memiliki dasar untuk menindak tenaga pendidik yang terbukti tidak menjalankan kewajibannya.

    ”Ketentuannya dari pemerintah pusat sudah jelas. Jadi kita mulai menegakkan disiplin itu,” katanya.

    Masukan Guru dan Sekolah Dibutuhkan

    Pelaksanaan uji publik mendapat respons positif dari pemerintah daerah karena menghadirkan banyak pihak yang bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan.

    Ia berharap guru dan kepala sekolah yang hadir dapat memberikan masukan berdasarkan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

    ”Kita menyambut baik kegiatan ini. Kita berharap hasilnya baik dan banyak masukan maupun saran dari para penyelenggara pendidikan,” kata Diana.

    Menurutnya, kehadiran banyak guru dan kepala sekolah menjadi penting karena mereka memahami kondisi pendidikan secara langsung, termasuk persoalan yang muncul akibat karakter geografis Kotim.

    ”Banyak guru dan kepala sekolah yang hadir. Mereka yang mengetahui kondisi di lapangan. Masukan dari mereka tentu sangat diperlukan supaya Raperda ini bisa lebih baik dan nantinya bisa dilaksanakan sesuai kondisi geografis dan karakteristik daerah kita,” ujarnya.

    Diana mengatakan rancangan tersebut sebenarnya telah disiapkan, tetapi masih terbuka untuk penyempurnaan. Pemerintah tidak ingin aturan yang ditetapkan nantinya justru sulit diterapkan karena tidak cukup mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

    ”Draft-nya memang sudah kita susun, tetapi masih perlu disempurnakan. Kita berharap masukan dari para penyelenggara pendidikan dan masyarakat bisa membantu memperbaiki Raperda ini,” katanya.

    Ia berharap keberadaan Raperda nantinya dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi Kotim.

    Kabut Asap, Kesehatan Siswa Jadi Prioritas

    Persoalan lain yang mendapat perhatian pemerintah daerah adalah kegiatan pembelajaran ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap.

    Diana mengatakan pemerintah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Sebelumnya, Bupati Kotim telah menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran dari rumah (BDR) saat kondisi kabut asap.

    Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala sehingga keputusan mengenai metode pembelajaran kemudian diberikan kepada masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

    ”Pemerintah tentu sangat memperhatikan kesehatan anak-anak. Sebelumnya juga sudah ada surat edaran dari Bupati terkait pembelajaran pada saat kabut asap,” ujarnya.

    Menurut Diana, perkembangan teknologi memungkinkan sekolah melaksanakan pembelajaran dari rumah apabila kondisi tidak memungkinkan siswa datang ke sekolah.

    ”Kalau kabut asapnya tebal dan memang berisiko terhadap kesehatan, maka pembelajaran dari rumah itu harus dilakukan. Sekarang sudah era digital, sehingga pembelajaran dari rumah bisa dilaksanakan,” katanya.

    Ia menegaskan, sekolah tidak boleh mengabaikan kondisi kesehatan siswa. Jika kabut asap semakin pekat dan kondisi udara tidak layak untuk kegiatan luar ruang maupun perjalanan menuju sekolah, pembelajaran dari rumah menjadi pilihan yang harus diambil.

    ”Kalau kabut asapnya sangat tebal atau memang kondisi kesehatan tidak memungkinkan, maka belajar dari rumah itu wajib,” tegasnya.

    Diana juga menyinggung kemungkinan sekolah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka ketika kondisi udara sangat buruk.

    Menurutnya, kepala sekolah dapat memiliki pertimbangan berdasarkan kondisi sekolah, tetapi keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama.

    ”Kalau misalnya ISPU sudah sangat tinggi, bahkan di atas 1.000, mungkin kepala sekolah punya pertimbangan sendiri. Tetapi kita sudah sampaikan, kalau asapnya tebal dan anak-anak tidak aman untuk datang ke sekolah, silakan belajar dari rumah,” ujarnya.

    Ia kembali menegaskan pesan tersebut kepada seluruh kepala sekolah agar tidak memaksakan pembelajaran tatap muka ketika kondisi lingkungan sudah tidak sehat.

    ”Intinya, kepala sekolah harus mengutamakan kesehatan anak-anak. Kalau kondisi kabut asap semakin buruk dan memang tidak layak, pembelajaran dilakukan secara daring atau dari rumah,” katanya.

    DPRD Siap Bahas Secara Profesional

    Ketua DPRD Kotim Rimbun mengapresiasi langkah pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang menggelar uji publik Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.

    ”Kami dari DPRD tentu mengapresiasi pemerintah daerah, Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan yang sudah berinisiatif melaksanakan uji publik ini,” kata Rimbun.

    Rimbun mengatakan Raperda tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dan tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan serta program pendidikan di Kotim.

    ”Perda ini nantinya menjadi dasar atau tolok ukur pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan program-program pendidikan. Karena itu, DPRD akan mencermati substansi Raperda ketika secara resmi disampaikan untuk dibahas bersama,” ujarnya.

    Rimbun menambahkan, pembahasan tidak hanya berorientasi pada ketentuan normatif, tetapi juga perlu memperhatikan kearifan lokal, karakteristik pendidikan serta kehidupan masyarakat Kotim sehari-hari.

