cms.kanalindependen.id

Kategori: Kalteng

  • Karhutla di Selatan Berpotensi Bawa Kabut Asap ke Sampit, Angin Melandai Bikin Asap Terperangkap

    Karhutla di Selatan Berpotensi Bawa Kabut Asap ke Sampit, Angin Melandai Bikin Asap Terperangkap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berpotensi membawa kabut asap hingga ke Kota Sampit.

    Kondisi tersebut diperburuk pola angin yang beberapa hari terakhir cenderung melandai sehingga menimbulkan asap tebal yang telah masuk ke kawasan perkotaan berpotensi terperangkap dan tidak bergerak menjauh.

    Kepala BMKG Kotim Mulyono Leonardo mengatakan, pola angin saat ini didominasi dari arah timur, tenggara, dan selatan yang bergerak menuju barat hingga utara.

    ”Secara umum, arah angin saat ini dominan berasal dari timur, tenggara, dan selatan, kemudian bergerak menuju barat hingga utara,” kata Mulyono saat diwawancara seusai rapat teknis penanganan karhutla di BPBD Kotim, Rabu (30/9/2026).

    Menurutnya, pola angin yang terjadi memungkinkan asap dari kejadian karhutla di wilayah selatan terbawa menuju Kota Sampit. Namun, Mulyono tidak menyebut seluruh kabut asap yang berada di Sampit dipastikan berasal dari selatan.

    ”Apabila terdapat titik panas yang menghasilkan asap di wilayah selatan Kota Sampit, asap tersebut berpotensi terbawa ke Kota Sampit. Hal itu dipengaruhi arah angin yang dominan berasal dari timur, tenggara, dan selatan,” jelasnya.

    Persoalan berikutnya muncul ketika asap telah mencapai kawasan perkotaan. Dalam beberapa hari terakhir, kecepatan angin justru cenderung melemah sehingga pergerakan asap menjadi terbatas.

    ”Salah satu indikasinya adalah asap kiriman. Selain itu, angin saat ini cenderung melemah, sehingga asap seolah terperangkap di wilayah kota,” ungkap Mulyono.

    Kondisi tersebut membuat kabut asap yang sudah masuk ke Sampit tidak mudah terdorong keluar.

    ”Beberapa hari terakhir, angin cenderung melandai. Kondisi itu menyebabkan tidak ada pergerakan signifikan yang membawa asap menjauh dari Kota Sampit,” ujarnya.

    Malam Hari Asap Berpotensi Terbawa, Siang Hari Tertahan

    Pola angin di Sampit juga berubah menurut waktu. Mulyono menjelaskan, angin pada malam hari dapat bertiup lebih kencang sehingga berpotensi membawa asap dari wilayah selatan menuju kota.

    Sebaliknya, pada pagi hingga siang hari, angin cenderung kembali tenang.

    ”Asap yang berasal dari wilayah selatan dapat terbawa angin yang cukup kencang pada malam hari,” katanya.

    ”Namun, pada pagi hingga siang hari, angin cenderung lebih tenang atau melandai. Akibatnya, asap yang sudah masuk ke wilayah kota menjadi tertahan atau terkurung di Kota Sampit,” lanjutnya.

    Secara rata-rata, angin dengan kecepatan lebih dari 15 km per jam memiliki kemampuan lebih besar membawa asap dari wilayah selatan menuju Sampit.

    Sedangkan angin yang hanya bergerak 0–5 km per jam tidak cukup signifikan untuk mengangkut asap menjauh.

    ”Berdasarkan rata-rata, angin dengan kecepatan di atas 15 km per jam berpotensi membawa asap dari wilayah selatan,” terang Mulyono.

    ”Sementara kondisi angin yang sedang melandai berkisar antara 0 hingga 5 atau 6 km per jam. Kecepatan tersebut tidak cukup signifikan untuk membawa asap menjauh,” tambahnya.

    Posisi Matahari Turut Memengaruhi Pola Angin

    Mulyono menjelaskan, kondisi angin yang melandai saat ini berkaitan dengan posisi semu Matahari yang berada di sekitar ekuator.

    ”Saat ini posisi semu Matahari berada di sekitar ekuator, sehingga angin cenderung lebih landai,” jelasnya.

    Sebelumnya, angin cenderung lebih kencang ketika posisi semu Matahari masih berada di utara ekuator. Memasuki September hingga November, posisi semu Matahari bergerak menuju selatan ekuator dan perubahan tersebut turut memengaruhi pola angin.

    ”Sebelumnya angin lebih kencang ketika posisi semu Matahari masih berada di utara ekuator. Dalam periode September hingga November, posisi semu Matahari bergerak menuju selatan ekuator. Kondisi tersebut turut memengaruhi pola angin yang lebih melandai,” katanya.

    El Niño Sangat Kuat hingga Awal 2027

    Kecepatan angin dan arah pergerakan angin yang terjadi di Kotim juga dipengaruhi El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

    Dalam rapat evaluasi penanganan karhutla, Selasa (29/9/2026), Mulyono memaparkan bahwa El Niño masih berada dalam kategori sangat kuat. BMKG memperkirakan fenomena tersebut bertahan hingga awal 2027.

    ”Berdasarkan analisis anomali suhu muka laut dasarian, nilainya masih sekitar 2,726. Kondisi itu mengindikasikan El Niño masih berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Niño akan bertahan hingga awal tahun 2027,” paparnya.

    IOD juga diperkirakan masih berada pada fase positif hingga awal 2027.

    ”Kemudian, berdasarkan indeks Indian Ocean Dipole atau IOD, BMKG memprediksi IOD masih berada pada fase positif hingga awal tahun 2027,” ujarnya.

    Kombinasi kedua fenomena tersebut berdampak pada berkurangnya curah hujan di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah dan Kotim.

    ”Kombinasi El Niño dan IOD positif akan berdampak signifikan terhadap berkurangnya curah hujan di Indonesia, terutama Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur,” tegas Mulyono.

    20 Hari Hampir Tanpa Hujan

    Gambaran kondisi kering terlihat dari analisis curah hujan 20 hari terakhir. BMKG mencatat curah hujan di Kotim berada pada kategori sangat rendah, hanya sekitar 0–20 milimeter.

    ”Berdasarkan analisis curah hujan 20 hari terakhir, curah hujan di Kabupaten Kotawaringin Timur berada dalam kategori sangat rendah, sekitar 0 sampai 20 milimeter,” ungkapnya.

    Hujan memang terpantau di sejumlah titik bagian tengah Kotim, tetapi BMKG mencatat sebagian besar hujan tersebut merupakan hasil operasi modifikasi cuaca.

    ”Ada beberapa titik hujan di bagian tengah Kotawaringin Timur, tetapi sebagian besar merupakan hasil operasi modifikasi cuaca,” katanya.

    Sementara hasil pemantauan hari tanpa hujan menunjukkan sejumlah kawasan utara dan selatan Kotim telah mengalami periode kering lebih dari 60 hari.

    ”Pada pemantauan anomali hari tanpa hujan, wilayah yang mendapat hujan terlihat berada di bagian tengah. Sementara sejumlah titik di utara dan selatan berwarna merah muda hingga merah, yang menunjukkan tidak menerima hujan selama lebih dari 60 hari,” jelas Mulyono.

    306 Hotspot, Risiko Kebakaran Kembali Naik

    Di tengah kondisi kering tersebut, titik panas masih tersebar di Kotim. BMKG mendeteksi sekitar 306 hotspot pada 29 September, dengan konsentrasi masih dominan di wilayah selatan.

    ”Untuk hotspot hari ini, terdeteksi sekitar 306 titik. Jumlah itu mulai berkurang dibandingkan hari sebelumnya, tetapi titik panas masih dominan berada di wilayah selatan,” kata Mulyono.

    Potensi kemudahan terbakar pada 29 September masih cukup tinggi. Kondisi itu diperkirakan menurun pada 30 September dan 1 Oktober, sebelum kembali meningkat pada 2–5 Oktober.

    ”Potensi kemudahan terbakar pada 29 September masih cukup tinggi. Pada 30 September dan 1 Oktober diperkirakan berkurang, tetapi kembali meningkat pada 2 hingga 5 Oktober,” paparnya.

    Peluang pembentukan awan hujan di Kalimantan Tengah juga masih kecil hingga 5 Oktober.

    ”Berdasarkan potensi pertumbuhan awan kumulus pada 29 September hingga 5 Oktober, peluang pembentukan awan hujan signifikan di Kalimantan Tengah masih sangat kecil,” ujarnya.

    Potensi pertumbuhan awan yang lebih besar justru berada di Kalimantan Barat dan wilayah utara Kalimantan.

    Peluang Awan 50–70 Persen Jadi Dasar OMC

    Meski peluang hujan secara umum rendah, terdapat jendela waktu yang masih memungkinkan terbentuknya awan. Pada 29 September hingga 1 Oktober, peluang pertumbuhan awan diperkirakan mencapai 50–70 persen.

    ”Pada 29 September, 30 September, dan 1 Oktober, terdapat potensi pertumbuhan awan dengan peluang sekitar 50 hingga 70 persen,” jelas Mulyono.

    Potensi tersebut menjadi salah satu dasar tim operasi modifikasi cuaca melakukan penyemaian awan.

    Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi tim operasi modifikasi cuaca untuk melakukan penyemaian awan,” katanya.

    Namun, peluang tersebut diperkirakan kembali menurun mulai 1 hingga 5 Oktober.

    ”Mulai 1 hingga 5 Oktober, potensi pertumbuhan awan diperkirakan kembali berkurang. Karena itu, risiko kebakaran berpotensi meningkat lagi,” tegasnya.

    Untuk 30 September dan 1 Oktober, BMKG masih memperkirakan peluang curah hujan lebih dari 0,5 hingga 20 milimeter. Setelah itu, peluang hujan kembali rendah.

    Musim Hujan Bergerak dari Utara ke Selatan

    Proyeksi BMKG menunjukkan musim hujan di Kotim tidak datang serentak. Wilayah utara diperkirakan lebih dahulu mengalami transisi, kemudian bergerak menuju wilayah tengah dan Sampit, sebelum mencapai kawasan selatan.

    Pada Oktober, curah hujan wilayah selatan diperkirakan masih rendah, sekitar 50–100 milimeter. Wilayah tengah diperkirakan menerima 100–150 milimeter, sedangkan wilayah utara berada pada kisaran 150–200 milimeter.

    ”Musim hujan diperkirakan datang dari wilayah utara menuju selatan, dengan wilayah selatan dan kawasan Teluk Sampit menjadi salah satu daerah yang terakhir memasuki musim hujan,” ujar Mulyono.

    Memasuki November, sebagian besar Kotim diperkirakan mulai mengalami awal musim hujan dengan curah hujan kategori menengah sekitar 150–200 milimeter per bulan. Namun, sifat hujannya masih dipengaruhi El Niño dan IOD positif.

    ”Namun, sifat hujannya diperkirakan masih di bawah normal karena pengaruh El Niño dan IOD positif,” katanya.

    Ketika ditanya mengenai waktu datangnya hujan pada November, Mulyono menjelaskan bahwa angka curah hujan tersebut merupakan akumulasi satu bulan.

    ”Ini merupakan akumulasi satu bulan,” jawabnya.

    Menurut Mulyono, peluang hujan pada awal November tetap ada, meskipun intensitasnya diperkirakan belum seperti kondisi normal.

    ”Ada kemungkinan besar terjadi hujan pada awal bulan, Bapak. Namun, curah hujan diperkirakan tetap berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena El Niño dan IOD positif masih memengaruhi kondisi atmosfer,” jelasnya.

    Awal Musim Hujan Berbeda Tiap Wilayah

    BMKG memperkirakan wilayah utara Kotim mulai memasuki musim hujan pada dasarian II Oktober. Wilayah tersebut masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 8.

    ”Wilayah utara yang masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 8 diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada dasarian II Oktober,” terang Mulyono.

    Selanjutnya, Zona Musim Kalimantan Tengah 9 diperkirakan memasuki awal musim hujan pada dasarian III Oktober atau sekitar akhir Oktober.

    ”Pada periode itu diperkirakan sudah mulai terjadi masa transisi dengan hujan awal,” katanya.

    Sampit dan sejumlah wilayah di sekitarnya, termasuk Baamang, Ketapang, Seranau, Mentawa Baru Hilir dan Mentawa Baru Hulu, diperkirakan memasuki awal musim hujan pada dasarian I November.

    Sementara kawasan selatan menjadi wilayah yang paling akhir. Sebagian wilayah yang masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 13 diperkirakan baru memasuki awal musim hujan pada November.

    ”Wilayah yang paling akhir memasuki awal musim hujan adalah sebagian kawasan selatan, yang masuk Zona Musim Kalimantan Tengah 13. Daerah ini diperkirakan baru memasuki awal musim hujan pada November. Karena itu, wilayah selatan masih menjadi kawasan yang perlu diwaspadai,” tegasnya.

    Hujan Belum Otomatis Menandai Musim Hujan

    Mulyono menegaskan, munculnya hujan sesekali belum dapat langsung dijadikan patokan bahwa suatu wilayah telah memasuki musim hujan.

    BMKG menetapkan awal musim hujan berdasarkan akumulasi curah hujan yang mencapai ambang tertentu secara berurutan.

    ”Penentuan awal musim hujan dilakukan dengan melihat akumulasi curah hujan. Apabila curah hujan mencapai lebih dari 50 milimeter per dasarian dan berlangsung secara berurutan, wilayah tersebut dapat dinyatakan memasuki musim hujan,” jelasnya.

    Dasarian merupakan periode 10 harian dalam satu bulan, yakni dasarian I tanggal 1–10, dasarian II tanggal 11–20, dan dasarian III tanggal 21 hingga akhir bulan.

    Dengan parameter tersebut, masa transisi di Kotim diperkirakan berlangsung secara bertahap dari utara menuju selatan.

    Puncak Musim Hujan Januari 2027

    BMKG memperkirakan puncak musim hujan Kotim terjadi pada Januari 2027. Sifat hujan diproyeksikan normal di wilayah tengah, sementara bagian utara dan selatan berpotensi berada pada kategori di atas normal.

    ”Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2027. Sifat hujan diperkirakan normal di wilayah tengah, sedangkan bagian utara dan selatan dapat berada pada kategori di atas normal,” kata Mulyono.

    Namun, musim hujan tahun ini diperkirakan berlangsung lebih singkat sekitar tiga dasarian atau 30 hari dibandingkan kondisi normal.

    ”Durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek sekitar tiga dasarian atau 30 hari. Artinya, musim hujan datang lebih lambat dibandingkan kondisi normal,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut membuat Oktober masih menjadi periode penting dalam penanganan karhutla, khususnya di kawasan yang belum memperoleh hujan memadai. Wilayah selatan menjadi perhatian karena diperkirakan paling akhir memasuki musim hujan, sementara titik panas masih dominan berada di kawasan tersebut.

    Pada saat yang sama, arah angin dari selatan menuju utara membuka potensi asap dari kejadian karhutla terbawa ke Sampit.

    Ketika kecepatan angin kemudian melemah, asap yang telah mencapai kawasan kota berpotensi bertahan lebih lama karena tidak terdorong keluar secara signifikan.

    Mulyono menegaskan, kondisi cuaca tersebut perlu menjadi bagian dari perhitungan penanganan karhutla Kotim hingga memasuki periode musim hujan.

    ”BMKG memperkirakan El Niño dan IOD positif masih bertahan hingga awal 2027,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Mesin Alkon dan Selang Langka, BPBD Kotim Berburu Peralatan hingga Luar Daerah

    Mesin Alkon dan Selang Langka, BPBD Kotim Berburu Peralatan hingga Luar Daerah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kebutuhan mesin alkon dan selang untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih belum terpenuhi.

    BPBD Kotim bahkan harus memburu peralatan hingga Banjarmasin, Palangka Raya, Surabaya dan Jakarta karena stok di pasaran cepat habis diborong daerah lain yang juga sedang menghadapi karhutla.

    ”Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa rekanan. Sebelumnya kami sempat mendapatkan barang. Namun, untuk pengadaan berikutnya, barang cukup sulit diperoleh karena karhutla tidak hanya terjadi di Kotim. Semua kabupaten dan kota yang menghadapi karhutla juga sedang memesan perlengkapan yang sama,” kata Imam Subekti, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Selasa (29/9/2026).

    BPBD berharap dalam satu atau dua hari berikutnya kembali mendapatkan tambahan perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan pemadaman di lapangan.

    ”Kami memiliki anggaran, tetapi barangnya tidak tersedia. Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ke depan kami bisa mendapatkan tambahan barang, termasuk selang, alkon, nozzle, dan perlengkapan lainnya,” ujarnya.

    Dalam rapat lanjutan pembahasan teknis penanganan karhutla di BPBD Kotim, Imam melaporkan update terkait jumlah ketersediaan peralatan pemadam.

    ”Ada tambahan kedatangan 20 unit alkon dan tambahan 7 profil tank sehingga total yg tersedia 28 profil tank. Selang masih menunggu kedatangan. Peralatan pemadaman yang ada diharapkan dapat memaksimalkan upaya pemadaman hingga proses pendinginan,” ujar Imam Subekti, Rabu (30/9/2026).

    Upaya mendapatkan peralatan dilakukan melalui berbagai jalur. BPBD tidak hanya mendatangi toko, tetapi juga mencari melalui penjual daring.