    ”Kita akan melihat juga kearifan lokal, karakteristik pendidikan kita dan bagaimana kehidupan masyarakat sehari-hari. Itu semua perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Polikrisis Komunikasi BNPB: Saat Narasi “Kondisi Normal” Melukai Realitas Korban Karhutla  

    Polikrisis Komunikasi BNPB: Saat Narasi “Kondisi Normal” Melukai Realitas Korban Karhutla  

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto soal kondisi masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) menuai sorotan.

    Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu (23/9/2026), Suharyanto menyebut roda kehidupan masyarakat di tengah kepungan asap karhutla masih berjalan normal.

    “Lalu lintas, toko-toko, rumah makan dan lain sebagainya juga biasa, Bapak Presiden, tidak ada yang terganggu,” ujar Suharyanto dalam laporan tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan ketika BNPB sendiri mengakui asap di Kalteng dan Kalbar masih cukup tebal.

    Bahkan, kondisi tersebut disebut mengganggu penerbangan komersial serta operasi udara untuk pemadaman karhutla. BNPB juga menyebut pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di kedua provinsi belum maksimal.

    Di lapangan, persoalan asap juga tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertokoan atau lalu lintas.

    Di Kotawaringin Timur (Kotim), misalnya, seorang siswi SMKN 1 Cempaga Hulu meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat perjalanan menuju sekolah pada Jumat (18/9/2026).

    Korban berinisial L, siswi kelas X jurusan Desain Komunikasi Visual, mengendarai sepeda motor menuju sekolah di kawasan Pelantaran. Saat kejadian, wilayah tersebut disebut diselimuti kabut asap cukup pekat.

    Namun, sejauh ini belum ada keterangan resmi kepolisian yang memastikan kabut asap sebagai penyebab kecelakaan. Faktor tersebut masih harus dibuktikan melalui penyelidikan.

    Asap Tebal, Tapi Aktivitas Disebut Normal

    Kontras inilah yang menjadi persoalan utama.

    Ukuran kondisi bencana tidak cukup hanya dilihat dari apakah toko masih buka, rumah makan masih melayani pelanggan, atau kendaraan masih melintas.

    Ketika asap mengganggu jarak pandang, penerbangan terganggu, operasi pemadaman udara terkendala, dan warga tetap harus beraktivitas di tengah kualitas udara buruk, dampaknya perlu dilihat lebih luas.

    Data kualitas udara juga menunjukkan kondisi yang dapat berubah sangat cepat. Pada pemantauan IQAir untuk Palangka Raya pada Kamis (24/9), kualitas udara bahkan tercatat berada dalam kategori berbahaya, dengan AQI US 1.843 dan PM2.5 mencapai 999,6 µg/m³ pada waktu pemantauan tersebut.

    Angka itu tentu merupakan hasil pemantauan pada titik dan waktu tertentu. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa istilah “normal” perlu dibaca secara hati-hati ketika berbicara mengenai kondisi udara di tengah karhutla.

    Bukan Kali Pertama Pernyataan BNPB Disorot

    Pernyataan Suharyanto kali ini juga mengingatkan publik pada polemik saat bencana banjir dan longsor melanda Sumatera pada November 2025.

    Saat konferensi pers 28 November 2025, Suharyanto mengatakan kondisi bencana di sejumlah wilayah Sumatera tidak semencekam seperti yang beredar di media sosial.

    “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial,” kata Suharyanto ketika itu.

    Dua hari kemudian, saat mengunjungi Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Suharyanto mengaku terkejut melihat kondisi di lapangan dan menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan.

    “Tapsel saya surprise, saya tidak mengira seperti ini. Saya mohon maaf Pak Bupati,” ujarnya.

    Dua peristiwa tersebut memang terjadi dalam konteks berbeda. Namun, keduanya menunjukkan pentingnya memastikan narasi pemerintah pusat tetap selaras dengan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat di daerah.

    Yang Dipertaruhkan Bukan Sekadar Aktivitas Ekonomi

    Karhutla bukan hanya soal apakah pasar masih buka atau kendaraan masih bergerak.

    Ada kualitas udara yang dihirup warga. Ada jarak pandang pengguna jalan. Ada penerbangan yang tertunda atau dibatalkan. Ada petugas yang tetap bekerja di tengah asap. Ada anak sekolah yang harus bepergian ketika kondisi lingkungan memburuk.

    BNPB sendiri masih mencatat 209,78 hektare lahan gambut yang belum tertangani hingga 22 September 2026. Pemerintah menargetkan penanganan karhutla dapat selesai paling cepat pertengahan Oktober dan paling lambat pekan ketiga November.

    Artinya, persoalan karhutla belum selesai.

    Karena itu, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar narasi bahwa aktivitas masih berjalan. Yang lebih penting adalah informasi yang menggambarkan kondisi secara utuh, termasuk risiko kesehatan, keselamatan transportasi, gangguan penerbangan, serta kebutuhan perlindungan bagi warga di wilayah terdampak.

    Sebab, toko yang masih buka bukan berarti bencana tidak berdampak. Jalan yang masih ramai bukan berarti perjalanan berlangsung tanpa risiko. Dan kehidupan yang masih berjalan bukan berarti kondisi sudah normal. (***)

  • Tak Sampai Rumah, Petugas PLN Kotim Meregang Nyawa Usai Kecelakaan di Jalan HM Arsyad

    Tak Sampai Rumah, Petugas PLN Kotim Meregang Nyawa Usai Kecelakaan di Jalan HM Arsyad

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Perjalanan pulang seorang petugas PLN di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berakhir tragis. Danil Octara Purwandi meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan HM Arsyad, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Rabu (23/9/2026).

    Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, Danil diketahui sedang dalam perjalanan menuju Sampit menggunakan sepeda motor Honda CRF berwarna hitam.

    Rekan korban, Saiful Ahmad, mengatakan Danil diduga terserempet kendaraan hingga terjatuh ke badan jalan. Korban kemudian mengalami luka cukup parah.

    “Yang saya dengar, korban diduga terserempet kendaraan. Setelah itu korban jatuh,” kata Saiful, Kamis (24/9).

    Warga di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan. Danil kemudian dievakuasi ke RSUD dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan penanganan medis.

    Namun, upaya medis tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Danil akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan.

    Sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bagian depan. Kendaraan tersebut kemudian diamankan petugas kepolisian untuk kepentingan penanganan perkara.

    Saiful mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi awal kecelakaan. Ia juga tidak melihat langsung kendaraan yang diduga menyerempet korban.

    “Kalau untuk awal kejadiannya saya kurang tahu. Saya tidak melihat langsung saat korban terserempet,” ujarnya.

    Petugas kepolisian telah melakukan penanganan di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kronologi serta penyebab kecelakaan.

    Danil telah dimakamkan di TPU wilayah Baamang. Sementara itu, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan dan penyelidikan kepolisian. (***)

  • Hiswana Migas Serahkan 12 Mesin Pompa dan Sarpras Pemadam untuk Penanganan Karhutla di Kotim

    Hiswana Migas Serahkan 12 Mesin Pompa dan Sarpras Pemadam untuk Penanganan Karhutla di Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kepedulian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diwujudkan DPP Hiswana Migas bersama DPC Hiswana Migas Sampit melalui penyerahan bantuan sarana dan prasarana pemadam kepada BPBD Kotim serta relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla.

    Bantuan tersebut terdiri dari 12 unit mesin pompa air beserta 12 unit selang pemadam dan perlengkapan pendukung lainnya.

    Peralatan itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan petugas dan relawan dalam menyuplai air menuju lokasi kebakaran, terutama ketika titik api berada jauh dari sumber air.

    Ketua DPC Hiswana Migas Sampit, Axcel Arfriando Narang, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen organisasi untuk ikut mengambil bagian dalam penanganan bencana karhutla yang terjadi di Kotim, Katingan dan Seruyan yang mencakup wilayah kerja DPC Hiswana Migas Sampit.

    ”Kami menyadari bahwa penanganan karhutla bukan hanya tugas pemerintah dan aparat, melainkan tanggung jawab bersama,” ujar Axcel, Rabu (23/9/2026).

    Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat, diperlukan agar penanganan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat.

    Ia berharap bantuan peralatan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petugas maupun relawan yang berada di garis depan pemadaman.

    ”Melalui bantuan ini, kami berharap dapat mempercepat proses pemadaman titik api dan meminimalkan dampak kabut asap yang mengganggu kesehatan serta aktivitas ekonomi masyarakat Sampit,” katanya.

    Selain menyerahkan bantuan, Hiswana Migas juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

    Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar.

    Bantuan dari DPP, Disalurkan ke Tiga Kabupaten

    Bendahara Hiswana Migas Sampit, Yusran, menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari arahan DPP Hiswana Migas di tingkat pusat untuk ikut membantu penanganan karhutla di wilayah yang terdampak.

    Penyerahan dilakukan di Kantor Hiswana Migas Sampit, Jalan Bamang Hulu. Selain Kotim, bantuan juga diarahkan untuk membantu penanganan karhutla di Kabupaten Katingan dan Seruyan.

    ”Kami mendapat arahan dari organisasi di tingkat DPP pusat untuk menyalurkan bantuan penanganan karhutla, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur,” kata Yusran.

    Untuk Kotim, bantuan diserahkan kepada BPBD Kotim sebagai salah satu unsur yang menangani penanggulangan bencana. Peralatan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional pemadaman di lapangan.

    ”Kami menyerahkan bantuan 12 mesin pompa dan peralatan pendukung lainnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Timur,” ujarnya.

    Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata dalam menghadapi karhutla yang masih terjadi.

    ”Mudah-mudahan dengan bantuan ini, bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat segera berlalu. Kami juga berharap musim hujan segera hadir, khususnya di Kotawaringin Timur,” ujar Yusran.

    Distribusi BBM dan LPG Tetap Berjalan

    Wakil Ketua Bidang LPG Hiswana Migas, Retia Arnofah, menambahkan bahwa kondisi karhutla dan kabut asap juga menjadi perhatian organisasi karena aktivitas anggota Hiswana Migas berkaitan langsung dengan kebutuhan energi masyarakat.

    Meski demikian, sejauh ini kegiatan anggota Hiswana Migas masih dapat berjalan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta LPG tetap diupayakan berlangsung normal.

    ”Kami prihatin dengan keadaan saat ini. Kami dari Hiswana Migas memang tidak dapat turun langsung ke lapangan seperti para petugas, tetapi bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada petugas dan relawan di Kota Sampit, khususnya,” ujar Retia.