    Namun, cara tersebut belum menjamin barang bisa diperoleh karena kebutuhan terhadap peralatan karhutla terjadi hampir bersamaan di berbagai daerah.

    ”Penjual daring juga tidak semuanya mampu menyediakan barang karena banyak daerah lain yang juga memerlukan peralatan tersebut,” jelas Imam.

    Ia mencontohkan pencarian selang yang dilakukan seorang rekannya ke Palangka Raya. Saat hendak berangkat, informasi yang diterima menyebutkan masih tersedia sekitar 50 unit.

    Namun, ketika tiba di Palangka Raya, stok tersebut sudah dibeli pihak lain.

    ”Saat akan berangkat, stoknya masih ada sekitar 50 unit. Namun, ketika tiba di sana, berkurang 43 karena barangnya sudah dibeli pihak lain,” ungkapnya.

    Upaya pencarian alat pemadaman khsusunya mesin alkon dan selang sudah diupayakan sejak status tanggap darurat diaktifkan.

    ”Pencarian sudah dilakukan ke berbagai daerah. Namun, daerah lain juga mencari barang yang sama. Jadi, siapa yang lebih dulu mendapatkan barang dan memperoleh kepastian ketersediaan, itu yang bisa melakukan pembelian,” katanya.

    Pengadaan Tak Bisa Asal Beli

    Dalam kondisi tanggap darurat, kepastian waktu pengiriman menjadi pertimbangan utama BPBD. Imam mengatakan pihaknya tidak berani membeli barang apabila dealer atau rekanan tidak dapat memastikan kapan peralatan tersebut tiba.

    ”Karena ini dalam masa tanggap darurat, kami tidak berani membeli jika tidak ada kepastian waktu pengiriman. Pengadaan harus bisa dipastikan tiba dalam masa tanggap darurat,” tegasnya.

    Imam mencontohkan pengadaan trailer yang diserahkan Bupati Kotim kepada BPBD pada Sabtu (26/9/2026) lalu.

    ”Contohnya pengadaan trailer yang diserahkan Bupati kepada BPBD pada Sabtu. Kami memesan pada Rabu dan barang tiba pada Sabtu, sehingga waktunya sekitar empat hari,” jelasnya.

    Menurut Imam, apabila dealer hanya menyatakan barang tersedia tetapi tidak mampu memberikan kepastian waktu pengiriman, BPBD tidak dapat mengambil risiko melakukan pembelian.

    ”Kalau dealer menyatakan ada barang tetapi tidak bisa menjamin waktu penyediaannya, kami tidak bisa mengambilnya. Masa tanggap darurat terbatas. Setelah lewat masa itu, pengadaan tidak bisa lagi dilakukan dengan mekanisme tersebut,” katanya.

    Stok Alkon Tinggal Satu

    Kelangkaan peralatan juga tercermin dari stok alkon yang tersisa di BPBD. Dari empat unit yang tersedia, tiga di antaranya langsung disalurkan untuk kebutuhan pemadaman.

    ”Kebutuhan dari pemerintah kecamatan dan relawan masih cukup banyak. Kami belum bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut,” ujar Imam ketika ditanya apakah bantuan peralatan yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan.

    Karena stok terbatas, BPBD harus selektif menentukan lokasi penerima.

    ”Kami harus selektif dalam menyalurkan peralatan yang tersedia. Hari ini, stok alkon tersisa empat unit. Dua unit diberikan kepada Seranau dan satu unit kepada MPA, sehingga tersisa satu unit,” ungkapnya.

    BPBD berharap tambahan peralatan segera masuk agar distribusi kepada wilayah yang membutuhkan dapat kembali dilakukan.

    ”Mudah-mudahan besok ada lagi barang yang masuk,” tambah Imam.

    Ia menjelaskan alkon memiliki fungsi penting dalam sistem suplai air untuk pemadaman. Mesin tersebut digunakan untuk menyedot air ke profil tank, sebelum kemudian air disalurkan dari profil tank ke mobil pemadam.

    Untuk pengadaan baru, BPBD memiliki sekitar 31 unit alkon. Namun, seluruhnya sudah digunakan atau didistribusikan dalam penanganan karhutla.

    ”Alkon yang dimiliki jumlahnya puluhan unit, tetapi sebagian besar sudah didistribusikan ke kecamatan, MPA, OPD yang membutuhkan, serta tim atau regu pemadam,” katanya.

    Imam tidak dapat menyebutkan secara pasti total keseluruhan alkon yang menjadi aset BPBD karena sebagian sudah tersebar di berbagai lokasi.

    ”Jumlah keseluruhan yang tersimpan di gudang, saya tidak hafal. Yang saya ingat adalah pengadaan baru, yakni sekitar 31 unit. Barang yang ada juga sudah tersebar dan digunakan,” ujarnya.

    Sejumlah alkon bahkan sudah melekat pada delapan mobil BPBD. Sementara alkon lainnya digunakan tim suplai dan personel yang berjaga di sejumlah titik, antara lain di Jalan Wengga, Kawasan Bandara, Pertamina, KPT, KP3 dan KPM.

    ”Seluruhnya merupakan aset BPBD,” tegasnya.

    Pengadaan Baru Hanya 43 Selang

    Keterbatasan juga terjadi pada selang pemadam. Dalam pengadaan baru, BPBD hanya memperoleh 43 unit, sedangkan kebutuhan lainnya masih mengandalkan stok lama.

    ”Untuk selang, pengadaan baru kami hanya memperoleh 43 unit. Selebihnya masih menggunakan selang lama,” kata Imam.

    Pengadaan selang tersebut menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Namun, jumlah keseluruhan selang yang tersedia saat ini tidak dapat dipastikan karena telah tersebar di sejumlah lokasi.

    ”Jumlah total selang belum dapat dipastikan karena barang telah didistribusikan ke sejumlah lokasi,” jelasnya.

    Sumur Bor Butuh Hingga Sebulan

    Persoalan sarana pendukung karhutla tidak hanya terjadi pada mesin dan perlengkapan pemadaman. Kebutuhan sumber air melalui sumur bor juga menjadi tantangan.

    ”Yang langka adalah sarana dan prasarana pendukung. Termasuk kebutuhan sumur bor,” kata Imam.

    Menurutnya, sumur bor memang dapat dibuat, tetapi pengerjaan sumur dalam membutuhkan waktu cukup lama. Terlebih kedalaman pengeboran sangat bergantung pada kondisi titik air.

    ”Kalau yang dibutuhkan adalah sumur dalam, pengerjaannya tidak bisa cepat. Untuk sumur dalam, paling cepat membutuhkan waktu sekitar tiga minggu sampai satu bulan hingga bisa beroperasi,” jelasnya.

    Kedalamannya dapat mencapai 80 meter, 90 meter, 100 meter atau lebih.

    ”Kedalamannya bisa 80 meter, 90 meter, 100 meter, atau lebih, tergantung titik air,” ujarnya.

    Dari pekerjaan yang dilakukan BPBD, baru tiga titik sumur bor yang siap. Lokasinya berada di Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Pustu Pasir Putih di wilayah Perumahan Pandawa.

    ”Dari BPBD, yang sudah siap baru tiga titik,” ungkap Imam.

    Sementara itu, pengerjaan sumur bor juga dilakukan pihak lain. Imam menyebut ada pekerjaan dari pihak Dandim dan informasi pengerjaan dari pihak Kapolres, tetapi datanya belum disampaikan kepada BPBD.

    ”Di pihak Dandim ada pengerjaan, tetapi datanya belum disampaikan kepada kami. Dari pihak Kapolres juga ada informasi soal pengerjaan,” katanya.

    Jumlah titik sumur bor masih berpotensi bertambah apabila pekerjaan di Bagendang selesai.

    ”Apabila pengerjaan di Bagendang selesai, jumlahnya kemungkinan akan bertambah,” tambahnya.

    306 Hotspot Terdeteksi

    Keterbatasan peralatan berlangsung ketika aktivitas kebakaran masih terjadi di berbagai wilayah Kotim. Imam menyebut terdapat 306 titik panas per 29 September 2026.

    Dari jumlah tersebut, 23 titik memiliki tingkat kepercayaan rendah, 279 titik sedang dan empat titik tinggi.

    ”Hari ini terdapat 306 titik panas. Rinciannya, 23 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 279 titik sedang, dan empat titik tinggi,” kata Imam.

    Untuk kawasan dalam kota, pada hari sebelumnya terdapat sekitar 15 kejadian kebakaran.

    Sementara, sejumlah lokasi yang masih ditangani antara lain di Lingkar Utara, Eka Bahurui, Bagendang, Seranau, Mentaya Seberang, Satiruk dan Pulau Hanaut.

    ”Sebagian kejadian baru dan sebagian kejadian lanjutan dari hari sebelumnya,” jelasnya.

    Di Eka Bahurui, misalnya, kebakaran mulai terjadi sekitar pukul 20.30 WIB pada malam sebelumnya dan masih berlangsung hingga pagi.

    ”Saya sempat memeriksa kondisi di lapangan sebelum berangkat,” ujar Imam.

    Di Seranau, Mentaya Seberang, kebakaran sebelumnya sudah dilakukan pemadaman. Namun, diduga masih ada bara atau titik api yang kembali muncul.

    ”Di Seranau, Mentaya Seberang, sebelumnya sudah dilakukan pemadaman. Namun, diduga masih terdapat bara atau titik api yang kembali muncul,” katanya.

    Kondisi serupa terjadi di Desa Satiruk, Kecamatan Pulau Hanaut yang telah berlangsung sejak sehari sebelumnya.

    ”Tim dari Polres, Kodim, Korem dan Lion dalam beberapa hari terakhir sudah dikerahkan untuk menangani pemadaman di wilayah Pulau Hanaut,” ujarnya.

    Selain itu, penanganan pemadaman di areal Kota Sampit masih ditangani secara berkelanjutan

    ”Di perkotaan tetap ditangani pemadaman hingga pendinginan,” ujar Imam.

    Konsentrasi penanganan juga diarahkan ke sekitar kawasan Bandara. Sejumlah kebakaran di Jalan Jaksa Agung, Jalan Tjilik Riwut hingga arah Kandan disebut turut menyumbang asap ke sekitar bandara, termasuk yang berdampak ke Desa Ganepo dan Seranau.

    Imam mengungkapkan dari sejumlah kejadian karhutla, penanganan di Pulau Hanaut menjadi salah satu operasi yang membutuhkan upaya lebih karena titik kebakaran berada jauh dari akses sungai.

    ”Seperti di Pulau Hanaut itu masuknya tujuh kilometer jalan kaki dari pinggir sungai. Itu ditangani secara berkelanjutan,” ungkap Imam.

    Peralatan pemadaman juga harus dibawa menggunakan klotok untuk mencapai lokasi.

    ”Peralatan pemadaman dibawa menggunakan klotok, semua pembiayaan dari BPBD,” katanya.

    Untuk kebutuhan sumber air, BPBD mendapatkan dukungan dari PT RMU dan pemerintah desa setempat.

    ”Untuk sumber air ada bantuan dari PT RMU dan pemerintah desa setempat,” tambahnya.

    Water Bombing Terkendala Jarak Pandang

    Upaya pemadaman melalui udara juga telah dilakukan di Desa Rawa Sari dan Baamang Hulu. Namun, operasi water bombing belum dapat berjalan karena kondisi jarak pandang tidak memenuhi batas yang diperlukan.

    ”Water bombing sudah dilakukan di Desa Rawa Sari dan Baamang Hulu. Namun, karena visibilitas masih 800 meter belum bisa operasional,” kata Imam.

    Menurutnya, water bombing membutuhkan jarak pandang minimal 4.800 meter.

    ”Water bombing minimal jarak pandang 4.800 meter. Jarak pandang ini yang jadi kendala, water bombing tidak bisa dilakukan,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Lalai Penanganan ODGJ Memicu Petaka: Rumah di Jalan Kembali 1 Sampit Diduga Sengaja Dibakar

    Lalai Penanganan ODGJ Memicu Petaka: Rumah di Jalan Kembali 1 Sampit Diduga Sengaja Dibakar

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kelemahan sistem penanganan dan pengawasan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memicu ancaman keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.

    Suasana tenang dini hari warga di Jalan Kembali 1, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), berubah menjadi mencekam setelah sebuah rumah semi-permanen seluas 150 meter persegi ludes dibakar pada Rabu (30/9/2026) sekitar pukul 02.10 WIB.

    Kobaran api pecah saat mayoritas warga sekitar sedang terlelap. Konstruksi bangunan yang didominasi material kayu membuat si jago merah membumbung tinggi dan melahap habis seluruh isi rumah peninggalan almarhum Asikinoor hanya dalam hitungan menit.

    Saksi mata di lokasi kejadian, Lidia, menceritakan kepanikan warga saat melihat api melahap bangunan tersebut.

    “Api cepat sekali membesar. Rumah itu sebagian besar kayu, sehingga dalam waktu singkat kobaran api sudah menghanguskan seluruh bangunan,” tutur Lidya, Rabu (30/9/2026).

    Sengaja Dibakar Anak Pemilik Rumah dan Respons Tim Damkar

    Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim menerima laporan darurat pada pukul 02.39 WIB dan langsung menerjunkan dua unit armada ke lokasi di bawah pimpinan Komandan Regu III, Supriansyah.

    Tiba di TKP pukul 02.49 WIB, petugas berjibaku melokalisir perambatan api agar tidak meluas ke permukiman padat di sekitarnya.

    Proses pemadaman hingga pendinginan selesai penuh pada pukul 04.12 WIB dengan bantuan personel PMI Kotim, Redkar Ketapi 3, serta relawan MPA Teluk Dalam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, meski kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp200 juta.

    Sisi paling krusial dari insiden ini terungkap dalam laporan resmi Disdamkarmat Kotim. Supriansyah menyampaikan bahwa pemicu kebakaran diduga kuat berasal dari tindakan sengaja membakar yang dilakukan oleh anak pemilik rumah yang mengidap gangguan jiwa (ODGJ).

    Kendati demikian, pihak Disdamkarmat menegaskan bahwa kepastian motif dan dinamika kejadian masih memerlukan pembuktian serta investigasi mendalam dari pihak berwajib.

    Tragedi kebakaran di Jalan Kembali 1 MB Ketapang ini bukan sekadar musibah biasa, melainkan cermin buram dari pengabaian sistemik terhadap penanganan medis dan sosial ODGJ di daerah. Ketika individu yang mengalami gangguan kejiwaan berat dibiarkan tanpa pendampingan intensif, isolasi medis, atau terapi berkala di lingkungan pemukiman padat kayu, risiko kelalaian yang mengancam keselamatan publik tinggal menunggu waktu.

    Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kotim didesak untuk tidak lepas tangan. Harus ada langkah aktif (outreach) pendataan, evakuasi medis, serta penyediaan fasilitas perawatan ODGJ yang layak di Kotim agar pasien tidak menjadi ancaman bahaya bagi keluarga dan lingkungannya.

    Pihak Polres Kotim juga dituntut untuk mengusut tuntas kronologi peristiwa secara transparan (scientific crime investigation) guna memastikan penyebab pasti kebakaran serta menetapkan langkah penanganan hukum atau rekomendasi medis yang tepat bagi terduga pelaku. (***)

  • Api Belum Padam, Jejak Orangutan Masih Tertinggal di Kebun Kota Besi Hulu

    Api Belum Padam, Jejak Orangutan Masih Tertinggal di Kebun Kota Besi Hulu

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) makin mendesak ruang jelajah satwa langka yang dilindungi.

    Di tengah kepulan asap dan bara api yang belum padam di kawasan kebun warga Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, tim BKSDA menemukan jejak aktivitas orangutan yang terisolasi di lingkaran kebakaran, Rabu (30/9/2026).

    Menindaklanjuti laporan warga terkait kemunculan primata raksasa tersebut, personel BKSDA Pos Sampit menerjunkan tim untuk melakukan observasi dan penyisiran lapangan mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, mengungkapkan bahwa saat tim tiba di lokasi sasaran, hamparan kebun warga telah hangus terbakar dan beberapa titik api tampak masih aktif membara.

    “Sekitaran lokasi telah terjadi kebakaran lahan dan saat ini masih terjadi kebakaran. Meski satwa tidak ditemukan saat observasi berlangsung, tim menemukan dua sarang orangutan masing-masing kategori kelas 2 dan kelas 4 di atas pohon kawasan kebun,” terang Muriansyah, Rabu (30/9/2026).

    Sarang di Tengah Kebun Karet-Sawit dan Edukasi Penanganan Satwa bagi Warga

    Temuan dua sarang orangutan (sarang bekas dan sarang baru) tersebut menjadi bukti sah bahwa kawasan kebun warga Kota Besi Hulu yang didominasi tanaman karet, kelapa sawit, semak belukar, serta pepohonan buah—merupakan koridor jelajah aktif bagi orangutan.

    Lokasi tersebut juga tergolong sangat dekat dengan akses manusia karena terhubung langsung dengan jalan aspal menuju Desa Kandan.

    Saat penyisiran, petugas bertemu dengan penyadap karet setempat yang membenarkan bahwa individu orangutan tersebut memang kerap menampakkan diri sebelum kobaran api karhutla mengepung area tersebut.

    Merespons potensi konflik dan bahaya kebakaran, Muriansyah memberikan arahan langsung kepada warga mengenai mitigasi perilaku satwa liar. Warga diimbau tegas tidak mengganggu, mengusir secara anarkis, atau melukai orangutan yang terdesak keluar dari hutan akibat karhutla.