    Ia mengatakan, dukungan tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi Hiswana Migas sesuai kapasitas organisasi, sementara pekerjaan pemadaman secara langsung tetap dilakukan oleh petugas dan relawan di lapangan.

    ”Sementara ini masih dapat diatasi dan kegiatan tetap berjalan normal. Kami dari Hiswana Migas terus mengupayakan distribusi BBM dan LPG tetap berjalan karena itu merupakan kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Retia juga menegaskan kembali bahwa DPC Hiswana Migas Sampit memiliki wilayah kerja yang mencakup tiga kabupaten.

    ”DPC Hiswana Migas Sampit berkedudukan di Sampit dan mencakup tiga wilayah, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan. Karena itu, bantuan ini insyaallah akan disebarkan ke tiga wilayah tersebut,” tutur Retia.

    Dengan cakupan tersebut, penyaluran sarana pemadam diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan penanganan di satu lokasi, tetapi dapat mendukung upaya penanggulangan karhutla di wilayah lain yang menjadi bagian dari cakupan kerja DPC Hiswana Migas Sampit.

    Relawan Masih Andalkan Swadaya, Mesin Portabel Sangat Dibutuhkan

    Dukungan tersebut mendapat apresiasi dari relawan yang selama ini terlibat langsung dalam pemadaman karhutla di lapangan.

    Perwakilan Relawan Damkar Ketapi III, Dani, mengatakan bantuan mesin, selang, dan perlengkapan pemadam sangat berarti karena kebutuhan peralatan di lapangan masih cukup besar.

    Selama ini, sebagian kebutuhan operasional bahkan masih dipenuhi secara swadaya oleh para relawan.

    ”Saat ini, kebutuhan mesin masih banyak dipenuhi secara swadaya. Artinya, kami bersama rekan-rekan terkadang patungan untuk membeli selang ataupun perlengkapan lainnya,” ucap Dani.

    Dani mengungkapkan, saat ini kelompok relawan yang diwakilinya memiliki tiga unit mesin. Jumlah tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan ketika harus menangani beberapa lokasi atau titik api dengan kondisi medan yang berbeda.

    ”Untuk mesin, saat ini kami memiliki tiga unit,” katanya.

    Salah satu persoalan yang dihadapi relawan adalah jarak sumber air yang cukup jauh dari lokasi lahan terbakar. Kondisi tersebut membuat keberadaan mesin pompa portabel menjadi penting untuk mempercepat penyediaan air ke titik pemadaman.

    ”Bisa dikatakan masih kurang. Saat ini titik sumber air cukup jauh. Selain itu, mesin portabel sangat dibutuhkan untuk menyuplai air dari tangki langsung menuju lokasi lahan yang terbakar,” jelasnya.

    Dengan tambahan peralatan tersebut, relawan memiliki dukungan lebih untuk menghadapi kondisi lapangan yang membutuhkan mobilitas dan penyediaan air secara cepat.

    ”Alhamdulillah, dengan adanya bantuan ini kami sangat terbantu, karena peralatan damkar sangat diperlukan untuk menunjang operasional di lapangan,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Imut dan Menggemaskan, Kukang Mungil dari Kota Besi ini Akhirnya Mati usai Terdesak Karhutla dan Tersengat Listrik

    Imut dan Menggemaskan, Kukang Mungil dari Kota Besi ini Akhirnya Mati usai Terdesak Karhutla dan Tersengat Listrik

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Tubuhnya yang kecil membulat, bulunya yang halus tebal, serta sepasang mata bulat besar yang berkaca-kaca selalu berhasil mencuri hati siapa saja yang melihatnya. Kukang (Nycticebus), si primata pemalu bergerak lambat yang dijuluki slow loris, selama ini dikenal sebagai salah satu satwa paling imut dan menggemaskan di hutan Kalimantan.

    Namun, paras lucunya tak mampu menyelamatkan nyawanya saat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghancurkan tempat tinggalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Gagap dan tak sanggup berlari kencang saat lidah api membakar vegetasi habitatnya di Kecamatan Kota Besi, primata mungil ini terdesak keluar dari rerimbunan pohon.

    Dalam kepanikan menghindari kepulan asap dan hawa panas yang membakar kulitnya, kukang malang ini nekat merayap ke arah pemukiman warga di Kelurahan Kotabesi Hilir pada Senin (21/9/2026) dini hari.

    Tragedi keputusasaan berujung maut pun terjadi. Saat berusaha menyeberang lewat jalur kabel di udara sekitar pukul 02.00 WIB, tubuh mungilnya tersengat aliran listrik bertegangan tinggi hingga memicu korsleting yang memadamkan aliran listrik di tiga rumah warga seketika.

    Sengatan dahsyat tersebut menghempaskan kukang berparas imut itu ke tanah. Kedua kaki belakangnya lumpuh total dan menyeret layu saat dievakuasi oleh warga dan relawan aktivis lingkungan ke klinik dokter hewan.

    Meskipun para relawan telah berjuang membalut luka dan merawatnya hingga ke dokter hewan, dengan penuh kasih sayang, luka dalam di tubuh kecilnya terlalu parah. Pada Selasa (22/9/2026) sore, mata bulatnya yang menggemaskan tertutup untuk selamanya.