    “Segera lapor kamijika satwa tersebut kembali muncul agar proses evakuasi (rescue/translocation) dapat segera dilakuka,” imbuhnya.

    Temuan sarang orangutan di tengah amukan api Kota Besi Hulu mempertegas ancaman nyata genosida satwa secara perlahan akibat karhutla. Ketika hutan penyangga hancur dan kebun warga di sekitarnya ikut terbakar, orangutan terperangkap dalam lingkaran api (fire trap), memicu risiko kematian akibat terpanggang, ISPA parah, atau konflik fatal dengan manusia.

    BKSDA Resort Sampit bersama masyarakat dan stakeholder terkait didesak meningkatkan frekuensi pemantauan di jalur Kandan–Kota Besi Hulu guna mengunci pergerakan api agar tidak membumihanguskan pohon-pohon pakan tersisa.

    Sementara itu, BKSDA Kalteng diminta bersiap mengerahkan regu pembiusan dan evakuasi jika orangutan tersebut kembali ke lokasi sarang, mengingat struktur tanah gambut di Kota Besi masih menyimpan underground fire yang sangat membahayakan keselamatan satwa.  (***)

  • Kualitas Air Baku Anjlok, Perumda Tirta Mentaya Imbau Warga 3 Kecamatan Tak Gunakan Air PDAM untuk Konsumsi

    Kualitas Air Baku Anjlok, Perumda Tirta Mentaya Imbau Warga 3 Kecamatan Tak Gunakan Air PDAM untuk Konsumsi

    SAMPIT, Kanalindependen.id –  Krisis lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang dipicu kemarau dan karhutla makin mengancam kebutuhan dasar masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Mentaya Sampit mengeluarkan imbauan resmi bahwa air bersih yang didistribusikan ke ribuan pelanggan di tiga kecamatan saat ini belum aman dan tidak diperuntukkan untuk konsumsi (minum dan memasak).

    Langkah darurat ini diambil setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan kualitas air baku Sungai Mentaya mengalami penurunan signifikan dan tidak memenuhi standar baku mutu air minum.

    Kepala Seksi Teknik Perumda Tirta Mentaya Sampit Edy Dyufriadi mengatakan, air yang saat ini didistribusikan kepada pelanggan hanya diperuntukkan bagi kebutuhan mandi, mencuci, dan kakus (MCK).

    “Perumdam Tirta Mentaya menginformasikan bahwa air yang didistribusikan saat ini belum diperuntukkan untuk konsumsi karena kondisi kualitas air baku belum memenuhi standar untuk dikonsumsi. Air tersebut untuk sementara hanya dapat digunakan untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan kakus (MCK),” ujar Edy, Rabu (30/9/2026).

    Pengolahan Tetap Berjalan

    Edy menjelaskan, proses pengolahan air tetap berjalan di instalasi pengolahan. Namun, kondisi air baku menjadi kendala yang harus dihadapi dalam menghasilkan air yang memenuhi standar untuk konsumsi.

    Penurunan kualitas air baku terjadi di tengah kondisi kemarau dan karhutla yang masih berlangsung di Kotim.

    Perumda Tirta Mentaya terus melakukan proses pengolahan sesuai tahapan yang berlaku. Namun, untuk sementara air hasil distribusi belum diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi.

    Tiga wilayah kecamatan yang menjadi sasaran imbauan tersebut yakni Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Mentawa Baru Ketapang.

    Perumda meminta pelanggan di wilayah tersebut mematuhi imbauan sampai terdapat pemberitahuan lebih lanjut mengenai kondisi kualitas air.

    Masyarakat juga diminta tidak menggunakan air yang didistribusikan untuk minum maupun memasak selama larangan konsumsi masih berlaku.

    Perkembangan kualitas air akan menjadi dasar untuk menentukan kapan air kembali dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi. (***)

  • ISPU Kotim Tembus 763, Sampit Kembali Masuk Level Berbahaya

    ISPU Kotim Tembus 763, Sampit Kembali Masuk Level Berbahaya

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Kualitas udara di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memburuk. Setelah sempat membaik, indeks pencemaran udara di Sampit pada Rabu (30/9/2026) pagi kembali menembus kategori Berbahaya.

    Berdasarkan pemantauan aplikasi ISPUnet pada pukul 07.00 WIB, nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kotim mencapai 763. Parameter paling tinggi adalah PM10 dengan angka yang sama.

    PM2.5 juga berada pada kategori Berbahaya dengan nilai 439. Sementara parameter lainnya tercatat lebih rendah, yakni ozon (O3) sebesar 51 atau kategori Sedang.

    Adapun sulfur dioksida (SO2) berada pada angka 26, karbon monoksida (CO) 5, nitrogen dioksida (NO2) 5, dan hidrokarbon (HC) 0. Parameter tersebut berada dalam kategori Baik.

    Jarak Pandang Hanya 600 Meter

    Kondisi kualitas udara tersebut sejalan dengan pengamatan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Kotim.

    Pada pukul 07.00 WIB, Sampit terpantau mengalami kabut asap dengan jarak pandang hanya 600 meter. Suhu tercatat 26,6 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 91 persen.

    Kondisi angin juga tenang atau calm, dengan kecepatan 0 kilometer per jam.

    Kondisi kabut asap juga dirasakan warga yang melakukan perjalanan dari Sampit menuju wilayah sekitar.

    Didi Mursidi mengatakan, dirinya melakukan perjalanan dari Sampit menuju Bapanggang pada Rabu pagi dan mendapati kondisi kabut asap cukup tebal sepanjang perjalanan.

    “Saya pagi perjalanan dari Sampit-Bapanggang, kondisi kabut asap tebal,” kata Didi.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kabut asap tidak hanya terpantau dari data BMKG, tetapi juga dirasakan langsung masyarakat yang beraktivitas dan melakukan perjalanan pada pagi hari.

    Dengan ISPU yang kembali berada pada level Berbahaya, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap dan polusi udara. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dibatasi dan penggunaan masker yang sesuai untuk perlindungan dari polusi dapat dipertimbangkan.

    Kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, juga perlu mendapat perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk. (***)

  • Korban Gagal Terbang, Bupati Kotim Taruh Nasib Bandara dan Sekolah pada Tanggap Darurat 15 Hari

    Korban Gagal Terbang, Bupati Kotim Taruh Nasib Bandara dan Sekolah pada Tanggap Darurat 15 Hari

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap akibat karhutla yang berlangsung berbulan-bulan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin mengkhawatirkan.

    Kualitas udara yang semakin memburuk akibat kabut asap kian mengancam kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, kabut asap juga telah mengganggu aktivitas pendidikan serta operasional penerbangan di Bandara Haji Asan.

    Karena itu, perpanjangan status tanggap darurat selama 15 hari yang terhitung sejak 1 hingga 15 Oktober 2026, tidak ingin dijadikan sekadar perpanjangan status tanggap darurat.

    Bupati Kotim Halikinnor memasang dua target yang harus dicapai: aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah kembali normal dan operasional penerbangan berjalan normal sesuai jadwal.

    ”Kita berharap anak-anak kita bisa kembali sekolah tatap muka mulai 1 Oktober, paling lambat 5 Oktober. Kemudian Bandara Haji Asan juga bisa kembali normal,” kata Halikinnor saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Selasa (29/9/2026).

    Halikinnor mengatakan perpanjangan status tanggap darurat harus dimanfaatkan untuk memulihkan aktivitas masyarakat yang selama ini terdampak asap, bukan hanya mengejar berkurangnya titik api.

    Untuk mengejar target tersebut, Halikinnor meminta seluruh unsur penanganan segera melakukan rapat teknis. Rapat yang direncanakan pada 30 September itu melibatkan para pimpinan dan personel yang selama ini berada di lapangan.

    Ia ingin seluruh tim memiliki gambaran yang sama mengenai titik-titik yang harus menjadi prioritas, terutama lokasi yang asapnya paling mengganggu masyarakat maupun fasilitas penting.

    ”Kita harus duduk bersama lagi untuk merapatkan secara teknis. Semua ketua tim dan personel yang terlibat harus tahu titik mana yang menjadi prioritas,” ujarnya.

    Halikinnor menilai penanganan tidak dapat dilakukan tanpa skala prioritas. Kawasan perkotaan secara umum disebut mulai mendekati kondisi padam, sementara persoalan lebih berat masih berada pada sejumlah lokasi yang sulit dijangkau.

    Karena itu, titik yang menghasilkan asap tebal dan mengganggu aktivitas masyarakat harus segera mendapat perhatian.

    ”Kalau ada titik yang asapnya sangat mengganggu, itu harus kita prioritaskan. Kita tidak bisa bekerja tanpa menentukan mana yang paling urgent,” katanya.

    Sekolah dan Penerbangan Jadi Indikator Pemulihan

    Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian karena kondisi asap telah memengaruhi proses pembelajaran siswa.