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, mengonfirmasi bahwa bangkai satwa nokturnal tersebut telah diserahkan oleh aktivis lingkungan kepadanya pada Selasa malam dan langsung dikuburkan.

    “Luka yang dialami kukang dipastikan bukan karena terbakar langsung oleh api, melainkan akibat kesetrum listrik. Warga menyaksikan kejadiannya dan sempat tiga rumah mati lampu gara-gara tersengatnya kukang itu. Waktu diperiksa di klinik dokter hewan, kukang menyeret kedua kaki belakangnya karena lumpuh. Kemungkinan besar luka dalamnya jauh lebih parah dibanding luka luar yang terlihat,” terang Muriansyah, Rabu (23/9/2026).

    Matinya kukang menggemaskan di Kota Besi menjadi simbol kepedihan ekologis yang tak bersuara akibat karhutla di Kotim. Berbeda dengan burung yang bisa terbang tinggi atau kijang yang sanggup berlari cepat menghindari kobaran api, sifat alami kukang yang lambat dan terbiasa merayap perlahan dari dahan ke dahan menjadikan mereka korban yang paling ringkih dan tak berdaya saat hutan gambut dibakar secara masif.

    Dua penekanan kritis dari Kanal Independen: Pertama, perlindungan jalur vegetasi satwa pemalu: Dinas Lingkungan Hidup bersama BKSDA Pos Sampit didesak segera memetakan koridor vegetasi di kawasan kebun karet dan semak belukar Kota Besi agar satwa arboreal bergerak lambat seperti kukang tidak terisolasi di tengah kepungan kebun sawit dan lahan terbakar.

    Kedua, standardisasi keamanan jaringan kabel listrik: PLN Rayon Sampit wajib mengambil langkah nyata dengan memasang penutup kabel berisolator pada jaringan listrik yang melintasi koridor habitat satwa liar guna mencegah insiden tersetrum mematikan ini terulang kembali.

    Kukang imut Kota Besi mati mengenaskan! Si mata bulat yang bergerak lambat tak sanggup lari dari karhutla hingga tersetrum kabel warga! BKSDA dan PLN wajib lindungi jalur satwa dari ancaman api dan kabel maut! (***)

  • ISPU Kalimantan Makin Mengkhawatirkan, Gunung Mas Tembus 2.362, Kotim 901

    ISPU Kalimantan Makin Mengkhawatirkan, Gunung Mas Tembus 2.362, Kotim 901

    Kanalindependen.id – Kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan kembali menunjukkan kondisi mengkhawatirkan pada Rabu (23/9/2026) malam. Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH pukul 19.17 WIB menunjukkan sejumlah daerah masih berada pada kategori Berbahaya.

    Angka pencemaran tertinggi tercatat di Kabupaten Gunung Mas dengan ISPU mencapai 2.362 berdasarkan parameter PM10. Angka tersebut masih sama dengan pemantauan sebelumnya pada pukul 16.42 WIB.

    Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Murung Raya. ISPU di wilayah tersebut naik dari 1.691 menjadi 1.704 PM10.

    Sementara itu, Kabupaten Barito Selatan melalui stasiun pemantauan Sanggu mencatat angka 1.000 PM10.

    Pontianak dan Barito Kuala Ikut Naik

    Peningkatan cukup tajam terjadi di Pontianak Tenggara. Angka ISPU melonjak dari 717 menjadi 806 PM10 dalam beberapa jam.

    Kenaikan juga tercatat di Kabupaten Barito Kuala. ISPU bergerak dari 631 menjadi 661 PM10.

    Kabupaten Kapuas turut mengalami peningkatan, meski tipis. Angkanya naik dari 857 menjadi 861 PM10.

    Data tersebut menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah masih menghadapi tekanan serius, terutama kawasan yang mencatat konsentrasi partikulat PM10 tinggi.

    Kotim Turun Tipis, Tapi Masih Berbahaya

    Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat penurunan tipis. ISPU turun dari 905 menjadi 901 PM10.

    Namun, penurunan tersebut belum mengubah status kualitas udara. Angka tersebut masih jauh berada di atas ambang kategori Berbahaya.

    “Kabut asap berhatan hampir sepanjang hari, namun yang parah itu pagi dan sore. Bahkan sore udara berwarna kekuningan. Kondisi ini membuat suli bernapas dan mata perih,” ungkap Dayat, salah seorang warga Sampit.

    Penurunan juga terjadi di Kabupaten Tabalong, dari 384 menjadi 366 PM2.5.

    Stasiun pemantau Mobile AQMS BPBD Kalteng mencatat penurunan dari 392 menjadi 357 PM10. Sedangkan Kabupaten Kutai Barat melalui stasiun Sendawar turun dari 329 menjadi 311 PM2.5.

    Meski beberapa daerah mengalami penurunan, seluruh lokasi tersebut masih berada dalam kategori Berbahaya.

    Kondisi ini menunjukkan persoalan kualitas udara di Kalimantan belum mereda. Konsentrasi partikulat masih berada pada level yang berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.

    Data ISPU tersebut merupakan pembaruan pemantauan pada 23 September 2026 pukul 19.17 WIB. (***)

  • Bukan Cuma Manusia, Karhutla Kotim Juga Mengancam Satwa Dilindungi

    Bukan Cuma Manusia, Karhutla Kotim Juga Mengancam Satwa Dilindungi

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, tidak hanya mengancam permukiman dan kualitas udara. Satwa liar, termasuk satwa dilindungi, ikut menghadapi ancaman kehilangan habitat, sumber makanan hingga kematian.