    Halikinnor ingin pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan dalam waktu dekat. Target 1 Oktober, atau paling lambat 5 Oktober, diberikan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi karhutla dan kualitas udara.

    Sekolah yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran juga diminta menjadi bagian dari pemetaan prioritas. Pemerintah ingin memastikan lingkungan pendidikan aman sebelum kegiatan tatap muka kembali berjalan.

    ”Objek vital seperti bandara dan sekolah harus mendapat perhatian khusus, karena ini mejadi indikator daerah kita pulih dari karhutla dan pulih dari kabut asap,” tegas Halikinnor.

    Dengan demikian, keberhasilan penanganan tidak hanya dilihat dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengembalikan aktivitas masyarakat yang sempat terganggu.

    Jika anak-anak sudah kembali ke sekolah dan penerbangan kembali normal, dua kondisi tersebut menjadi indikator konkret yang ingin dicapai pemerintah selama perpanjangan status tanggap darurat diaktifkan.

    Asap Ganggu Penerbangan, Dampaknya Merembet ke Ekonomi

    Bandara Haji Asan menjadi perhatian tersendiri karena kabut asap membatasi jarak pandang dan berdampak terhadap operasional penerbangan.

    Halikinnor berharap kondisi asap membaik sebelum 15 Oktober sehingga pesawat kembali dapat mendarat dan berangkat secara normal.

    ”Harapan saya sebelum tanggal 15 Oktober hujan sudah turun sehingga bandara bisa normal. Pesawat bisa mendarat seperti biasa,” ujarnya.

    Gangguan penerbangan tersebut bukan sekadar persoalan mobilitas penumpang. Halikinnor mengatakan, ketika pesawat tidak dapat mendarat dan harus berputar atau kembali ke bandara asal, terdapat konsekuensi operasional yang ikut muncul, termasuk penggunaan bahan bakar yang lebih banyak.

    Ia sendiri mengalami dampak tersebut ketika harus bepergian. Halikinnor mengungkapkan, selama dua hari dirinya tidak dapat terbang dari Sampit maupun Pangkalan Bun sehingga agenda menghadiri penyerahan penghargaan digitalisasi tidak dapat diikutinya secara langsung.

    ”Dua hari saya tidak bisa terbang dari Sampit maupun Pangkalan Bun,” ungkapnya.

    Dampak serupa dirasakan sektor pariwisata. Halikinnor menyebut aktivitas wisata sungai menggunakan kelotok ikut sepi karena kondisi asap membuat masyarakat maupun wisatawan tidak nyaman untuk beraktivitas.

    ”Kelotok wisata sekarang sepi. Orang juga tidak nyaman kalau kondisi seperti ini,” katanya.

    Meski demikian, Halikinnor tidak menyebut angka kerugian ekonomi akibat kondisi tersebut. Menurutnya, besaran dampak harus dihitung berdasarkan data yang lebih objektif.

    Ia menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilibatkan untuk menghitung dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi daerah.

    ”Kalau dampak ekonominya mau dihitung, BPS yang bisa menghitung secara lebih jelas,” kata Halikinnor.

    Artinya, pemerintah saat ini baru melihat sejumlah aktivitas ekonomi yang terdampak, sementara nilai kerugian secara keseluruhan belum dihitung.

    Jika Berlanjut, Bantuan Bisa Diperluas

    Halikinnor juga menyiapkan kemungkinan langkah lanjutan apabila kondisi karhutla belum membaik setelah 15 Oktober.

    Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat jika persoalan asap dan kebakaran masih berlanjut.

    Bantuan untuk masyarakat terdampak juga dapat dipertimbangkan, termasuk bantuan pangan maupun dukungan permodalan bagi pelaku UMKM.

    ”Kalau sampai nanti setelah 15 Oktober masih seperti ini, kita akan koordinasikan dengan provinsi dan pusat. Bisa saja nanti ada bantuan pangan atau dukungan modal untuk UMKM,” ujarnya.

    Langkah tersebut baru akan ditempuh apabila kondisi memang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan mengenai dampak ekonomi tanpa perhitungan yang jelas.

    Karena itu, Halikinnor menempatkan 15 Oktober sebagai batas penting untuk melihat apakah kondisi sudah benar-benar bergerak menuju pemulihan.

    Jika hujan sudah turun dengan intensitas memadai, asap berkurang dan titik api tidak lagi muncul, penanganan darurat akan diakhiri dan pemerintah masuk ke tahap pemulihan.

    Sebaliknya, apabila kondisi belum memungkinkan, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat akan dilakukan untuk menentukan langkah berikutnya.

    Halikinnor ingin hasil kerja 15 hari ke depan dapat menunjukkan aktivitas masyarakat kembali normal, bukan hanya melaporkan penanganan kebakaran.

    Dua tanda yang ia pasang pun sederhana: anak-anak kembali ke ruang kelas dan operasional penerbangan di Bandara Haji Asan kembali lancar.

    ”Kalau dua itu sudah tercapai, berarti pekerjaan kita sudah sesuai target,” katanya.

    Ia mengingatkan bahwa kemampuan manusia memiliki batas dalam menghadapi kondisi tersebut.

    ”Kemampuan manusia ada batasnya, selain terus bekerja dan brupaya, kita semua harus tetap berdoa agar hujan segera turun dan kondisi Kotim kembali normal,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Soroti Kejanggalan Surat Plh, Damai Usop: KNPI Kalteng Bukan Milik Ketua

    Soroti Kejanggalan Surat Plh, Damai Usop: KNPI Kalteng Bukan Milik Ketua

    Soroti Kejanggalan Surat Plh, Damai Usop: KNPI Kalteng Bukan Milik Ketua

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Kemegahan Aula Jayang Tingang pernah menjadi saksi ketika Muhammad Alfian Mawardi mengucapkan ikrar sebagai Ketua KNPI Kalimantan Tengah pada akhir Agustus 2025.

    Dia membawa mandat aklamasi di hadapan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, berbekal klaim dukungan 14 kabupaten dan kota. Belum genap tiga belas bulan berselang, kepemimpinan Alfian justru melahirkan tanda tanya.

    Alfian menandatangani sepucuk surat tertanggal 24 September 2026, memindahkan kemudi harian organisasi kepada Arifudin selaku pelaksana harian (Plh) di tengah sorotan atas minimnya kegiatan organisasi.

    Aktivis kepemudaan Damai Alam Usop mempersoalkan mekanisme di balik penunjukan ini. Pengurus daerah yang dulu diklaim memberi rekomendasi kini tidak mendapat kepastian mengenai arah penyelesaian krisis kepemimpinan.

    ”Jangan sampai Ketua hanya ada namanya, Plh yang menjalankan organisasi, sementara OKP dan DPD KNPI Kabupaten/Kota tidak tahu ujung persoalannya,” sebut Damai melalui pernyataan tertulis yang diterima Kanal Independen, Selasa (29/9/2026).

    Menabrak Urutan Mekanisme

    Damai, pendiri Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Tengah, menepis anggapan bahwa kritiknya bermotif sentimen personal.

    Rekam jejak Damai sebelumnya tercatat mengajukan uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026 terkait hak pilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ia menegaskan fokusnya semata pada tertib administrasi.

    ”Itu yang saya kritik. Bukan orangnya. Saya tidak punya persoalan pribadi dengan siapa pun. Yang saya persoalkan adalah mekanismenya,” tegasnya.

    Mekanisme penunjukan pelaksana harian, menurut Damai, murni dirancang untuk kondisi ketua yang berhalangan sementara.

    Apabila persoalan sudah menyangkut ketidakaktifan dan evaluasi kepemimpinan berbulan-bulan, organisasi harus menggelar rapat pleno untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt). Posisi pelaksana tugas inilah yang kelak memegang mandat transisi.

    ”Plt bukan untuk duduk lama-lama,” kata Damai menjelaskan batasannya.

    ”Tugasnya memastikan organisasi tetap berjalan dan menyiapkan penyelesaian kepemimpinan secara konstitusional. Ujungnya Musdalub,” tambahnya.

    Damai mengingatkan para pengurus agar tidak membolak-balik aturan main. Menggunakan instrumen pelaksana harian untuk merespons krisis kepemimpinan justru memicu persoalan etika sekaligus ketidakpastian hukum organisasi.

    Keadaan menjadi rancu ketika ketua definitif masih ada, tetapi pelaksana harian juga bekerja tanpa target penyelesaian masalah yang terang.

    ”Plh tidak boleh menjadi alat untuk menunda penyelesaian masalah,” ujarnya.

    Batas Kewenangan dan Desakan Transparansi

    Pembedaan yang dipakai Damai sejalan dengan kelaziman tata kelola administrasi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2019, pelaksana harian maupun pelaksana tugas dilarang mengambil keputusan strategis.