    Dampak karhutla terhadap satwa telah ditemukan di sejumlah wilayah Kotim. Ada orangutan yang berhasil dievakuasi, trenggiling yang diselamatkan, hingga sejumlah satwa yang ditemukan mati dalam kondisi hangus terbakar.

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah mengatakan ancaman terhadap satwa liar hampir terjadi di setiap wilayah yang mengalami kebakaran.

    “Bukan hanya di Terantang, di tempat-tempat lain pun khususnya misalkan kayak di Kota Besi itu yang saat ini kejadian di Kandan ada jenis orangutan, kucing hutan, trenggiling,” kata Muriansyah, Rabu(23/9/2026).

    Salah satu kasus terjadi di kawasan Jalan Sawit Raya, Hutan Kota Sampit. Dua individu orangutan bernama Raya dan Rayu ditemukan di kawasan tersebut saat karhutla melanda.

    BKSDA Kalimantan Tengah bersama Orangutan Foundation International (OFI) kemudian mengevakuasi keduanya pada 2 September 2026.

    Setelah mendapat penanganan, Raya dan Rayu akhirnya dilepasliarkan ke Suaka Margasatwa Lamandau.

    Upaya penyelamatan juga dilakukan terhadap seekor trenggiling yang ditemukan aktivis lingkungan di kawasan Jalan Bumi Raya 1. Satwa tersebut diserahkan kepada BKSDA Pos Sampit sebelum kemudian dilepasliarkan.

    Namun, kondisi berbeda ditemukan di Desa Terantang Hilir, Kecamatan Seranau.

    Dalam penelusuran di kawasan terdampak karhutla, aktivis lingkungan menemukan sejumlah satwa yang diduga menjadi korban kebakaran. Satwa tersebut antara lain pelanduk, rusa, burung raja udang, tiga ekor trenggiling, kucing hutan dan lutung abu-abu.

    Sejumlah satwa ditemukan dalam kondisi hangus terbakar.

    Muriansyah menjelaskan Kecamatan Seranau merupakan salah satu wilayah yang memiliki habitat satwa liar. Di kawasan tersebut terdapat area restorasi ekosistem yang dikelola PT Rimba Makmur Utama (RMU).

    Kawasan di luar area restorasi ekosistem juga berupa areal kebun masyarakat yang turut terdampak kebakaran.

    “Khusus di Kecamatan Seranau, di situ ada satu perusahaan RE (Restorasi Ekosistem), dan di situ memang habitat satwa liar. Di luar wilayah RE itu merupakan areal kebun masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Muriansyah, kawasan restorasi ekosistem PT RMU menjadi habitat orangutan serta berbagai jenis satwa liar lainnya, termasuk satwa yang dilindungi.

    Namun, ancaman karhutla tidak hanya terjadi di kawasan yang dikenal sebagai habitat satwa.

    Wilayah Baamang Barat hingga jalur lingkar luar juga menjadi kawasan yang perlu diwaspadai. Bahkan, laporan keberadaan orangutan dan beruang juga diterima dari wilayah Mentaya Hilir Utara dan Mentaya Hilir Selatan.

    “Jadi bukan cuma di hutan yang kita fokus. Di semak belukar pun saat ini satwa liar ada di situ,” tutur Muriansyah.

    Ia menjelaskan satwa liar tidak selalu berada di kawasan hutan lebat. Semak belukar, kebun masyarakat hingga kawasan terbuka dapat menjadi tempat satwa mencari makan dan berlindung.

    Kawasan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan menjadi salah satu contohnya. Meski bukan kawasan hutan, di wilayah tersebut tetap ditemukan trenggiling, kucing hutan, ular dan satwa lainnya.

    “Contoh di Lingkar Utara, Lingkar Selatan itu bukan hutan tapi ternyata di situ ada teenggiling, kucing hutan, ular dan banyak lagi,” bebernya.

    Ancaman karhutla terhadap satwa juga terlihat dalam kasus seekor kukang di Kecamatan Kota Besi.

    Kukang tersebut diduga keluar dari habitatnya untuk menghindari kawasan yang terdampak kebakaran. Namun, setelah berpindah ke sekitar permukiman warga, satwa itu diduga tersengat listrik.

    Kukang kemudian diamankan aktivis lingkungan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

    Muriansyah mengatakan BKSDA Pos Sampit saat ini mendapat dukungan dari komunitas lingkungan dan tim Satgas Karhutla dalam menangani satwa yang terdampak kebakaran.

    “Saat ini kami banyak menerima bantuan, baik dari kawan-kawan komunitas, juga dari pihak regu atau tim Satgas Karhutla yang bertugas di Kabupaten Kotawaringin Timur,” pungkasnya. (***).

  • Dikeroyok Asap dan Air Asin, Warga Kotim Terancam ISPA dan Lonjakan Diare

    Dikeroyok Asap dan Air Asin, Warga Kotim Terancam ISPA dan Lonjakan Diare

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Bencana kemarau panjang yang disertai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai berdampak serius pada kesehatan masyarakat. Dampak buruknya kian terasa nyata ketika masyarakat dihadapkan pada dua ancaman sekaligus: paparan racun asap karhutla di udara dan keterbatasan pasokan air bersih yang kini mulai terasa asin akibat intrusi air laut.