    Keduanya tidak memiliki kapasitas mengubah status organisasi, kepegawaian, maupun alokasi anggaran.

    Aturan negara tersebut memang mengikat aparatur sipil, bukan organisasi kemasyarakatan. Namun, logika fundamentalnya menjelaskan alasan Damai menolak instrumen pelaksana harian dipakai sebagai jalan pembuka menuju Musdalub.

    Forum tertinggi itu menuntut keputusan strategis yang jauh melampaui kewenangan tugas harian.

    Bertolak dari sana, Damai menyodorkan empat pertanyaan mendasar atas surat penunjukan Arifudin: ke mana arah tugas ini dibawa, berapa lama durasinya, apa batas kewenangannya, dan apa target akhirnya?

    Dia mendesak semua pihak berhenti berdebat berdasarkan kabar burung dan menantang pengurus membuka arsip internal.

    ”Ada tidak Rapat Pleno? Ada tidak Rapat Harian? Ketua hadir atau tidak? Program kerja berjalan atau tidak? Notulennya mana? Daftar hadirnya mana? Buka dokumennya,” tuntut Damai.

    Sorotan Kegiatan dan Tekanan Aliansi Mahasiswa

    Desakan untuk membuka dokumen ini mengemuka bersamaan dengan rentetan kritik organisasi mahasiswa. Penelusuran Kanal Independen terhadap pemberitaan media daring Kalimantan Tengah pascapelantikan Agustus 2025 tidak menemukan jejak kegiatan resmi DPD KNPI Kalteng secara terbuka.

    Ketiadaan itu memang tidak otomatis bermakna ketiadaan kegiatan, tetapi polanya berimpitan dengan kritik yang lebih dulu muncul di lapangan.

    Pada 11 September 2026, dua pekan sebelum surat harian itu terbit, aliansi pemuda menyorot absennya KNPI Kalteng dalam merespons bencana kebakaran hutan dan lahan.

    Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda HMI Badko Kalteng Andri Mulyanto dan Ketua BPC GMKI Palangka Raya Arpandi melontarkan kekecewaan lantaran KNPI tidak menunjukkan pergerakan saat kelompok mahasiswa lain turun sebagai relawan.

    Tekanan memuncak ketika Cipayung Plus Kalimantan Tengah, aliansi delapan organisasi yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, IMM, KAMMI, dan KMHDI, merilis pernyataan sikap resmi pada hari yang sama dengan pernyataan Damai.

    Ketua PMII Kalteng Fikri Haikal menilai penunjukan pelaksana harian menabrak aturan internal, merujuk pada Pasal 59 yang menurutnya membatasi masa tugas Plh maksimal empat belas hari kerja.

    Mengikuti hitungan itu, surat tertanggal 24 September tersebut akan kehilangan dasarnya pada pertengahan Oktober.

    Ketua GMNI Kalteng Maulana Uger menilai penyelesaian persoalan ini menentukan kemampuan KNPI menjalankan fungsinya sebagai wadah kepemudaan. Cipayung Plus mendesak DPP KNPI segera menggelar Musdalub.

    ”Saya juga meminta DPP KNPI jangan diam. DPP harus turun tangan dan memberikan kepastian,” kata Damai, menyokong tuntutan aliansi.

    ”Jangan biarkan KNPI Kalteng terus berada dalam status yang tidak jelas,” ujarnya.

    Jejak Politik dan Pernyataan yang Berbalik

    Alfian bertarung sebagai calon Bupati Kapuas pada Pilkada 2024 saat masih menjabat Ketua KNPI Kalteng periode sebelumnya, sebelum kemudian mengamankan kursi aklamasi untuk periode kedua.

    Berpasangan dengan Agati Sulie Mahyudin, ia menempati posisi ketiga dengan 45.236 suara, tertinggal dari pasangan Muhammad Wiyatno dan Dodo yang meraih 53.367 suara. Pada 17 Desember 2024, Alfian merekam video ucapan selamat dan menitipkan nasib Kabupaten Kapuas kepada bupati terpilih.

    Kini, ujian konsistensi kepemimpinan kembali menghampirinya. Hampir lima tahun lalu, saat merebut pucuk pimpinan KNPI Kalteng lewat Musda XV pada 2021 yang diwarnai kericuhan dan nyaris dibubarkan Satgas Covid-19, Alfian pernah melontarkan peringatan keras.

    Dalam kegiatan sosial di Panti Asuhan Nurul Sholihin, sebagaimana diberitakan media pada 1 Maret 2022, ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh pengurus di jajarannya yang absen berkegiatan.

    ”Akhir tahun kita akan lakukan pembenahan dan reshuffle kepengurusan. Bagi yang tidak aktif akan kita evaluasi,” ucap Alfian kala itu.

    Bertahan di Balik Surat Harian

    Menghadapi rentetan desakan ini, sikap pengurus bertahan pada penjelasan prosedural. Alfian menolak pelimpahan tugas tersebut dimaknai sebagai pengunduran diri.

    Dia menyebut masih memiliki sejumlah urusan yang harus diselesaikan guna meredam rumor liar, sekaligus ingin memberikan waktu penuh untuk anaknya. Ia bersikukuh tidak akan menyerah pada tekanan mana pun.

    Wakil Ketua II DPD KNPI Kalteng Ahmad Rusdiyannor menyampaikan penjelasan. Dia menilai penunjukan Arifudin berkesesuaian karena posisinya sebagai Wakil Ketua I Bidang Kaderisasi dan Organisasi.

    Hingga naskah ini diturunkan, tidak ditemukan pernyataan terbuka dari Alfian Mawardi maupun Arifudin selaku penerima mandat untuk menjawab rinci tuntutan Musdalub Cipayung Plus. Sikap resmi DPP KNPI juga tidak ditemukan.

    Menutup argumennya, Damai mengingatkan bahwa KNPI bukanlah aset pribadi Ketua, Pelaksana Harian, maupun Pelaksana Tugas.

    ”KNPI bukan milik Ketua, bukan milik Plh, bukan juga milik Plt. Organisasi ini mutlak milik seluruh unsur yang berhak di dalamnya, mulai dari OKP hingga pengurus daerah,” tegasnya

    ”Jangan takut dengan Musdalub,” pesannya mengingatkan pengurus.

    ”Yang harus ditakuti justru kalau organisasi kehilangan kepercayaan karena aturannya sendiri tidak dijalankan,” ujarnya.

    Damai menegaskan ingin KNPI Kalteng kembali hidup. Kembali aktif. Serta Kembali punya arah. ”Dan yang paling penting, punya kepastian kepemimpinan,” katanya. (ign)

  • Karhutla Belum Terkendali, Pemkab Kotim Kembali Perpanjang Tanggap Darurat hingga 15 Oktober

    Karhutla Belum Terkendali, Pemkab Kotim Kembali Perpanjang Tanggap Darurat hingga 15 Oktober

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Perpanjangan status disepakati berlaku selama 15 hari, terhitung mulai 1 hingga 15 Oktober 2026, dalam Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9/2026).

    Keputusan itu diambil setelah pemerintah daerah mengevaluasi kondisi lapangan yang masih menunjukkan adanya sejumlah titik kejadian kebakaran di sejumlah wilayah, kabut asap yang masih pekat, sekaligus mempertimbangkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

    Selama kejadian kebakaran lahan semakin masif, Pemkab Kotim mulanya telah menetapkan status siaga darurat selama 185 hari, terhitung 8 April hingga 10 Oktober 2026.

    Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah hotspot serta meningkatnya jumlah kejadian karhutla, Pemkab Kotim mulai meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.

    Kemudian diperpanjang sampai 15 September dan kembali diperpanjang mulai 16 hingga 30 September 2026. Dan, ini kali keempat Pemkab krmbali memperpanjang status tanggap darurat selama terhitung mulai 1-15 Oktober 2026.

    Halikinnor mengatakan, status tanggap darurat sebelumnya berakhir pada 30 September. Namun, kondisi karhutla yang masih terjadi membuat pemerintah belum dapat langsung beralih ke tahap pemulihan.

    ”Jadi hari ini kita rapat evaluasi bagaimana perkembangan dan penanganan karhutla. Sekaligus memang besok itu masa tanggap darurat kita berakhir,” kata Halikinnor.

    Berdasarkan data hingga 28 September 2026 yang dipaparkan dalam rapat, jumlah hotspot di Kotim telah mencapai 38.304 titik. Kebakaran tercatat sebanyak 1.171 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 2.007,9 hektare.

    Besarnya angka tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan yang dihadapi bukan lagi kebakaran yang ditimbulkan di satu-dua lokasi, melainkan penanganan yang berlangsung berulang di wilayah dengan kondisi kering dan sumber air yang semakin terbatas.

    Halikinnor menjelaskan, BMKG sebelumnya telah memperingatkan bahwa musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Curah hujan berada di bawah normal, sementara hujan yang terjadi di sejumlah wilayah belum sepenuhnya merupakan hujan alami.