    ​Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim, Nugroho Kuncoro Yudho, mengonfirmasi bahwa berdasarkan data dari 21 puskesmas, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada minggu ke-37 September 2026 masih berada di angka yang tinggi, yakni mencapai 685 kasus.

    Meskipun angka ini turun 10,6 persen atau berkurang 81 kasus dibanding minggu ke-35 yang mencatat 766 kasus dan minggu ke-36 sebanyak 745 kasus, Dinkes Kotim menegaskan persoalan racun udara belum mereda.

    Kasus ISPA tertinggi pada minggu ke-37 tercatat di Puskesmas Ketapang 1 sebanyak 165 kasus, disusul Puskesmas Parenggean 1 sebanyak 81 kasus, dan Puskesmas Baamang 2 sebanyak 76 kasus.

    ​Di tengah tren ISPA yang masih mengancam, kasus diare justru bergerak naik cukup drastis akibat keterbatasan air bersih. Data 21 puskesmas mencatat kasus diare melonjak menjadi 311 kasus pada minggu ke-37, atau naik 16 persen dengan penambahan 43 kasus dibandingkan minggu ke-36 yang mencatat 268 kasus.

    Puskesmas Ketapang 1 menyumbang kasus diare terbanyak yakni 89 kasus, diikuti Puskesmas Cempaka Mulia di Kecamatan Cempaga sebanyak 64 kasus, serta Ketapang 2 sebanyak 21 kasus.

    ​Peningkatan kasus diare ini berkolerasi langsung dengan memburuknya kualitas air minum akibat intrusi air laut ke jaringan PDAM di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, dan Mentaya Hilir Selatan.

    Dinkes Kotim melarang keras warga di wilayah tersebut menggunakan air kran untuk memasak atau minum, serta menyarankan penggunaan air galon atau air isi ulang yang terjamin kualitasnya.

    ​“Kasus diare memang cenderung meningkat karena ketersediaan air bersih makin terbatas akibat kemarau panjang. Untuk masyarakat di Ketapang, Mentaya Hilir Utara, dan Mentaya Hilir Selatan, kami minta sementara jangan menggunakan air PDAM untuk minum dan memasak karena peningkatan salinitas,” imbau Nugroho, Selasa (22/9/2026).


    ​Kombinasi 685 kasus ISPA dan lonjakan 311 kasus diare membuktikan bahwa Kotim sedang berada dalam krisis kesehatan darurat akibat bencana ganda (compound disasters). Udara yang terpolusi racun asap dan air kran yang terasa asin memaksa masyarakat menengah ke bawah menanggung beban ganda: harus membeli masker perlindungan dan merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air galon kemasan demi bertahan hidup.

    ​Pemkab Kotim dan Perumdam Tirta Mentaya didesak tidak hanya merilis imbauan larangan minum air kran, tetapi wajib menggerakkan armada tangki air bersih gratis secara masif ke kawasan padat penduduk seperti Cempaga, Ketapang, dan Mentaya Hilir. Selain itu, Dinkes Kotim harus memastikan ketersediaan stok obat ISPA, oralit, serta cairan rehidrasi di 21 puskesmas tercukupi dan menggratiskan biaya pengobatan bagi warga terdampak bencana asap dan air asin. (***)

  • Misteri Bekantan Mati di Ujung Pandaran: BKSDA Buka Suara, Penyebabnya Masih Gelap

    Misteri Bekantan Mati di Ujung Pandaran: BKSDA Buka Suara, Penyebabnya Masih Gelap

    ​SAMPIT , Kanalindependen.id – Kematian seekor bekantan (Nasalis larvatus) di kawasan wisata Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyisakan teka-teki besar. Satwa endemik Kalimantan yang dilindungi undang-undang tersebut ditemukan mati membusuk, sementara penyebab pasti hilangnya nyawa satwa tersebut hingga kini masih gelap.

    ​Informasi kematian satwa berhidung panjang ini mencuat setelah rekaman video bangkai bekantan beredar luas di media sosial. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Pos Sampit bergerak menelusuri laporan tersebut sejak Senin (21/9/2026).

    ​Bangkai bekantan pertama kali ditemukan pada Minggu (20/9/2026) sore oleh Indra, petugas penjaga kawasan wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotim. Saat ditemukan, kondisi bangkai sudah tidak segar, mengalami pembusukan tingkat lanjut, berbelatung, serta mengeluarkan bau menyengat.

    ​Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, menjelaskan bahwa lantaran bangkai telah dikuburkan oleh petugas di lokasi dan pemeriksaan awal hanya bersandar pada dokumentasi video, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik yang jelas.

    ​“Dari video yang kami periksa, tidak terlihat luka akibat jerat ataupun bekas benda tajam. Kondisinya memang sudah membusuk ketika ditemukan. Untuk penyebab kematiannya masih belum bisa kami pastikan, apakah karena faktor alam, sakit, atau hal lainnya,” ungkap Muriansyah, Selasa (22/9/2026).


    ​Fakta lain terungkap saat BKSDA mencocokkan fisik bangkai dengan rekaman video bekantan yang beberapa pekan terakhir kerap muncul menyapa pengunjung di objek wisata Ujung Pandaran. Hasil identifikasi memastikan bahwa bekantan yang mati merupakan individu yang berbeda.