    ”Musim kemarau kita ini dimulai lebih awal, sekitar awal Juli. Puncaknya Agustus sampai September, dan dampaknya kemungkinan masih sampai Oktober,” ujarnya.

    Ia menyebut hujan yang turun saat ini sebagian masih berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin terlalu cepat menganggap kondisi sudah memasuki musim hujan hanya karena beberapa wilayah sempat diguyur hujan.

    Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah kemudian menyepakati perpanjangan status hingga 15 Oktober.

    ”Kalau sampai 15 Oktober hujan sudah intensitasnya cukup tinggi, titik api sudah tidak ada dan asap juga tidak ada, maka kita akhiri masa tanggap darurat dan tinggal masuk tahap pemulihan,” tegas Halikinnor.

    Namun, perpanjangan status tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kesempatan untuk menghabiskan anggaran.

    Halikinnor menegaskan, apabila kondisi membaik sebelum masa tanggap darurat berakhir, pemerintah tidak boleh memaksakan belanja hanya karena status bencana masih berlaku.

    ”Jangan karena statusnya diperpanjang kemudian anggaran harus dipaksakan habis. Kalau hujan turun dan memang kondisi sudah tidak darurat lagi, ya jangan dipaksakan,” katanya.

    Menurut Halikin, anggaran yang tidak terserap tidak harus dipaksakan keluar. Sisa anggaran dapat menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA.

    Ia bahkan mencontohkan pengadaan kendaraan pemadam. Menurutnya, kebutuhan barang harus berdasarkan kondisi lapangan, bukan semata-mata karena masih tersedia anggaran.

    ”Kalau memang tidak diperlukan, jangan kemudian kita belanjakan. Nanti kalau tidak terserap, ya menjadi SiLPA,” ujarnya.

    Untuk penanganan tahun ini, Kotim mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat. Sementara dari daerah tersedia Rp5 miliar melalui APBD dan tambahan sekitar Rp2 miliar melalui APBD Perubahan, sehingga total dukungan anggaran daerah mencapai sekitar Rp7 miliar.

    Dana tersebut dapat digunakan selama status tanggap darurat masih berlangsung, termasuk mendukung kebutuhan penanganan di kecamatan serta operasional relawan seperti konsumsi dan bahan bakar.

    Meski demikian, persoalan karhutla tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan anggaran.

    Halikinnor mengapresiasi seluruh personel TNI, Polri, ASN, relawan, masyarakat dan unsur lainnya yang selama ini berada di lapangan, bekerja siang dan malam menghadapi api dan kabut asap.

    ”Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, ASN, masyarakat dan para relawan. Mereka ini bekerja siang malam untuk memadamkan api,” katanya.

    Ia mengingatkan seluruh personel agar tetap mengutamakan keselamatan karena sebagian lokasi kebakaran memiliki kondisi yang sangat sulit.

    Halikinnor juga mengapresiasi dukungan jajaran TNI yang ikut menambah kekuatan penanganan. Menurutnya, komunikasi Danrem dengan Panglima TNI turut menghasilkan tambahan kendaraan pemadam yang kini dapat digunakan bersama unsur lainnya.

    ”Sekarang kendaraan sudah ada dari Korem, Kodim, Polres, Pemkab dan perusahaan. Ini tentu sangat membantu,” ujarnya.

    Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan untuk menghadapi kemungkinan kondisi serupa pada musim kemarau berikutnya.

    Halikinnor mengatakan, pola kebakaran besar seperti tahun ini menurut pengamatannya muncul dalam siklus sekitar tiga sampai empat tahun. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah muncul.

    ”Kebakaran ini hampir setiap tiga sampai empat tahun pasti ada kondisi panas seperti ini. Ini menjadi pelajaran dan evaluasi kita bagaimana langkah selanjutnya supaya ke depan kita tidak kewalahan seperti sekarang,” katanya.

    Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memetakan lokasi yang berulang kali terbakar dan menyiapkan sumber air sebelum musim kemarau tiba.

    Sumber air, termasuk sumur bor, embung dan penampungan, harus disiapkan di lokasi yang memang memiliki riwayat kebakaran.

    ”Jangan setelah terjadi kebakaran baru kita berpikir mencari air. Lokasi yang memang berulang terbakar harus kita petakan, kemudian sumber airnya disiapkan,” tegasnya.

    Pemerintah juga akan mendorong pemilik lahan membersihkan dan memelihara lahannya. Untuk kawasan yang rawan terbakar, penyediaan sumur bor akan menjadi salah satu langkah pencegahan.

    Halikinnor menilai persoalan sumber air menjadi salah satu kelemahan paling nyata dalam penanganan karhutla tahun ini, ditambah keterbatasan tenaga ahli pengeboran.

    ”Masalah kita memang air. Kalau kemarau panjang, sumber air habis. Tenaga untuk mengebor sumur juga terbatas,” ujarnya.

    Ia berharap perpanjangan 15 hari tersebut menjadi kesempatan terakhir untuk menuntaskan penanganan dalam kondisi darurat.

    Pemerintah akan kembali mengevaluasi perkembangan kebakaran, kondisi asap dan curah hujan menjelang pertengahan Oktober. Jika kondisi sudah memungkinkan, status tanggap darurat akan diakhiri dan penanganan diarahkan ke pemulihan lahan serta pencegahan.

    ”Manusia ada batasnya. Kita tetap bekerja, tetap berusaha dan tetap berdoa mudah-mudahan hujan turun dan karhutla ini segera berakhir,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)

  • Kepungan Titik Panas di Pesisir Mentaya: Seranau dan Mentaya Hilir Utara Dominasi Hotspot Kotim

    Kepungan Titik Panas di Pesisir Mentaya: Seranau dan Mentaya Hilir Utara Dominasi Hotspot Kotim


    SAMPIT, Kanalindependen.id      – Peta titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menunjukkan sebaran yang luas. Dalam 24 jam terakhir hingga Selasa (29/9/2026) pukul 16.00 WIB, terdeteksi 218 titik panas di berbagai wilayah.

    Data rekapitulasi BMKG dan BPBD Kotim menunjukkan Kecamatan Seranau dan Mentaya Hilir Utara menjadi wilayah dengan sebaran hotspot tertinggi.

    “Keduanya mencatat total 123 titik panas atau lebih dari separuh keseluruhan hotspot yang terdeteksi di Kotim,” ungkpa Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Kotawaringin Timur Mulyono Leo Nardo.

    Seranau menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 78 titik. Sebarannya berada di Kelurahan Mentaya Seberang sebanyak 44 titik dan Desa Ganepo 34 titik.

    Mentaya Seberang berada tepat di seberang pusat Kota Sampit. Kondisi tersebut membuat perkembangan titik panas di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian, terutama jika kebakaran berkembang dan asap bergerak ke arah permukiman.

    Sementara Mentaya Hilir Utara mencatat 45 titik panas. Sebanyak 35 titik berada di Desa Bagendang Tengah, sembilan titik di Bagendang Hilir, dan satu titik di Bagendang Permai.

    Seluruh hotspot tersebut terdeteksi melalui sensor satelit NOAA-20 dan S-NPP dengan tingkat kepercayaan sedang, yakni 30–79 persen.

    Hotspot Menyebar ke Sejumlah Wilayah

    Sebaran titik panas tidak hanya terkonsentrasi di dua kecamatan tersebut. Kota Besi mencatat 28 titik yang tersebar di Kelurahan Kota Besi Hulu, Kandan, Simpur, dan Soren.

    Di kawasan muara, Pulau Hanaut terdeteksi 25 titik. Sebarannya antara lain berada di Desa Satiruk dan Hanaut, serta Serambut, Bapinang Hilir, dan Babaung.

    Sementara itu, Mentawa Baru Ketapang mencatat 11 titik yang berada di Bangkuang Makmur dan Bapeang.

    Kecamatan Baamang juga masih memiliki titik panas dengan total sembilan titik. Sebarannya berada di Baamang Hulu, Baamang Barat, dan Tanah Mas.

    Di wilayah selatan, Teluk Sampit terdeteksi tujuh titik panas yang berada di Lampuyang dan Ujung Pandaran.

    “Sebaran juga muncul di wilayah pedalaman. Antang Kalang mencatat enam titik, Bukit Santuai empat titik, Telawang tiga titik, serta Mentaya Hulu dan Tualan Hulu masing-masing satu titik,” tambahnya.

    Dengan sebaran yang mencakup wilayah pesisir, perkotaan hingga pedalaman, kondisi ini menjadi perhatian bagi tim penanganan karhutla. Titik panas yang terdeteksi satelit tetap memerlukan pengecekan lapangan untuk memastikan apakah merupakan kebakaran aktual dan menentukan kebutuhan penanganannya. (***)