    ​Perbedaan fisik terlihat mencolok pada ukuran tubuh dan bentuk hidung, di mana individu yang kerap terekam sebelumnya memiliki postur tubuh jauh lebih besar serta hidung yang lebih panjang. Temuan ini sekaligus menepis spekulasi publik bahwa bekantan langganan pengunjung Ujung Pandaran tersebut telah tewas.

    ​BKSDA Sampit mengimbau pengelola kawasan wisata dan pengunjung untuk tidak memberikan makanan (feeding) kepada satwa liar yang muncul di area pantai. Praktik pemberian makan dikhawatirkan mengubah perilaku alami satwa, memicu ketergantungan pada manusia, serta meningkatkan risiko penularan penyakit (zoonosis) maupun konflik interaksi.

    ​Kematian bekantan di Ujung Pandaran—terlepas dari belum pastinya pemicu utama—menjadi peringatan keras atas rentannya interaksi antara aktivitas pariwisata massal dan habitat alami satwa liar. Terlebih di tengah situasi karhutla Kotim yang merusak vegetasi pesisir Teluk Sampit, perubahan perilaku satwa dan ancaman gangguan lingkungan wajib diantisipasi dengan penanganan konservasi yang terukur.

    ​BKSDA Sampit diharapkan bisa berkonsultasi dengan dokter hewan guna mengetahui kepastian pemicu kematian.

    Di sisi lain, pengelola wisata Ujung Pandaran wajib memasang papan larangan memberi makan satwa serta menyiagakan petugas pengawas guna mencegah potensi konflik manusia dan satwa liar.(***)

  • Hotspot Kotim Tembus 1.663 Titik, Bagendang Tengah Kembali Jadi Titik Terpanas

    Hotspot Kotim Tembus 1.663 Titik, Bagendang Tengah Kembali Jadi Titik Terpanas

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Eskalasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Data pemantauan satelit BMKG per Selasa (22/9/2026) pukul 16.00 WIB mendeteksi 1.663 titik panas (hotspot) yang tersebar di wilayah Kotim dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

    ​Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU) kembali menjadi episentrum kebakaran terparah dengan menyumbang 667 titik panas, atau sekitar 40 persen dari total hotspot kabupaten.

    ​Desa Bagendang Tengah di Kecamatan MHU menjadi lokasi paling membara di Kotim dengan akumulasi 564 titik panas. Angka ini melonjak tajam dibanding desa-desa terdampak lainnya di sepanjang aliran Sungai Mentaya.

    ​“Mentaya Hilir Utara menyumbang 667 titik panas dengan konsentrasi tertinggi berada di Desa Bagendang Tengah sebanyak 564 titik. Secara keseluruhan di Kotim, pemantauan satelit NOAA-20 dan SNPP mencatat 1.663 hotspot, di mana 61 titik berada pada tingkat kepercayaan tinggi minimal 80 persen,” rilis Stasiun Meteorologi BMKG Kotim, Selasa (22/9/2026).


    ​Sebaran hotspot di wilayah lain mencatat Kecamatan Pulau Hanaut dengan 315 titik (terbanyak di Desa Bantian 103 titik), Baamang 151 titik (terbanyak di Kelurahan Baamang Hulu 122 titik), serta Teluk Sampit 129 titik (terbanyak di Desa Lampuyang 94 titik).

    Selanjutnya, Mentawa Baru Ketapang mencatat 81 titik, Mentaya Hulu 71 titik, Seranau 65 titik, Kota Besi 62 titik, dan Bukit Santuai 36 titik.

    ​Kecamatan lainnya juga menyumbang titik panas, antara lain Telaga Antang 24 titik, Mentaya Hilir Selatan 21 titik, Parenggean 15 titik, Telawang 13 titik, Tualan Hulu 7 titik, Cempaga Hulu 5 titik, dan Antang Kalang 1 titik. Dari total 1.663 titik panas tersebut, 1.567 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah (30–79 persen) , 61 titik berkepercayaan tinggi ( 80 persen), dan 35 titik berkepercayaan rendah.

    ​Penumpukan 564 hotspot hanya di Desa Bagendang Tengah serta 122 hotspot di Baamang Hulu menelanjangi kerentanan benteng pertahanan pemadaman darat Kotim.

    Kebakaran hebat di Bagendang Tengah tidak hanya mengancam aktivitas vital pelabuhan bongkar muat, tetapi juga mengirim pasokan asap pekat yang terdorong angin menuju kawasan perkotaan Sampit.

    ​Dua penekanan kritis dari Kanal Independen:

    ​Satgas Karhutla gabungan BPBD, TNI, Polri, dan Manggala Agni didesak mengerahkan pemadaman udara (water bombing) secara intensif ke Bagendang Tengah dan Baamang Hulu sebelum lidah api melahap habis pemukiman warga.

    Di samping itu, penyidik Kepolisian wajib langsung turun melakukan verifikasi lapangan pada 61 titik berkepercayaan tinggi untuk memproses hukum pihak yang sengaja membakar lahan di masa tanggap darurat.

    ​Hotspot Kotim tembus 1.663 titik! Bagendang Tengah kembali jadi titik terpanas dengan 564 hotspot!  Satgas udara wajib bom air Bagendang dan Baamang Hulu! (***)